PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 3 Edisi Septemberb 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: GUNARSIH NIM. E01106031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 e-mail: [email protected]

Abstrak Kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu kewengangan untuk mengawasi penyelenggaraan peraturan desa. Salah satu contoh rancangan Peraturan Desa di Desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012. Adanya peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa ini bearti perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa tersebut. Goerge R. Terry (Manulang, 2005: 172) mengatakan: “ pengawasan adalah untuk menetukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasanya dan mengambil tindakantindakan korektif, bila diperlukan menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa yaitu, BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penilitian tersebut maka saran yang diberikan yaitu: perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelenggaraan APBDes dan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa. Kata-kata Kunci: Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Peraturan Desa, Dusun Karya III, Desa Jawa Tengah

1 GUNARSIH, NIM. E01106031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


BPD SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF REGULATION AT DUSUN KARYA III OF JAWA TENGAH VILLAGE OF SUNGAI AMBAWANG KUBU RAYA DISTRICT

Abstract Authority owend By BPD is authorized to monitor the implementation of village regulation. One of the example of village regulation draft in Jawa Tengah is village regulation number III in 2012 it is about budget revenue and expenditwre of that village in 2012. The regulatory rules that have been formulated and established by the village goverment needs necessary to conduct monitoring the implemention of the rules of the village. George R. Terry (Manulang,2005:172) said that: ”control is to detemine what is accomplishe, evaluate it, and applay corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”. This research aims to find out how the supervision of BPD towards the implemention of regulation at Dusun karya III Desa Jawa Tengah. This research uses descriptive reseach model with data management techniques qualitative analysis. Results of this research note namely, BPD has been monitoring toward the implementation of resulation such as BPD hold meetings with society to listen complaints or input from society and ask report to head of village that to village governance. To supervise the implemention APBDes, BPD supervision is carried out by means of direct supervising the implementation of spaciousness, especially check out the physical construction that uses APBDes budget, besides APBDes also done some checking of the use of APBDes report submitted by the head of village from of village governance. Based on the research, the advices to be considered are: necessary mechanism monitoring and system that clearly in writing so that can be handle for BPD in conduct supervision towards village implementation regulation, APBDes exertion, village head regulation exertion. Keywords: BPD Suvervision, The Implementation Of Regulation, Dusun Karya III, Jawa Tengah Village



pengawasan

A. PENDAHULUAN

BPD

terhadap

Penyelenggaraan Peraturan Desa Di Dusun Peraturan penetapan

desasampai

suatu

kepada

aturan-aturan

untuk

Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Ambawang Kabupaten Kuburaya.

dijadikan sebagai sebuah peraturan desa, salah satu contoh rancangan peraturan desa yang sudah ada didesa Jawa Tengah adalah

B. KAJIAN TEORI

Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2012. Berdasarkan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, perlu dipenuhi

informasi

yang

beberapa

prinsip

pokok,

diperoleh peraturan desa tersebut dibuat

Manullang

untuk mengelola sumber pendapatan yang

pengawasan yang efekktif ialah adanya

diperoleh desa kemudian disusun melalui

rencana tertentu dan adanya pemberian

APBDes setiap kali dalam satu tahun.

instruksi-instruksi, serta wewenag kepada

Salah satu sumber pendapatan desa

bawahan.

Desa

JawaTengah

Pendapatan

Asli

diperoleh Desa

di

melalui

(PADes)

dari

Dari

(2005:173)

menurut

pendapat

suatu

diatas

sistem

dapat

diketahui bahwa prinsip dalam sistem

pungutan surat menyurat dan sumber

pengawasan

pendapatan

dari

perencana yang dapat dijadikan sebagai

Alokasi Dana Desa (ADD). Di Desa Jawa

petunjuk dalam melakukan pekerjaan,

Tengah

selain itu

desa

untuk

diperoleh

tahun

juga

anggaran

2012

yang efektif memerlukan

perlu juga memenuhi prinsip

sebagian anggaran dari ADD digunakan

pengawasan yaitu memberikan instruksi

untuk pembangunan fisik (infrastruktur)

dan

seperti untuk penimbunan tanah merah,

pelaksana

pembangunan

dan

memudahkan untuk mengetahui apakah

pembangunan pos kamling yang berada di

telah menjalankan dengan baik terhadap

Dusun Karya III.

hal yang diinstruksikan maupun tugas-

kopol

steher

Berdasarkan urainan yang telah dipaparkan, maka sangat menarik bagi

wewenang

yang

kerja

jelas

kepada

sehingga

dapat

tugas yang telah diberikan. Menurut

manulang

(2005:184)

peneliti untuk mengetahui secara jelas

proses yang dilakukan dalam pengawasan

bagaimana

melalui tiga fase yaitu:

pelaksanaan

pengawasan

tersebut dilakukan oleh karena itu dalam

1) Menetapkan alat pengukur (standar)

penelitian ini peneliti memfokuskan pada: 3 GUNARSIH, NIM. E01106031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Bila ingin mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan, harus mempunyai alat penilai atau pengukur atau standar. Alat itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan

(tugas-tugas)

alat

Penelitian ini menggunakan model

pengkur alat penilai (standar) yang

penelitian deskriptif, teknik analisis data

digunakan

harus

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

diketahui oleh orang-orang yg akan

dengan menggunakan analisis kualitatif

melaksanakan tugas atau pekerjan.

dimana data yang telah terkumpul baik

untuk

dan

C. METODE PENELITIAN

penilaian

2) Menilai (evaluasi)

yang didapat melalui wawancara maupun

Membandingkan hasil pekerjaan dengan

observasi kemudian dikelompokkan sesuai

alat pengukur atau standar yang sudah

dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya,

ditentukan.

kemudian selanjutnya diolah menggunakan

3) Mengadakan tindakan perbaikan

narasi. Proses analis kualitatuf menurut

Fase ini dilaksanakan bila pada fase

Moleong

(2004:97)

yaitu

dengan

sebelumnya dipastikan telah terjadi

menggunakan analisa model interaktif

penyimpangan.

yaitu melalui tiga langkah atau komponen

perbaikan diambil

Dengan

diartikan untuk

tindakan

tindakan

yang

pertama: reduksi data kedua, penyajian

menyesuaikan

hasil

data

(disply)

dan

ketiga

penarikan

pekerjaan nyata yang menyimpang agar

kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya

sesuai dengan standar atau rencana yang

memperoleh data yang diperlukan, peneliti

telah ditentukan sebelumnya.

melakukan

Bagan pikir

langkah-langkah

penelitian

kepustakaan (Librari Reseach) penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori

Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa

dalam informasi, mempelajari literatur, dan hal-hal yang berhubungan dengan judul

Pelaksanaan Desa Pengawasan BPD

Peraturan

penelitian

serta

untuk

memperoleh

pembahasan yang relevan guna menunjang

Pelaksanaan APBDes

dan memperluas pembahasan yang disaji penulis pada penelitian lapangan (Field

Peraturan Kepala Desa

Research)

penelitian

yang

dilakukan

dengan cara terjun langsung kelapangan Bagaimana Pengawasan BPD penyelenggaraan Peraturan Desa?

terhadap

GUNARSIH, NIM. E01106031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

guna mengumpulkan data-data, informasi 4


dan fakta yang ada yang sifatnya relevan

peraturan desa kemudian dibahas dalam

dengan permasalahan penelitian. Verifikasi

musyawarah dan ditetapakan menjadi

dapat dilakukan dengan peninjauab ulang

peraturan desa atas persetujuan dari

terhadap catatan-catatan lapangan atau

BPD, selanjutnya peraturan desa yang

tukar menukar pikiran dengan teman

telah ditetapkan tersebut disampaikan

sejawat atau pakar tertentu.

kepada Bupati melalui Kecamatan”. Adapun yang dilakukan BPD di di Desa Jawa Tengah Peraturan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa

dalam menyusun

tersebut

juga

tidak

menyimpang dari mekanisme penyusunan 1.

Pengawasan

BPD

terhadap

Penyelenggaraan Peraturan Desa

Peraturan

Desa

berdasarkan

tersebut,

hasil

hal

wawancara

ini

peneliti

Peraturan Desa merupakan salah

kepada salah satu anggota BPD yaitu

satu jenis peraturan perundang-undangan

dengan Bapak Yakob (Ketua BPD di Desa

di tingkat desa yang dibahas secara

Jawa Tengah), beliau menjelaskan bahwa:

musyawarah oleh Pemerintah Desa dan

”Dalam

BPD

awalnya adalah mengajukan rancangan

serta

Sebagaimana

melibatkan hasil

masyarakat.

wawancara

menyusun

peraturan

desa

yang

peraturan desa, biasanya rancangan

Sutijo

peraturan desa terlebih dahulu diajukan

Bidang

oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa)

Ambawang

yang selanjutnya akan dibahas dalam

menjelaskan tentang mekanisme BPD

rapat antara Pemerintah Desa (Kepala

dalam menyusun peraturan desa:

Desa dan Perangkat Desa) bersama-

peneliti lakukan dengan Bapak selaku

Kepala

Pemerintahan

Seksi

(Kasi)

Kecamatan

”Peraturan desa itu adalah aturan yang

sama dengan BPD”.

dibuat dan ditetapkan oleh desa dalam

Namun

pada

tahap

untuk

hal ini Pemerintahan Desa (Pemerintah

mengawasi pelaksanaan peraturan desa,

Desa dan BPD), peratura desa yang

yang dilakukan BPD hanya sebatas dalam

dibuat merupakan peraturan yang belum

mengevaluasi laporan keterangan dari

ada dibuat oleh aturan diatasnya dan

Kepala

tidak

pemerintah

bertumpang

tindih

dengan

Desa

terhadap

desa

yang

penyelenggara disampaikan

peraturan diatasnya seperti Peraturan

minimal sekai dalam setahun dan laporan

Daerah, dalam menyusun peraturan

dari masyarakat bila ada pengadauan.

desa BPD dan Pemerintah Desa sama-

Tidak ada peraturan khusus untuk seperti

sama

apa BPD melakukan pengawasan terhadap

dapat

mengajukan

rancangan



Peraturan Desa, sehingga standar atau alat

dijelaskan

ukur

yang

bahwa

musyawarah

desa

digunakan

BPD

dalam

dilakukan untuk membahas usulan terkait

peraturan

desa

adalah

dengan

APBDes,

dalam

mengacu pada ketentuan peraturan desa

tersebut

selain

dihadiri

yang telah ditetapkan

Pemerintah

mengawasai

sebagai petunjuk

Desa

musyawarah BPD

dan

Desa

dan

(Kepala

langsung dalam melakukan pengawasan,

Perangkat Desa) juga dihadiri oleh Ketua

maka jika ada terjadi kesalahan atau

Rt/Rw, tokoh masyarakat dan LPMD.

penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti

dilapangan ternyata

BPD mengambil tindakan hanya

BPD Desa Jawa Tengah memang benar

memberikan teguran dan nasehat dan tidak

telah melakukan pengawasan terhadap

ada ketetapan sangsi

APBDes ini dibuktikan dengan adanya

yang diberikan

terhadap pelanggaran peraturan desa yang

laporan

dari

Kepala

Desa

terhadap

dilakukan.

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang salah satunya laporan mengenai terhadap

laporan penggunaan anggaran APBDes.

Penyelenggaraan APBDes (Anggaran

Maka peneliti menarik kesimpulan dalam

Pendapatan dan Belanja Desa)

pelaksanaan pengawasan BPD terhadap

2. Pengawasan

BPD

Salah satu Peraturan yang harus

APBDes merupakan hal yang menjadi

dirancang dalam Peraturan Desa adalah

perhatian penuh karena dapat terlihat

mengenai rancangan APBDes yang dibuat

proses

satu kali untuk satu tahun anggaran.

pengawasan yang dilakukan BPD yaitu

Rancangan APBDes juga dibahas bersama-

MUSRENBANGDES

sama antara BPD dan Pemerintah Desa

Peraturan Desa tentang APBDes, BPD

sebagai

Desa Jawa Tengah selalu melibatkan diri

usaha

penyelenggaraan Berdasarkan

hasil

untuk

kelancaran

Pemerintahan wawancara

Desa.

dalam

awal

hal

dalam

tersebut.

dan

pelaksanaan

menyusunan

Begitu

juga

di

peneliti

lapangan, tampak pelaksanaan pengawasan

dengan Bapak Yakob (Ketua BPD Jawa

BPD untuk terjun langsung kelapangan

Tengah)

mengungkapkan

dengan cara masing-masing anggota BPD

mekanisme yang dilakukan BPD dan

yang menjadi perwakilan dari wilayah

Pemerintah

Dusunnya dengan mengecek kegiatan-

beliau

Desa

dalam

menyusun

APBDes yaitu ”terlebih dahulu melakukan

kegiatan

musyawarah

terutama penggunaan anggaran dari ADD

desa

atau

yang

mengunakan

APBDes

MUSRENBANGDES”. Lebih lanjut lagi 6 GUNARSIH, NIM. E01106031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


yang

sebagian

dialokasikan

kegiatan

pembangunan fisik. Selain pengawasan

itu BPD

untuk menanyakan mengenai ketentuan penyusunan Peraturan Kepala Desa, maka

juga

pelaksanaan

dilakukan

dari penjelasan yang beliau ungkapkan

dengan

diketahui bahwa peraturan kepala desa

melihat laporan keterangan dari Kepala

dibuat oleh Kepala Desa, kepala desa

Desa maupun tim pelaksana ADD serta

memiliki

penuh

untuk

laporan dari masyarakat. Namun dalam hal

membuat aturan tersebut, maka

aturan

mengadakan

yang dikeluarkan kepala desa disebut

tindakan

perbaikan

bila

kewenangan

terjadi pelanggaran terhadap APBDes tidak

Peraturan

Kepala

ada aturan yang dibuat oleh BPD untuk

berkenaan dengan internal pemerintah desa

memberikan sangsi bagi yang melangggar,

maupun peraturan yang akan diberlakukan

BPD hanya berpedoman pada aturan-

dimasyarakat dengan ketentuanya tidak

aturan yang telah ada seperti Peraturan

merugikan

Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan

menyimpang dari aturan diatasnya seperti

ditasnya lagi yaitu Peraturan Pemerintah

salah satunya Peraturan Desa yang lebih

dan Undang-Undang.

tinggi dari pada Peraturan Kepala Desa.

masyarakat

Pelaksanaan 3. Pengawasan

BPD

terhadap

BPD

Desa

pelaksanaannya Desa

baik

dan

pengawasan

yang

tidak

terhadap

Peraturan Kepala Desa yang dilakukan

Penyelenggaraan Peraturan Kepala

Kepala

Desa,

Desa

Jawa

Tengah

dengan

sama

pengaeasan

didalam

terhadap Peraturan Desa. Pengawasan

melaksanakan pemerintah desa berhak

terhadap Peraturan Kepala Desa tidak

untuk membuat peraturan Kepala Desa.

menjadi perhatian yang penuh dari BPD

Peraturan Kepala Desa juga merupakan

Desa Jawa Tengah karena sebagaimana

peraturan perundang-undangan di tingkat

yang telah diperoleh dari wawancara

desa, peraturan ini juga

bahwa selama peraturan yang dibuat tidak

dibuat sebagai

penjabaran pelaksana Peraturan Desa yang

menyimpang dari peraturan.

bersifat pengaturan, seperti pengaturan tentang

penetapan

Perangkat

Desa,

Struktur Pemerintah Desa, Penjabaran

E. PENUTUP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain. Ketika mewawancarai Bapak Yakob yang merupakan ketua BPD Desa Jawa Tengah

a) Kesimpulan 1. Pengawasan

BPD

terhadap

penyelenggaraan Peraturan Desa, 7



sudah

dilakukan

dikarenakan

terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa,

pertama dapat terlihat dari kerja

penyelenggaraan APBDes dan terhadap

sama antara BPD dan Pemerintah

penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa,

Desa dan melibatkan masyarakat

selain itu juga Perlu adanya usaha dari

dalam menyusun Peraturan Desa,

BPD di Desa Jawa Tengah Kecamatan

2. Pengawasan

BPD

terhadap

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

penyelanggaraan APBDes sudah

untuk

dijalankan, hal ini dapat diketahui

terjadwal terutama pengawasan langsung

dari proses yang dilakukan dalam

kelapangan seperti mengecek bagaimana

menyusun

penyelenggaraan

APBDes

melalui

melakukan

pengawasan

Peraturan

yang

Desa

dan

MUSREMBANGDES yang selalu

penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa

dilakukan

itu dilaksanakan baik oleh pemerintah desa

terutama

dalam

membahas salah satunya APBDes

maupun dilaksanakan oleh masyarakat.

dan juga sebagai usaha untuk menampung usulan dari berbagai pihak

terhadap

pelaksanaan

F. DAFTAR PUSTAKA

pembangunan di Desa. 3. Kemudian dalam hal pengawasan BPD

terhadap

penyelenggaraan

Peraturan Kepala Desa juga telah dilakukan

oleh

BPD

sebagaimana pengawasan terhadap Peraturan Desa.

diharapkan

dapat

Prosedur Praktek.

Huda, Ni’matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. Yogyakarta: FH. UII press. Jauhari, Heri. 2010. Panduan Penulisan Skipsi Teori dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.

b) Saran saran

Arikunto, Suharmini. 2006. Penelitian Suatu Pendekatan Jakarta: Rineka Cipta.

dan

pelaksanaan pengawasannya sama

Adapun

Buku-buku:

penulis

membantu

menyempurnakan

yang ataupun

Kast, E. Fremont., James E. Rosenzweig. 2002. Organisasi dan Management. Jakarta: Bumi Aksara.

pelaksanaan

pengawasaan yang dilakukan oleh BPD,

Labolo, Muhadam. 2011. Memahami ilmu pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.

yaitu: Perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD

dalam

melakukan

pengawasan

Manullang. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss . 8



Makmur. 2009. Teori Manajemen Stratejik Dalam Pemerintah Dan Pembangunan. Jakarta: PT. Refika Aditama. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tjokroamidjojo, Bintoro. Manajemen Pembangunan. Gunung Agung

1995. Jakarta:

Wursanto. 2005. Dasar-dasar organisasi. Yogyakarta: ANDI.

ilmu

Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 2005 tentang Desa

72 Tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa Peraturan Desa (Perdes) Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang SOTK Pemerintah Desa Jawa Tengah


PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents