PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN PKBM MANDIRI DAN BERKUALITAS

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN PKBM MANDIRI DAN BERKUALITAS

A


Praktik Cerdas ini didukung oleh Proyek BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative pada tahun 2010-2013

Penulis Tim BASICS Penyunting Theresia Erni Penasehat Tim Babcock Kontributor Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara Dicetak di Jakarta – April 2014 Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dan mencantumkan sumbernya. Versi elektronik dokumen ini dapat diunduh dari situs internet www.basicsproject.or.id

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS

PENGELOLAAN PKBM MANDIRI DAN BERKUALITAS Proyek BASICS mendefinisikan Praktik Cerdas sebagai beragam upaya yang berhasil dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjawab tantangan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dan berkontribusi pada pencapaian SPM dan MDGs di bidang kesehatan dan pendidikan dasar. PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN PKBM MANDIRI DAN BERKUALITAS

i

ii


SEKILAS TENTANG PROYEK BASICS BASICS (Better Approaches for Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi) atau Peningkatan Pelayanan Dasar melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi, adalah proyek inisiatif kerjasama antara Pemerintah Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 September 2007 di Jakarta. Cowater International dipilih sebagai Badan Pelaksana Kanada untuk melaksanakan seluruh proyek termasuk administrasi keuangan dan pengelolaan teknis proyek dalam dokumen Project Implementation Plan (PIP) yang disepakati bersama. Proyek BASICS bekerja di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dalam rangka berkontribusi bagi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan, dan Millennium Development Goals (MDGs). Lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara terdiri atas: Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Siau Tagulang dan Biaro, dan Kab. Kepulauan Sangihe. Sedangkan lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kota Baubau, Kab. Buton Utara, Kab. Wakatobi, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara. Pada tahun 2014, Proyek BASICS menambah 4 kabupaten sebagai mitra kerja di Propinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Talaud dan Kab. Minahasa Tenggara) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Bombana dan Kab. Konawe Utara). Proyek BASICS mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah pengembangan kapasitas (Capacity Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak (eksekutif, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil) di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; (2) penguatan kapasitas DPRD bersama Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mengawasi kinerja pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di daerah; dan (3) pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Komponen kedua adalah BASICS Responsive Initiative (BRI) yang merupakan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung inovasi atau praktik cerdas yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Informasi lebih lanjut tentang Proyek BASICS dapat dilihat pada www.basicsproject.or.id


iii

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ABSTRAKSI

vii ix

BAB I MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? A. Latar Belakang B. Tujuan C. Landasan Hukum D. Ruang Lingkup E. Pemanfaat

1 1 2 2 3 3

BAB BAB

7 7 7 8

II KONSEP DASAR, STRATEGI DAN MEKANISME A. Konsep Dasar dan Pengertian B. Strategi Penanganan C. Mekanisme Operasional III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN A. Analisis Masalah dan Potensi B. Pertemuan Konsolidasi PKBM C. Membangun Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha D. Membangun Kerjasama Pelaksanaan Program 1. Peningkatan Kualitas PKBM Melalui Pelibatan Guru Sekolah dalam Kegiatan Pembelajaran 2. Peningkatan Kemandirian PKBM Melalui Kegiatan Usaha Produktif E. Pembiayaan Program Peningkatan Kualitas PKBM F. Monitoring dan Evaluasi

13 13 14 14 15 15 17 19 19


v

vi


KATA PENGANTAR

Salah satu komponen Proyek BASICS yang secara langsung mengembangkan

berbagai inovasi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah BRI (BASICS Responsive Initiative). Komponen ini mendukung berbagai usulan inovatif pemerintah daerah mitra kerja BASICS dalam upaya mendorong percepatan pencapaian MDGs dan SPM pada bidang kesehatan dan pendidikan dasar. Kedua bidang tersebut menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam rangka percepatan pencapaian MDGs bidang pendidikan adalah pengembangan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM merupakan satu strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung program wajib belajar nasional atau dalam tujuan MDGs tercermin dalam tujuan kedua, pendidikan bagi semua. PKBM merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sejak lama dengan fokus untuk menjaring anak putus sekolah yang sulit untuk kembali ke sekolah ataupun menjaring masyarakat yang belum pernah sekolah (buta huruf dan buta aksara). Umumnya, anak-anak putus sekolah sebagian dapat kembali ke sekolah melalui berbagai pengarahan atau pembinaan, namun seringkali hal tersebut sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan. Hal tersebut umumnya disebabkan usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bergabung dengan anak usia sekolah pada umumnya ataupun keadaan ekonomi yang ‘memaksa’ anak tersebut harus bekerja untuk membantu kehidupan keluarga setiap hari. PKBM merupakan kelembagaan yang dimiliki, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan pembinaan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Bidang Non Formal dan Informal. Untuk menjaga kualitas lulusan PKBM setara dengan lulusan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun berbagai panduan pengajaran (paket A, B dan C) dan standar ujian kelulusan bagi peserta didik di PKBM. Pada sisi lain, PKBM yang dikelola oleh masyarakat juga membutuhkan sumber daya-sumber daya yang mendukung untuk pembiayaan operasional seharihari atau keberlanjutannya. Hal ini tentu tidak lepas akibat alokasi anggaran yang tidak cukup mendukung bagi PKBM. Berbeda dengan sekolah fomal yang memiliki alokasi dana seperti: dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BSM (Bantuan Siswa Miskin), insentif bagi guru sertifikasi dan lainnya. Biaya pengajar, biaya alat tulis untuk pembelajaran dan biaya operasional pengelolaan PKBM tidak ada yang rutin didukung oleh pemerintah atau pada umumnya harus diperoleh sendiri oleh PKBM tersebut.


vii

Karena dua hal terkait dengan kualitas pembelajaran dan keberlanjutan tersebut, beberapa pemerintah daerah mitra kerja Proyek BASICS mengembangkan PKBM yang lebih kreatif. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara. Panduan ini mengekstraksi pengalaman-pengalaman tersebut, utamanya pada upaya menjaga kualitas pembelajaran dan keberlanjutan PKBM. Dalam rangka menjaga kualitas pembelajaran di PKBM, inisiatif yang didukung oleh BRI adalah memfasilitasi Dinas Pendidikan untuk mendorong peran guru sekolah dalam melatih tutor PKBM dan terlibat dalam proses mengajar di PKBM. Kehadiran guru sekolah yang notabene memiliki kemampuan dalam metode mengajar dan pemahaman atas kurikulum pendidikan, sangat berguna dalam menjaga kesetaraan kualitas pembelajaran di PKBM. Tentu saja hal ini harus dikelola dengan baik dan adil oleh Pemerintah Daerah. Insentif tambahan atas hal tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan. Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan PKBM dilakukan melalui upaya peningkatan hasil produksi yang dapat dibuat oleh PKBM atau siswa yang belajar di PKBM. Untuk optimalisasi tersebut dikembangkan upaya-upaya dalam mendukungnya, seperti mengembangkan upaya pemasaran produk, upaya peningkatan hasil produksi maupun upaya dalam mencari akses untuk mendukung produksi itu sendiri. Inovasi yang dikembangkan melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative (BRI) pada tahun 2011-2013 ini telah ikut berkontribusi pada percepatan pemenuhan indikator SPM Pendidikan dasar di beberapa Kabupaten/Kota tersebut, khususnya yang terkait peningkatan kompetensi guru dalam mengajar. Panduan ini memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan kualitas dan keberlanjutan PKBM serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukannya. Harapan kami semoga Buku Panduan ini dapat membantu memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan kelompok-kelompok masyarakat pemerhati pendidikan di daerah-daerah dengan permasalahan yang sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pengembangan praktik cedas ini sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang mendukung penyusunan panduan ini.

Maret 2014 Bill Duggan Project Director BASICS

viii

PANDUAN PENERAPAN PENERAPANPRAKTIK PRAKTIKCERDAS CERDAS PENGELOLAAN PKBM PENGELOLAAN PKBMMANDIRI MANDIRIDAN DANBERKUALITAS BERKUALITAS

ABSTRAKSI

Panduan penerapan praktik cerdas ini disusun untuk membagikan pengalaman salah satu mitra kerja Proyek BASICS dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mandiri dan berkualitas. Peningkatan kualitas PKBM tersebut dilakukan dengan dua strategi. Pertama, peningkatan kualitas proses belajar mengajar di PKBM dengan melibatkan guru sekolah formal untuk mengajar di PKBM. Kedua, peningkatan kemandirian PKBM dilakukan melalui kegiatankegiatan usaha produktif untuk peningkatan pendapatan dan mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar di PKBM. Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM juga melibatkan pelaku usaha. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan, melakukan pelatihan dan memberikan dukungan anggaran. Sedangkan dunia usaha melalui kerjasama dalam pengembangan usaha produktif yang dilakukan PKBM.

ABSTRACT

These guidelines on the implementation of smart practises in the field of outof-school education were developed to share the experiences of one of BASICS Project’s partners in managing a good quality self-supporting Community Learning Center (CLC). There are two strategies to develop the capacity of the CLC. The first approach, improving the quality of the teaching process in CLCs by involving formal school teachers to teach there. This can be a challenge for some teachers in oversupplied urban areas. The second approach is increasing the self-reliance of the CLC through productive business activities to generate income and support the sustainability of the CLC. Beside the local government, capacity building for CLC can also be supported by local entrepreneurs. Local Government is responsible in providing guidance, training and some financial support, while the entrepreneurs support the development of the CLC’s productive businesses.

PANDUAN PANDUANPENERAPAN PENERAPAN PRAKTIK PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN PENGELOLAANPKBM PKBMMANDIRI MANDIRI DAN DAN BERKUALITAS BERKUALITAS

ix

DAFTAR SINGKATAN APM MDGs SPM PKBM SD/MI Kemenag

x

Angka Partisipasi Murni Millenium Development Goals Standar Pelayanan Minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SMP/MTs Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah UPTD Unit Pengelola Teknis Dinas Kementerian Agama


Semua tempat adalah ruang belajarku


A

B


BAB I

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT?

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? A. Latar Belakang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu lembaga mitra kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan non formal diharapkan mampu menumbuhkan minat belajar masyarakat dengan berbagai program yang dikembangkan secara keswadayaan oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pendidikan non formal ini menitikberatkan pada keswadayaan masyarakat, gotong royong dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat sekitar lokasi dimana PKBM tersebut berdiri.

PENGERTIAN, KONSEP DASAR DAN STRATEGI LANGKAH – LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PKBM

PKBM adalah lembaga yang berbasis pada masyarakat (community based institution). Sebagai lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat, PKBM tentu memiliki ciri, kekhasan dalam berbagai program-program dan kegiatan yang dilakukan. Atas tuntutan kebutuhan masyarakat, PKBM menjadi wadah untuk mengembangkan potensi masyarakat sekitar agar mampu mengasah kecerdasan, terampil dalam berbagai hal dan menambah produktifitas masyarakat untuk kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu PKBM pada dasarnya mendorong partisipasi warga yang berorientasi pada potensi yang ada pada masyarakat setempat untuk menggerakkan roda organisasi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan pembelajaran masyarakat, tuntutan terhadap PKBM juga semakin bertambah dengan berbagai paket-paket program atau kebutuhan belajar masyarakat yang beraneka ragam. Kebutuhan belajar masyarakat tersebut perlu dikelola dan dirancang dengan baik, Misalnya dalam sebuah PKBM, dapat diselenggarakan berbagai program pembelajaran yang mengarah pada keberdayaan masyarakat, mandiri dan produktif. Meskipun kebutuhan masyarakat akan hal tersebut terus meningkat, sumber daya manusia (tutor/instruktur dll.) yang ada di PKBM juga penting menjadi perhatian. Selain itu sarana dan prasarana, alat peraga dan lainnya merupakan pendukung yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, PKBM sebagai lembaga yang dibentuk atas partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah dan dunia usaha. Dukungan terhadap PKBM dengan sejumlah program yang diselenggarakan, ternyata masih perlu pembenahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Hal ini terjadi karena ada kesan pembentukan PKBM hanya asal jadi namun setelah itu tidak lagi memperhatikan pembelajaran apa yang akan diselenggarakan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keberlanjutan, serta manajemen pengelolaannya.


1

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan fokus pada peningkatan pendidikan tentu masih memiliki banyak kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi. Membutuhkan strategi untuk mengatasi problemproblem yang ada dan menjamin keberlangsungan program kegiatan di PKBM tetap diminati untuk pengembangan masyarakat. Oleh karena tuntutan itulah, panduan ini dihadirkan sebagai petunjuk dalam rangka peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM yang diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat. Kualitas dan kemandirian adalah dua hal yang fundamental dalam pengembangan PKBM. Konsep ini pula yang mendorong buku panduan ini dibuat sebagai pedoman pengelola dan para pihak yang peduli pada pendidikan masyarakat.

B. Tujuan Panduan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat, pemerintah daerah atau pihak lain dalam memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkualitas dan mandiri. Peningkatan kualitas utamanya dilakukan melalui peran guru formal (SD/MI dan SMP/MTs) untuk mendukung kualitas proses belajar di PKBM, sedangkan peningkatan kemandirian didukung melalui peran forum PKBM.

C. Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; 5.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

9.

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Permendiknas nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal; dan 11. Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

2



D. Ruang Lingkup Panduan Ruang lingkup panduan ini meliputi langkah-langkah dan pola pembinaan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM. Peningkatan kualitas dan kemandirian tersebut melalui dua strategi: 1.

Peningkatan kualitas pembelajaran melalui peran guru-guru sekolah formal yang mengajar di PKBM sebagai bagian dari persyaratan 24 jam mengajar dalam 1 minggu bagi guru-guru sertifikasi; dan

2.

Peningkatan kemandirian melalui forum PKBM untuk peran koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dalam kegiatan usaha produktif.

E. Pemanfaat Panduan

Pemerintah Daerah Membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong pencapaian tujuan pembangunan di bidang pendidikan sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah. Membantu Pemerintah Daerah mewujudkan program prioritas pada sektor pendidikan dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

2.

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Membantu Dinas Pendidikan dalam pemetaan dan pendataan status dan kondisi pendidikan masyarakat terkait dengan buta huruf/aksara, anak putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan lain-lain. Dengan demikian program dan kegiatan Dinas Pendidikan yang terkait dengan hal tersebut dapat lebih tepat sasaran. Pola penanganannya pun bisa dipersiapkan dengan matang oleh Dinas Pendidikan dan UPTD (Unit Pengelola Teknis Dinas) di kecamatan.

3.

Dunia Usaha Membantu dunia usaha dalam membangun kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk program community development (pengembangan masyarakat). Dunia usaha dapat memanfaatkan panduan ini untuk membangun kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sekaligus menjalin kerjasama program kegiatan usaha produktif bersama dengan warga belajar di PKBM.


LANGKAH – LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PKBM

1.

PENGERTIAN, KONSEP DASAR DAN STRATEGI

Panduan ini dibuat dengan harapan akan bermanfaat untuk pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan demikian, maka sasaran atau pemanfaat buku panduan ini terutama ditujukan pada:

3

4.

4

Pengelola PKBM Pengelola PKBM dapat memanfaatkan panduan ini untuk menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Pendidikan untuk peningkatan kualitas pengajaran di PKBM dan pihak lain misalnya dunia usaha untuk pengembangan program kegiatan usaha produktif, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengembangan PKBM.





PENDIDIKAN ADALAH SENJATA YANG PALING AMPUH UNTUK MENGUBAH DUNIA

5


6


BAB II


PENGERTIAN, KONSEP DASAR DAN STRATEGI A. Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (http://imadiklus.com).

Dari masyarakat, artinya pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat yang sadar akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasi dan pembelajaran. Inisiatif ini didapat dengan sosialisasi kepada masyarakat yang dimotori oleh pemerintah maupun pihak lain dalam rangka memperkenalkan PKBM dengan segala kegiatannya. Dengan demikian masyarakat punya inisiatif dan kesadaran untuk mendirikan PKBM sekaligus menjaga perkembangan, kemandirian dan keberlangsungannya.

•

Oleh masyarakat, artinya penyelenggaraan PKBM, pengembangan PKBM dan kesinambungannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Penyelenggaraan program dan kegiatan PKBM oleh masyarakat merupakan semangat kemandirian yang dimiliki para pengelola PKBM dengan memperhatikan potensi yang ada di masyarakat setempat dengan tetap melibatkan partisipasi dan kontribusi dari pihak luar, seperti: pemerintah, perorangan, asosiasi dunia usaha, lembaga sosial, keagamaan dan lainnya.

•

Untuk masyarakat, artinya keberadaan PKBM untuk tujuan kemajuan kehidupan masyarakat dimana lembaga PKBM tersebut berada, maka program kegiatan PKBM yang diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat sekitar merupakan subyek sekaligus obyek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, karena kegiatan PKBM merupakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan pengembangan masyarakat.



•


PKBM didirikan pada dasarnya berangkat dari, oleh dan untuk masyarakat. Filosofi ini memberi arti bahwa PKBM adalah lembaga yang berbasis pada masyarakat (community based institution).

7

PKBM adalah cermin partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pendidikan dan berkembang atas inisiatif masyarakat, maka PKBM memiliki nilai dan karakter tersendiri. Karakter menunjukkan nilai penjiwaan kegiatan yang terdapat di PKBM. Beberapa karakter yang harus dimiliki, antara lain: • • • • • • •

Kepedulian kepada mereka yang mengalami kekurangan; Manfaat dan makna dari setiap program kegiatan yang diselenggarakan; Keluwesan program kegiatan dan penyelenggaraan; Kemitraan dengan pihak lain; Kemandirian dalam penyelenggaraan; Kebersamaan dan kegotongroyongan dalam meningkatkan kemajuan; dan Inovasi dalam pengembangan program secara berkesinambungan.

B. Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah Konsep dasar untuk strategi peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM. Konsep dasar dalam panduan ini yang akan dibangun adalah: (1) Peningkatan Kualitas PKBM Konsep ini didasarkan pada pengelolaan PKBM untuk kegiatan pembelajaran dengan tutor/pendidik yang melibatkan guru-guru sekolah. Konsep ini dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran di PKBM yang akan diperkaya dengan pengalaman pembelajaran pada sekolah formal. Oleh karena itu, pada konsep ini, PKBM akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk memberikan kesempatan guru-guru sekolah dan madrasah untuk mengajar pada PKBM dengan jumlah jam tertentu. (2) Peningkatan Kemandirian PKBM Filosofi pembentukan PKBM dari oleh dan untuk masyarakat mencerminkan bahwa PKBM dibangun dari prinsip keswadayaan, gotong royong dan kemandirian. Prinsip-prinsip ini perlu dikembangkan untuk keberlanjutan PKBM. Konsep kemandirian yang akan dikembangkan dalam panduan ini adalah kegiatan usaha produktif oleh warga belajar. Melalui warga belajar, diharapkan berkembang usaha produktif yang menopang organisasi menjadi lebih mandiri. Dibutuhkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan mitra kerja lainnya untuk ikut berpartisiasi dalam pengembangan PKBM. C.

STRATEGI PENGELOLAAN PKM MANDIRI DAN BERKUALITAS 1.

Mekanisme Integrasi Panduan ini dibuat sebagai pedoman bagi pengelola dan penyelenggaraan PKBM dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian PKBM. Peningkatan kualitas pendidikan di PKBM dengan memaksimalkan peran guru sekolah untuk menambah jam pelajaran dengan mengajar di

8



PKBM dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran. Sementara peningkatan kemandirian PKBM dilakukan melalui Forum PKBM yang berperan sebagai koordinasi dan kerjasama kegiatan usaha produktif. Oleh karena itu, urgensi dan substansi panduan ini dibuat dengan beberapa alasan dan pertimbangan: 1.

2.

4.


3.

Menjamin kualitas pembelajaran di PKBM dengan melibatkan guru sekolah dalam memberikan pengajaran bagi warga belajar setara dengan sekolah formal; Memberikan inovasi tentang cara-cara belajar dengan metode dan model pembelajaran modern yang menghendaki peserta didik atau warga belajar untuk aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan dalam belajar dengan menjadikan peserta didik sebagai sumber belajar; Membantu mayarakat tidak hanya dalam pengentasan buta huruf atau buta aksara akan tetapi membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian masyarakat, sehingga terarah pada pendidikan yang berkarakter dan dapat berkompetisi merebut peluang kerja. Menjamin warga belajar dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui kemitraan dengan dunia usaha dalam melakukan pendampingan dalam pelatihan usaha produktif, kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi.



9

10





KECERDASAN DAN KARAKTER ADALAH TUJUAN SEJATI PENDIDIKAN

11


12


BAB III


LANGKAH – LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PKBM Langkah-langkah peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM berdasarkan ruang lingkup panduan ini dilakukan dengan berbagai strategi yang memungkinkan program kegiatan PKBM bisa membuahkan hasil atau output yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

A. Analisis Masalah dan Potensi

1.

2.

4.

5.

Jumlah warga belajar. Data ini sebaiknya terpilah gender agar dapat diketahui kecenderungan anak laki-laki atau anak perempuan yang banyak terlibat dalam kegiatan di PKBM; Latar belakang, sifat dan karakteristik warga belajar. Data ini penting untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan metode belajar yang lebih efektif; Jumlah ketersediaan instruktur/tutor PKBM. Data ini penting untuk menentukan apakah diperlukan tambahan tutor untuk mata pelajaran tertentu; Kurikulum dan metode belajar yang dikembangkan PKBM. Informasi ini penting bila dikaitkan kebutuhan, sifat dan karakteristik warga belajar; dan Kegiatan-kegiatan selain belajar mengajar yang dikembangkan di PKBM.


3.


Analisa masalah dilakukan oleh pengelola PKBM terhadap perkembangan organisasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM. Masalah-masalah dalam lingkungan internal PKBM perlu diidentifikasi, demikian halnya dengan lingkungan eksternal yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas PKBM, beberapa data awal yang diperlukan adalah:

Beberapa PKBM mengembangkan kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan bagi warga belajarnya. Kegiatan ini perlu disesuikan dengan kebutuhan warga belajar dan potensi yang ada untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara keterkaitan dengan peningkatan kemandirian PKBM, beberapa hal yang perlu jadi perhatian, antara lain: 1. 2. 3. 4.

Sumber-sumber pendanaan PKBM; Bagaimana peluang-peluang yang ada di luar lingkungan PKBM yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan PKBM; Potensi usaha produktif di lingkungan PKBM, apakah memungkinkan dikelola oleh PKBM dengan melibatkan masyarakat setempat?; dan Apakah PKBM memiliki program untuk kegiatan usaha produktif?.


13

Dalam melakukan identifikasi masalah dan menganalisanya dapat menggunakan SWOTAnalysis dengan melakukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupi PKBM yang selanjutnya dipetakan dan menempatkan hasil identifikasi tersebut dalam sebuah kategori kekuatan/ masalah dan peluang/tantangan, selanjutnya menyusun strategi dari hasil identifikasi yang sudah dikategorisasi.

B. Pertemuan Konsolidasi PKBM Berdasarkan hasil analisa masalah yang telah dilakukan terkait dengan kualitas dan kemandirian PKBM, maka tahapan selanjutnya adalah konsolidasi untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM. Konsep dasar ini perlu pengawalan sehingga juga perlu dibentuk Forum PKBM yang akan mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan konsep dasar ini kepada para pihak, baik pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas maupun dunia usaha untuk kemandirian PKBM. Kualitas sangat terkait dengan pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia (tutor/instruktur) dan lain-lain yang mendukung kualitas PKBM, khususnya kualitas warga belajar setelah terlibat aktif dalam proses belajar mengajar di PKBM. Sementara kemandirian PKBM terkait dengan kemampuan organisasi utuk hidup mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kedua konsep dasar dalam panduan ini perlu kerja sama berbagai pihak dalam implementasinya. Kerjasama tersebut untuk mendukung upaya masyarakat memajukan pembangunan di bidang pendidikan lewat partisipasinya dalam pendidikan non formal melalui PKBM.

C.

Membangun Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha Peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM bukan hanya didorong oleh masyarakat, akan tetapi keterlibatan banyak pihak yang terkait dengan pengembangan PKBM juga sangat dibutuhkan. Pemerintah Daerah dan pelaku usaha adalah bagian yang harus turut serta dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan PKBM.

14

1.

Komitmen dengan Pemerintah Daerah Konsep dasar untuk peningkatan kualitas PKBM harus diikuti dengan komitmen Pemerintah Daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2.

Komitmen dengan Pelaku Usaha Konsep dasar untuk membangun kemandirian PKBM dengan melibatkan dunia usaha dilakukan dalam rangka kemitraan untuk pelaksanaan program kegiatan usaha produktif. Program PKBM yang diarahkan pada kegiatan usaha produktif bagi warga belajar perlu diikat dengan sebuah komitmen tertulis dalam bentuk MOU antara pelaku usaha dengan pengelola PKBM.


1.


D. Membangun Kerjasama Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas PKBM Melalui Pelibatan Guru Sekolah dalam Kegiatan Pembelajaran Setelah melakukan pemetaan dan analisa masalah terkait dengan kualitas PKBM serta komitmen Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka komitmen tersebut segera diwujudkan melalui kerja sama program. Untuk kerjasama program kegiatan pembelajaran antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang secara teknis diatur oleh UPTD kecamatan dengan PKBM dilakukan dengan melibatkan guru sekolah untuk menambah waktu/jam pelajaran untuk mengajar di PKBM. Strategi ini dipandang efektif untuk membantu PKBM dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

- - - -

Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional; Program Pendidikan Kesetaraan (paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA); Program Pendidikan Keterampilan (lifeskills, beasiswa, magang atau sejenisnya); Program Pendidikan Kerumahtanggaan; Program Pendidikan Mental dan Spiritual; Program Pendidikan Kewirausahaan; Program Pendidikan Kewarganegaraan; Program Pendidikan Olahraga, Seni dan Budaya; dan Program Pendidikan Hobi dan Minat.


-


Kegiatan pembelajaran, meliputi kegiatan pembelajaran untuk masyarakat sekitar sebagai upaya melakukan transformasi kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual dengan program-program kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Program pembelajaran tersebut di atas dapat dilakukan oleh PKBM dengan membangun kerja sama Pemerintah Daerah. Implementasinya untuk masingmasing program sangat tergantung dengan kondisi dan minat warga belajar dimana PKBM tersebut dibentuk. Beberapa langkahlangkah yang dilakukan antara lain: •

Mengidentifikasi Kebutuhan dan Minat Belajar Masyarakat Pengelola PKBM melakukan identifikasi kebutuhan dan minat belajar masyarakat setempat. Identifikasi tersebut dengan turun langsung melakukan pengamatan/observasi di masyarakat, melakukan diskusi dan membuat pencatatan atas hasil-hasil identifikasi tersebut. Minat, bakat, dan kebutuhan belajar masyarakat didokumentasikan dalam sebuah bank data yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan target atau sasaran warga belajar atau kelompok binaan PKBM. Perlu diupayakan agar tidak ada “bias gender” dalam hal ini, dengan memberi pemahaman pada masyarakat bahwa setiap


15

bidang pembelajaran terbuka luas bagi laki-laki dan perempuan dan tidak boleh dianggap bahwa bidang-bidang tertentu hanya “pantas” untuk laki-laki atau untuk perempuan. •

Menentukan Jenis Kegiatan Pembelajaran PKBM menentukan jenis pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan atau minat warga belajar berdasarkan dengan analisa awal yang telah dilakukan. Jenis kegiatan apa saja yang dibutuhkan warga belajar akan difasilitasi oleh PKBM bersama dengan guru sekolah yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan (melalui UPTD Kecamatan) dan Kantor Kementerian Agama (untuk guru-guru yang mengajar di SD/MI dan SMP/MTs)

•

Koordinasi Antara PKBM, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, UPTD Kecamatan, Sekolah dan Guru Kebutuhan warga belajar akan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan membutuhkan koordinasi berbagai pihak dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. Oleh karena itu koordinasi penting untuk dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama bersama dengan UPTD kecamatan dan pihak sekolah yang menjadi rekomendasi PKBM yang akan ditempati mengajar. Guru-guru dari sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) tersebut perlu mengetahui kondisi warga belajar PKBM, lingkungan sekitar yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

•

Pengangkatan Guru Sekolah Sebagai Tutor PKBM Hasil koordinasi di internal Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag dengan PKBM untuk penempatan dan penambahan jam mengajar guru di PKBM selanjutnya oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag dan atau melalui UPTD kecamatan mengangkat guru sekolah/madrasah sebagai tutor PKBM. Pengangkatan guru sekolah/madrasah sebagai tutor PKBM dilakukan melalui Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan/ Kantor Kemenag.

•

Mobilisasi Sumber Daya – Guru sebagai Tutor PKBM Setelah SK pengangkatan guru sekolah untuk kegiatan pembelajaran di PKBM telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, maka mobilisasi guru sebagai tutor di PKBM mulai menjalankan tugasnya. Setiap guru yang mengajar mendapatkan honor berdasarkan jumlah waktu/jam mengajar di PKBM – sama halnya ketika mengajar di sekolah formal.

Guru sekolah mengajar di PKBM, harapannya agar pembelajaran di pendidikan formal dapat direplikasi di pendidikan non formal. Replikasi tersebut dilihat dari segi substansi pembelajaran, meskipun metodenya bisa berbeda-beda berdasarkan kondisi warga belajar yang ada di masingmasing PKBM.

16



2.

Peningkatan Kemandirian PKBM Melalui Kegiatan Usaha Produktif Kegiatan usaha produktif dilakukan setelah melakukan pemetaan potensi yang ada di sekitar lingkungan PKBM. Hasil pemetaan tersebut dengan potensi yang dimiliki baik oleh PKBM maupun masyarakat sekitar menjadi modal utama untuk membangun komitmen dengan dunia usaha. Komitmen ini diwujudnyatakan dengan membangun kerja sama melalui program kegiatan usaha produktif. Kegiatan usaha produktif, meliputi kegiatan yang berupaya untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi yang merupakan unit usaha PKBM. Program kegiatan usaha produktif yang dapat dilakukan antara lain:


• Kelompok belajar usaha, • Pengembangan usaha warga belajar, • Peningkatan produktivitas masyarakat, • Pengembangan kerjasama dengan usaha masyarakat, • Menciptakan lapangan kerja baru dan lain-lain. Program-program tersebut di atas adalah pilihan yang memungkinkan dilakukan oleh warga belajar di PKBM. Pilihan tersebut sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat setempat dengan ketersediaan sumber daya yang ada termasuk sokongan dari dunia usaha untuk program tersebut. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam kerja sama ini: Mengidentifikasi Potensi dan Minat Usaha Produktif Warga Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi potensi dan minat usaha produktif warga setempat. Identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pengelola menentukan kegiatan yang tepat bagi warga setempat untuk usaha produktif serta koordinasinya dengan dunia usaha yang akan menjalin kemitraan dengan PKBM dalam membantu warga lebih produktif dengan usaha yang ditekuni. Pada tahap ini perlu diupayakan agar tidak terjadi bias gender, yaitu membatasi laki-laki dan perempuan mengikuti kegiatan yang dianggap cocok berdasarkan jenis kelaminnya (seperti perempuan diberi keterampilan menjahit dan laki-laki diberi keterampilan sebagai montir). Perlu diupayakan agar semua keterampilan dan usaha produktif yang dikembangkan di PKBM dapat diikuti baik oleh lakilaki maupun perempuan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

•

Menentukan Pilihan Kegiatan Usaha Produktif PKBM menentukan jenis kegiatan usaha produktif berdasarkan potensi dan minat yang dimiliki oleh warga belajar. Pilihan jenis kegiatan ini disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh dunia usaha sebagai mitra PKBM.

•

Memobilisasi Sumber Daya Pilihan kegiatan usaha produktif yang sudah dilakukan berdasarkan dengan hasil pemetaan masalah dan potensi yang dimiliki, maka pilihan kegiatan tersebut menjadi milik



•

17

bersama, baik PKBM maupun dunia usaha yang menjadi mitra kerja PKBM. Oleh karena itu segenap sumber daya yang ada baik di PKBM maupun mitranya segera diberdayakan. Warga belajar yang memiliki minat untuk kegiatan usaha produktif dipersiapkan. Peralatan, perlengkapan dan segenap sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan ini dipersiapkan dengan matang, termasuk SDM dari mitra PKBM untuk memberikan pelatihan usaha produktif kepada warga belajar. •

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Produktif Berdasarkan komitmen tertulis antara PKBM dengan dunia usaha yang dituangkan dalam bentuk MOU, maka komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Mitra PKBM dari dunia usaha akan berkontribusi dalam mendorong PKBM agar lebih mandiri dengan melatih warga belajar menjadi produktif. Melalui PKBM dengan modal keterampilan yang didapatkan warga belajar, ia dapat menghidupi diri dan keluarganya serta PKBM sebagai lembaga yang memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat untuk berkarya. Pada tataran implementasi pelaksanaan kegiatan usaha produktif ini, mitra kerja PKBM akan memberikan pendampingan dalam hal: (1) Pelatihan Keterampilan: Mitra PKBM akan memberikan pelatihan kepada warga belajar tentang kegiatan usaha produktif yang diminatinya hingga warga belajar mendapatkan keterampilan usaha yang bakal menjamin hidup diri dan keluarganya. (2) Kegiatan Produksi: Mitra PKBM akan membantu warga belajar yang sudah cakap berdasarkan hasil pelatihan untuk mengembangkan kecakapan hidup (life skills) seperti: pengasapan ikan dan pembuatan abon tuna untuk PKBM di pesisir pantai; pembuatan kerajinan tangan untuk daerah pariwisata, dll. Termasuk dalam tahapan ini adalah bantuan modal usaha bagi mereka yang terpilih berdasarkan kriteriakriteria yang telah ditentukan. (3) Pemasaran Hasil Produksi: Hasil produksi yang dihasilkan warga belajar akan didampingi oleh mitra PKBM dalam pemasarannya. Sebagai tahapan akhir dari pendampingan mitra PKBM dalam kegiatan usaha produktif, tentu sudah nampak seberapa banyak warga belajar yang berhasil hingga tahap akhir pendampingan. Termasuk warga belajar yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa hasil pendampingan mitra PKBM.

18



E. Pembiayaan Program Peningkatan Kualitas PKBM Sumber pembiayaan PKBM bisa berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan usaha swadaya masyarakat. Pos pembiayaan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM ini antara lain diperuntukan bagi: 1. 2. 3. 4.

Kegiatan pendataan/survey awal; Pembentukan Forum PKBM; Pertemuan koordinasi multipihak (pemerintah, Forum PKBM, dunia usaha) Biaya operasional PKBM meliputi:

5.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala. LANGKAH – LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PKBM

F.


• biaya pendataan warga belajar (termasuk pendataan minat, bakat dan kebutuhan warga belajar); • biaya honorarium pengelola PKBM, guru/tutor, pengajar keterampilan; • biaya penyediaan alat tulis warga belajar; • biaya penyediaan bahan-bahan pembelajaran (termasuk buku-buku dan alat peraga pembelajaran); • biaya penyediaan bahan dan peralatan untuk pelatihan keterampilan/ usaha produktif, • biaya pemeliharaan ruangan PKBM (listrik, air bersih); • biaya evaluasi hasil belajar warga belajar (termasuk penyediaan ijazah); • dana stimulan wirasusaha bagi warga belajar; dan • biaya-biaya lain sesuai kebutuhan.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pembelajaran dan kerja sama dengan dunia usaha melalui kegiatan usaha produktif berjalan dengan baik. Dengan demikian pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan mempunyai nilai manfaat bagi warga belajar maupun masyarakat yang ada dilingkungan sekitar PKBM. 1.

Monitoring Kegiatan pembelajaran dengan melibatkan guru sekolah untuk meningkatkan kualitas serta kemandirian PKBM melalui kegiatan usaha produktif dengan kerjasama dunia usaha dapat berjalan dengan baik jika terpantau dan dapat dimonitor pelaksanaannya sejak dari penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun dunia usaha hingga pelaksanaan kerja sama program di lapangan. Monitoring dapat dilakukan setiap saat baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan UPTD Kecamatan. Monitoring dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat dan juga Pemerintah Daerah untuk memastikan kerjasama dengan PKBM berjalan dengan baik.


19

•

Monitoring dan pemantauan partisipatif oleh masyarakat Monitoring dan pemantauan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui individu-individu maupun kelompok masyarakat sipil peduli pendidikan. Dapat dilakukan dengan pemantauan langsung di PKBM dan juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja PKBM yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk perbaikan managemen pengelolaan PKBM agar dapet lebih baik dari sebelumnya.

•

Monitoring dan pemantauan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja PKBM Monitoring dan pemantauan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Dinas Pendidikan atau UPTD kecamatan serta mitra kerja PKBM lebih difokuskan pada poin-poin kerja sama yang disepakati antara PKBM dengan mitra kerjanya. Pemerintah Daerah akan menfokuskan monitoringnya pada peningkatan kualitas pembelajaran dan dunia usaha lebih pada peningkatan kemandirian PKBM dengan melihat capaian warga belajar dari hasil pelatihan usaha produktif, kegiatan produksi hingga pemasaran hasil produksi.

2. Evaluasi Evaluasi adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak keberhasilan yang diperoleh terkait dengan strategi PKBM untuk membangun kemitraan dengan Pemerintah daerah melalui kegiatan pembelajaran dengan melibatkan guru sekolah sebagai tutor di PKBM dan kegiatan usaha produktif yang dikerja samakan dengan dunia usaha. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Keberhasilan yang diperoleh dapat diukur dari indikator-indikator berikut: •

Angka buta aksara/buta huruf menurun;

• Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) lebih berkualitas; • Partisipasi masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan programprogram yang diselenggarakan PKBM semakin meningkat.

20

•

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar dan masyarakat di lingkungan sekitar PKBM dalam mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya untuk kepentingan sehari-hari;

•

Pendapatan masyarakat bertambah yang produtifitas mayarakat yang meningkat;

•

PKBM memiliki dukungan pendanaan yang memadai secara mandiri; dan,

•

Terbukanya kesempatan bagi warga belajar dalam mengelola usaha sebagai sumber mata pencaharian.


ditandai

dengan




21


22





PT Ekselensi Kreasi Komunika

Designed by

(www.ekselensi.co.id)

23


Panduan penerapan praktik cerdas ini disusun untuk membagikan pengalaman salah satu mitra kerja Proyek BASICS dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mandiri dan berkualitas. Peningkatan kualitas PKBM tersebut dilakukan dengan dua strategi. Pertama, peningkatan kualitas proses belajar mengajar di PKBM dengan melibatkan guru sekolah formal untuk mengajar di PKBM. Kedua, peningkatan kemandirian PKBM dilakukan melalui kegiatankegiatan usaha produktif untuk peningkatan pendapatan dan mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar di PKBM. Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas dan kemandirian PKBM juga melibatkan pelaku usaha. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan, melakukan pelatihan dan memberikan dukungan anggaran. Sedangkan dunia usaha melalui kerjasama dalam pengembangan usaha produktif yang dilakukan PKBM.

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN PKBM MANDIRI DAN BERKUALITAS

Recommend Documents