Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas

Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas

DEWANPERS, 2013

|I

II |



Penyunting: Bekti Nugroho, Samsuri Desain/layout: Agape Siregar Cetakan Pertama: Maret 2013; Hak Cipta pada © DEWAN PERS Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas Penyunting: Bekti Nugroho, Samsuri -Cet. I. –Jakarta: DEWAN PERS; 2013 XXXIII + 345 hlm, 14,5 X 21 cm ISBN ........... Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030 www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id [email protected] [email protected] Twitter: @dewanpers

| III

IV |


DAF TAR ISI DAFT Pembuka Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas ..................................... Bekti Nugroho, Samsuri

VII

Tantangan Pers Indonesia di Masa Depan ............................. Bagir Manan

XV

Pers Membangun Wawasan Kebangsaan .............................. XXIX Ichlasul Amal I. Menegakkan Swaregulasi di Bidang Pers Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers ................ Masyarakat (Belum) Tahu Hak untuk Mengontrol Pers ............................................................... Kerja Keras Mendorong Pers Profesional .......................... Survei Membuktikan, Pers Belum Kebablasan ................... Melaksanakan Hak Jawab untuk Menjaga Kemerdekaan Pers ........................................................... Gunakan Hak, Adukan Media yang Merugikan ..................

1 17 23 49 57 67

II. Mengontrol Pers untuk Profesionalisme Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi ................. Pers Memihak Siapa dalam Pemilu? .................................. “Wartawan” Pemeras Laporkan ke Polisi ........................ Masyarakat Semakin Memahami Pers ............................... “Wartawan Bodrek” Jelas Bukan Wartawan ..................... Hati-hati dengan Wartawan Berprofesi Ganda ................. Pers Profesional Musuhnya Koruptor ................................

79 97 111 121 127 139 151

Daftar Isi | V

III. Mendorong Progr am T elevisi Berkualitas Program Televisi Tayangan Televisi Kita Perlu Terus Dikritik .........................

163

Program Berita Berkualitas Paling Disukai ........................

177

IV er atur an terkait P ers IV.. Mencermati P Per eratur aturan Pers Kontroversi tentang Pornografi Tak Ada Habisnya ............................................................. Kebebasan Berekspresi Maju Mundur ............................... Susahnya Mengatur Distribusi Media Dewasa .................. UU ITE Maunya Apa? ........................................................ Jangan Kriminalisasi Wartawan Karena Berita .................

191 211 229 245 267

Lampiran Kode Etik Jurnalistik .......................................................... Pedaman Pemberitaan Media Siber ..................................

291 299 303

Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap wartawan .........................................................

309

Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers .......................

317

Indeks .....................................................................................

339

Pedoman Hak Jawab ........................................................

VI |


Pembuka I Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas Membicarakan pers selalu menarik. Apalagi pers Indonesia yang sedang tumbuh ibarat jamur di musim hujan. Sejak zaman perjuangan, kemerdekaan, Oder Lama hingga Orde Baru yang terkenal dengan jargon pembangunan, kemerdekaan pers memang baru benar-benar dirasakan pasca jatuhnya rezim Soeharto. Pengesahan UU No. 40/1999 tentang Pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers kita. UU Pers tidak lagi mengenal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Siapa saja bisa menerbitkan pers asal punya modal dan badan hukum. Karena itu, dari tahun 2000 hingga sekarang, pertumbuhan pers menemukan momen terbaik. Jika pada masa Orde Baru di satu ibukota provinsi hanya dikenal dua atau tiga koran—kecuali DKI Jakarta—sekarang bisa jadi ada lima sampai sepuluh penerbitan. Itu belum termasuk koran di tingkat kabupaten atau kota. Grup Jawa Pos terkenal paling gencar menerbitkan koran baru di daerah dengan panji-panji radar-nya. Permasalahannya, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif politis dan ekonomis, tidak mempedulikan kepentingan idealis. Padahal, seharusnya kepentingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers. Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri yang punya misi mulia. Selalu mudah ditemukan pengakuan seseorang menjadi wartawan hanya karena sudah melamar pekerjaan lain tetapi tidak diterima. Menjadi wartawan dianggap cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau diperoleh.

Pembuka I

| VII

Terkait persoalan-persoalan tersebut, tema “pers berkualitas untuk dan dari masyarakat cerdas” akan terus aktual dan penting bagi kita. Itu sebabnya buku ini kami beri judul ringkas “Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas”. Judul tersebut memancing sejumlah pertanyaan awal: apakah pers yang berkualitas itu? Seperti apakah wujud masyarakat cerdas? Benarkah pers berkualitas mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas? Antara pers berkualitas dan masyarakat yang cerdas, mana yang harus didahulukan? Dalam literatur pendidikan tentang media atau literasi media, “pers berkualitas” dan “masyarakat cerdas” selalu menjadi kata-kata kunci. Jika menginginkan pers tumbuh profesional, ajarilah masyarakat untuk cerdas dalam memahami, memilih dan memilah pers. Masyarakat sebaiknya hanya mengkonsumsi pers berkualitas. Melalui kiat seperti itu, dengan sendirinya pers atau media yang tidak berkualitas akan mati, karena tidak ada yang membaca apalagi membeli, mendengar atau menonton. Yang kita butuhkan adalah pers yang berkualitas, pers yang dapat menumbuhkembangkan daya akal sehat masyarakat. Hanya dengan begitu, kecerdasan masyarakat dalam segala bidang—politik, budaya, ekonomi, dan sosial—akan terbentuk. Pers berkualitas tidak sekedar bermakna pers yang mampu menghadirkan konten-konten berita atau informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Ia harus dapat bertahan dari persaingan bisnis yang sehat dan siap menghadapi perkembangan pesat teknologi komunikasi. Pers semacam itu hampir ada di setiap provinsi di Indonesia. Mereka sering disebut pers mainstream atau pers arus utama. Keberadaannya mampu memberi pengaruh signifikan untuk perkembangan politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang lebih baik di daerahnya. Bagaimana dengan masyarakat yang cerdas? Di sini pers bukan faktor atau penentu tunggal. Masyarakat semacam ini tidak hadir dalam hitungan tahun. Diperlukan proses berpuluh-puluh tahun untuk mencapainya. Tingkat pendidikan formal rata-rata masyarakat lazimnya sejalan dengan tingkat kecerdasan masyarakat. Lalu, apakah masyarakat kita sudah sampai pada tingkat masyarakat cerdas? Setiap orang bisa memiliki persepsi dan jawaban berbeda.

VIII |


Di luar perdebatan itu, pers tetap berperan sangat banyak dan strategis dalam mendorong tumbuhnya masyarakat yang cerdas. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, misalnya, pers digadang-gadang sebagai unsur terpenting untuk dapat terwujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermutu melalui penyajian informasi yang dapat memunculkan pemilihpemilih cerdas.

Empat penentu Tugas menumbuhkan pers berkualitas dapat disematkan kepada kalangan atau praktisi pers, lembaga independen yang terkait pers seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), organisasi pers, dan masyarakat. Mari kita bahas posisi dan kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak ini. Bagaimana dengan posisi pemerintah? Kita menghendaki pemerintah sedikit mungkin terlibat atau dilibatkan dalam permasalahan pers. Praktisi Pers: Menghadirkan pers berkualitas hanya mungkin bila didukung sumber daya wartawan berkualitas. Persoalannya, mendapatkan wartawan berkualitas di Indonesia bukan perkara mudah. Sekolah jurnalistik belum banyak, sedangkan kapasitas alumnus jurusan jurnalistik dari perguruan tinggi seringkali tidak memenuhi keinginan perusahaan pers. Upaya rekrutmen wartawan baru yang dilakukan perusahaan pers juga tak selamanya mulus. Seorang pimpinan pers terkemuka di Jakarta bercerita, perusahaannya rutin melakukan rekrutmen wartawan baru. Hasilnya, setiap angkatan ada lima sampai sepuluh wartawan muda yang berhasil direkrut. Namun, setelah mereka bekerja tidak sampai satu tahun, hanya tersisa satu atau dua wartawan. Yang lainnya memilih bekerja di tempat baru, yang bukan perusahaan pers, karena diiming-imingi kemudahan dan gaji lebih tinggi. Tidak jarang, yang mengajak mereka pindah adalah narasumber yang pernah mereka wawancara. Upaya peningkatan sumber daya wartawan yang terampil dan berpengetahuan luas pertama-tama memang menjadi tanggung jawab praktisi pers sendiri. Mereka berada terdepan untuk hadirnya pers berkualitas. Wajah pers setiap hari ditentukan oleh mereka dari ruang

Pembuka I

| IX

redaksi pers yang idealnya harus independen. Pers yang menyadari hal ini, telah memiliki sistem rekrutmen, jenjang karir, jenjang gaji, serta pendidikan dan pelatihan yang baik. Dalam hal ini, kehadiran Standar Kompetensi Wartawan yang disahkan oleh Dewan Pers sejak tahun 2010 dapat lebih membantu perusahaan pers meningkatkan profesionalisme wartawannya. Lembaga independen: Keberadaan Dewan Pers dan KPI diharapkan dapat turut mengatasi persoalan-persoalan pers tidak profesional. Kedua lembaga ini diberi kewenangan menyusun aturan di bidang pers dan mengawasi pelaksanaannya. Pasal 15 Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers menyebut, pembentukan Dewan Pers sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. UU Pers memberi mandat kepada Dewan Pers untuk menjalankan tujuh fungsi, antara lain terkait dengan perlindungan kemerdekaan pers, pengkajian dan pengembangan pers, pelaksanaan kode etik jurnalistik, penyelesaian pengaduan kasus pers, penyusunan peraturan di bidang pers, dan pendataan pers. Banyak kegiatan Dewan Pers yang telah digelar sebagai pelaksanaan tujuh fungsi tersebut. Sejak dibentuk tahun 2000, penanganan pengaduan kasus pers menjadi kegiatan utama Dewan Pers. Pada tahun 2012 Dewan Pers menerima 470 pengaduan terkait berita pers dan perilaku wartawan. Sebanyak 86 persen pers yang diadukan itu dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik KPI dibentuk berdasar Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran untuk penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya, Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran memberikan lima wewenang serta enam tugas dan kewajiban kepada KPI. KPI telah banyak mengawasi dan menindak stasiun televisi berdasar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Laporan resmi KPI menyebutkan, dari Januari hingga 26 Desember 2012 lembaga independen ini menerima 43.470 pengaduan publik tentang isi siaran. KPI juga melakukan monitoring isi siaran. Hasilnya, KPI

X|


menjatuhkan 107 sanksi administratif, 30 surat peringatan, dan 22 imbauan kepada stasiun televisi. Selain pengawasan dan penindakan, KPI juga memiliki program “KPI Award” yang rutin digelar setiap tahun untuk mendorong munculnya program televisi berkualitas. Organisasi pers: Keberadaan organisasi pers memberi arti sangat besar bagi wartawan dan perusahaan pers, terutama untuk mereka yang menjadi anggotanya. Organisasi pers yang dimaksud di sini merujuk pada organisasi profesi wartawan tempat berhimpun para wartawan dan organisasi perusahaan pers sebagai organisasinya perusahaan pers. Hingga awal 2013, Dewan Pers sudah menetapkan tiga organisasi wartawan yang memenuhi Standar Organisasi Wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sedangkan untuk organisasi perusahaan pers, ada empat yang dinilai oleh Dewan Pers telah memenuhi Standar Organisasi Perusahaan Pers yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Masih ada banyak organisasi pers selain tujuh organisasi tersebut. Organisasi wartawan umumnya bergerak pada bidang advokasi dan peningkatan profesionalisme wartawan. Dua persoalan itu bersinggungan langsung dengan kegiatan sehari-hari wartawan. Organisasi wartawan yang konsisten pada tujuan luhur pendiriannya, akan memberi banyak akses dan fasilitas kepada anggotanya untuk terus tumbuh profesional. Upaya semacam itu tentu sudah banyak dilakukan oleh organisasi wartawan yang ada sekarang. Dari sisi lain, peran untuk menumbuhkan perusahaan pers yang “sehat luar dalam” menjadi mandat organisasi perusahaan pers. Persoalan terbesar tidak jauh dari pertanyaan, atau tepatnya tuntutan, bagaimana pers mampu tumbuh sehat dari sisi bisnis sekaligus mampu menjalankan fungsi dan tugas mulia untuk kebaikan masyarakat dan negara. Sejumlah kritik pedas, karena banyak perusahaan pers dianggap meninggalkan fungsi sebagai—mengutip UU Pers—“lembaga sosial” demi keuntungan bisnis sebesar-besarnya, akan terus menjadi tantangan bagi organisasi

Pembuka I

| XI

perusahaan pers. Tentu, mendorong tumbuhnya perusahaan pers yang sehat bisnis dan profesional bukan hal mudah pada saat persaingan bisnis pers semakin ketat karena tuntutan konvergensi dan efisiensi. Dalam konteks pers berkualitas, Dewan Pers menempatkan organisasi pers sebagai pihak yang harus didukung kegiatannya atau diajak bersama-sama menumbuhkan pers berkualitas. Banyak kegiatan yang telah dan akan digelar Dewan Pers bersama organisasi pers. Masyarakat dan lembaga pemantau pers: Praktisi pers sangat paham ungkapan: Pemilu Presiden hanya dilaksanakan lima tahun sekali, sedangkan “pemilu pers” berlangsung setiap hari, bahkan setiap detik. Ungkapan tersebut hendak menggambarkan, pers mengikuti pemilu setiap hari—bahkan setiap detik untuk media siber. Tujuannya, meraih sebanyak mungkin pembaca, pendengar, dan atau penonton. Persaingan berlangsung sangat ketat. Pers yang konsisten dan mampu menghadirkan informasi bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat akan menjadi pemenangnya. Ungkapan itu juga hendak menegaskan masyarakat sebagai pihak yang sangat menentukan kelangsungan perusahaan pers. Lekas mati atau tetap hidupnya satu perusahaan pers berada di tangan masyarakat. Jika demikian ceritanya, sebenarnya dapat disebut “50 persen saham pers berkualitas” ada di tangan masyarakat—sisanya ditentukan oleh kemauan praktisi pers sendiri untuk menjadi berkualitas. Artinya, sebagai pemilik saham, masyarakat harus kritis terhadap pers. Pada era keterbukaan dan kebebasan ini, suara masyarakat secara pribadi atau melalui lembaga seperti pemantau pers, lebih ditakuti oleh pers dibanding “telepon” dari penguasa. Sedikit ekstrim, masyarakat dianggap sebagai “tuhan pers” yang menentukan hitam-putih atau hidup-mati pers.

Tayang Bincang di Radio Buku yang menghimpun transkrip acara tayang bincang (talkshow) di Kantor Berita Radio (KBR) 68H, Jakarta, ini menggambarkan proses untuk tercapainya pers berkualitas dan masyarakat cerdas seperti dibahas di atas. Setiap tayang bincang disiarkan selama satu jam, dipancarluaskan

XII |


oleh sekira 50 radio jaringan KBR 68H, serta selalu menghadirkan narasumber dari Dewan Pers dan tokoh pers. Jika melihat 20 tayang bincang yang disajikan di dalam buku ini— yang disiarkan pada tahun 2007, 2008, dan 2009—mungkin ada pembaca yang akan cepat menyimpulkan: persoalan usang, tidak relevan dan tidak aktual lagi. Asumsi itu bisa benar. Tetapi, bukankah sepanjang sejarah pers kita, selalu persoalan usang dan sama muncul? Buku ini menyajikan “keusangan-keusangan” itu untuk dijadikan tantangan, terutama bagi generasi baru bangsa ini yang punya visi tentang masyarakat dan pers yang saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Asumsi “usang” itu juga hendak kami minimalisir dengan memuat dokumen-dokumen penting yang aktual dan relevan dengan persoalan yang dibahas. Sedangkan untuk memberikan opini atau informasi yang berimbang—atau justeru untuk menguatkan informasi bersangkutan—kami melampirkan beberapa bahan di akhir transkrip tayang bincang. Kami yakin beragam tema tentang pers yang dimuat buku ini, bukan saja perlu untuk didokumentasikan dan diketahui, tapi juga layak dijadikan rujukan dan renungan. Selamat membaca. Jakarta, Januari 2013 Bekti Nugroho, Samsuri Penyunting

Pembuka I

| XIII

XIV |


Pembuka II Tantangan Pers Indonesia di Masa Depan Bagir Manan (Ketua Dewan Pers)

1. Pembukaan Dalam peri kehidupan yang umum tidaklah senantiasa berlaku ungkapan persilatan: “Tantangan dijauhi, apabila terjadi pantang dielakkan”. Tidak ada kehidupan tanpa tantangan atau challenge yang merupakan perlengkapan dinamika. Tanpa dinamika bukan saja tidak ada perubahan, tetapi sebagai tanda tidak ada lagi kehidupan. Hukum alamiah ini merupakan sunatullah yang melekat pada segala aspek kehidupan dan semua kelompok termasuk pers. Pers selalu dalam proses dinamika yang senantiasa bersua dengan tantangan. Sebaliknya peluang dapat sirna begitu saja karena momentum peluang dibiarkan berlalu (disadari atau tidak disadari). Dalam jarak yang belum lama (± 14 tahun), kita menyaksikan dinamika atau perubahan yang luar biasa dalam peri kehidupan pers kita. Dari pers yang serba terbelenggu menjadi pers yang serba bebas. Kebebasan pers (freedom of the press) bukan lagi cita-cita atau anganangan tetapi suatu realitas (kenyataan). Sebagai sebuah aktivitas, usaha pers juga berkembang luar biasa. Pada saat ini sulit sekali mengetahui dengan tepat jumlah penerbitan dan peredaran pers kita. Lebih-Iebih lagi karena perkembangan media sosial, media perorangan (citizen journalism) dan lain-lain. Pers dapat dijalankan setiap orang dari tempat dan keadaan yang tidak terbatas. Ada yang puas ada yang belum puas. Ada yang mengatakan kebebasan pers masih kurang. Ada yang mengatakan sudah kebablasan. Rasa belum atau tidak puas dapat berasal dari internal pers atau dari luar pers. Ketidakpuasan internal mengatakan: kebebasan pers masih

Pembuka II

| XV

menghadapi ancaman baik dalam makna potensial atau kenyataan. Dalam makna potensial seperti diciptakan atau dirancang peraturan-peraturan hukum yang memuat pembatasan atas kebebasan atau kemerdekaan pers (UU Rahasia Negara, UU Intelijen, UU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Keamanan Nasional, dan lain-lain). Dalam makna nyata, ancaman terhadap kebebasan atau kemerdekaan pers dibuktikan dengan meningkatnya dari tahun ke tahun kekerasan (fisik, perlengkapan dan lain-lain) terhadap wartawan atau pers pada umumnya, bahkan sampai pada kematian akibat kekerasan. Sejumlah pers atau para pejuang kebebasan atau kemerdekaan pers senang sekali (bahkan dengan rasa kesedihan yang mendalam), mengutip hasil-hasil statistik lembaga-Iembaga seperti NGO luar negeri mengenai tingkat kebebasan pers Indonesia. Tidak jarang statistik lembaga-Iembaga itu menjadi drama pemerhati kebebasan pers sebagai sesuatu yang luar biasa memprihatinkan. Tetapi ada yang sebaliknya. Dari berbagai sumber luar negeri yang oleh sebagian disebarkan dengan rasa bangga, bahwa pers Indonesia paling bebas di Asia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ketidakpuasan internal lain dapat disebut ketidakpuasan normatif. Ada yang mengatakan kebebasan pers Indonesia belum memadai karena UUD 1945 tidak memuat secara eksplisit jaminan kebebasan pers. Jaminan kebebasan komunikasi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pikiran yang telah diatur dalam UUD 1945 dipandang belum memadai. Pers masih perlu meningkatkan perjuangan memasukkan klausula kemerdekaan pers dalam UUD. Seolah-olah kalau sudah ada dalam UUD, semua akan beres. Ada pula yang mendorong perubahan Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dengan alasan masih banyak yang belum diatur, termasuk belum sempurnanya aturan kebebasan pers. Perlu disadari. Tidak selamanya kaidah normatif berjalan seiring atau paralel dengan realitas. Suatu ketika ada negara yang memuat dalam UUD secara lengkap jaminan hak asasi, termasuk kemerdekaan pers. Dalam kenyataan, persnya dibelenggu. Sama sekali tidak ada kemerdekaan pers. Sebaliknya ada negara yang tidak memuat secara eksplisit jaminan kemerdekaan pers dalam UUD, bahkan ada negara yang tidak memiliki UUD, tetapi memiliki tradisi yang menjamin kebebasan pers dan rakyat

XVI |


dengan sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan pers. Dalam kenyataan, yang menentukan kehadiran kemerdekaan pers adalah realitas di luar aturan hukum, terutama realitas sosial dan politik. Dan yang tidak kalah penting realitas tingkah laku pers itu sendiri. Bagaimana dengan ketidakpuasan eksternal? Kita sudah acap kali mendengar ucapan: “kebebasan pers sudah kebablasan”. Ucapan ini tidak hanya dari kaum politik atau penguasa yang merasa gelisah diberitakan pers. Acap kali juga ucapan ini dari kaum terpelajar tertentu atau kelompok yang menjunjung tinggi adat istiadat tradisional seperti ungkapan: “tepo seliro”. Juga kaum terpelajar yang senantiasa menggunakan bahasa yang menunjukkan: “bahasa itu menunjukan bangsa”. Ungkapan bermakna penggunaan kata dan cara berbahasa menunjukkan kwalitas keberadaban. Ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Biasanya, kalangan pers atau kaum kritis menyanggah ketidakpuasan eksternal (pers kebablasan) ini dengan beberapa ungkapan: Pertama; konsekuensi keterbukaan (openess). Keterbukaan bukan hanya bertalian dengan obyek informasi. Tidak kalah penting yaitu cara menyampaikan informasi. Semboyan yang acap kali dikedepankan, pers harus menggunakan bahasa yang lugas, mudah dimengerti oleh sebanyak-banyaknya rakyat. Berbahasa yang lugas dan mudah dimengerti rakyat banyak, akan lebih mampu memenuhi makna komunikasi, lebih mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan pers. Kedua; konsekuensi kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Pers sebagai wadah kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran, menyangkut pula kebebasan berbahasa ketika menyampaikan pendapat dan pikiran. Tidak pula dapat dihindari, cara berbahasa dipengaruhi oleh budaya berbahasa yang berbeda-beda, baik karena tingkat pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, atau lingkungan yang berbeda. Ketiga; konsekuensi fungsi kontrol. Salah satu fungsi dasar pers yaitu kontrol. Fungsi kontrol tidak hanya memberi peringatan atau menunjukkan jalan yang mungkin lebih baik,

Pembuka II

| XVII

melainkan menyampaikan kritik. Semua itu dimaksudkan untuk mencegah kesalahan yang akan merugikan publik. Keempat; masa transisi. Masa transisi, acap kali diartikan atau menjadi dasar pembenaran kekeliruan atau kelalaian, atau penyimpangan. Transisi memandang kesalahan, kelalaian sebagai ekses yang dapat dimengerti, ditoleransi, bahkan dimaafkan. Transisi membenarkan ketidaknormalan, Sesuatu cara berpikir yang mengandung potensi kesewenang-wenangan dan membentuk tingkah laku tidak normal. Karena itu, tidak layak berpanjang-panjang dengan masa transisi. Kelima; demokrasi masih dalam pertumbuhan dan belum matang. Pemulihan kembali demokrasi, tidak serta merta membentuk tingkah laku demokrasi yang dewasa, matang, bertanggung jawab dan disiplin. Kita berdemokrasi, bak jolong baru berkeris. Baru satu aspek yang menonjol dalam berdemokrasi yaitu kebebasan. Seolah-olah demokrasi identik dengan kebebasan semata. Kedewasaan dan kematangan demokrasi membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman demokrasi. Masa 14 tahun masih dipandang terlalu singkat untuk meraih syarat-syarat demokrasi sebagai satu peradaban. Pertanyaannya: “Apakah pers kita sedang mendidik dan melatih diri menuju demokrasi yang dewasa, matang, dan bertanggung jawab atau sekedar menikmati freedom of press just for the sake freedom of press? Mesti direnungkan. Terlalu berlamalama menikmati kebebasan yang berlebihan akan menjadi candu menuju anarki. Reaksi terhadap anarki adalah tirani, pers akan dibelenggu kembali.

2. Bentuk-bentuk tantangan internal pers Kalau kita sepaham, segala yang dinikmati pers selama 14 tahun terakhir dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendasar: Pertama; sudah waktunya pers, baik untuk diri maupun lingkungan, bersikap bahwa masa transisi tidak perlu diperpanjang lagi. Berpanjang-panjang dengan masa transisi— seperti dicatat di atas—dapat membentuk tingkah laku yang membenarkan segala ketidaknormalan dan mencari-cari pembenaran atas

XVIII |


ketidaksanggupan kita membangun tatanan pers, politik, sosial dan lainlain menuju peradaban yang sejahtera, damai, harmonis, saling menghormati (saling menghargai) dalam persamaan dan perbedaan, terbuka, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Kedua; sudah waktunya kita merumuskan secara lebih terarah masa depan pers menghadapi berbagai keadaan dan perubahan yang mesti akan terjadi.

“Kalau kita sepaham, segala yang dinikmati pers selama 14 tahun terakhir dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendasar”

Telah berkali-kali saya sampaikan, beberapa faktor yang akan mempengaruhi masa depan pers kita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hanya beberapa persoalan yang lazim dibicarakan dalam diskusi dan pelatihan pers. Pertama; tantangan yang bertalian dengan pers atau pelaku pers sebagai profesi. Pada saat ini, masyarakat tidak sekedar menghadapi pers yang tidak profesional, tidak bekerja menurut kaidah-kaidah profesi. Problematik yang sangat merisaukan adalah perilaku-perilaku pers, c.q. wartawan yang menggunakan kartu pers untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Hampir semua diskusi publik yang kita adakan di daerah, mengeluh mengenai wartawan yang disebut wartawan abal-abal. Mereka tidak mencari berita, melainkan menyalahgunakan kartu pers untuk memeras sumber berita, seperti di sekolah-sekolah yang mengelola dana BOS. Hal ini terjadi karena beberapa hal: (1) Sistem rekrutmen yang tidak didasarkan pada syarat-syarat jurnalistik yang cukup, melainkan sekedar, orang-orang yang mencari pekerjaan. (2) Masih banyak perusahaan pers tidak memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang sistematik untuk meningkatkan mutu pers. Ada perusahaan pers yang lepas tangan. (3) Tidak ada penggajian atau kompensasi yang memadai, sehingga Pembuka II

| XIX

para wartawan dibiarkan mencari tambahan sendiri. (4) Tidak pula jarang, para penyelenggara memerintahkan—terutama di daerah—yang dengan sengaja memelihara wartawan pemintaminta sebagai imbalan tidak memberitakan hal-hal yang dapat dipandang membuka aib pemerintahan yang bersangkutan. (5) Didapati juga perusahaan pers yang dibentuk sekedar untuk mendapat keuntungan atau peluang menampakkan diri dalam percaturan sosial dan politik untuk meraih kedudukan atau kemudahan tertentu. Kedua; pers sebagai industri. Izinkan saya membahasaindonesiakan tulisan dalam dua buku yang masing-masing ditulis Colin Spark dan Edward Herman. (1) Colin Spark Menurut Colin Spark, pers (di Inggris) pertama-tama dan utama sebagai bisnis. Pers tidak diterbitkan untuk menyampaikan berita, bukan sebagai mata publik untuk mengawasi pemerintah, bukan untuk membantu rakyat umum menghadapi penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah, bukan untuk menggali (investigasi) atas berbagai skandal, atau melakukan pekerjaan yang baik dan terhormat lainnya. Pers semata-mata ada untuk menghasilkan uang, semata-mata sebagai bisnis seperti bisnis-bisnis yang lain. Kalaupun sampai tahap tertentu mereka melakukan fungsi-fungsi publik, mereka hanya melakukannya demi keberhasilan bisnis. (2) Edward Herman Faktor-faktor struktural yang krusial (menunjukkan) bahwa dalam kenyataan, pers yang berpengaruh sangat kuat terkait dengan sistem pasar. Pers merupakan bisnis untuk mencari laba, dikuasai oleh orangorang yang berada. Pers sebagian besar memperoleh uang dari pemasang iklan yang juga untuk mencari laba, mengharap iklan mereka akan mendorong penguatan bisnis mereka. Media juga bergantung pada pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar sebagai sumber informasi, baik atas pertimbangan efisien maupun pertimbangan politik. Tidak jarang pula terjadi tumpang tindih kepentingan dan mengedepankan solidaritas antara pemerintah, media, dan perusahaan.

XX |


Seperti acap kali saya sampaikan, pers sebagai institusi ekonomi tidak mungkin dielakkan. Tetapi saya kira terlalu banyak pihak yang tidak setuju dengan pandangan yang saya kutip di atas. Harus diketemukan keseimbangan antara pers sebagai institusi publik, institusi politik, dan institusi ekonomi. Sekarang negara liberal yang berdasarkan ekonomi pasar sekalipun tidak lagi semata-mata demi laba. Ada kesadaran bahwa perusahaan tidak boleh melalaikan aspek kesejahteraan umum. Kita mengenal ungkapan corporate social responsibility. Perusahaan pers tidak boleh luput dari kewajiban sosial tersebut terutama tetap menjaga fungsi pers sebagai sarana publik (antara lain, hak publik memperoleh informasi yang obyektif, benar, dan adil). Ketiga; perkembangan media sosial. Ada beberapa kebaikan dan masalah media sosial. Namun, satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah laju perkembangannya. Dari segi fungsi pers, kebaikan-kebaikan media sosial—antara lain: dapat lebih dekat dengan hati nurani rakyat, dapat menjangkau sumber berita yang sulit dijangkau media tradisional, dapat diselenggarakan dengan murah dan tanpa formalitas, dapat dilakukan setiap orang. Namun, media sosial juga membawa berbagai masalah. Bagi pers tradisional, media sosial merupakan pesaing yang kuat. Bahkan dalam keadaan tertentu, publik lebih memilih berita dari media sosial daripada media tradisional—antara lain—atas pertimbangan kecepatan informasi. Persoalannya: media sosial sulit dikontrol dan sulit melekatkan standarstandar jurnalistik yang baku. Keempat; penyalahgunaan kebebasan. Pers yang menggunakan kebebasan secara berlebihan akan mengancam dirinya sendiri. Pers yang terlalu bebas dapat menjadi sumber atau pemicu anarki. Kelima; persaingan usaha. Telah dikemukakan perkembangan pers sebagai institusi ekonomi atau industri dengan segala pengaruh terhadap internal pers. Sejak reformasi (cq. UU No. 40 Tahun 1999), bukan saja pemulihan kebebasan pers, tetapi terjadi pula liberalisasi usaha pers. Industrialisasi pers yang

Pembuka II

| XXI

diikuti liberalisasi usaha pers, menimbulkan persaingan luar biasa antar perusahaan pers. Persaingan ini makin menampakkan bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat (unfair compitition) seperti pembentukan kelompok usaha pers (press group). Penguasaan pers secara horizontal maupun vertikal. Horizontal usaha pers mencakup sekaligus bermacammacam jenis pers (cetak, TV, media sosial) oleh satu grup. Vertikal usaha pers Jakarta meluas ke usaha-usaha pers di daerah-daerah. Kompetisi tidak sehat yang sangat nyata adalah persaingan harga. Di daerah, kita dapat menemukan surat kabar yang berada di bawah naungan grup tertentu dengan harga tidak lebih dari Rp.1.000. Secara ekonomi, harga ini tidak mungkin memberi laba, bahkan tidak mungkin menutup biaya produksi termasuk membayar wartawan dengan layak. Biaya produksi ditutup melalui iklan (bila perlu sebanyak-banyaknya) dan subsidi silang (cross subsidy) dalam satu grup. Yang dilakukan bukan lagi persaingan sehat (fair competition) tetapi persaingan tidak sehat (unfair competition). Bagaimana semestinya menjaga keseimbangan antara liberalisasi usaha, kompetisi yang sehat dan menjamin memperoleh laba secara wajar. Di negara-negara maju, segala bentuk monopoli, kartelisme, persaingan tidak sehat sangat terlarang (persaingan harga secara tidak sehat, memperoleh peluang yang bertentangan dengan hukum) sangat terlarang. Bahkan di negara-negara maju, Pemerintah membentuk komisi dengan kekuasaan luas untuk mengawasi segala bentuk persaingan termasuk pengendalian harga (seperti Inggris, Jerman). Usaha menjaga keseimbangan antara liberalisasi, kompetisi sehat, dan laba dilakukan melalui efisiensi (sistem pengelolaan yang efisien), penggunaan tenaga atas dasar expertise (knowledge dan skill), penggunaan teknologi terbaik (baru), meningkatkan terus mutu barang dan mutu pelayanan, kontrol oleh konsumen di samping kontrol pemerintah. Makna ekonomi pasar (market economy) bukan seperti ekonomi pasar klasik (free fight liberalism) yang membiarkan harga semata-mata ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran dan melarang segala bentuk campur tangan pemerintah terhadap urusan ekonomi (nachtwakerstaat). Ekonomi pasar akhir abad ke-20 bertolak dari penggunaan pasar untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh

XXII |


rakyat. Karena itu, dalam sistem ekonomi pasar yang baru, pemerintah tetap berperan sangat penting baik sebagai regulator maupun sebagai pengawas (seperti kehadiran lembaga anti monopoli dan persaingan tidak sehat). Itulah yang semestinya dilakukan di tanah air kita. Dan itu pula makna yang dikehendaki UUD 1945.

3. Tantangan eksternal Ada beberapa tantangan eksternal, antara lain: Pertama; tanggung jawab pers sebagai pranata sosial (pranata publik). Merupakan tuntutan bawaan (natural massage), pers wajib terus menerus sebagai penyalur kepentingan publik. Bagi negara kita, tuntutan bawaan itu bukan sekedar sebagai penyampai atau penyalur informasi publik. Bukan sekedar menjadi pranata pendidikan publik. Bukan pula sekedar penghibur publik (di kala suka atau lara). Tanggung jawab sangat penting pers Indonesia adalah mengambil bagian mewujudkan cita-cita sosial bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, mewujudkan kemakmuran bagi rakyat banyak, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bung Hatta menyebutnya “cita-cita sosial”. Bung Karno menyebutnya “kesejahteraan dan keadilan atau sociale rechtvardig heid”. Kedua; tanggung jawab politik yaitu pematangan demokrasi (maturity of democracy). Demokrasi yang matang ditandai berbagai hal -antara lain: tanggung jawab, disiplin, integritas, keterbukaan, toleransi, saling menyayangi (saling menjaga), hidup dalam ketertiban dan keadilan sosial, moderat (anti segala bentuk ektrimitas dalam tindakan), solidaritas sosial dan lain-lain ciri peradaban yang menjunjung tinggi kemanusiaan atau harkat martabat manusia. Dinamika demokrasi adalah dinamika yang tertib, damai, keteraturan (regularity). Hal-hal di atas masih perlu dikembangkan dan didorong agar menjadi kenyataan dari tingkah laku politik kita. Tanpa hal itu, politik kita akan tetap sebagai pranata memperoleh dan memelihara kekuasaan yang berisi segala bentuk penyalahgunaan dan menghalalkan segala cara. Ketiga; tanggung jawab menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pembuka II | XXIII

Salah satu masalah besar yang dihadapi yaitu korupsi yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (lihat UU Pemberantasan Korupsi). Diramalkan, tahun mendatang (2013), korupsi akan meningkat. Atau dapat juga diartikan, tingkat keberhasilan mengungkap korupsi akan lebih banyak. Hal ini hanya satu aspek korupsi (pelanggaran hukum). Dalam arti hukum, korupsi dapat juga mencakup setiap penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan orang lain, atau kebijakan yang sudah diketahui atau patut diketahui akan merugikan orang lain. Korupsi dapat juga terjadi di luar pengertian hukum, seperti korupsi politik, korupsi moral (melanggar suatu standar moral yang semestinya dijunjung tinggi) dan lain sebagainya. Apapun maknanya, korupsi adalah perbuatan yang merugikan publik. Sudah semestinya dilawan. Pers, baik melalui pemberitaan, siaran atau investigasi mempunyai peran penting melawan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Keempat; tanggung jawab menjaga kedamaian, peri kehidupan yang harmonis, tertib dalam keutuhan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Pada saat ini, hampir tiada hari kita menyaksikan berbagai pergolakan sosial sebagai manifestasi keresahan, frustasi, atau ketidakadilan. Pers harus mengelola berbagai keresahan, atau pergolakan itu untuk memulihkan dan merekonstruksi kembali ketertiban, keadilan dan harmonisasi peri kehidupan masyarakat. Pers tidak boleh—sadar atau tidak sadar—menjadi perangsang atau menimbulkan salah pengertian akibat kurang hatiApapun maknanya, korupsi hati, kurang mempertimbangadalah perbuatan yang kan isi berita atau siaran. merugikan publik. Sudah Terutama media sosial yang semestinya dilawan. Pers, baik dijalankan secara individual melalui pemberitaan, siaran harus sangat berhati-hati atau investigasi mempunyai mengelola keresahan atau peran penting melawan korupsi konflik yang sedang terjadi. untuk mewujudkan Arus simpati terhadap ketidakpemerintahan yang bersih. adilan, ketidakwajaran, peng-

“”

XXIV |


gunaan kekuasaan yang tidak layak atau tidak berpihak kepada publik, sekali-kali tidak boleh menyebabkan pers lalai terhadap asas dan kaidah jurnalistik dalam demokrasi yaitu sebagai wadah free market of peacefully public interaction bukan kebalikannya menjadi perangsang ketegangan (tension). Jakarta, Desember 2012

Bagir Manan:

Pers Instrumen Demokrasi, Tak Boleh Direduksi Apa bedanya mengurus wartawan dengan mengurus hakim? Boleh jadi menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pers periode 2010-2013, tidak ada bedanya. Kalau dalam istilah gaul, ya, “beda-beda tipis”-lah. Selain lantaran keduanya sama-sama menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi, baik hakim sebagai representasi lembaga peradilan maupun jurnalis sebagai representasi pers, keduanya mensyaratkan adanya independensi serta kondisi bebas dari tekanan jika keduanya diharapkan harus bekerja maksimal. Dalam sistem demokrasi, lembaga peradilan memang menjadi salah satu bagian dari tiga prinsip pembagian kekuasaan, trias politica. Namun, dalam sistem demokrasi pula pers kerap diposisikan sebagai pilar keempat, The Fourth Estate, yang diyakini menjadi syarat utama penunjang demokrasi. Walau awalnya mengaku bersedia saja ketika Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memintanya untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota Dewan Pers periode 2010-2013, mewakili unsur masyarakat, dirinya sejak awal mewanti-wanti tidak ingin malah menjadi beban ketika kelak sudah ada di dalam.

Pembuka II

| XXV

Namanya mulus terpilih sampai kemudian nyaris secara aklamasi ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pers pada rapat pertengahan Februari 2010. Mungkin karena di antara kesembilan anggota Dewan Pers dirinyalah yang paling senior, makanya dia diangkat sebagai ketua, begitu seloroh Bagir saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Dewan Pers, awal pekan lalu. Lantas, apa yang sejak awal membuatnya bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers? Apa saja rencana serta fokus Dewan Pers ke depan? Atau, bagaimana dia melihat persoalan dan kondisi aktual seputar institusi pers dan kebebasan pers? Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana awalnya Anda bisa terlibat di Dewan Pers dan bahkan menjadi ketua? Satu hari saya dihubungi AJI yang meminta saya masuk dalam bursa pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Saya katakan oke saja asal syaratnya saya tidak ingin malah nanti dianggap menjadi beban. Saya paham, tidak tahu banyak soal pers. Setelah itu, yang saya tahu, saya dihubungi sudah lolos tahap seleksi dari 18 orang menjadi sembilan orang, sampai kemudian saya dipilih menjadi ketua. Mungkin karena saya juga yang paling tua di sini dari delapan anggota (Dewan Pers) yang lain. Kalau tadi Anda bilang tidak tahu terlalu banyak soal pers dan khawatir menjadi beban, mengapa diteruskan? Memang persentuhan saya dengan pers awalnya sebatas menjadi narasumber berita. Ada persentuhan yang enak, tapi ada juga yang tidak mengenakkan. Apalagi ketika sebelumnya saya beberapa kali dikritik dan diberitakan pers terindikasi terlibat ini dan itu. Anda kerap dikritik dan diberitakan macam-macam....

XXVI |


Memang terkadang saya mengalami diberitakan tidak enak oleh pers. Namun, saya berprinsip, seperti juga dinasihatkan kepada saya oleh para tokoh besar bangsa ini melalui tulisan dan buku mereka, jangan sampai prinsip atau keyakinan tereduksi dan menjadi kacau-balau hanya karena kita mengalami sesuatu. Prinsip saya, kebebasan pers adalah syarat mutlak demokrasi. Kalaupun ada pemberitaan dan kritik kepada saya, paling-paling saya coba untuk terus berpikir, semua itu karena sekarang ini kita masih baru menikmati kebebasan pers setelah sekian lama. Tentu masih ada banyak kekurangannya. Saya tidak pernah berkeinginan mengatakan bahwa pers itu keji atau kebablasan karena saya dihantam pemberitaan ini dan itu. Saya tidak mau merusak prinsip dan keyakinan saya. Walaupun sedang bermasalah dengan pers, yang namanya prinsip tetap harus ditegakkan. Saat masih menjabat Ketua MA, saya perintahkan kepada hakimhakim agar ekstra berhati-hati saat memutus perkara yang berkaitan dengan pers. Pers itu instrumen demokrasi yang tidak boleh direduksi. Mereka harus benar-benar menjaga prinsip itu. Bagaimana konkretnya? Buat saya, pers punya tiga aturan hukum yang harus diterapkan sesuai urutannya ketika masyarakat punya persoalan dengan pers. Seperti juga profesi bebas lain, macam hakim, pers punya yang namanya Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Setelah itu, baru kemudian ada yang namanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setelah itu, barulah Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Jadi, ketika ada pelanggaran oleh pers, coba dilihat dahulu, apakah hal itu masih bisa diselesaikan dengan mengacu pada KEJ?

Pembuka II

| XXVII

Kalau tidak bisa, baru kita mengacu pada UU Pers. Barulah kalau pelanggaran itu tidak bisa diselesaikan dengan kedua aturan hukum tadi, aturan hukum pidana bisa digunakan. Apakah artinya, ketika semua urutan tadi telah ditempuh, maka kriminalisasi pers dibolehkan? Saat ini tren hukum dunia sekarang sudah mengarah pada konsep dekriminalisasi. Tidak lagi untuk mengkriminalisasikan. Hal itu berlaku dalam konteks apa saja. Artinya, bagaimana menyelesaikan perkara pidana dengan cara di luar pidana. Seorang sarjana politik Amerika Serikat, Lesley Ribbons, dalam bukunya, The Great Issues of Politics, mendefinisikan keadilan sebagai kondisi di mana terdapat kepuasan dan harmoni sekaligus. Dengan begitu, hukum pidana modern mencari cara menyelesaikan masalah pidana dengan cara-cara yang lebih manusiawi dan membangun harmoni di samping memberikan kepuasan. Apalagi diketahui selama ini ancaman hukuman berat tidak mampu menghilangkan tindak pidana. (Wisnu Dewabrata) Sumber: Harian Kompas, Senin, 8 Maret 2010

XXVIII |


Pembuka III Pers Membangun Wawasan Kebangsaan Ichlasul Amal (Ketua Dewan Pers periode 2003-2006, 2007-2010)

Topik wawasan kebangsaan terkait dengan pers seringkali mengundang sinisme, mengingat sering disalah-persepsikan sebagai upaya mengedepankan jargon right or wrong is my country. Wawasan kebangsaan sering direduksi menjadi rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap bangsa dan kecenderungan chauvinism atau jingoism, satu sikap loyalitas buta yang berlebihan terhadap bangsa. Sikap-sikap semacam itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diemban oleh pers, yang selalu mengedepankan sikap kritis dan skeptis terhadap apapun, termasuk dalam soal kebangsaan. Padahal, wawasan kebangsaan, sejauh hal itu adalah wacana normatif sebagai rumusan visi dan misi satu bangsa, merupakan aspek penting bagi arah pembangunan suatu bangsa. Wawasan kebangsaan penting bagi masyarakat sejauh tidak sekadar menjadi jargon untuk membangkitkan semangat nasionalisme —khususnya tidak hanya sekadar menjadi slogan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan (17 Agustus) atau hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Konteks wawasan kebangsaan sangat relevan dikemukakan untuk menghadapkan antara idealita dan realita bernegara; mengidentifikasi sejauh mana perkembangan kemajuan bangsa; serta untuk mengevaluasi kinerja masyarakat dan pembangunan dalam kaitan perbandingan dengan masyarakat bangsa lainnya. Wawasan kebangsaan merupakan cetak biru yang menjadi tujuan dan penentu arah perjalanan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Menonjolnya semangat desentralisasi yang muncul pada era Reformasi, sebagai satu keniscayaan dari proses demokrasi, sering diterjemahkan sebagai ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Itu sebabnya kemudian muncul gagasan adanya jurnalisme atau pers “berwawasan Pembuka III

| XXIX

kebangsaan”, suatu bentuk jurnalisme yang mengemas informasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pers berwawasan kebangsaan adalah frasa yang redundan, karena pers yang menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme profesional dan menegakkan etika dengan sendirinya mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa —tanpa harus diembel-embeli dengan istilah “berwawasan kebangsaan”. Kekhawatiran sebagian kalangan terhadap cara pers memberitakan konflik, yang sempat mendera sejumlah wilayah di Indonesia, seolah semakin menegaskan pentingnya pers memiliki “wawasan kebangsaan”. Padahal kelemahan sejumlah pers mewartakan konflik lebih merupakan kegagalan memahami dan menerapkan prinsip jurnalisme dan etika, bukan karena memudarnya wawasan kebangsaan. Persoalan kelemahan tersebut dapat ditangani dengan pelatihan pers, atau jika perlu dengan penegakan hukum terhadap pers yang kebablasan. Pers profesional dengan sendirinya akan menempatkan kepentingan bangsa dalam memberitakan tentang konflik, dalam hal ini mengajak masyarakat waspada dan mencegah agar konflik tidak meluas. Kebebasan pers tidak sepatutnya dipertentangkan dengan wawasan kebangsaan, misalnya kebebasan pers harus dikorbankan jika bangsa sedang mengalami “persoalan”. Karena justru ketika bangsa menghadapi masalah, kebebasan pers musti dijaga, sebagai salah satu sarana mendialogkan permasalahan bangsa itu. Agar segenap bangsa, masyarakat, dapat terlibat dalam dialog upaya mencari solusi —antara lain melalui pers yang bebas— dan mencegah agar urusan bangsa tidak cuma ditangani atau dimonopoli segelintir orang, kelompok, atau elite kekuasaan. Dalam konteks wawasan kebangsaan sebagai cetak biru tujuan dan cita-cita bangsa, pers berperan menjadi pencatat, perekam, saksi, penyebar informasi sekaligus pemantau kinerja untuk mengingatkan segenap bangsa, sejauh mana cetak biru yang telah disepakati telah benar-benar dijalankan oleh penyelenggara negara. Selain sebagai pencatat dan pemantau, pers juga bisa dikatakan juga sebagai aktor penting proses sejarah kebangsaan Indonesia, apa yang dirasakan dan dialami rakyat dalam proses membangun kebangsaan juga dirasakan dan dialami oleh pers.

XXX |


Pers di Indonesia dalam sejarah sering disebut berperan penting dalam menyebarluaskan gagasan kebangsaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada era kolonial pers Indonesia dikekang, banyak tokoh pers yang dipenjara atau diasingkan, didakwa menyebarkan perasaan kebencian serta penghinaan terhadap pemerintahan Belanda, hanya karena menyampaikan informasi faktual tentang penderitaan rakyat. Era tiga tahun penjajahan Jepang pers sempat mengalami masa mati suri, karena pers hanya boleh hidup jika menjadi alat propaganda Jepang. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, pers kembali berperan menyuarakan semangat kemerdekaan dan mengajak sebenap bangsa untuk mengisi kemerdekaan itu. Kehidupan pers relatif bebas pasca proklamasi kemerdekaan 1945, namun membangun bangsa yang baru merdeka ternyata tidak mudah. Berbagai persoalan dan konflik kepentingan yang merundung Indonesia yang masih berusia muda menyebabkan kebebasan pers, dan kebebasan rakyat pada umumnya, harus selalu dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Pada era “demokrasi terpimpin”, kebebasan pers dibungkam demi kepentingan pemeliharaan ketertiban umum dan perseteruan politik antar-anak bangsa. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru pers kembali menikmati kebebasan (periode 1966-1974), hubungan saling pengertian antara pers dan pemerintah berjalan baik. Periode ini sering disebut dengan era bulan madu pemerintah dengan pers. Namun bulan madu tersebut hanya berlangsung selama delapan tahun. Ketika meletus peristiwa Malari (15 Januari 1974), pers dinilai turut memanaskan situasi, akibatnya tujuh surat kabar terkemuka di Jakarta diberangus, dan diizinkan terbit kembali setelah sejumlah pemimpin redaksi menandatangani surat pernyataan maaf kepada pemerintah, yang kemudian menjadi momentum lahirnya “jurnalisme pembangunan” yang diintrodusir pemerintah, sebagai kedok untuk membungkan kebebasan pers. Pembungkam terhadap kebebasan pers selalu merupakan simtom awal perampasan kedaulatan rakyat —suatu bentuk pengkhianatan terhadap wawasan kebangsaan. Sekuat apapun konsolidasi kekuasaan yang merampas kedaulatan rakyat, pada akhirnya kekuasaan semacam itu tumbang juga. Soeharto tumbang oleh hasrat rakyat yang ingin merebut

Pembuka III

| XXXI

kembali kedaulatannya. Era Reformasi menandai tumbuhnya kesadaran untuk membentengi kedaulatan rakyat dengan ketentuan hukum yang dapat menjamin kedaulatan itu, seperti penegakan hak asasi manusia, termasuk jaminan terhadap kebebasan Pers (melalui UU No.40/1999) sebagai hak asasi warga negara. Perjalanan kebangsaan Indonesia diwarnai dengan berbagai penyimpangan dan jatuh-bangunnya kedaulatan rakyat. Realita perjalanan kebangsaan ternyata tidak seindah semangat yang diembannya, ia hanya indah sebagai slogan dan pidato-pidato para penyelenggara kekuasaan negara. Relevansi pers dalam membangun semangat kebangsaan dalam konteks kontemporer adalah mempertanyakan bagaimana kondisi kebangsaan Indonesia saat ini. Apa yang telah dicapai Indonesia setelah 62 tahun merdeka dan 99 tahun menegaskan keberadaannya sebagai satu bangsa? Pers dalam sejarahnya telah turut memperjuangkan pembebasan rakyat dari penjajahan dan penindasan; pada era kini pers masih harus turut memperjuangkan pembangunan untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Pergulatan untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera masih harus terus diperjuangkan. Sistem demokrasi telah diadopsi di Indonesia, meskipun ada yang menilai demokrasi yang berjalan baru sebatas prosedural, bukan substansial. Di sisi lain penegakan hukum sebagai salah satu ciri sebuah bangsa yang beradab, belum juga berfungsi dengan benar. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang sempat tumbuh subur di Indonesia masih belum dapat diberantas. Indonesia masih dikategorikan sebagai bangsa yang korup, satu predikat yang memalukan masih melekat dalam diri bangsa Indonesia. Pada akhirnya upaya pers dalam membangun semangat kebangsaan masih tetap relevan sejauh pers mampu memberi pemaknaan baru pada semangat itu. Jika semangat kebangsaan 99 tahun lalu menjadi landasan melawan penjajahan, maka semangat kebangsaan saat ini adalah untuk menggerakkan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, terhormat dan bermartabat. XXXII |


Semangat kebangsaan bukanlah sikap yang terus menerus membanggakan potensi bangsa, kekayaan alam, keragaman budaya, dan semacamnya. Nilai kebangsaan juga bukan semangat untuk mendramatisasi adanya berbagai ancaman yang seolah-olah akan menghancurkan Indonesia. Ancaman terhadap kebangsaan Indonesia bukanlah pada adanya wacana desentralisasi, disintegrasi, liberalisasi atau globalisasi, melainkan pada ada atau tidaknya kemampuan membangun masyarakat yang sehat, kuat, sejahtera, dan berdaulat.

Pembuka III

| XXXIII

Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers 31 Desember 2007 Narasumber: Lukas Luwarso Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Pembentukan Dewan Pers independen menjadi bagian paling penting dalam perubahan dari pers tidak bebas pada masa Orde Baru menjadi pers bebas pada masa reformasi. UU No.40/1999 tentang Pers tegas menyebut Dewan Pers sebagai lembaga independen, tidak (lagi) tunduk kepada pemerintah yang berkuasa atau partai politik. Dalam posisi semacam itu, Dewan Pers dapat berperan di satu sisi melindungi kebebasan pers agar tetap terjamin, di sisi lain menjaga agar kebebasan pers tidak disalahgunakan oleh kalangan pers sendiri. Dewan Pers lebih banyak berperan sebagai penegak etika pers, lembaga swaregulasi di bidang pers, jauh dari keinginan menjadi “monster pers.” Peran seperti ini seringkali dikritik karena dianggap “tak bergigi”, tumpul, cenderung lambat atau bahkan membiarkan praktik-praktik penyalahgunaan profesi wartawan. Kritik yang patut didengar untuk meningkatkan kinerja Dewan Pers dan profesionalisme pers Indonesia. Talkshow ini membahas keberadaan Dewan Pers dalam menghadapi berbagai persoalan pers nasional. Menghadirkan narasumber Lukas Luwarso yang telah banyak membantu kegiatan Dewan Pers sejak dibentuk pada tahun 2000. Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

|1

Bagaimana sejarah pembentukan Dewan Pers? Dewan Pers dibentuk pada masa awal reformasi tahun 1998, kemudian ada masa transisi. Dewan Pers yang lama, yang saat itu menjadi corong pemerintah, menyatakan dirinya vakum. Saya tahu persis saat itu pak Jakob Oetama sebagai Ketua Dewan Pers Orde Baru dalam suatu acara pertemuan pers nasional di Bandung menyampaikan dan mengakui “dosa-dosa” Dewan Pers lama yang tidak mampu memperjuangkan kebebasan pers. Dewan Pers lama menyatakan diri vakum, tapi akan membantu proses peralihan ke Dewan Pers baru yang independen. Difasilitasi Menteri Penerangan Yunus Yosfiah –hanya memfasilitasi— kemudian tokoh-tokoh pers berkumpul dan membentuk Badan Pekerja. Kemudian terbentuk Dewan Pers independen yang pertama yang mulai bekerja pada awal April 2000. Dewan Pers sekarang sangat berbeda dibanding Dewan Pers pada era Orde Baru. Apa perbedaan yang signifikan? Pertama, dari struktur organisasi, Ketua Dewan Pers lama ex officio Menteri Penerangan. Terakhir, sebelum Soeharto lengser, Dewan Pers diketuai Harmoko selama 10 tahun. Sekjennya juga ex officio Dirjen Pers dan Grafika. Selebihnya anggotanya adalah tokoh pers dan tokoh masyarakat. Seingat saya memang hampir semua tokoh pers masuk, seperti Goenawan Mohamad, Jakob Oetama, Jaffar Assegaf, Gus Dur. Anggota Dewan Pers waktu itu jumlahnya 20-an. Tapi fungsi mereka hanya semacam untuk stempel. Saya ingat, menjelang huru hara politik tahun 1998 terjadi pembredelan Tempo, Detik, dan Editor tahun 1994. Setahu saya, itulah mungkin terakhir kali sidang Dewan Pers yang penting–tentunya dipimpin Harmoko. Dewan Pers diminta merestui pembredelan ketiga media itu. Sayangnya karena struktur Dewan Pers seperti itu, dan sistem politik saat itu, tokoh-tokoh pers juga tidak mampu melawan. Kita juga tahu, tokoh-tokoh pers saat itu diminta menjadi Anggota Dewan Pers, tapi mereka tidak berperan karena kalau menolak berarti melawan pemerintah.

2|


Seperti apa semangat pembentukan Dewan Pers baru? Di kalangan tokoh pers muncul keinginan membentuk satu lembaga swaregulasi. Waktu itu kabinet yang disusun Presiden Abdurrahman Wahid dengan resmi membubarkan Departemen Penerangan. Kalau Deppen dibubarkan, siapa yang mengatur pers? Kemudian dipahami di dalam sistem demokrasi, dimana kebebasan pers menjadi sistem nilai, tidak ada lembaga yang mengatur pers. Muncul konsep swaregulasi melalui Dewan Pers, ombudsman pers, organisasi pers profesional, dan media watch. Lembaga-lembaga swaregulasi semacam inilah yang diharapkan dapat mengatur kebebasan pers. Karena itulah kenapa Dewan Pers dibuat. Dan yang unik, Dewan Pers ini diharapkan bisa memainkan peran itu dengan baik, kemudian dicantumkan di dalam UU Pers. Lebih dulu mana antara Dewan Pers independen dan UU No.40/ 1999 tentang Pers? Duluan UU Pers. UU Pers disahkan bulan September 1999. Zaman itu masih ada Menteri Penerangan. Disadari, sejak konsep awal pembahasan UU Pers, perlu ada Dewan Pers yang kekuatan legalnya dicantumkan di dalam UU Pers. Prosesnya hampir bersamaan sebenarnya. Ketika UU Pers dirancang, proses pembahasan Dewan Pers independen mulai bergulir. Begitu UU Pers disahkan, tersusun Anggota Dewan Pers yang baru. Apakah Dewan Pers sekarang benar-benar independen? Sejak Anggota Dewan Pers terbentuk, saya diangkat menjadi Direktur Eksekutif atas putusan rapat pertama Anggota Dewan Pers. Anggota Dewan Pers pertama sering disebut tokoh langitan karena semuanya adalah tokoh pers senior yaitu Jakob Oetama, Goenawan Mohamad, Surya Paloh, Azkarmin Zaini, Benyamin Mangkudilaga, Atmakusumah, RH. Siregar, Zaenal Abidin Suryokusumo. Untuk periode Dewan Pers kedua, sudah campur antara tokoh langitan dan yang lebih muda. Yang pertama diketuai Pak Atmakusumah. Periode kedua anggotanya Ichlasul Amal, RH. Siregar, Sulastomo, Soetomo Parastho, Santoso, Uni Z Lubis, Hinca IP Pandjaitan, Leo Batubara, Amir

Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

|3

Effendi Siregar. Yang ketiga semakin menunjukkan anggotanya muda, ada Bekti Nugroho, Wina Armada, Wikrama Iryans Abidin, Leo Batubara, Garin Nugroho, Bambang Harymurti, Ichlasul Amal, Abdullah Alamudi, Satria Naradha. Seperti apa fungsi dan tugas Dewan Pers? Ada tujuh fungsi yang diamanatkan UU Pers. Amanat ini seperti beban dari negara. Pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Pihak lain ini bisa pemerintah atau masyarakat. Kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Dan ketujuh, mendata perusahaan pers. Sejak dibentuk tahun 2000, seperti apa tantangan yang dihadapi Dewan Pers dari waktu ke waktu? Sebenarnya sama saja, karena kurun waktunya baru tahun ketujuh memasuki tahun kedelapan. Dari segi tantangan masih sama. Saya ingat betul bahwa problem awal adalah kebebasan yang menurut sebagian kalangan out of control atau dalam istilah populer ”kebablasan”. Bisa dibayangkan pers cetak yang jumlahnya 260-an pada era Orde Baru tibatiba ketika kran kebebasan dibuka meledak menjadi 1.900an. Paling krusial pada tahun-tahun pertama, tahun 2000-2001, karena banyak kekerasan terhadap media. Masyarakat menggunakan cara-cara kekerasan fisik seperti menduduki kantor redaksi dan kemudian mengancam wartawan dan melakukan tekanan fisik. Sekarang relatif berkurang. Sekarang sebenarnya sistem nilai kebebasan pers belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat dan khususnya oleh politisi di Indonesia. Setiap kali, hampir terus berulang, politisi mengingatkan agar pers dikontrol,

4|


seolah-olah pers betul-betul out of control. Ini hanya soal paradigma kebebasan pers yang belum dipahami. Apakah sampai sekarang masih seperti itu? Masih. Contohnya yang terakhir upaya untuk merevisi UU Pers. Itu salah satu bentuk ketidakpercayaan kepada sistem nilai kebebasan pers. Artinya, para politisi tidak yakin sistem kebebasan pers seperti sekarang, dimana self-regulation yang menjadi patokan, akan mampu memperbaiki kinerja pers. Memang kalau kita hanya melihat pada ekses-ekses kebebasan pers—munculnya wartawan bodrek, tabloid yang tidak profesional—kesannya kebebasan pers menjadi kacau. Tapi, kita tidak bisa melihat kebebasan pers dari ekses buruk saja. Juga harus dilihat nilai positifnya: bagaimana pers membantu masyarakat mengungkap kasus korupsi, menjadi sarana komunikasi masyarakat, ide-ide yang saling dipertarungkan dan lain sebagainya. Melihat kebebasan pers dari sisi tabloid yang buruk sama dengan melihat perekonomian bangsa dari bank-bank yang bangkrut. Tidak memadai untuk melihatnya. Memang paradigma kebebasan pers belum sepenuhnya dipahami. SMS Niel: Apakah Dewan Pers juga menangani wartawan yang selalu dikontrak dan tidak pernah diangkat menjadi karyawan? Medianya pailit hingga menganggur sampai kini. Budi S Burhanuddin (Bogor): Dewan Pers tumpul karena wartawan di daerah tidak netral, karena hanya mendukung pejabat untuk dapat duit. Tidak ada idealisme.

“”

Melihat kebebasan pers dari sisi tabloid yang buruk sama dengan melihat perekonomian bangsa dari bank-bank yang bangkrut. Tidak memadai untuk melihatnya. Memang paradigma kebebasan pers belum sepenuhnya dipahami. Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

|5

Sampai sekarang, setelah tujuh tahun Dewan Pers terbentuk, mengapa masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengerti fungsi Dewan Pers? Secara khusus Dewan Pers tidak menangani kasus hubungan industrial, seperti wartawan tidak digaji secara memadai, status kontrak dan sebagainya. Itu wilayah Departemen Tenaga Kerja. Walaupun secara khusus tidak menanganinya, tapi Dewan Pers sedapat mungkin akan membantu. Dewan Pers tidak menutup persoalan semacam itu meskipun wilayah Dewan Pers di etika. Mengenai Dewan Pers yang tumpul, sejak pertama dibentuk kritikan itu selalu muncul. Bisa dipahami kalau tolok ukur ketumpulan dan ketajaman Dewan Pers adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah pers, seperti wartawan bodrek, wartawan yang dibeli, wartawan amplop. Itu sulit dilakukan karena Dewan Pers bekerja dalam wilayah etika. Dewan Pers tidak dibekali dengan otoritas hukum yang bisa memberi sanksi hukum yang bersifat memaksa. Misalnya kepada wartawan yang memihak ke politik tertentu. Kalaupun Dewan Pers bisa mengidentifikasinya, Dewan Pers tidak diberi kewenangan untuk memberi hukuman apapun. Kecuali, pertama, itu merupakan pengaduan masyarakat. Dewan Pers kemudian akan memeriksa karya jurnalistik wartawan tersebut. Jika tulisan wartawan itu terbukti melanggar etika, yang bisa dilakukan Dewan Pers adalah memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi agar pers yang bersangkutan memperbaiki kinerjanya, mengakui kesalahannya. Kemudian kalau ada wartawan yang terbukti melanggar etika secara fatal, Dewan Pers hanya memberi rekomendasi dan silakan kepada perusahaan media yang mempekerjakan wartawan itu untuk mengambil tindakan. Misalnya memberi peringatan, sanksi, atau pemecatan sebagai kebijakan dari perusahaan tersebut. Mengapa ada yang menganggap Dewan Pers tumpul? Kalau tolok ukurnya Dewan Pers dianggap seperti Departemen Penerangan, dimana punya kewenangan untuk menyingkirkan wartawan atau menentukan pemimpin redaksi media, Dewan Pers bisa dianggap 6|


tumpul. Tapi, apa kita ingin Dewan Pers seperti itu? Jangan-jangan nanti menjadi Deppen baru. Mundur artinya. Penelepon Siregar (Jakarta): Sekarang UU Pers sudah ada. Mengapa sampai saat ini masih ada wartawan dituntut dengan pasal pidana kalau ada kesalahan? Kenapa tidak dengan UU Pers? Bahkan ada yang sampai dipukul dan tidak ada yang membela. Kejadian itu, seperti yang saya singgung tadi, adalah bagian dari paradigma kebebasan pers yang belum sepenuhnya diyakini atau diterima oleh masyarakat, khususnya oleh politisi. Aparat negara adalah salah satu sektor yang masih memusuhi kebebasan pers. Mengapa Dewan Pers didesain semacam itu padahal banyak masyarakat menghendaki Dewan Pers memiliki kewenangan yang tajam? UU Pers sudah disahkan sejak 1999 tapi sampai sekarang minim sekali digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar hukum untuk kasus-kasus hukum pers. Aparat masih menggunakan KUHP untuk menyelesaikan kasus pers padahal tidak lagi sesuai tuntutan zaman. Berapa banyak kasus pers yang diselesaikan lewat pidana dan melalui Dewan Pers? Dalam tujuh tahun terakhir kita tidak punya catatan resmi karena kebanyakan kasus hukum pidana bisa saja tidak selesai. Tapi, yang jelas, yang menggunakan UU Pers bisa dihitung menggunakan sepuluh jari tangan. Mungkin ada kaitannya dengan persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai Penjelasan UU Pers yang menyatakan “untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih UU ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.” Bagaimana menginterpretasikan Penjelasan yang sering dikutip oleh penegak hukum ini?


|7

Ini perdebatan klasik tujuh tahun terakhir tentang apakah UU Pers lex specialist atau lex generalist. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu karena saya bukan pakar hukum. Tapi, yang jelas, ketika UU Pers disahkan memang tidak mengatur secara rinci ketentuan pidana. Karena UU Pers yang saya pahami, dan tentu juga dipahami dalam sistem demokrasi dan kebebasan pers, untuk menjamin kebebasan pers, titik. Tidak diniatkan untuk mengatur secara rinci persoalan-persoalan lain menyangkut hukum atau hal teknis lainnya. Memang problematik. Kalau paradigma aparat hukum tentang kebebasan pers sudah berkembang, penanganan karya jurnalistik tentunya harus menggunakan tolok ukur UU Pers. Secara sederhana, membedakan penanganan sebuah kasus pers secara kriminal atau UU Pers yaitu apakah itu karya jurnalistik atau bukan. Terhadap media yang didirikan untuk tujuan memeras atau memfitnah, gunakan KUHP. Dan Dewan Pers tidak akan mempersoalkannya. Tapi, kalau karya jurnalistik yang mengungkap kasus korupsi dan penting bagi publik, aparat penegak hukum harus hati-hati. Mestinya berkoordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers menjajaki kerjasama secara formal dengan polisi. Penjaga gawang pertama adalah kepolisian. Setiap kali masyarakat mengadu karena membaca berita pers yang diduga merugikan pihaknya, mereka langsung mengadu ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya. Kalau sering laporan wartawan dihadapkan pada tuduhan dan urusan hukum kepolisian—untuk menjawab apakah ada pencemaran nama baik dan penghinaan—tentu merepotkan. Lama kelamaan wartawan jera. Tugas wartawan melaporkan informasi ke masyarakat. Padahal masyarakat kita masih penuh korupsi. Halaman muka pers kita masih sering ditebari informasi kasus-kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. Karena itu, kalau tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik itu terus terjadi, pers sulit memerankan fungsinya untuk memberi informasi yang benar. Sejauh ini seperti apa pemahaman penegak hukum terhadap penanganan kasus pers?

8|


Dari pengalaman saya selama enam tahun berinteraksi dengan aparat penegak hukum–Dewan Pers pernah mengadakan diskusi berseri yang pesertanya hanya polisi, jaksa, dan hakim— kebanyakan konstruksi pemahaman aparat penegak hukum masih mekanis bahwa pengaduan harus ditangani sesuai KUHAP. Prosedurnya seperti itu. Kalau kejahatan pidana biasa, misalnya pembunuhan, jelas yang membunuh yang akan menjadi terpidana. Tapi, pers berbeda. Siapa yang bertanggung jawab kalau karya jurnalistik betul mencemarkan nama baik? Apakah yang mencemarkan itu wartawan, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana yang lalai, atau pencetak korannya? Kemudian, karena korannya disebarkan oleh anak-anak penjual koran, apakah mereka juga dilibatkan dalam proses pencemaran nama baik itu? Inilah ”kekacauan” yang tidak cukup memadai ditampung KUHP. Bekti Nugroho: Sebenarnya polisi tidak ada untungnya mengurusi kasus pers seperti ini, karena tidak akan mengangkat citranya. Konsen polisi ke depan adalah meningkatkan citra sebagai aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Dalam catatan akhir tahun, tiga tahun Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, ada 112 lebih pejabat negara diperiksa atau ditangkap karena korupsi. Ini belum pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. SMS Sukriyadi (Karawang): Sampai dimana kebebasan pers disertai keselamatan pekerjanya? Sebab, berita mulai menjadi kebutuhan masyarakat. Cipta (Jambi): Mengapa pers atau wartawan selalu diidentikkan dengan sarang korupsi? Apakah pemerintah kurang memerhatikan kesejahteraan pers atau wartawan? GE Siahaan (Tangerang): Pada masa Orde Baru pers dibina dan dikendalikan pemerintah. Sekarang pun terkesan demikian. Sebaiknya pers bebas. Menanggapi SMS yang ketiga, tidak betul asumsi pers sekarang dibina oleh pemerintah. Dengan kebebasan pers sekarang, justeru pemerintah paling kerepotan. Jangankan membina, mau mengingatkan Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

|9

“Wartawan bodrek dan amplop itu seperti benalu. Benalu hanya bisa tumbuh di tanah kotor, tanah dimana tumbuhan yang betul tidak sepenuhnya didukung untuk tumbuh.” saja bingung, karena tidak ada Departemen Penerangan lagi. Paling pemerintah mengeluh ke Dewan Pers karena persnya kacau. Dulu yang sering mengeluh Menteri Komunikasi Syamsul Muarif. Bahkan Pak Syamsul Muarif, karena geramnya, menyebut pers saat ini sebagai pilar pertama (the first estate). Kekuasaannya melebihi eksekutif, legislatif, dan yudikatif—pers lebih dikenal sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate). Satu komentar yang berlebihan. Komentar keduanya, hanya melihat pers dari sisi ekses negatif saja. Hanya melihat bobroknya wartawan. Mungkin dari segi kuantitas, jumlah wartawan bodrek atau amplop cukup besar. Tapi, mereka bisa bekerja hanya dengan dukungan masyarakat sendiri. Artinya, ada masyarakat yang mau diperas oleh wartawan bodrek, yang suka rela memberi amplop. Kalau masyarakat memerangi mereka dengan tidak memberi amplop dan menolak memberi uang, dengan sendirinya mereka hilang. Akhirnya begini: dalam kondisi masyarakat yang sakit, jangan salahkan munculnya wartawan-wartawan brengsek itu. Wartawan bodrek dan amplop itu seperti benalu. Benalu hanya bisa tumbuh di tanah kotor, tanah dimana tumbuhan yang betul tidak sepenuhnya didukung untuk tumbuh. SMS Soni (Jakarta): Bagaimana persoalan wartawan Bersihar Lubis yang melawan Kejaksaan? Jangan sampai wartawan tersebut terjerat hukum karena tulisannya. Menjelang tutup tahun 2007, ada tiga kasus yang sempat ditangani Dewan Pers yang menyangkut tindakan hukum. Yang paling fatal memang kasus Bersihar Lubis. Kasus lain menimpa wartawan grup Jawa Pos, Radar Jogja, Risang Bima Wijaya, dan wartawan Oposisi di Medan. 10 |


Kasus Bersihar Lubis cukup ironis. Kejaksaan telah menggunakan domainnya untuk melakukan tindakan abuse kepada Bersihar, karena mereka punya kewenangan memproses perkara: melaporkan ke polisi dan menuntut. Ini menunjukkan bagaimana individu di Kejaksaan telah menerjemahkan hukum semaunya sendiri. Hanya dengan satu kata ”dungu” dia bisa mengancam kebebasan orang. Padahal, dalam sistem demokrasi dimana orang bebas berpendapat, masyarakat sah mengkritik. Saya kira betul Bersihar, ”dungu” rasanya kalau di zaman sekarang membakar buku hanya karena isinya dianggap tidak sesuai. Dibakar besoknya bisa dicetak ulang lagi. Tadi disinggung bahwa Dewan Pers adalah lembaga etik. Padahal, selama 32 tahun Indonesia di bawah Orde Baru yang sangat monolitik dan penuh tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Jangankan persoalan etik, hukum positif saja bisa dibelok-belokkan. Apakah Dewan Pers berpikirnya tidak terlalu maju? Memang betul. Kalau kita melihat kondisi riil masyarakat, realitas yang berkembang mengenai paradigma berpikir tentang etika, Dewan Pers seperti menara gading. Tidak cocok. Tapi, proses kemajuan harus begitu. Kita tidak menuruti realitas masyarakat. Dewan Pers adalah lembaga yang selangkah di depan masyarakat, diharapkan bisa menjadi contoh bagaimana sengketa berita ditangani dengan penyelesaian etik. Tidak semua kasus harus diselesaikan dengan hukum. Setelah tujuh tahun Dewan Pers aktif, problem yang dikemukakan tadi betul: seolah-olah Dewan Pers tidak cocok dengan paradigma masyarakat atau tidak sesuai dengan zamannya. Terlalu maju. Tapi, kita tidak punya pilihan lain. Dengan proses edukasi, masyarakat harus diajari. Proses pengajaran etik tidak bisa dengan paksaan hukum. Dengan edukasi etik maka pelan tapi pasti masyarakat akan belajar bagaimana menjadi masyarakat yang menghargai etik. Ini memang proses yang panjang dan harus sabar.

“Dewan Pers adalah lembaga yang selangkah di depan masyarakat, diharapkan bisa menjadi contoh bagaimana sengketa berita ditangani dengan penyelesaian etik. Tidak semua kasus harus diselesaikan dengan hukum.” Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

| 11

Dibanding tujuh tahun lalu, pers sedikit mengalami perkembangan. Ini diakui oleh salah satu aktivis media watch di Surabaya, Sirikit Syah. Dia mengakui ada sedikit kemajuan pers, khususnya di kalangan pers mainstream. Tapi, sekali lagi, kalau kita hanya melihat media-media yang kacau dan masyarakat tidak sabar dengan itu, saya mengusulkan dibentuk Komisi Pers. Seperti apa itu Komisi Pers? Komisi Pers ini semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi untuk pers dimana masa tugasnya dibatasi, misalnya hanya tiga sampai lima tahun, atau bisa diperpanjang untuk membereskan ”kekacauan” pers. Ini dengan catatan kalau kita tidak sabar dengan kondisi pers sekarang. Tapi, menurut saya tidak perlu. Komisi semacam ini, yang diberi kewenangan tegas, memang obat manjur untuk sesaat. Bahayanya, kalau Komisi semacam ini diperpanjang akan punya kewenangan seperti Deppen. Tidak lazim dalam negara demokrasi di manapun ada Komisi semacam itu. Tapi, di Inggris tahun 1980-an pernah ada. Waktu itu di Inggris ada banyak tabloid yang mengekspos selebriti dan mengerjai politisi. Ketika itu Perdana Menteri Blair mengancam komunitas pers: Kalau secara internal komunitas pers di Inggris tidak bisa memperbaiki diri sendiri, maka parlemen Inggris dan pemerintah akan berinisiatif untuk mendirikan Komisi Pers. Ide itu segera ditanggapi oleh komunitas pers di sana. Mereka meminta pemerintah dan parlemen menunggu karena mereka akan membuat press complaints commission yang fungsinya menjembatani masyarakat yang ingin mengadu. Penelepon Beni (Jakarta): Belum lama ini ada kasus wartawan Tempo, Metta, yang teleponnya disadap. Tahun ke depan liputan investigasi harus tetap ada. Apa yang harus dilakukan dunia pers untuk menghindari penyadapan dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja pers dalam melakukan tugasnya? Menteri Komunikasi M. Nuh sewaktu bertamu ke Dewan Pers menyatakan, pokoknya urusan pers adalah urusan Dewan Pers. Ini isyarat

12 |


yang bagus. Berikan kesempatan Dewan Pers, komunitas pers dan lembaga swaregulasi media untuk bekerja. Kita perlu beberapa tahun lagi untuk menciptakan kondisi pers yang lebih ideal. Selama pemerintah tidak ikut campur tangan dan politisi menahan diri untuk tidak sedikit-sedikit ingin mengubah UU Pers atau membuat aturan ini-itu, saya yakin pelan tapi pasti kondisi pers akan lebih bagus. Kasus seperti yang dialami Metta, dimana ada penyadapan dan semacamnya, juga bagian dari paradigma bahwa seharusnya liputan investigasi pers dilihat sebagai komplemen bagi pemerintah dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Persoalannya, pemerintahan itu tidak homogen. Ada aparat pemerintah yang ingin menegakkan pemerintahan yang bersih tapi ada juga yang kotor sekali. Ini pertarungan yang akan selalu terjadi setiap saat. Proses dinamis. Kekuatan pemerintah yang bersih harus bahu membahu dengan kekuatan pers yang bersih, karena kita sadari ada pers yang kotor. SMS Hadi Suhendro (Bogor): Hubungan kerja Dewan Pers dengan PWI seperti apa? Bubun (Bogor): Harusnya Dewan Pers bertanggung jawab terhadap rendahnya kualitas pekerja pers. Bagaimana mungkin pers bisa berperan sebagai media pendidikan, demokrasi dan politik? Penelepon Janis (Yogya): Kondisi kebebasan pers agak abu-abu. Dalam hal-hal tertentu kebebasan pers sudah tercipta, tapi ada yang abu-abu atau mengganjal masyarakat. Batasan kebebasan pers yang ideal untuk masyarakat itu seperti apa, karena ada media yang mementingkan kepentingannya sendiri? Sering ada kasus ”kekerasan” oleh media terhadap wartawannya. Di sisi lain ada media yang memanfaatkan isu-isu tertentu untuk kepentingan bisnisnya, untuk melakukan tawar menawar dengan kelompok tertentu, pemerintah atau pengusaha. Kebebasan pers batasannya adalah kebebasan masyarakat. Masyarakat bebas tidak membeli media, bebas tidak menonton media, bebas


| 13

menghukum media. Artinya, kebebasan pers berhadapan dengan kebebasan masyarakat untuk tidak membeli, membaca atau menonton. Bahkan kalau ada pelanggaran hukum, masyarakat bisa menuntut secara hukum. Benturan semacam itu sekarang masih kencang. Di Indonesia sedikitsedikit masyarakat menggugat pers dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kebebasan sudah ada tapi jaminan terhadap kebebasan belum begitu kokoh. SMS Indra (Jakarta): Dari masa Gus Dur sampai SBY tidak ada yang berprestasi. Indikasinya, banyak pungli di jalanan, korupsi banyak, banyak pers tidak obyektif tapi ditutup-tutupi seolah-olah untuk kepentingan umum padahal partisan. Pers partisan sudah terbukti tidak akan bisa jalan. Pers partisan pasti tidak akan hidup lama. Dia hanya pers proyek. Ketika politisi atau partai politik yang mensponsori proyek pemilu selesai, pers partisan itu tutup.

Tentang Dewan Pers Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/ 1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). Pemerintahan Orde Baru —melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982— tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen

14 |


Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers. Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: “(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.*** Bantu Dewan Pers Tegakkan Swaregulasi Pers

| 15

16 |


Masyarakat (Belum) Tahu Hak untuk Mengontrol Pers 7 Januari 2008 Narasumber: Abdullah Alamudi Anggota Dewan Pers Host Tamu: Lukas Luwarso Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Penyiar Radio: Nanda Hidayat KBR 68H

SALAH satu fungsi Dewan Pers menurut UU Pers Nomor 40 tahun 1999 adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Untuk itu Dewan Pers menetapkan prosedur pengaduan yang harus diketahui dan diikuti masyarakat ketika mengadukan pers. Pengaduan bisa ditempuh dengan beberapa cara seperti menggunakan Hak Jawab atau koreksi. Juga bisa dengan mengadukan kepada ombudsman media bersangkutan atau mengadu kepada organisasi wartawan. Kapan sebuah media dikatakan melakukan pemberitaan yang merugikan masyarakat? Langkah apa yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk mengadukan pemberitaan pers yang dinilai merugikan mereka? Berikut perbincangan dengan anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi.

Masyarakat (Belum) Tahu Hak untuk Mengontrol Pers

| 17

Kasus apa saja yang paling banyak diadukan masyarakat ke Dewan Pers? Pengaduan terbanyak adalah soal pencemaran nama baik atau klaim bahwa nama baik mereka tercemar oleh sebuah media. Itu yang paling banyak. Dewan Pers menerima 20 pengaduan setiap bulan, dan bagian terbesar menyangkut klaim pencemaran nama baik. Tapi tidak semua 20 pengaduan itu benar mencemarkan nama baik. Sebagian besar hanya klaim. Pengadu masih berpikir dia tidak boleh dikritik karena dia seorang pejabat, penguasa atau pengusaha besar. Pengaduan itu kita periksa. Selain soal pencemaran nama baik, kasus apa lagi yang banyak diadukan masyarakat? Sebagian terbesar karena media menyiarkan berita yang sifatnya sepihak. Media menyiarkan berita dari keterangan satu orang, tanpa melakukan verifikasi kepada orang yang diberitakan. Beritanya bersifat berat sebelah dan jelas melanggar kode etik dan melanggar tata cara menulis berita. Seberapa kuat kedudukan dan hak masyarakat yang mengadukan pers? Banyak kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu akan hak mereka. Padahal, mereka seharusnya mengontrol pers. Dalam era demokrasi, mengontrol pers bukan dilakukan oleh pemerintah, polisi, Kominfo, Kodam, Kodim, tapi dilakukan oleh masyarakat. Masalahnya, masyarakat belum tahu hak mereka. Dalam UU Pers Pasal 17 disebutkan hak masyarakat untuk mengontrol pers. Salah satu caranya adalah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengontrol pers. Kalau ada seseorang yang merasa hak atau nama baiknya dicemarkan, dia langsung menggunakan Hak Jawabnya. Hak Jawab berupa bantahan dengan fakta atas pemberitaan yang disiarkan sebuah media. Kemudian, media bersangkutan wajib melayani Hak Jawab. Itu prosedur yang diatur UU Pers dan kode etik. Kalau tidak melayani Hak Jawab, pers bisa dituntut.

18 |


“”

Dalam era demokrasi, mengontrol pers bukan dilakukan oleh pemerintah, polisi, Kominfo, Kodam, Kodim, tapi dilakukan oleh masyarakat. Masalahnya, masyarakat belum tahu hak mereka. Apakah masyarakat bisa langsung mengadu tanpa mengirim Hak Jawab lebih dulu? Sebaiknya gunakan Hak Jawab lebih dulu. Kalau Hak Jawab tidak dilayani atau tidak memuaskan maka masyarakat mengadukannya kepada Dewan Pers. Dan Dewan Pers melakukan penilaian atas berita dan Hak Jawab yang diadukan. Berapa lama sebaiknya masyarakat mengadukan berita yang dianggap merugikan? Pengaduan atas sebuah berita di media cetak sebaiknya dilakukan dalam waktu dua bulan sejak berita itu muncul. Jika media elektronik, seperti televisi atau radio, sebaiknya dalam tempo dua minggu. Karena jika lebih dari itu, akan sulit. Berapa lama masyarakat bisa mendapat keputusan Dewan Pers atas pengaduannya? Tergantung pada kasus dan tempatnya, karena Dewan Pers hanya ada di Jakarta dan anggotanya juga hanya Sembilan orang. Kalau mendapatkan pengaduan, kita melihat kelengkapan pengaduan. Jika lengkap akan kita jawab segera. Ada yang cepat, misalnya dalam beberapa kasus, seseorang menggunakan Hak Jawab. Surat Hak Jawab itu ditembuskan kepada Dewan Pers. Lalu Dewan Pers mengirimkan surat kepada media bersangkutan agar memuatnya. Biasanya, media yang profesional langsung merespon. Tapi, ini tidak berlaku untuk media yang tidak profesional, karena mereka sering sulit atau lamban merespon.


| 19

Apakah Dewan Pers pernah mengalami kesulitan diakibatkan oleh media yang diadukan? Kalau media itu di daerah (di luar Jakarta), kita yang datang. Tapi, tergantung juga pada jawaban mereka. Kalau kita sudah kirimi surat tapi tidak ada jawaban atau jawaban berbelit-belit, maka kita akan menunjukkan kesalahan media. Untuk hal ini, media bisa dituntut denda 500 juta rupiah. Jadi, media bisa memilih melayani Hak Jawab masyarakat atau akan diadukan ke aparat hukum. Kasus apa yang saat ini diproses oleh Dewan Pers? Kasus Tabloid Investigasi melawan Gubernur Kepulauan Riau. Juga ada kasus yang paling ramai dibicarakan adalah perselisihan antara PT Asian Agri dan Majalah Tempo. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa pertemukan mereka atau mencari penyelesaian. Tugas utama Dewan Pers adalah mencari penyelesaian damai, win-win solution. Yang merasa dirugikan kita tunjukkan bahwa kerugiannya tidak sebesar mereka duga. Sedangkan bagi media yang melakukan pencemaran kita imbau tidak melakukannya lagi. Mudah-mudahan dari situ kita bisa menemukan jalan tengah. Misalnya, media meralat berita, meminta maaf dan membuat pernyataan dengan disaksikan Dewan Pers. Bagaimana kalau jalan damai tidak tercapai? Jika media bersangkutan salah, maka Dewan Pers membuat pernyataan penilaian. Pernyataan penilaian itu menunjukkan kalimat atau berita yang melanggar kode etik. Setelah itu kita umumkan kepada masyarakat. Itu bisa dibaca di website Dewan Pers, atau media lainnya. Sumber: Diolah dari harian Jurnal Nasional | Rabu, 09 Januari 2008 (Fransiskus Saverius Herdiman).

20 |


Bagir Imbau Jurnalis Mengadu ke Dewan Pers Sabtu, 3 Maret 2012, 10:24 VIVAnews - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengimbau tvOne melaporkan kasus kekerasan yang menimpa wartawan tvOne Yogyakarta kepada Dewan Pers. Pengaduan ini supaya Dewan Pers bisa menentukan langkah yang akan diambil untuk advokasi kasus pemukulan atas wartawan tvOne Yogya, Nuryanto, saat terjadi bentrokan antara massa Front Pembela Islam dan Front Jihad Islam (FJI) di kantor Pengadilan Kota Yogya, Selasa 28 Februari lalu. “Saya minta agar media yang bersangkutan tempat wartawan bekerja melaporkan kasus itu kepada Dewan Pers, agar kami dapat menentukan langkah-langkahnya,” kata Bagir Manan, saat ditemui Vivanews.com, Sabtu dini hari, 3 Maret 2012. Hal pertama yang harus dilakukan, media yang bersangkutan harus terlebih dulu mengambil langkah-langkah cepat untuk melindungi wartawannya. Bagir menjelaskan, jadi pihaknya harus melakukan proses mengumpulkan keterangan yang utuh dari Media bersangkutan terlebih dulu untuk menentukan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan oleh Dewan Pers. “Sebab dalam kerusuhan massal seperti itu, sulit mencari siapa pelakunya. Itu kan tidak mudah. Tapi paling tidak masyarakat tahu persis sikap kita,” tuturnya. “Kita tidak membiarkan kekerasan terjadi terhadap siapapun tidak hanya wartawan,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung itu. Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia, sebab sikap kekerasan yang di lakukan oleh kelompok masyarakat itu adalah peradaban yang buruk. Sedangkan demokrasi itu, kata Bagir, merupakan suatu proses kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang beradab. Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/293068bagir-imbau-tvone-mengadu-ke-dewan-pers


| 21

Polri Dorong Masyarakat Mengadu ke Dewan Pers Jumat, 10 Februari 2012, 15:12 WIB INILAH.COM, Jakarta - Masyarakat yang bermasalah dengan pemberitaan media massa didorong untuk tidak langsung melapor ke polisi. Masyarakat bisa mengadukan keluhannya ke Dewan Pers sebelum membawanya ke ranah hukum. “Apabila kita menerima laporan aduan masyarakat tentang aktivitas kegiatan pers yang berakibat orang lain merasa dirugikan, pertama kita akan imbaukan kepada yang bersangkutan untuk bertanya kepada Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan menanganinya,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, Jumat (10|2|2012). Seperti diungkapkan Saud, dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional ke 64, Kamis (9|2|2012) kemarin, Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah menandatangai kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua Dewan Pers Bagir Manan. Kesepahaman ini dibuat untuk melindungi tugas-tugas jurnalis dan polisi sebagai penegak hukum. Menurut Saud, kesepahaman itu juga akan mengarahkan masyarakat melakukan gugatan secara perdata. “Jika memang ada yang merasa keberatan. Akan tetapi jika masyarakat itu tetap tidak bersedia dan tetap ingin memproses secara pidana, kepada yang bersangkutan kita mintakan membuat pernyataan tertulis di atas materai, bahwa dia sudah kita arahkan untuk menempuh jalur tersebut. Jadi itu alternatif terakhir, sebelum kita menerima laporan aduannya,” tegasnya. Saud menegaskan, dengan adanya MoU itu maka semua kasus hukum yang berhubungan dengan pers diprioritaskan akan diselesaikan di Dewan Pers. “Sehingga nantinya akan betul-betul rekan-rekan dalam melaksanakan aktivitasnya dapat terlindungi secara hukum dan juga dalam rangka untuk menjamin kebebsan dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat,” terangnya. [mvi] http://m.inilah.com/read/detail/1828779/ polri-dorong-masyarakat-mengadu-ke-dewan-pers

22 |


Kerja Keras Mendorong Pers Profesional 11 Februari 2008 Narasumber: Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Hari Pers Nasional, 9 Februari 2008, diperingati di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan pada puncak acara serta mencanangkan program Gemar Membaca Koran. Dalam sambutannya, Presiden SBY melontarkan tentang perlunya self-censorship bagi wartawan dalam makna positif. Tampaknya Presiden berharap pers mempertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh setiap informasi yang akan dipublikasikan. Kebebasan pers dapat menciderai publik apabila pers mengabaikan prinsip self-censorship ini.Dialog ini membahas masalah pers yang muncul selama peringatan Hari Pers Nasional 2008. Juga upaya apa saja yang dilakukan Dewan Pers untuk mendorong profesionalisme pers. Narasumber dialog, Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers), telah malang melintang di dunia pers selama tiga zaman: di masa pemerintah Soekarno, Soeharto, dan sekarang ini.

Kerja Keras Mendorong Pers Profesional

| 23

Apa makna dari pernyataan Presiden mengenai self-censorship oleh wartawan? Sebenarnya yang paling tepat mengungkapkan hal itu kalangan pers sendiri. Presiden mengungkapkan hal itu juga harus kita apresiasi. Seorang wartawan profesional memang harus ketat dalam self-censorship. Wartawan media cetak, sebelum menyerahkan berita kepada redaktur pelaksananya, tanya dulu kepada dirinya: “Apa ini sudah patut atau tidak untuk diterbitkan?” Kalau dia wartawan radio-televisi, pertanyaannya “Apakah gambar ini sudah patut disiarkan?” Alat ukurnya adalah kode etik. Artinya, pertama, informasinya sudah sesuai fakta dan kebenaran, karena tugas pers profesional hanya mengemukakan fakta dan kebenaran. Sudahkah yakin beritanya sesuai fakta dan kebenaran. Sudahkah menggunakan sumber yang layak dipercaya? Sumber itu sudah berimbang atau tidak? Fakta-fakta yang diterima, apakah sudah diuji kebenarannya atau diverifikasi? Kemudian, terakhir, berita itu untuk kepentingan umum atau tidak? Wartawan profesional harus bertanya dulu kepada dirinya, apakah beritanya sudah patut. Alat ukurnya adalah hal-hal elemen dari kode etik jurnalistik. Dengan menyatakan soal self-censorship, apakah artinya Presiden melihat tidak ada self-censorship di media kita sehingga ia merasa perlu mengungkapkan? Pernyataan Presiden itu sebenarnya kurang tajam. Kita ingin pejabat atau pemerintah, misalnya menteri, gubernur, atau polisi, berani mengatakan media mana yang bermasalah. Dewan Pers independen sudah menerima kurang lebih 2.700 pengaduan. Sebagian besar media yang diadukan melanggar kode etik, terutama media yang tidak berkualitas. Pelanggarannya mendasar. Misalnya, mereka menulis pejabat A korupsi. Itu menghakimi. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, wartawan tidak boleh menulis begitu. Kasus ini sering terjadi pada “media kelas dua” yang banyak beroperasi di tingkat kabupaten. Yang menjadi korban, misalnya, Dinas Pendidikan atau instansi yang memegang perizinan. Media seperti itu isinya tidak mencerahkan.

24 |


“Media dituntut oleh UU untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pejabat juga harus belajar menilai media secara benar. Media mana yang dituduh over dosis. Saya khawatir media-media yang dituduh itu justru yang profesional, yang melakukan kontrol dan investigasi,” Presiden SBY, saat memberi sambutan, mengajak pers Indonesia melakukan refleksi, benarkah kemerdekaan pers sekarang sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat? Presiden juga menyatakan dukungan kepada kemerdekaan pers. Kita diajak melakukan refleksi apakah kemerdekaan pers yang kita dapat selama masa reformasi sudah memberi manfaat. Temuan saya, kalau kita membaca koran-koran berkualitas, kemerdekaan pers memberi banyak pencerahan pada masyarakat. Baca tajuknya, halaman opini. Media semacam itu rata-rata berkualitas, bermanfaat, dan memberi pencerahan. Tetapi, kalau yang dibaca seperti “koran kuning” yang ada di terminal-terminal, bisa muncul anggapan seolah kemerdekaan pers sekarang digunakan secara salah atau kebablasan. Hasil temuan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), jumlah media berkualitas di setiap provinsi ada satu atau dua. Di Jakarta ada tujuh sampai delapan. Jumlahnya lebih sedikit. Tapi, dari segi tiras suratkabar yang jumlahnya 7 juta eksemplar di Indonesia, sebagian besar milik media berkualitas. Sedangkan media tidak berkualitas—sebagian orang mengatakan kebablasan—jumlahnya banyak tapi tirasnya sedikit sekali, sehingga hampir tidak ada pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Apakah pernyataan Presiden SBY menunjukkan tidak tahan terhadap kritik? Menurut Presiden, kritik boleh asal tidak over dosis. Media dituntut oleh UU untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pejabat juga harus belajar menilai media secara benar. Media mana yang dituduh over dosis. Saya khawatir media-media yang dituduh itu justru yang profesional, yang melakukan kontrol dan investigasi,


| 25

yang banyak mengemukakan penyimpangan-penyimpangan di DPR maupun di BUMN. Temuan media-media profesional ini sesuai kode etik jurnalistik. Barangkali kritik dari media-media semacam ini yang sudah tidak tahan lagi diterima oleh pejabat. Presiden SBY di akhir pidatonya mengutip sebuah judul berita mengenai bupati di sebuah daerah melakukan korupsi Rp 30 miliar. Padahal proses hukum masih berjalan. Kalau itu yang dimaksud, ada satu tabloid di Jakarta diadukan Menteri Agama. Beliau datang ke Dewan Pers. Judul berita tabloid itu “Menteri Agama terdahulu korupsi, menteri yang sekarang korupsi.” Dewan Pers memanggil tabloid itu. Berita itu menghakimi. Yang bisa menghakimi hanya hakim. Pers paling hanya menduga korupsi, itupun didukung bahan keterangan yang berasal dari sumber layak dipercaya. Memang sejumlah daerah—terutama daerah “mata air” yang banyak anggaran belanjanya—diserbu oleh media yang tidak berkualitas. Model beritanya menghakimi, langsung menyebut bupati korupsi. Kalau diadukan ke Dewan Pers, kita tegur keras karena merusak public trust. Bukankah pers wajib menyampaikan fakta yang ada? Tentunya pers tidak asal mengatakan bupati korupsi tanpa ada data. Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengingatkan agar pers nasional menghormati asas praduga tak bersalah. Seorang koruptor pun kalau belum divonis oleh hakim, hanya boleh disebut “diduga.” Yang berhak memutuskan seseorang bersalah adalah hakim. Itu harus dihormati. Banyak pejabat yang jengkel dengan pers. Bagaimana sebenarnya kondisi pers kita secara umum? Kejengkelan itu karena tidak siap dikritik. Temuan saya, dalam delapan tahun terakhir, pers secara umum keadaannya baik. Sama seperti kalau saya ke dokter, diperiksa di laboratorium, dokter mengatakan “Leo, keadaan umummu baik. Jantungmu baik. Ginjal baik. Otak baik. Cuma kakimu kudis-kudisan.” Pers kita kurang lebih juga begitu.

26 |


Sejumlah pers kudis-kudisan, melanggar kode etik. Tapi, koran yang berkualitas–tajuknya, opininya, halaman satunya—juga banyak. Di sinilah jantung pers kita. Keadaan umum pers kita baik, media yang berkualitas melakukan kritik yang profesional. Cuma banyak pejabat tidak siap dikritik. Contohnya, salah satu petinggi negara marah kepada pers karena pers banyak mengemukakan demo. Dianggapnya, semakin banyak demo diberitakan, para investor lari. Saya kira investor datang atau lari bukan karena berita demo, tapi karena iklim investasi dan kepastian hukum sangat jelek. Apakah kualitas pers kita saat ini sudah baik atau masih memprihatinkan? Saya lama di Serikat Penerbit Suratkabar (sekarang menjadi Serikat Perusahaan Pers-SPS). Kajian SPS, dari 850-an media cetak, 30 persennya sehat bisnis. Perusahaan pers yang sehat bisnis mengoperasikan wartawan yang memenuhi kompetensi profesional. Mereka mampu membuat berita yang atraktif, mencerahkan, taat kode etik, dan terutama dibutuhkan masyarakat. Karena itu, penetrasinya berkembang. Tapi, 70 persen dari 850 itu berkatagori belum sehat bisnis. Wartawan yang mereka operasikan banyak yang belum memenuhi kompetensi. Tidak bisa membuat berita yang atraktif, tidak mampu mencerahkan, dan tidak taat kode etik. Medianya tidak dibutuhkan masyarakat. Mereka bisa hidup sebagian besar ditopang oleh amplop dari pejabat. Karena mereka dihidupi dari amplop maka pemain baru bermunculan. Preman atau tukang tambal ban ikut nimbrung. Modalnya membuat berita jelek dan ditawarkan kepada pejabat. Telepon Bambang (Surakarta): di Purwakarta ada media radio sudah melakukan penetrasi kepada masyarakat secara interaktif. Para pejabat Surakarta merespon positif. Hanya saja saya prihatin, banyak wartawan tanpa suratkabar dan bodrek gentayangan mencari amplop. Mereka tidak membuat berita.


| 27

Masalah klasik soal wartawan bodrek dan amplop. Mereka tadi diibaratkan seperti penyakit kudis. Apa upaya Dewan Pers untuk mengatasinya? Enam bulan terakhir Dewan Pers mengadakan roadshow ke beberapa provinsi. Sasaran peserta adalah pejabat. Kita sampaikan, kalau mau berinteraksi dengan pers, tidak cukup dengan kartu pers. Kartu pers itu hanya paspor untuk masuk ke wilayah instansi. Tapi, kalau wartawannya tidak dikenal, tanya di media apa dia bekerja? Mana bukti penerbitan tiga bulan terakhir? Ada tidak berita yang dibuatnya? Kalau medianya tidak teratur terbit, atau si wartawan tidak pernah membuat berita, saya katakan: usir saja dari kantor. Mereka bukan lagi wartawan, mereka penumpang gelap yang merusak kredibilitas pers. Di beberapa kabupaten, wartawan yang serius mencari berita tidak berani lagi duduk di media center. Media center sudah dikuasai oleh wartawan yang tidak jelas dan yang tidak pernah membuat berita. Yang saya khawatirkan, mereka itu peliharaan pejabat. Telepon Yogi (Jakarta): Saya beranggapan pers tidak kebablasan. Masyarakat lebih senang dengan pers yang berani mengungkap dan berani mengatakan bahwa pejabat itu korupsi. Kalau hanya mengatakan “diduga korupsi”, ujung-ujungnya tidak akan terungkap. Tapi, pers yang seperti itu biasanya tidak disukai para elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk elit pers sendiri. Yang kebablasan justru para elit, karena kebijakannya hanya untuk kepentingan sendiri. Maka diperlukan pers yang berani mengungkap dan terbuka. Itu yang diharapkan masyarakat. Di negara yang serba terpuruk di segala bidang ini, dibutuhkan pers yang dianggap “kebablasan” itu. Pak Yogi mencoba memberi aksentuasi bahwa dia setuju dengan kebebasan pers yang sejalan dengan Dewan Pers. Hanya sedikit elite yang mengatakan pers kebablasan sehingga sempat muncul ide revisi UU Pers. Dari beberapa daerah juga muncul pendapat Dewan Pers dibubarkan saja karena dianggap tidak efektif. Bisa dijelaskan korelasinya dan apa yang sedang terjadi? 28 |


Tepat apa yang dikatakan Pak Yogi. Media yang kritis sebenarnya disenangi oleh rakyat. Amerika semakin besar karena medianya kritis. Hasil temuan media digunakan oleh pejabat pengambil kebijakan untuk memperbaiki keadaan. Demikian juga di Korea Selatan. Media yang kritis didengar oleh parlemen, eksekutif, terutama penegak hukum dalam rangka pemerintahan yang baik. Di Indonesia walaupun media kritis disenangi rakyat, tapi elite bangsa yang bermasalah dan menjadi obyek liputan, tidak senang. Karena tidak senang, saya khawatir, daur kehidupan pers bisa terulang. Dulu di zaman Presiden Soekarno ada euforia. Ketika pemerintah gagal melaksanakan janji memajukan kesejahteraan rakyat dan pers mulai mengkritik, maka pejabat mulai represif. Di zaman Presiden Soeharto juga begitu. Dimulai tahun 1966 sampai peristiwa Malari, pers bebas. Tapi, karena penguasa semakin solid, lalu pencapaian tujuan nasional masih terkendala, pemerintah mulai represif. Itulah yang kita khawatirkan sekarang. Pemerintah dalam rangka memakmurkan rakyat ternyata masih jauh dari harapan, lalu pers meningkatkan kritiknya, di situ elit bangsa mulai mencari kesalahan pers. Pers dianggap kebablasan, melupakan tanggung jawab, akhirnya mereka berbicara mengenai revisi UU Pers. Dari pejabat yang mengemukakan revisi UU Pers, seperti Menteri Syamsul Muarif, diperkuat Menteri Sofyan Djalil, sasaran revisi itu supaya pemerintah kembali mengontrol pers. Padahal nalarnya, pemerintah digaji oleh rakyat masak mereka juga yang mengontrol rakyat atau pers. Mereka ingin merevisi supaya, misalnya, ada wakil pemerintah di Dewan Pers. Sampai sekarang hal itu kita lawan. Sekali draft revisi dikirim ke DPR, pasti kita kehilangan kemerdekaan pers. Telepon Abu (Purwakarta): Di Purwakarta, Jawa Tengah, masyarakat memberikan komentar melalui radio. Mereka seolah-olah jadi wartawan. Mereka memberikan solusi kepada para pejabat yang dikritik. Ada interaksi positif. Sekarang masyarakat menjadi cerdas, sampai-sampai yang di gunung pun berani telepon dan berbicara dengan pejabat.


| 29

Itu pengalaman yang sangat baik. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ada beberapa bupati yang bekerjasama dengan media, terutama radio. Mereka meluangkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat. Mereka terbuka. Ada salah satu dalil: kalau ada bupati atau walikota berani terbuka, itu karena dia bersih. Kalau ada bejabat tidak berani terbuka, orang bilang “ada bau-bau masalah”. Pengalaman di Purwakarta tadi—masyarakat berkomentar mengemukakan permasalahan melalui radio dan pejabatnya menjelaskan— akhirnya pejabat itu menjadi terbuka dan semakin baik. Rakyat menjadi well informed society yaitu masyarakat yang mendapat informasi tepat dan benar. Inilah persyaratan menuju clean and good governance. Hal semacam ini harus diperjuangkan. Media dapat menjadi motor lokomotif agar terjadi perlombaan: bupati mana yang paling terbuka dan bersih. Bupati yang paling terbuka dan bersih itulah yang dipromosikan menjadi gubernur. Gubernur yang paling memajukan kesejahteraan rakyat, yang dapat diukur, dapat meraih jabatan yang lebih tinggi. Apa makna Hari Pers Nasional bagi pers Indonesia? Ada dua segi, pertama, maknanya hari ulang tahun salah satu asosiasi wartawan, PWI, yang lahir pada 9 Februari 1946. Itulah yang diperingati. Ada Hari Pers Sedunia, 3 Mei, dan AJI memperingatinya. SPS (dulu Serikat Perusahaan Pers, sekarang Serikat Perusahaan Pers-red) lebih senang memperingati Hari Kemerdekaan Pers yaitu hari ketika UU No.40/ 1999 tentang Pers diundangkan, 23 September, karena UU Pers menjadi UU pertama yang memerdekakan pers. Saya telusuri, seorang profesor dari Universitas Padjadjaran menemukan bahwa mulainya pers nasional itu pada 1 Januari 1907 ketika Raden Mas Tirtoadisuryo menerbitkan media Medan Prijaji di Bandung. Inilah pers pertama yang menyuarakan kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah ada kemungkinan Dewan Pers membuat studi tentang hari pers di Indonesia?

30 |


Saya kira itu baik sekali, karena lahirnya konsep Indonesia—kita merasa sebagai Indonesia—diajari oleh pers yang lahir pada 1907. Orang pergerakan dan orang pers dalam tulisannya saling menguatkan bahwa kita orang Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda menjadi embrio dari proklamasi kemerdekaan dimana kontributornya ialah orang-orang pergerakan dan pers. Kalau begitu, pemerintah dan pejabat negara mestinya berterimakasih kepada pers? Kalau ada pertemuan besar konvensi nasional, kalau semangat bahwa perslah yang melahirkan Indonesia, mestinya pejabat tahu bahwa perslah yang paling patriot. Kita menjadi orang Indonesia karena pers dulu mengajari kita. Patriotisme pers tidak diragukan. SMS Tarno (Jakarta): Televisi menyebut “manusia akar”. Sebutan manusia akar apakah sesuai kode etik jurnalistik? Pers tidak menciptakan sebutan “manusia akar” (penderita kutil yang menyerupai akar di sekujur tubuh). Rumah sakit atau lingkungan penderita menyebut “manusia akar”, maka pers ikut mengatakan begitu. Itu bukan ciptaan pers. Saya kira tidak menyalahi kode etik. Itikadnya tidak buruk. SMS Abah (Tangerang): Apa sekarang tidak ada razia “koran cemeng” di terminal? Irwan: Koran besar bagus muatannya, tetapi saya sesalkan tabloid atau koran kecil yang isinya tidak bermutu seperti diisi gambar seronok dan kriminalitas yang tidak mendidik. Erwin (Jakarta): Apa kriteria pers nasional yang ideal? Apakah pers kita sudah mendekati ideal atau justru menjauh? Nita (Pamulang): Saya seorang wartawan. Pada masa revolusi saya percaya pada koran dan selalu percaya.


| 31

Yanto (Jakarta): Pers yang kritis itu bagus, tapi di daerah kebanjikan wartawan-wartawan yang kerjanya minta amplop ke pejabat dan mengancam, sehingga serba tidak tenang. Sukma (Bekasi): Ketidakberanian pemimpin menegakkan kebenaran hanya melepas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan rakyat. Kebebasan menerima informasi adalah salah satunya. Mengenai pers ideal, pers yang jelek, harus jangan dilupakan apa itu reformasi. Reformasi artinya rakyat yang berdaulat. Sebelum reformasi yang berdaulat adalah penguasa rezim. Sekarang rakyat yang memilih presiden, walikota, bupati, gubernur. Demikian juga media. Nasib media di tangan rakyat. Radio, televisi, dan suratkabar bisa hidup kalau rakyat mendukungnya. Karena itu, kalau kita perhatikan, media bisa berkembang semakin baik karena diterima masyarakat. Kalau pers jelek, rakyat jangan beli, supaya pers itu cepat mati. Kita juga harus bersabar. Masyarakat kita ada yang “sakit.” Kebutuhannya media yang sakit pula. Dari segi HAM, kondisi itu harus dipahami. Itulah demokrasi. Pers yang ideal (1) beritanya atraktif sebagai hasil dari wartawan yang cerdas. Atraktif artinya beritanya ringkas, gampang dimengerti, tidak bertele-tele, memenuhi rumus berita. (2) Isinya mencerahkan. Dia mengungkap problema bangsa. Selalu menawarkan jalan keluar. Orang yang membaca atau mendengar semakin cerdas. Ada berita kalau dibaca membuat kita marah, menjadi bodoh. Sama seperti sinetron, kita tonton kita menjadi semakin bodoh. (3) Berikutnya taat kode etik. Sekarang ini global formula. Rumus penyelenggaraan media di dunia sekarang ialah public trust. Apakah media saudara dipercaya oleh publik? Apakah punya kredibilitas? Kredibilitas artinya taat kepada kode etik. Bisnis pers sekarang milik pers yang taat kode etik. Pers ideal ialah yang diterima masyarakat. Jadi, ada empat syarat pers ideal: atraktif, mencerahkan, taat kode etik, dan diterima pasar. Ada media melanggar keempat hal tadi dan dia bisa hidup juga, bukan karena diterima pasar, tapi karena hidup dari amplop. Saya ini mengemukakan kenyataan. 32 |


Apa yang menghambat kemerdekaan pers sekarang ini? Kalau berbicara undang-undang, saya melihat, media kita masih di antara madu dan racun. Madunya yaitu UU No.40/1999 tentang Pers dan Pasal 28F UUD Amandemen Kedua yang melindungi kemerdekaan pers. Berkomunikasi, menyampaikan informasi itu hak warga negara merdeka. Tetapi, ada KUHP. Kalau ada pejabat tersinggung kemudian mengadu dan penegak hukum menggunakan KUHP, wartawan bisa masuk penjara. Buktinya, sejumlah wartawan kita masuk penjara.Misalnya, koran Kompas dan Koran Tempo pernah menulis tentang kinerja perusahaan Texmaco. Texmaco kemudian menuntut triliunan rupiah. Kalau hakim memutuskan menghukum triliunan rupiah, mati koran-koran itu. Artinya, koran yang melakukan jurnalisme investigasi dan kontrol nasibnya masih ditentukan penegak hukum. Kalau menggunakan UU Pers, kemerdekaan pers aman. Kalau dipakai KUHP, kemerdekaan pers mati. Dari segi perundang-undangan, itulah yang saya katakan tadi: nasib kemerdekaan pers masih di antara madu dan racun. UU Pers dan Pasal 28 Konstitusi melindungi, tetapi ada UU buatan Belanda sangat mengancam. Apa saran untuk masyarakat agar bisa bersama dengan Dewan Pers meningkatkan kualitas pers Indonesia? Pertama, masyarakat hanya mengonsumsi pers berkualitas. Pers yang melanggar kode etik jangan dikonsumsi. Kedua, masyarakat perlu mendorong agar negara peduli membangun school of journalism. Sebanyak 30 persen media cetak mampu melatih wartawannya untuk kompeten, tetapi 70 persen pers yang tidak sehat tidak mampu. Itu menjadi tugas negara, membangun school of journalism.

“Dari segi perundang-undangan, itulah yang saya katakan tadi: nasib kemerdekaan pers masih di antara madu dan racun. UU Pers dan Pasal 28 Konstitusi melindungi, tetapi ada UU buatan Belanda sangat mengancam.” Kerja Keras Mendorong Pers Profesional

| 33

Sekarang Dewan Pers sedang membangun satu school of journalism sebagai model. Kalau berhasil, bisa menjadi model supaya fakultas komunikasi di berbagai provinsi meniru. Hasilnya adalah wartawan yang memenuhi kompetensi. Sekarang jumlah media meledak, bahkan di tingkat kabupaten, yang sangat membutuhkan wartawan yang cerdas. Mereka tidak ada di pasar kerja. Apakah ada studi banding mengenai hubungan antara sekolah jurnalistik dan kualitas pers? Iya. Saya ingin wartawan memiliki sertifikat. Sama seperti pengacara atau dokter. Seorang yang sudah lulus S1, dilatih selama satu tahun tentang bagaimana menulis, kemudian diberi sertifikat. Sekarang, tukang tambal ban bisa jadi pemimpin redaksi. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Tidak boleh pemerintah atau Dewan Pers, tapi sekolah jurnalistik itu. SMS Jodak (Jakarta): Elit politik yang menghambat pers jangan dipilih lagi dalam pemilu nanti. Ahwan (Jakarta): Kenapa masih ada wartawan yang menodong minta duit. Anton (Bekasi, Jawa Barat): Kalau masyarakatnya sakit, jangan diberi media yang sakit, tapi media yang menyehatkan.

Saya ingin menggarisbawahi mengenai masyarakat yang sakit. Formula global yang terjadi sekarang, pada masyarakat yang semakin cerdas– masyarakat Indonesia semakin cerdas—mereka membutuhkan media yang mencerdaskan. Media mencerdaskan hanya mungkin kalau diawaki wartawan yang cerdas, tugasnya mendidik dan mengontrol. Kalau wartawan pendidik dan pengontrol pengetahuannya di bawah rata-rata pejabat, mana mungkin bisa.

34 |


Sekarang kita membutuhkan wartawan yang cerdas supaya produknya menjadi cerdas. Sama seperti di sepakbola. Kesebelasan Chelsea dan MU menarik ditonton—di Indonesia juga ada penggemarnya—karena para pemainnya profesional. Pers juga begitu. Media sekarang gabungan antara misi ideal dan misi bisnis. Itu harus dipaket, dikemas. Sebab, kalau hanya mengedepankan misi bisnis, menyebabkan sering terjadi pelanggaran terhadap norma susila dan tata nilai kita. Di beberapa daerah ada koran yang untuk bertahan hidup melakukan kontrak kerja dengan Pemda. Apakah itu sehat? Itu tidak sehat. Media fungsinya melakukan kontrol. Kalau media sebagai tukang kontrol menjalin kontrak dengan pejabat yang seharusnya dikontrol, matilah kontrol. Dia sebenarnya tidak boleh lagi disebut koran, tapi buletin. Kalau misalnya kontraknya hanya memuat sekali setahun sebanyak beberapa halaman untuk ulang tahun kabupaten, itu tidak masalah.


| 35

Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2008 Semarang, 9 Februari 2008 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para Pimpinan dan Pejabat Negara yang bertugas di Jawa Tengah, baik dari unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun TNI dan Polri, Saudara Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia dalam kapasitas Ketua Umum Hari Pers Nasional Tahun 2008 ini, Saudara Gubernur Jawa Tengah, para Pimpinan Organisasi Pers, Pimpinan Perusahaan Media Massa,Yang saya muliakan para Wartawan Senior yang banyak hadir dalam acara hari ini, Keluarga Besar Pers Indonesia yang saya cintai, Hadirin sekalian yang saya muliakan,Marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Kita juga bersyukur hari ini dapat bersama-sama menghadiri Hari Pers Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun ke-62 Persatuan Wartawan Indonesia. Atas nama Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di tanah air, semoga ke depan pers kita semakin berjaya, semakin maju, dan

36 |


semakin kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara kita menuju masa depan yang kita cita-citakan bersama. Saudara-saudara, Saya juga mengajak Saudara semuanya untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Pertama-tama kita perlu bersyukur bahwa dalam perjalanannya yang mengalami berbagai dinamika dan pasang surut, pers nasional kita sekarang ini makin maju dan makin kuat. Kebebasan pers kita rasakan, demokrasi dimana pers memberikan peran dan andil yang besar juga semakin mekar, ini patut kita syukuri. Yang kedua, saya juga mengajak semua pihak untuk mengucapkan terima kasih kepada para pejuang pers sejak era Kebangkitan Nasional 100 tahun yang lalu hingga hari ini, yang ikut mengukir sejarah bagi perkembangan pers maupun perkembangan demokrasi di negeri kita. Kita juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, terutama pada era reformasi ini, 10 tahun terakhir ini juga telah berhasil meningkatkan kebebasan pers yang sama-sama kita harapkan eksis, tumbuh dan berkembang di negara tercinta ini. Saudara-saudara, Atas semuanya itu, saya berpendapat bahwa insan pers sekarang ini patut membalas jasa baik beliau-beliau semua, baik itu para pejuang pers, para senior-senior kita maupun kepada rakyat yang juga ikut berjuang bagi demokrasi dan kebebasan pers yang kita rasakan dewasa ini. Dalam kaitan ini, ijinkan saya pada kesempatan yang baik ini, untuk juga menyampaikan pandanganpandangan dan pikiran saya, tiada lain sekali lagi untuk membangun kehidupan pers yang betul-betul kontributif untuk pembangunan bangsanya. Seringkali ketika kita berbicara tentang pers, kita melakukan kesalahan. Kesalahan pertama adalah kita mengkritik pers pada sesuatu yang tidak perlu dikritik lagi, karena sesungguhnya sudah benar, sudah tepat. Karena generalisasi, seolah-olah ada


| 37

kekurangtepatan satu, dua berita dianggap berita pers seluruhnya, tidak tepat, ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kita juga sering tidak sadar, ada satu, dua insan pers yang tidak proper di dalam mengemban misinya sebagaimana pihak yang lain, pihak Pemerintah, pihak penegak hukum, parlemen, siapa saja yang mengemban tugas di negeri ini, lantas dianggap seluruhnya juga melakukan kegiatan atau peran yang tidak benar. Ini juga kesalahan dari mudahnya kita mengeneralisasi dalam melihat sesuatu. Saya ingin terbebas dari seperti-seperti itu. Oleh karena itu, kalau saya nanti memberikan pujian kepada pers atau memberikan kritik kepada pers, sebagaimana saya menerima kritik, saya menerima dukungan, saya menerima cercaan, saya lihat secara utuh untuk kepentingan yang lebih baik. Saudara-saudara, Yang perlu dibalas oleh kita, oleh para insan pers kepada para pejuang pers adalah mereka semua berjuang untuk sebuah idealisme di negeri ini. Sebagai penggerak, sebagai driving force dalam membangun bangsa mengembangkan demokrasi, idealisme. Mari kita pertahankan, idealisme yang puluhan tahun diperjuangkan oleh para senior kita, para pejuang pers di negeri ini. Jangan sampai idealisme ini luntur karena godaan kompetisi atau persaingan dalam bisnis media. Jangan pula idealisme ini juga luntur, barangkali tidak disadari ada sebagian pers kita juga ada di negara yang lain, yang sangat partisan atau sangat menuju kepada kepentingan yang praktis. Tentu ada saja keperpihakan pers, tentu ada saja kepentingan praktis, tetapi tolong tidak dibubuhi kata-kata sangat atau terlalu, sebab kalau terlalu itu konotasinya tidak baik. Saya juga mengajak, kita semua membalas budi baik rakyat kita, termasuk pers kita, karena setelah berjuang untuk kebebasan pers, alhamdullilah maka mereka juga ingin pers kita sebagai bagian dari yang sedang mengemban tugas di negeri ini, ikut membawa manfaat bagi mereka, mendidik mereka, sehingga mereka

38 |


mendapatkan sesuatu untuk masa depannya yang lebih baik. Tantangan ini tidaklah ringan, dihadapi oleh pers, dihadapi oleh orang seperti saya yang sedang mengemban amanah dan pihak-pihak lain untuk memajukan bangsa dan negara kita. Saya sungguh ingin menggarisbawahi hal-hal seperti itu, mengapa rakyat ingin sekali mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang dilakukan oleh insan pers. Yang pertama, rakyat ingin mendapatkan berita, sedang terjadi apa saja di negeri ini, di dunia ini, ingin mendapatkan informasi, semua mereka paham tentang dinamika kehidupan bangsanya. Tentu saja mereka berharap informasi atau berita itu adalah berita yang benar, berita yang akurat dan berita yang objektif. The right to know harus diberikan kepada rakyat kita. Yang kedua, rakyat juga ingin melalui media massa yang Saudara-saudara kelola menyampaikan pandangannya, pikirannya, pendapatnya, respon terhadap berbagai masalah yang ada di negeri kita. Tentu agar interaksi di antara rakyat dengan rakyat yang lain, sesama komponen bangsa melalui media massa, through media itu berjalan secara sehat dan konstruktif, maka sekali lagi harus berangkat dari fakta yang benar, berita yang benar dan kemudian semua diberikan ruang yang seimbang. Inilah cikal bakal dari the principle of balance, inilah embrio dari cover both sides. Saya sudah menemukan di berbagai media yang menghormati the principle of balance dan juga cover both sides. Bagi yang sering atau kadangkadang lupa pastikan bahwa itu hadir. Dengan demikian, interaksi ini menjadi berkualitas, sungguh konstruktif dan membawa manfaat dan kebaikan. Yang ketiga, rakyat juga ingin yang berjuang untuk kebebasan pers ini melalui pemberitaan yang Saudara-saudara berikan melalui media massa ingin memiliki pengetahuan yang menjangkau, ingin memiliki optimisme dan bahkan mereka ingin juga berpartisipasi dalam gerak pembangunan bangsa. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Saudara Tarman Azzam tadi, bahwa Konvensi


| 39

Nasional juga mengangkat perlunya membangun optimisme bangsa kita. Kalau kita optimis, seberat apapun yang kita hadapi insya Allah ada jalan, ada solusi. Kalau kita pesimis, kita sudah kalah sekarang, kita sudah kalah di Semarang ini dan tidak pernah akan bisa bersaing dengan bangsa lain, termasuk tetangga-tetangga kita. Saya hormat kepada pers yang menggarisbawahi, mari kita tetap optimis, tegar, percaya bangsa Indonesia akan bisa mengatasi semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Saudara-saudara, Hari ini kita berada di Semarang ini untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab kita, termasuk Saudara-saudara insan pers agar kita berbuat bisa berbuat lebih baik lagi kepada rakyat, agar bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam pembangunan yang kita lakukan dewasa ini, terlebih ketika kita harus membangun kembali negeri kita pasca krisis. Setiap hari jadi Saudara-saudara, HUT ke-62 PWI, Hari Pers Nasional 2008 baik kalau kita melakukan refleksi, refleksi kritis. Apakah dengan kebebasan pers yang kita syukuri dewasa ini dan harus kita pertahankan ke depan melalui refleksi? Sudahkah semua yang diperankan oleh pers di negeri ini tepat dan betul-betul membawa manfaat? Mana yang sudah tepat dan baik untuk kita pertahankan, mana yang belum tepat dan belum baik untuk samasama kita perbaiki? Saudara-saudara, Ini tahun keempat saya mengemban amanah. Tinggal setahun lagi saya mengemban tugas sebagai Presiden, karena 2009 adalah batas akhir masa bhakti saya sebagai Presiden yang dipilih rakyat pada tahun 2004 yang lalu. Saya pun bersama pemerintahan yang saya pimpin terus-menerus melakukan refleksi, bahkan dalam Sidang-sidang Kabinet para Menteri juga ada, selalu dengarkan, ada pandangan rakyat seperti ini, dari pers seperti ini, apa, mari kita lihat. Mana yang kurang tepat, mana yang sudah tepat, mana yang benar, mana yang belum mantap untuk perbaikan, untuk

40 |


koreksi. Hanya dengan begitu kita selalu mengorientasikan diri kita dalam konteks yang tentunya semua berharap Pemerintah pun bisa makin ke depan, makin mampu menjalankan tugasnya secara efektif, mengatasi permasalahan bangsa yang begini kompleks, yang begini fundamental dan terkait satu sama yang lain. Analog dengan itu, saya juga mengajak semua komponen bangsa di negeri ini, termasuk pers untuk juga melakukan refleksi, introspeksi dan koreksi. Dan itu lebih sahih, lebih tepat, lebih cespleng kalau dilakukan oleh insan pers sendiri. Sebab kalau orang lain yang mengoreksi belum tentu tepat. Tapi kalau dengan jiwa besar, mari kita duduk bersama-sama, ada Dewan Pers, saya lupa menyebut tadi, Pimpinan Dewan dengan Anggota Dewan Pers, dengan semua bersama-sama otokritik itu luar biasa manfaatnya. Saya juga berfikir insan pers bisa menjawab pertanyaanpertanyaan kritis di bawah ini. Sejauh mana pers dan media di negeri ini makin kontributif, bisa memberikan sumbangan yang lebih besar lagi bagi mapannya demokrasi? Mapan dalam arti established, dalam arti consolidated, bukan mapan dalam arti atau berkonotasi otoritarian, dikontrol, ditata bukan. Demokrasi yang mapan dalam arti consolidated democracy, established democracy dengan rules of the games, dengan etika yang dianut sebagaimana negara-negara demokrasi di dunia ini. Yang kedua, juga sejauh mana pers bisa berkontribusi bersamasama kita semua untuk memastikan demokrasi dan kebebasan terus berkembang, terus mekar, berpasangan, bergandengan dengan kepatuhan pada pranata oleh masyarakat kita, rule of law dan harmoni dalam kehidupan bangsa ini? Demokrasi dan kebebasan seperti itu yang hendak kita bangun. Kita juga harus melakukan, merefleksi sejauh mana pers ikut membangun karakter, tepat tadi Menteri Komunikasi dan Informatika, membangun optimisme bangsa. Meskipun negerinya masih menghadapi banyak persoalan dan tantangan, tapi optimis, siap bersatu, dan siap bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah itu menuju masa depan.


| 41

Sejauh mana pula pers ikut membangun masyarakat yang tertib, masyarakat yang civilly dalam arti good society? Tujuan semua bangsa di dunia ini to build a good society, masyarakat yang baik, jauh dari ekstrimitas, jauh dari perilaku-perilaku kekerasan, yang akhirnya mencirikan peradaban yang tinggi. Peradaban bangsa Indonesia yang ingin kita bangun sehingga kita tampil terhormat pada era global. Sejauh mana pula self sensoring yang saya anjurkan berkalikali sejak saya datang dalam Hari Pers Nasional di Pekanbaru, Pak Tarman Azam, saya kira tahun 2005, saya datang kembali Hari Pers Nasional di Bandung pada tahun 2006. Tahun lalu saya absen di Samarinda karena saya harus mengikuti kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah, saya datang lagi pada Hari Pers Nasional Tahun 2008 ini. Saya katakan, saya termasuk believer, orang yang percaya, lebih bagus kalau kita bicara sensor mana yang patut dan tidak patut untuk diberitakan, itu pers sendiri, self sensoring. Mengapa era kontrol terhadap pers, era bredel, era ditahan tanpa proses pengadilan sudah usai, dan tidak boleh terjadi lagi di negeri kita ini? Namun perlu ada kepatutan oleh pers sendiri. Pelajaran sangat berharga oleh media massa di Denmark, masih ingat karikatur Nabi Muhammad. Pelajaran besar yang kita petik ternyata, kebebasan pers sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh siapa pun itu tidak absolut selalu ada pagar-pagarnya. Demikian konstitusi kita, Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 J, demikian juga the universal of declarations of human right selalu ada pagar. Pagar untuk kebaikan kita, kebaikan manusia kebaikan bangsa. Saya ingin betul self sensoring dihidupkan. Saya menaruh harapan pada Dewan Pers, saya menaruh harapan pada para Wartawan Senior, saya berharap pada Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Organisasi Media Massa, Pemerhati Pers untuk mendorong dengan prinsip teori kepatutan. Patut atau tidak patut? Silakan. Berikutnya lagi, kita sering mendengar bahasa menunjukkan bangsa. Sejauh mana mari kita telaah baik-baik, jernih-jernih, baik 42 |


apa namanya dengan tenang. Sejauh mana bahasa media itu betulbetul bagian dari character building. Media, bahasa media memang harus tajam, harus menarik, harus writeable, harus marketable. Kalau tidak, tidak mungkin bisa survive dalam kompetisi antar perusahaan media massa yang sangat keras dewasa ini di dalam negeri maupun pada tingkat global. Namun, bahasa itu, sebagaimana tadi bahasa menunjukkan bangsa, janganlah menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang mudah sekali mencaci maki, karena itu bisa merusak jiwa, apalagi anak-anak remaja kita. Sebentar lagi kita akan melihat putra putri kita, pelajar SMP, SMA membaca koran dan akan saya canangkan dari Semarang ini “Gerakan Gemar Membaca Koran Seluruh Indonesia” mulai sekarang. Pesan saya sebagai yang sedang mengemban amanah, mari kita jaga bahasa itu, kita jaga content itu, agar demikian mereka merasa Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa membaca koran banyak yang saya dapatkan. Orang tua pun, waduh senang anakanak saya sudah gemar membaca koran. Jangan sampai nanti karena ada satu, dua bahasa yang tidak proper, isi yang tidak proper, orang tua malah cemas, wah, jangan-jangan ini terpengaruh, janganjangan ini begitu begini. Kita jaga bersama-sama insya Allah bisa untuk mengembangkan ini semua. Saya ingin tentu bisnis media massa tumbuh untuk ekonomi, untuk lapangan pekerjaan, untuk saudara-saudara kita. Bisnis tumbuh, Saudara membayar pajak, pajak untuk pendidikan, kesehatan. Kita untung, kita ingin sekaligus dengan tampilan yang tepat tadi, rakyat kita makin cerdas, sesuai dengan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Twin objective, kebutuhan kembar harus sama-sama kita wujudkan, kita capai. Saudara-saudara, Kalau saya harus memilih, memilih pers yang bebas atau pers yang dikontrol atau dipasung, tentu saya, kita semua memilih pers yang bebas. Sepuluh tahun yang lalu, 1998, awal reformasi, bahkan Pak Harto waktu itu masih menjadi Presiden. Saya ditugasi untuk memimpin perumusan cetak biru reformasi TNI waktu itu, saya juga Kerja Keras Mendorong Pers Profesional

| 43

menjadi Ketua Fraksi TNI di MPR waktu itu. Saya berpendapat sangat bulat bahwa kebebasan pers harus diperjuangkan dan harus hadir di negeri ini. Tidak sendiri Saudara-saudara, banyak putraputri bangsa, dari manapun, apapun profesinya diawal reformasi atau jauh sebelum reformasi dulu ingin melihat kehidupan pers yang baik di negeri ini. Jangan sanksikan itu. Pilihan kita adalah kebebasan pers. Kalau kita turunkan lagi derivasi dari itu, memilih yang mana kebebasan pers yang membawa manfaat dan bertanggung jawab atau sebaliknya? Saya pilih tentunya kebebasan pers disertai dengan akhlak, disertai dengan manfaat dan tanggung jawab kita semua. Mesti bisa, sekarang kita sedang menuju ke situ. Saya senang bahwa kita sudah menuju ke situ untuk melakukan reformasi, betul-betul kita ingin menghidupkan kebebasan pers yang membawa manfaat, disertai dengan akhlak tadi, dan dapat kita pertanggungjawabkan. Kita tentu melakukan koreksi apabila ada satu, dua yang tidak pada pers itu, pada jalur itu. Teruslah mengembangkan positive journalism, constructive journalism. Teruslah menjunjung tinggi idealisme dan etika jurnalisme. Teruslah membangun media, perusahaan atau bisnis media massa yang tangguh, sebagaimana saya sampaikan tadi, terus berkembang dan saya titip perhatikan kesejahteraan para karyawan. Karyawan yang bertugas di perusahaan-perusahaan media massa, mereka pahlawan di belakang layar. Lakukan pula investasi, pendidikan, pelatihan kepada para wartawan, wartawan muda utamanya agar terus meningkat kemampuannya, terus meningkat profesionalitasnya. Dengan demikian, cita-cita bersama kita, kehidupan di negeri ini, termasuk kehidupan pers yang semakin berkualitas akan dapat kita wujudkan. Keluarga Besar Insan Pers yang saya cintai, Saudara-saudara, Tadi Pimpinan PWI, Pak Tarman Azzam menyampaikan dan saya senang karena sudah mendiskusikan melalui Konvensi Nasional kemarin. Indonesia 2030, Indonesia twenty thirty, saya selalu 44 |


mengundang, saya menyambut baik pikiran darimana pun yang memikirkan masa depan negaranya, apakah forum Indonesia, siapa pun harus kita berikan ruang, jangan buru-buru lantas dimatikan idenya, pikirannya. Siapa pun, boleh setelah itu dikritik, dikoreksi, dibenahi, tetapi biarkan mekar di negeri ini, orang yang memiliki optimisme, mereka yang menginginkan negerinya berkembang lebih baik dengan pikiran-pikiran yang segar dan menjangkau. Visi kita adalah 2030, 2050, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang makin maju, makin maju. Apakah bisa? Bisa. Kita punya capital, kita punya resources, kita punya jalan. Krisis pun bisa kita lewati dengan persatuan, dengan optimisme dan dengan kerja keras, insya Allah bisa. Tentu, ketika anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita memimpin negeri ini. Saudara-saudara, Saya meminta memang jangan terlalu mudah kita memperolokolok diri sendiri, terlalu merendahkan diri sendiri, merasa kita ini terpuruk terus, merasa kita ini gagal terus, karena sesungguhnya dari periode ke periode selalu ada perbaikan dan kemajuan. Kalau negara lain saja dengan ukuran yang objektif, secara rasional memberikan apresiasi kepada kita, mengapa kita sendiri melukai diri kita, tidak bersyukur. Bulan Juli saya diundang oleh G8 di Tokyo. Saudara tahu G8? Mengapa diundang? Akan mengundang beberapa negara, yaitu China, India, Afrika Selatan, Indonesia, Australia. Undangan ini sendiri sesungguhnya sudah merupakan kehormatan bagi Indonesia, karena kita masuk radar, karena kita dianggap sebagai emerging economies. Meskipun masih panjang yang harus kita lalui. Meskipun baru sedikit anak tangga pertama dan kedua, tidakkah itu optimisme, tidakkah itu sinar yang terang di masa depan. Jangan kita sia-siakan, jangan kita menganggap kita ini bangsa yang paling handap, paling bawah, paling rendah. Keliru, kalau kita berpikir kerdil, kerdil betul, kalau kita merasa jelek kalah terus, jelek dan kalah betul. Kalau kita optimis, bersatu bersama-sama mengatasi semuanya itu, jadi betul, bangsa yang maju, saya yakin itu. Kerja Keras Mendorong Pers Profesional

| 45

Yang kedua, terima kasih PWI, terima kasih Insan Pers, Saudara akan memberikan dukungan kritis terhadap Pemerintah. Kritik itu obat, kalau kita sakit dikritik obatnya pas, bikin sembuh, asalkan dosisnya pas. Kalau semuanya memuji, kalau semuanya memuji berarti nggak ada obat, nggak akan sembuh. Kalau obatnya salah, dosisnya yang harusnya tiga kali sehari, dua belas kali sehari, collapse, pas. Senang saya. Berikan kritik kepada Pemerintah. Dan jangan hanya kepada pemerintahan saya, pemerintahanpemerintahan yang akan datang pun dukungan perlu diberikan secara kristis. Ini berarti pendidikan kebangsaan yang baik. Siapa pun yang dipilih oleh rakyat, siapa pun, Pemerintah mana pun, tentu Presiden yang dipilih rakyat itu, perlakukan secara sama, dukungan yang kritis dan bertanggung jawab, itu maju. Pemimpin yang terninabobokan barangkali tidak sadar bahwa ternyata keliru jalannya. Jadi setiap saya mendapatkan kritik, cercaan, kadang-kadang makian, saya dengan istri sebagai manusia biasa, saya ambil hikmahnya, ya Allah mudah-mudahan saya tidak pada jalan yang salah, saya diingatkan, saya dibegitukan dan sebagainya. Sambil membangun nilai yang baik di negeri ini, saling ya paling tidak, kalau tidak untuk hormat-menghormati, saling memelihara tali silaturahim. Berkali-kali saya katakan, politik bisa berbeda dan perbedaan itu indah, tetapi tali silaturahim jangan diputus di antara kita, diantara pemimpin, diantara elit bangsa. Itu harus kita pertahankan. Dan apresiasi saya, gerakan wartawan menanam, saya sungguh bergembira. Tolong Bapak, Ibu sukseskan. Tidak usah terlalu banyak teori, kalau dunia kita mau selamat, Indonesia kita mau selamat, lingkungan kita mau baik, mari kita rawat baik-baik, termasuk gerakan menanam yang harus kita sukseskan. Banjir terjadi dimana-mana, di Bangladesh. Amerika terguncang 60 orang diperkirakan tewas. Bolivia, China yang terburuk dalam 50 tahun terakhir badai selama tiga minggu, orang mempercayai karena climate change, karena global warming. Mari mulai sekarang tidak perlu melihat ke belakang, kita pelihara bumi 46 |


kita, tanah air kita, Indonesia kita, contoh yang konkret, gerakan wartawan menanam. Dan yang terakhir sekali, begini, ini pelajaran yang sangat berharga. Ada suatu era di negeri ini, insan pers merasa sangat sakit karena kekuasaan politik dibredel, ditahan, dipenjarakan tanpa proses hukum. Penderitaan itu barangkali tidak terbayarkan. Menjadi catatan sejarah dan Tuhan Maha Besar, bangsa ini sadar itu tidak sepatutnya terus terjadi di negeri kita ini, terjadilah reformasi, transformasi. Sekarang pers memiliki kekuasaan yang besar. Ambil pelajaran, jangan sampai karena kecerobohan dalam pemberitaan, ada orang-orang yang merasa sakit, sakit sekali dan mereka tidak berdaya untuk bagaimana menghilangkan sakitnya. Sebagai contoh, supaya saya bisa menggunakan bahasa terang, kalau ada judul besar-besar Bupati X korupsi Rp 30 miliar, judul besar. Tujuh turunan, anak istri mungkin seminggu menangis, padahal belum tentu. Proses hukum pun belum, baru informasi awal. Proses hukum pun akhirnya nanti pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Ini contoh dan banyak lagi barangkali yang mungkin tidak disadari, menyakitkan sebagian dari kita. Secara moral saya mengajak insan pers, mari kita lakukan satu interaksi yang baik ke depan, mengambil manfaat di waktu yang lalu. Tetapi saya juga memuji apa yang saya ikuti sudah banyak cara Saudara meliput, memberitakan yang konstruktif, yang mendidik, yang membawa manfaat, mari kita pertahankan dan mari kita lanjutkan. Demikianlah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan dan akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Kuasa, saya mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim” Gerakan Gemar Membaca Koran di Seluruh Tanah Air dengan resmi saya nyatakan dimulai. Sekian. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber: www.presidensby.info http://www.presidensby.info/ index.php/pidato/2008/02/09/860.html


| 47

48 |


Survei Membuktikan, Pers Belum Kebablasan 28 April 2008 Narasumber: Satria Naradha Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Kebebasan pers di Indonesia sering kali dipersoalkan. Ada yang menilai pers telah kebablasan dan terkesan tanpa ramburambu. Ada juga yang menilai pers menolak kontrol dari hukum dan mengabaikan budaya masyarakat. Kebebasan pers hanya dianggap menguntungkan komunitas pers. Pers leluasa mengeksploitasi kebebasan tapi lalai menyuarakan kepentingan masyarakat. Ujungnya, ada desakan merevisi UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers, pada awal April 2008, Dewan Pers melakukan survei dengan metode wawancara jarak jauh. Survei mencakup 305 reponden di enam kota yakni Jakarta, Makassar, Medan, Pontianak, Jayapura, dan Surabaya. Apa hasil dan kesimpulan dari survei tersebut? Berikut perbincangan dengan anggota Dewan Pers, Satria Naradha.

Survei Membuktikan, Pers Belum Kebablasan

| 49

“Sebesar 63 persen tidak setuju dengan pernyataan bahwa media Indonesia saat ini sudah kebablasan.” Apa maksud dan tujuan riset tentang persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers ini? Riset ini untuk mencari tahu persepsi masyarakat tentang kebebasan pers, karena ada yang menilai pers selama ini telah kebablasan. Pers setelah adanya UU Pers telah kebablasan. Tapi ternyata, hasil yang ditemukan tidak demikian. Apa saja hasilnya? Sebagian responden menilai pers kita masih berada pada posisi yang sebenarnya. Sebanyak 54 persen responden menilai pers telah bebas memberitakan apa saja tanpa ditekan pihak manapun. Sebesar 63 persen tidak setuju dengan pernyataan bahwa media Indonesia saat ini sudah kebablasan. Dan 26 persen setuju dengan pernyataan media saat ini sudah terlalu bebas. Hasil ini menarik karena ke depan, kita harus lebih menjaga peran pers pada posisi yang diharapkan masyarakat agar dapat menjadi pilar yang mencerahkan. Tetapi, ada hal yang mungkin bisa menjadi keprihatinan kita. Karena, di sisi lain masyarakat kita masih belum paham bagaimana mengatasi sengketa yang ditimbulkan oleh pemberitaan pers. Ternyata, sebagian besar responden, 45 persen, menyatakan menempuh jalan melalui polisi. Sedangkan 35 persen memilih melakukan hak jawab kepada media. Data ini menunjukkan pemahaman masyarakat tentang sengketa pers masih kurang. Yang lainnya adalah soal pembredelan. Sebanyak 42,3 persen responden tidak setuju jika pemerintah membredel pers. Tapi 33,4 persen setuju kalau pemerintah melakukan pembredelan. Sekitar 45 persen menyatakan sengketa pers dibawa ke polisi. Kesimpulan apa yang Anda tarik? Saya kira perlu ada kesepahaman semua pihak bahwa apa yang dilakukan oleh pers adalah menjalankan fungsi sesuai yang diharapkan

50 |


masyarakat. Jangan sampai, ketika pers melakukan kesalahan, langsung dituduh atau dianggap sebagai musuh. Kita meminta agar media ditempatkan pada porsi dan posisi yang sebenarnya. Ketika ada kesalahan, atau pelanggaran etika pers, sebaiknya yang dilakukan adalah melalui komunikasi dengan media. Dan tentunya juga salurannya adalah melalui Dewan Pers. Kalau hal ini dilakukan, saya kira pers kita akan menjadi lebih baik dan dewasa. Tapi saya kira, apa yang terjadi saat ini, misalnya maraknya tuntutan kepada pers, merupakan gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini muncul demonstrasi terhadap media, terutama media lokal. Tetapi, mengapa 66 persen responden tidak setuju dengan cara demonstrasi itu? Saya kira sangat bergantung pada situasi politik di daerah, dan bagaimana media bisa menempatkan diri di daerah tersebut. Media kita harapkan bisa berdiri di tengah. Ketika pers di suatu tempat bisa berinteraksi secara adil baik dengan pemerintah maupun masyarakat, demonstrasi bisa dieliminasi. Namun, masyarakat juga harus terus disadarkan bahwa fungsi pers adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dan publik. Dengan kesadaran itu, keharmonisan bisa terjalin. Keharmonisan inilah yang perlu terus dibina. Ke depan Dewan Pers akan menyosialisasikan segala peraturan berdasarkan hasil dari riset yang kita lakukan itu. Muncul wacana revisi UU Pers. Apa pendapat Anda? UU Pers yang ada sudah cukup bagus dan masih relevan menjaga kebebasan pers, menjaga hubungan harmonis antara pers dan berbagai pihak. Karena itu, hemat saya, UU Pers tidak perlu direvisi. Sikap ini juga telah diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Muhamad Nuh). Ketika direvisi, bisa muncul trauma seperti masa lalu yakni pers dikontrol dan dikendalikan pemerintah. Saat wacana revisi UU Pers muncul, pemerintah saat ini akan dinilai hendak mengembalikan kondisi masa lalu yakni kembali mengontrol pers. Karena itu, dengan data survei ini, revisi itu tidak perlu dilakukan. Tapi persoalannya, wacana revisi itu bisa muncul sebagai hak inisiatif dari DPR.


| 51

Mengapa usulan itu muncul dari DPR? Bisa jadi ada anggota DPR merasa terganggu oleh kemerdekaan pers. Mereka tidak sadar bisa menduduki kursi DPR karena ada kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan kepada mereka dalam Pemilu. Tapi, ketika mereka duduk di kursi kekuasaan, malah hendak mengembalikan iklim represif. Ini kan ironis. Apa yang dilakukan Dewan Pers ke depan? Dari hasil survei ini, saya kira, yang menjadi tugas Dewan Pers ke depan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, misalnya terkait sengketa dengan media. Dewan Pers akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka menggunakan koridor melalui Dewan Pers. Diolah dari: Harian Jurnal Nasional | Jum’at, 2 Mei 2008 (Fransiskus Saverius Herdiman)

52 |


Pendapat Publik Terhadap Kebebasan Pers Penelitian ini menggunakan metode survei (survey research). Survei ini dilakukan di 6 kota di Indonesia —masing-masing Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makasar, dan Jayapura pada MaretApril 2008. Di masing-masing kota, diwawancarai 50 orang responden. Total responden yang diwawancarai sebanyak 305 orang responden. Dengan jumlah sampel sebesar ini, kesalahan sampel (sampling error) dalam survei ini adalah plus minus 5,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon (telepolling). Populasi dari survei adalah semua pemilik telepon di 6 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar, dan Jayapura). Kerangka sampel yang dipakai adalah Petunjuk Buku telepon 2007 dan sampel diambil dengan menggunakan metode sampel acak sistematis (systematic random sampling). Responden dalam survei ini mencerminkan (representasi) suara dari pemilik telepon di 6 kota tersebut —yang bisa disimpulkan sebagai suara kelas menengah di 6 kota. Karena survei ini hanya menyertakan masyarakat pemilik telepon, survei ini tidak lah mencerminkan suara dari semua lapisan masyarakat. Tabel 1.1 menunjukkan karakteristik dari responden survei. Dari tabel ini terlihat, responden dalam survei ini menyertakan responden dengan pendidikan dan akses media yang relatif tinggi. Kondisi kebebasan pers Sejauh mana masyarakat menilai kondisi kebebasan media. Apakah masyarakat juga menilai media saat ini “kebablasan”? Survei yang dilakukan oleh Dewan Pers menunjukkan sebagian besar (63%) responden tidak setuju dengan pernyataan yang menyebut media di Indonesia saat ini sudah ”kebablasan”. Sebanyak 26% setuju dengan pernyataan bahwa media saat ini sudah terlalu bebas.


| 53

Tekanan

Pengaruh/ tekanan pihak Pengaruh/ tekanan pihak pemerintah kelompok/organisasi massa

Survei ini juga menanyakan kepada responden penilaian atas kemandirian media dalam menghadapi tekanan eksternal. Tekanan eksternal di luar media ini bisa berupa tekanan pemilik, organisasi massa, pengusaha dan pemerintah. Mayoritas (68%) menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh atau tekanan pemerintah. Responden sebagian besar (56%) juga menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh pihak pengusaha. Yang menarik, hanya 29% saja responden yanh menilai media saat ini sudah bebas dari tekanan kelompok massa dan pemilik media (lihat Grafik 5.1)

54 |


Manfaat Pers Bagaimana responden menilai manfaat pers selama ini? Mayoritas (56%) menilai kehadiran media saat ini bermanfaat. Hanya 7% saja yang menilai kehadiran media selama ini tidak bermanfaat.


| 55

56 |


Melaksanakan Hak Jawab untuk Menjaga Kemerdekaan Pers 6 September 2008 Narasumber: Wina Armada Sukardi Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Sutami KBR 68H

Pertemuan Dewan Pers dengan perwakilan komunitas pers dan masyarakat pada akhir Oktober 2008, berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Hak Jawab. Pada hari yang sama Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, mengesahkan Pedoman tersebut sebagai Peraturan yang berlaku bagi pers nasional. Penyusunan Pedoman Hak Jawab dimulai sejak April 2008. Sebelas pertemuan digelar untuk menampung masukan, membahas draft, dan akhirnya mengesahkannya. Dengan telah tersusunnya Pedoman ini, masyarakat yang merasa dirugikan akibat berita pers terbantu untuk memahami dan menggunakan Hak Jawab. Sedangkan bagi redaksi pers, Pedoman ini merupakan petunjuk mengenai bagaimana melayani Hak Jawab yang diajukan masyarakat. Mengapa Pedoman Hak Jawab perlu disusun? Apa saja isi dari Pedoman tersebut? Berikut ini perbincangan dalam program Sarapan Pagi KBR 68 dengan narasumber Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Melaksanakan Hak Jawab untuk Menjaga Kemerdekaan Pers

| 57

Ada sebelas kali pertemuan digelar. Sepertinya pembahasan Pedoman Hak Jawab alot? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan mulai dari awal. Salah satu tugas dari Dewan Pers adalah memfasilitasi pembuatan peraturanperaturan di bidang pers. Kenapa harus memfasilitasi? Pada konsep awal perumusan UU Pers disebutkan “Dewan Pers membuat peraturan-peraturan di bidang pers”. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan—khususnya Departemen Penerangan sebagai instansi yang membuat peraturan di bidang pers—cenderung menghasilkan peraturan-peraturan ke arah otoriter, tidak demokratis. Karena itu, pembuat UU Pers khawatir, kalau kewenangan serupa diberikan kepada Dewan Pers, maka akan terulang kesalahan yang sama. Sehingga, rumusan dalam UU Pers menjadi “Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers.” Sesuai dengan fungsi itu, Dewan Pers kemudian mulai memfasilitasi pembuatan peraturan di bidang pers, termasuk mengenai Hak Jawab. Mengapa Dewan Pers memfasilitasi pembuatan pedoman mengenai Hak Jawab? UU No.40/1999 tentang Pers, meskipun tidak dinamakan UU pokok, tetapi berisi pokok-pokok. Banyak hal yang penjabarannya menjadi perdebatan. Salah satu di antaranya masalah Hak Jawab. Misalnya timbul persoalan, bagaimana dan kapan Hak Jawab dilaksanakan. Apa urgensi dari Pedoman ini? Apakah ada kaitannya dengan kasus pers yang muncul belakangan, misalnya kasus Asian Agri dengan majalah Tempo yang berujung di pengadilan? Kita tidak melihat kasus-perkasus. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Hak Jawab menjadi persoalan yang sangat penting. Persoalan antara pers dengan masyarakat sering timbul karena pelaksanaan Hak Jawab. Masing-masing pihak berpegang pada pendapatnya sendiri sehingga timbul berbagai sengketa dan kontroversi. Di lain pihak UU Pers menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan hak masyarakat, bukan milik atau hak eksklusif pers. Karena itu, semua pihak harus menikmati kemerdekaan pers. Salah satu caranya dengan memberi kepada masyarakat Hak Jawab yang proporsional. Dalam hal ini

58 |


“”

Di lain pihak UU Pers menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan hak masyarakat, bukan milik atau hak eksklusif pers. Karena itu, semua pihak harus menikmati kemerdekaan pers. Salah satu caranya dengan memberi kepada masyarakat Hak Jawab yang proporsional. wartawan dituntut untuk membuat berita yang profesional. Dan ketika pers melakukan kekeliruan, masyarakat yang dirugikan mempunyai hak untuk membenarkan. Masyarakat luas juga berhak memperoleh informasi yang benar. Di sini terjadi suasana dialogis antara pers sebagai penegak amanah kemerdekaan pers dengan masyarakat sebagai pemilik kemerdekaan pers. Dan Hak Jawab dapat menjaga kemerdekaan pers agar berjalan dengan benar. Seperti apa contoh kasus sengketa Hak Jawab? Ada banyak kasus yang timbul karena Hak Jawab. Komplainnya, misalnya, kenapa Hak Jawab tidak dimuat sesuai dengan berita yang ada. Contohnya, berita yang menjadi headline atau berita pertama radio atau televisi. Hak Jawab untuk berita tersebut hanya dimuat sedikit, padahal beritanya dianggap sudah menimbulkan kerugian besar. Hal-hal semacam ini kalau dibiarkan terus akan menyebabkan persoalan Hak Jawab menggunung dan dapat menganggu kemerdekaan pers. Apakah tujuan pembuatan Pedoman Hak Jawab untuk memberi kepastian hukum agar hanya sedikit celah kasus pers dibawa ke pengadilan? Itu hanya satu tujuan. Kita mendasari kemerdekaan pers berasaskan demokrasi, supremasi hukum. Di situ juga harus ada keseimbangan antara pers dengan masyarakat. Inilah yang utama. Bila setelah hak diberikan secara seimbang dan proporsional kasusnya tidak ke pengadian, itu


| 59

konsekwensi logis. Tujuan utamanya bukan semata-mata mencegah kasus pers ke pengadilan, tapi lebih memberi rasa keadilan kepada semua pihak, memberi informasi yang beraneka ragam dan berimbang untuk masyarakat luas. Apa saja yang diatur di dalam Pedoman ini? Pedoman Hak Jawab memuat 17 poin ditambah sub-sub poin. Pengaturannya dimulai dari pengertian Hak Jawab. Pengertian Hak Jawab yang sudah ada di UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diperjelas. Misalnya, apa yang dimaksud “kelompok masyarakat”? Siapa yang dapat mewakili “kelompok masyarakat”? Juga diatur, dimana Hak Jawab harus dimuat dan dalam bentuk apa. Setelah melalui 11 kali pertemuan dan perdebatan sengit—kadang-kadang satu bagian membutuhkan perdebatan setengah hari—akhir disepakati, Hak Jawab dimuat pada tempat yang sama dimana kesalahan itu terjadi. Ini prinsip utamanya. Mengenai persoalan pemuatan Hak Jawab sebenarnya ada dua mazhab, yaitu mazhab Prancis dan Amerika. Mazhab Amerika bersifat fleksibel, mengutamakan independensi redaksi. Jadi terserah redaksi mau menempatkan Hak Jawab di mana. Sedang mazhab Prancis lebih rigit. Indonesia, seperti biasanya, menganut jalan tengah. Bukankah jalan tengah itu berarti tidak jelas? Sebenarnya jelas. Pada prinsipnya Hak Jawab harus dimuat pada tempat yang sama dengan berita sebelumnya. Tetapi, jika disepakati lain oleh para pihak maka boleh di tempat lain. Selama ini masyarakat banyak mengeluhkan pers yang hanya mau memuat Hak Jawab dengan ukuran kecil, sehingga mereka memilih ke pengadilan. Apakah Pedoman ini telah dikomunikasikan dengan pers sehingga tidak menimbulkan masalah?

60 |


Pembuatan Pedoman ini dilakukan oleh hampir semua bagian masyarakat yang berhubungan dengan Hak Jawab. Tentu yang pertamatama adalah pers sendiri yang terdiri atas bagian redaksi dan perusahaan. Kita juga melibatkan para penegak hukum, hakim, jaksa, para pembela, Humas, akademisi, dan tokoh masyarakat. Semua pihak terlibat dalam pembuatannya, sehingga timbul banyak aspirasi dan pandangan. Akibatnya muncul perdebatan yang cukup alot, sampai ada 11 kali pertemuan. Perumusan Pedoman ini bisa dibilang lama bisa juga dibilang cepat. Materinya banyak serta substansinya berat. Kalau di-compare dengan masa lalu, 30 tahun Orde Baru gagal membuat Pedoman Hak Jawab ini. Kalau mau otoriter, Dewan Pers cukup menggelar sekali atau dua kali pertemuan. Namun, Dewan Pers memberi kesempatan munculnya perdebatan. Misalnya soal penempatan Hak Jawab, ada yang berpendapat Hak Jawab bisa dimuat di tempat atau acara yang sama dengan berita sebelumnya. Pendapat lain menyatakan “tidak.” Kemudian, dengan alasan untuk kepentingan pers sendiri, disepakati pada prinsipnya Hak Jawab dimuat di tempat yang sama dengan berita sebelumnya. Dengan begitu pers semakin berhati-hati dalam menulis berita terkait fakta-fakta. Memicu pers untuk memperbaiki diri. Hak Jawab bisa dimuat di tempat yang lain asal disepakati oleh para pihak. Exception ini dimungkinkan. Misalnya ada kesalahan pada cover, apakah Hak Jawabnya juga di cover? Kalau kesalahannya berat, bisa saja Hak Jawab juga dimuat di cover. Dapat juga dimuat di dalam dengan format seperti cover atau lainnya. Seperti itukah yang disebut jalan tengah? Ia. Tapi harus ada persetujuan para pihak.

“”

Kalau mau otoriter, Dewan Pers cukup menggelar sekali atau dua kali pertemuan. Namun, Dewan Pers memberi kesempatan munculnya perdebatan. Melaksanakan Hak Jawab untuk Menjaga Kemerdekaan Pers

| 61

Kalau media cetak Hak Jawab dimuat di halaman yang sama, bagaimana dengan pemuatan di media elektronik? Pada prinsipnya sama, yaitu Hak Jawab dimuat pada kesempatan pertama yang memungkinkan dan pada program yang sama. Kalau di televisi bisa dilakukan pada program berita berikutnya yang sesuai. Bisa juga sesuai kesepakatan para pihak. Hak Jawab dapat dimuat dalam format lain seperti running text, wawancara, feature, talkshow, dan lainnya sesuai kesepakatan. Hal penting lainnya, Hak Jawab hanya ditujukan kepada pers yang menyiarkan atau memublikasikan dan dimuat tidak dalam bentuk iklan. Sekarang ini banyak pengacara minta Hak Jawab juga dimuat di media-media lain yang jumlahnya banyak. Pedoman ini meluruskan pandangan itu. Sebelum Dewan Pers mengeluarkan Pedoman ini, sulit menjawab pertanyaan mengenai Hak Jawab karena yang diminta aturan pastinya. Dengan Pedoman ini Dewan Pers bisa lebih jelas memberi rujukan. Pedoman ini diharapkan bisa memecahkan sebagian dari persoalan Hak Jawab. Apakah bisa kesalahan yang ada di program berita kemudian Hak Jawabnya dimuat di program non berita? Prinsipnya bisa. Namun, sebaiknya Hak Jawab dimuat pada program yang sesuai. Misalnya kesalahan menyangkut berita politik dan Hak Jawabnya dimuat di program anak-anak, tentunya tidak sesuai. Tapi, kalau pihak yang mengajukan Hak Jawab setuju tidak akan jadi masalah. Ada masyarakat yang dirugikan oleh pers kemudian mengirim Hak Jawab dalam format Surat Pembaca. Apakah Surat Pembaca tersebut perlu ditampilkan lagi di tempat berita yang salah? Kalau pengguna Hak Jawab merasa di Surat Pembaca sudah cukup, tidak jadi masalah lagi. Dan perlu diingat, Surat Pembaca bukan rubrik buangan. Menurut survei, Surat Pembaca menempati posisi yang relatif tinggi ratingnya. Artinya diminati. Kalau kita ingin mendengar suara masyarakat maka seringkali tidak lagi Tajuk yang dibaca tapi Surat

62 |


Pembaca. Ada kesalahpahaman di masyarakat seolah-olah Surat Pembaca adalah rubrik buangan yang tidak penting. Saya perlu bacakan fungsi dari Hak Jawab yang dimuat dalam Pedoman ini. Pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kedua, menghargai dan menghormati martabat orang lain yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Ketiga, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers. Keempat, untuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Sedangkan tujuan Hak Jawab supaya ada pemberitaan yang adil dan berimbang, tanggung jawab pers kepada masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyelesaikan sengketa akibat pemberitaan pers, serta wujud dari itikad baik pers. Surat Pembaca umumnya tidak ditempatkan di halaman yang mencolok. Apa ini indikasi kalau Surat Pembaca tidak penting karena ditempatkan di tempat yang tidak mudah dilihat? Dalam jurnalistik ada pembagian rubrik dan segmen. Surat Pembaca merupakan bagian dari opini. Dia selalu diletakkan di bagian opini, dekat dengan tajuk dan opini yang lain. Jadi, bukan karena dia tidak terhormat kemudian tidak ditempatkan di depan. Apakah Pedoman ini juga memberi batasan waktu bagi seseorang untuk menggunakan Hak Jawab? Orang yang merasa dirugikan, kalau dia memang memiliki niat untuk memperbaiki, dia akan segera bereaksi dalam batas yang wajar. Katakanlah sesegera mungkin mengirim Hak Jawab. Akhirnya kita bersepakat, kalau reaksi itu lebih dari dua bulan maka itu sudah tidak wajar. Karena itu, Hak Jawab ada kadaluarsanya yaitu dua bulan sejak terbitnya karya jurnalistik tersebut. Lebih dari dua bulan prinsipnya Hak Jawab tidak bisa diajukan. Meski demikian pers juga memiliki moralitas yang tinggi. Apabila redaksi merasa ada hal yang sangat penting dari Hak Jawab itu, batas dua bulan bisa diterobos, dengan syarat redaksi pers bersedia.


| 63

Dengan adanya kadaluarsa dua bulan, bukankah memberi peluang masyarakat untuk langsung membawa kasus pers ke pengadilan? UU Pers itu bersifat prima. Artinya, sepanjang ada mekanisme penyelesaian melalui UU Pers, maka itu harus ditempuh dulu, termasuk dalam mekanisme Hak Jawab. Kode etik kemudian memperjelas hal ini. Masalahnya, pihak yang dirugikan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Hak Jawab dan dia tidak gunakan. Di sini berlaku “orang yang mengetahui adanya kesalahan tidak membantah kesalahan itu dianggap membenarkan adanya kesalahan itu.” Jadi, kalaupun ke pengadilan, pengadilan akan mengatakan, mengapa tidak menggunakan Hak Jawab dulu? Bagaimana Dewan Pers ikut memberi perlindungan agar orang atau perusahaan besar tidak bisa memainkan kasus pers semau mereka di pengadilan? Sistem pengadilan kita terbuka, siapapun yang menggugat harus diterima. Bahwa nanti dikalahkan, itu lain soal. Namun, kita sudah meletakkan dasar-dasar bahwa kalau ada orang membiarkan kesalahan berita berarti ada hal yang tidak benar.

Mengenai permintaan kepada pers untuk merahasiakan penulis Surat Pembaca, apakah pers bisa dipercaya? Kalau redaksi memuat Surat Pembaca dengan tidak menyebut nama dan alamat penulisnya, seluruh tanggung jawab terhadap isi Surat Pembaca itu ada di redaksi. Redaksi tidak boleh membocorkan identitas penulisnya. Kalau membocorkan bisa dihukum, baik secara kode etik (karena melanggar etika untuk merahasiakan sumber informasi), maupun secara yuridis. Orang yang karena profesinya harus merahasiakan sesuatu kemudian membocorkan, bisa dihukum. Dalam Pedoman ini, apakah permintaan maaf dari media wajib dilakukan?

64 |


Tidak, kecuali untuk kesalahan yang bersifat berat, terutama berisi opini yang menghakimi. Sebenarnya, pers kalau salah wajib meminta maaf, apalagi ada permintaan dari pihak lain. Perlu diingatkan kepada masyarakat apabila dirugikan oleh pemberitaan pers silakan gunakan Hak Jawab dan tembuskan Hak Jawab itu ke Dewan Pers. Apabila Hak Jawab itu tetap tidak diproses, adukan ke Dewan Pers. Sumber: Diolah dari Harian Jurnal Nasional | 10 Desember 2008

Dewan Pers Berlakukan Hak Jawab Rapat Pleno Dewan Pers yang digelar Rabu, (29/10/2008) memutuskan untuk memberlakukan Pedoman Hak Jawab sebagai peraturan yang berlaku bagi pers Indonesia. Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., telah menandatangani Pedoman tersebut dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/ 2008 tentang Pedoman Hak Jawab.Keputusan ini diambil menyusul telah disetujuinya Pedoman Hak jawab oleh perwakilan masyarakat dan komunitas pers dalam pertemuan yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Rabu, (29/10/2008).Pedoman Hak Jawab memuat 17 poin. Penyusunannya dimulai sejak April 2008. Sebelas kali pertemuan digelar untuk menampung masukan, membahas draft, dan akhirnya mengesahkannya.Ketua Dewan Pers mengakui sulitnya merumuskan Pedoman Hak Jawab karena persoalannya kompleks. “Persoalan ini sangat rumit. Padahal kita tahu Hak Jawab ini hal penting sebagai ukuran salah satu cara mengekspresikan kebebasan pers,” katanya. (Sumber: Buletin ETIKA Dewan Pers, Oktober 2008).


| 65

66 |


Gunakan Hak, Adukan Media yang Merugikan 13 April 2009 Narasumber: Abdullah Alamudi Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers salah satu fungsi Dewan Pers adalah ”memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.” Tahun 2008 lalu Dewan Pers menerima 424 pengaduan atau rata-rata 35 kasus setiap bulannya. Terkait dengan Pemilu 1999, Dewan Pers telah menerima dua pengaduan yang terkait calon anggota legislatif, yaitu dari Padang dan Batam. Menerima dan mengupayakan penyelesaian pengaduan merupakan aktivitas utama Dewan Pers. Dalam banyak kasus, pers yang diadukan memang terbukti bersalah sehingga harus memuat Hak Jawab disertai permohonan maaf. Kali ini, Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menjadi pembicara untuk membahas secara mendalam kasus-kasus pengaduan.

Gunakan Hak, Adukan Media yang Merugikan

| 67

Tugas Dewan Pers menyelesaikan sengketa pemberitaan. Masih banyak yang mengadukan pers. Terbaru, penulis surat pembaca diadili. Di Makassar, koresponden Metro TV yang mempersoalkan pernyataan Kapolda yang mendukung KUHP juga diadili. Dalam dua tahun terakhir, apa pengaduan yang menonjol dan menarik yang diterima Dewan Pers? Dalam dua tahun terakhir ini, jumlah pengaduan ke Dewan Pers meningkat. Sejak tahun 2000, sejak Dewan Pers didirikan, sudah lebih dari 2000 pengaduan yang masuk. Tahun 2007 lalu ada 424 pengaduan yang masuk. Tahun sebelumnya ada 319. Data tersebut menunjukkan masyarakat semakin tahu hak mereka dan menggunakan UU Pers bila merasa dicederai nama baiknya. Itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Memang sebaiknya masyarakat menggunakan UU Pers jika mereka menghadapi masalah atau perselisihan dengan media massa. Kita harapkan polisi apabila menerima pengaduan dapat melihat apakah pengaduan itu menyangkut pidana—kita tahu polisi tidak bisa menolak pengaduan. Kalau terkait pidana, silakan menggunakan hukum pidana. Kalau soal pemberitaan, hendaknya dilihat dulu apakah menyangkut etika dan UU Pers. Bila perlu mintalah pertimbangan dari Dewan Pers. MA sudah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) kepada semua hakim dan jajarannya, kalau pengadilan menangani perkara pers hendaknya meminta pertimbangan Dewan Pers, untuk melihat apakah ada pelanggaran etika. Bahkan sejauh mungkin, kalau ada pengaduan, kita harapkan polisi mendahulukan UU Pers sebelum UU pidana. Apa jenis pelanggaran terbanyak dari pengaduan yang diterima Dewan Pers? Terbanyak adalah pelanggaran kode etik jurnalistik. Banyak media pers tidak memahami kaidah-kaidah jurnalistik sehingga mereka menulis tanpa verifikasi kebenaran beritanya. Beritanya sepihak. Orang yang bersangkutan tidak diminta pendapatnya, versinya tidak dikemukakan. Ini yang paling banyak.

68 |


Di masa Pilkada, banyak kasus calon kepala daerah menggunakan media untuk merusak atau menghancurkan lawan politiknya. Banyak juga media yang membiarkan dirinya menjadi “kuda tunggangan.” Kita sangat sesalkan, karena mereka tidak melakukan kegiatan jurnalistik sebagaimana seharusnya, membiarkan diri mereka menjadi bagian dari pihak tertentu, diperalat pihak tertentu. Di Jakarta banyak media yang didirikan sebagai alat untuk memeras. Di Jakarta ada lima media menyebut diri KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi Koran Pemberantas Korupsi, Koran Pemantau Korupsi dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh. Dewan Pers sudah melarang media menggunakan nama yang sama atau mirip dengan lembaga negara, karena bisa merisaukan masyarakat. Tidak hanya menggunakan nama KPK, mereka juga memasang nama Antasari Azhar dan Kapolri sebagai pelindung, padahal kedua lembaga itu telah menulis surat bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan pers bersangkutan. Ada pengaduan dari Batam dan Padang terkait Pemilu. Apa saja kasusnya? Di Batam ada koran investigasi yang memuat berita yang melanggar KEJ, karena langsung menghakimi orang. Judulnya “Caleg PPP Bohongi Warga, Terima Puluhan Rupiah Urusan Tak Selesai.” Berita semacam ini jelas menghakimi, melanggar kode etik jurnalistik. Penggunaan kata “membohongi” jelas menghakimi dan bisa dipidana Rp 500 juta. Apa yang dilakukan Dewan Pers? Dewan Pers menilai berita itu menghakimi orang. Kita menyalahkan tabloid itu dan mewajibkan dia minta maaf sesuai Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik. Media itu wajib memuat Hak Jawab. Jika tidak mau, orang yang dirugikan bisa menggunakan jalur hukum menuntut denda Rp. 500 juta. Kasus di Ambon mengenai anggota DPD yang diberitakan bahwa dia tidak dikenal oleh masyarakatnya. Pengadu kebetulan wartawan senior. Kita sudah periksa beritanya dan menemukan pelanggaran, karena si senator sama sekali tidak diwawancarai. Beritanya diambil dari pendapat Gunakan Hak, Adukan Media yang Merugikan

| 69

orang lain. Sifatnya menghakimi dan sepihak. Dewan Pers menyatakan tabloid itu bersalah dan harus minta maaf dua kali. Setelah diselesaikan di Dewan Pers, sempat ada miskomunikasi di antara pengadu dan media yang diadukan. Sebab, Hak Jawab yang dimuat tidak memenuhi apa yang diminta. Media itu mengedit Hak Jawab sehingga esensinya tidak termuat. Kita panggil lagi, kita anjurkan supaya medianya melayani Hak Jawab sebagaimana mestinya atau, kalau tidak mau, akan diadukan ke polisi. Akhirnya, Hak Jawab dari pengadu dimuat lagi. Kalau masyarakat mengadu ke Dewan Pers dan tetap tidak puas, apakah Dewan Pers tidak bisa menghalangi orang tersebut mengadu ke polisi atau pengadilan? Kita tidak bisa menghalangi. Ketika ada perdamaian di Dewan Pers, kedua pihak menandatangani kesepakatan bahwa kasusnya akan selesai di Dewan Pers. Ini bisa menjadi bukti bahwa pengadu tidak bisa membawa kasusnya ke pengadilan. Tetapi dalam beberapa hal ada yang tetap mengadu ke polisi. Telepon Yos (Jakarta): Untuk berita radio dimana bisa mengadukan. Apakah Dewan Pers bisa? Bekti: Dewan Pers sudah ada kesepakatan dengan KPI, hal yang terkait berita menjadi urusan Dewan Pers. Sementara yang nonberita ke KPI. Silahkan mengadukan berita televisi atau radio ke Dewan Pers jika ada yang dirasa tidak berkenan. Abdullah: Pasal 1 ayat (1) UU Pers menyebutkan semua berita tunduk pada UU Pers. Jika menyangkut berita, jatuh ke Dewan Pers. Dalam banyak hal Dewan Pers bekerja sama dengan KPI, karena KPI memiliki wewenang memberi sanksi. Jika menyangkut berita, kita menilai dari segi etik. KPI juga meminta pendapat Dewan Pers apabila menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini Dewan Pers dan KPI bekerja

70 |


sama. Misalnya kasus Tukul Empat Mata dan Pesawat Adam Air, Dewan Pers berbicara dengan KPI. Dewan Pers juga menerima pengaduan berita dari situs internet atau website. Contoh terakhir kasus Djoko Edi vs Detik.com mengenai jual beli nomor caleg. Sejauh mana Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menindak media yang diadukan dan melanggar etika? Dewan Pers memperoleh wewenang untuk menyelesaikan sengketa pers dengan masyarakat sesuai Pasal 15 UU Pers. Dewan Pers berusaha melakukan mediasi. Dengan mediasi tidak ada orang yang merasa dikalahkan atau menang, keduanya merasa menang. Proses yang ingin kita capai melalui mediasi adalah win-win solution, semua merasa terpenuhi haknya. Kalau media melakukan kesalahan, kita ambil tindakan sesuai etika jurnalistik. Bentuknya seperti apa? Sanksi etika harus dijatuhkan oleh pemimpin redaksi jika yang melanggar wartawannya, atau organisasi wartawan seperti AJI, IJTI atau PWI jika yang melanggar anggotanya. Bila kita menemukan kesalahan di pihak pers, kita minta mereka memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak orang. Bila kesalahannya serius, seperti berita menghakimi, kita minta mereka meminta maaf. Jika mereka tidak mau, kita ingatkan mereka bahwa mereka bisa dibawa ke pengadilan dengan denda maksimal Rp 500 juta. Itu yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers.

“”

Dewan Pers memperoleh wewenang untuk menyelesaikan sengketa pers dengan masyarakat sesuai Pasal 15 UU Pers. Dewan Pers berusaha melakukan mediasi. Dengan mediasi tidak ada orang yang merasa dikalahkan atau menang, keduanya merasa menang. Gunakan Hak, Adukan Media yang Merugikan

| 71

Dewan Pers memang hanya mempunyai wewenang sampai kepada “polisi etika.” Dewan Pers tidak memiliki kewenangan menghukum. Dimana pun di dunia ini, Dewan Pers hanya bertindak sebagai “polisi etika.” Tetapi jangan lupa, Dewan Pers bukan “dewannya pers” yang terus membela pers. Dewan Pers adalah “dewannya publik” yang harus menjamin hakhak privat publik tidak diinjak-injak oleh pers dengan berlindung di balik konsep kemerdekaan pers. Pada saat yang sama Dewan Pers harus melindungi kemerdekaan pers dari setiap upaya mencampuri kemerdekaan dan kebebasan redaksi. Apakah Dewan Pers tidak bisa menindak langsung media yang dinilai melanggar etika atau hukum? Tidak bisa. UU Pers tidak memberi wewenang kepada Dewan Pers untuk menindak. Di negara demokrasi di dunia ini, Dewan Pers tidak mempunyai hak untuk menindak. Sebab, Dewan Pers di beberapa negara didirikan oleh masyarakat pers sendiri. Kalau masyarakat merasa ada media yang merugikan mereka dan tidak layak dikonsumsi, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Pertama, masyarakat menggunakan Hak Jawab. Kita selalu mendesak supaya masyarakat menggunakan Hak Jawab. Kenapa masyarakat kita dorong menggunakan Hak Jawab? Supaya ketika Hak Jawab itu dilayani, ada dokumen yang menyatakan bahwa orang itu sudah membantah fakta-fakta jurnalistik yang dikemukakan media. Membantah fakta dengan fakta. Kalau tidak membantah, tidak ada dokumen yang menyatakan dia telah membantah. Sehingga—misalnya nanti cucucucunya masuk ke perpustakaan dan melihat berita nenek atau kakeknya dicerca oleh media—dia bisa memberikan bukti pernah membantah. Kalau tidak membantah, semua fakta yang dikemukakan pers itu benar adanya. Karena itu, gunakan Hak Jawab. Apakah ada peningkatan laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan media?

72 |


Jelas meningkat tajam. Dalam beberapa hal, kepolisian dan pengadilan juga meminta Dewan Pers menjadi saksi. Peningkatan pengaduan yang terjadi, tahun 2007 ada 319 pengaduan. Tahun 2008 ada 424. Januari sampai Maret 2009 sudah ada 142. Ini membuktikan, pertama, masyarakat semakin sadar menggunakan hak-hak mereka dan menggunakan UU Pers untuk membersihkan nama mereka apabila merasa dicemarkan. Kedua, mungkin karena makin banyak pers abal-abal yang tidak memiliki tempat dalam jurnalisme. Mereka menjadikan dirinya sebagai “kuda tunggangan” caleg atau cagub. Bekti Nugroho: Melihat data pengaduan ini tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandang dari sisi jumlah pengaduan, terlihat masyarakat mulai sadar dengan hak-haknya. Artinya, sosialisasi Dewan Pers berhasil. Tetapi, dilihat dari sisi lain, menunjukkan media belum profesional. Di negara yang sudah demokratis hanya sedikit pengaduan terhadap pers. Abdullah: Di Inggris, pengaduan ke Dewan Pers di sana tidak sebanyak di Indonesia. Bahkan Dewan Pers-nya tidak dibentuk oleh UU, tapi oleh masyarakat. Mereka taat terhadap apa yang diputuskan oleh Dewan Pers. Di Indonesia, Dewan Pers dibentuk oleh UU. Anggota Dewan Pers dikukuhkan kedudukannya oleh Presiden sebagai Kepala Negara. SMS Galai: Apa sebenarnya fungsi Dewan Pers dan kapan lahirnya? Udi (Jakarta): Saya melihat pers sekarang tidak beretika sehingga bahasanya tidak santun, kurang mendidik, pemberitaannya adu domba terutama dalam Pemilu. Apakah wartawan tidak disekolahkan? Apa ada unsur uang dalam pemberitaan? Dewan Pers harusnya peka. Fungsi Dewan Pers, disebutkan di dalam UU Pers, ada tujuh. Satu di antaranya adalah bersifat independen, menjamin bahwa hak-hak publik dan kemerdekaan pers dilindungi. Dewan Pers menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pers serta mengembangkan pers Indonesia. Fungsi utama melindungi kemerdekaan pers.


| 73

Pasal 7 UU Pers juga menyebutkan bahwa wartawan mempunyai dan harus taat Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain, kode etik sudah diangkat dari urusan antara anggota dan organisasi pers menjadi hukum positif. Kalau ada wartawan melanggar kode etik, dia sebenarnya sudah melanggar Pasal 7 ayat (2). Artinya, dia melanggar UU Pers atau hukum. Banyak wartawan tidak tahu hal ini. Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2006 menunjukkan 85 persen wartawan Indonesia tidak pernah membaca kode etik. Padahal kode etik hanya berisi 11 pasal. Kalau tidak pernah membaca, bagaimana bisa memahaminya. Dewan Pers sudah keliling Indonesia untuk mendorong wartawan mempelajari UU Pers, terutama kode etik. Apa yang membedakan Dewan Pers di masa Orde Baru dan sekarang ini? Dewan Pers di masa Orde Baru hanya perpanjangan tangan pemerintah dan anggotanya banyak. Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Sedangkan Dewan Pers sekarang anggotanya dipilih oleh masyarakat pers sendiri. Jumlahnya hanya sembilan orang. Walaupun dikukuhkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara—bukan Presiden sebagai Kepala Eksekutif—Anggota Dewan Pers tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada masyarakat. Karena itu, Dewan Pers selalu katakan kepada masyarakat, gunakan hak anda sebagai warga negara, adukan media yang merugikan. Media abal-abal tidak memiliki hak untuk terbit dan jangan dibeli. Gunakan hak anda sebagai warga negara untuk mengkritik hal yang menurut anda tidak pada tempatnya. Banjiri halaman surat pembaca di media, atau

“Dewan Pers selalu katakan kepada masyarakat, gunakan hak anda sebagai warga negara, adukan media yang merugikan. Media abal-abal tidak memiliki hak untuk terbit dan jangan dibeli. Gunakan hak anda sebagai warga negara untuk mengkritik hal yang menurut anda tidak pada tempatnya.” 74 |


ruang pendengar di radio dan televisi. Ruang itu disediakan untuk masyarakat menggunakan hal politik melakukan komunikasi politik. Ada tiga unsur anggota Dewan Pers, yaitu tiga dari unsur wartawan, tiga unsur dari industri pers, dan tiga unsur dari tokoh masyarakat. Selama ini kita usahakan ketua Dewan Pers adalah tokoh masyarakat. SMS Yusron (Jakarta): Apakah maraknya pelanggaran media dalam penyajian berita merupakan akibat dari longgarnya persyaratan untuk membentuk sebuah media? Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Memang terjadi kemudahan mendirikan media, tetapi tidak berarti kemudahan itu bisa disalahgunakan—meskipun kenyataannya terjadi penyalahgunaan dengan munculnya media-media yang melakukan pemerasan. Karena itu, masyarakat harus gunakan haknya untuk mengadu ke Dewan Pers. Kita ingin wartawan lahir dari lembaga pendidikan jurnalistik. Repotnya, di Indonesia ini tidak ada school of journalism. Yang ada sekolah untuk tentara, polisi, pegawai negeri. Sekolah untuk menjadi wartawan tidak ada. Singapura yang penduduknya lima juta, memiliki sekolah untuk wartawan dan termasuk terbaik. Kalau kita ingin melihat bangsa ini cerdas, perbaiki jurnalistiknya, perbaiki masyarakat persnya supaya mereka menggunakan kebebasan pers untuk membantu pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersih. Selama ini apa upaya yang dilakukan Dewan Pers untuk memperbaiki masyarakat pers? Kita melakukan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, workshop dan lain sebagainya di sejumlah daerah. Dewan Pers bekerja sama dengan SPS, LPDS, IPML, AJI, PWI, IJTI. Hak untuk mengontrol pers itu ada di masyarakat, bukan polisi, bukan kodim.


| 75

Bekti: Intinya, Dewan Pers menjaga kemerdekaan pers. Ada konsekwensi karena pers menjadi sangat bebas. Untuk mendirikan perusahaan pers (cetak) tidak memerlukan izin (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP). Siapapun boleh mendirikan pers asal berbadan hukum. Karena itu, Dewan Pers membuat beberapa peraturan yang intinya pers bebas, tetapi harus bertanggung jawab dan beretika.

Alat Ukur Wartawan bukan Kartu Pers Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, mengungkapkan alat ukur wartawan adalah dari karya jurnalistik, bukan kartu persnya. Sebab saat ini ada empat golongan wartawan, yaitu wartawan profesional yang menolak amplop; wartawan yang menerima amplop; wartawan yang memperalat pers bertujuan memperoleh uang; dan wartawan gadungan yang mengejar amplop. Leo mengungkapkan hal itu dalam diskusi “Menegakkan Profesionalisme Pers: Memberantas Penyalahgunaan Profesi Wartawan” yang digelar Dewan Pers di Bekasi, Jawa Barat, 29 Oktober lalu. Dalam diskusi ini hadir juga pembicara Irjen Polisi Sisno Adiwinoto, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan Kamsul Hasan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya. Diskusi dipandu Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, dan diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi dan organisasi. Gadungan Dewan Pers banyak menerima pengaduan menyangkut praktik “wartawan gadungan” yang menyalahgunakan kebebasan pers untuk memeras. Praktik semacam ini menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya. Sebab Dewan Pers hanya ditugaskan oleh UU No.40/ 1999 tentang Pers untuk penegakkan kode etik, sementara pemerasan merupakan tindakan kriminal. Wartawan profesional harus melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

76 |


dan menyampaikan informasi atau yang biasa disingkat 6 M. Syarat lainnya, karya jurnalistik wartawan dimuat di media yang teratur terbit atau siaran. ”Kalau wartawan tidak melakukan kegiatan 6 M ini, dan liputannya tidak dimuat di media yang teratur terbit, maka artinya ia wartawan jadi-jadian,” tegas Leo. Untuk mengatasi wartawan gadungan, Leo menganjurkan, masyarakat berhenti menyediakan amplop bagi wartawan. ”Cara yang paling efektif untuk menghentikan budaya wartawan amplop ialah pejabat, politisi, dan pengusaha berhenti memberi amplop,” katanya. Sementara Irjen Polisi Sisno Adiwinoto mengungkapkan banyak masyarakat melaporkan pers ke polisi. Sesuai ketentuan, polisi tidak bisa menolak pengaduan tersebut. Padahal kalangan pers ingin jika ada pengaduan mengenai pers ditempuh dulu melalui Dewan Pers. Karena itu, saat ini diperlukan kerja sama agar Dewan Pers menjadi pilihan pertama bagi masyarakat untuk mengadu. Jika terjadi pelanggaran kode etik dalam kategori ”berat”, serta penyalahgunaan profesi wartawan yang membawa konsekwensi hukum berat juga, polisi sebagai penyidik mau tidak mau harus turun tangan. ”Apakah UU tentang Pers atau KUHP yang dipergunakan, tergantung materi kasusnya,” ungkap Sisno dalam makalahnya. Upaya peningkatan profesionalisme dan pemberantasan penyalahgunaan profesi wartawan, lanjutnya, pertama kali harus dilakukan oleh perusahaan pers. Pada tingkat berikutnya baru tanggung jawab organisasi pers, termasuk juga Dewan Pers. Wartawan gadungan ketika melakukan konfirmasi biasanya menggunakan nada ancaman. Mereka terkadang tidak melakukan wawancara layaknya wartawan biasa, tetapi dengan gaya memeriksa seperti seorang penyidik. Kamsul Hasan mengungkapkan, dari pengaduan yang diterima melalui SMS Center PWI Jaya, kasus pemerasan oleh ”wartawan” paling banyak dialami sekolah. ”Akibatnya banyak guru tidak efektif bekerja,” ungkapnya. *Sumber: www.dewanpers.or.id / Kamis, 08 November 2007http:// www.dewanpers.or.id/detil.php?id=321


| 77

78 |


Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi 21 Januari 2008 Narasumber: Atmakusumah Astraatmadja Pengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo - LPDS Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyatakan “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Salah satu cara profesional yang dimaksud yaitu “menghormati hak privasi.” Hak privasi atau hak pribadi umumnya dipahami menyangkut soal rumah tangga, kematian, sakit, atau kelahiran. Di beberapa negara lain, soal agama bisa dimasukkan ke dalam hak privasi. Bahkan, dari sejumlah kasus, persoalan internal perusahaan swasta juga bisa digolongkan privasi. Keharusan pers menghormati hak privasi bukan berarti pers sama sekali dilarang memberitakan kehidupan pribadi. Sepanjang kasus privasi tersebut dinilai menyangkut kepentingan publik, pers dibenarkan mengungkapnya. Saat ini sering muncul kritik terhadap pers karena dianggap terlampau berlebihan dalam memberitakan hak privasi. Talkshow ini mendiskusikan persoalan pemberitaan pers tentang hak privasi dengan kejadian sakitnya mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu bahan kajian. Atmakusumah yang menjadi narasumber adalah mantan Ketua Dewan Pers dan saat ini mengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo. Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 79

Bekti Nugroho: Sekarang sedang terjadi peristiwa besar di Indonesia yaitu mantan Presiden Soeharto sedang dirawat karena sakit. Sejauhmana liputan media mengenai peristiwa tersebut? Apakah liputannya berlebihan atau masih wajar? Belakangan juga muncul banyak berita mengenai privasi, misalnya tentang operasi ketertiban yang dilakukan oleh polisi yang sampai masuk ke kamar hotel. Selama ini liputan pers mengenai privasi banyak dikritik telah kebablasan. Apakah memang sudah tidak wajar lagi liputan pers tentang privasi? Atmakusumah: Ada yang wajar dan ada yang tidak wajar. Saya melihat wartawan kadang-kadang lupa ada privasi yang harus dihormati atau dihargai. Privasi itu terutama menyangkut kelahiran, kematian, perkawinan, termasuk juga perceraian dan sakit. Orang sakit bisa tidak diberitakan bila keluarganya dan dokter tidak menghendaki sakitnya diberitakan. Saya sudah lama mengumpulkan contoh-contoh hak privasi yang sering dilanggar oleh media pers kita. Tetapi, yang paling mencolok dan menimbulkan saya terkejut adalah ketika ada pemberitaan tentang hubungan intim antarmahasiswa IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan antara beberapa dosen IPDN dan mahasiswanya. Jumlah hubungan intim itu, kalau dari pemberitaan, sedikit sekali. Saya terkejut karena agaknya pers terbawa arus banyaknya pemberitaan tentang kekerasan di IPDN. Padahal keduanya lain dan harus dibedakan. Kekerasan sesama mahasiswa bisa dianggap kejahatan. Tapi, ketika ada desas desus terjadinya hubungan intim antara mahasiswa dan mahasiswa atau antara mahasiswa dan dosen, itu bukan kekerasan tapi privasi. Kenapa bisa demikian? Karena hubungan intim itu privasi. Kalau pun hubungan intim itu melanggar hukum, lain bagi jurnalisme, karena tidak semua pelanggaran hukum boleh diberitakan secara terbuka.

80 |


Artinya, meskipun mereka mahasiswa IPDN yang ke depannya diharapkan menjadi pemimpin, hubungan intim itu tetap urusan privasi? Tetap privasi atau kehidupan pribadi. Bahkan ada berita dua mahasiswi yang berhubungan intim kemudian hamil dan melakukan aborsi. Katakanlah aborsi di Indonesia melanggar hukum, sama dengan di Jepang, tapi kalau hubungan intim itu dilakukan suka sama suka, itu adalah pribadi. Bisa diberitakan tapi tidak diungkapkan nama atau identitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sakit, perkawinan, atau kematian dianggap privasi. Bagaimana kalau itu menyangkut tokoh publik yang tersangkut kasus korupsi? Kalau seseorang tiba-tiba melakukan pesta yang mewah atau berlibur dengan mewah, harus dilihat apakah itu dengan uang saku sendiri ataukah menggunakan uang kantor atau uang negara. Kalau menggunakan uang sendiri, itu hak pribadi. Kalau menggunakan uang negara, itu korupsi. Baru-baru ini diributkan adanya hubungan intim antara Menteri Kesehatan Malaysia dan seorang temannya. Hanya Menteri Kesehatan yang ditampilkan atau diberitakan karena dia tokoh publik yang perlu menjadi teladan. Lalu dia mengundurkan diri. Tapi, teman perempuannya tidak disebut oleh media pers Malaysia. Akan lain kalau teman perempuan Menteri Kesehatan itu yang membuat film berisi hubungan intim mereka, yang kemudian tersebar di internet, dan lalu memeras Menteri. Itu privasi yang diikuti pemerasan. Bukan hanya menterinya yang melindungi wanita pasangan yang digaulinya dengan sama sekali tidak menyebut siapakah gerangan dia—hanya mengatakan “dia teman saya”—tapi media pers juga membatasi diri. Dalam persoalan Menteri Kesehatan Malaysia, ada yang mengatakan media Indonesia lebih terbuka dibandingkan media Malaysia?

Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 81

Media kita jauh lebih terbuka. Saya setuju banyak masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, bisa diberitakan di Indonesia. Di Malaysia tidak bisa. Karena di Indonesia kebebasan pers lebih dijamin. Telepon Sri (Bogor): Di tayangan infotainmen banyak artis diberitakan cerai. Sejauhmana privasi mereka dilanggar oleh pemberitaan-pemberitaan itu, padahal sebagian dari mereka sebenarnya tidak mau diberitakan? Memang ada pelanggaran jika privasi mereka diberitakan dengan berlebihan. Hanya saja, kehidupan artis agak lain, unik, dan istimewa. Di kalangan artis banyak sekali yang tidak berkeberatan malah boleh dikatakan mendorong media pers untuk memberitakan privasi mereka. Antara artis dan media pers saling memanfaatkan. Jadi tidak bisa disamakan dengan privasi dari publik pada umumnya. Ada pemahaman atau anggapan di masyarakat dan pers bahwa artis boleh diubek-ubek privasi? Apakah betul artis tidak punya hak privasi? Mereka punya hak privasi. Sebetulnya kalau terlalu jauh pelanggaran yang dilakukan media pers, artis bisa menuntut. Di Amerika tidak jarang artis menuntut pers karena diberitakan berkelebihan. Terserah pengadilan apakah tuntutannya dikabulkan atau tidak. Artis Parto pernah menembakkan pistol ke atas karena dikejarkejar wartawan infotainmen. Apakah itu masuk wilayah privasi? Saya rasa ada privasi dalam kasus itu karena mitra atau teman Parto agak terganggu. Hanya disayangkan Parto emosi dan menembakkan pistolnya. Dari pihak Parto ada sikap yang berlebihan juga. Sering terjadi tersangka koruptor yang akan diperiksa kemudian sakit. Sejauhmana publik dapat mengetahui kebenaran mengenai sakitnya? Apakah ini masuk hak privasi?

82 |


Sakit memang masuk kehidupan pribadi. Pers pada umumnya hanya dapat mengetahui sakitnya dari keluarga atau dokter. Rumah sakit sangat dilindungi oleh kode etik jurnalistik. Boleh dikata hanya tempat parkir rumah sakit yang boleh diliput oleh pers. Hanya tempat parkir yang boleh disebut wilayah publik. Bahkan halaman rumput tempat pasien dijemur dalam kaitan dengan perawatannya, itu adalah wilayah privat. Tapi, kalau sudah menyangkut tokoh agak lain. Privasi atau kehidupan pribadi seorang tokoh memang agak longgar dibandingkan masyarakat biasa. Pers masih dimungkinkan memberitakan masalah-masalah kehidupan pribadi tokoh itu. SMS Eko (Jakarta): Bagaimana dengan perselingkuhan? Di Amerika Serikat ketika Presiden Bill Clinton selingkuh, beritanya luar biasa. Indarwarman (Jakarta): Hubungan intim adalah privasi tetapi dalam kejadian di IPDN memakai fasilitas publik. Jadi, seharusnya bisa diberitakan. Fasilitas publik yang dimaksud mungkin karena peristiwa terjadi di dalam lembaga. Hubungan intim di mana saja bisa terjadi. Hubungan mesra atau pacaran bisa di taman sebagai wilayah publik. Bukan hanya wilayah publiknya yang harus dipertimbangkan oleh pers, tetapi perbuatan orang. Karena itu, di Eropa terutama Amerika Serikat sedang terjadi polemik karena banyaknya kamera yang dipasang di jalan-jalan. Menjadi polemik karena kamera yang ditempatkan di pinggir rumah bisa menyebabkan kehidupan tetangganya tersorot. Kamera yang dipasang di taman, yang tujuannya untuk keamanan, diprotes karena orang yang sedang berkencan di taman bisa tertanggu.

“”

“Rumah sakit sangat dilindungi oleh kode etik jurnalistik. Boleh dikata hanya tempat parkir rumah sakit yang boleh diliput oleh pers. Hanya tempat parkir yang boleh disebut wilayah publik.” Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 83

Privasi bukan hanya dapat dilakukan di wilayah privat, tapi bisa juga dilakukan di wilayah publik. Privasi jangan hanya dipertimbangkan terjadi di wilayah privat, di wilayah publik pun bisa. Kalau ada ayah dan ibu sedang bersenda gurai dengan anak-anaknya, itukan privasi. Kasus Bill Clinton—kembali lagi—ia tokoh publik yang diharapkan menjadi teladan. Karena itu, memang ia harus hati-hati. Tokoh terkenal, termasuk artis yang mudah diberitakan, yang selalu diamati media pers dan publik, mereka harus berhati-hati dalam kehidupan pribadinya. Semakin terkenal seseorang, apalagi kalau mendapat gaji dari pajak rakyat, semakin sedikit hak privasinya. Kabarnya Perancis punya aturan berbeda soal privasi? Dulu di Perancis bahkan seorang pemimpin pun kehidupan privasinya lebih dilindungi dibanding di negara lain di Eropa dan Amerika. Contohnya, seorang presiden Perancis pernah punya anak dari istri peliharaan. Ketika diberitakan soal anaknya ini, marah sekali publik di Perancis, karena itu dianggap kehidupan pribadi. Sekarang sudah lain, sudah berubah. Sekarang pun kehidupan pribadi para pemimpin di Perancis sudah mulai bisa diberitakan oleh media pers. Banyak kasus, pejabat di Indonesia melakukan pembohongan publik dengan cara ngumpet di rumah sakit. Pernah terjadi, wartawan mencuri rekaman medis pejabat. Ternyata si pejabat tidak sakit. Apakah tindakan wartawan ini bisa dibenarkan karena bertujuan mengetahui kejujuran pejabat publik? Saya kira itu bagian dari liputan investigasi. Itu patut dipuji karena bisa membongkar kebohongan yang tidak hanya dilakukan oleh pasien tetapi juga oleh dokter di rumah sakit. Dalam investigasi, wartawan boleh mengabaikan sejumlah etika, tapi wartawan harus yakin benar bahwa kecurigaannya berdasar. Tentu saja kalau wartawan merasa curiga terhadap keadaan di rumah sakit atau pasien yang diduga berbohong, dan bisa membuktikan dengan kuat, itu baik sekali. Media pers boleh mengabaikan beberapa kode etik jurnalistik asal dasarnya kuat.

84 |


Ketika wartawan terpaksa harus melanggar kode etik, dugaannya harus kuat. Kalau umpamanya dugaannya salah, itu berakibat berat. Kalau wartawan ketahuan melanggar kode etik dan dugaannya salah, itu pelanggaran berat. Kalau sewaktu wartawan mencuri dokumen ketahuan, konsekwensi hukum harus ditanggung. Wartawan itu tidak boleh melakukan wawancara dengan kasar, tidak boleh menguntit, memaksa, mencuri, atau memotret dari jauh tanpa diketahui subyek berita. Namun, dalam liputan investigasi yang dugaannya kuat bahwa, misalnya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kebohongan terhadap publik, kode etik bisa diabaikan. Hanya, ketika wartawan mengabaikan kode etik jurnalistik dan tertangkap basah, sanksi atas pelanggaran hukum harus tetap ditanggungnya. Telepon Samuel (Cipinang): Pertimbangan untuk menentukan berita itu terkait privasi atau tidak, apakah ada di tangan wartawan sendiri? Bukankah kalau ada di tangan wartawan sendiri berarti dia punya kewenangan besar sekali untuk menentukan privasi atau tidak? Wanabud (Jakarta): Tadi dikatakan privasi juga bisa dilakukan di ruang publik, bukan hanya di ruang pribadi. Dalam konteks keindonesiaan, ruang publik itu juga punya norma-norma yang diterima masyarakat umum. Bagaimana jika hal privat dilakukan di ruang publik sehingga norma publik terganggu? Soalnya kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain?

“”

Dalam liputan investigasi yang dugaannya kuat bahwa, misalnya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kebohongan terhadap publik, kode etik bisa diabaikan. Hanya, ketika wartawan mengabaikan kode etik jurnalistik dan tertangkap basah, sanksi atas pelanggaran hukum harus tetap ditanggungnya. Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 85

Ibram (Jakarta): Ada gangguan ketertiban umum. Kita ini berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau ada orang di tempat umum berbuat mesum, seperti ciuman, berpelukan, itu tidak sesuai. Di tempat umum ada anak kecil. Hak privasi adalah kehidupan sehari-hari warga yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan publik. Kalau di rumah sakit, yang disebut wilayah privat mulai dari resepsionis sampai ke ruang orang sakit dan ruang dokter. Kalau hotel, biasanya hanya kamar. Kalau rumah, mulai dari pintu depan sampai dapur. Itu wilayah privat yang hanya bisa dimasuki pers seizin yang punya rumah dan wartawan tidak boleh memotret dari jarak jauh. Kalau ada orang melakukan perbuatan privat di ruang publik, bisa kita tegur. Maksud saya, pers belum tentu boleh memberitakan identitas pelakunya. Kalau memberitakan kasusnya boleh. Misalnya, di taman ada sepasang remaja yang saling berpelukan, pers tidak boleh menyebutkan identitasnya. Sama juga dengan kasus di IPDN: pers boleh memberitakan tapi tidak boleh menyebut identitasnya, kecuali sedang terjadi pelanggaran hukum. Publik tentu saja bisa menegur jika ada orang melakukan hubungan intim di ruang publik. Telepon Bisma (Semarang): Bagaimana dengan penggrebekan hotel yang wartawannya langsung menyorot dengan kamera karena membutuhkan gambar langsung. Ada gambar orang yang sedang digrebek, sedang ganti pakaian. Meskipun ada yang diedit, tapi mengeditnya berbeda, ada yang disamarkan gambarnya ada yang diloloskan begitu saja. Bagaimana standar tentang hal ini? Bagaimana etika mengambil gambar ibu yang sedang berduka karena putranya meninggal? Ada wartawan yang bertanya “bagaimana perasaan ibu dengan meninggalnya putra ibu?” Apakah pertanyaan semacam itu tidak konyol?

86 |


Di dalam kode etik ada panduan seperti apa privasi itu. UU tentang privasi belum ada di Indonesia. Di beberapa negara, seperti Australia dan Jepang, sudah ada. Karena itu, di Jepang aborsi itu melanggar hukum. Tapi, ada UU Privasi (Privacy Act) yang melindungi orang yang melakukan aborsi karena pengobatan atau kesehatan. Di Jepang pemberitaan mengenai aborsi langka sekali karena ada UU Privasi. Walaupun terjadi pelanggaran hukum, pers belum tentu boleh memberitakan secara terbuka. Peristiwa itu sendiri bisa diberitakan, tapi belum tentu identitas orang yang terlibat boleh diungkapkan. Sama dengan orang yang dirazia atau ditangkap di hotel. Memang kameramen kita kurang hatihati, karena memperlihatkan orang yang dirazia. Menurut penegak hukum, orang-orang yang dirazia itu melanggar hukum, ada UU yang dilanggar. Tetapi jurnalis lain: sepanjang tidak terjadi pemaksaan atau kekerasan, hubungan intim seperti itu tetap merupakan privasi. Sehingga bisa diberitakan tapi hendaknya pers tidak menunjukkan identitas atau wajahnya. Sepuluh tahun lalu, Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, pernah memprotes tayangan televisi yang memperlihatkan anak-anak remaja yang dirazia oleh polisi karena razia peredaran narkotika. Sayangnya ketika ditayangkan di televisi tidak ada keterangan apakah mereka terlibat narkotika atau tidak, padahal mereka remaja yang sedang kencan. Juga dilakukan protes oleh Luhut Pangaribuan, Direktur LBH Jakarta waktu itu. Jadi, pers harus hati-hati ketika mengikuti kegiatan polisi melakukan razia. Jika yang tertangkap penjabat publik, apakah boleh diberitakan?

“”

Walaupun terjadi pelanggaran hukum, pers belum tentu boleh memberitakan secara terbuka. Peristiwa itu sendiri bisa diberitakan, tapi belum tentu identitas orang yang terlibat boleh diungkapkan. Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 87

Pejabat publik lain lagi. Umpamanya dia terlibat dalam penggunaan narkotika, itu pelanggaran hukum. Tapi, kalau dia sedang berkencan dengan bukan istrinya, seperti kasus Menteri Kesehatan Malaysia, kasusnya bisa diberitakan atau diungkapkan tapi mitra kencannya tidak pernah diungkapkan oleh media pers. Kalau menyangkut pembesar, apalagi yang mendapat gaji dari rakyat, memang hak privasinya tidak sebanyak warga biasa. Telepon Adiansyah (Jakarta): Mengenai pemberitaan privasi di media massa, saya melihat ada kaitannya dengan kasus yang dialami pejabat. Ada semacam upaya dari kekuatan politik yang memiliki media massa. Jadi, media massa yang berafiliasi dengan kekuatan politik digunakan untuk menyerang lawan politiknya dengan mengondisikan wilayah privat seseorang.

Kalau media pers melakukan hal itu dengan sadar, saya kira itu bukan media pers. Pasti dia media humas atau pamflet dari kekuatan politik. Saya juga ingin mengetahui, apakah fakta buruk yang digambarkan media pers itu benar. Umpamanya fakta buruk itu memang betul, tetap media itu salah kalau tujuannya untuk menjatuhkan pihak lawan. Kalau fakta itu salah, lebih buruk lagi. Bagaimana kalau fakta buruk itu benar, misalnya tindakan korupsi, tapi media yang memberitakan partisan dari kelompok tertentu? Bisa saja. Tapi saya kira media yang semata-mata untuk menjatuhkan pihak lawan itu bukan media pers. Kecuali media itu memang sering melakukan pembongkaran skandal politik. Sekarang ini era bebas yang memungkinkan setiap orang membuat media. Apalagi sekarang musim Pilkada. Ada media yang dibeli salah satu kandidat.

88 |


Bisa kita observasi dari awal, apakah dari hari ke hari dia terus menerus mengungkapkan hal-hal yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang tanpa berusaha untuk meminta klarifikasi dari pihak yang diserang. Media yang menyerang seseorang atau sekelompok masyarakat, kalau dia ingin diakui sebagai media pers, tetap harus meminta klarifikasi dari pihak yang dirugikan. Kalau sepihak terus, pertama-tama bisa dituntut ke pengadilan. Paling sedikit media itu harus diingatkan, mengapa bias dan memberitakan satu sisi saja. SMS Seto (Jakarta): Sejauhmana pers berhak memberi sebutan “manusia akar” pada seseorang penderita penyakit kulit di Bandung. Apakah itu tidak melanggar kode etik jurnalistik? Kasus Dede (manusia akar) di Bandung, saya kira itu bukan julukan atau penamaan yang buruk. Saya kira pantas saja. Biasanya ditulis dalam tanda kutip. Dan “akar pohon” bukan satu frase yang buruk. Saya tidak melihat julukan itu negatif. SMS Eni: Bagaimana kasus SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) yang disebut-sebut pernah menikah sebelum menjadi Taruna? Apakah itu hak privasi?

Ini susah, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang pemimpin. Masalah pribadi mungkin saja diungkap kalau benar. Saya tidak tahu, karena ini masih dalam proses pengadilan. Privasi itu menyangkut sakit, perkawinan, kematian, perceraian. Lazimnya terkait orang-orang biasa. Kalau sudah menyangkut orang terkenal, sangat kaya, sangat berpengaruh, termasuk artis, masih mungkin wilayah privasi mereka diungkapkan.


| 89

Adakah mekanisme mereka bisa menuntut pers ketika merasa keberatan? Bisa saja tapi tidak lazim. Sangat sedikit orang-orang terkemuka melakukan tuntutan hukum ketika soal privasinya diungkapkan. Sudah menjadi konvensi di kalangan pers bahwa masalah privasi orang terkemuka, apalagi yang diharapkan memberi teladan pada publik, itu masih bisa diungkapkan. Bintang film atau penyanyi wilayahnya lain, karena ada artis yang mau privasinya diungkapkan, bahkan perselingkuhan sekalipun. Ada kejadian, perusahaan swasta melakukan konferensi pers namun tidak semua wartawan diundang. Apakah ini juga menyangkut privasi perusahaan? Saya rasa itu tidak ada kaitannya dengan privasi. Tapi, perusahaan bisa memilih siapa yang akan diundang. Bisa dikatakan, wartawan kalau diundang bisa tidak datang, maka kalau tidak diundang jangan marah. Kalau merasa perlu menghadiri acara itu, bisa meminta “bolehkah kami juga ikut hadir.” Mengundang atau tidak mengundang wartawan itu hak perusahaan, lembaga, atau siapapun juga. Wartawan tidak boleh marah kalau tidak diundang. Kita bisa melihat apakah penyebaran undangannya dirasa wajar atau tidak. Misalnya yang diundang hanya media pers yang memiliki ideologi tertentu saja. Kalau begitu kita bisa kritik dan beri usulan. Walaupun demikian, seandainya ada wartawan yang tidak masuk daftar dan ingin meliput, harus tetap dipertimbangkan. SMS Anton: Pers kalau terkena kasus hukum inginnya diproses dengan UU Pers. Tapi, pada waktu Nelu diproses tidak dengan UU Perbankan, pers enggan bicara. Sepertinya pers takut dituduh membela koruptor. Oni (Depok): Pers ikut penggrebekan tidakkah mengganggu aparat? Dan juga bagaimana wartawan yang ikut meliput kecelakaan, seperti tahun lalu saat meliput kapal tenggelam?

90 |


Kuswandi (Pasar Baru): Sejauhmana ukuran pers meliput pornoaksi dan bagaimana perlindungan terhadap pers?

Pers dalam meliput, misalnya penggrebekan, harus mempertimbangkan apakah mereka tidak mengganggu kegiatan yang sedang resmi dilakukan aparat negara. Pers kadang-kadang mengungkapkan informasi lebih banyak daripada yang diterangkan aparat penegak hukum. Kalau dirasa informasi yang diperoleh dari sumber resmi kurang, pers punya tugas mencari lebih banyak informasi. Ini penting, bukan hanya bagi publik tapi juga untuk diketahui oleh pejabat pemerintah agar mereka mendapatkan informasi sebanyakbanyaknya sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih tepat dengan informasi lebih lengkap. Kadang-kadang pers pada awalnya memperoleh informasi atau data yang masih meragukan. Oleh karena itu, penting bagi wartawan untuk menyebutkan siapa narasumber dari informasi yang diperolehnya. Jangan lupa harus disebutkan apabila informasi itu masih merupakan sangkaan. Jangan pers dari awal menyebut itu “benar.” Sebab, pemberitaan pers itu proses, seperti sejarah. Hari ini benar, besok lusa mungkin “kurang benar,” besok lusa lagi “lebih benar.” Kalaupun tidak disebutkan narasumbernya, wartawan harus yakin bahwa sumber yang dirahasiakan kredibel.


| 91

Pers Harus Berhati-hati Beritakan Kasus Video Cabul Jakarta (Berita Dewan Pers) - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengingatkan pers untuk berhati-hati saat membuat berita atau mencari informasi dari narasumber kasus tersebarnya video cabul mirip artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Pers harus menjaga diri sehingga tidak justru dianggap sebagai biang keladi dari persoalan video yang menghebohkan itu. “Jangan sampai persoalan ini bergeser menjadi persoalan pers,” kata Bagir saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (25|6|2010). Ia didampingi Anggota Dewan Pers lainnya, Agus Sudibyo, Satria Naradha, dan M. Ridlo ‘Eisy. Bagir meminta pers memperhatikan dengan serius pemberitaan terkait hak privasi karena hal itu dapat menjadi dasar untuk memperkarakan pers. Apalagi sejumlah media telah menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut. “Kita acap kali kehilangan kemerdekaan karena kita tidak bisa memeliharanya dengan baik,” ujar Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 ini. Agus Sudibyo berharap kalangan pers menyadari pemberitaan yang berlebihan terhadap video cabul bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan produk kebijakan yang dapat mengancam kebebasan pers. Apalagi pemerintah mulai membahas kembali Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang sebelumnya ditolak keras oleh kalangan pers. “Dewan Pers selalu ingin memastikan apapun pengaturan itu sejauh terkait ranah media harus kompatibel dengan kebebasan pers,” katanya. Dalam jumpa pers ini Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Nomor 05/P-DP/VI/2010 tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis. (Sumber: www.dewanpers.or.id; Selasa, 29 Juni 2010 06:01)

92 |


Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis Sejak tersebarnya video cabul yang diduga dilakukan tiga artis yaitu Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, media massa hingga saat ini masih terus memberitakannya. Para jurnalis juga terus berusaha keras untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Ariel, Luna dan Cut Tari. Sejumlah media massa menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut. Beberapa media massa dalam mengupas kasus ini juga terlalu jauh mengeksploitasi aspek-aspek intimitas seksualitas dari video tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa kupasan atau tayangan itu dapat diakses oleh siapa saja dari segala umur. Media tidak memilah-milah benar antara urusan publik dan urusan privat sehingga pemberitaan media sedemikian rupa didominasi oleh hal-hal yang hanya layak didiskusikan dan dikupas di ruang privat. Persoalan bertambah kompleks karena terjadi insiden ketika jurnalis dari berbagai media meliput proses pemeriksaan Ariel dan Luna Maya di Kepolisian. Seorang kameramen telah melaporkan Ariel ke polisi dengan tuduhan merusak kamera. Pada proses pemeriksaan 18 Juni 2010, juga terjadi insiden ketika seorang reporter terlindas mobil yang ditumpangi Ariel ketika hendak menjauh dari kerumunan wartawan. Dari tayangan beberapa stasiun televisi dapat dilihat bahwa dalam proses peliputan itu, terjadi pelanggaran kode etik dan prinsip perlindungan privasi. Jurnalis dan kameramen beberapa media tampak melakukan tindakan mendorong, memegang bagian tubuh sumber berita, membenturkan kamera ke bagian tubuh, menghalangi narasumber untuk masuk ke mobil pribadi. Bahkan terjadi tindakan memaksa sumber berita untuk berbicara dan Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 93

mengeluarkan kata makian ketika sumber berita tetap tidak mau berbicara. Bisa jadi, tindakan pemaksaan atau yang menjurus kepada kekerasan ini tidak sengaja dilakukan. Bisa jadi benar sebelumnya memang telah ada masalah pribadi antara Ariel-Luna Maya dengan beberapa kelompok jurnalis-kameramen. Namun kami tegaskan bahwa jurnalis Indonesia adalah jurnalis yang profesional, imparsial dan selalu mematuhi kode etik dalam segala situasi. Tidak ada kondisi apapun yang dapat digunakan sebagai pembenar akan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan martabat pers secara keseluruhan, Dewan Pers menyampaikan sikapnya sebagai berikut: 1. Jurnalis Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk dalam memberitakan dan melakukan peliputan kasus video cabul yang dimaksudkan. Pemberitaan dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi dan pengalaman traumatik narasumber dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati (Pasal 2 dan Pasal 9 KEJ). Semua pihak boleh berharap ketiga artis itu berbicara, tetapi semua pihak tidak mempunyai hak untuk memaksa mereka berbicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat, apalagi jika hal itu diharapkan dilakukan di ruang publik media. 2. Para pemimpin redaksi media massa harus memeriksa benar kesiapan dan kelayakan reporter dan kameramen di lapangan, memastikan bahwa mereka secara komprehensif memahami kode etik jurnalistik dan sanggup menerapkannya dalam prosesproses peliputan. Pemimpin redaksi juga harus mengevaluasi atau menindak tegas jurnalis atau kameramen yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di lapangan dan oleh karenanya menodai nama baik komunitas pers secara keseluruhan di hadapan sumber berita dan publik. 3. Komunitas pers harus secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal-hal

94 |


benar-benar yang penting, relevan atau urgen untuk kepentingan publik. Ruang publik media harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh memasuki ranah privat atau domain intimitas pribadi seseorang, tanpa memperhatikan relevansi untuk kepentingan publik. 4. Komunitas pers harus memperhatikan benar bahwa pemberitaan media yang berlebihan terhadap kasus video-cabul ini dan penggunaan sudut pandang pemberitaan yang terlalu berorientasi pada segi-segi sensualitas dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk membenarkan pendapat bahwa “kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan” dan “dunia online media memang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah yang ketat”. Persoalannya, pendapat yang demikian dapat digunakan sebagai pembenar untuk mengintrodusir produk-produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya mengancam pelembagaan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Orientasi jangka pendek terhadap rating, jumlah pengakses atau oplah sudah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang yaitu iklim politik yang kondusif bagi kebebasan pers dan berekspresi. 5. Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video cabul ini. Karena media televisi adalah institusi sosial, maka publik berhak atas tayangan-tayangan televisi yang mengakomodasi kemajemukan nilai, kultur dan budaya bangsa Indonesia. Publik juga berhak atas tayangan televisi yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bias gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan “ramah keluarga”. Dalam konteks tayangan video-cabul di atas, media harus berempati misalnya kepada para orang tua dan guru yang panik terhadap dampak video cabul itu kepada anak-anak mereka. Jakarta, 25 Juni 2010 Dewan Pers Bagir Manan Ketua Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi

| 95

96 |


Pers Memihak Siapa Dalam Pemilu? 23 Maret 2009 Narasumber: Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Masa kampanye Pemilu telah dimulai. Kemeriahan kampanye bisa dirasakan lewat liputan pers. Porsi pemberitaan pers tentang Pemilu memang cukup besar. Media cetak, misalnya, rata-rata menyisihkan dua sampai empat halaman khusus untuk liputan Pemilu. Pers memang turut berperan menentukan kesuksesan Pemilu, baik dari sisi sosialisasi maupun kualitas. Mendorong profesionalisme pers dalam meliput Pemilu sejalan dengan upaya mewujudkan Pemilu berkualitas dan demokratis. Sudahkah pers kita memerankan fungsinya dengan baik terkait Pemilu? Perbincangan di KBR 68H kali ini menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara.

Pers Memihak Siapa Dalam Pemilu?

| 97

Secara umum, bagaimana anda melihat liputan pers tentang Pemilu saat ini? Media kita dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Ada media mainstream yang berkualitas dan ada yang belum berkualitas. Sepanjang terkait media berkualitas atau mainstream, liputan mereka mengenai Pemilu cukup konprehensif. Mereka cukup memberi edukasi, memberi pencerahan kepada masyarakat calon pemilih. Media menjadi panggung utama penyampai pesan-pesan dari KPU dan Bawaslu. Media sekaligus memberikan feedback kepada KPU dan Bawaslu, terutama kepada parpol, mengenai penyelenggaraan Pemilu 2009 termasuk kalau ada kendala-kendala. Apakah Dewan Pers menemukan pers telah berpihak atau terlalu jauh menyerang KPU terkait pelaksanaan tahapan Pemilu? Saya kurang sependapat kalau pers dikatakan menyerang KPU. Justru media mengemukakan berbagai kelemahan penyelenggaraan Pemilu sesuai otoritas KPU. Maksud pemberitaan “negatif” itu bukan untuk menyerang KPU, tapi supaya KPU bisa merumuskan kebijakan, keputusan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tadi. Sasarannya agar Pemilu tidak tertunda, Pemilu harus berkualitas. Kendala atau kelemahan pelaksanaan Pemilu yang diperoleh pers dari masyarakat disampaikan kepada KPU. Maksudnya supaya diatasi oleh KPU. Fungsi pers sebagai watch dog adalah menggonggong kalau ada “serigala mau menangkap kambing.” Jangan anjingnya yang disalahkan. Justru dia menggonggong karena ada problem. Seperti apa peran pers dalam membantu kerja KPU? Personil KPU jumlahnya tidak banyak, sedangkan media kita ada banyak: 1.000 lebih media cetak, 2.000 lebih radio, dan televisi ada 200 lebih. Mereka punya jaringan dari Sabang sampai Merauke. Mereka bisa membantu memasok informasi kepada KPU, supaya KPU tahu persoalan apa yang dihadapi dan segera mengatasinya.

98 |


Telepon Bram (Cibinong): Seharusnya wartawan netral. Mereka membantu dalam berbangsa dan bernegara. Ternyata media ada yang berpihak, harusnya netral. Seperti lumpur Sidoarjo, itu bencana kemanusiaan yang mustinya cepat diselesaikan, orang-orangnya dipindah dan diberi ganti rugi. Tetapi, mana berita suratkabar tentang hal ini? Apakah media cetak sama sekali tidak boleh berpihak? Seperti apa aturannya? Masyarakat sudah semakin memahami media. Menurut standar profesi, semua media baik cetak, radio, televisi harus independen. Kalau media cetak tidak independen, berpihak, partisan, sebenarnya tidak melanggar undang-undang. Kalau semua parpol membuat media cetak, itu boleh. Isinya berpihak kepada masing-masing parpol. Cuma, media seperti ini tidak laku di pasar. Media cetak mainstream, berkualitas, dia harus independen. Kalau dia tidak independen, besok lusa dia akan ditinggalkan oleh pembacanya, dia terancam mati dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbeda dengan media radio dan televisi. Menurut Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Penyiaran media penyiaran harus independen dan tidak boleh berpihak. Kalau melanggar, dia terkena sanksi, bisa didenda, dipaksa berhenti siaran, atau ijinnya tidak diperpanjang. Malah kalau kesalahannya berakumulasi, aturan membolehkan ijinnya dibredel dengan keputusan pengadilan. Jadi, ada perbedaan antara media cetak dan media elektronik. Mengapa ada perbedaan perlakuan semacam itu? Kalau anda mau membuat stasiun radio atau televisi, anda harus mengajukan kepada negara supaya mendapat ijin frekuensi. Jumlah frekuensi, sebagai ranah publik, sangat terbatas. Karena jumlahnya terbatas, maka siapa saja yang mendapat ijin frekuensi harus netral dan tidak boleh berpihak. Sedangkan untuk media cetak, setiap orang bisa membuatnya asal ada badan hukumnya. Ini persyaratan pertama. Pers Memihak Siapa Dalam Pemilu?

| 99

Persyaratan kedua, kita membaca koran karena ada kehendak bebas kita untuk membeli koran. Kita bawa koran itu ke rumah. Tapi, siaran radio dan televisi bisa tanpa diundang masuk ke rumah kita. Karena itu, regulasinya harus lebih keras, harus netral dan tidak boleh berpihak. Kalau media cetak boleh berpihak, apakah tidak akan menimbulkan para pemilik modal dan partai politik kaya membuat media sebanyak-banyaknya sementara partai miskin tidak bisa banyak berkampanye lewat media? Media cetak yang berpihak tidak banyak dan investor tidak akan mau menanamkan modal di situ. Investor hanya mau menanamkan modal di media yang independen, karena media independen bisa berlanjut, sustainable. Media punya standar profesi dan news value dalam memberitakan parpol kecil atau besar. Kalau partai kecil, misalnya, memiliki tokoh-tokoh yang berbobot dan informasinya memenuhi kepentingan umum, media independen akan mengangkatnya. Sebaliknya, ada partai besar tetapi yang berbicara tidak berbobot, pasti tidak akan diliput media. Jadi, dalam mengangkat persoalan partai besar atau kecil ditentukan oleh nilai berita dari tokoh parpol yang bersangkutan. Sejauh ini, apakah berita pers mengenai Pemilu sudah mampu ikut mencerdaskan pemilih? Pertama, selama 63 tahun merdeka, sebenarnya rakyat belum berdaulat. Selama ini rakyat hanya memilih tanda gambar parpol. Siapa wakil di parlemen rakyat tidak menentukan, karena ditentukan parpol. Tapi, kita boleh berbangga, pada Pemilu tahun ini untuk pertama kali rakyat berdaulat. Rakyat bisa menyontreng calon yang menurut mereka baik. Kedua, media kita terbagi dua, ada media mainstream yang sangat kuat dalam pencerahan, mendidik. Media seperti ini ada di setiap provinsi. Sesuai pengamatan saya setelah roadshow ke-33 propinsi, media berkualitas setia kepada kode etik. Dalam menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemilu, baik bersumber dari KPU, Bawaslu, atau tokoh politik, cukup memberi pencerahan kepada rakyat sehingga rakyat tahu perkembangan Pemilu. 100 |


Terkait calon anggota legislatif, apakah pers sudah mampu membuat berita yang dapat meningkatkan daya kritis pemilih terhadap para calon? Saya kira belum optimal. Pers selama 10 tahun ini sudah bebas dalam banyak hal, tetapi mereka masih sangat berhati-hati melakukan kritik terhadap pejabat, perilaku parpol, apalagi legislator. Sebab, mereka yang berpotensi dirugikan bisa menggunakan KUHP. Sekarang ada 38 parpol, tidak semuanya profesional. Ada 12 ribu calon anggota legislatif, yang akan terpilih 560. Mereka menyatakan diri sebagai “cap kelas satu”, tetapi banyak yang cap busuk. Demikian juga dengan calon presiden. Banyak yang mencalonkan diri, tapi sebagian besar tidak berbobot. Dalam memberitakan para calon, media berkualitas sangat berhatihati, padahal liputan mereka dibutuhkan oleh rakyat untuk “menguliti” calon, apa capaian para calon selama ini, apa betul isi iklan kampanye mereka. Di sini media terlalu berhati-hati sehingga kurang membantu rakyat. Rakyat ingin media berkualitas “menguliti” para capres, kalau perlu mengurai dari mana dana mereka yang banyak itu. Jangan-jangan dana mereka “bau ikan busuk”. Saat media “menguliti” calon anggota legislatif atau calon presiden, mungkin media khawatir ada serangan balik dari calon atau capres. Media bisa dituduh meliput sesuai pesanan. Tidak perlu khawatir. Sasaran media ialah membantu rakyat memilih, mengupayakan informasi seutuhnya tentang kontestan Pemilu. Ini berbeda dengan black campaign. Pers sama sekali tidak boleh menggunakan bahan yang dusta, palsu, fabrikasi, fiktif. Tetapi, kalau pers menyampaikan faktafakta temuan dari sumber yang dapat dipercaya, tidak masalah. Misalnya, alangkah baiknya pers memberitakan caleg yang sudah empat tahun di DPR termasuk yang rajin atau yang sering bolos. Siapa caleg yang banyak menyumbang gagasan yang baik untuk rakyat. Berapa kekayaan caleg, apakah mereka pernah “berurusan” dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Galian informasi seperti ini dibutuhkan oleh rakyat.


| 101

Telepon Drajat (Kalimantan Tengah): Saya punya pertanyaan sedikit menyimpang, apakah Anggota DPR punya hak untuk membantu rakyat mengurus permasalahan pertanahan? Bekti: Salah satu tugas Anggota Dewan menyalurkan aspirasi rakyat, apapun permasalahannya. Karena itu, di DPR ada rapat kerja antara DPR dan mitra atau pemerintah untuk membahas semua permasalahan menyangkut hajat hidup orang banyak. Telepon Ignatius (Jakarta): Tadi Pak Leo bilang, banyak media terlalu berhati-hati menguliti parpol, caleg, capres atau cawapres. Saya pikir, mereka berhati-hati karena takut tidak kebagian kue iklan. Dalam posisi seperti ini, media bersikap seperti apa? Media menurut Anda cenderung berhati-hati dalam memberitakan para calon yang bertarung dalam Pemilu, terutama untuk menghindari tuduhan black campaign. Media masih terkesan sangat hati-hati. Sangat hati-hati bisa terjadi karena dua hal. Pertama, tekanan dari direktur keuangan media bersangkutan. Direktur keuangan bulan-bulan terakhir ini sedang panen uang dari iklan. Saya dengar dari orang di periklanan, sudah Rp 1 triliun dipanen oleh media, televisi paling banyak. Belanja iklan paling banyak diserap oleh media televisi. Rp 2 triliun lagi nanti akan masuk saat Pemilu presiden. Jadi, ada tekanan dari direktur keuangan atas nama pemilik media. Kedua, alasan yang paling menentukan mengapa mereka terpaksa harus hati-hati, karena mereka bisa dituntut dengan KUHP. Mengungkapkan data negatif mengenai capres yang berasal dari sumber layak dipercaya, dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tetapi jangan lupa, selain UU Pers ada KUHP. Di dalam KUHP, pasal buatan Belanda, mengkritik bupati, pejabat, atau politisi bisa dianggap pencemaran nama baik. Bisa mengakibatkan masuk penjara empat setengah tahun. 102 |


Selama 63 tahun ini, banyak pengalaman, media susah untuk bisa mengelak dari tuduhan pencemaran nama baik, karena politisi, pejabat, atau pebisnis bermasalah selalu dilindungi KUHP. Sedangkan media hanya dilindungi oleh UU Pers. Saat terjadi benturan antara UU Pers dengan KUHP, fakta menunjukkan, KUHP yang sering dimenangkan.

Telepon Samsu (Cilengsi): Peran pers dalam Pemilu sangat diharapkan. Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika lewat Pemilu berhasil dijaring putra putri terbaik bangsa untuk menjalankan pemerintahan. Media pasti tahu orang-orang yang terbaik itu. Pertanyaan saya, sejauh mana pers berhasil mendorong orang-orang terbaik untuk tampil ke depan? Bagaimana dengan media yang lewat iklannya justru mendorong orang-orang terburuk atau diragukan kualitasnya?

Pak Samsu benar. Media kita, terutama yang berkualitas, sebenarnya punya database mengenai kebolehan para kontestan, terutama capres. Dari seluruh calon, mereka tahu siapa kira-kira yang terbaik. Cuma, mereka sangat berhati-hati untuk mengkomunikasikannya, karena banyak rambu-rambu yang bisa didakwakan kepada mereka. Salah satu kendala, karena masih beroperasinya KUHP buatan Belanda yang didesain untuk melindungi pejabat, politisi, pebisnis bermasalah. Kita juga tahu ada media tertentu yang tidak mendukung Pemilu 2009 berkualitas. Fakta menunjukkan, ada dua kelompak media. Ada media baik, mottonya maju tak gentar membela yang benar. Mereka mencerahkan, mendidik, membantu rakyat supaya bisa memilih calon terbaik. Tapi, ada media yang mottonya maju tak gentar membela yang bayar. Jurnalisme yang mereka gunakan adalah “jurnalisme kuda.” Artinya, isi berita sesuai dengan pesanan penunggang kuda yaitu politisi bermasalah. Kalau jenis media ini yang dipakai, sudah hampir pasti rakyat menjadi korban. Akhirnya rakyat memilih capres yang banyak iklannya padahal tidak ada bukti orang tersebut sesuai dengan pesan iklannya.


| 103

Telepon Sam (Purwakarta): Siapapun warga negara Indonesia yang berhak menjadi presiden, saya berpikiran positif. Tugas pers adalah mencerdaskan masyarakat. Artinya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk pintar-pintar memilih. Jadi, pers harus tetap berperan untuk mencerdaskan masyarakat.

Penelepon tadi ingin menegaskan bahwa pers harus berperan mencerdaskan pemilih. Itu benar. Katakanlah sekarang ada 10 capres. Media berkualitas harus sudah tahu, dari 10 orang yang mencalonkan diri sebagai presiden itu, bagaimana rating mereka, ranking mereka, capaian-capaiannya, rekam jejaknya, apakah mereka punya kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ada capres yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Cuma janji-janji luar biasa. Selama kampanye, media banyak memuat iklan dari parpol dan politikus. Bagaimana redaksi media mampu menjaga independensi dari pemasang iklan? Menurut standar profesi, iklan adalah peluang bagi media. Media memerlukan iklan. Sejalan dengan itu, media terpanggil harus tetap kritis. Saya sering mengutip ucapan Rosihan Anwar: pers yang baik ialah pers yang selalu berpihak kepada rakyat yang dizolimi. Media yang sudah mendapat iklan mestinya tetap bebas untuk melakukan liputan, “menguliti” capres, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang seutuhnya. Cuma, pers belum optimal “menguliti” parpol atau capres, sehingga apa yang kita baca belum cerita sebenarnya mengenai capres.

104 |


Telepon Zamzam (Lhokseumawe): Seperti yang Pak Leo sebutkan, kalau media mau berperan aktif, mungkin negara kita bisa terselamatkan dari anggota legislatif yang kerjanya korupsi, adu jotos. Juga mungkin bisa terselamatkan dari capres yang kalau terpilih nanti mau menjual negara sedikit-sedikit. Cuma, bagaimana ruang redaksi media bisa melepaskan diri dari belenggu, misalnya dari belenggu kelompok tertentu, sewaktu mau memberi pencerdasan kepada bangsa ini? Yosi (Jakarta): Saya kurang setuju kalau dikatakan KUHP melindungi orang-orang bermasalah. Apa benar demikian? Kalau kita mau menuntut tanpa bukti, itu susah. Apakah kita benar atau salah, kita juga tidak tahu. Kita tidak sempurna. Harus ada saling kontrol. Saya setuju pers bebas, tetapi tetap harus bertanggung jawab.

SMS Yudi (Jakarta): Saya melihat pers kurang santun menyampaikan berita. Tolong diperbaiki atau disekolahin lagi. Ada juga media pro partai. Farid (Jakarta Barat): Media masih belum seimbang dalam memuat berita. Contohnya kasus Ponari. Reda (Kalimantan Selatan): Jika untuk nyaleg saja mereka banyak meneluarkan duit, apa nanti mereka akan memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang untuk mengembalikan modal? Saya harap media tetap mempunyai idealisme mencerdaskan masyarakat. Dari Kalimantan: Caleg menyuruh kampanye orang dengan memberikan bensin 3 liter, uang Rp 25 ribu, dan kaos partai. Tapi, begitu jadi anggota DPR, mereka cuma D4: datang, duduk, diam dan duit.


| 105

Masalah pers bebas dan bertanggung jawab, saya tidak mengadaada, coba kita telusuri nasib bangsa ini selama 63 tahun. Di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, pers dipenjarakan, pers dibredel. Di zaman Soeharto juga demikian. Apa yang terjadi ketika pers dibredel karena mengkritik? Harga yang harus dibayar mahal: Presiden Soekarno berhenti berkuasa setelah dijatuhkan oleh mahasiswa. Demikan juga zaman Soeharto. Sekarang ini, pers yang bertanggung jawab artinya kalau ada pejabat korup, mestinya pers boleh mengungkapkan. Apa hasil 63 tahun kita merdeka? Hasilnya, ada sekelompok manusia elite kaya sekian turunan, tapi banyak rakyat masih miskin. Banyak pers belum berani ungkap karena ancaman dari KUHP. KUHP buatan Belanda memang didesain untuk melindungi aparat Belanda dari kritik rakyat terjajah. Sekarang KUHP masih digunakan dengan maksud yang sama. Pers yang “menguliti” pejabat, politisi, pebisnis bermasalah harus siapsiap masuk penjara. Ini fakta, tidak mengada-ada. Pers yang setia membantu rakyat, selalu berpihak kepada rakyat yang dizolimi, harus kita konsumsi. Ada juga media yang berpihak. Untuk itulah kita ajari rakyat, yang berdaulat memilih media, agar tidak mengonsumsi media semacam itu. Supaya dia tidak punya hak hidup. Ini era rakyat berdaulat. Kedaulatan kita percayakan kepada rakyat dengan harapan hanya media yang betul-betul membela rakyat yang dipilih oleh rakyat.

106 |


Rendah, Peran Media di Pemilu 2009 JAKARTA, KOMPAS.com — Peran media pada Pemilu 2009 dianggap tidak signifikan. Sebelum pesta demokrasi berlangsung, jajak pendapat uang dilakukan oleh lembaga survei LSI pimpinan Denny JA dan LSI pimpinan Saiful Mujani mengungkapkan, sekitar 60 persen pemillih telah memutuskan pilihannya. Sementara itu, hasil Pemilu Presiden 2009 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan, pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh suara sebesar 60,80 persen. “Jadi, floating mass atau massa mengambang yang menjadi target pasangan capres-cawapres melalui pemberitaan di media tidak tercapai. Pengaruh media tidak signifikan,” ujar wartawan senior Tempo Bambang Harymurti pada diskusi Profesionalisme Media Massa, Selasa (4|8) di Jakarta. Pengamat komunikasi Cipta Lesmana menegaskan, kinerja media massa selama masa pileg dan pilpres menyedihkan. Sekitar 80 persen media, dalam pemberitaannya, mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. “Ini menyedihkan. Media yang seharusnya memainkan peran mediator komunikasi antara pemerintah dan rakyat malah menjadi aktor komunikasi politik,” ujar Cipta. Pakar pendidikan Soegeng Santoso, yang juga guru besar tetap Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengatakan, media harus dapat menyajikan berita yang lebih akurat, berdasarkan fakta-fakta, dan tidak membumbuinya dengan hal-hal yang dapat menimbulkan antipati. “Media harus dapat memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat,” ujarnya. (KOMPAS/AGUS SUSANTO) Sumber: www.kompas.com / Selasa, 4 Agustus 2009 http://www.kompas.com/read/xml/2009/08/04/12524361/ Rendah..Peran.Media.di.Pemilu.2009


| 107

Caleg Selebritis dan Jurnalis Oleh Lukas Luwarso Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

Berdasarkan penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009 sampai akhir bulan April ini, dipastikan setidaknya 15 artis melenggang ke Senayan. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pemilu 2004, yang saat itu cuma meloloskan enam artis menjadi anggota legislatif. Meskipun naik tajam jumlahnya, secara keseluruhan persentase artis yang menjadi wakil rakyat hanya 2,6 persen dari total 560 kursi di DPR. Bagi kalangan yang was-was dengan agresi artis ke wilayah politik, angka itu boleh mengundang kerisauan. Kalangan artis telah resmi melewati angka jumlah minimal persentase suara Pemilu (election threshold) yang ditentukan KPU, bukan mustahil populasi mereka akan meningkat di masa depan. Kalau saja para artis bergabung mendirikan Partai Selebritis Indonesia (PSI), pada Pemilu 2009 ini, mereka telah menjadi partai terbesar ke-10, dan boleh langsung ikut Pemilu 2014. Dengan kultur politik dan politisi di Indonesia yang hampir non-ideologis saat ini, hampir dapat dipastikan lambat laun politisitulen bakal tergusur oleh politisi-selebritis. Karena ukuran utama keterpilihan seorang politisi akhirnya adalah pada popularitas. Darrell West, dalam buku “Celebrity Politics”, menulis artis yang terjun ke politik diuntungkan oleh ekspose media. Media, khususnya televisi, merupakan medium ampuh bagi selebriti untuk menuai popularitas. Sistem pemilihan langsung semakin menguntungkan selebriti, karena publik yang abai dengan kualitas politisi, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada “siapa saja yang dikenal”. Pada era Orde Baru, selebriti yang bertaburan di beberapa parpol, semula hanya menjadi penghibur, juru kampanye, atau votegetter. Namun pada era Reformasi, khususnya Pemilu 2009

108 |


lebih dari 60 selebritis resmi terdaftar sebagai calon legislatif nomor jadi. Hampir semua partai besar menempatkan beberapa selebriti sebagai caleg. Nampaknya ungkapan yang menyatakan “seorang artis berbakat memilih memainkan peran sebagai politisi besar di panggung, ketimbang berpolitik dengan peran kecil”, tidak berlaku lagi. Ketatnya persaingan dalam casting sinetron, mendorong sejumlah artis bersedia alih profesi: menjadi politisi paruh waktu (part-time politicians). Tidak ada masalah artis menjadi anggota legislatif, mereka bakal dengan mudah berganti peran dari seorang aktor di layar televisi menjadi aktor politik. Lagi pula mereka terbiasa memainkan berbagai peran dalam dunia sinetron. Berperan sebagai wakil rakyat tentu amat mudah bagi mereka, terutama jika mau mengamini aksioma 3D (datang, duduk, duit) yang lazim dilakukan anggota DPR pada umumnya. Jika terbersit ingin memperjuangkan amanat rakyat, pastilah bukan hal sulit. Mereka cukup membaca, menghafal, dan mengulang platform partai yang mengusung mereka dalam setiap pidato dan sambutan, sebagaimana mereka biasa menghafal naskah skenario film dan sinetron. Berbeda dengan caleg selebritis yang mengundang perhatian media dan rasa ingin tahu masyarakat, caleg jurnalis tampaknya sama sekali terlupakan. Bukan saja tidak terdapat data seberapa banyak caleg jurnalis yang berhasil masuk ke Senayan, namun eksistensi jurnalis yang berhasil menjadi anggota legislatif nampaknya juga sama sekali bukan menjadi isu yang layak dipedulikan. Memang pada tahap awal pendaftaran calon legislatif pernah diberitakan sedikitnya ada 100 caleg DPR berlatar belakang jurnalis. Namun perhatian terhadap jurnalis yang nyaleg umumnya bernuansa kecaman atau keprihatinan, sedikitnya mempertanyakan itikadnya. Berkebalikan dari selebritis, yang memanfaatkan media serta diuntungkan dengan ekspose media dalam Pemilu, jurnalis yang mencoba terjun ke politik justru lazimnya “dirugikan” oleh media. Bukan saja mereka tidak mendapat ekpose media; beberapa malah diminta mundur atau cuti di luar tanggungan dari perusahaannya, Pers Memihak Siapa Dalam Pemilu?

| 109

mereka masih harus menghadapi pandangan sinis dari rekan kerja atau komunitas pers karena terjun ke politik praktis, dianggap menggadaikan idealisme, dan semacamnya. Panggung politik memang kembaran dari panggung sinetron, itu sebabnya sangat mudah bagi selebritis untuk berpolitik dan “feel at home” (ingat ungkapan: politics is show business for ugly people). Wajarlah kalau selebritis lebih sukses dalam merambah wilayah yang berpameo “tidak ada kawan dan lawan abadi selain kepentingan” itu. Sementara itu, jurnalis kurang sukses berpolitik karena terbebani pameo: “menegakkan kebenaran; menyuarakan mereka yang tidak bisa bersuara; menjadi watchdog,” dan sejumlah prinsip yang seram lainnya. Lagipula, jurnalis memang lazimnya mengawasi politisi, mempersoalkan dan membeberkan ke publik kinerja politisi tidak beres. Secara kimiawi, ion jurnalis dan ion politisi bertentangan, seperti air dan minyak, tidak bisa campur. Jurnalis tulen tidak tertarik dan tidak terbersit ingin menjadi politisi. Ibarat Satpam yang bertugas mengawasi keamanan gedung dari maling, tentu satpam tulen tidak tertarik mencoba-coba menjadi maling. Jadi kalau dalam Pemilu 2009 caleg jurnalis banyak yang gagal menjadi politisi. Itu adalah kabar baik dan patut disyukuri. Tapi, karena menjadi politisi merupakan “hak konstitusional;” bagi jurnalis yang tetap ingin menjadi politisi pada Pemilu 2014, ada satu tips yang perlu dipertimbangkan: mulailah dengan menjadi selebriti. Sumber: Buletin ETIKA Dewan Pers, April 2009.

110 |


“Wartawan” Pemeras Laporkan ke Polisi 30 Maret 2009 Narasumber: Wina Armada Sukardi Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Setelah Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers berlaku 10 tahun, masih sering ditemui orang memanfaatkan profesi wartawan untuk kepentingan penipuan, menakut-nakuti narasumber, atau cuma untuk gagah-gagahan. Modus pemerasan berkedok profesi wartawan paling sering dijumpai. Orang mengaku wartawan hanya untuk memuluskan niat jahat memeras orang lain.Dewan Pers terus berupaya melawan praktik penyalahgunaan profesi wartawan. Masyarakat yang berhadapan langsung dengan praktik semacam ini diminta berani melawan atau melaporkan pelaku ke polisi. Perbincangan kali ini membahas masalah penyalahgunaan profesi wartawan, menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

“Wartawan” Pemeras Laporkan ke Polisi

| 111

Semacam apa bentuk pengaduan yang sering diterima Dewan Pers terkait perilaku wartawan yang tidak etis? Sebelum ke sana, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai posisi kemerdekaan pers. Banyak yang salah menduga kemerdekaan pers hanya semata-mata hak eksklusif atau hak istimewa pers, khususnya wartawan. Dengan asumsi semacam itu, wartawan bisa melakukan apa saja, wartawan imun terhadap hukum. Kalau sudah mengaku sebagai wartawan, dia ada di atas hukum. Asumsi ini salah. Kemerdekaan pers adalah milik seluruh rakyat, milik publik. Karena itu, kemerdekaan pers harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kalau ada orang merongrong, mengganggu, mengurangi kemerdekaan pers, dia tidak berurusan dengan hak istimewa pers, tapi hak publik yang diganggu. Sebaliknya, pers yang tidak menjalankan tugas dengan benar, juga mengganggu publik. Karena itu, kemerdekaan pers harus kita jaga benar. Tugas utama Dewan Pers menjaga kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers bisa diganggu oleh pihak di luar pers, oleh publik yang menyerbu kantor redaksi atau melakukan kekerasan terhadap wartawan, oleh pemerintah yang tidak mau memberikan akses kepada pers. Kemerdekaan pers juga bisa diganggu atau dirongrong oleh penumpang gelap kemerdekaan pers, orang yang mengaku-ngaku wartawan. Mereka tidak melakukan pekerjaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Pekerjaan jurnalistik yang dilindungi UU terbatas pada 6 M yaitu mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyiarkan informasi. Dalam menjalankan tugas 6 M ini, ada pers yang profesional ada yang tidak profesional. Pers profesional juga terkadang melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang tidak disengaja, tidak dilandasi itikad buruk. Sedangkan pers tidak profesional, mereka tidak taat etika, tidak menguasai teknis jurnalistik. Ternyata, setelah 10 tahun UU Pers berlaku, banyak “wartawan” gadungan, “wartawan setengah wartawan” atau “wartawan abal-abal” yang ditangkap karena jadi penyalur narkoba, pencuri motor, dan sebagainya. Murni kriminal.

112 |


Ada wartawan yang mengajukan proposal kepada perusahaan swasta, meminta bantuan kegiatan yang bukan terkait jurnalistik. Bagaimana menyikapi yang seperti ini? Jangan-jangan kegiatannya tidak ada dan dia mengatasnamakan wartawan. Namanya penumpang gelap. Dia bukan wartawan tapi mengatasnamakan wartawan. Sama saja bukan dokter tetapi mengaku dokter. Di Yogyakarta ada seorang lulusan Fakultas Ekonomi tidak punya pekerjaan. Dia menjadi dokter kandungan, spesialisasi menggugurkan kandungan. Dia belajar dari internet, beli alat dan pakaian dokter. Sudah banyak yang diaborsi oleh dia tanpa ijin dokter sampai kemudian terungkap. Apakah dia dokter? Bukan. Dia melakukan penipuan. Banyak orang yang sebenarnya bukan wartawan tapi mengaku wartawan. Ini penumpang gelap. Ada lagi orang yang punya penerbitan tapi tempo-tempo terbit. Dia menyalahgunakan penerbitannya. Ini dinamakan wartawan tidak profesional. Mengapa sepertinya banyak orang menggunakan profesi wartawan sebagai pekerjaan alternatif yang mudah mendatangkan uang, padahal mereka tidak punya keterampilan jurnalistik? Ada mitos, pekerjaan wartawan baik di dunia maupun di Indonesia, identik dengan pencari kebenaran. Dia selalu tidak puas dengan datadata yang diberikan secara formal. Dia ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Di Indonesia, wartawan identik dengan pejuang. Wartawan lebih dulu menyuarakan pentingnya Indonesia, mengenai perlunya kemerdekaan. Usia wartawan lebih tua dari usia tentara. Kepahlawanan, etos dan segala macam mitos tentang wartawan berlanjut sampai sekarang. Apalagi ketika reformasi, pers memperoleh kedudukan yang demikian hebat. Dalam menjalankan tugas, pers dilindungi oleh hukum, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dibredel, tidak boleh disensor. Pers berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

“Banyak orang yang sebenarnya bukan wartawan tapi mengaku wartawan. Ini penumpang gelap.” “Wartawan” Pemeras Laporkan ke Polisi

| 113

Di lain pihak, profesi wartawan yang demikian hebat tidak disertai kompetensi. Anda hari ini bermimpi menjadi wartawan, besok anda bisa jadi wartawan. Bikin saja buletin, jadilah anda wartawan. Cukup dicetak 500 eksemplar, disebarkan ke kantor kecamatan atau dinas. Dewan Pers pernah kedatangan seorang laki-laki. Dia datang dengan penampilan lusuh, pakai sendal jepit. Dia mengatakan siap jadi wartawan. “Bapak ini siapa?” “Saya supir truk yang baru kena PHK. Saya sudah mengeluarkan uang 500 ribu.” “Uang buat siapa?” Disebutnya, Rp 300 ribu untuk sebuah organisasi wartawan, Rp 100 ribu untuk mendaftar ke pemerintah, dan Rp 100 ribu untuk menyogok Dewan Pers. Anda bisa bayangkan, begitu banyak orang salah memahami apa itu profesi wartawan. Di lain pihak, kita masih hidup di masa transisi. Korupsi dan nepotisme masih banyak dilakukan pejabat. Mereka terkesan takut dengan pers. Sehingga, bandit yang mengaku wartawan ketemu dengan bandit yang jadi pejabat. Ditengahnya ada pengacara yang maju tak gentar membela yang bayar. Telepon Anas (Kalimantan): Saya pedagang. Wartawan itu dilindungi hukum. Nah, perlindungan hukum ini perlu dirombak supaya wartawan itu tidak merasa jago ataupun merasa dilindungi oleh hukum. Mereka meliput, menanyakan masalah lingkungan, ujungujungnya minta rokok. Saya kira perlu dirombak undang-undang tentang wartawan. Bekti Nugroho: Apa yang diceritakan Pak Anas adalah pola klasik. Ada “wartawan” datang, pura-pura bertanya-tanya. Ngobrolnya sudah habis, kopi sudah keluar, rokok habis, tapi belum pulang juga. Dia nunggu apa lagi kalau bukan uang. Ada masyarakat yang menganggap wartawan kebal hukum. Bagaimana Dewan Pers menanggapinya?

114 |


Wina Armada: Kita lihat dari sejarah jurnalistik atau sosial, selalu ada ekuilibrium antara pers dan reaksi masyarakat. Ketika pers ditindas, dibelenggu atau kemerdekaannya dibatasi, masyarakat akan bereaksi mendukung pers habis-habisan. Itu terjadi di seluruh dunia. Namun, ketika pers melakukan tindakan yang katakanlah melampaui wewenangnya atau tidak lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan berbalik. Mereka menuntut pers kembali kepada khitoh yang sebenarnya. Ketidakpuasan terhadap wartawan atau pers berubah-rubah sesuai dengan peranan pers. Di Amerika, ketika Presiden Nixon dilengserkan karena skandal Watergate yang diungkap pers, dukungan masyarakat terhadap pers sangat luar biasa. Tapi setelah itu, semua bilang pers agak arogan. Masyarakat berbalik menyerang. Bekti: Di Indonesia pun demikian. Ketika pers dibelenggu, masyarakat mendukung. Tetapi, saat banyak pers melakukan tugas yang tidak sesuai harapan masyarakat, banyak penumpang gelap di dunia pers, masyarakat pun mengusulkan kemerdekaan pers dikurangi, perlindungan terhadap pers perlu dihilangkan. Persepsi yang salah kalau menganggap karena ada perlindungan terhadap kemerdekaan pers maka pers boleh seenaknya. Wina: Walaupun kemerdekaan pers harus dilindungi, tetapi tidak mudah menjadi wartawan. Dia harus tunduk dan patuh pada kode etik jurnalistik, harus mempunyai keterampilan yang bagus, dan seterusnya. Di dalam kode etik jurnalistik jelas dikatakan, wartawan harus membuat berita berimbang, akurat, tidak boleh beritikad buruk. Dalam konteks ini, terkadang wartawan mencari informasi tapi tidak tahu etika. Di Jakarta ada namanya “wartawan spesialis RUPS”. Dari hotel ke hotel mereka mendatangi rapat pemegang saham. Mereka tidak tahu apa itu rapat umum pemegang saham. Yang penting mereka isi absen terus minta duit. Kita harus mulai mengatakan wartawan semacam ini tidak perlu dilayani. Apabila mereka minta duit, tidak perlu diberi. Jika mereka mengancam, laporkan kepada Dewan Pers dan polisi.


| 115

Telepon Yatno (Banjarnegara): Untuk bisa mengenali wartawan, yang harus kita percayai apakah surat kuasa atau surat tugas mereka? Waktu itu ada penebangan pohon di hutan. Datang orang mengaku wartawan dan tanya macam-macam, apakah penebangan sudah ada izin? Saya katakan, “kalau soal izin, bapak bisa tanya kepala desa atau yang berkompeten di bidang ini, karena saya tidak tahu.” Malah dia bilang macam-macam dan mengancam. Saya tanya, “bapak dari wartawan apa?” Dia tidak bisa menunjukkan kartu pers, malah marah-marah. Apa ciri-ciri wartawan profesional? Apakah dengan punya kartu pers atau surat tugas dia bisa disebut wartawan? Harus disadari, narasumber atau masyarakat boleh dan berhak menanyakan identitas orang yang mengaku wartawan. Menanyakan medianya apa. Salah satu ciri wartawan tidak profesional dan tidak etis, kalau ditanya mereka marah atau menjawab tidak jelas. “Udah, jangan tanya-tanya, memang tidak percaya saya.” Wartawan profesional, yang tunduk pada kode etik, harus memperkenalkan diri kepada narasumber. Yang paling penting, wartawan harus benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik 6M. Orang yang punya kartu nama, secara formal dia bisa wartawan, tetapi secara substansi belum tentu wartawan. Karena itu, narasumber harus memperhatikan track record wartawan.

“”

Salah satu ciri wartawan tidak profesional dan tidak etis, kalau ditanya mereka marah atau menjawab tidak jelas. “Udah, jangan tanya-tanya, memang tidak percaya saya.” 116 |


Pernah kami lakukan penelitian di Sumatera Utara, ada enam wanita tunasusila mempunyai kartu pers. Anda bayangkan, bagaimana dia memperoleh kartu pers? SMS Farid (Jakarta Barat): Bagaimana dengan wartawan gosip atau infotainmen? Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja mereka? David (Jakarta Selatan): Apakah tergolong pelanggaran kode etik kalau wartawan diundang dalam acara BUMN untuk koferensi pers, diakhiri pembagian amplop dan semua wartawan menerima dengan senang hati? Cahaya (Jawa Timur): Wartawan itu pekerjaan yang mulia. Tetapi, sekarang di daerah banyak wartawan bodrek alias tidak punya media. Mereka keluar masuk memeras birokrasi. Apa ada badan atau lembaga yang bisa menjadi naungan jika ingin menjadi wartawan yang independen? Telepon Drajat (Kalimantan Tengah): Wartawan punya hak mengetahui segala hal apa yang terjadi di tengah masyarakat. Masalah-masalah kongkrit akan diketahui oleh wartawan. Kalau kita ingin mengetahui hal itu, apakah kita datang ke wartawan? Kita beri uang atau tidak? Saya pernah didatangi wartawan yang mau membantu mengurusi sawit. Wartawan ini menawarkan jasa mengurus sawit. Masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana menghadapi wartawan. Wartawan harus tunduk dan taat pada kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik diatur bagaimana perilaku wartawan dan bagaimana wartawan harus melakukan pekerjaannya. Antara lain, dia tidak boleh beritikad buruk, tidak boleh menerima suap. Beritanya harus berimbang, akurat. Kalau wartawan beritikad buruk, membuat berita tidak akurat, tidak


| 117

berimbang, berarti masih belum profesional. Silakan adukan kepada Dewan Pers. Dewan Pers akan memeriksa kasus-kasus seperti ini dan meminta wartawan tersebut untuk kembali kepada kode etik jurnalistik. Wartawan dalam bekerja, walaupun dilindungi hukum, harus tetap patuh pada aturan-aturan hukum. Membuat berita ada aturannya. Masyarakat tidak usah takut kepada wartawan, sepanjang wartawan tersebut melakukan pekerjaan dengan benar sesuai kode etik dan hukum yang berlaku. Apabila wartawan tidak lagi berada di koridor kerja jurnalistik 6M, maka dia bisa ditolak. Memeras, minta duit dan menerima suap bukan pekerjaan jurnalistik. Itu tindakan kriminal, silakan dilaporkan kepada polisi. “Wartawan” semacam itu tidak dilindungi oleh hukum atau tidak dilindungi oleh UU Pers. Dia tidak menjalankan kemerdekaan pers, justru mengkhianati kemerdekaan pers Dewan Pers selalu berusaha meningkatkan kemampuan jurnalistik para wartawan dan penaatan terhadap kode etik jurnalistik. Kami juga berusaha memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab wartawan. Dewan Pers telah mengeluarkan pernyataan tentang praktik jurnalistik yang tidak etis. Respon masyarakat bagus. Ternyata masih banyak pejabat pemerintah di daerah atau humas belum mengetahui secara tepat tugas wartawan, termasuk tugas Dewan Pers. Seakan-akan Dewan Pers otomatis akan membela pers. Padahal, yang dibela adalah kemerdekaan pers.

118 |


2 Polisi & 4 Wartawan Pemeras Pedagang Perhiasan Ditahan Jakarta - Dua polisi dan 4 wartawan yang terlibat dalam kasus pemerasan terhadap pedagang berlian akhirnya ditangkap. Keduanya kini ditahan di Markas Polda Sumut di Medan. “Para pelaku ditangkap, pada Rabu (16|5) malam menyusul laporan Punamurti, seorang pegusaha berlian yang mengaku diperas para pelaku,” kata Kasubdit III Reserse Kriminal Umum AKBP Andre Setiawan, Kamis (17|5|2012). Dua polisi yang ditangkap tersebut merupakan anggota Polsek Kutalimbaru, Polresta Medan. Mereka bernama Brigadir Syahrizal dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Aza A Qoiman. Sementara 4 pria yang mengaku sebagai wartawan itu masingmasing bernama Zulmi Aldi, Kiki Budi, Wasis dan Agam Darmawi. Mereka mengaku wartawan tabloid Warta Polisi terbitan Bandung, Jawa Barat. “Para pelaku menuding berlian yang dijual korban merupakan barang palsu,” ujarnya. Untuk mencegah kasusnya diproses secara hukum, para pelaku meminta uang sebesar Rp 150 juta. Karena berada di bawah ancaman, korban kemudian memberikan uang Rp 8 juta. “Uang itu diambil para tersangka. Namun karena dinilai tidak cukup, 13 kantung kecil berlian milik korban juga dirampas (pelaku),” jelasnya. Tak lama setelah dilaporkan, polisi akhirnya menangkap para pelaku. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 8 juta, dan enam bungkus berlian disita. “Pengakuan tersangka berlian yang lainnya sudah dijual. Kasusnya kita proses dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara,” kata Andre Setiawan. Sumber: www.detik.com / Kamis, 17/05/2012 17:01 WIB http://news.detik.com/read/2012/05/17/170155/1919298/10/2polisi-4-wartawan-pemeras-pedagang-perhiasan-ditahan


| 119

120 |


Masyarakat Semakin Memahami Pers 24 September 2008 Narasumber: Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Ketua Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Sutami KBR 68H Pada 23 September 1999, atau sembilan tahun lalu, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers baru ini memberi kebebasan kepada wartawan untuk mencari dan menyampaikan informasi. Pembredelan dan sensor terhadap pers tidak lagi diperbolehkan. Sejak disahkan, UU Pers mendapat banyak kritik. Karena, misalnya, dianggap tidak mampu melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan profesi wartawan. Pornografi yang berkedok produk pers bebas diperjualbelikan di pinggir jalan. Namun, di sisi lain, kebebasan dalam sembilan tahun terakhir telah mendorong tumbuhnya pers-pers profesional. Pers yang tidak profesional dan tidak dipilih publik perlahan gulung tikar. Para pekerja pers juga terus memperbaiki diri untuk menghadirkan kehidupan pers yang bermutu. Dalam rangka sembilan tahun UU Pers, berikut ini rangkuman perbincangan dengan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., di Kantor Berita Radio 68H, Jakarta.

Masyarakat Semakin Memahami Pers

| 121

Setelah sembilan tahun UU Pers, bagaimana kondisi pers Indonesia? Kalau melihat pengaduan ke Dewan Pers sebagai indikator, jumlah pengaduannya semakin meningkat. Berarti masyarakat sudah sadar, jika menjadi korban berita pers tidak lagi melakukan kekerasan tetapi melapor ke Dewan Pers. Namun, kalau indikator itu dilihat dari segi wartawan atau suratkabar, ternyata menunjukkan semakin lama banyak wartawan atau pers yang tidak memenuhi kode etik. Sehingga banyak masyarakat menjadi korban. Seperti apa kode etik yang dimiliki wartawan? Kode Etik Jurnalistik memuat 11 pasal, merupakan revisi dari kode etik lama yang bernama Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang berisi sembilan pasal. Dari 11 Pasal itu yang paling utama yaitu pemberitaan pers harus cover both sides, tidak boleh menyiarkan berita bohong dan berita yang menyebabkan konflik antar golongan atau agama. Aksi kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi. Belum lama ini dilakukan oknum tentara. Apakah berarti masih banyak yang belum memahami kerja wartawan? Saat ini mind set peninggalan zaman Orde Baru bahwa yang berkuasa adalah mereka yang membawa senjata, masih tetap terlihat. Tugas dari Dewan Pers untuk sosialisasi dan memberi pengertian mengenai pers kepada lembaga-lembaga seperti Polri dan TNI. Ketika ada pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pers. Dr. Soetomo, yang diikuti seorang peserta dari tentara, ia mengatakan seringkali tentara menganggap sebuah berita tidak bisa disiarkan karena sifatnya sensitif dan strategis. Sedang bagi wartawan tidak ada batasan. Menurut tentara, jika berita semacam itu disiarkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Misalnya kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, ada tuntutan agar wartawan memerhatikan nasionalisme. Tugas wartawan adalah menyiarkan fakta, bukan tugasnya wartawan untuk nasionalisme,

122 |


meski tentara bilang ini bagian dari kepentingan nasional yang harus pula didukung wartawan. Apakah kekerasan terhadap wartawan menurun? Kekerasan terhadap wartawan memang menurun, misalnya perampasan terhadap alat kerja wartawan. Namun sebaliknya, pengaduan masyarakat terhadap berita pers meningkat. Jumlah suratkabar yang meningkat pesat, terutama di daerah, di satu sisi kita patut bergembira, karena daerah bisa memiliki suratkabar sendiri meskipun terkadang jumlahnya berlebihan. Namun, di sisi lain, banyaknya pers menciptakan kompetisi yang seringkali menyebabkan wartawan hanya mengejar target. Kalau tidak mencapai target kemudian membuat berita karangan sendiri. Bagaimana dengan soal pemuatan Hak Jawab dan sengketa pemberitaan? Kesalahan berita yang ada di halaman 1, pemuatan Hak Jawabnya tidak harus juga di halaman 1. Kode etik menyebut pemuatan Hak Jawab dilakukan secara proporsional. Dikatakan secara proporsional karena dari berita yang panjang mungkin kesalahannya hanya sedikit. Yang sedikit itu kemudian digunakan Hak Jawab secara proporsional. Namun Hak Jawab bukan berarti diselipkan di pojok. Yang penting proporsional. Kalau dimuat tidak proporsional Dewan Pers bisa ingatkan media bersangkutan supaya memuat dengan proporsional. Mengenai sengketa pers, yang penting bagi Dewan Pers kasusnya terkait dengan pemberitaan. Kalau bukan pemberitaan berarti di luar tugas Dewan Pers. Misalnya ada media yang menjelek-jelekkan pihak lain, bisa diadukan ke Dewan Pers, dengan disertai kliping dan sejenisnya, sehingga Dewan Pers bisa menilai pemberitaan itu melanggar kode etik atau tidak. Dalam pilkada banyak pers berpihak. Seperti apa kondisinya? Dengan adanya kebebasan pers, memang banyak sekali muncul pers di daerah. Menjelang Pilkada jumlahnya bisa meningkat tajam. Tapi


| 123

umurnya kadang-kadang ada yang cuma satu bulan. Kita mengharapkan media semacam ini ada yang bisa melaporkannya. Kalau pers digunakan memeras calon kepala daerah dengan menakut-nakuti untuk memberitakan keburukannya, kita bisa langsung mengirimkan kasusnya ke kepolisian. Itu bukan lagi kasus berita, tapi kriminal. Apa yang bisa dilakukan Dewan Pers dengan banyaknya wartawan dituntut ke pengadilan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik? Prinsipnya, kalau kasus pers sudah dibawa ke pengadilan, Dewan Pers tidak bisa berbuat apa-apa. Kasusnya bisa dibawa ke Dewan Pers kalau kedua-duanya memercayai Dewan Pers. Tapi kalau dari awal keduanya memilih pengadilan, Dewan Pers tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ada masalah berita semestinya ke Dewan Pers lebih dulu. Polri seharusnya juga jangan asal tangkap wartawan. Bukan bermaksud mengklaim, Dewan Pers-lah yang paling tahu apakah sebuah berita melanggar kode etik. Polri tidak dididik untuk hal semacam itu. Kalau kriminal silahkan saja Polri menindak langsung. Sedang menyangkut berita, Dewan Pers yang tahu ukurannya. Mengapa KUHP masih digunakan dalam banyak kasus pers? Dewan Pers sudah sering berdiskusi dengan kepolisian. Kepolisian mengatakan, kalau ada orang mengadu maka polisi tidak boleh menolak. Itu alasannya. Dan seringkali kasus yang ditangani kepolisian diarahkan ke KUHP.

“”

Kalau pers digunakan memeras calon kepala daerah dengan menakut-nakuti untuk memberitakan keburukannya, kita bisa langsung mengirimkan kasusnya ke kepolisian. Itu bukan lagi kasus berita, tapi kriminal. 124 |


Masyarakat harus disadarkan, kalau mengadu ke Dewan Pers prosesnya murah, bahkan gratis. Kalau masuk ke pengadilan biayanya mahal sekali. Di Dewan Pers tidak ada yang menang dan kalah, karena win win solution. Mengenai pengaduan dari daerah, kalau Dewan Pers mengganggap mereka bisa datang ke Jakarta, maka merekalah yang datang ke Jakarta. Tapi, kalau tidak mampu, Dewan Pers yang mendatangi. Sumber: Diolah dari harian Jurnal Nasional

Kamis, 19 Mei 2005 | 23:38 WIB

Ichlasul Amal: Negatif, Jurnalis Jadi Tim Sukses Pilkada TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal, menyarankan agar wartawan tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon bupati/walikota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Keterlibatan jurnalis dalam tim sukses akan menimbulkan citra negatif bagi kalangan wartawan secara umum,”kata Ichlasul usai diskusi Pers dan Pilkada di Semarang. Menurut Amal, sangat sulit bagi jurnalis yang menjadi tim sukses mampu menjaga independensinya. “Dalam situasi seperti itu sangat sulit menjadikan pers sebagai salah satu pilar demokrasi,”katanya. Ichlasul Amal yang juga anggota Deks Pilkada Depdagri menegaskan, jika jurnalis menjadi tim sukses atau menjadi calon kepal dawerah, maka yang bersangkutan harus non aktif dari tugas kejurnalistikan.


| 125

Ichlasul Amal mendengar di beberapa daerah banyak wartawan menjadi tim sukses calon bupati/walikota. Bahkan ada juga yang menjadi calon walikota atau wakilnya. “Selain itu kecenderungan yang terjadi akan membenarkan adanya julukan wartawan amplop. Ini efek yang kurang bagus untuk dunia pers secara umum,”ujarnya. Menurut Ichlasul, pers boleh saja mendukung salah satu calon, terlebih apabila calon yang maju adalah pemilik media yang bersangkutan, dengan catatan, media tersebut tidak melakukan black campaign terhadap calon lain. Menurut Kepala Bidang Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara, media massa cetak diperbolehkan menjadi partisan, namun tetap harus memberikan informasi yang benar kepada publik serta harus mengkuliti si calon agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Sedangkan media elektronik tidak dibenarkan menjadi partisan, karena terikat dengan frekwensi yang merupakan hak publik yang sangat terbatas. “Koran tidak akan masuk ke rumah kita tanpa kita beli. Tapi kalau siaran TV dan radio bisa masuk ke rumah kita tanpa kita beli,” katanya. (Sohirin) Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2005/05/19/05561251/ Ichlasul-Amal—Negatif-Jurnalis-Jadi-Tim-Sukses-Pilkada

126 |


“Wartawan Bodrek” Jelas Bukan Wartawan 13 Oktober 2008 Narasumber: Wikrama Iryans Abidin Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Praktik wartawan gadungan, atau sering disebut wartawan bodrek, masih terus muncul. Masyarakat banyak yang mengeluhkannya ke Dewan Pers. Meski jumlahnya berkurang dibanding saat awal reformasi, namun persoalan ini tetap menjadi kabar buruk bagi upaya membangun kepercayaan publik terhadap pers. Wartawan gadungan atau wartawan bodrek tentu saja bukanlah wartawan dalam arti sebenarnya. Mereka hanya menunggangi pers untuk kepentingan pribadi atau golongan. Cuma berbekal kartu pers, atau bukti lembaran suratkabar yang hanya terbit satu-dua edisi, mereka mendekati narasumber dengan alasan ingin wawancara namun ujungnya meminta uang. Bahkan tak jarang dengan cara pemerasan. Pemerasan adalah tindakan kriminal yang dapat langsung dilaporkan ke polisi. UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik tidak akan melindungi praktik pemerasan berkedok wartawan ini.

“Wartawan Bodrek” Jelas Bukan Wartawan

| 127

Dewan Pers telah banyak menggelar sosialisasi. Tujuannya mendorong masyarakat, terutama yang menjadi korban, agar tegas melawan praktik wartawan gadungan. Masyarakat perlu mengenal perbedaan praktik wartawan profesional dengan wartawan gadungan. Untuk mendiskusikan lebih jauh persoalan ini, bincang-bincang ini menghadirkan pembicara Anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin. Apa yang membedakan wartawan bodrek dengan wartawan sungguhan? Profesi wartawan bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dalam pengertian sehari-hari, wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistik berdasarkan etika dan ada produk yang dihasilkan secara teratur. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers dikatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Jika ada orang berniat mencuri, merampok, atau membodohi masyarakat dengan bermodal kamera atau seragam wartawan, maka dia bukan wartawan. Wartawan gadungan suka mendatangi, misalnya, orang yang tidak paham tentang siapa dan apa pekerjaan wartawan. Atau mendatangi orang yang sebenarnya paham jurnalistik dan aspek hukum pers, tetapi karena orang itu bermasalah, maka ikut menjadi bagian dari wartawan gadungan. Ada aspek saling memanfaatkan. Orang itu bisa menjadi perahan atau sebaliknya si wartawan menjadi penyelamatnya. Bagaimana dengan wartawan yang bekerja di media yang terbitnya kadang-kadang?

“”

Wartawan gadungan suka mendatangi, misalnya, orang yang tidak paham tentang siapa dan apa pekerjaan wartawan. 128 |


Saat ini adalah masa transisi dari masa lalu yang sangat menekan dan represif terhadap kemerdekaan pers. Kini sudah dilepaskan simbolsimbol kekuasaan pemerintah yang sepertinya tak terbatas itu. Kemudian dibuat UU Pers yang menghapus semua atribut yang dapat membelenggu kemerdekaan pers. Misalnya, tidak ada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tidak ada pemberedelan, tidak ada wadah tunggal organisasi wartawan, dan tidak ada keharusan wartawan mengikuti penataran. Kita masuk ke suatu ruang yang seolah sangat bebas, tanpa orang lain di dalamnya. Di sinilah muncul persoalan profesionalisme. Apa itu persoalan profesionalisme? Seseorang yang disebut memiliki profesi harus mempunyai kompetensi yang didapat melalui pelatihan singkat, pendidikan singkat atau formal. Dengan pelatihan tersebut ia memiliki keahlian. Ia bekerja tidak semata-mata karena profesinya namun juga memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Apakah karyanya telah memberi manfaat, misalnya. Kriteria mengenai profesionalisme ini sulit dibuat dalam satu regulasi. Sekarang persoalan itu dikembalikan ke Dewan Pers. Namun, Dewan Pers dalam posisi yang gamang. Kalau Dewan Pers membuat higher regulation (aturan-aturan yang berlebihan), Dewan Pers bisa kembali ke masa Departemen Penerangan. Tetapi, jika dibiarkan, para “pemboncengpembonceng pers” semakin keterlaluan.

SMS Dewan Pers menerima sejumlah SMS yang isinya mengeluhkan keberadaan wartawan bodrek, antara lain: Q “Tolong wartawan gadungan diberantas karena merusak citra pers, terutama menjelang lebaran.” Q “Bagaimana mengatasi wartawan bodrek yang datang tiap Jumat meminta jatah dan selalu mengatasnamakan kebebasan pers.”


| 129

Setelah sembilan tahun kebebasan pers, keberadaan wartawan gadungan belum dapat dihilangkan. Sementara Dewan Pers terbatas kewenangan untuk memberantas wartawan gadungan. Lalu, apa yang dapat diupayakan Dewan Pers? Saat ini kita berada dalam paradigma kemerdekaan pers baru yang menurut UU Pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, kemerdekaan pers bukan milik wartawan, pemodal, atau Dewan Pers, tetapi milik masyarakat berdaulat yang direfleksikan melalui kemerdekaan pers, sehingga kemerdekaan pers harus bermakna untuk kehidupan masyarakat dan demokrasi. UU Pers menyebut tujuan dari kemerdekaan pers, antara lain, menegakkan demokrasi, mengedepankan prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Inilah paradigmanya. Persoalannya, kalau kita ingin mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan prinsip keadilan, adilkah wartawan profesional dicampuradukkan dengan wartawan amatiran atau gadungan? Adilkah masyarakat, sebagai pemilik kemerdekaan pers, melakukan pembiaran? Lalu, apakah wartawan amatiran dapat diandalkan untuk menegakkan prinsip kemerdekaan pers dan supremasi hukum sementara mereka bermasalah dan cenderung melakukan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik? Publik harus cerdas dan tegas menyikapi wartawan gadungan. Mereka jangan diberi ruang hidup. Jika mereka memeras segera lapor ke pihak berwajib. Berbicara mengenai wartawan gadungan tidak ada relevansinya dengan kemerdekaan pers. Sebab wartawan gadungan bukan wartawan. Sedang profesi wartawan adalah bermartabat dan terhormat.

“”

Kalau kita ingin mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan prinsip keadilan, adilkah wartawan profesional dicampuradukkan dengan wartawan amatiran atau gadungan? Adilkah masyarakat, sebagai pemilik kemerdekaan pers, melakukan pembiaran? 130 |


E-mail dari Jember yang diterima Dewan Pers: “Kami dari Forum Media Jember Bersatu mohon bantuan untuk masukan terkait dunia jurnalistik di Jember yang semakin keluar dari rel jurnalistik. Pers dijadikan tunggangan untuk kepentingan tertentu. Pers di Jember dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk tindakan tidak terpuji. Ada wartawan bekerja di media yang jelas tetapi meminta uang kepada narasumber usai meliput. Bagaimana menyikapinya? Kalau wartawan bekerja secara profesional ia tidak mau meminta amplop dari masyarakat. Wartawan yang profesional biasanya bekerja di perusahaan pers yang sehat. Ciri perusahaan pers yang sehat, mereka memiliki pembaca, pendengar atau pemirsa yang mau membeli atau menonton, sehingga ada pemasang iklannya. Mereka memiliki kredibilitas dan dapat menggaji wartawannya secara wajar. Selama ini rendahnya kesejahteraan banyak dijadikan alasan wartawan untuk meminta amplop kepada narasumber. Apakah itu dibenarkan? Kalau ada orang mengaku wartawan, kemudian meminta uang kepada narasumber dengan alasan gajinya tidak mencukupi, sebaiknya ia mundur saja dari profesi wartawan. Perilakunya mencederai kehormatan profesi wartawan. Harapan masyarakat kepada Dewan Pers sangat besar. Bahkan berharap Dewan Pers bisa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan besar. Harapan itu tidak mungkin. Selama ini Dewan Pers sudah merespon keluhan masyarakat mengenai perilaku wartawan gadungan atau wartawan sungguhan. Dalam hal regulasi, Dewan Pers telah membuat Standar Kompetensi Wartawan. Karena itu, pertama, Dewan Pers menghimbau sebaiknya wartawan bergabung dengan satu organisasi. Dengan begitu ia terikat pada etika di organisasi tersebut. Kedua, Dewan Pers telah membuat standar minimal pendirian perusahaan pers yang mengatur, misalnya, soal modal.


| 131

Telepon Bangun Simbolon (Bekasi): Mengenai wartawan bodrek, dalam kondisi ekonomi yang sulit orang banyak berpikir, yang mudah itu menjadi wartawan. Preman pun banyak jadi wartawan. Kelakuan pejabat juga perlu diperhatikan. Siapa sebenarnya yang berwenang mengeluarkan kartu pers? Misalnya pengacara, mereka membuat satu wadah yang boleh mengeluarkan kartu pengacara. Untuk mendapatkan kartu pengacara perlu menjalani tes dan pendidikan. Apakah di wartawan juga ada ujian seperti itu?

Di satu pihak ada wartawan yang nakal. Di lain pihak ada masyarakat atau pejabat yang bermasalah dan menyediakan amplop untuk wartawan. Darimana memulai mengatasinya? Istilah garbage in garbage out: Kalau masuknya sampah akhirnya yang keluar juga sampah. Kalau ada masyarakat yang kehilangan akal, kemudian membuat perusahaan pers atau menjadi wartawan tanpa kompetensi apapun di bidang pers, akhirnya produk yang dihasilkannya juga sampah. Persoalan lainnya menyangkut perilaku penegak hukum yang tidak terpuji, yang biasa disebut oknum—meski bisa jadi sebenarnya bukan oknum tapi perilakunya telah struktural dan kurtural. Saya setuju dengan apa yang dikatakan wartawan Indonesia Raya, Mochtar Lubis, bahwa korupsi dan munafik telah membudaya, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau kita punya moral, etika, dan kompetensi, sedarurat apapun kita tidak akan memilih menjadi wartawan gadungan atau amplop. Bekti Nugroho: Persoalan wartawan amplop akhirnya kembali ke diri wartawan. Bagi wartawan profesional, jangankan meminta, diberi amplop pun ia menolak. Kebanggaan wartawan justeru pada penolakannya. Ketika menolak, integritas dan citra wartawan akan terangkat dan kembali bermartabat.

132 |


Bagaimana dengan upaya peningkatan profesionalisme wartawan? Wikrama: Untuk mengatasi problem rendahnya kompetensi wartawan, Dewan Pers memiliki program pendidikan dan pelatihan untuk wartawan bernama Sekolah Jurnalistik. Program ini masih terbatas dan dilakukan bekerjasama dengan LPDS (Lembaga Pers Dr. Soetomo). Pesertanya akan mendapat sertifikasi di bidang etika, karena etika dianggap yang terpenting. Wartawan perlu diyakinkan, kalau mereka memiliki kemampuan profesional yang diikuti etika maka mereka memiliki kedudukan bermartabat. Setiap profesi modern memiliki organisasi. Di dalam organisasi itu melekat etika sebagai mahkota. Dimungkinkan wartawan membuat organisasi tunggal, seperti advokat, yang dapat mengeluarkan sertifikat. Persoalannya tinggal bagaimana stakeholders di kalangan pers dan masyarakat memiliki kesepakatan. Sebab, jika sebagian sepakat dan sebagian tidak, akan jadi masalah. Wartawan profesional memang sebaiknya dibekali sertifikat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang disepakati bersama. Telepon Alek (Rawamangun, Jakarta): Pendapat Simbolon (penelepon pertama) saya dukung sepenuhnya. Pertanyaan saya, siapa yang berhak mengeluarkan SIUPP untuk suratkabar? Sekarang ini dengan modal sedikit sudah dapat mendirikan suratkabar ecek-ecek yang sama sekali tidak bermutu. Masih banyak wartawan yang masuk ke kantor-kantor hanya untuk meminta uang.

“”

Setiap profesi modern memiliki organisasi. Di dalam organisasi itu melekat etika sebagai mahkota.


| 133

Mulyono (Tangerang): Saya berbeda pendapat dengan narasumber. Kalau kita bicara demokrasi, tidak boleh kembali ke masa Orde Baru dimana hanya satu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Itu sangat berbahaya. Saya setuju sertifikasi tapi tidak boleh dikeluarkan oleh satu lembaga. Seperti sekolah, tidak boleh dikuasai satu sekolah saja. Ada wartawan profesional bekerja di media besar, tapi belum tentu bicaranya betul. Kalau kita mengacu kepada agama, seseorang itu dilihat dari tindakan dan kata-katanya, bukan siapa keturunannya. SMS 0813113117xx: Saya pernah menjadi pembicara seminar publik, datanglah dua wartawan meminta wawancara. Mereka janjikan hasil wawancara akan dimuat asal ada amplop. Email dari Kabupaten Kolaka: Karena letak daerah kami berdekatan dengan Sulawesi Selatan, banyak wartawan yang datang. Apakah hanya dengan kartu pers, tanpa kartu dari organisasi pers, mereka dapat disebut wartawan? Banyak wartawan bodrek yang berkeliaran. Setelah UU No.40/1999 tentang Pers disahkan, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Tidak ada lagi SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tahu SIUPP pada masa Orde Baru dijadikan alat pemerasan dan kontrol pemerintah. UU Pers menyebutkan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Badan Hukum dapat dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, dan Perkumpulan. CV tidak termasuk karena bukan kategori usaha atau organisasi yang harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM dan masuk ke Lembaran Negara. Dewan Pers bersama masyarakat pers telah membuat kesepakatan mengenai Standar Organisasi Perusahaan Pers dan telah disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam Standar tersebut, misalnya, disebutkan minimal modal pendirian perusahaan pers adalah Rp50 juta. Dasarnya, karena kondisi di daerah dengan di pusat berbeda.

134 |


SMS 08170761xxx: Apa perlu wartawan punya ID resmi dari Pemred dan kontak person untuk dicek? 02150177xxx: Wartawan yang baik itu netral, seimbang, proporsional, berani, tepat, tidak memihak, seperti ucapan Rustam Abdulgani. Yang bodrek dibina saja jangan dipenjara. Kasihan, dia juga manusia. Sertifikasi wartawan yang telah dilakukan Dewan Pers, melalui program Sekolah Jurnalistik, baru upaya sementara untuk menjawab persoalan wartawan tidak profesional. Sedang soal wartawan gadungan, pada dasarnya mereka bukan wartawan. Wartawan adalah orang yang memiliki profesionalitas yang dibekali etika. Dewan Pers bertugas memfasilitasi organisasi pers, seperti saat pembuatan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers juga telah melakukan verifikasi dan menetapkan tiga organisasi wartawan memenuhi Standar Organisasi Wartawan, yaitu PWI, AJI, dan IJTI. Kalau organisasi wartawan sepakat ada sertifikasi, maka nanti akan dibicarakan bagaimana mekanismenya.


| 135

Pernyataan Dewan Pers Nomor: 1/P- DP/III/2008 tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis Dewan Pers beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsipprinsip etika. Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan tabloid KPK, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan Buser yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian). Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis. Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Dengan semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan tersebut, Dewan Pers pada kesempatan ini merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip etika jurnalistik, untuk diketahui dan menjadi pegangan masyarakat ketika berhadapan dengan wartawan atau pers:

136 |


1. Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasi-organisasi wartawan. Wartawan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasikan kepada narasumber. 2. Wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber dalam mencari informasi, oleh karena itu masyarakat/narasumber tidak perlu menyuap wartawan. Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita. Dengan tidak menyuap, masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika dan upaya memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan. 3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatan jurnalistik. 4. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan pada kepolisian. Jakarta, 5 Maret 2008 Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. Ketua


| 137

138 |


Hati-Hati dengan Wartawan Berprofesi Ganda 22 Oktober 2008 Narasumber: Bambang Harymurti Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Sutami KBR 68H

Tidak sedikit orang yang menilai profesi wartawan tergolong seksi, ditakuti, bahkan dianggap kebal hukum. Penilaian yang tak sepenuhnya benar ini, telanjur memunculkan banyak orang berlomba menjadi wartawan meskipun sudah memiliki profesi atau pekerjaan lain. Menjadi wartawan hanya bertujuan melancarkan profesi lainnya itu. Sebaliknya, ada wartawan yang merangkap profesi lain. Kasus seperti ini, lebih sering didasari rendahnya kesejahteraan wartawan. Dia memerlukan pekerjaan ganda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbincangan kali ini membahas tentang wartawan yang berprofesi ganda, menghadirkan Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti.

Hati-Hati dengan Wartawan Berprofesi Ganda

| 139

Seperti apa pengaduan yang diterima Dewan Pes tentang wartawan yang berprofesi ganda? Bekti Nugroho: Sekitar bulan April 2008, ada dua wartawan dari dua media berbeda terlibat konflik bisnis. Masing-masing menggunakan medianya untuk saling serang. Satu pihak komplain ke Dewan Pers. Akhirnya Dewan Pers mengundang keduanya. Kami jelaskan, sesuai Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesinya. UU Pers jelas menyebut fungsi pers adalah kontrol sosial. Kalau ada wartawan jadi kontraktor atau pengusaha, ikut tender dan kalah, kemudian mencaci maki lawan dengan menggunakan medianya, itu tidak adil dan tidak boleh. Fungsi pers menjadi bias. Bambang Harymurti: Profesi itu ada yang pribadi dan ada yang menyangkut publik. Kalau profesi publik, kepentingan publik yang diutamakan, seperti menjadi dokter atau wartawan. Jangan sampai publik yang dilayani dirugikan karena ada kepentingan tersembunyi. Misalnya, dokter tidak boleh sekaligus di sebelah tempat praktiknya ada apotik miliknya. Wartawan juga begitu. Ada yang berpikir, sebagai pengusaha kalau mau ketemu bupati susah, maka dia buat suratkabar pura-pura dan dia jadi pemimpin redaksinya. Kemudian dia bilang kepada pejabat humas untuk bertemu Bupati. Bupati bersedia bertemu karena disangka soal berita, tapi tiba-tiba bicara soal proyek. Yang seperti ini tidak benar dan merugikan publik. Bupati nanti jadi tidak mau bertemu dengan wartawan karena dipikirnya wartawan bukan ngomong kepentingan publik tapi bisnisnya sendiri. Dari daerah kita sering mendapat laporan penggunaan pers bukan untuk kepentingan melayani masyarakat. Kasus seperti itu jumlahnya banyak? Bekti: Data yang akurat masih kita kumpulkan. Dari roadshow Dewan Pers ke beberapa daerah, sudah ada komplain dari pejabat dan humas. Banyak yang menceritakan mengenai modus wartawan: menjadi wartawan enak karena bisa masuk ke semua tempat dan jadi prioritas. Kalau bukan wartawan, prosedurnya lebih sulit. Celakanya, banyak yang menyalahgunakan profesi wartawan.

140 |


Ada sekitar seratus wartawan yang masuk daftar calon anggota legislatif. Bagaimana Dewan Pers menyikapinya? Bambang: Salah satu anak buah saya (di majalah Tempo) menjadi calon anggota legislatif. Dia sudah tidak lagi di redaksi, tapi di bagian usaha. Tempo tidak bisa menghalangi, karena hak asasi dia dan tidak ada larangan kalau profesinya bukan di keredaksian. Kalau posisinya wartawan, dia harus non aktif dulu sebagai wartawan. Kalau terpilih sebagai anggota legislatif, berarti harus berhenti dulu sebagai wartawan. Wartawan Jawa Pos ada yang terpilih sebagai anggota legislatif. Dia berhenti sebagai wartawan tapi tidak berhenti sebagai temannya wartawan. Benturan kepentingan semacam ini yang harus dijaga. Apakah semua profesi tidak boleh dijabat rangkap oleh wartawan, misalnya sebagai pekerja LSM? Kalau bekerja di tempat yang sudah mapan, ikut LSM sebenarnya tidak boleh. Tapi inikan menyangkut kode etik yang tidak hitam putih. Yang utama, tidak boleh ada benturan kepentingan. Biasanya wartawan menyatakan soal hak pribadinya. Kalau begitu, wartawan yang ikut demo tidak boleh sekaligus sebagai orang yang menulis berita demo itu. Dia harus sebagai warga biasa yang berdemo dan atribut kewartawaannya tidak digunakan. Ini wilayah etika, bukan wilayah hukum yang hitam putih. Semua harus dilihat dalam konteksnya. Yang utama, jangan sampai independensi sebagai wartawan bertolak belakang atau berbenturan dengan profesi rangkapnya. Kalau itu terjadi, berarti menipu masyarakat. Kalau wartawan sedang demo untuk kepentingan yang lebih besar, berarti tidak boleh dia juga diminta laporannya? Tidak bisa. Bahkan di koran New York Time, wartawannya sama sekali tidak boleh ikut demo. Kalau di Dewan Pers, karena kita belum sampai ke tahap itu, yang kita jaga jangan sampai dia menulis tentang demo itu. Sudah pasti ada keberpihakan dia.


| 141

Pernah ada kasus, seorang koresponden televisi di Jawa Tengah menjadi aktivis LSM. Muncul masalah karena narasumbernya komplain. Ketika Wahyu Muryadi, wartawan Tempo, menjadi juru bicara Presiden, bagaimana aturan mainnya? Dia cuti di luar tanggungan. Kami jelaskan juga bahwa dia tidak dalam status sebagai wartawan Tempo. Dari sisi akses mendapat informasi, keberadaan Wahyu Muryadi di Istana menguntungkan atau tidak? Antara iya dan tidak. Seolah-olah iya, kenyataannya dia dicurigai terus kalau ada bocoran yang diterima Tempo. Padahal bukan dari dia. Memang ada plus-minusnya. Di alam demokrasi seperti sekarang, bisa saja orang di pemerintahan berganti-ganti. Saat partainya kalah dia ada di luar pemerintahan. Di Amerika, misalnya Partai Demokrat kalah, orangorangnya berkumpul di berbagai think tank seperti Brooking Institute. Kalau Partai Demokrat menang, mereka balik ke pemerintah. Sebaliknya dengan Partai Republik. Di Indonesia, seperti Meutya Hafid (wartawan Metro TV), sekarang menjadi calon anggota legislatif maka dia harus off dulu. Apalagi kalau dia terpilih nanti, dia tidak bisa menjadi wartawan sekaligus wakil rakyat. Wartawan ada yang berstatus karyawan penuh atau tetap ada yang tidak penuh atau kontributor. Bagaimana membatasi dan mengatur mereka yang bekerja tidak penuh? Tugas redaktur untuk memastikan bahwa wartawan yang ditugaskan tidak ada benturan kepentingan. Misalnya, banyak aktivis lingkungan hidup merangkap menjadi wartawan. Akhirnya, kalau menyangkut soal lingkungan, kita pakai koresponden lain. Kalau tidak menyangkut lingkungan, tidak masalah karena kita menilai dia bisa obyektif.

142 |


Jadi, si wartawan tidak harus berhenti sebagai wartawan? Tidak harus. Benturan kepentingan kadang-kadang tidak bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, metode untuk menangkalnya dengan men-declair-kan kepada pembaca. Misalnya, Koran Tempo menulis tentang kasus majalah Tempo. Masa karena kasusnya menimpa majalah Tempo kemudian tidak ditulis Koran Tempo? Boleh ditulis, tetapi pembaca harus tahu bahwa Koran Tempo satu grup dengan majalah Tempo. Kita berasumsi pembaca sendiri memahami. Sama seperti memahami kalau calon Republican menjelek-jelekkan Obama dan mengelu-elukan McCain karena satu partai. Jadi, men-declare menjadi sangat penting. Bagaimana dengan wartawan yang sambil jualan atau berbisnis? Tergantung berjualannya. Kalau di butik, tidak apa-apa. Yang penting, sekali lagi, kita perhatikan apakah ada benturan kepentingan antara profesi sebagai wartawan—yang dipercaya masyarakat untuk memberikan informasi secara independen dan obyektif—dengan apa yang disampaikan. Kalau wartawan berjualan alat merek tertentu, lalu di beritanya dia mempromosikan alat tersebut, itu sudah ada benturan. Dia tidak obyektif lagi terhadap produk tersebut. Artinya, dia sudah tidak berpihak pada masyarakat. Yang penting di sini, ketika menjadi wartawan, dia harus berpihak pada masyarakat. Saya pernah mengalami, ada wartawan ingin menjadi agen komputer. Kebetulan dia ingin ikut tender di satu departemen pemerintah. Kalau begitu, dia harus memilih, menjadi pengusaha atau wartawan. Di sini saya harus berhati-hati. Misalnya, dia meliput di Departemen Pertahanan sedangkan bisnisnya berjualan permen. Jelas tidak ada benturan kepentingan. Tapi, begitu dia menulis berita tentang apakah permen itu sehat atau tidak, seharusnya dia men-declare kepada atasannya dan dia tidak bisa menulisnya. Dilema bagi wartawan, kadang-kadang di satu sisi harus mencari akses sebanyak mungkin, di lain pihak dituntut obyektif. Karena itu, kalau diminta menulis sesuatu yang sepertinya menimbulkan benturan


| 143

kepentingan, sebaiknya dinyatakan secara jujur. Profesi wartawan membutuhkan kejujuran. Misalnya, Meutia Hafid sekarang tidak bisa menulis tentang Golkar atau partai lain lawannya. Dia harus off. Kalau suatu saat dia menulis make up apa yang baik untuk caleg dan tidak disponsori oleh siapa-siapa, maka tidak salah. Kalau masyarakat tahu ada wartawan berprofesi ganda, apa yang harus dilakukan? Bekti: Laporkan saja. Kita ingin mendapat masukan dari orang yang pernah punya pengalaman buruk dari wartawan. Kita ingin dengar, karena itu praktek wartawan yang tidak sehat. Telepon Tamtam: Bisa tidak Dewan Pers menghitung jumlah media? Saya lihat ada orang bisa mencetak koran dadakan. Soal bahasa, bagaimana media memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai tata bahasa yang baik? Media menyampaikan informasi tidak menyebabkan masyarakat bingung atau salah tafsir. Bambang: Soal memeras, laporkan ke polisi. Dewan Pers akan menjadi saksi ahli untuk menyatakan bahwa itu bukan pekerjaan wartawan, perbuatan kriminal dan silakan diproses sesuai pasal-pasal kriminal. Profesi wartawan sering disalahgunakan, tetapi bukan karena reformasi. Sebelum reformasi, meskipun diatur ketat, malahan organisasi wartawan yang resmi banyak terlibat dalam perkara benturan kepentingan. Misalnya, ingin menjadi Ketua PWI untuk bisa menjadi Menteri. Itu ingin kita tinggalkan. Organisasi profesi bukan jenjang karir untuk masuk ke jalur birokrat atau jalur lain. Kebanggaannya kalau wartawan menjalankan profesinya secara benar. Semua ini perlu kerja keras. Padahal, anggota Dewan Pers hanya sembilan orang. Karena itu, kita menghimbau organisasi wartawan untuk terus menerus menyadarkan anggotanya untuk taat kode etik. Kalau kode

144 |


etik diikuti, sudah aman semuanya. Kalau anda berprofesi ganda, pasti anda tahu kapan tidak bisa menulis atau meliput karena bertentangan atau mengkhianati kepercayaan publik. Seorang redaktur harus tahu kapan seorang koresponden diminta meliput atau tidak. Soal ini sudah ada di sembilan elemen jurnalistik. Intinya sangat sederhana: wartawan adalah orang yang dipercaya publik untuk bersikap independen dan obyektif dalam menggali dan menyampaikan berita. Jadi, boleh berprofesi ganda asal tidak ada benturan kepentingan. Apa yang bisa menentukan atau membatasi wartawan? Ada kode etik. Kalau ragu, tinggal tanya kepada organisasi wartawan atau Dewan Pers. Dengan senang hati Dewan Pers akan menjawab. Bahkan setiap bulan kita rencanakan ada diskusi tentang etika. Telepon Rino (Jakarta): Bagaimana Dewan Pers menyikapi advertorial yang isinya tidak benar? Penulis-penulis iklan itu sangat pandai sehingga kita terpengaruh. Padahal, aslinya tidak demikian itu. Soal nasionalisme pers, bagaimana pers kita misalnya menyikapi kasus konflik Aceh? Apakah pers memberitakan apa adanya? Masyarakat perlu tahu apa yang terjadi di sana. Karena itu, saya salut buat para wartawan yang tergabung dalam Reporter Without Border. Mereka tidak peduli apa latarbelakang mereka, yang penting mereka memberitakan sesuai kode etik dan tidak memihak satu sisi. Saya tidak setuju wartawan bisa rangkap profesi, karena benturan kepentingan pasti ada, walaupun bisnis premen. Kita selalu membedakan antara iklan dan berita, ada garis api di antara keduanya. Tidak boleh campuraduk. Karena itu, wartawan tidak boleh ikut campur dalam urusan periklanan. Kita harus hormati, periklanan itu profesi tersendiri, punya kode etik tersendiri.


| 145

Masyarakat bisa langsung tahu, suatu berita itu murni berita atau iklan. Menurut saya ini sangat prinsipil. Kalau iklan tidak bisa memengaruhi, tentunya orang tidak akan buat iklan. Yang penting, apa yang ditulis di iklan sesuai dengan kode etik periklanan. Kode etik periklanan di Indonesia cukup ketat. Misalnya, tidak boleh menjelek-jelekkan produk lain. Kita boleh bilang barang kita “kecap nomor satu” tapi tidak boleh bilang “kecap lain nomor dua.” Di televisi juga harus jelas antara program yang dibayar dengan yang tidak. Kita tidak bisa bilang terlalu sederhana bahwa satu profesi tidak boleh merangkap profesi lain. Kalau dokter merangkap profesi jual obat, jelas ada benturan kepentingan. Tapi, kalau seorang dokter juga seorang atlet nasional, tidak ada masalah. Misalnya, profesi sebagai anggota Komisi Hukum DPR kemudian tetap menjalankan kantor pengacaranya, jelas ada benturan kepentingan. Bagaimana soal nasionalisme pers yang ditanyakan penelepon tadi? Saya jawab dengan pengalaman pribadi. Sebelum perdamaian di Aceh, para pemimpin redaksi dan redaktur senior dipanggil oleh para jenderal. Persis, kami ditekan “kalian ini tidak ada patriotisme atau nasionalismenya. Amerika saja saat perang di Irak, wartawannya jelas keberpihakannya.” Saya bilang “Pak, setahu saya Aceh itu masih wilayah Indonesia. Jadi, kalau rakyat Aceh tertindas karena tentara, saya merasa perlu memublikasikan itu. Kecuali kalau bapak-bapak jenderal menganggap Aceh bukan Indonesia.”

SMS Firman (Bekasi): Apa sebetulnya dampak buruk dari profesi ganda wartawan dan bagaimana kalau berprofesi ganda menjadi penceramah, mc, atau guru privat? Sebab, biasanya orang butuh aktivitas lain agar tidak penat.

146 |


Bekti: Kalau aktivitas ganda wartawan di bidang pendidikan, saya kira tidak masalah. Relatif potensi benturan kepentingan tidak ada. Tapi, kalau wartawan sekaligus pengusaha, ini jadi masalah. Di sini kuncinya adalah kode etik. Kode etik itu kalau “diperas” menjadi hanya satu kata: nurani. Menjadi wartawan yang mengikuti nurani adalah wartawan yang amanah. Amanah artinya menjalankan kepercayaan yang diberikan publik kepada dia. Kalau menyalahgunakan amanah itu, dia mengkhianati publik. Mungkin dia tidak salah dalam arti menyalahi perundang-undangan. Dan sanksi etika itu bukan penjara, tapi moral. Bambang: Wartawan juga boleh berpendapat pada saat, misalnya, menulis kolom yang menjadi pendapat pribadinya. Menulis kolom itu lebih baik, karena dengan tulisan kolom orang menjadi tahu sudut pandang wartawan. Seperti di majalah Tempo, opini diletakkan di halaman depan. Maksudnya supaya pembaca tahu kira-kira Tempo akan melihat masalah dari sudut pandang apa. Jangan salah, yang dimaksud independen itu bukan netral. Independen artinya tanpa pengaruh apa-apa, tanpa tekanan, wartawan mengambil sikap karena dirasa hal itu yang paling obyektif dan paling benar. Sedangkan netral, walaupun wartawan tahu ini salah dan itu benar, dia tetap tidak mau berbuat apa-apa. Saya pikir, justru dalam beberapa hal wartawan bisa terkena hukum kalau misalnya ada kejahatan dia tidak berbuat apaapa, turut membiarkan kejahatan itu terjadi. Soal benturan kepentingan, satu hal yang sering saya lihat, wartawan menulis untuk bagian iklan. Saya anjurkan itu dihindari. SMS Zen (Muara Jambi): Banyak pejabat malas bertemu wartawan karena banyak oknum wartawan yang jadi tukang peras. Bagaimana mengatasinya? Narto (Pondok Gede): Wartawan yang berprofesi ganda hendaknya memilih satu profesi karena apapun yang dibicarakan, apalagi ada nego, sudah pasti profesi wartawan dijadikan imingiming. Wartawan dikenal dekat dengan pejabat dan mudah menggampangkan masalah.


| 147

Bambang: Dewan Pers sering ke daerah. Di daerah, masyarakat atau pejabat mengaku diperas “wartawan.” Saya bilang, “jangan dikasih, jangan ada anggaran untuk wartawan.” Mereka bilang, “tidak enak. Kalau tidak diberi uang akan diberitakan.” Kalau pejabat tidak bermasalah, tidak perlu takut dengan model pemerasan semacam itu. Lawan saja. Kalau mereka meminta-minta, itu sama saja dengan pengemis. Terserah kita mau memberi uang atau tidak. Kalau memaksa, itu sudah pemerasan. Bagaimana media mengatur wartawannya agar tidak berprofesi ganda atau tidak menyalahgunakan profesinya? Bekti: Kita tidak boleh melarang istri wartawan berbisnis. Hanya kemudian, kita jaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kalau benturan kepentingan itu terjadi, independensi dan obyektivitas wartawan menjadi terancam, berita yang ditulis bias dan masyarakat rugi. Ini saatnya Dewan Pers bersama organisasi profesi dan perusahaan pers berdiskusi karena banyaknya wartawan yang menjadi calon anggota DPR dan yang sudah menjadi anggota DPR. Kita undang mereka. Bambang: Wartawan sering bilang, perlu transparansi di pemerintahan. Sekarang ada semacam desakan supaya wartawan juga transparan di dalam pekerjaan dan organisasinya. Karena itu, saat ini cenderung di dalam berita dicantumkan juga siapa yang menulisnya. Sekarang juga ada citizen journalism, ada internet, sehingga orang mudah berinteraksi. Semua ini bisa digunakan masyarakat untuk mengontrol wartawan. Misalnya, masyarkat tahu wartawan menulis berita, bukan opini, kasus lingkungan padahal dia aktivis lingkungan hidup. Masyarakat bisa menulis bahwa berita wartawan itu tidak obyektif, karena dia mempunyai benturan kepentingan. Kalau kritik itu diketahui redakturnya, akan menjadi perhatiannya. Redaktur perlu bantuan masyarakat untuk mengontrol wartawannya. Saya selalu bilang, tentara saja yang punya aturan keras dan ancaman penjara, masih banyak yang harus ditindak karena melanggar, apalagi Dewan Pers yang tidak punya aparat dan penjara. Tapi, kita juga tidak ingin jadi “polisi pers”, karena masyarakat cukup cerdas untuk memilih mana produk wartawan yang bisa dipercaya dan mana yang tidak.

148 |


Dewan Pers selalu ingin mencari jalan atau kebijakan agar transparansi di dunia wartawan meningkat sehingga wartawan nakal segera diketahui dan ditindak. Minimal masyarakat segera tahu mana wartawan yang tidak bisa dipercaya. Dewan Pers juga berharap masukan mengenai independensi Dewan Pers. Belum lama ini ada anggota Dewan Pers diketahui terdaftar sebagai calon anggota legislatif. Saat Dewan Pers mau membuat keputusan tentang hal itu, kebetulan dia sudah mengundurkan diri dari daftar caleg. Kasusnya selesai.


| 149

Pernyataan Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/IX/2009 Tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung. Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial. Jakarta, 4 September 2009 Dewan Pers dto Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Ketua

150 |


Pers Profesional Musuhnya Koruptor 10 Desember 2008 Narasumber: Johan Budi Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Vivi Zakki KBR 68H Masyarakat dunia menetapkan 9 Desember sebagai Hari AntiKorupsi Sedunia. Penetapan ini menegaskan tekat masyarakat dunia untuk bersama memberantas korupsi, menjadikannya sebagai musuh bersama yang harus terus dilawan. Perlawanan terhadap korupsi telah menjadi strategi terpenting bagi upaya menyejahterakan masyarakat, memeratakan pembangunan, dan memperkuat demokrasi. Bagi masyarakat Indonesia, tekat memberantas korupsi terus menguat, terutama setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Dalam beberapa tahun terakhir status Indonesia belum beranjak dari 10 negara terkorup di dunia, menandakan prilaku korupsi masih sulit dicegah. Diperlukan kerja bersama dari banyak pihak untuk mengentaskan Indonesia dari 10 negara terkorup itu. Ada harapan terhadap pers untuk banyak mengambil peran, karena posisinya yang strategis. Saat ini pers dapat lebih bebas berperan sebagai lembaga kontrol dan kritik sosial. Berikut perbincangan dalam program Sarapan Pagi KBR 68H dengan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara. Pers Profesional Musuhnya Koruptor

| 151

Bagaimana peran pers dalam pemberantasan korupsi? Johan Budi: Setelah masa reformasi, orang begitu mudah mendapat informasi. Perkembangan pers juga begitu pesat. Setiap orang bisa mendirikan koran, televisi lokal bertumbuhan. Hal ini berimbas pada persaingan untuk mendapatkan eksklusivitas berita. Bagi media yang profesional dan sudah mapan, persaingan itu tidak jadi masalah. Untuk media-media baru, terutama yang “tidak jelas”, menjadi masalah sehingga muncul berita-berita yang melanggar asas praduga tak bersalah, bahkan jauh melebihi itu. Mereka melanggar kode etik dan UU No.40/1999 tentang Pers. KPK melihat media saat ini tidak hanya berperan membantu KPK, tetapi juga membantu memberi informasi yang menjurus pada pengungkapan kasus yang tidak bisa ditembus oleh aparat penegak hukum. Kadang-kadang sumber informasi lebih terbuka pada media dibanding kepada aparat penegak hukum. Ada beberapa pemberitaan yang terus terang saja kita jadikan bahan awal melakukan penelaahan atau penyelidikan lebih lanjut. Bahkan KPK sejak tahun 2007 roadshow di delapan kota mengadakan kegiatan pelatihan untuk mengajak media, mengingatkan media, terhadap peran strategisnya. Rubrik investigasi di media mapan sepertinya masih jarang. Saya paham sulitnya mencari bahan yang matang seiring semakin sadarnya narasumber bahwa obyek berita bisa melakukan gugatan terhadap media. Kita tahu sederet media sejak masa reformasi digugat oleh narasumber maupun obyek berita. Sehingga, media begitu hati-hati dalam mengungkap kasus atau persoalan yang membutuhkan in-depth reporting atau investigative reporting yang memerlukan waktu dan biaya. Secara umum, bagaimana pemberitaan pers dalam kaitan pemberantasan korupsi? Dalam era saat ini, korupsi memang menjadi top rating bagi media. Tidak hanya media, di daerah juga pasti ada nama LSM yang embel-embel-nya korupsi. Korupsi memang jadi topik utama media. Saya kira tidak hanya

152 |


di Indonesia, seperti di Burma atau Vietnam, ketika saya berbicara dengan ketua “KPK” di sana, pemberantasan korupsi juga jadi konsen media. Negara-negara berkembang konsen dengan masalah korupsi. Apakah media benar-benar pemberantasan korupsi?

telah

berperan

dalam

Leo Batubara: Pemberantasan korupsi membutuhkan informasi dan fakta. Ternyata peran media dalam pemberantasan korupsi baru sebatas menyediakan panggung untuk KPK. Saya lihat semua temuan KPK diekspos oleh media—meskipun ini tidak buruk. Dengan hanya mengekspos temuan KPK, media itu merasa aman karena tidak ada yang mengadukannya ke polisi. Peran media dalam pemberantasan korupsi, dengan memberi panggung kepada KPK, sangat luar biasa dan terpuji. Tetapi, dukungan media untuk mengungkap korupsi dengan memberi bahan-bahan informasi kepada KPK, masih sangat mengecewakan. Media berkualitas kurang berani melakukan investigasi. Yang berani hanya satu-dua, karena hasil investigasi media, tentang pejabat atau politisi bermasalah biasa di-counter back. Hasil investigasi dianggap menghina dan mencemarkan lalu mereka menempuh jalur hukum. KUHP, yang dibuat Belanda untuk melindungi pejabat dari kritik pers, siap menjerat pers. Ini adalah tantangan berat bagi pers. Pers sekarang sudah bebas. Tapi, mengapa peran pers dalam pemberantasan korupsi masih mengecewakan? Di zaman Orde Baru, hukuman bagi pers yang dianggap mengganggu pejabat ialah dengan bredel dan penjara. Sekarang bredel sudah tidak ada, bahkan UU Pers menyebut wartawan tidak boleh dipenjara. Kesalahan kata-kata dibalas dengan kata-kata dan bagi yang tidak puas boleh menempuh jalur hukum. Pers yang salah bisa didenda maksimum Rp. 500 juta. Namun, jika yang merasa tidak puas menggunakan KUHP dan KUHAP, maka di situ tersedia hukuman penjara sampai sembilan tahun dan denda sampai Rp. 1,5 triliun.

Pers Profesional Musuhnya Koruptor

| 153

Memang benar kebebasan pers di era Reformasi jauh lebih signifikan dibanding Orde Baru. Tapi harus hati-hati, kemerdekaan pers kita sekarang bagaikan madu dan racun: madunya adalah UU Pers sedang racunnya yaitu 37 pasal di KUHP yang bisa mengirim wartawan ke penjara. UU Pers melindungi wartawan sedang KUHP siap memenjarakan. Dengan masih ada banyak ancaman, apakah pers bisa disalahkan jika tidak mampu berperan maksimal? Pers yang baik tidak bisa disalahkan, tapi pers sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers yang disalahkan. “Pers gelap” itu tahu “kolam ikan” kita kotor karena masih banyak korupsi. Mereka mendirikan koran dan melakukan investigasi. Tujuannya bukan untuk pemberantasan korupsi tapi bagi-bagi hasil korupsi. Sejumlah media itu telah diadukan ke Dewan Pers. Sekarang ini ada sekitar tujuh media bernama “KPK”. Ketua KPK Antasari Azhar dan Kapolri Sutanto mengeluh ke Dewan Pers, mengapa nama mereka dikaitkan dengan media-media itu. Kemudian Dewan Pers memanggil tiga media di antaranya. Dewan Pers mengatakan kepada mereka, jika ingin membantu memberantas korupsi jangan gunakan nama KPK. Memang ada sebagian media yang mendiskreditkan media lain yang ingin serius membantu pemberantasan korupsi. Inilah kondisinya. Apakah media utama atau mainstream belum memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi? Media dalam kaitan pembahasan ini dapat dibagi dua, yaitu media berkualitas atau mainstream dan media abal-abal. Media berkualitas di Jakarta maupun di daerah lain, sejauh yang saya amati, tidak proaktif

“”

Tapi harus hati-hati, kemerdekaan pers kita sekarang bagaikan madu dan racun: madunya adalah UU Pers sedang racunnya yaitu 37 pasal di KUHP yang bisa mengirim wartawan ke penjara. 154 |


melakukan investigasi korupsi. Mereka tahu pejabat, pebisnis atau politisi yang diinvestigasi dapat menempuh jalur hukum karena dilindungi oleh KUHP. Jika mereka mengadu ke penegak hukum, dan penegak hukum menggunakan KUHP, maka akan sangat merepotkan media berkualitas. Sehingga, media-media itu memilih diam. Sementara media abal-abal, mereka melakukan investigasi tetapi sasarannya bukan untuk memberantas korupsi. Mereka meminta kepada pelaku korupsi untuk bagi-bagi hasil korupsinya. Berbeda dengan di Amerika. Di sana ada Kongres, tugasnya mengawasi pemerintah. Mereka bekerjasama dengan pers. Temuan-temuan pers mengenai dugaan korupsi digunakan oleh Kongres untuk mengupayakan pemerintahan bersih. Jika ada perkara, penegak hukum selalu menggunakan temuan-temuan pers dalam rangka memerangi korupsi. Di sana penegak hukum berkecenderungan melindungi kemerdekaan pers. Di Indonesia juga ada DPR yang memiliki fungsi pengawasan. Namun yang terjadi, sesuai laporan ke KPK, DPR ternyata juga sarang korupsi. Jadi, pers tidak lagi punya teman. Informasi dari pers berkualitas seharusnya digunakan oleh penegak hukum untuk menyeret terduga korupsi ke pengadilan. Namun, bukan tersangka yang diseret ke pengadilan tetapi medianya. Dan apabila kasusnya sampai ke Mahkamah Agung, sebagian besar pers disalahkan atau didenda triliunan. Tahun ini (2008) saya mengunjungi dua wartawan yang dipenjara, Nasution di Sumatera Utara dan Risang Bima Wijaya di Yogyakarta. Mereka dipenjara karena beritanya. Telepon Saiful (Jakarta): Peran pers dalam pemberantasan korupsi saat ini cukup baik dibanding sebelumnya, kita berikan apresiasi. Kita ingin pers yang berdemokrasi, yaitu ada keseimbangan. Pers tidak perlu takut dengan ancaman hukuman karena mengacu pada asas praduga tak bersalah dan kesetaraan di depan hukum. Negara kita baik. Yang tidak baik adalah oknum penyelenggara negara. Oknum inilah yang dikejar pers selaku pengontrol.


| 155

Ada tanggapan terhadap penelepon tadi? Apa yang dikemukakan Saiful memang telah menjadi pedoman bagi pers. Sesuai dengan UU Pers dan kode etik, pers memang harus sesuai dengan tatanan demokrasi dan berimbang. Namun, masih ada ketentuan lain yaitu KUHP. Investigasi pers dalam mengungkap korupsi, sesuai UU Pers, dilindungi karena semangatnya memberantas korupsi. Tapi, berita dugaan korupsi oleh KUHP bisa dianggap penghinaan dan hukumannya penjara sembilan tahun. Walaupun berimbang dan ada hak dari terduga korupsi untuk memberi penjelasan, tapi kalau mengadu ke penegak hukum dengan menggunakan KUHP maka semua dugaan korupsi dan kritik pers bisa dianggap pencemaran. Pers bukan tidak berani. Di zaman Orde Lama wartawan Mochtar Lubis dipenjara sembilan tahun dan di masa Orde Lama dipenjara dua tahun tiga bulan bulan. Saat Orde Lama dan Orde Baru ada 237 penerbitan dibredel karena mengkritik. Sekarang banyak wartawan yang berani tapi medianya tidak berani, takut bisnisnya hancur. Masyarakat harus tahu kendala pers ini. Banyak media berkualitas tidak proaktif mengungkap korupsi karena mereka tahu biaya yang dikeluarkan mahal, apalagi sampai ada tuntutan. Karena itu, mereka lebih memilih memberi liputan yang sangat baik mengenai keberhasilan KPK. Hanya satu-dua yang menjadi lokomotif dengan berani mengungkap dugaan korupsi. Untuk mendorong lebih besar lagi peran pers dalam pemberantasan korupsi, apa yang dapat dilakukan? Ada “sejarah gagal” terbesar di era Reformasi: Pertama, dua wartawan yang divonis penjara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Dewan Pers. Dukungan kita supaya Pasal 310, 315, dan 207 dalam KUHP, yang sering digunakan untuk memenjarakan wartawan karena karya jurnalistiknya, dianggap melanggar Konstitusi. Semangatnya agar UU Pers semakin berhasil memerangi korupsi sehingga wartawan yang melakukan investigasi tidak lagi dipenjara.

156 |


Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya justeru menggunakan dalil-dalil perancang revisi KUHP yang lebih banyak memuat pasal yang dapat mengancam pers dibanding KUHP buatan Belanda. Dalam rancangan KUHP ada 61 pasal yang dapat mengancam pers, dan bentuk hukumannya lebih diperberat dari satu setengah tahun menjadi empat tahun penjara. MK ternyata tidak mendukung dekriminalisasi pers (yang ada di dalam UU Pers). Artinya mereka mengatakan, memenjarakan wartawan adalah sah menurut Konstitusi. Ini sangat mengecewakan. Wasit kita (MK) ternyata tidak pro dengan konsep UU Pers yang melarang mengkriminalkan pers. MK berpihak kepada KUHP buatan Belanda bahwa memenjarakan wartawan adalah sah menurut Konstitusi. Karena itu, saya bisa memahami media berkualitas tidak mau repot mengungkap korupsi karena MK juga tidak mau melindungi mereka. Dewan Pers telah merancang MOU dengan Polri agar apabila ada kasus pers yang diadukan ke polisi didahulukan menggunakan UU Pers. Telepon Tedi (NTT): Bagaimana posisi media pemerintah dalam pemberitaan korupsi?

Sekarang media penyiaran RRI dan TVRI tidak lagi milik pemerintah, tetapi menjadi lembaga penyiaran publik. Yang terjadi sekarang, di daerah ditemukan beberapa pejabat memiliki koran atau buletin. Hal itu boleh saja untuk sosialisasi. Namun, masyarakat jangan berharap mendapat informasi korupsi dari buletin semacam itu. Apakah TVRI dan RRI di daerah masih “dikuasai” pemerintah? Menurut Pasal 36 ayat (4) UU No.32/2002 tentang Penyiaran media penyiaran harus netral dan tidak boleh berpihak pada golongan tertentu. Jadi, sebenarnya tidak ada ruang bagi pemerintah untuk memiliki lembaga penyiaran. Kalau ada pejabat memiliki lembaga penyiaran berarti melanggar UU dan perlu diadukan ke KPI dengan ditembuskan ke Dewan Pers.


| 157

Telepon Abdullah (Banda Aceh): Ada media abal-abal ada media mainstream. Saya pribadi tidak terlalu berharap kepada media mainstream, karena mereka sudah berubah menjadi lembaga bisnis. Kalau memberitakan korupsi takut bisnisnya hancur. Media abal-abal kalau meliput sering meminta amplop. Namun, kita bisa berharap kepada media abal-abal ini karena secara bisnis belum mapan sehingga ada keberanian. Atau, bisa jadi kita juga tidak dapat berharap kepada media abal-abal atau mainstream. Untuk apa wartawan berkualitas bekerja di media yang lebih mementingkan bisnis? Pada awal kemerdekaan Indonesia, media yang ada adalah media perjuangan. Mereka berkembang karena disubsidi pemiliknya atau partai politik pendukungnya. Masuknya sistem pasar bebas menyebabkan koran yang mengandalkan subsidi akan mati. Koran-koran partai zaman dulu semua mati karena isinya tidak menarik. Sekarang koran yang bisa hidup yang isinya independen dan harus dikelola atas kekuatan sendiri. Pers harus dibeli rakyat sehingga iklan bisa masuk. Bisnis pers semacam ini tidak ada dosa, sepanjang isinya tetap berorientasi untuk kepentingan rakyat. Supaya pers tetap laku isinya harus sesuai aspirasi rakyat. Yang terpenting dalam industri pers, pers memiliki wartawan profesional. Rumusnya, ia mampu membuat berita atraktif, mencerahkan rakyat, dan taat kode etik. Media semacam ini pasti dibutuhkan rakyat dan itu namanya industri. Kalau ada media maju tak gentar membela yang bayar, itu namanya media yang salah. Media harus dibisniskan supaya hidup. Ada dua model media semacam ini, yaitu media yang bisa menghargai aspirasi rakyat. Media model inilah yang baik. Tapi ada media yang tunduk pada pebisnis atau pemodal. Akibatnya banyak muncul, misalnya, “jurnalisme kuda”. Maksudnya, isi media itu sesuai keinginan si penunggang kuda. Itu namanya bisnis media busuk dan Dewan Pers berupaya menguranginya agar media berkualitas bisa berkembang.

158 |


Tampaknya ada keputusasaan karena media mainstream pun tidak mampu berbuat banyak dalam mendorong pemberantasan korupsi? Masalah ini akhirnya ada di hulu. Berharap pers menjadi motor dalam pemberantasan korupsi sudah sesuai konsep clean and good governance. Tapi, di Indonesia bagian hulu-nya tidak melindungi. Maksudnya, Konstitusi kita belum melindungi wartawan dan belum menempatkan kemerdekaan pers untuk memiliki hak konstitusional. Pemerintah kita, mulai dari pemerintah Belanda sampai sekarang, masih menerapkan politik hukum yang mengkriminalkan pers. Kritik terhadap pejabat, politisi, atau pebisnis, dapat dinilai sebagai penghinaan atau pencemaran dan di KUHP ada pasal-pasal yang siap memenjarakan wartawan. Politik hukum ini harus direformasi. Kita harus tiru India atau Sri Lanka. Mereka tidak lagi mengkriminalkan pers. Pers paling hanya diadukan dalam perkara perdata, didenda sebatas proporsional. Kalau didenda sampai Rp 1 triliun itu namanya membunuh pers. Jangan lagi menganggap wartawan pelaku kegiatan jurnalistik sebagai penjahat. Memenjara wartawan karena kegiatan jurnalistik sama saja memosisikan wartawan sebagai penjahat. Celakanya, MK masih menganggap pers itu penjahat. Penjahat artinya, kritik sosial wartawan masih dianggap kejahatan. Sehingga memenjarakan wartawan, menurut mereka, sesuai dengan Konstitusi. Konsep itu sudah terbelakang. Dari sembilan anggota MK tidak satupun yang menggunakan dissenting opinion untuk membela kemerdekaan pers. Itu semua hulu yang harus diperbaiki. Jika sudah diperbaiki semua media berkualitas akan aktif melakukan investigasi, bukan seperti sekarang hanya satu-dua. Selain itu, mulai sekarang sebaiknya pejabat tidak lagi

“”

Kritik terhadap pejabat, politisi, atau pebisnis, dapat dinilai sebagai penghinaan atau pencemaran dan di KUHP ada pasal-pasal yang siap memenjarakan wartawan. Politik hukum ini harus direformasi. Pers Profesional Musuhnya Koruptor

| 159

memberi amplop kepada wartawan. Agar media abal-abal mati. Media seperti itu akan mati jika tidak ada lagi amplop untuk mereka. Bekti Nugroho: Hasil riset dari Bank Dunia menyebutkan negara yang memiliki kemerdekaan pers berpeluang 70% untuk berhasil memberantas korupsi. Artinya, Indonesia punya kesempatan.

Pers dan Penegak Hukum Kunci Pemberantasan Korupsi Mamuju (Berita Dewan Pers) – Pers dan lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman), memegang peran kunci dalam pemberantasan korupsi. “Selama dua pihak ini tidak bersih, maka korupsi akan sulit dicegah,” kata Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, saat menjadi narasumber acara literasi media yang digelar Dewan Pers di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (18|6). Bekti menambahkan, salah satu syarat tercapainya pemerintahan yang baik (good government) adalah adanya kebebasan pers yang terjamin. Di sini, kelangsungan kebebasan pers sangat dipengaruhi oleh sudut pandang positif atau negatif dari masyarakat. “Jika pers dipahami sebagai kebutuhan untuk demokrasi, maka orang cenderung melihat pers secara positif untuk memperbaiki masyarakat atau pemerintah,” kata wartawan senior RCTI ini. Literasi Media Acara literasi media di Mamuju ini merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang digelar di beberapa kota selama tahun ini. Dewan Pers menyadari peran penting masyarakat dalam upaya

160 |


meningkatkan profesionalisme pers. Masyarakat didorong untuk kritis terhadap pers. Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, dalam diskusi yang sama mengungkapkan tujuh kebiasan buruk pejabat saat berhadapan dengan pers, yaitu menutup diri; emosional atau main hakim sendiri; tidak membedakan tanggung jawab wartawan dan pemimpin redaksi media atas berita yang bermasalah. Kebiasan buruk lainnya, menumpuk-numpuk kasus karena berita atau tidak langsung merespon saat pertama diberitakan buruk; langsung mengadu ke polisi; menyuap wartawan; serta mengontrol pers melalui pemasangan iklan. Tentang iklan, Agus mengingatkan prinsip pemisahan yang tegas antara berita dan iklan (prinsip pagar api). Iklan tidak boleh disajikan dalam bentuk berita. Prinsip ini harus dipegang oleh wartawan dan dipahami oleh masyarakat. Agus melanjutkan, berita satu media pers yang selalu baik terhadap lembaga tertentu sama mencurigakannya dengan berita yang selalu jelek tentang lembaga tersebut. “Idealnya berita pers proporsional: Fakta positif dan negatif tentang lembaga tertentu diberitakan sesuai apa adanya,” katanya. Dalam acara yang sama, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, meminta pejabat, politisi, dan pengusaha tidak memberikan uang amplop kepada wartawan. Dengan begitu keberadaan “wartawan abal-abal” (tidak profesional) dapat cepat berkurang. “Kebiasaan memberikan uang amplop menyuburkan praktik wartawan abal-abal,” tegasnya. (red) Sumber: www.dewanpers.or.id / Selasa, 19 Juni 2012 05:06


| 161

Pemberantasan Korupsi Memerlukan Pers Berkualitas Jakarta (Berita Dewan Pers) - Pers dapat memotivasi penegak hukum agar lebih serius dalam memberantas korupsi. Saat ini, tidak ada pengungkapan kasus korupsi yang tidak didukung pers. Peran pers semacam itu dapat lebih maksimal apabila wartawan mampu mengulas kasus korupsi secara mendalam. Pendapat tersebut disampaikan Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, saat menjadi narasumber dalam program “Dewan Pers Kita” yang disiarkan TVRI Nasional, Selasa, (24|5) pukul 22.00 – 23.00 WIB. Dialog yang dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini juga menghadirkan Anggota DPR RI, Didi Irawadi, dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nezar Patria. Menurut Mas Achmad Santosa, saat ini masih jarang pers yang mampu membuat berita investigasi tentang korupsi. Selain itu, kebijakan redaksi media masih banyak yang dipengaruhi oleh kepentingan pemiliknya. “Sekarang masyarakat sudah pintar untuk memilih pers yang independen dan yang tidak independen,” katanya. Sementara itu, Nezar Patria menyatakan, kontribusi pers dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangat luar biasa. Dalam hitungannya, hampir lima puluh persen kasus korupsi yang mencuat ke publik atau masuk pengadilan karena kerja pers. Ia menambahkan, wartawan memerlukan pelatihan keterampilan dan kode etik agar mampu menghasilkan berita berkualitas. “Perpaduan antara keterampilan dan kode etik itulah jurnalisme berkualitas,” tegasnya. Didi Irawadi berpendapat, kunci bagi pers untuk mampu berperan maksimal dalam pemberantasan korupsi yaitu independensi dan obyektivitas. “Kalau pers lebih ke provokasi, ia lebih menjadi alat politik,” tambahnya. Sumber: www.dewanpers.or.id / Rabu, 25 Mei 2011 02:48

162 |


Tayangan Televisi Kita Perlu Terus Dikritik 24 Maret 2008 Narasumber: Abdullah Alamudi Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Nanda Hidayat KBR 68H

Pada Rabu, 19 Maret 2008, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan penghargaan untuk program-program televisi terbaik tahun 2007. Kategorinya meliputi program dokumenter, sinetron lepas, berita investigasi, talkshow, dan program anak. Penghargaan semacam ini perlu diapresiasi karena dapat memberi masukan kepada masyarakat tentang tayangan televisi seperti apa yang baik untuk ditonton. Sangat besar dampak tayangan televisi terhadap kehidupan keluarga dan sosial, politik, serta budaya masyarakat. Kita perlu mendorong munculnya tayangan-tayangan berkualitas di tengah kritik terhadap tayangan televisi kita, karena dianggap lebih suka menonjolkan kekerasan, seks, sensasi, dan rumor. Berikut perbincangan dengan Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi.

Tayangan Televisi Kita Perlu Terus Dikritik

| 163

KPI baru saja memberikan penghargaan untuk tayangan televisi terbaik tahun 2007. Apa komentarnya? Saya melihat segi positifnya. Sebab, ada dua kontroversi mengenai hal itu. Ada yang mempertanyakan, apakah pantas lembaga seperti KPI, sebagai lembaga kontrol, memberikan penghargaan? Kita lihat segi positifnya. Tujuannya baik yaitu menyampaikan kepada masyarakat dan industri televisi program apa yang baik untuk masyarakat. Yang penting di sini, penghargaan diberikan KPI tetapi bukan KPI yang menentukan. Ada badan dan orang independen yang ahli di bidang masing-masing, seperti Kak Seto untuk anak-anak, sehingga penilaian mereka bisa dianggap obyektif. Hasilnya juga betul-betul seperti yang diperkirakan. Di dalam penghargaan ini ada kategori talkshow, dokumenter, investigasi, dan sinetron. Tetapi, tidak ada kategori berita? Kalau masalah berita harus dibicarakan bersama-sama antara Dewan Pers dan KPI. Sebab, soal berita bukan wilayah KPI sendiri. Dalam kategori ini ada program investigasi dan saya kira cukup. Yang penting, program investigasi itu memunculkan apa yang penting bagi publik. Kategori investigasi dimenangi oleh ANTV dalam program Telisik berjudul ”Narkoba dalam Penjara”. Pemberian penghargaan kepada ANTV ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebab, orang yang memberi nilai dalam posisi independen dan tahu masalahnya. Saya kira cukup adil penjuriannya. Apakah benar tayangan televisi kita saat ini lebih menonjolkan kekerasan, seks, dan rumor sehingga diperlukan tayangan alternatif? Perlu sekali alternatif, karena banyak sekali program televisi bertentangan dengan Pasal 36 UU Penyiaran yang mewajibkan televisi

164 |


menyiarkan informasi yang mengandung pendidikan, hiburan, dan bermanfaat untuk pembentukan watak dan moral bangsa. Yang banyak kita tonton adalah tayangan horor, hantu, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, ada tayangan ayah menampar anak, ayah menganiaya istri atau menggauli pembantunya. Hal-hal semacam itu ditonjolkan, padahal tidak mendidik. Banyak tenaga profesional di dalam industri pertelevisian kita. Cuma, mengapa skrip semacam itu yang sering diangkat? Sekarang ada 11 televisi nasional di Jakarta dan lebih dari 100 televisi lokal. Khusus mengenai program berita di televisi, sejauh ini seperti apa? Dari segi isi masih sering terjadi pelanggaran etika. Masih sering kita lihat televisi menyiarkan wawancara dengan anak yang menjadi korban perkosaan. Wajah anak itu, meskipun sudah dikaburkan, tapi tidak cukup tebal mengaburkannya. Seharusnya diberi mozaik sedemikian rupa sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat. Juga masih banyak ditonjolkan wawancara dengan anak yang tidak disertai orang tua atau pengacaranya. Itu tidak boleh. Banyak berita sepihak, terutama dalam program infotainmen. Hanya satu pihak yang diwawancarai pada saat berita disiarkan. Kalaupun pada esok harinya ada pihak lain yang diwawancarai, itu soal lain. Seharusnya, pada saat berita awal muncul, kedua pihak diwawancarai sehingga berimbang. Kedua pihak dimunculkan pada episode yang sama, tidak menunggu besoknya. Verifikasi harus terjadi pada saat yang sama. Saat ini, selain infotainmen juga marak tayangan berita kriminalitas. Berita kriminalitas memang perlu kita tahu. Tapi, apakah penonjolannya perlu detail sehingga darah kelihatan? Saya kira itu tidak perlu. Mengenai tayangan rekonstruksi kasus kriminal, ada kasus yang pernah diselesaikan di Dewan Pers. Rekonstruksi itu belum tentu benar. Sebab, biasanya dibuat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi. BAP itu hanya sepihak dari pengadu. Bagaimana dengan yang diadukan? Tidak ditonjolkan.


| 165

Bagaimana ke depan agar tayangan berita di televisi semakin profesional? Dalam segi berita, Dewan Pers dan KPI harus bekerja bersama-sama. KPI sudah ada MOU dengan polisi. Itu harus diberdayakan. Dari Dewan Pers, penilaian tentang etika harus diberdayakan. Dewan Pers dan KPI harus sering duduk bersama. Saat pengumuman penghargaan dari KPI, ada usul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebaiknya juga diberikan penghargaan untuk tayangan televisi terburuk. Pada malam penghargaan KPI, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, ’jangan hanya memberikan penghargaan kepada tayangan yang baik saja. Beritahu juga kepada masyarakat jenis program yang buruk, supaya masyarakat tidak menontonnya.’ Itu ide baik. Di beberapa negara, ada artis berpakaian paling baik dan berpakaian paling buruk yang sama-sama diberi penghargaan. Anda mendukung KPI Award untuk diteruskan? Saya melihatnya sebagai satu hal yang sangat positif. Mudahmudahan bisa mendorong para produser televisi agar jangan hanya mengejar rating. Sekarang banyak tayangan televisi yang hanya mengejar rating. Padahal, rating itu dibuat hanya dari 10 kota besar. Lembaga pemberi rating itu sendiri pernahkah diaudit? Setahu saya belum pernah. Hanya ada satu perusahaan yang pemberi rating, sehingga pandangannya monopoli. Itu pun perusahaan asing. Masalahnya, kenapa tidak ada perusahaan rating dari Indonesia? Mungkinkah Dewan Pers, KPI, dan Kominfo membuat rating publik seperti yang dilakukan di Malaysia? Kemungkinan itu bisa kita kaji lebih jauh. Tapi, jangan sampai lembaga yang akan dibentuk dan didukung kominfo itu justru menjadi alat kontrol terhadap pers. Kita mengatakan, jangan lagi pemerintah mencampuri urusan 166 |


publik. Mungkin lembaganya cukup KPI dan Dewan Pers saja atau lembaga independen lain, karena yang mengontrol pers bukan lagi pemerintah tapi masyarakat. Kita dorong masyarakat untuk menggunakan haknya mengontrol pers, secara pribadi atau kelompok. Pers adalah perpanjangan tangan rakyat. Mereka harus memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Telepon Sofyan (Padang): Saya kurang setuju banyaknya tayangan infotainmen tentang artis-artis. Terlalu banyak penonjolan tayangan itu oleh televisi, dari bangun pagi hingga jam sembilan malam. Tayangan itu kurang bermanfaat bagi masyarakat seperti saya. Saya membutuhkan informasi yang mendidik untuk masyarakat umum, misalnya masalah sosial, kemasyarakatan, atau pendidikan. Apakah benar tayangan infotainmen sudah sangat dominan di televisi kita? Itu betul. Infotainmen di stasiun televisi kita disiarkan dari pagi sampai malam. Ada ratusan jam dalam seminggu. Sepuluh stasiun televisi di Jakarta menyiarkan infotainmen. Bukankah berarti tayangan itu disukai masyarakat dan laku dijual oleh stasiun televisi? Yang berusaha ditampilkan oleh industri televisi: Si A bercerai dengan si B, artis C sedang berpacaran, dan lain-lain. Apa kepentingan publik di situ? Kalau tujuannya untuk memberi entertainment, iya. Tapi, apakah sampai mayoritas waktu siaran? Coba perhatikan: pagi sudah ada infotainmen. Sore infotainmen lagi. Malam pun ada. Ada pendapat, apa yang ada di layar televisi adalah cerminan dari masyarakat. Apakah banyaknya tayangan infotainmen ini menunjukkan masyarakat kita sangat menyukai gosip?


| 167

Itu tidak sepenuhnya betul. Masyarakat kita menonton karena hanya itu yang ada. Tidak ada cukup pilihan lain yang disajikan. Dan umumnya masyarakat kita belum melek media. Kalau mereka melek media, mereka akan pindah ke tayangan lain. Bapak sempat lama di inggris. Apakah di sana ada tayangan infotainmen? Tidak sebanyak di sini. Infotainmen di sana tidak mengurusi pribadi orang. Infotainmen bersifat informasi. Ada lembaga pengawasan televisi dan radio di sana yang mengawasi betul dan ditaati. Di sini KPI banyak tidak ditaati karena yang mengeluarkan izin penyiaran adalah pemerintah. Telepon Nadia (Jakarta): Saya memberi dukungan kepada KPI mengenai sensor terhadap film. Belum lama ini ada pernyataan dari Dian Sastro: ’tidak perlu ada sensor terhadap film Indonesia, karena dengan sensor Indonesia dianggap tidak bisa menunjukkan kepada dunia sifat ketimuran dalam film Indonesia.’ Sensor terhadap film harus lebih tegas lagi.Infotainmen jangan banyak memberi yang negatif, tapi yang posistif. Yang negatif, misalnya, masalah yang diungkapkan saling berlawanan. Satu pihak mengatakan, pihak lain menyangkalnya. Itu merugikan masyarakat. Pertama, harus jelas dulu, KPI tidak melakukan sensor terhadap film Indonesia. Yang melakukan sensor adalah Lembaga Sensor Film. Masalahnya sekarang, masihkah diperlukan sensor itu? Di beberapa negara lain, yang dilakukan adalah penggolongan film berdasar usia. Ada film yang terbuka untuk seluruh umur. Ada yang 17 tahun ke atas dan ada yang dewasa. Yang dikehendaki oleh kalangan perfilman, terutama kalangan muda, ada penggolongan jenis film. Mana yang boleh untuk anak-anak, remaja, dan dewasa.

168 |


KPI mengontrol infotainmen, itu betul. KPI harus menggunakan UU Penyiaran dan peraturan yang ada hubungannya dengan penyiaran, khususnya yang menyangkut isi siaran. Pasal 36 UU Penyiaran memberi wewenang kepada KPI untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Bahkan ada hukuman penjara sampai lima tahun kalau ada berita berisi fitnah. Dendanya bisa sampai Rp 1 miliar. Tapi, KPI belum melangkah sejauh itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat KPI bisa memperlihatkan gigi untuk menjamin hak masyarakat tidak diinjak-injak oleh industri film yang berlindung dibalik konsep kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Infotainmen dikatakan banyak menonjolkan sisi negatif. Apakah benar banyak masyarakat yang tidak suka? Betul. Saya setuju dengan ibu Nadia (penelepon). Sebaiknya ada tindakan lebih tegas, karena kriterianya sudah ada, baik di dalam Peraturan Menteri maupun di dalam UU Penyiaran. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Kalau pemerintah betul-betul ingin masyarakat melek media dan ingin melihat hak masyarakat memperoleh informasi terlindungi, maka harus diberikan hak dan dana yang cukup kepada Dewan Pers dan KPI. Telepon Hartono (Semarang): Pertama, mengenai bagaimana posisi masyarakat. Jangan sampai kita seperti menggarami air laut. Kenapa masyarakat tidak kita didik? Kekuatan masyarakat ada di ujung remote kontrol. Kalau tidak suka acara tertentu, lebih baik beralih ke acara lain. Kedua, saya mendukung iklan yang dimuat di televisi, karena menggeliatkan perekonomian. Tapi, mestinya program televisinya bagus. Selain televisi dan rumah produksi yang ditegur, satu lagi, harusnya televisi berlangganan diperbanyak dan tambah murah. Sehingga, tidak ada lagi alasan tayangan televisi kita tidak banyak pilihan.


| 169

Apakah perlu Dewan Pers bersama KPI membicarakan lebih lanjut soal bagaimana menegur tayangan televisi? KPI sudah banyak menegur. Setelah ditegur, ada beberapa stasiun televisi yang sadar dan memperbaiki diri. Saya berharap yang mengontrol tidak hanya KPI tapi lebih banyak dari masyarakat. Persoalannya–mengutip buku Mochtar Lubis—manusia banyak yang munafik. Contohnya apa? Banyak yang mengeluhkan tayangan televisi, tapi masih menontonnya terus. Mereka mengaku tidak suka pornografi, tapi membaca majalah porno terus. Kalau masyarakat betul-betul mau mengontrol, begitu televisi menayangkan program yang tidak mendidik, pindah ke tayangan lain. Jarak antara kita dengan stasiun televisi itu seperti jarak kita dengan remote control. Seharusnya masyarakat sendiri yang mengambil tindakan dengan cara pindah ke tayangan lain. Sehingga, kalau ada penelitian dari lembaga rating, diketahui tayangan tersebut tidak banyak ditonton. Seperti kata penelepon tadi, ketika orang sedang makan siang kemudian tiba-tiba muncul tayangan tentang artis di televisi, mata mereka langsung tertuju padanya. Mereka suka. Apakah ini tanda kemampuan masyarakat kita untuk merespon tayangan televisi baru sekelas itu? Ada yang tidak suka tayangan infotainmen tapi kadangkadang menontonnya juga. Harus mulai darimana mengatasi persoalan mengenai melek media ini? Tayangan televisi di Indonesia baru dimulai tahun 1960-an. Sekarang sudah ada banyak televisi yang berlomba menayangkan program yang menurut mereka baik dan menghasilkan uang. Tapi masyarakat bisa mengontrolnya. Telepon Steven (Papua): Soal infotainmen, selama ini yang saya tahu, wartawan peliput infotainmen bukan wartawan televisi bersangkutan. Mereka menggunakan PH (production house). PH itu menjual tayangan ke televisi. Selama ini, wartawan dari PH seperti kurang adil, tidak pernah melakukan verifikasi. Bagaimana Dewan Pers menyikapinya?

170 |


Di Papua, televisi swasta sulit dilihat karena harus menggunakan parabola. Yang banyak ditonton TVRI. Dan TVRI acaranya bagus. Saya menyarankan tayangan infotainmen di televisi swasta dikurangi. Samsu (Jawa Barat): Sebagian besar tayangan televisi dikontrol oleh rating. Para pemasang iklan juga berpatokan pada rating. Pengiklan ingin promosi yang dia tawarkan ditonton oleh calon pembeli potensial. Celakanya, para pembuat rating dan pemasang iklan berkonspirasi. Rating dibuat bukan berdasarkan banyaknya penonton sebuah tayangan tapi berdasarkan seberapa banyak calon pembeli sebuah iklan menonton acara itu. Itu sebabnya rating dibuat di 10 kota besar yang diasumsikan banyak kalangan menengah ke atas, yang dianggap mampu membeli produk iklan yang ditawarkan. Apakah tayangan televisi yang memenangkan KPI Award memiliki rating tinggi? Ayub (Aceh): Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap acara Metro TV yang menayangkan parodi, terutama program Republik Mimpi. Saya berharap itu terus ada dan bisa dicontoh televisi lain. Tema talkshow ini tidak hanya infotainmen. Tapi, ternyata banyak yang menanyakan masalah itu. Artinya, menunjukkan masyarakat kita banyak yang tidak suka infotainmen, tapi ada juga yang suka. Masalahnya, orang yang meliput infotainmen apakah bisa disebut wartawan? Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengakui dan menerima mereka sebagai wartawan. Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menganggap mereka bukan wartawan. Kalau tidak salah, ada sekitar 400 wartawan infotainmen yang melamar menjadi anggota PWI–seperti keterangan Ketua PWI Jakarta. Tapi, ketika PWI menawarkan pelatihan jurnalistik kepada mereka, hanya 30 yang bersedia ikut. Apa kata mereka yang tidak ikut: ’Kalau kita ikut kode etik, kita tidak dapat pekerjaan. Sebab, kalau semua yang kita siarkan harus mengikuti kode etik, maka tayangan tidak akan terjual.’ Karena itulah terjadi pelanggaran etika yang akibatnya kita rasakan.


| 171

Kalau masyarakat Papua lebih banyak menonton TVRI, saya kira itu bagus. TVRI bagus. TVRI milik publik dan salah satu kewajibannya adalah melayani publik. Dia tidak bergantung pada rating. Ada anggaran dari pemerintah meskipun tidak cukup dan harus tetap mencari tambahan dari iklan. Tapi, paling tidak TVRI wajib berusaha dan tetap berusaha memenuhi kepentingan publik. Mengenai program yang dikontrol oleh rating dan pemasang iklan, saya kira itu banyak betulnya. Hanya saja, seberapa jauh produser dan para pemilik modal berusaha menyeimbangkan kewajiban mereka untuk melayani publik dan hak mereka untuk mendapatkan keuntungan. Harusnya itu seimbang. Sekarang ini banyak stasiun televisi yang ”berdarah-darah”, masih berlayar di ”laut merah”. Mungkin karena itu mereka mengejar penghasilan dulu. Mudah-mudahan mereka tidak terlalu lama berlayar di ”laut merah”, segera berlayar di ”laut biru” dan menyadari kewajiban mereka sebagai lembaga penyiaran yang harus memenuhi kewajiban berdasar UUD 1945. Pasal 33 UUD menyatakan bahwa karena lembaga penyiaran menggunakan frekuensi publik maka mereka harus melayani kepentingan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Program Metro TV bernama Republik Mimpi, sebenarnya rating-nya tinggi. Tapi, ada lembaga rating yang menyatakan penontonnya hanya 300 ribuan. Padahal, pada waktu-waktu tertentu hampir seluruh warga Jakarta menonton Republik Mimpi. Acara seperti itu sekarang sudah diikuti oleh stasiun televisi lain. Di negara lain, program semacam Republik Mimpi banyak sekali pengaruhnya terhadap masyarakat. Di Australia, Dewan Pers Australia punya program di televisi yang dikelola sedemikian rupa untuk ”menghajar” program-program radio dan televisi yang melanggar etika. Semua wartawan menonton program itu sambil berharap program atau berita mereka tidak masuk dalam pembahasan. Sebab, kalau masuk, kesalahan mereka ditelanjangi. Dengan demikian masyarakat akan tahu bahwa koran atau program yang salah itu tidak layak hidup.

172 |


Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat? Banyak sekali pengaruhnya. Yang terbesar adalah merusak bahasa. Sekarang orang di daerah tidak lagi berbahasa Indonesia tapi betawi: lo, gue, matiin dan lain-lain. Itu bukan bahasa Indonesia. Lebih parah lagi, para pejabat di Jakarta paling banyak dosanya terhadap bangsa ini, karena menggunakan bahasa asing yang sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya. Mereka tidak gunakan bahasa Indonesia. Media hanya mengutip saja pidato atau pernyataan mereka. Terus menerus terjadi perusakan terhadap bahasa. Tayangan parodi atau dagelan politik di televisi tidak mendapat KPI Award. Yang mendapat KPI Award justru acara ”Topik Kita” episode Aliran Sesat. Mungkin karena mereka (panitia) belum tahu bagaimana membuat kategori untuk acara Republik Mimpi. Lagipula itu tayangan baru. Memang begitulah tayangan parodi. Di London, Inggris, ada program ”Yes Minister.” Program ini paling ditonton. Isinya memperlihatkan seorang menteri yang dikontrol oleh asistennya. Asisten itulah yang memberikan pendapat dan seolah-olah menjadi pendapat si minister. Program ini memperlihatkan kedunguan seorang menteri karena bisa dikontrol oleh asistennya. Bagaimana peran masyarakat untuk mendorong munculnya tayangan berkualitas? Apa saran untuk pengelola televisi agar bisa mewujudkan tayangan televisi yang berdampak positif pada masyarakat? Saya harapkan masyarakat menggunakan haknya untuk mengontrol. Misalnya, mengirim surat kepada pejabat dan terutama kepada stasiun televisi dengan menyatakan tayangan yang disiarkan pada edisi tertentu membodohi masyarakat.


| 173

Bombardir televisi itu dengan surat pemirsa, mudah-mudahan mereka sadar. Di sisi lain kita harapkan para profesional di televisi mau berpikir kembali untuk kepentingan publik. Jangan hanya mau dikontrol oleh pemilik modal yang biasanya mementingkan rating.

Yang Terbaik di KPI Award 2008 Senin, 14 Desember 2009 Diawali dengan medley lagu nusantara serta gerak tari daerah, KPI Award dibuka pukul 19:37 WIB oleh pembawa acara Nico Siahaan dan Ersa Mayori. KPI Award tahun ini adalah ajang untuk memberi penghargaan program televisi yang ditayangkan selama tahun 2008. Yazirwan Uyun anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam pidato sambutannnya mengatakan KPI award merupakan kerjasama KPI dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Tahun ini, KPI memberikan penghargaan untuk 6 kategori terbaik, yaitu program dokumenter, berita investigasi, talkshow, program anak, sinetron lepas, dan pembawa acara talkshow terbaik. Program yang dinilai berasal dari 10 stasiun televisi swasta nasional dan 1 televisi publik, “penilaian diberikan oleh juri yang kompeten di bidangnya dan berasal dari berbagai latar belakang, akademisi, profesional, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas tinggi,” ujar Yasirwan Uyun. Selain itu, pada acara ini KPI Pusat juga meluncurkan P3-SPS yang baru. Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono yang turut hadir di acara tersebut, menyerukan agar semua pihak mendukung pemberian penghargaan untuk program televisi ini. Menurut Boediono, program televisi dapat berdampak positif dalam kehidupan masyarakat tetapi di lain pihak, televisi juga dapat memberikan

174 |


dampak yang kurang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu perlu ada yang mengawal. “Mengenai frekuensi, kunci utamanya adalah untuk kepentingan publik. Peran televisi begitu penting termasuk dalam mengawal demokrasi di negara ini, informasi yang diberikan harus akurat sehingga dapat mendukung kehidupan berpolitik. “Saya mendukung KPI karena tidak hanya memberi sanksi tetapi KPI juga memberikan apresiasi,” ujar Boediono. Berikut adalah para pemenang KPI Award 2008: No.

Kategori

Terbaik

Stasiun TV

1.

Program Berita Investigasi

Telusur: Sarjana Kilat 22 Juta Rupiah

TVOne

2.

Program Sinetron Lepas

Ya Guru Ya Seleb

SCTV

3.

Program Anak

Kepompong: Christmas Secret Angel

SCTV

4.

Program Dokumenter

Jendela: Sang Lentera Hidup

TPI

5.

Program Talkshow

Kick Andy: Sepotong Kaki Sejuta Harapan

MetroTV

6.

Pembawa Acara Talkshow

Rosiana Silalahi

SCTV

Sumber: http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalamnegeri-umum/1557


| 175

176 |


Rating Publik: Program Berita Berkualitas Paling Disukai 8 Desember 2008 Narasumber: Abdullah Alamudi Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Yayasan SET dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang didukung Yayasan TIFA baru saja mengumumkan hasil riset rating publik tentang tayangan televisi Indonesia. Metodologi rating publik ini berbeda dengan yang dilakukan AGB Nielsen, lembaga tersohor yang rutin mengeluarkan grafik rating program televisi. Rating publik sudah dua kali diselenggarakan. Dari sini semakin terlihat masyarakat Indonesia lebih memerlukan program berkualitas, terutama berita. Ini temuan menarik. Sebab, selama ini banyak stasiun televisi mengakui program berita itu tidak layak jual, proyek merugi. Bincang-bincang kali ini membahas lebih dalam tentang rating publik. Menghadirkan dua narasumber yaitu Abdullah Alamudi (Anggota Dewan Pers), dan Agus Sudibyo (Deputi Direktur Yayasan SET).

Rating Publik: Program Berita Berkualitas Paling Disukai

| 177

Bekti Nugroho: Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Karni Ilyas, pernah mengakui melalui sebuah koran, program berita Liputan 6 SCTV mampu meraup keuntungan Rp 120 miliar. Sementara banyak stasiun televisi terpaku pada pendapat bahwa tayangan hiburan lebih menguntungkan, tayangan berita merugikan secara bisnis. Kenyataannya tidak. Hasil riset yang dilakukan Yayasan SET, IJTI, dan Yayasan TIFA semakin membuktikan program berita sudah selayaknya dilirik oleh pengelola stasiun televisi swasta dan pemasang iklan. Terbukti, program yang berkualitas kebanyakan adalah berita. Seperti apa hasil riset rating publik yang telah dilakukan Yayasan SET, IJTI, dan Yayasan TIFA? Agus Sudibyo: Yang paling menarik, berbeda dengan asumsi selama ini yang menyatakan bahwa program informasi—dalam hal ini regular news program dan talkshow—mendapat apresiasi yang lebih rendah daripada program hiburan, riset ini menunjukkan sebaliknya. Program informasi, dalam hal ini berita dan talkshow di televisi, mendapat apresiasi yang lebih tinggi dibandingkan program hiburan. Kalau kita bicara apresiasi (riset) ini sebagai suatu cara berpikir yang rasional dan kritis, memang tidak bisa kita tanya kepada masyarakat kebanyakan. Kita harus menanyakan itu kepada masyarakat yang kurang lebih terpelajar dan bisa memberi pemahaman yang lebih rasional. Dimana saja riset ini dilakukan? Riset dilakukan di 11 kota, menggunakan survei longitudinal dengan metode fair group assesment. Ini bukan survei pada umumnya, lebih menyerupai pengukuran indeks persepsi. Responden di setiap kota 20 orang. Alasannya, ada kompleksitas dimana responden bukan hanya mengisi kuesioner namun juga harus menonton rekaman yang kita berikan. Kita artikan mereka bukan responden tapi lebih sebagai panelis. Kita belum bisa menjangkau responden yang lebih besar.

178 |


Apakah panelisnya beragam? Latarbelakang pekerjaan mereka beragam. Mereka dari kelas masyarakat yang terdidik dan terpelajar. Minimal lulusan SMA dan 70 persen lulusan perguruan tinggi, S3 maupun S1, dan tinggal di wilayah perkotaan. Kita berharap diperbanyak kotanya, tapi karena keterbatasan dana maka dibatasi di 11 kota. Menurut hasil riset ini, program apa yang terunggul? Saya lebih tertarik mengutip hasil yang lebih umum. Misalnya, program informasi dan talkshow lebih diapresiasi karena, pertama, dianggap lebih banyak memberikan informasi yang relevan untuk masyarakat. Kedua, dia memberikan model prilaku yang baik dibanding dengan program hiburan, meningkatkan daya kritis, meningkatkan fungsifungsi pengawasan, dan memberikan atau mengangkat masalah yang relevan untuk masyarakat. Sebaliknya, program sinetron—dari lima atau enam katagori yang saya sebutkan tadi—penilaian masyarakat minus atau negatif, karena tidak mendidik, tidak memberikan informasi yang relevan, tidak mengangkat masalah yang relevan buat masyarakat, tidak memberikan model prilaku yang baik, muatan pornografi ada di sana. Kekerasan terhadap anak muncul di sana, kurang sensitif dalam hal gender dan seterusnya. Itulah penilaian secara umum. Dalam penelitian ini juga disebutkan, program yang bermuatan kriminalitas dan hiburan menurut mereka jumlahnya besar tetapi kualitasnya buruk. Berbeda dengan tayangan soal politik, ekonomi, yang kuantitasnya banyak dan kualitasnya juga dianggap memadai. Apa tujuan dari riset ini? Pertama, memberi referensi untuk menilai tayangan televisi yang berbasis pada aspek-aspek kualitas. Selama ini, kalau kita menilai tayangan televisi hanya berdasarkan kuantitas seberapa banyak acara ditonton oleh pemirsa. Aspek kuantitas tetap dibutuhkan tapi tidak bisa menjadi satu-satunya acuan untuk menilai program televisi dan kemudian Rating Publik: Program Berita Berkualitas Paling Disukai

| 179

lebih jauh lagi untuk menentukan kecenderungan produksi televisi. Penilaian kuantitas itu harus diimbangi dengan penilaian yang berbasis pada masalah kualitas. Referensi untuk menilai acara televisi berdasarkan aspek kualitas dibutuhkan baik oleh masyarakat, yang selama ini risau terhadap dampak tayangan televisi, maupun oleh industri televisi yang secara langsung menentukan program seperti apa yang mau mereka tayangkan dan tidak ditayangkan. Kita membutuhkan basis riset yang memadai untuk mengkritik program-program televisi. Akan lebih efektif kalau kita mengkritik atau mengevaluasi program-program televisi berdasar riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Abdullah Alamudi: Saya respek sekali dengan rekan-rekan yang melaksanakan riset ini. Ini akan membuat masyarakat lebih sadar, karena sekarang ini rating hanya ditentukan oleh satu perusahaan saja: AGB Nielsen. Dan seingat saya, Nielsen tidak pernah diaudit. Dengan rating publik ini, saya harap bisa membuka mata masyarakat bahwa Nielsen bukan satu-satunya yang harus menjadi pegangan. Telepon Ragil (Pulau Gebang): Saya setuju dengan hasil riset ini yang menyatakan bahwa program berita bisa menjadi unggulan dibanding program-program lain. Mohon maaf, saya mengkritik salah satu program berita di Trans TV dalam segmen Tanah Airku. Saya bosan dengan segmen itu yang dalam satu bulan diulang beberapa kali. Untuk Indosiar seharusnya tidak menayangkan sinetron yang diluar akal manusia. Agus: Kalau kita bicara acara yang ideal, pertama, share dan ratingnya tinggi sekaligus secara kualitas memadai. Riset kami bukan riset untuk menegasikan rating kuantitatif, tapi untuk membuka suatu acuan baru bahwa idealnya suatu acara itu rating-nya tinggi sekaligus secara kualitas juga tinggi.

180 |


Abdullah: Kalau stasiun televisi mau melakukan, terbukti mereka bisa menghasilkan produk yang bagus seperti ditunjukkan oleh survei ini. Program berita, misalnya Liputan 6 dan Kick Andy, menempati tempat yang tinggi. Acara anak Si Bolang juga mendapat tempat yang tinggi dan disukai masyarakat. Dari segi hiburan, misalnya, ada sinetron Para Pencari Tuhan. Semua itu produk sangat bagus, daripada televisi membuat program yang membodohi masyarakat seperti acara mistik, mewawancarai orang gila, atau memperlihatkan orang makan kodok yang melanggar etika. Banyak program bagus yang bisa dibuat. Apa masalah yang dihadapi televisi untuk dapat memproduksi tayangan berkualitas? Agus: Problemnya, pertama, industri televisi hanya konsentrasi pada rating kuantitatif. Mereka hanya mengejar suatu acara rating-nya tinggi tanpa memperhatikan kualitas. Kedua, dalam konteks yang sama stasiun televisi tidak peduli, apakah itu program hiburan atau program informasi, semua dihadapi dengan tolok ukur yang sama: share dan rating. Ini jelas bermasalah. Kalau hanya diukur seberapa jumlah penonton suatu acara, jelas sekali program informasi sulit bersaing dengan program hiburan. Kalau perhitungan kuantitas dan kualitas di-balance, kita akan menemukan mapping yang berbeda, bahwa program talkshow dan berita pun bisa bersaing dengan program hiburan. Sebab, yang dinilai bukan hanya seberapa jumlah penonton, tapi berapa besar kualitas suatu acara. Dari hasil riset terlihat program berita paling mendominasi menjadi yang terbaik? Betul. Ini fenomena yang berkembang dalam dua kali riset yang kami laksanakan. Saya kira, pertama, orang-orang AC Nielsen akan bilang ”responden kita berbeda.” Tapi, saya mau mengatakan, kalau kita tanya soal kualitas acara televisi jelas tidak bisa kita tanyakan kepada orang kebanyakan. Itu harus kita tanyakan kepada orang berpendidikan. Kalau ditanyakan kepada orang kebanyakan, akan sulit. Mereka tidak punya pilihan. Mau beralih ke televisi kabel atau mencari hiburan ke bioskop,


| 181

tidak punya uang. Mereka tidak punya cukup daya beli untuk pindah ke televisi kabel, misalnya. Mengapa tayangan berkualitas seringkali rating-nya rendah? Apakah karena masyarakat kita banyak yang belum berpendidikan tinggi? Abdullah: Saya kira, pertama, karena masyarakat tidak punya pilihan. Kalau ada satu tayangan menarik, misalnya, stasiun televisi lain berlomba membuat program yang mirip. Sehingga ada pembagian rating dengan televisi lain. Ini sama sekali tidak membuat masyarakat lebih cerdas. Itu membodohi. Sekarang ini, dengan adanya program rating publik yang dilakukan Yayasan SET, IJTI, dan TIFA, semua menunjukkan masyarakat kita semakin cerdas. Kita harus mendorong masyarakat untuk menggunakan hak mereka mengontrol pers. Hak mereka mengontrol televisi. Kalau mereka melihat program yang tidak mencerdaskan atau membodohi, sebaiknya mereka dianjurkan mengirim surat kepada suratkabar menyampaikan protes dan juga ke stasiun televisi bersangkutan. Hak masyarakat, hak setiap orang di dalam demokrasi untuk mengontrol media. SMS Steve (Papua): Bagaimana dengan tayangan seperti Jejak Petualang, Jelajah, Espedisi dan tayangan sejenis, apakah disurvei juga? Dan apa hasilnya? Tayangan semacam itu apa kategorinya? Adi (Banten): Aku setuju, rating TV dimanfaatkan oleh penguasa partai dan alat sebagai pasar yang sosial-negatif. Artinya, kami orang desa sebagai konsumen seperti robot yang bisa dikotakkotakkan. Bisa tidak orang TV mencerdaskan orang awam? Bekti: Jejak Petualang, Si Bolang di dalam riset ini masuk dalam kategori non hiburan, berarti masuk di kategori informasi. Program-program itu, kalau misalnya dibuat pohon, masuk di dalam pohon berita.

182 |


SMS pak Adi menyebutkan, rating TV banyak dimanfaatkan oleh penguasa partai. Abdullah: Itulah kesalahannya, seolah semua rating. Karena satusatunya badan yang melakukan rating adalah AC Nielsen, maka semua orang berpegang pada apa saja yang dikatakan Nielsen. Tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk mengecek benar atau tidaknya. Saya tidak menuduh Nielsen, tapi saya punya hak sebagai warga negara untuk mempertanyakan apakah Nielsen diaudit atau tidak. Apakah Dewan Pers mendukung rating alternatif? Iya. Kalau bisa lebih banyak lagi. Lembaga pelaksananya harus kita dorong untuk memberikan alternatif kepada masyarakat, terutama kepada industri media. Sebab, kalau AC Nielsen hanya satu-satu lembaga perating, itu monopoli dan tidak sehat. Bekti: Di dalam industri televisi Indonesia yang sedang sibuk berkonsolidasi, dibutuhkan rating alternatif. Salah satunya rating publik, yang lebih spesifik pada rating kualitas. Stasiun televisi menggunakan ranah publik, frekuensi radio yang terbatas, maka hendaknya diisi program yang berkualitas. Seperti apa secara umum kualitas tayangan televisi kita saat ini? Abdullah: Saya terus terang kecewa. Banyak orang bekerja di stasiun televisi yang dulu di media cetak. Mereka profesional. Tapi, begitu masuk ke televisi, mereka tidak bisa lagi mengatakan tidak kepada pemilik modal yang hanya mengejar rupiah. Profesionalisme mereka tergencet oleh tekanan pemilik modal yang hanya mengejar rating. Begitu ada satu acara di televisi yang menarik, yang lain-lain berlomba meniru. Bekti: Di awal sudah saya singgung, Pak Karni Ilyas mengatakan di sebuah koran, Liputan 6 SCTV dalam satu tahun (saat ia menjadi pemimpin redaksinya) berhasil mengumpulkan laba Rp 120 miliar. Berarti satu bulan keuntungan bersih Rp 1 miliar. Angka yang lumayan besar. Kalau dibandingkan dengan program lain, angka itu mungkin lebih kecil. Tapi, harus dilihat porsinya, karena program berita hanya sedikit di satu stasiun televisi.


| 183

Lebih jauh, ini bukan persoalan untung atau tidak untung. Program berita dibutuhkan oleh publik dan mestinya menjadi manivestasi tanggung jawab sosial televisi yang sudah diberi frekuensi publik. Abdullah: Stasiun televisi harus membuat berita secara obyektif, imparsial (tidak memihak). Jangan karena bosnya menjadi calon satu partai lalu ”disorot” lebih dari 5 menit, padahal ada berita lain yang juga penting. Hal semacam itu merupakan pelanggaran. Masyarakat dicekoki informasi satu pihak. Dengan kata lain, dia menggunakan stasiun televisi untuk kepentingan partai, kepentingan politik atau ekonominya. Padahal, dia mendapat frekuensi radio sebagai ranah publik yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya KPI bersikap lebih tegas dalam kasus seperti ini. ”Monopoli” survei rating yang dilakukan AGB Nielsen apakah bisa disebut pelanggaran? Tidak ada pelanggaran. AGB Nielsen tidak melakukan pelanggaran. Kenyataannya memang hanya dia yang bisa melalukan survei, karena survei ini mahal. Bekti: Investasi untuk melakukan survei rating itu mahal. Di dunia, AGB Nielsen termasuk salah satu yang terbesar. Pernah ada lembaga riset masuk ke Indonesia namun gagal karena biaya. Nielsen terbukti mampu melakukan itu. Tapi, bukan berarti para pemerhati media diam. Terbukti kemudian Yayasan SET, IJTI, dan Yayasan TIFA melakukan riset alternatif. Depkominfo juga sudah mulai merintis rating alternatif. Mestinya negara memberi cukup anggaran untuk pelaksanaan rating alternatif. Atau negara cukup menjadi fasilitator dengan menyediakan dana. Abdullah: Sebaiknya negara hanya menjadi fasilitator. Kalau mau, silahkan negara menyediakan dana, diserahkan kepada lembaga independen untuk melaksanakannya.

184 |


Telepon Saiful (Menteng, Jakarta): Pers Indonesia pada dasarnya sudah baik tapi kurang keseimbangan dalam hal peliputan. Misalnya, berita terkesan dari pemerintah untuk pemerintah, bukan dari rakyat untuk rakyat. Contohnya peliputan korupsi. Saya menyarankan, menjelang Pemilu ini pers betul-betul bisa memayungi negara kita sebagai negara demokrasi, memihak untuk menyelamatkan negara. Tidak memihak parpol atau satu pihak.

SMS Fadli (Jakarta): Tolong stasiun televisi lebih memperbanyak program berita dan olahraga. Samali: Apa konten berita yang dianggap unggulan yang menyentuh daerah? Sebab, sekarang ini banyak berita tentang daerah yang kebanyakan bencana, tawuran, dan kriminal. Fajar (Banjarnegara, Jawa Tengah): Tayangan sinetron Indosiar tidak mendidik karena di luar akal manusia, tidak profesional membuatnya. Reni (Purbalingga): Aku sangat setuju berita itu sangat penting. Tapi, karena di desaku orangnya awam, mereka lebih suka sinetron, apalagi Indosiar. Sinetron membosankan. Ramdan (Cikarang): Memang program televisi Indonesia lebih banyak dikuasai acara hiburan. Sedangkan acara pendidikan semakin ke sini semakin berkurang. Apa masyarakat punya hak untuk ikut andil dalam masalah ini? Yudi (Galur): Program di televisi hendaknya perlu mengendalikan diri dan fungsi media wajib menjaga kesehatan psikososial masyarakat. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong munculnya program berkualitas?


| 185

Pasal 17 UU Pers mengatakan, masyarakat berhak ikut mengontrol pers. Masyarakat sebagai warga negara, secara sendiri atau berkelompok dengan membuat media watch, berhak mengontrol pers. Pers sekarang bukan dikontrol oleh Departemen Penerangan, Kominfo, Polisi, atau Kodam, tapi oleh masyarakat. Setiap masyarakat punya hak untuk mengontrol pers. Gunakan hak itu. Caranya, kirim surat ke stasiun televisi apabila ada tayangan yang tidak masuk akal. Atau kirim surat ke suratkabar. Di setiap suratkabar ada rubrik Surat Pembaca yang disediakan oleh media untuk masyarakat menyampaikan keluh kesahnya. Ini semua bagian dari apa yang kita sebut political communication. Doktrin political communication adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kemerdekaan pers. Maka gunakan itu untuk mengontrol pers, supaya jangan lagi pemerintah mencampuri urusan pers. Kalau pemerintah mencampuri urusan pers, yang rugi masyarakat. Yang boleh disiarkan hanya yang menguntungkan pemerintah. Itulah yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru dan hal semacam itu tidak boleh terulang. Salah satu caranya yaitu gunakan hak mengontrol pers sebagai warga negara. Dan jangan lupa, kalau anda merasa dizolimi oleh pers, gunakan Hak Jawab. Kirim Hak Jawab ke media bersangkutan dan tembuskan ke Dewan Pers. Ini bagian dari cara masyarakat untuk mengontrol pers. Bekti: Masyarakat sekarang harus peduli, jangan acuh. Bagi kalangan televisi, kalau masukan masyarakat konstruktif dan produktif, akan diikuti. Kalau masukannya tanpa dasar, tidak akan diikuti. Kalangan televisi akan senang kalau mendapat masukan disertai data. Abdullah: Stasiun televisi mempunyai public relation officer atau humas. Salah satu tugas humas mengumpulkan semua berita mengenai perusahaannya. Berita itu harus dikumpulkan dan disampaikan kepada rapat redaksi atau ke manajemen bahwa ada sesuatu yang harus disikapi. SMS Jenita (Sinabung): Bukankah program televisi terbanyak adalah cerminan selera penonton?

186 |


Saya kira tidak. Masyarakat kita tidak diberi pilihan. Bukan persoalan kita yang memilih, tapi produser-produser itu yang mencekoki masyarakat: ”ini lo yang bagus untuk kalian.” Buktinya apa? Kalau ada satu program yang bagus, semua berlomba membuat program serupa, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan yang baik. Mungkin maksud dari pengirim SMS tadi, media itu cermin dari taraf berpikir masyarakat setempat. Media di negara maju pasti berbeda dengan di negara berkembang. Kita harus lihat yang dimaksud media yang mana. Kalau media mainstream atau media utama di Indonesia, semua menaruh perhatian dan berpihak pada masyarakat. Harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, semua berpihak pada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.


| 187

Riset Nielsen Sudah Sesuai dengan Standar Internasional Menanggapi kritik terhadap riset-risetnya, Irawati Pratignyo yang mewakili AGB Nielsen menyatakan bahwa riset-risetnya sudah sesuai dengan standar internasional. Riset Nielen dilakukan dengan standar yang disyaratkan dalam Global Guidelines TV Audience Measurement. Semua penyelenggara TV Audience Measurement (TAM) seperti AGB Nielsen di Indonesia harus menggunakan Global Guidelines TV Audience Measurement sebagai panduan. Selain itu, secara berkala AGB Nielsen Indonesia juga diaudit oleh induk perusahaan untuk menjamin bahwa prosedur TAM yang digunakan untuk mengukur sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, Nielsen dianggap sebagai biang keladi buruknya tayangan TV di Indonesia. Nielsen yang memang merupakan satusatunya lembaga yang melakukan TAM di Indonesia memang kerap menghasilkan data yang meragukan, seperti acara yang secara kualitas dianggap buruk oleh beberapa kalangan namun mendapatkan rating yang tinggi. Untuk itu, Irawati Pratignyo yang mewakili AGB Nielsen Indonesia menjelaskan secara gamblang sistematika TAM.yang dilakukan Nielsen di hadapan anggota panita ad hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Dewan Pers dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) di gedung DPD Senayan, Senin kemarin (1|10). Wakil Ketua KPI Pusat, Fetty Fajriati Miftach menyatakan sudah banyak lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta KPI untuk melakukan audit publik terhadap AGB Nielsen dan membuat lembaga pemeringkat rating tandingan. Namun Fetty menyatakan bahwa KPI tidak memiliki kapasitas untuk melakukan audit publik terhadap TAM yang dilakukan Nielsen. Sedangkan untuk membuat

188 |


lembaga pemeringkat rating tandingan dibutuhkan biaya investasi yang besar. Agenda utama Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara PAH III DPD dengan KPI Pusat, Dewan Pers, AGB Nielsen dan ATVSI ini adalah membahas kualitas siaran TV di Indonesia. Sebagian besar anggota DPD mengeluhkan buruknya acara TV di Indonesia.Untuk itu, PAH III DPD mendorong komponen penyiaran untuk lebih mengutamakan tayangan TV yang sehat bagi masyarakat. Sumber: www.kpi.go.id / Selasa, 02 Oktober 2007 07:00 http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri umum/2462-riset-nielsen-sudah-sesuai-denganstandar-internasional


| 189

190 |


Kontroversi tentang Pornografi Tak Ada Habisnya 31 Desember 2007 Narasumber: Lukas Luwarso Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Penyusunan Undang-Undang Pornografi terus memunculkan kontroversi. Pada 13 September 2007, budayawan dan cendekiawan Bali, yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali, menyatakan penolakan terhadap RUU Pornografi. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gde Palguna, salah satu orang yang ikut menolak. Soal pornografi sering kali dikaitkan dengan pers. Alasannya, materi pornografi banyak disebarkan melalui penerbitan mengatasnamakan pers. Sejak awal Dewan Pers berpendapat, ada dua jenis pornografi yaitu hardcore pornography dan softcore pornography. Hardcore pornography jelas dilarang, sedang softcore pornography sebaiknya diatur penyebarannya agar anak-anak terlindungi. Berikut perbincangan tentang pornografi bersama Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso.

Kontroversi tentang Pornografi Tak Ada Habisnya

| 191

Apa itu pornografi dan bagaimana negara lain mengatur soal kecabulan? Pornografi secara semantik berasal dari kata porn dan grafic yang berarti gambar porno, yaitu gambar yang menunjukkan satu materi yang bersifat cabul atau asusila. Pornografi di negara maju seperti di Jepang dan Amerika juga menjadi perdebatan. Perdebatan Sengit di Amerika sudah diakhiri sejak 1984. Ketika itu Presiden Ronald Reagan membuat satu komisi khusus di tingkat parlemen yang mempersoalkan bahaya pornografi. Hasil komisi ini, antara lain, merekomendasikan pembuatan Child Protection and Obscenity Enforcement Act atau Undang-Undang Anti Pornografi Anak. Di negara maju, kalaupun mempersoalkan pornografi, yang diinginkan adalah agar anak-anak tidak terekspose dan tidak terjangkau pornografi. Pelaku yang ketahuan menggunakan pornografi sehingga anak-anak dapat mengakses, akan dihukum. Jadi, bukan mempersoalkan pornografinya, tetapi mengatur akses agar anak-anak terlindungi. Apa parameter bagi masyarakat agar dapat membedakan antara pornografi dan pers? Yang paling sederhana adalah gambar atau materi porno itu dieksploitasi sedemikian rupa untuk tujuan komersial. Kalau ada gambar perempuan telanjang atau setengah telanjang dicetak besar-besaran secara mencolok, sedangkan tidak ada isu terkait gambar tersebut, itu bisa diindikasikan pornografi. Tapi, misalnya gambar yang sama diletakkan di halaman dalam dan di situ ada artikel yang terkait dengan foto itu, misalnya mengenai nilai artistik dari foto tersebut sebagai karya fotografer terkenal, itu bukan pornografi. Di masyarakat yang pengetahuannya sudah cukup baik, persoalan ini sebenarnya terkait self-regulated. Kalau masyarakat sudah berupaya melakukan self-regulated namun negara menginginkan hal itu diatur sedemikian rupa dalam UU, berarti peradaban Indonesia surut.

192 |


Apa yang Anda nilai aneh dari RUU Pornografi? Misalnya dalam klausul menimbang disebutkan bahwa karena dampak globalisasi maka pornografi, tindakan asusila dan kecabulan di masyarakat dianggap dapat mengancam kepribadian bangsa dan tatanan kehidupan sosial. Kepribadian bangsa bukanlah hal yang homogen. Contohnya masyarakat Bali dengan tegas menolak RUU ini. Pandangan orang terhadap pornografi bukan monolitik atau seragam yang coba dihomogenkan seolah seluruh bangsa Indonesia sepakat dengan definisi pornografi sesuai isi pengusul RUU Pornografi. Ada beberapa media yang semata-mata menonjolkan kecabulan. Bagaimana Dewan Pers meresponnya? Kalau yang dimaksud adalah media-media dewasa, sejauh itu hanya untuk orang dewasa dan bisa ditolerir tingkat eksplisitas gambarnya, maka tidak masalah. Sedang untuk “media-media gelap” yang hanya memuat gambar cabul dengan men-download dari internet, aparat kepolisian bisa menjerat dengan menggunakan Pasal 282 KUHP tentang penyebarluasan materi cabul. Untuk media dewasa, atau dalam RUU Pornografi disebut sebagai pornografi ringan, harusnya bersifat delik aduan. Masyarakat yang tersinggung dengan media cabul, misalnya karena khawatir anaknya terganggu, bisa mengadu ke polisi agar pihak-pihak yang menyebarkan media dewasa itu diingatkan, ditindak dan diberi sanksi. Apakah RUU Pornografi merupakan solusi atas maraknya pornografi? RUU Pornografi justru menciptakan problem baru. RUU ini mencoba menjadi sangat orisinil. Misalnya ada kodifikasi yang rigit dengan membagi pornografi menjadi tiga hal: pornografi ringan, pornografi berat, dan pornografi anak. Pornografi ringan antara lain joget. Definisinya, kurang lebih, segala bentuk pornografi yang menggambarkan secara implisit kegiatan seksual termasuk bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat sensual. Joget Inul bisa kena.


| 193

Lucunya, setelah RUU ini membuat kodifikasi dan pelarangan, ada pasal pengecualiannya. Larangan terhadap pembuatan, penggunaan, dan penyebarluasan materi pornografi bisa ditolerir untuk tujuan yang terdiri atas pendidikan, pengobatan gangguan kesehatan seksual, seni dan budaya, serta adat istiadat dan tradisi ritual kegiatan lain yang dilindungi oleh undang-undang. Pengecualiannya begitu banyak sehingga perumusan pornografi menjadi dapat dipertanyakan. Nanti, misalnya ada pelanggar UU ini, dia bisa sewa pengacara yang mencari-cari pengecualian ini. Apakah pornografi di Indonesia sudah begitu parah? Saya tidak katakan lebih parah, tapi eksposenya lebih gamblang. Di kawasan Glodok, Jakarta, secara terbuka pornografi dijual. Namun, ini sekaligus salah satu test case bahwa pornografi itu tidak terlalu berbahaya seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Kalau kita mau jujur, siapa yang tidak menikmati gambar atau tayangan porno? Bagi anak muda, mungkin karena ingin tahu, sedang bagi orang tua dibutuhkan untuk “stimulasi”. Yang dipersoalkan seharusnya eksposenya. Kalau dijual di Glodok, jelas melanggar. Hukum itu dibuat untuk dua alasan. Pertama, untuk sesuatu yang membahayakan, mencegah terjadinya tindak yang membahayakan atau menyinggung. Pornografi yang mencolok itu sifatnya mengganggu, moralitasnya terganggu. Misalnya orang sedang jalan dan melihat materi porno di pingir jalan. Jika itu persoalannya, gunakan Pasal 282 KUHP. Orang yang merasa risi dengan pornografi bisa langsung mengadu ke polisi. Jika penerapan hukum ini ditegakkan, sesungguhnya tidak perlu repot membuat UU Pornografi. Ada pandangan maraknya pornografi karena UU Pers tidak cukup tegas dan akomodatif mengatur soal tersebut? Maraknya DVD porno yang mudah didapat di pasar dan di pinggir jalan tidak ada kaitannya dengan UU Pers. Kalau yang dipersoalkan media-media dewasa, ada perbedaan persepsi dan perspektif. Apakah betul majalah seperti Playboy atau Popular adalah pornografi? Apakah majalah itu hanya memuat gambar sensual saja? Apakah betul masyarakat kita

194 |


begitu tertutup dan puritan sehingga melihat gambar seperti itu kemudian moralnya menjadi rusak? Jangan terlalu memaksakan. Kalau misalnya MUI terganggu dengan majalah-majalah dewasa yang dijual di pinggir jalan, solusinya seperti yang ditawarkan Dewan Pers yaitu UU Distribusi. Dewan Pers sedang menggodok Peraturan Dewan Pers agar media-media dewasa diatur peredarannya. Solusinya ada di aspek distribusi. Kita tidak bisa mencegah sama sekali pornografi di dunia ini, apalagi dengan perkembangan teknologi internet. Ibaratnya kita mau menggaruk yang di jalan-jalan, tapi sebenarnya di internet jauh lebih bahaya pornografinya. Apa yang janggal dari isi RUU Pornografi? Pornografi itu bisa dirasakan apakah mengeksploitasi seksual atau sekadar mereproduksi sensualitas dan keindahan. Artinya, ada aspek orang melihat keindangan tapi tidak harus bersifat kejahatan. Saya lebih memilih distribusi barang-barang yang dikategorikan untuk dewasa. Contohnya minuman keras. Bagi anak-anak, yang tidak dapat mengontrol diri, minuman keras bisa bahaya. Tapi, bagi orang dewasa, barang kali tidak ada masalah. Rokok sebenarnya jauh lebih berbahaya. Anda merokok satu batang dibanding dengan melihat cover majalah Popular, saya kira lebih berbahaya rokok, dan secara medis itu terbukti. Mana yang lebih mendesak, UU Pornografi atau UU Distribusi? Kalau untuk mengatasi ekspose media dewasa, solusi yang paling masuk akal adalah UU Distribusi. Kalau tujuannya memperbaiki moral bangsa yang rusak, saya tidak tahu apa solusinya. Kalau UU Pornografi disahkan, saya melihat bahayanya. Ada gaya otoritarianisme. Yang paling terlihat, misalnya, ada hegemoni makna dan hegemoni persepsi, seolah-olah moral sekelompok orang bisa dipaksakan ke seluruh masyarakat bangsa ini. Lebih parah lagi hegemoni moral. Kalau mau menegakkan UU, untuk menyikapi ekspose media dewasa, bisa dibuat satuan khusus di kepolisian seperti untuk penanganan narkoba.


| 195

Penelepon Alvi (Jakarta): Saya melihat, pembelaan hanya pada kelompok yang akan menjadi korban dari RUU Pornografi. Padahal, dalam konteks demokrasi, secara potensial orang yang akan “rusak” lebih banyak daripada orang yang menerbitkan. Dimana letak demokrasi kalau kita hanya membahas orang yang sedang terganggu bisnisnya? Cobalah lihat majalah-majalah dewasa yang disodorkan ke kaca-kaca mobil. Kalau bicara ideal, saya pernah lama di Jerman. Negara itu bebas karena demokrasinya sudah matang. Di negara maju yang kesadarannya sudah tinggi itupun masih banyak aturan. Kita ini terlalu banyak yang tidak ada aturannya. Saya senang mendengar radio ini. Tapi saya lihat wacananya hanya untuk anti apapun yang dibuat pemerintah. Yang terpenting bagaimana menertibkan pornografi, bukan UU-nya yang dibahas.

Kita punya Pasal 282 KUHP yang secara jelas mengancam penyebaran materi yang dianggap pornografi. Kalau yang diinginkan tidak hanya berwacana, lebih baik aturan hukum yang ada di tegakkan, daripada membuat UU baru yang juga masih berwacana. Usulan saya tadi jelas, buat semacam satgas Polisi anti pornografi. Apa tanggapan Dewan Pers terhadap penyebaran media dewasa yang dilakukan di sembarang tempat? Contoh konkret, dua bulan lalu Dewan Pers meminta kepolisian untuk menindak dua media, Pos Metro dan Lampu Merah karena memuat fotofoto montase dari prilaku asusila anak Indramayu. Jadi, yang dibutuhkan adalah masyarakat aktif. Kalau nanti dibentuk satgas di Kepolisian, masyarakat harus aktif. Saya heran, penjualan VCD porno di Glodok begitu bebas. Barangkali memang ada perlindungan dari aparat Polisi.

196 |


Apa isi rancangan distribusi yang dibuat Dewan Pers? Peraturan Dewan Pers itu hanya ingin mengatur satu hal yaitu media khusus dewasa, seperti majalah Popular, FHM, tidak boleh dijual di sembarang tempat. Hanya tempat-tempat tertentu dan agen-agen khusus yang boleh menjualnya. Kalau misalnya dipajang, sampulnya harus ditutup. Ini upaya agar masyarakat yang moralis, yang tersinggung dengan gambar seronok, menjadi tidak terekspose. Bagaimana pengawasannya? Di dalam Peraturan disebutkan masyarakat harus mengadu ke Dewan Pers jika ada pelanggaran. Dewan Pers kemudian akan mengidentifikasi, memberi sanksi, paling tidak menegur medianya. Kalau kesalahannya sampai lebih dua kali, kita bisa minta aparat untuk menindak. SMS Mun (Bekasi): Sebenarnya RUU Pornografi ini proyek dan sponsornya siapa? DPR seperti kurang pekerjaan saja. Adi (Pandeglang): Di desa kami masih banyak kali (sungai) untuk mandi dan sudah menjadi adat kebiasaan. Apakah itu pornografi? Kalau UU Pornografi disahkan mau mandi di mana kami? Penyusun RUU Pornografi cara berpikirnya reduksionis. Sangat menyederhanakan persoalan yang kompleks. Karena itu, RUU ini mengatur pengecualian, misalnya untuk adat istiadat seperti mandi di kali. Tetapi, artinya, RUU Pornografi ini banyak mengatur hal yang tidak perlu. Kalau mau mengatur masyarakat jangan berpatokan pada masyarakat yang sakit yang suka mengonsumsi pornografi. Gunakan patokan masyarakat yang sehat dulu. Inikan seperti mau mengatur segala aspek mengenai yang nuansa pornografinya diperdebatkan.


| 197

Catatan Dewan Pers atas RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Disampaikan kepada Pansus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi DPR RI Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, Rabu, 16 November 2005 Catatan pertama Salam kemerdekaan pers. DEWAN PERS sepakat bahwa pornografi dan pornoaksi harus diperangi bersama. Pengaturan pornografi dan pornoaksi dalam undang-undang tersendiri harus dikaji secara hati-hati dan terukur, dengan tetap memberikan pertanyaan kritis tentang “apa masalah yang kita hadapi bersama” dan “apa tujuan yang hendak dicapai” dengan tetap berpegang teguh pada spirit Pasal 28F UUD 1945 sebagai hak asasi paling dasar manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sikap dasar ini menjadi penting untuk memberikan catatan atas RUU APP. Sesungguhnya menurut DEWAN PERS problematika kita hari ini bukanlah problem undangundang, tetapi problem penegakan undang-undang. Catatan kedua DEWAN PERS mencatat bahwa RUU APP mengatur dua hal sekaligus yakni (i) anti pornografi dan (ii) anti pornoaksi. Kedua pokok permasalahan ini dikupas dan disajikan secara tuntas meski tetap saja masih mendelegasikannya kepada bentuk hukum lain, yakni Peraturan Pemerintah, bahkan harus membentuk sebuah BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL. DEWAN PERS mencatat bahwa terdapat 11 Bab dan 93 pasal materi yang mengupas masalah anti pornografi dan anti pornoaksi dalam RUU APP. Jika dibaca dan dipetakan secara sederhana, maka

198 |


sesungguhnya RUU APP memfokuskan pengaturan pada dua hal utama, yaitu : (i) larangan pornografi sebanyak 29 pasal dengan 36 materi larangan dan 3 materi pengecualian. Dari 36 materi larangan itu, terdapat 31 materi yang menggunakan kata kunci “eksploitasi”; dan (ii) larangan pornoaksi sebanyak 8 pasal dengan 26 materi larangan dengan 4 materi pengecualian. Catatan ketiga DEWAN PERS mencatat ada 5 alasan mengapa RUU APP ini lahir sebagaimana tampak pada konsideran MENIMBANGnya. Jika dirumuskan secara sederhana, alasannya cuma dua, yaitu: (i) karena meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini yang sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (ii) tidak tegasnya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengatur “defenisi dan sanksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan kehidupan masyarakat. Itu berarti RUU APP bermaksud memperjelas defenisi dan sanksi yang berkenaan dengan pornografi dan pornoaksi agar perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraa pornoaksi tidak meningkat. Catatan keempat DEWAN PERS mencatat bahwa salah satu dasar hukum yang digunakan RUU APP ini adalah Pasal 28F UUD 1945. Ini adalah ketentuan yang penting dan azasi bagi penyusunan materi


| 199

pengaturan RUU APP selanjutnya. Seluruh materi RUU APP ini tidak boleh bertentangan dengan amanah Pasal 28F UUD 1945, bahkan harus menjadi pedoman. Bila, materi pengaturan RUU APP bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU APP ini sangat berpotensi menjadi pesakitan dalam acara judicial review di Mahkamah Konstitusi. RUU APP ini sama sekali tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP. Padahal keempat undang-undang ini adalah undang-undang yang bersentuhan langsung dengan substansi yang diatur dalam RUU APP ini. Catatan kelima DEWAN PERS mencatat bahwa sesuai dengan namanya, RUU APP ini berjudul “ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI”. Jadi, RUU APP hendak mengatur “ANTI PORNOGRAFI” dan “ANTI PORNOAKSI”. ANTI berarti tidak setuju atau menolak. Padahal di dalam materi batang tubuhnya yang diatur adalah “LARANGAN PORNOGRAFI” dan “LARANGAN PORNOAKSI”. Oleh karena itu, kalaupun harus ada undang-undang ini, sebaiknya judulnya diubah menjadi RUU tentang LARANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI. DEWAN PERS mencatat bahwa yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 RUU APP sebagai berikut: “PORNOGRAFI” adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/ atau erotika. Sedangkan Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan ‘PORNOAKSI” adalah perbuatan mengeksploitasi

200 |


seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum. Dengan demikian bila rumusan ini dibaca bersamaan dengan judul RUU APP, maka akan menjadi RUU tentang ANTI substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dan ANTI perbuatan mengekspoitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum. Ada sesuatu yang tidak nyambung dalam rumusan ini, terutama pemahaman tentang pornografi. DEWAN PERS mencatat bahwa rumusan ini menjadi sulit dipahami ketika diajukan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan “MEDIA”. RUU APP sama sekali tidak menjawab apa yang dimaksud dengan “MEDIA”, tetapi mengatur tentang dua jenis media massa, yaitu (i) MEDIA MASSA CETAK dan (ii) MEDIA MASSA ELEKTRONIK. Pasal 1 angka 3 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan MEDIA MASSA CETAK adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah dan tabloid. Pasal 1 angka 4 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan MEDIA MASSA ELEKTRONIK adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang dipersamakan dengan film. Rumusan ini, khususnya rumusan MEDIA MASSA jika dihubungkan dengan judul RUU APP ini akan menimbulkan kerumitan pemahaman, terutama karena rumusan ini sama sekali tidak menyelaraskan pemahaman kepada UU Pers dan UU Penyiaran. Sesungguhnya, khususnya untuk MEDIA MASSA CETAK, ada perbedaan yang jelas dalam rangka pemahaman antara buku di satu sisi dengan suratkabar, majalah dan tabloid di sisi lain. Untuk yang disebutkan terakhir berlaku suatu kerja jurnalistik yang sarat dengan etika dan profesi jurnalistik yang harus dihormati. Tentang hal ini semua sudah terang dan jelas diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Demikian halnya dengan MEDIA MASSA ELEKTRONIK juga sudah terang dan jelas diatur


| 201

dalam UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP/SPS). Yang belum tuntas adalah penegakan hukumnya. Persoalan kita bukan persoalan undang-undang, tetapi persoalan penegakan undang-undang. Catatan keenam RUU APP menempatkan kata “EKSPLOITASI” sebagai kata kunci. Pasal 1 angka 14 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “EKSPLOITASI” adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri dan/atau orang lain. Dengan demikian kata ’EKSPLOITASI” digunakan untuk “ANTI PORNOAKSI”, itu berarti tidak termasuk digunakan untuk “ANTI PORNOGRAFI”. Padahal, dalam RUU APP setidaknya terdapat 31 buah ketentuan yang mengatur tentang LARANGAN PORNOGRAFI dengan menggunakan rumusan kata kunci “EKSPLOITASI” (Pasal 4 sampai dengan Pasal 21). Kerancuan ini mengakibatkan kerancuan seluruh semangat pengaturan larangan pornografi. Kerancuan ini terjadi mulai dari memberikan pemaknaan judul, pengertian sampai ke pengaturannya, sehingga jika rumusan seperti ini disahkan maka potensial kegagalan pada penegakan hukumnya menjadi sangat dominan. Catatan ketujuh DEWAN PERS mencatat bahwa Pasal 2 RUU APP secara tegas merumuskan ultimate goal RUU APP ini adalah pelarangan terhadap perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi. Sedangkan di bagian judul RUU APP disebutkan ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI. Sesuai dengan catatan sebelumnya, sebaiknya judul RUU APP diubah menjadi RUU LARANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI. Dengan demikian rumusan Pasal 3 RUU APP juga harus diubah dari “Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan” menjadi “Larangan pornografi dan pornoaksi bertujuan:”.

202 |


Catatan kedelapan DEWAN PERS mencatat bahwa RUU APP belum menjawab secara tegas apa sesungguhnya yang diatur dalam RUU APP terutama tentang jawaban atas prinsip dasar pembuatan suatu undang-undang tentang apa, siapa, bagaimana, dimana, kapan, dan bagaimana pengaturan tentang anti pornografi dan pornoaksi, sebagaiamana kalangan jurnalis selalu bertanya dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Prinsip dasar tentang alur berpikir materi muatan suatu undangundang haruslah jelas dan logis serta dapat ditegakkan. Seharusnya RUU APP dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa atau anak-anaklah yang perlu dilindungi atas pornografi yang bernilai negatif dan pornoaksi yang tidak pantas. Akan tetapi DEWAN PERS mencatat bahwa Pasal 3 butir b RUU APP merumuskannya sangat luas bahkan sulit dipahami; “memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat”. Catatan kesembilan Dalam PERNYATAAN DEWAN PERS Nomor 13/PDP/X/2001 tanggal 11 Oktober 2001, telah disampaikan kepada masyarakat dan juga anggota DPR yang terhormat tentang bagaimana pandangan DEWAN PERS tentang PORNOGRAFI DALAM PERS. (lihat Lampiran). DEWAN PERS mencatat dan berpendapat bahwa pornografi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu; (i) hardcore pornography atau pornografi berkategori obscene yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (pedophilia), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan. (ii) softcore pornography yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal yang disebut di atas.


| 203

Jenis pornografi yang pertama adalah kriminal dan harus dapat diancam pidana penjara dengan hukuman berat dan denda besar. Dengan konsep pemikiran dasar seperti ini, maka: (i) semua pihak harus dilindungi dari hardcore pornography; (ii) anak-anak harus dilindungi dari softcore pornography; (iii) segmen masyarakat dewasa dan orang tua, khususnya kelompok “perjuangan hidup; berjuang baru hidup”, memerlukan softcore pornography. Dengan pokok pikiran yang demikian, DEWAN PERS mencatat bahwa harus dibedakan secara tegas jenis pornografi itu. Dalam pengaturan pengecualian dengan mekanisme perizianan dalam RUU APP yang dirumuskan dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39, konsep pemikiran di atas dapat diatur dan dirumuskan secara tegas. Artinya, untuk kategori (iii) yakni segmen masyarakat dewasa dan orang tua, khususnya kelompok “perjuangan hidup; berjuang baru hidup”, ketentuan RUU APP ini dikecualikan juga. Catatan kesepuluh DEWAN PERS mencatat dan berpendapat bahwa, pornografi sama sekali tidak termasuk dalam kategori pers. Sebab, Pasal 1 angka 1 UU Pers sudah secara tegas mengatur tentang apa yang dimaksud dengan PERS, yakni lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Bila dielaborasi lebih rinci, maka rumusan Pers yang dimaksudkan UU Pers memiliki karakter sebagai berikut:

204 |


1. ia merupakan lembaga sosial dan komunikasi massa; 2. yang hanya melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang meliputi mencari; memperoleh; memiliki; menyimpan; mengolah; dan menyampaikan informasi; baik dalam bentuk tulisan; dalam bentuk suara; dalam bentuk gambar; dalam bentuk suara dan gambar; dalam bentuk data dan grafik; maupun dalam bentuk lainnya 3. dengan menggunakan media cetak; 4. dengan menggunakan media elektronik; dan 5. dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, cukup terang dan jelas, bahwa yang dimaksudkan dengan Pers dalam UU Pers hanyalah terbatas dan sangat khusus, yaitu pada “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”. Di luar “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” sama sekali memang tidak diatur. Artinya, UU Pers hanya menetapkan dan mengatur tentang salah satu dari begitu banyak aspek tentang Pers, yakni “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”. Oleh karena itu, rumusan Pasal 1 angka 1 RUU APP yang serta merta mengkategorikan makna “PORNOGRAFI” sebagai substansi dalam MEDIA atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika sangat berlebihan dan bertentangan dengan spirit UU Pers. Apalagi kemudian Pasal 1 angka 3 RUU APP serta merta pula


| 205

merumuskan bahwa suratkabar, majalah dan tabloid adalah media massa. Jika kedua rumusan ini dibaca berbarengan, maka RUU APP ini dapat menabrak spirit UU Pers. Haruslah dibedakan secara tegas bahwa persoalan produk pers sebagaimana diatur dalam UU Pers adalah produk jurnalistik. Manakala produk jurnalistik itu melanggar prinsip-prinsip jurnalistik telah tersedia UU Pers. Bilamana produk pers itu tidak dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik, maka UU Pers tidak dapat dikenakan. Pers memberitakan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan wilayah kepentingan publik; suatu yang bermakna bagi perikehidupan umat manusia. Sedangkan pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat (personal). Oleh karena itu, permasalahan pornografi adalah permasalahan distribusi; (i) distribusi kepada yang tidak berhak dan tidak pantas, dan (ii) distribusi di tempat yang tidak pantas dan tidak layak. Untuk mengatasi permasalahan ini bukanlah pada pengaturan dan pelarangan di tingkat HULU karena akan berpotensi melanggar Pasal 28F UUD 1945, tetapi diperlukan pengaturan di tingkat HILIR, yakni pengaturan DISTRIBUSI. Dengan konsep yang demikian, maka konsep pengecualian dengan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 RUU APP menjadi relevan. Catatan kesebelas DEWAN PERS menyampaikan dan menginformasikan bahwa sejak 23 September 1999 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme penyelesaian permasalahan pemberitaan yang berkenaan dengan kecabulan sudah tersedia, yakni batir keempat KEWI, sebagai berikut: Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila. Penafsirannya, Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan

206 |


kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasaar yang bersifat sepihak. Informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. Untuk kasus tindak perkosaan/pelecehan seksual, tidak menyebutkan identitas korban, untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban. Catatan keduabelas Demikian catatan DEWAN PERS atas RUU APP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU APP. Semoga memberikan manfaat bagi upaya menyempurnakan RUU APP menuju hasil terbaik, tanpa harus bertabrakan dengan UU Pers, UU Penyiaran dan bahkan tidak keluar dari amanah Pasal 28F UUD 1945 sebagai hak asasi manusia paling hakiki yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jakarta, 16 November 2005 DEWAN PERS


| 207

Dukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) RUU APP BUKAN untuk menyeragamkan budaya, BUKAN untuk menyeragamkan dalam berpakaian, BUKAN untuk memaksakan aturan suatu agama. RUU APP dapat mengangkat suatu kaum/suku yang masih berpakaian / pola hidup yang tertinggal, dan BUKAN untuk menangkapnya. Kenapa? Karena mereka bukan dengan sengaja mempertontonkannya. Tapi ini merupakan tugas kita untuk menjadikan mereka lebih beradab dalam era globalisasi ini. RUU APP ini justru untuk mendefinisikan Pornografi dan Pornoaksi, karena TIDAK ADA satupun UU yang jelas mendefinisikan pornografi. RUU APP ini hanya meminta warga negaranya berpakaian secara sopan, TIDAK untuk memancing birahi lawan jenisnya (baik laki-laki dan perempuan), TIDAK ada pemaksaan untuk berpakaian model Islami/Arab/Taliban. RUU APP melindungi kaum perempuan Indonesia dari pihakpihak yang justru merendahkan kaum perempuan dengan dijadikan objek yang laku dijual demi kaum laki-laki hidung belang. RUU APP melindungi moral anak-anak kita dari bahaya pornografi demi membangun masa depan bangsa dengan keilmuannya bukan dengan mempertontonkan tubuhnya atau bahkan melacurkan dirinya. Janganlah kalian EGOIS karena saat ini kalian dapat menikmati keindahan tubuh perempuan. Janganlah kalian EGOIS karena saat ini banyak job order untuk tampil dan terkenal dengan mempertontonkan tubuh kalian. Janganlah kalian mengeruk profit dari mempertontonkan tubuh perempuan yang justru menghinakan/ merendahkan kaum perempuan.

208 |


Lihatlah masa depan bangsa. Lihatlah masa depan anak-anak bangsa yang masih lucu, lugu dan mereka sedang giat belajar. Jangan ganggu dan usik mereka oleh media pornografi. Jangan hinakan harga diri mereka karena ibunya/ayahnya mempertontonkan keindahan tubuhnya. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya pornografi! Sumber: blog pendukung RUU APP. http://ruuappri.blogsome.com/2006/06/28/terbitnya-playboy-curikelengahan-pendukung-ruu-app/


| 209

210 |


Kebebasan Berekspresi Maju Mundur 25 Februari 2008 Narasumber: Bambang Harymurti Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Akhir-akhir ini kebebasan ekspresi di Indonesia melangkah mundur, ditandai dengan pemenjaraan beberapa wartawan dan penulis opini. Contoh terakhir menimpa Bersihar Lubis. Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 20 Februari 2008, menghukum Bersihar satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Ia dianggap menghina Kejaksaan Agung, melanggar Pasal 207 KUHP melalui artikel atau opini yang dimuat harian Koran Tempo pada Maret 2007. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu penyangga demokrasi. Tanpa kebebasan berekspresi, demokratisasi yang sedang dibangun bangsa ini tidak akan menemui keberuntungan. Seperti apa upaya yang bisa dilakukan untuk menghalangi langkah mundur kebebasan berekspresi ini? Berikut perbincangan dengan Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti.

Kebebasan Berekspresi Maju Mundur

| 211

Wartawan senior Bersihar Lubis yang menulis artikel berjudul “Kisah Interogator Dungu” di Koran Tempo edisi 17 Maret 2007 dituntut ke pengadilan. Hakim memutus: ia bersalah. Apa makna putusan ini? Satu hal yang menimbulkan pertanyaan, apakah Kejaksaan tahu Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945? Pasal-pasal haatzaai artikelen di dalam KUHP yang dikenakan kepada Bersihar—dilihat dari memorie van toelichting atau penyusunannya oleh Parlemen Belanda 100 tahun lalu—ditolak oleh kelompok liberal saat diberlakukan di Belanda. Pasal itu, menurut mereka, tidak bisa diberlakukan. Akhirnya tercapai kompromi pasal-pasal itu hanya diberlakukan di daerah jajahan, tidak berlaku di negara merdeka seperti Belanda. Kemudian terbukti, pada 1920-an Bung Karno (Soekarno) terkena pasal ini di Indonesia. Bung Hatta juga terkena ketika menjadi mahasiswa di Belanda. Di Indonesia, Bung Karno terkena vonis empat tahun penjara, sedangkan Bung Hatta di Belanda bebas. Hakim menyatakan, pasal-pasal tersebut hanya berlaku di negara jajahan. Sekarang, pasal yang berlaku di negara jajahan Belanda itu diterapkan jaksa dan hakim di negara Indonesia merdeka. Jadi, mungkin hakim dan jaksa masih merasa Indonesia ini negara jajahan. Sudahkah sejauh itu para pejabat merasa merdeka kemudian berpikir yang dijajah adalah rakyat? Saya justru khawatir tidak hanya mereka merasa ini negara jajahan, tapi saya merasa mereka lebih hebat dari Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. Karena apa? Menurut Konstitusi, pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagai pejabat negara, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam kasus Bersihar, pasal mengenai penghinaan terhadap institusi Kejaksaan masih berlaku. Hebat sekali jaksa, lebih hebat dari lembaga kepresidenan dan wapres.

212 |


Apa makna dari keputusan terhadap Bersihar terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi? Kenapa masih ada aparat penegak hukum yang berpikiran untuk menggugat karena kritik? Secara bercanda saya sampaikan ke Bung Bersihar ”jangan-jangan anda harus dihukum bukan karena pasal penghinaan, tetapi membocorkan rahasia negara.” Jaksa tidak melihat bahwa kita bukan di masa Orde Baru lagi. Mungkin dulu mereka memperoleh pendidikan di zaman Orde Baru, hakimnya juga di zaman Orde Baru. Mereka lupa sekarang sudah reformasi dan kita ingin mengoreksi hal-hal yang keliru di masa Orde Baru. Tapi, mereka belum menyadari itu. Kita berharap di pengadilan yang lebih tinggi nanti isi putusan terhadap Bersihar bisa dikoreksi. Kita berharap di dalam pendidikan kejaksaan dan kehakiman, ada semacam reformasi bahwa ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan Konstitusi dan kehidupan bermasyarakat. Tolong pasal-pasal itu jangan digunakan lagi. Di Medan ada vonis satu tahun penjara terhadap Dahri Uhum Nasution, wartawan tabloid Oposisi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Sebelumnya wartawan Risang Bima Wijaya dihukum enam bulan. Artinya, ada persepsi yang belum selesai mengenai pentingnya kemerdekaan pers? Kasus Bung Dahri Uhum Nasution terjadi tahun 1999. Mungkin kita masih berpikir itu zaman transisi. Tapi, ternyata Mahkamah Agung terkena juga. Mudah-mudahan ini kealpaan saja. Kasus Bung Risang cukup menyedihkan, karena yang melaporkannya pemilik koran di Yogyakarta. Dewan Pers sudah mengirim saksi ahli dan memohonkan Peninjauan Kembali (PK). Mudah-mudahan sidang PK segera dapat memutus, sehingga sebelum Hari Pers Sedunia, 3 Mei, sudah tidak ada lagi wartawan yang dipenjara karena pemberitaan. Sebab, kalau tidak bebas, kita malu sekali. Akan dicatat di seluruh dunia negara mana saja yang wartawannya masih dipenjara karena berita. Kita punya dua kasus (Risang Bima Wijaya dan Dahri Uhum), bahkan bisa tiga kasus kalau bung Bersihar Lubis juga dipenjara.


| 213

Kita merasa malu, tapi apakah pejabat juga merasa malu? Ada beberapa alasan yang seharusnya membuat mereka (pejabat) malu. Pertama, tahun 2005 Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik melalui UU No.12/2005. Sebetulnya, ratifikasi itu membuat wartawan tidak bisa dipenjara karena beritanya–lain kalau memeras, silakan dipenjara. Di wilayah Asean, Indonesia termasuk pendukung berdirinya pengadilan hak asasi regional. Di manapun di dunia ini, pasti pengadilan hak asasi manusia tidak memperbolehkan ada orang dipenjara hanya karena berita atau ucapannya. Artinya, kondisi Indonesia saat ini tidak konsisten, karena ada unsur pemerintah yang reformis dan ada yang belum. Mahkamah Agung telah membuat putusan yang baik bahwa penanganan kasus berita pers mendahulukan UU Pers kemudian baru UU yang lain. Itu yang dialami Tempo dan beberapa media belakangan. Putusan ini tepat, karena kalau hakim mengikuti doktrin internasional yang universal mengenai hukum, harusnya penerapan pidana adalah ultimum remedium atau jalan terakhir. Kalau ada jalan lain, seperti perdata atau Hak Jawab, harusnya pilihan itu ditempuh lebih dulu, tidak langsung hukuman penjara. Seberapa penting kebebasan pers untuk membangun demokrasi? Penting sekali, karena kebebasan pers adalah anak kandung kebebasan berekspresi. Tanpa kebebasan berekspresi tidak mungkin ada

“”

Di wilayah Asean, Indonesia termasuk pendukung berdirinya pengadilan hak asasi regional. Di manapun di dunia ini, pasti pengadilan hak asasi manusia tidak memperbolehkan ada orang dipenjara hanya karena berita atau ucapannya. 214 |


Kebebasan berekspresi, kata pemenang Nobel Amartya Sen, seperti oksigen bagi demokrasi. Seperti oksigen dalam kehidupan: tanpa oksigen, demokrasi akan mati. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak bisa hidup.

“”

demokrasi. Demokrasi intinya: setiap warga punya hak untuk turut menentukan segala hal menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Untuk mengambil keputusan tanpa informasi yang tepat, tidak mungkin. Orang super jenius pun kalau diminta membuat keputusan dengan informasi yang keliru, keputusannya akan keliru juga. Apalagi masyarakat biasa. Karena itu, penting dalam demokrasi setiap warga mendapatkan akses pada informasi yang tepat yang kemungkinan paling besar bisa tercapai kalau alur informasi bebas, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Kebebasan berekspresi, kata pemenang Nobel Amartya Sen, seperti oksigen bagi demokrasi. Seperti oksigen dalam kehidupan: tanpa oksigen, demokrasi akan mati. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak bisa hidup. Kekerasan terhadap wartawan terus terulang. Apakah peringkat kebebasan pers Indonesia bisa menurun? Berpotensi menurunkan peringkat kebebasan pers Indonesia, kecuali ada perbaikan segera. Kita berjuang keras supaya ketiga wartawan (Dahri Uhum Nasution, Risang Bima Wijaya, Bersihar Lubis) bisa bebas secepatnya. Supaya di hari pers internasional, 3 Mei nanti, kita bisa bangga mengatakan: di Indonesia tidak ada wartawan dipenjara karena tulisannya. Kita sudah menjalankan konstitusi secara benar. Hal ini harus kita dorong terus, tanpa itu, demokrasi kita demokrasi palsu.


| 215

Apa upaya yang dilakukan Dewan Pers? Dewan Pers sudah meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers untuk membantu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan mengirimkan saksi ahli. Dewan Pers juga telah menulis surat kepada MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Dewan Pers juga mengajak masyarakat pers untuk melayangkan protes. Mudah-mudahan ini punya arti. Kita bukan mengatakan wartawan kebal hukum. Wartawan kalau melakukan tindak pidana, silakan dipenjara. Tapi, siapapun orangnya, wartawan atau bukan, yang hanya menyampaikan pendapatnya sesuai hak konstitusionalnya, tidak bisa dipidana. Karena itu, kita mendorong Bung Bersihar Lubis dan pengacaranya untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus membuat jaksa dan hakim manut pada Konstitusi. Sudahkah Dewan Pers mendekati hakim, jaksa, dan polisi, supaya pandangan mengenai kemerdekaan pers bisa satu visi? Apalagi di masa transisi ini, ada pejabat yang ”telinganya tipis”, lebih suka langsung melapor ke polisi. Sudah ada pertemuan dengan Kapolri dan sudah ada kesepakatan akan dibuat MOU (Nota Kesepahaman) tentang bagaimana polisi memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan pers. Saat ini prosesnya masih dalam level teknis untuk menyusun nota kesepahaman. Semoga nanti bisa dicapai kesepakatan yang mendukung kemerdekaan pers, karena memang menjadi tugas Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers. Dari Kepolisian ada beberapa kabar menggembirakan. Misalnya, radiogram Kepala Reserse Ekonomi ke semua Polda di Indonesia yang cukup tegas. Radiogram itu menyebutkan kalau ada laporan pencemaran nama baik mengenai dugaan korupsi, maka polisi harus mendahulukan dugaan korupsinya ketimbang pencemaran nama baiknya. Itu satu kemajuan. Dewan Pers sedang merancang upaya yang sama dengan Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Dengan MA juga

216 |


demikian. Keinginannya, Dewan Pers dapat membantu pendidikan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman supaya mereka diingkatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari kemerdekaan Indonesia. Seperti apa umumnya pengetahuan penyidik tentang UU Pers saat menangani perkara pers? Problemnya, umumnya polisi hanya dilatih dengan KUHP. Apalagi polisi di daerah. Mereka kurang paham UU Pers. Pokoknya UU diluar KUHP mereka kurang paham, termasuk UU Lingkungan. Oleh karena itu, Dewan Pers sudah mengajukan ke kepolisian supaya ada materi di dalam pendidikan kepolisian, terutama penyidik, mengenai UU Pers sebagai UU yang juga harus digunakan, terutama terkait pengaduan terhadap pers. Telepon Mudjid (Banjarmasin): Kebebasan pers sekarang sangat bagus. Hanya saja pemimpin tidak mau dikritik. Maunya dia yang benar. Di Indonesia, cari orang yang mau dikritik itu susah. Padahal kritiknya untuk membangun bangsa Indonesia. Saya berharap para pemimpin mau dikritik. Peris Mirdajaya (Bekasi): Lagi-lagi saya mencurigai ada konspirasi untuk membelenggu kembali kebebasan pers di negeri ini. Di dalam hukum ada asas lex specialist derogat legi generali: aturan hukum yang bersifat umum dapat dikesampingkan oleh aturan yang bersifat khusus. Lagi-lagi asas ini tidak digunakan oleh lembaga yudikatif untuk menyikapi kasus-kasus jurnalistik di negeri ini. Saya khawatir, dengan kasus Bersihar Lubis dan lainnya, ada gerakan dari penguasa untuk secara perlahan membatasi kebebasan jurnalis. Patut diwaspadai, sekalipun Bersihar Lubis mendapat hukuman percobaan, tapi keputusannya dia bersalah. Harus betulbetul diperjuangkan dengan kemampuan yang ada, supaya dia dinyatakan tidak bersalah.


| 217

Jon (Flores): Di Flores, pejabat menyuruh orang memukul wartawan. Kasus semacam ini terus terjadi. Kita lihat lagi di televisi, di Makassar polisi menyerang wartawan. Kadang-kadang jaksa juga terlalu over acting. Mereka diduga banyak menerima sogok. Kadangkadang polisi membuat berkas sudah benar, tapi jaksa menggembalikan lagi. Jadi, jaksa itu menguasai semua. Pemimpin yang benar tidak takut kritik. Saya ingat Gubernur Jakarta dulu, Ali Sadikin–mungkin gubernur paling sukses sampai saat ini. Dia selalu mengundang untuk dikritik dan tidak pernah takut dikritik. Bahkan dia memberi penghargaan kepada wartawan yang kritiknya paling baik. Dia mengatakan dalam bukunya, justru dengan kritik-kritik itulah dia bisa berprestasi. Pemimpin yang benar tidak takut pada kritik. Saya juga harus memberikan apresiasi kepada Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla–sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka tidak terlalu takut terhadap kritik dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang jauh di bawahnya, seperti jaksa itu (kasus Bersihar Lubis). Contohnya, ketika ada masalah dengan koran Rakyat Merdeka dan Kompas, mereka mengadu ke Dewan Pers. Bayangkan, Presiden dan Wakil Presiden saja kalau ada masalah dengan pers menyelesaikannya dengan UU Pers. Masak jaksa, bupati, gubernur takut dikritik. Mungkin karena kritiknya benar, mereka jadi takut. Kalau ada pemimpin marah karena dikritik, kita harus curiga. Dia bukan pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar akan tenang menghadapi kiritk. Dia anggap sebagai masukan. Dia akan berikan jawaban apakah kritik itu berdasar informasi yang benar atau keliru. Ia akan meluruskan kritik itu. Mudah-mudahan konspirasi untuk membelenggu kembali kebebasan pers tidak ada. Saya mengatakan kepada jaksa, polisi atau ahli hukum: kalau pun mereka tidak menganggap UU Pers sebagai lex specialis derogat legi generali, paling tidak mereka bisa menghormati Pasal 50 KUHP yang menyebutkan ”barang siapa menjalankan amanat UU tidak dapat dipidana.” Amanat dari UU untuk wartawan jelas, antara lain, harus menjalankan

218 |


kritik dan kontrol sosial. Apakah mungkin menjalankan kritik dan kontrol sosial tanpa mengambil risiko menyingung perasaan orang atau merasa nama baiknya dicemarkan? Kalau jaksa dan hakim menggunakan KUHP, mereka juga harus menghormati Pasal 50 KUHP. Selama kritik wartawan yang mengakibatkan ada orang merasa dicemarkan nama baiknya itu dalam rangka menjalankan amanat UU Pers, wartawan harus dilindungi, tidak boleh dipenjara. Kalau ada pejabat memukul wartawan, minta kepada polisi jangan hanya dikenakan pasal penganiayaan atau pasal perbuatan tidak menyenangkan, tapi gunakan juga UU Pers yang menyatakan ”barang siapa menghalangi kemerdekaan pers bisa dipidana dua tahun penjara dan pidana denda Rp 500 juta.” Kalau persnya bebas—sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian termasuk oleh Bank Dunia—sogok menyogok menurun drastis. Dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa, bagaimana kondisi pers Indonesia? Di negara-negara Uni Eropa atau anggota Council Europa seperti Norwegia, mereka mengakui wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Jelas sekali pengadilan hak asasi di Eropa menyatakan, orang tidak boleh dipenjara karena menyatakan pendapat. Orang tidak bisa dihukum karena pendapatnya, karena pendapat itu dianggap hak asasi manusia. Di Amerika Latin juga ada pengadilan hak asasi manusia regional (Regional Human Rights Court). Ada teman saya orang Kostarika, dia ”mencoba” hukum Kostarika peninggalan hukum kolonial. Kemudian banding ke pengadilan regional. Dia dibebaskan. Bahkan Afrika pun sekarang sudah punya pengadilan hak asasi manusia). Jangan-jangan, kalau kita tidak terbebas dari persoalan ini, dalam 10 tahun lagi anak cucu kita akan bilang negara kita tertinggal dari Afrika. Kalau kebebasan berekspresi tertahan, pembangunan ekonomi terhambat. Karena itu, sekarang di China keluar UU baru bahwa orang berhak mengutarakan pendapatnya–karena China akan mengadakan


| 219

Olimpiade. China tahu, kalau soal kebebasan ini tidak ada perubahan, perkembangan ekonominya bisa bermasalah. Di Amerika Serikat tidak ada masalah dengan kebebasan berekspresi, karena ada Amandemen Pertama (First Amendment) yang menjamin. Bahkan di Amerika sedikit ekstrim, karena yang disebut ”pernyataan penghasutan”-pun dilindungi oleh Konstitusi. Kenyataannya Amerika tidak hancur, justru menjadi negara kuat. Di Amerika, kalau pun ada kasus pencemaran nama baik, sifatnya perdata. Itu pun harus benar-benar ada pembuktian. Beban pembuktian diberikan kepada orang yang merasa dicemarkan, bukan kepada orang yang dituduh mencemarkan. Karena itu, biasanya orang akan hati-hati melakukan tuntutan, karena biaya untuk pembuktian mahal. Telepon Hendri (Jambi): Saya setuju beberapa pendapat dari pendengar. Seperti pendengar dari Banjarmasin tadi mengatakan banyak pejabat yang tidak mau dikritik alias telinga tipis. Apakah bapak menjamin setelah Hari Kemerdekaan Pers Sedunia nanti tidak ada wartawan ditangkap? Apa kata dunia? Saya suka dengan kutipan bapak tadi. Kalau pada Hari Kemerdekaan Pers Sedunia nanti masih ada wartawan kita dipenjara, apa kata dunia? Kita ingin negara ini lebih baik. Dalam tiga tahun terakhir, sebenarnya kemerdekaan pers kita membaik. Dari peringkat ke-117 meningkat ke-105, kemudian ke-103 dan tahun lalu ke-100. Trennya membaik walaupun membaiknya masih terlalu pelan. Artinya, masih ada 99 negara yang persnya lebih baik dan lebih bebas dari Indonesia dan hanya 69 negara yang persnya tidak lebih merdeka dibanding Indonesia. Kita pernah mempunyai kebebasan pers yang peringkatnya lebih baik. Pada saat peralihan kekuasaan dari Presiden Habibie ke Presiden Gus Dur, peringkat Indonesia pernah 57. Kita pernah terbebas di Asia. Sekarang,

220 |


Timor Leste bisa lebih baik dari kita. Meskipun di sana masih digunakan KUHP, tapi konstitusinya tegas menyatakan tidak boleh wartawan dipenjara karena pemberitaan dan orang dipenjara karena pendapatnya. Kalau Belanda yang pernah menjajah Indonesia kondisinya lebih baik dari kita, orang masih akan bilang oke. Tapi, kalau Timor Leste sekarang kondisinya lebih bagus dari Indonesia, apa kata dunia? Telepon Yadi (Jakarta): Saya setuju dengan kebebasan pers yang diatur UU. Hanya saja, bagaimana bila wartawan membuat berita dengan cara menekan. Misalnya, meminta ongkos kepada orang yang dimintai klarifikasi. Apa yang harus kita lakukan? Ada teman saya ditanya sesuatu oleh wartawan dari koran yang ”menakutkan”, dari koran KPK. Koran KPK juga pernah dilaporkan ke Dewan Pers. Saya mengusulkan, sebaiknya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dijebak kalau mereka melakukan pemerasan. Mereka bisa ditangkap. Dewan Pers mendukung ”wartawan” itu dihukum berdasar pasal pemerasan. Kalau ”wartawan” meminta ongkos, ditolak saja. Itu namanya pemerasan. Malah jangan hanya menolak, pura-pura saja mau lapor ke KPK, kita jebak rame-rame, kita penjara. Orang seperti itu layak dihukum. SMS Ardi (Jakarta): Pers memang harus bebas tapi harus juga bertanggung jawab. Sering pers tidak bertanggung jawab. Tato (NTT): Kita harus berani berekspresi, kalau perlu digalang dari Sabang sampai Merauke, kita turun. Dadang (Jakarta): Mental inlander sekaligus inferior masih membutuhkan puluhan tahun lagi untuk berkurang. Kita sewa saja jaksa dari Belanda yang katanya disiplin.


| 221

Budi (Jambi): Apakah pembuatan karikatur Nabi Muhammad yang dimuat di media Swedia termasuk kebebasan pers? Safrudin (Kalimantan Tengah): Saya bekerja sebagai aparat. Kadang-kadang pemberitaan tentang aparat memojokkan, tanpa menjelaskan proses kenapa kasusnya terjadi. Markewot (Cibubur): Kenapa soal ”interogator yang dungu” lebih tepat disebut ”pembocoran rahasia negara”? Soal ”pembocoran rahasia negara” tadi, saya sampaikan dalam nada bercanda. Disebutkan ”interogator yang dungu” karena buktinya menggunakan pasal-pasal dari negara jajahan, seolah-olah merasa paling dijajah. Atau dia tidak memahami kalau Indonesia sudah merdeka. Kalau dilihat artinya, ”dungu” itu berarti ”otaknya tumpul”. Dalam kasus ini bisa diartikan ”pura-pura otak tumpul”. Hal ini perlu dijelaskan oleh institusi kejaksaan. Ada apa dengan jaksa ini? Setahu saya, sesuai UU, jaksa itu sikapnya satu. Ketika ditanya ke Jaksa Agung, katanya ia tidak tahu menahu, padahal Kejaksaan harus satu. Ini menunjukkan ada masalah. Mengenai kartun nabi, kalau dilihat dari kode etik secara universal, pasti wartawan yang profesional tidak akan memuatnya. Buktinya, di Amerika tidak ada media yang memuatnya. Padahal pers Amerika sangat bebas dan dilindungi oleh First Amendment. Soal kartun nabi harus dilihat konteksnya. Awalnya hanya dimuat di koran kecil. Kasusnya menjadi lain ketika ada imam-imam di sana mengadu, kemudian ada yang mempolitisir, muncul ancaman-ancaman. Justru karena ancaman-ancaman itu akhirnya koran Eropa, yang awalnya tidak berurusan, merasa harus bersikap karena tidak mau ditakut-takuti. Terbukti, ada yang mencoba lagi memuat kartun nabi di Swedia dan tidak ada yang menanggapi, akhirnya selesai. Wartawan jelas harus bertanggung jawab. Kode etiknya ada. Dewan Pers sendiri sudah menerima banyak pengaduan. Cukup banyak media yang dinyatakan bersalah dan harus minta maaf, membuat hak jawab dan lain sebagainya. Umumnya media yang lalai itu mau mengoreksi kesalahannya dan kasusnya selesai. 222 |


Wawancara Melalui Telepon Dengan Bersihar Lubis: Apa komentar terhadap putusan Pengadilan Depok yang memutus bersalah Bang Bersihar Lubis karena menulis opini? Saya kira majelis hakimnya konservatif. Masih berpedoman pada KUHP dan menafikan sama sekali UU Pers. Berhadapan dengan hakim seperti itu susah. Pandangan-pandangannya menggambarkan masa lalu.Rencana berikutnya, yang paling mungkin yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti banyak ditulis oleh media, seperti Tempo, sudah jelas masalahnya bahwa penghinaan kepada presiden dan wakil presiden telah dicabut oleh MK, konon pula institusi di bawahnya. Apakah ada rencana banding? Sedang kita pikirkan, walaupun kemarin kita cetuskan bersama kuasa hukum dari LBH Pers. Ada pertanyaan, bagaimana sistem peradilan banding? Apakah hakim kasasi berpikiran baru atau masih mengidap pikiran lama? Sebab memercayakan diri kita kepada hakim dengan pikiran lama pasti berseberangan dengan tantangan zaman. Itulah yang ditimbang-timbang pada beberapa hari terakhir. Banding diperlukan agar kasusnya tidak berkekuatan hukum tetap. Mestinya di tingkat banding bisa selesai. Tapi, kalau ketemu dengan hakim yang berparadigma lama, bisa susah. Apakah tidak jera berekspresi? BL: Tidak. Pekerjaan saya memang menulis. Saya tidak ada pengalaman dalam bisnis. Bambang: Tugas kita untuk meluruskan ”hakim yang bengkok.” Kalau Bang Bersihar melakukan banding, teman-teman pers perlu diberi tahu, supaya turut hadir memberi dukungan, supaya bisa membantu mengingatkan kepada hakim tinggi bahwa Indonesia sudah merdeka.


| 223

Ada SMS dari pendengar yang mengatakan, jangan sering dikritik tapi beri solusi? Solusi itu baik tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk memberikan solusi. Minimal dia bisa memberikan kritik dan itu harus dihargai. Sejauhmana batasan kebebasan dan moralitas dalam pers? Justru moral bisa teruji pada saat suasana bebas. Kalau orang berbuat baik karena takut, karena kalau jahat dia dipukul atau dipenjara, berarti moralnya belum teruji. Orang yang moralnya baik, yaitu meskipun tidak ada ancaman hukuman dan dalam suasana bebas, dia tetap bermoral. Dia bermoral karena yakin itu yang baik, bukan karena takut dihukum. Itu yang lebih penting. Kita ingin orang Indonesia menjadi baik bukan karena takut dihukum. Kita perlu bangsa Indonesia yang baik secara moral sehingga dalam suasana yang sangat bebas pun dia bermoral. Mohon maaf kalau dalam perbincangan ini ada yang tersinggung. Ini semuanya demi mencerdaskan bangsa, membebaskan dari kedunguan.

224 |


Kejaksaan Akan Evaluasi Kasus Bersihar Lubis Rabu, 05 Maret 2008 | 22:58 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui perlunya evaluasi dalam kasus Bersihar Lubis. “Saya kira perlu (evaluasi), apakah pers bisa dipersalahkan dalam setiap tulisannya,” katanya di depan rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR, Rabu malam (5|3). Bulan lalu, Besihar Lubis divonis satu bulan penjara di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dan dipersalahkan karena dianggap menghina instansi kejaksaan. Bersihar dijerat dengan pasal penghinaan itu akibat tulisannya di kolom “Pendapat” di Koran Tempo. Pernyataan Hendarman itu keluar menanggapi ungkapan keprihatinan seorang anggota Komisi Hukum, Benny K Harman, terhadap kasus yang menimpa seorang jurnalis yang dihukum karena mengekspresikan pendapatnya. Menurut Benny, tindakan yang dilakukan kejaksaan terhadap Bersihar Lubis adalah sebuah kemunduran di era kebebasan aspirasi. “Kejaksaan tidak toleran dengan kritik sosial,” katanya. “Lagi pula itu hanya opini.” Kasus Bersihar, kata Benny, tak beda dengan pernyataan kontroversial yang pernah dikemukakan seorang wakil rakyat pada zaman Abdurahman Saleh memimpin kejaksaan. Saat itu, lanjut dia, kejaksaan tersinggung ketika disebut “kampung maling”. “Seharusnya ditanggapi sebagai kritik yang membangun.” Sandy Indra Pratama | Purborini Sumber: http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2008/ 03/05/brk,20080305-118694,id.html


| 225

Bersihar Lubis: “Adakah Gunanya Memenjarakan Saya?” Kamis, 03 Januari 2008 05:50 JAKARTA - Bersihar Lubis, penulis kolom yang sedang dituntut ke pengadilan, mengaku khawatir kasus yang dialaminya akan membunuh pemikiran kreatif para penulis lainnya. Padahal pemikiran mereka berguna untuk mencerdaskan bangsa. Kekhawatiran Bersihar didasari karena proses hukum yang dijalaninya dianggap berlebihan dan tidak ada nilai prestasi untuk dibanggakan bagi bangsa. “Adakah gunanya memenjarakan saya?” katanya. Meski demikian ia mengaku siap menghadapi kasusnya. Pernyataan tersebut dikemukakan Bersihar ketika menjadi pembicara dialog “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan stasiun TVRI, Rabu, 5 Desember lalu. Hadir juga sebagai pembicara dialog ini pengamat pers, Nono Anwar Makarim, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara. Dialog bertema “Menggugat Opini di Media Massa” ini dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi. Dungu Kasus yang dialami Bersihar bermula dari tulisannya yang dimuat harian Koran Tempo, 17 Maret 2007, berjudul “Kisah Interogator yang Dungu”. Dalam tulisannnya Bersihar mengkritik pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Untuk bahan pendukung tulisan, ia mengutip perkataan Joesoef Ishak yang isinya: “Saya telah disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator telah disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kedunguannya.” Interogator yang dimaksud Joesoef adalah seorang staf Kejaksaan yang sedang menginterogasinya karena ia menerbitkan novel Pramoedya Ananta Toer pada masa Orde Baru. Tulisan Bersihar membuat staf Kejaksaan Negeri Depok merasa terhina. Bersihar pun dituntut ke pengadilan karena dianggap telah menghina Kejaksaan Agung, melanggar Pasal 207, 316, 310

226 |


KUHP. “Saya ingin urun-rembuk mengenai pelarangan buku sejarah,” cerita Bersihar tentang tulisannya. Tulisan itu, menurutnya, adalah bentuk dari kririk atas kondisi yang ada. Nono Anwar Makarim mengatakan kasus yang dialami Bersihar unik. Sebab biasanya prinsip dasar dalam penghinaan, sesuai Pasal 207 KUHP, terkait dengan pribadi. Tapi, dalam kasus ini, yang merasa dihina adalah institusi atau lembaga yaitu Kejaksaan. “Dalam kasus ini yang tersinggung adalah lembaga,” katanya. Pemberlakuan Pasal 207 yang dikenakan kepada Bersihar, lanjut Makarim, pada zaman penjajahan dulu diberlakukan dengan prinsip tidak ada kedaulatan bagi rakyat yang dijajah. Hanya ada kedaulatan bagi Ratu negara penjajah. Makarim mengakui masih ada sejumlah pasal dalam KUHP yang tidak lagi sesuai dengan peradaban yang baik, misalnya pasal tentang pencemaran nama. “Kita harus mengumpulkan daya untuk memisahkan beberapa pasal (dalam KUHP) dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya. Sementara itu Leo Batubara menyesalkan upaya pemidanaan terhadap tulisan Bersihar. Menurutnya, pihak yang tidak setuju dengan pendapat Bersihar seharusnya mengimbangi dengan membuat tulisan lain, sebagai Hak Jawab, yang juga dimuat di koran. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Leo, sudah memberi pelajaran yang baik mengenai hal ini dengan menggunakan Hak Jawab ketika merasa dirugikan oleh pers. Peran pers dalam pembangunan bangsa sekarang ini, Leo berpendapat, adalah dengan mengatakan salah kalau salah dan begitu juga sebaliknya. “Kalau ada penyakit harus katakan ada penyakit,” katanya. “Temuan pers yang negatif bukan bermaksud menghina institusi itu tapi mari kita perbaiki.”* Sumber: http://www.dewanpers.or.id/joomla/ index.php?option=com_content&view=article&id=596:bersihar-lubisadakah-gunanya-memenjarakan-saya&catid=41:berita&Itemid=130


| 227

228 |


Susahnya Mengatur Distribusi Media Dewasa 10 Maret 2008 Narasumber: Lukas Luwarso Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Nanda Hidayat KBR 68H

Pada 5 Maret 2008, Dewan Pers menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI. Rapat berlangsung dua jam lebih dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, Dewan Pers diminta oleh DPR untuk mengkaji gagasan penyusunan undang-undang tentang distribusi media cetak khusus dewasa. Perlunya UU distribusi ini sudah lama disuarakan Dewan Pers. Keberadaannya diperlukan terutama untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari penerbitan khusus dewasa. UU distribusi media cetak sejauh ini dianggap sebagai solusi jalan tengah dalam kontroversi tentang pornografi.

Susahnya Mengatur Distribusi Media Dewasa

| 229

Seberapa penting keberadaan UU distribusi media massa terutama media dewasa? Sangat penting dalam konteks “kekacauan” dunia media cetak di Indonesia. Seperti kita tahu, sejak 1998 pers cetak tumbuh esktrim, karena tidak ada lagi sistem perizinan. Tidak ada lembaga yang mengatur dan mengontrol seperti Departemen Penerangan di masa lalu. Ada Dewan Pers, tapi perannya jauh lebih minimal, bukan pengaturan melainkan penegakan etika. Setelah 10 tahun (sejak UU Pers No. 40/1999 disahkan), ternyata self-regulation media kurang berjalan efektif. Barang kali sudah saatnya UU distribusi media cetak segera diagendakan. UU ini bukan saja bisa menjadi solusi soal dua isu tersebut, tapi juga bisa sedikit banyak mengatur atau mengontrol penerbitan yang seperti tidak ada aturan mainnya ini. Media cetak meledak dari 270 di era 32 tahun Orde Baru menjadi ribuan. Dewan Pers sendiri kesulitan untuk mendata berapa persisnya jumlah media cetak. Semua boleh menerbitkan, sehingga kabur antara penerbitan pers cetak yang berguna untuk publik dan penerbitan non pers seperti pamflet, buletin, jurnal, dan semacamnya. Dengan UU distribusi, hal-hal seperti itu bisa diatur. Komisi I DPR mengingatkan dan menagih janji karena tahun lalu Komisi I sudah memberi mandat kepada Dewan Pers untuk membuat draft mengenai distribusi media cetak. Kenapa sampai sekarang wacana itu tidak kelihatan? Barang kali karena begitu banyak agenda yang harus dikerjakan Dewan Pers. Penyusunan legislasi itu bukan bagian yang esensial dari Dewan Pers. Itu sebenarnya peran dari DPR, bisa juga berasal dari kelompok advokasi kebebasan pers. Sebagai satu gagasan atau kampanye, Dewan Pers sudah banyak mengintrodusir wacana tentang UU distribusi media cetak ini. Dari rapat di Komisi I DPR itu sudah saatnya sekarang Dewan Pers menginisiasi UU ini.

230 |


Belum lama ini Dewan Pers menerima surat dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mempersoalkan pronografi, tidak hanya di media cetak tapi juga di televisi. Berarti ada dorongan dari masyarakat untuk mengintrodusir UU ini? Memang betul. Setelah kita introdusir selama beberapa tahun ini, sudah saatnya diformulasi, dirumuskan kira-kira seperti apa bunyi UU ini. Yang jelas, UU ini hanya mengatur media cetak. Tidak bisa menyentuh media non cetak, misalnya televisi, karena televisi tidak didistribusikan. Memang tidak banyak negara yang memiliki UU distribusi. Tapi, misalnya Hongkong, menekankan persoalan ini. Bahkan UU mereka disebut UU pendaftaran dan distribusi koran. Sangat spesifik. Di sana, definisi tentang koran tidak sama dengan di Indonesia. Koran di sana yaitu apa saja yang tercetak dan terbit secara periodikal atau reguler (setidaknya enam bulan sekali) dan untuk kepentingan publik. Kalau terbitnya tahunan, berarti bukan koran. UU mereka juga memuat ketentuan tentang apa saja yang tidak masuk dalam kategori distribusi, misalnya buku, brosur, dan semacamnya. Ada rinciannya. Di Indonesia hukum sering tidak memadai, karena tidak spesifik dan sering mengatur hal-hal yang umum, konseptual, abstrak. Tidak mengatur hal-hal yang kongkrit. Mengenai UU distribusi, saya dapat gagasan, dengan sedikit mengadopsi yang dipunyai Hongkok, yaitu UU pendaftaran dan pendistribusian media cetak. Salah satu yang bagus adalah pendefinisian soal apa itu penerbitan pers. UU Pers kita tidak menyediakan definisi yang jelas soal ini. Di negara Barat dan Eropa, yang saya pahami, soal distribusi media tidak spesifik diatur. Kalaupun ada, lebih mengatur soal kompetisi antarmedia cetak. Misalnya di Amerika, di hampir belasan negara bagian, ada ketentuan soal distribusi agar tidak menjurus monopoli. Satu perusahaan pers tidak boleh mendirikan media cetak harian yang sama di satu daerah. Harus diberi peluang perusahaan lain untuk menerbitkan harian.


| 231

Pengaturan itu tampaknya lebih ke masalah konglomerasi media? Iya. Di Indonesia, seperti Jawa Pos, sangat ekspansif, bisa mendirikan empat harian di satu kota. Kalau mengadopsi ketentuan di Amerika, tidak bisa seperti itu, karena itu upaya dominasi. Kemunculan ide tentang UU tentang distribusi dan UU tentang pornografi karena dipicu penyebaran gambar porno. Di negara maju, UU apa yang mengatur persoalan seperti itu? Ada pengaturan mengenai pornografi, tetapi spesifik mengenai child pornography atau UU pornografi untuk anak-anak. Jadi, pertama, anakanak tidak boleh dilibatkan dalam bisnis pornografi. Kedua, anak-anak harus tidak boleh memiliki akses untuk media pornografi. Untuk itu majalah seperti Playboy atau Penthouse di Amerika boleh dijual bebas. Tetapi, sesuai salah satu klausul di dalam UU distribusinya, media porno itu harus ditutup sampulnya dan diletakkan di tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak. Tidak bisa dijual di sembarang tempat atau pinggir jalan. Kalau dijual di toko, harus diletakkan di tempat yang tinggi. Jika aturan ini dilanggar, yang mendistribusikan bisa dihukum. Soal pornografi sendiri tidak diatur. Ada pihak konservatif yang coba mengatur, tapi karena di Amerika ada The First Amendment, upaya itu selalu kalah. Bagaimana di Australia? Di Australia saya tidak tahu persis, tapi tidak jauh berbeda karena menganut common law. Biasanya aturan di Amerika dan Inggris mirip.

“”

Untuk itu majalah seperti Playboy atau Penthouse di Amerika boleh dijual bebas. Tetapi, sesuai salah satu klausul di dalam UU distribusinya, media porno itu harus ditutup sampulnya dan diletakkan di tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak. 232 |


Bagaimana dengan tayangan bermuatan pornografi untuk kalangan dewasa? Pengaturannya menyangkut alokasi waktu. Sejauh bukan TV publik tapi TV kabel, tidak masalah. Di sana ada TV kabel berlangganan khusus untuk dewasa. Asumsinya, orang dewasa sudah punya kebebasan mau menonton yang porno atau tidak. Mereka bisa mengambil pilihan sendiri. Di Indonesia ada kasus majalah Playboy yang sempat ramai karena distribusinya dijual bebas dan mudah terjangkau anak kecil. Ini awal perhatian kita soal distribusi media ke depan. Betul. Kita bisa mengadopsi cara Amerika. Prinsip sistem di Indonesia: pornografi tidak diperbolehkan, bahkan untuk media yang softporn, yang tidak sepenuhnya porno seperti Popular dan Playboy. Menurut saya, majalah seperti itu bukan pornografi. Hanya saja, pengaturan di dalam UU distribusi nanti, majalah seperti itu tidak dijual di pinggir jalan. Harus dijual di tempat tertentu dan ditutup sampulnya. Itulah esensi dari distribusi untuk barang yang dianggap tidak layak dikonsumsi anak-anak. Di Amerika ada Liquor Act atau UU yang mengatur penjualan minuman keras. Minuman keras dianggap sah untuk orang dewasa tapi tidak boleh untuk anak di bawah umur 17 tahun. Karena itu, di sana, kalau ada anak mau membeli minuman keras harus menunjukkan KTP. Media yang hanya dikonsumsi orang dewasa harus diatur seperti itu. Selain dibatasi aksesnya untuk anak-anak, penjual pun harus bertanya berapa umur pembeli. Di Indonesia hal itu terlihat aneh untuk sekarang, tapi harus kita mulai. Menurut peraturan di Amerika, apa sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar UU distribusi? Sejauh yang saya tahu, ada denda dan penjara maksimal dua tahun. UU distribusi itu khusus untuk melindungi anak-anak. Mereka belum bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik, maka mereka harus dilindungi. Esensinya begitu. Menyangkut soal ”materi yang berbahaya” (media cabul), untuk exercise sistem distribusi media di Indonesia juga baik, karena sekarang Susahnya Mengatur Distribusi Media Dewasa

| 233

ini sepertinya tidak ada aturan main. Bisnis media di Indonesia adalah bisnis distributor atau yang biasa disebut agen koran. Di Hongkok ada aturan mengenai distributor yang dibagi menjadi tiga: distributor utama, distributor wilayah, dan sub-distributor atau pengecer. Kemudian ada istilah hooker, seperti burung elang, menjajakan koran di pinggir jalan. Kalau hal ini diatur, perang distribusi media cetak di Indonesia—yang kacau seperti hutan rimba—bisa mulai diatur agar permainannya menjadi jelas. Sekarang ini, setiap ada koran atau media cetak baru terbit, yang kaya raya adalah distributor atau agen. Apakah UU distribusi media mendesak untuk Indonesia? Sekarang hanya ada satu-dua media porno dan kalau mereka dipanggil Dewan Pers, merasa takut. Dipanggil merasa takut tapi besoknya mengulang lagi. Minggu ini ramai beredar di internet konon foto bugil Dewi Sandra. Ternyata rekayasa. Tapi, beberapa media memuatnya, meskipun bagian yang sensitif ditutupi. Kalau menuruti selera individu, ada yang menilai pemuatan foto itu tidak masalah. Tapi harus diakui, mayoritas masyarakat Indonesia konservatif. Menilai moralitas agak sedikit kaku. Barangkali agar perdebatan ini usai, tidak ada salahnya dicoba dirumuskan UU distribusi ketimbang UU pornografi. UU distribusi jauh lebih baik untuk mendidik masyarakat, mendidik pelaku bisnis media, dan distributor media agar bermain lebih baik. Mengapa justru UU distribusi yang dikedepankan daripada UU pornografi? Karena UU antipornografi yang sedang digodok di DPR itu berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Pelajaran dari berbagai negara di dunia, kemunduran kebebasan berekspresi dimulai dari isu moral. Dari isu itu kemudian muncul hegemoni kelompok tertentu. Akan melebar terus seperti karet. Akhirnya kebebasan berekspresi masyarakat untuk berkesenian, berpendapat, dan yang lain tergerus.

234 |


Di Indonesia, konsep Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mulai ada di akhir tahun 1970-an. Saat itu muncul media-media dewasa, seperti majalah Varianada dan banyak media kriminal, dimana postur sensual muncul. Banyak penerbitan berkualitas atau mainstream gerah dengan munculnya “media cabul” itu kemudian mengusulkan kepada Departemen Penerangan agar dibuat ketentuan mengenai izin penerbitan. Adakah yang kontroversial dari UU distribusi? Belum tahu. Yang jelas ini ide baru. Indonesia belum memilikinya dan tidak banyak negara yang mengatur hal ini. Karena belum dikenal maka ada yang meragukan apakah dapat efektif. Apalagi ada kecenderungan berpikir simplistik, yang dipersoalkan materinya (isi penerbitannya), sehingga kalau materinya dilarang selesailah persoalannnya. Diasumsikan UU distribusi berada di tataran masyarakat yang agak matang. Masyarakat bisa memilih mana yang baik dan tidak. Sedangkan isu di Indonesia fokus pada pornografi. Pihak yang anti pornografi ingin pornografi hilang dari permukaan bumi. Sedangkan cara berpikir kelompok liberal: mana mungkin menghapus pornografi karena itu bagian dari insting manusia. Selama tidak melanggar susila secara umum, tidak masalah. Di wilayah privat—ibaratnya orang mau melakukan apapun—tidak dipersoalkan. Di Amerika tidak kurang upaya kelompok konservatif untuk melawan. Di sana juga pernah diusulkan UU Antipornografi. Tetapi untungnya, Mahkamah Agung di sana selalu memenangkan gugatan terhadap usul itu karena ada The First Amendment. Persoalan ini dianggap bagian dari kebebasan berekspresi. Moral itu urusan masing-masing. Tidak ada satu kelompok masyarakat atau orang yang bisa menilai moralitas orang lain dengan moralitas dirinya. Apakah pornografi di Indonesia sudah begitu parah dibanding beberapa negara lain?


| 235

Tergantung sudut pandangnya. Seingat saya, sejak tahun 2000 Dewan Pers sudah mengintrodusir persoalan ini. Ketimbang membuat UU yang dramatis seperti UU Antipornografi, UU distribusi ini jauh lebih jelas tolok ukurnya. Saya kira sudah mendesak eksperimen self-regulation di tengah masyarakat Indonesia yang takut dengan hukum. Aturan mengenai distribusi media ini bagus. Misalnya, nanti masyarakat yang akan menerbitkan pers diminta untuk mendaftar, bukan meminta izin. Mendaftar secara sukarela. Pihak tempat mendaftar tidak boleh menolak, hanya mencatat. Dengan mencatatnya, semua akan terdata. Ini bagus untuk data. Kemudian orang yang menerbitkan media wajib mengirimkan nomor penerbitan (bukti terbit) untuk menunjukkan dia betul terbit atau tidak. Kalau lembaga yang diberi kepercayaan untuk menerima pendaftaran itu Dewan Pers, maka Dewan Pers setiap tahun tidak lagi bingung mencatat berapa jumlah media cetak di Indonesia. SMS Dar (Bekasi): Pengawasan distribusi media apa perlu dibentuk badan pengawas media cetak dan elektronik seperti BPPOM. Tidak perlu. Saya bayangkan, lembaga yang menerima pendaftaran dan pengecekan itu semacam Dewan Pers atau perpustakaan wilayah. Tidak perlu dibentuk badan baru. Telepon Jiansah (Jakarta): Sudah dua kali KBR 68H berbicara terkait media. Yang tadi pagi saya dengar terkait kebebasan memperoleh informasi. Isu sentra yang hendak diakomodasi UU distribusi media inikan bagaimana mengantisipasi penyebaran pornografi di media. Tujuannya agar tidak terjangkau anak-anak. Yang menarik, bagaimana masyarakat memahami pornografi itu sendiri.

236 |


Seperti pembicara sampaikan, ada dua perspektif dalam memahami pornografi. Pertama, dari kelompok liberal yang melihat pornografi dari sisi seni dan insting manusia. Di sisi lain, pornografi dianggap tabu oleh kaum konservatif. Masalahnya, sejauhmana urgensi UU distribusi media cetak terkait pornografi? UU distribusi ini ide untuk mencari jalan tengah. Daripada pornografi dilarang sama sekali yang tidak jelas mekanisme dan definisi larangannya, lebih baik diatur. UU ini solusi jalan tengah, tidak memihak kelompok liberal atau konservatif. SMS Doni (Jakarta): Saya sepakat. Harapan saya, nama pemodal media sedetil-detilnya juga didaftarkan agar tidak ada keserakahan menguasai media massa. Di dalam UU distribusi diatur mengenai pendaftaran. Di dalam pendaftaran disebutkan siapa penerbit dan pemiliknya. Dewan Pers sekarang juga konsen dengan persoalan siapa sebenarnya pemilik media pada akhirnya. Persoalan pemilik media ini bisa ditambahkan di dalam UU distribusi agar lebih konprehensif. Telepon Raja Bonar (Jakarta): Saya tidak begitu setuju UU distribusi. Kalau saya menerbitkan majalah pornografi, terserah diletakkan dimana. Misalnya untuk orang dewasa, cantumkan saja ”17 tahun ke atas.” Siapa yang berani membaca padahal masih di bawah umur 17 tahun, dia harus dihukum. Jadi, persoalannya di hukum bukan distribusinya.Kita membuat aturan mengenai distribusi rokok, tapi sekarang anak SD banyak yang terbiasa merokok. Realitasnya hukum lemah. Jadi, tidak ada manfaatnya aturan distribusi. Deni (Flores): Mengenai UU distribusi, banyak dibicarakan soal pornografi. Mungkin ada hal lain selain pornografi.


| 237

Kita mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban. Ilustrasi mengenai rokok yang dikonsumsi anak-anak, seperti ilustrasi mengenai pornografi. Kita harus lihat mereka sebagai korban. Yang dikejar adalah pengedarnya. Rokok sama dengan media cabul sehingga harus dibatasi distribusinya. Anak-anak yang mengonsumsi rokok atau melihat materi cabul sebenarnya korban dari pesona kenikmatan produk-produk itu. Kita atur distribusinya supaya anak-anak tidak bisa mengakses, tidak sampai membelinya. Jangan sampai anak-anak itu menjadi korban tapi masih juga dihukum. Apakah KUHP dan UU Konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi anak-anak? KUHP tidak secara spesifik membedakan anak-anak sebagai korban dan orang dewasa yang tidak perlu dilindungi dari materi pornografi. Di dalam KUHP hanya disebutkan siapa saja yang mempertontonkan, melakukan atau menunjukkan. Telepon Boy: Saya rasa di Indonesia banyak yang ”main belakang” kalau mencari majalah Playboy. Banyak yang main belakang meskipun ada UU. Negara ini pembenahannya bukan melalui UU. Samsu (Jakarta): Ada media yang diterbitkan oleh kelompok masyarakat seperti oleh pesantren, gereja. Apakah boleh didistribusikan keluar dari kelompoknya? Ada atau tidak sanksinya bila didistribusikan di luar kelompoknya? Kalau UU distribusi disahkan, sejauhmana potensi untuk dilaksanakannya?

“Kita mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban. Ilustrasi mengenai rokok yang dikonsumsi anak-anak, seperti ilustrasi mengenai pronografi. Kita harus lihat mereka sebagai korban.” 238 |


Pornografi hanya menjadi salah satu bagian dari UU distribusi. Yang esensial justru mengatur mengenai media cetak dan penyebarannya. Distributor media ada baiknya juga terdaftar. UU ini juga untuk membedakan barang legal dan ilegal. Setelah UU distribusi ada, misalnya masajalah Playboy menjadi jelas kategorinya. Kalau ada barang dijual melalui ”jalur belakang,” seperti kata penelepon tadi, jelas itu produk ilegal. Seperti mengonsumsi kokain, kalau ketahuan pasti dihukum. Tapi, ada kokain yang kita dapatkan untuk penyembuhan, melalui resep dokter. Fungsi UU distribusi ini melegalkan untuk yang bisa dilegalkan dan melarang apa yang bisa dilarang. Mengenai media yang diterbitkan oleh lembaga keagamaan, tergantung dari niat diterbitkannya. Kalau tujuannya untuk kalangan internal, berarti tidak perlu masuk ke dalam UU distribusi. UU ini hanya mengatur bagi penerbitan pers yang disebarkan secara luas. Telepon Ulin (Jakarta): Bagaimana dengan distribusi media bekas? Ada media yang diterbitkan dan baru didistribusikan beberapa bulan kemudian di lapak-lapak. Distribusi media di luar negeri itu penanganannya seperti apa? Di atas semua itu, soal kesehatan perusahaan pers juga perlu diperhatikan. Tidak semua perusahaan pers sehat dan dapat mencari income dengan cara yang benar. Misalnya, mereka menempuh cara dengan memproduksi materi yang bertentangan dengan moralitas. Distribusi tidak mengatur habisnya masa waktu berlaku. Tetap diatur meskipun barang lama. Media asing tidak harus diatur khusus. Kalau produknya pantas dikonsumsi masyarakat maka distribusinya tidak dibedakan dengan media dalam negeri. Fungsi UU distribusi juga untuk mengidentifikasi penerbitan yang diproduksi penerbit yang baik atau tidak. Di Indonesia, kekacauan yang


| 239

paling besar, banyak orang atau oknum menerbitkan tabloid hanya sekali terbit lalu digunakan sebagai modal untuk memeras. Dengan UU distribusi dan adanya pendaftaran, paling tidak bisa diidentifikasi mana penerbitan yang reguler. Karena penerbitan itu didokumentasi maka dengan mudah dapat dilacak kelangsungan dan kualitas penerbitannya. Akan diketahui apakah ia konsisten terbit. Misalnya, ia mendaftarkan diri sebagai media hukum, tetapi ternyata media cabul. Secara umum ini bagus untuk evaluasi dan memperbaiki kehidupan pers. Telepon Teris (Jakarta): Tujuan diskusi ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Distribusi itu adalah pembagian, sedangkan distribustor adalah penyalur. UU ini juga untuk mengidentifikasi. Sekarang tidak ada ketentuan tentang apa yang didistribusikan dan siapa penyalurnya. Kalau semua aturan mengenai hal ini jelas, akan bagus. Di awal perbicangan ini saya mengatakan, di Indonesia perang media cetak sudah tidak sehat. Setiap muncul media cetak baru, para agen media atau distributor di bawa ke luar negeri hanya untuk “menyuap.” Pengusaha yang menjadi distributor lisensinya juga tidak jelas, bagaimana komitmen mereka untuk memperbaiki masyarakat dengan mengedarkan produk penerbitan yang betul. Jangan-jangan di antara mereka ada yang dimuka saja membuat atau menjual penerbitan pers tapi di belakangnya menjual pornografi. Itu skenario terjelek. Komisi I DPR sudah mendesak Dewan Pers untuk merumuskan UU distribusi. Apa yang akan dilakukan Dewan Pers ke depan? Ini gagasan baru Dewan Pers. Di dalam sistem demokrasi, untuk upaya mewujudkan tatanan yang terbaik selalu ada eksperimen. Ada latihan berdemokrasi untuk mencari rumusan terbaik.

240 |


UU distribusi yang diwacanakan Dewan Pers, kalau nanti dirumuskan, tentu harus melibatkan sebanyak mungkin pandangan masyarakat tentang upaya pengaturan distribusi media cetak. Tidak ada salahnya juga mendorong terumuskannya distribusi barang-barang yang dianggap harus diatur, seperti minuman keras. Selama ini, apa aturan untuk miras? Ciri masyarakat maju yang demokratis yaitu bisa merumuskan kesapakatan bersama dalam bentuk UU. Karena itu, UU distribusi di Indonesia mungkin akan berbeda dengan di negara lain karena harus merupakan rumusan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia.


| 241

Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anakanak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini: 1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih. 2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah. 3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+. 4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3. 5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini. 6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers. 7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain. Jakarta, 28 Oktober 2008 (Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 8/ Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa)

242 |


Sejumlah Media Dewasa Ratifikasi Pedoman Distribusi Selasa, 22 Desember 2009 - 13:33:45 Jakarta - Sejumlah majalah pria dewasa meratifikasi Pedoman Distribusi Media Cetak Khusus Dewasa yang disahkan Dewan Pers pada Oktober lalu. Ratifikasi ini dilakukan dengan cara menandatangani naskah di hadapan sejumlah lembaga serta agen dan distributor media di Jakarta Media Center, Senin, (22|12|2008). Ratifikasi ini menegaskan komitmen pengelola media khusus dewasa untuk menaati Pedoman Distribusi. Media-media yang menandatangani ratifikasi, antara lain, FHM Indonesia, X2 Men’s Magazine, Maxim Indonesia, BBm, Barbuk, Popular, Oke Magazine, Formen, dan Triple 8. Acara ratifikasi juga disertai diskusi dan sosialisasi distribusi media khusus dewasa dengan menghadirkan pembicara Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, pimpinan Trantib DKI Jakarta, Hendri, dan pengamat pers, Ade Armando. Leo mengungkapkan, Pedoman Distribusi yang dibuat Dewan Pers bersama pengelola media khusus dewasa merupakan bentuk swa-regulasi di bidang pers. Pembuatannya menjadi bagian perjuangan melindungi hak masyarakat tertentu untuk dapat “menikmati” media khusus dewasa dan memberi perlindungan bagi bisnis media tersebut. “Adukan media yang melanggar. Nanti akan kami jewer,” kata Leo. Ia melanjutkan, Dewan Pers dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) akan membantu persoalan yang dihadapi media yang mau mengikuti Pedoman Distribusi, misalnya dirazia. “Dewan Pers dalam kapasitasnya akan melindungi anda (media dewasa),” imbuhnya. Pedoman Distribusi memuat tujuh poin. Antara lain mengatur, penyebaran media dewasa tidak boleh dilakukan di tempat yang


| 243

terjangkau anak-anak, di lingkungan sekolah, dan di tempat ibadah. Selain itu, sebagian sampul media dewasa juga wajib ditutup. Enam Larangan Sementara itu, Ade Armando menjelaskan, UU No.44/2008 tentang Pornografi membagi pornografi dalam dua kategori, yaitu, pornografi yang dilarang dan yang harus diatur. Bentuk pornografi yang dilarang termuat pada Pasal 4, meliputi: pemuatan persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin. Lebih lanjut, ia menilai, majalah-majalah yang tidak memuat enam hal itu, sesuai UU Pornografi, tidak dilarang. Namun, mediamedia tersebut harus diatur distribusinya melalui peraturan perundang-undangan. “UU (Pornografi) ini tidak melarang media-media (dewasa) ini, tapi keberadaannya harus diatur,” ungkap Ade yang ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk membantu penyusunan UU Pornografi saat dibuat. Ia mengusulkan, Pedoman Distribusi yang dibuat Dewan Pers bersama media khusus dewasa segera diajukan ke pemerintah untuk bahan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP). Melalui PP, mengaturan distribusi media khusus dewasa ini akan mendapat kepastian hukum.* Sumber: http://www.dewanpers.or.id/page/kegiatan/berita/?id=239

244 |


UU ITE Maunya Apa? 14 April 2008 Narasumber: Lukas Luwarso Sekretariat Eksekutif Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Budi Kurniawan KBR 68H

Dewan Pers menilai, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru disahkan oleh DPR pada 25 Maret lalu, berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Ancaman tersebut ada di Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman lain datang dari Pasal 28 ayat (2) jika seseorang sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Orang yang melanggar pasal-pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp.1 miliar. Keberadaan pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada pasal haatzaai artikelen di KUHP, “pasal-pasal karet” produk kolonial, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

UU ITE Maunya Apa?

| 245

UU ITE patut disambut baik karena bisa memberi landasan hukum untuk memerangi pornografi dan kejahatan lain melalui dunia maya. Namun, kita cemas dengan adanya “pasal-pasal karet” yang dapat digunakan untuk mengekang kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Berikut dialog tentang UU ITE bersama Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso. Apa pandangan umum terhadap UU ITE? UU ITE sangat terlambat dibuat di Indonesia dan mencantumkan beberapa pasal yang ketinggalan zaman (Pasal 27 dan 28). Terlambat, karena isu yang diangkat, yaitu cyber law, umumnya diratifikasi tidak lama setelah teknologi internet mulai ada. Beberapa negara sudah memulai pada awal tahun 1990-an. RUU yang sekarang menjadi UU ITE, sebelumnya sudah dirancang pada tahun 1998, segera setelah Reformasi. Tapi, saat itu ada dua materi RUU. Seingat saya RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik serta RUU Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik. Satu RUU itu dirumuskan oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Perdagangan dan satu lagi oleh Universitas Padjadjaran dan Departemen Penerangan/Informasi. Tahun 1998, seingat saya, isi RUU itu sangat akademis dan tepat guna, karena untuk menjawab kebutuhan teknis tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi (internet) terutama untuk transaksi bisnis. Tahun 2008, atau sepuluh tahun kemudian, dua RUU itu dijadikan satu menjadi UU ITE. Sebagian memang masih mengadopsi esensi dua RUU sebelumnya, tetapi menambahkan beberapa materi yang tidak relevan. Misalnya, seingat saya, soal penyebaran pornografi, penyebaran kabar bohong, pencemaran nama baik, dan penghasutan tidak disinggung dalam draft akademis sebelumnya. Jadi, UU ITE ini sudah terlambat 10 tahun, kemudian isinya ketinggalan zaman 100 tahun.

246 |


Sepertinya UU ITE tiba-tiba diteken. Berbeda dengan UU Ketebukaan Informasi Publik yang pembahasannya lama. Apakah ada kejanggalan mengingat kemudian ada beberapa pasal yang bermasalah? Saya kira kalangan LSM media tidak tahu soal ini, karena UU ITE dianggap teknis, hanya mengatur pemanfaatan teknologi informasi. Biasanya mereka selalu merespon isu-isu strategis seperti UU ITE. Mereka tidak mengira akan seperti ini hasilnya. Kita salahkan diri sendiri. Civil society tidak mengira di dalam RUU ITE ada materi kontroversial yang mengatur persoalan sosial dan politik, khususnya sosial-budaya. Karena ini terkait teknologi yang banyak angpaonya, mungkin juga ada pihak berkepentingan yang tidak ingin pembahasan UU ITE terlalu terbuka ke publik, agar proses pembahasan sepenuhnya sesuai dengan kepentingan mereka. Apakah hanya dua pasal yang bermasalah di dalam UU ITE? Apa keberatan Dewan Pers terhadap UU ITE? Keberatan yang utama terhadap Pasal 27 dan 28, karena terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini sangat fundamental karena terkait hak asasi. Kalau mau dipersoalkan, pasal mengenai pornografi tidak relevan diatur di UU ITE, karena satu isu yang berbeda. Hal esensi yang ingin diatur oleh UU ITE adalah transaksi elektronik, tetapi mengapa mengatur soal pornografi di dalamnya? Akhirnya UU ITE seperti ingin mengatur segala hal, termasuk yang abstrak. Soal kebencian coba diatur juga di UU ini.

“”

Keberatan yang utama terhadap Pasal 27 dan 28, karena terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini sangat fundamental karena terkait hak asasi. UU ITE Maunya Apa?

| 247

Menghadapi UU ITE yang sudah diputuskan dan pasti berlaku, apa yang bisa dilakukan karena ada potensi memasung kemerdekaan pers? Skenario terbaik yang bisa dilakukan adalah judicial review untuk mencabut pasal-pasal yang bermasalah, terutama Pasal 27 dan 28. Skenario lain, meminta pemerintah, saat membuat Peraturan Pemerintah, menegaskan dan merinci ketentuan-ketentuan tentang kebencian, kebohongan, dan pencemaran nama baik. Hal-hal itu harus dijelaskan, dijadikan delik material, kemudian tidak bisa dikenakan kepada karya jurnalistik. Ini yang terpenting. Dewan Pers berencana mengirim surat ke Presiden. Sebelum surat tersebut dikirim, Dewan Pers berencana bertemu dengan Menteri Kominfo. Informasi yang diterima, Menteri belakangan agak kaget ada pasal-pasal bermasalah itu. Apakah UU ITE memang tidak merinci mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan? Tidak rinci. Bunyi pasal itu mirip dengan isi KUHP. Untuk apa hal yang sudah diatur di KUHP kemudian diatur lagi di UU lain yang lebih spesifik dan ancamannya diperbesar? Ini adalah paradigma berpikir yang berlebih-lebihan dan tidak pada tempatnya. Di dalam KUHP, penyebaran kebencian dan pencemaran nama baik sudah diatur, tidak melihat media untuk penyebarannya. UU ITE dianggap ketinggalan karena di negara lain sudah ada 10 tahun lalu. Dengan semakin pesatnya perkembangan internet dan adanya kejahatan di dunia maya, hal apa yang perlu sekali diatur di dalam UU ITE? Persoalan kejahatan melalui sarana elektronik perlu diatur, misalnya penggunaan kartu kredit melalui jasa internet yang belum ada aturannya. Salah satu gagasan pembuatan UU ITE adalah bagaimana dokumen elektronik yang tidak di-print dapat berlaku sebagai dokumen yang sah.

248 |


Bekti Nugroho: Latar belakang UU ITE salah satunya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi, kenapa ada dua pasal bermasalah (Pasal 27 dan 28) yang kemudian memunculkan reaksi dari Dewan Pers. Berdasarkan pasal itu, orang yang mengirim SMS yang diduga pencemaran nama baik, bisa dituntut. Sebab isi SMS juga tergolong data elektronik, bukan hanya internet. Bagaimana pengaturan kepemilikan terhadap data elektronik, misalnya pengaturan penggunaan kepemilikan IP Address yang begitu teknis? Pengaturan ip address secara teknis bisa dilakukan. Di internet orang tidak bisa sembunyi, karena ada ip address yang mudah dilacak jika ada pelanggaran. Ini tidak bisa dilacak atau dilakukan melalui aturan hukum tradisional seperti KUHP. Kalau UU ITE fokus pada hal itu, kita sambut baik. Orang tidak perlu was-was menggunakan nomor kartu kredit untuk bertransaksi. Yang terjadi, hanya karena dua pasal bermasalah itu, keseluruhan isi UU ITE menjadi mencurigakan. Harus dipertanyakan, siapa sebenarnya yang memboncengi pasal-pasal kolonial itu masuk ke UU ITE? Yang paling menyedihkan adalah paradigma berpikir UU ITE. Ibaratnya, mencoba mengadopsi gaya hukum kerajaan era perbudakan, 200 tahun sebelum masehi, untuk dimasukkan ke dalam era internet sekarang. Itu tidak cocok. Bagaimana mau menerjemahkan ‘penyebaran rasa kebencian’ hanya karena orang mem-forward (meneruskan) sebuah informasi? Orang mem-forward informasi belum tentu untuk niat jahat. Ada kesadaran dan teknis baru yang seharusnya tidak direspon dengan hukum kuno. Penyebaran kebencian dan sejenisnya itu hukum British Penal Code yang dirumuskan abad 12 untuk menghukum masyarakat jajahan Inggris, untuk masyarakat kelas rendah. Tujuannya melindungi privilege kaum bangsawan atau kerajaan agar orang miskin tidak kurang ajar dan menerima nasibnya sebagai warga miskin.

UU ITE Maunya Apa?

| 249

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan, orang yang sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar. Apa hubungan pasal ini dengan kemerdekaan berekspresi? Menganalisa paradigmanya, perumus UU ITE mengasumsikan masyarakat Indonesia preman semua. Internet itu seperti pisau yang bisa digunakan untuk mengupas buah tapi juga bisa untuk membunuh. Dengan UU ini, asumsinya masyarakat pasti menggunakan internet dan teknologi elektronik untuk hal buruk, seperti menghina. Aturan mengenai penghinaan sudah diatur di dalam UU umum yaitu KUHP, sehingga tidak perlu diatur di dalam UU ITE–di dalam KUHP seharusnya juga sudah dihapus tapi malah dimasukkan ke dalam UU ITE. UU ITE diusulkan pemerintah. Sementara politisi masih banyak yang melihat masyarakat kita ini masyarakat preman yang sehari-hari pasti punya niatan jahat (malice intention), menggunakan teknologi pasti untuk merusak. Kita akui masyarakat seperti itu ada. Tetapi, sebagaimana pisau, memang ada yang digunakan untuk membunuh. Itu kasuistik dan bisa diatur di dalam hukum lain, tidak perlu di UU ITE. Di dalam UU ITE ada potensi ancaman hukuman enam tahun penjara. Artinya, orang yang diadukan atau wartawan penyebar berita yang dianggap mencemarkan nama baik bisa langsung ditahan. Penahanannya bisa 120 hari. Tiba-tiba ada orang ditahan selama itu karena polisi menganggap ada dugaan pencemaran nama baik. Janganjangan nanti ada polisi yang khusus mengamati internet, milis, untuk melihat apakah ada pencemaran nama baik yang telah dilakukan. Pasal ini bisa dikenakan pada siapapun. Padahal, komunikasi di era internet merupakan komunikasi sangat massif. Satu informasi dalam sekian detik bisa langsung disebar ke banyak orang. Dengan berpikir lebih dalam, informasi yang begitu dahsyat di internet, akhirnya yang dipercaya publik adalah informasi yang kredibel. Pada akhirnya “sampah” akan dibuang. 250 |


Informasi yang begitu dahsyat di internet, akhirnya yang dipercaya publik adalah informasi yang kredibel. Pada akhirnya “sampah” akan dibuang.

“”

Artinya, orang tidak perlu khawatir akan tercemar nama baiknya hanya karena satu atau dua informasi di internet yang di-forward. Pada akhirnya common sense, orang bisa berpikir suatu informasi layak dipercaya atau tidak. Di dalam UU ITE tidak ada semacam kepercayaan kepada masyarakat bahwa ada common sense, bahwa publik juga bisa memilah-milah informasi yang benar dan salah. Jelas kurang kerjaan kalau negara mengatur apa yang akan dibaca dan disebarkan oleh “masyarakat informasi.” Masih ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers. Apakah artinya masih banyak elite politik belum siap dengan demokrasi? Mindset-nya masih Orde Baru? Bukan hanya tidak siap, tapi mereka geram, marah, dendam. Mereka suka demokrasi sebatas demokrasi itu bisa mendudukkan mereka di kursi parlemen. Begitu duduk di sana dan disorot oleh publik dan media, mereka jadi gerah dan marah. Akhirnya, semua faktor yang ingin mengebiri kebebasan berekspresi– karena kebebasan berekspresi maka ekspresi tidak selamanya positif— mereka ingin tutup dengan berbagai UU, termasuk UU ITE. Aturan kolonial seperti virus yang ingin dicangkokkan ke dalam setiap UU sebagai bentuk kegeraman dan kemarahan politisi di Indonesia terhadap kebebasan berekspresi yang mengganggu kenyamanan mereka. Bukankah Pasal 28 UU ITE tujuannya baik, untuk melarang orang menyebarkan kebencian dan permusuhan? Kita membutuhkan atau tidak aturan itu dalam bentuk hukum, karena hukum harus jelas batasan, definisi, dan ukurannya untuk menghukum orang. Secara teks, Pasal itu memang positif untuk mencegah rasa

UU ITE Maunya Apa?

| 251

permusuhan. Bisa saja di milis kita berdebat dengan menggunakan istilahistilah kasar. Namun, itu domain perdebatan di milis. Bagi generasi baru, apalagi generasi muda yang menguasai teknologi, yang hidup dengan internet, mereka biasa maki-maki di internet. Kemudian hal itu coba diterjemahkan oleh kita sebagai permusuhan. Siapa yang bermusuhan? Mengapa “otoritas” bisa menerjemahkan dan mempersepsikan secara sepihak tentang komunikasi pihak lain? Itu sangat subyektif. Rumitnya lagi, kemudian dikodifikasi dalam bentuk hukum. Bagaimana kita mengidentifikasi rasa kebencian itu? Apakah artinya Pasal 28 UU ITE tidak sejalan dengan semangat pemerintah memberantas korupsi? Bisa diterjemahkan begitu. Saya bisa menduga, sasarannya adalah komunikasi melalui media massa tentang kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan di dunia internet. Masyarakat paling suka menyebarkan isu mengenai korupsi melalui internet. Misalnya ada anggota DPR yang tertangkap karena kasus korupsi, akan menjadi “makanan empuk” di dunia internet. Kalau di koran, misalnya oplahnya 100 ribu, paling banyak berita itu dibaca 500 ribu orang. Itu pun orang harus bayar. Sedangkan di internet, hanya sekali enter, bisa terkirim ke jutaan orang. Itulah kekhawatiran yang muncul. SMS Ki Ageng Waliputi (Jawa Barat): Para pembuat UU senang menyontoh dari luar negeri, atau muatannya disponsori dari luar negeri. Samali (Cibubur): Selain Indonesia, negara apa yang memiliki kebijakan pemblokiran internet?

252 |


Telepon Maramis: UU kita sedang karut marut. Yang perlu dilakukan sekarang adalah merestorasi dari Konstitusi. Dari Bung Karno disebut Konstitusi belum begitu beres, sampai sekarang belum juga diberesi. Malah ditambah dengan UU yang ada titipannya, membuat masalah baru. Pemerintah seharusnya tidak boleh melakukan apapun kecuali yang diperintah UU dan rakyat boleh melakukan apa saja kecuali yang dilarang UU. Kalau UU melarang terlalu banyak, akan membatasi masyarakat. Kita perlu melakukan judicial review atau usaha lain. Apa kriteria penyebaran kebencian dan permusuhan? Kriteria itu tidak jelas dan justru saya pertanyakan. Dalam era transisional sekarang, masyarakat kecil yang selama ini tertindas, tidak memiliki akses ekonomi dan hidup dalam kemiskinan, diberi hak untuk mengejek, hak untuk “menyebarkan permusuhan” kepada pejabat korup. Hak itu harus dilindungi. Saya kutip dari Syahrir, Bapak Pendiri Bangsa: satu-satunya alat bagi masyarakat kecil adalah mengejek mereka yang berkuasa. Itu cara masyarakat kecil untuk mengeluarkan kepahitan hidup dengan mengejek penguasa dan orang kaya sehingga merasa nyaman. Apakah itupun tidak boleh dan dihukum sampai enam tahun dan didenda Rp 6 miliar? UU ITE seperti mengasumsikan siapapun pengguna internet dipastikan pencari pornografi. Memang ada situs pornografi dan buruk pengaruhnya. Tapi, masyarakat bisa menggunakan cara persuasif, dengan pendidikan. Sebab, di masyarakat selalu ada orang yang memiliki “faktor x”, punya “kelainan” hobi pornografi. Di negara-negara Eropa, pornografi menjadi persoalan, tapi tidak diatur dalam hukum yang ketat. Yang diatur pornografi yang melibatkan anakanak. Untuk melindungi anak-anak, bukan orang dewasa. Anak-anak yang menyebarkan bahkan menyimpan bisa terkena hukuman. Pendidikannya harus ke arah sana.

UU ITE Maunya Apa?

| 253

SMS John (Padang): Bagaimana menyikapi artikel-artikel keagamaan di internet yang dianggap merugikan atau memfitnah kelompok tertentu? Kalau diterjemahkan, kasus tersebut terkait penyebaran permusuhan. Namun, asumsinya jangan seperti kita melihat setiap anak SMA yang keluar sekolah pasti tawuran. Pasti ada dua-tiga anak berandal yang memprovokasi temannya untuk berantem. Seperti juga di dunia maya, dengan segala keisengan dan keanehannya, pasti ada yang menggunakan internet untuk menyebarkan hal seperti itu. Tapi yakinlah, masyarakat plural dan demokratis pada akhirnya bisa menyingkirkan efek negatif itu. Masyarakat akan mengisolasi informasi penyebaran permusuhan. Telepon Randena (Jakarta): Apakah kita hanya akan diam menghadapi UU yang mengerangkeng kita? Seharusnya DPR membuat UU untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat. Seharusnya kita tidak terima. Jai (Ciputat): Pasal 28 UU ITE itu pasal karet. Kita sudah perjuangkan kebebasan berekspresi dan dituangkan ke dalam UUD. Mengapa masih ada pasal semacam itu?

SMS Hari: Pemblokiran situs porno itu bagus, tapi dikhawatirkan justru menambah marak penjualan media porno konvensional seperti majalah atau CD yang dijual di pinggir jalan setelah jam 8 malam.

254 |


Masyarakat menilai UU ITE mengekang kebebasan berekspresi. Dewan Pers juga mempersoalkannya. Apa langkah Dewan Pers berikutnya? Ada empat langkah yang bisa diputuskan Dewan Pers. Pertama, mengirim surat kepada Presiden untuk menolak menandatangani UU ITE— meskipun kecil kemungkinan Presiden tidak menandatanganinya. Namun, paling tidak secara moral Dewan Pers sudah mengingatkan. Kedua, mengajak pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih eksplisit menjabarkan pasal-pasal karet di dalam UU ITE agar tidak seenaknya ditarik ulur. Ketiga, mengajukan judicial review, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal itu. Keempat, mengajak masyarakat melakukan protes untuk menolak mematuhi ketentuan bermasalah itu. Tujuan pencantuman pasal-pasal bermasalah tersebut (Pasal 27 dan 28) untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Masyarakat Indonesia diasumsikan jahat, sehingga kalau berekspresi itu memusuhi, membohongi, membenci. Kalau sedikit dianalisa, pencantuman pasal itu mengekalkan adanya kelas di masyarakat: kelas elite dan kelas bawah. Pasal tersebut membentengi kelas elite agar tidak dimusuhi dan dibenci. Tidak mungkin sesama anggota masyarakat saling ejek, kemudian menuntut hanya karena saling ejek. Pasal itu yang menggunakan pasti yang memiliki kekuasaan, yang bisa membayar pengacara, yang bisa lapor ke polisi untuk menghukum masyarakat.

UU ITE Maunya Apa?

| 255

Jakarta, 28 April 2008 Nomor Lampiran Hal

: 150/DP-K/IV/2008 :: Rekomendasi Dewan Pers untuk Pembuatan Peraturan Pemerintah tentang UU ITE

Kepada Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh Di Jakarta Dengan hormat, Berkenaan dengan pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pada 25 Maret 2008, bersama ini Dewan Pers perlu menyampaikan beberapa persoalan yang muncul terkait dengan UU tersebut. Dewan Pers menilai secara umum UU ITE bertujuan melindungi masyarakat dari pornografi, perjudian, dan kejahatan lain yang didistribusikan dan ditransmisikan melalui transaksi elektronik. UU ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia menikmati kemudahan melakukan e-commerce. Dewan Pers secara prinsip menyambut baik kehadiran UU ITE. Namun demikian, Dewan Pers menilai terdapat pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. Ancaman tersebut termuat pada Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (2), menyangkut penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yang melanggar pasal-pasal tersebut diancam hukuman penjara enam tahun dan atau denda Rp.1 miliar.

256 |


Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronika, terkait dengan kasuskasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk wartawan, hanya karena diduga melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam UU ITE. Pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada haatzaai artikelen di KUHP, pasal-pasal karet produk kolonial, yang sudah tidak diberlakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dewan Pers menilai perumusan UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional yang diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagian negara bahkan telah menghapus sama sekali ketentuan hukum pidana penyebaran kebencian dan penghinaan karena dinilai sangat subyektif. Sejalan dengan sikap Menteri Kominfo yang selama ini mendukung kemerdekaan pers, Dewan Pers merekomendasikan: Q Di dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE dicantumkan secara eksplisit penjelasan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak mencakup pers sesuai penjelasan Staf Ahli Menteri Kominfo, Edmon Makarim, dalam pertemuan di Dewan Pers, 7 April 2008. Q Di dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE perlu pula dicantumkan secara eksplisit bahwa berlakunya Undang-Undang ini tidak membatasi hak masyarakat menyatakan pendapat dan berekspresi seperti dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Demikian rekomendasi kami, atas perhatian Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, Dewan Pers ttd Prof. Dr. Ichlasul Amal Ketua UU ITE Maunya Apa?

| 257

Siaran Pers No. 47/PIH/KOMINFO/7/2011 Mengenai Concern Kementerian Kominfo Terhadap Keputusan Kasasi MA Yang Menimpa Prita Mulyasari Jakarta, 11 Juli 2011. Sebagaimana diberitakan oleh sebagian besar media massa dalam beberapa hari terakhir ini, diketahui, bahwa Prita Mulyasari telah diputuskan vonis kasasinya oleh Mahkamah Agung (MA) per tanggal 30 Juni 2011, yang intinya Prita divonis 6 bulan, namun dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun. Kementerian Kominfo melalui Siaran Pers ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Kementerian Kominfo pada dasarnya secara resmi sangat menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Prita Mulyasari. 2. Namun demikian, melalui kesempatan ini, Kementerian Kominfo juga perlu menyampaikan sikap keprihatinan terhadap masalah hukum yang yang menimpa Prita Mulyasari. 3.

Sejak awal masalah tersebut mulai mencuat pada awal bulan Juni 2009, Kementerian Kominfo sudah menegaskan secara tegas legal standing -nya (melalui Siaran Pers tertanggal 6 Juni 2009), bahwa kasus Prita Mulyasari tidak bisa dikaitkan secara langsung dan juga bukan merupakan korban dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sering disebut-sebut sebagai alasan untuk mendakwa Prita sesungguhnya kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

258 |


dan/atau pencemaran nama baik”. Padahal substansi “dengan sengaja” yang dimaksudkan belum tentu terpenuhi hukumnya secara materiil, karena tidak terbukti bahwa Prita melakukan publikasi secara terbuka, terkecuali semata-mata hanya mengirimkan sejumlah email terbatas tujuannya dengan tujuan untuk sekedar menggunakan hak dari seorang konsumen untuk menyampaikan pendapat dan keluhan yang dialaminya atas jasa yang diberikan oleh suatu layanan publik yang pernah dialami dari RS Omni Internasional saat itu. Hal itu adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , khususnya Pasal 4 huruf d yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” Oleh karena itu, unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus tersebut. 5. Pengkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen tersebut dimungkinkan, karena Pasal 53 UU ITE menyebutkan secara lengkap: “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan tehnologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku”. 6. Terkait dengan masalah pemberlakukan UU ITE, maka Pasal 54 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Di dalam keterangan UU ITE disebutkan, bahwa UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan kemudian disebutkan juga, bahwa UU ITE diundangkan pada tanggal 21 April 2008 juga. Sedangkan yang harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 21 April 2010 adalah Peraturan Pemerintah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) yang di antaranya menyatakan: “Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah UU ITE Maunya Apa?

| 259

diundangkannya Undang-undang ini”. Ini berbeda dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang baru berlaku pada tanggal 30 April 2010, yaitu terhitung 2 tahun sejak diundangkan dimana UU KIP tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. 7. Hal lain yang juga diatur dalam UU ITE sehingga tidak demikian mudah bagi seseorang untuk langsung ditangkap dan ditahan, adalah karena pada dasarnya UU ITE juga telah memberikan perlindungan lain dengan meminimalisir abuse of power dalam melakukan penangkapan dan penahanan , sebagaimana termuat dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang menyebutkan : “Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.” Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa tiga institusi penegak hukum: (i) kepolisian, (ii) kejaksaan, dan (iii) pengadilan wajib melakukan koordinasi mengenai perlunya atau dasar dilakukannya penahanan. Adanya koordinasi ini ditujukan untuk mencegah abuse of power oleh aparat penegak hukum. 8. Sejak berlakunya UU ITE, Kementerian Kominfo telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual dan sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu kepada warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati dan mengkritisi UU tersebut pasal demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa warga masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 UU tersebut, namun kemudian dalam keputusannya pada tanggal 5 Mei 2009 Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan tersebut melalui 260 |


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009, menyebutkan, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. 9. Meskipun sudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi, namun karena adanya keinginan yang sangat kuat untuk dilakukan revisi terhadap UU ITE tersebut, maka sejak akhir tahun 2010 hingga saat ini Kementerian Kominfo terus melakukan pembahasan intensif terhadap sejumlah materi yang perlu direvisi dari UU ITE. Salah satu point krusial yang akan direvisi adalah pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sangat besar kemungkinan bahwa pasal ancaman pidana mengenai pencemaran nama baik tersebut akan jauh berlipat diperingan (dikurangi secara drastis) yang disesuaikan dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain. Namun kesemuanya itu masih tergantung pada saat pembahasan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta pembahasan formal di DPR-RI. 10. Dengan demikian, tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat sepanjang memang tidak ada unsur kesengajaan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik secara terbuka. Himbauan Kementerian Kominfo ini perlu disampaikan agar supaya tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau “Redaksi Yth” di berbagai media massa, mengingat

UU ITE Maunya Apa?

| 261

kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana email dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya. Himbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya . Bahwasanya kemudian timbul masalkah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau keberatan dari pihak lain, maka hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE tersebut. Sumber: http://kominfo.go.id/berita/detail/770/+Siaran+Pers +No.+47-PIH-KOMINFO-7-2011+Mengenai+Concern+Kementerian +Kominfo+Terhadap+Keputusan+ Kasasi+MA+Yang+Menimpa+ Prita+Mulyasari+

262 |


Setelah Prita Mulyasari Bebas Murni Sempat dibui belasan hari. Putusan MA itu final: Prita bebas. Anggi Kusumadewi Selasa, 18 September 2012, 21:15 VIVAnews – Senin, 17 September 2012, jadi hari bersejarah bagi Prita Mulyasari, terpidana kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang ia ajukan. Putusan MA itu final: Prita bebas murni. “Majelis hakim secara bulat mengabulkan permohonan PK terpidana. Prita tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mencemarkan nama baik. MA membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan martabatnya seperti semula,” kata Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur. Prita sangat bahagia. “Syukur alhamdulillah, saya bebas. Subhanallah, mudah-mudahan putusan ini sudah tetap dan terakhir karena proses hukum sudah saya jalani sejak tahun 2008,” ujar Prita kepada VIVAnews, Selasa 18 September 2012. Kasus hukum yang membelit Prita bermula pada 7 Agustus 2008, saat Prita memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Hasil laboratorium menyatakan kadar trombositnya 27.000, jauh di bawah normal 200.000. Prita pun diminta menjalani rawat inap dan mendapat terapi serta sejumlah obat. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Prita tak membaik. Saat keluarga Prita meminta penjelasan, dokter malah menyampaikan revisi hasil tes trombosit dari 27.000 menjadi 181.000 tanpa memberikan lembar tertulis laboratorium. Dokter mengatakan Prita menderita demam berdarah.

UU ITE Maunya Apa?

| 263

Namun kesembuhan tak kunjung ia dapat. Leher Prita malah bengkak. Maka ia memutuskan pindah rumah sakit. Di rumah sakit kedua, Prita ternyata didiagnosa menderita penyakit gondong, bukan demam berdarah. Prita sembuh setelah dirawat di rumah sakit yang berbeda ini. Prita pun merasa dirugikan RS Omni Internasional. Ibu dua anak itu kemudian menulis surat berisi keluhannya kepada RS Omni, dan mengirimkannya kepada sejumlah rekan melalui email. Dalam waktu singkat, email itu beredar luas di berbagai milis dan blog. Surat Prita itu lantas terbaca oleh manajemen RS Omni Internasional. RS itu kemudian menyeret Prita ke jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Prita dijerat pasal berlapis, salah satunya lewat Pasal 27 Ayat 3 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. UU ITE dalam Kasus Prita Digunakannya pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat Prita itu menjadi perhatian publik. Pasal pencemaran baik dalam UU ITE dinilai sebagai “pasal karet” yang bisa dikenakan kepada siapa saja sehingga berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, persis seperti yang terjadi pada Prita Mulyasari. Kini setelah Prita bebas, UU ITE kembali disorot. Wacana untuk merevisi UU yang disahkan DPR tahun 2008 itu menyeruak lagi. Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, mengingatkan agar UU ITE yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan rakyat, tidak lagi digunakan dan dimanfaatkan untuk menyerang masyarakat. “Kasus Prita tak sepatutnya terjadi jika integritas penegak hukum terjaga, dan mereka paham tujuan pembuatan UU tersebut. UU ITE jangan justru jadi merugikan rakyat,” kata Eva. Hal senada pun dilontarkan kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, yang meminta

264 |


penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menafsirkan pasal-pasal UU ITE. “Polisi dan jaksa selaku penyidik dan penuntut tidak boleh sembrono dalam memutus suatu perkara terkait pasal pencemaran nama baik UU ITE. Tidak semua hal, termasuk fakta atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang disampaikan di media sosial bisa langsung ‘ditembak’ dengan pidana,” ujar Slamet. Oleh karena itu Slamet dan Eva melihat kebebasan yang diterima Prita sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas, termasuk penegak hukum. “Ini preseden bahwa RS atau lembaga publik mana pun tidak boleh antikritik dan sewenang-wenang terhadap rakyat karena kekuatan uang,” ujar Eva. Bakal Direvisi Anggota Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, Roy Suryo, mengatakan adanya kemungkinan DPR untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga UU tersebut tidak akan dipahami multitafsir oleh para penegak hukum seperti yang telah terjadi pada kasus Prita. “Putusan MA atas Prita ini merupakan dorongan positif untuk merevisi, memperjelas, dan melengkapi UU ITE sesuai Program Legislasi Nasional, juga untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi,” kata Roy yang pernah hadir sebagai saksi ahli bidang informasi dan teknologi dalam sidang Prita di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2009. Saat itu, menurut Roy, ia hadir dalam sidang Prita sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh negara dan kejaksaan untuk mempertahankan UU ITE. “Namun dalam perkembangannya, ada kelemahan Pasal 27 UU ITE yang akhirnya menjadi seperti sekarang,” kata politisi Demokrat itu. Menurutnya, revisi UU ITE akan dilakukan setelah Komisi I DPR menyelesaikan revisi UU Penyiaran.

UU ITE Maunya Apa?

| 265

Namun bagian UU ITE manakah yang bakal direvisi? Apakah benar pasal multitafsir mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE akan diubah? Kementerian Komunikasi dan Informatika justru menyatakan UU ITE tidak salah dan tidak perlu direvisi. Sekretaris Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Djoko Agung Harijadi, mengingatkan UU ITE sudah pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. “MK menyatakan UU ITE ini sudah benar posisinya, tinggal bagaimana menilai dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata,” ujar Djoko. Oleh karena itu, kata dia, UU ITE harus diimplementasikan berdasarkan konteks kasus per kasus dan tidak dapat dipukul rata. Meski keberadaaan UU ITE telah dirasa tepat, namun Kemkominfo membenarkan ada bagian dari UU ITE yang akan direvisi. Poin yang bakal direvisi adalah terkait sanksi, bukan norma. Kemkominfo merasa sanksi dalam UU ITE terlalu berat. “Ancaman sanksi di atas 5 tahun itu memungkinkan tersangka ditahan dulu. Jadi akan kami turunkan sanksinya sesuai dengan KUHP,” ucap Djoko. Saat ini Kemkominfo sedang melakukan harmonisasi terkait rencana penurunan sanksi dalam UU ITE tersebut. “Kemungkinan tahun depan selesai,” kata Djoko. Prita sendiri yang sempat menjadi “korban” UU ITE belum merasa aman mengekspresikan pendapatnya lewat media sosial atau surat elektronik, meski ia kini telah bebas. “Kasus hukum ini membuat saya trauma. Saya tak ada niat apa pun ketika menulis email (keluhan terhadap RS Omni) itu. Itu cuma curahan hati saya. Tapi ternyata jadi begini. Sementara ini, enggak dulu deh curhat-curhat di email,” kata Prita. (eh) Sumber: http://fokus.news.viva.co.id/news/read/352363setelah-prita-mulyasari-bebas-murni

266 |


Jangan Kriminalisasi Wartawan Karena Berita 19 November 2008 Narasumber: Wikrama Iryans Abidin Anggota Dewan Pers Host Tamu: Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers Penyiar Radio: Roni Sitangang KBR 68H

Kasus kriminalisasi pers atau tuntutan penjara terhadap wartawan karena karya jurnalistik masih terus terjadi. Protes terus bermunculan. Belum lama ini anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar yang juga Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, Upi Asmaradana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Ia dianggap melanggar Pasal 317 KUHP karena melakukan penghasutan atau memfitnah dengan tulisan. Kriminalisasi tidak hanya terjadi pada wartawan. Di Madura, Alex Setiawan diadukan ke polisi karena dituduh melakukan pencemaran nama baik. Penyebabnya, Alex mengkritik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Madura, saat acara interaktif yang disiarkan satu radio di Madura. Acara

Jangan Kriminalisasi Wartawan Karena Berita

| 267

untuk menyerap pendapat publik terkait kebijakan pemerintah itu rutin disiarkan radio tersebut. Kriminalisasi terhadap wartawan dan terhadap orang yang kritis, sudah semakin ketinggalan zaman. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers telah menganut prinsip dekriminalisasi pers. Artinya, sengketa pemberitaan pers seharusnya diselesaikan dengan cara perdata atau hukuman denda, bukan dalam bentuk pemenjaraan terhadap wartawan. Berikut perbincangan dengan Anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin, tentang kriminalisasi terhadap pers. Apakah yang disebut kriminalisasi pers? Kriminalisasi sebenarnya istilah di luar pengadilan. Satu wacana kalau ada putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan kaedah hukum terhadap orang yang belum tentu bersalah. Kalau mengatakan kriminalisasi sebelum ada putusan hakim, itu perlu didiskusikan lagi. Kriminalisasi terkadang terkait dengan istilah crimes against the freedom of the press. Ini istilah yang muncul di Indonesia setelah era reformasi. Dulu yang dianggap kriminalisasi terkait pelanggaran kemerdekaan pers dalam bentuk aturan yang represifs, sekarang terkait wilayah penegakan hukum. Dulu pers dibredel tanpa proses hukum, sekarang berhubungan dengan pers yang membuat kekeliruan kemudian dibawa ke pengadilan. Suatu kemajuan bahwa di dalam proses sengketa pers, selain melalui mekanisme Dewan Pers, juga ada mekanisme hukum kalau betul ada unsur pidana yang serius. Di sini ada istilah quasi crime yakni kriminalitas yang bias, terutama yang menyangkut kepentingan publik, misalnya kegiatan pers yang merupakan refleksi dari kepentingan publik. Indonesia sudah mengadopsi quasi crime di dalam Pasal 310 KUHP yang menyebut mengenai kepentingan umum. Kalau ada hal yang menyangkut kepentingan umum, seorang yang patut diduga melakukan pencemaran nama baik bisa bebas dari segala tuntutan.

268 |


Dalam konteks gugatan terhadap majalah Tempo—terakhir kasus gugatan Aburizal Bakrie—Indonesia menganut prinsip mengutamakan UU No.40/1999 tentang Pers. UU ini memberikan mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan mekanisme hukum yang lebih berkaitan dengan tanggung jawab korporasi. Dengan kata lain, UU No.40/1999 berprinsip, pertama, ultimum remedium: UU Pers diutamakan. Kedua, wartawan tidak lagi bertanggung jawab terhadap produk jurnalistik, karena tanggung jawab itu ada pada korporasi. Menurut UU Pers, wartawan tidak bisa dipenjara, tidak bisa dikriminalkan. Persoalannya, hukum tidak berada di ruang hampa. Di Indonesia ada aspek-aspek yang berbeda dibanding di Amerika. Kita menganut sistem hukum yang disebut hukum positif. Sistem hukum positif selalu berpegang pada apa yang tertulis oleh negara yang ditetapkan sebagai UU. Di sini menimbulkan interpretasi dan keragu-raguan penegak hukum. Dalam wacana disebutkan UU No.40/1999 adalah UU yang lex specialist. Tapi, dalam doktrin hukum dan secara eksplisit, tidak ada hal-hal yang menyatakan bahwa UU Pers lex specialist. Misalnya, Pasal 5 ayat (2) UU Pers: “Pers wajib melayani hak jawab.” Menurut saya, kalimat ini masih koma. Harusnya dikunci “setiap hak jawab yang sudah digunakan tidak boleh lagi menggunakan hak melakukan proses hukum.” Dengan demikian masyarakat atau penegak hukum mendapat kepastian. Hal semacam ini, bagi penegak hukum, sangat penting karena Indonesia menganut hukum tertulis, lain dengan negara yang menganut common law seperti Amerika: Hukum berasal dari masyarakat, bukan dari atas. Di Indonesia, hukum positif itu semacam formulasi dari gagasan elite, kemudian dikemas dalam bentuk kekuasaan negara entah eksekutif, legislatif dan lain sebagainya. Dalam konteks Tempo, Tempo adalah salah satu media yang paling sering digugat atau disomasi. Ini hal positif. Kenapa? Gugatan itu menguji kredibilitas Tempo. Terbukti dalam kasus Bambang Harymurti (saat menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tempo), Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bambang Harymurti bebas dan untuk keputusan yang akan datang–maksudnya sebagai pedoman—hakim-hakim harus menggunakan UU No.40/1999 tentang Pers. Tapi, karena hukum kita tidak


| 269

berdasarkan prinsip yurisprudensi seperti di Amerika, putusan MA itu tidak final, tidak bisa jadi patokan, misalnya untuk kasus Bersihar Lubis, Risang Bima Wijaya, atau Dahri Uhum Nasution. Ini perjuangan kita bagaimana kemerdekaan pers harus dilindungi dalam konteks hukum yang lebih tinggi. Saya berpendapat, UU No.40/1999 merupakan akibat saja dari Pasal 28 UUD 1945 yang banci, yang waktu itu dirumuskan dalam konteks negara kita masih di bawah kontrol kolonial Jepang. Sehingga, format, materi, dan substansinya masih represif. Kemerdekaan pers dijanjikan saja dalam bentuk UU yang tergantung pada sistem politiknya. Kalau sistem politiknya represif, lahir UU yang represif. UU No.40/1999 produk dari sistem politik transisional. Semangatnya sangat aspiratif, tapi materi muatannya masih ada yang bolong. Ini menjadi perjuangan kita. Para pekerja pers selalu melihat kriminalisasi pers sebagai upaya untuk melawan kemerdekaan pers. Apakah Dewan Pers juga melihatnya sebagai ancaman? Dewan Pers harus independen. Dewan Pers adalah representasi dari kepentingan publik dan kepentingan pers. Kita tidak bisa buru-buru mengatakan upaya masyarakat mengadu ke Dewan Pers atau melakukan gugatan ke pengadilan akan mengurangi prinsip-prinsip kemerdekaan pers, sejauh mereka melakukan itu dengan benar. Dewan Pers berpendapat, pertama, kasus-kasus pers harus diselesaikan dengan mekanisme pers. Kedua, apabila memang salah satu pihak yang diadukan atau yang mengadu tidak puas dengan putusan Dewan Pers, mereka bisa menggunakan hal yang lain, misalnya mengadu ke pengadilan. Tempo sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Kita juga menghargai masyarakat yang makin cerdas, mereka tidak lagi emosional dan suka mengamuk seperti dulu. Praktek kemerdekaan pers kita sudah banyak kemajuan. Ada somasi, gugatan, itu sah saja karena kita tidak bisa larang, itu hak. Dengan somasi atau gugatan hukum, saya yakin kemerdekaan pers tidak bisa diganggu atau dihapus. Dalam rezim represif pun masih ada kemerdekaan pers, apalagi di masa reformasi seperti sekarang. Teman-teman praktisi pers

270 |


jangan terlalu khawatir, cemas, atau cengeng, karena sekarang yang mengontrol pers adalah masyarakat. Dan yang mengontrol masyarakat dan pemerintah adalah pers. Ada keseimbangan. Kalau berita sampai diproses hukum, masing-masing pihak harus membuktikan. Persoalannya, perlu saya tekankan, produk jurnalistik bukan produk hukum—meskipun bisa dijadikan bukti hukum. Prinsipnya, produk jurnalistik adalah produk yang dinamis dan dialektis, sehingga kalau ada kekeliruan bisa dikoreksi. Sedangkan bukti hukum merupakan bukti yang sudah kuat, bisa dibuktikan di pengadilan atau bukti yang sifatnya otentik. Produk jurnalistik merupakan produk yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, kalau ada istilah kriminalisasi, mungkin masih bersifat quasi crime: kejahatan yang bias. Ada kasus baru yang menimpa Upi Asmaradhana. Ia dulu wartawan Metro TV yang memperjuangkan kemerdekaan pers ketika Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Sisno Adiwinoto, mengatakan atau semacam himbauan kalau ada masalah pers bisa langsung mengadu ke polisi. Sekarang Upi menjadi tersangka. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dua institusi: pers dan kepolisian. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai cerita di awang-awang tentang Konstitusi. Pasal 28 UUD, begitu juga Pasal 28F, merupakan pasal di awang-awang, karena tidak eksplisit seperti pasal Amandemen Pertama Konstitusi Amerika yang menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat peraturan atau UU yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Di Pasal 28 Konstitusi kita disebutkan bahwa hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan ditetapkan berdasarkan UU. Inikan janji. Persoalannya, siapa yang membuat UU? Setting UU Dasar 1945 membuat kedudukan eksekutif selalu dominan dalam pembuatan UU, sampai detik ini. Kita bisa buktikan, berapa banyak UU usul inisiatif pemerintah. Bahkan dalam praktik pembuatan UU, masyarakat juga tahu, tergantung pada siapa pemesannya dan siapa di balik itu. Contohnya, Pasal 99 UU No.10/2008 tentang Pemilu menyatakan


| 271

“Masyarakat semakin cerdas: Untuk apa merusak karena pers adalah refleksi dari kedaulatan rakyat. Ada pilihan-pilihan yang disebut pilihan rasional. Kalau masyarakat cerdas, tentu pilihannya rasional.” bahwa Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa mencabut izin terbit dan izin siaran. Padahal izin terbit sudah tidak ada lagi di dalam UU No.40/1999. Sesuatu yang janggal. Dalam konteks apa yang disebut kriminalisasi, saya sendiri belum sampai pada kesimpulan apakah betul ada kriminalisasi pers. Kalau kita mengatakan kriminalisasi, berarti semua dikriminalkan. Tetapi, ternyata Dewan Pers sudah menerima 1.500 lebih pengaduan dari masyarakat. Saya tidak tahu apakah sudah ada 1.500 kasus pers yang diadukan ke pengadilan? Jadi, pemakaian kata kriminalisasi harus kita diskusikan. Saya ingat pendapat Ketua Dewan Pers, Prof. Ichlasul Amal: kemerdekaan pers perlu pilar. Bukan hanya kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi keempat, tapi kemerdekaan pers juga perlu pilar. Pilar pertama, harus ada masyarakat yang cerdas mengawasi pers. Kedua, harus ada praktisi pers yang profesional, taat kode etik, dan mengerti hukum. Ketika menulis dia tahu tulisannya faktual, akurat, bermakna, apakah melanggar hak orang lain atau tidak yang nantinya berhubungan dengan aspek hukum. Ketiga, diperlukan perusahaan pers yang kuat, berpijak dan berpihak untuk memajukan kesejahteraan wartawan. Kalau ke daerah, saya mendengar ratapan teman-teman kontributor yang bekerja ”kejar tayang”, tapi begitu tidak disenangi dia ditelepon oleh staf SDM stasiun televisi untuk diminta mencari pekerjaan lain. Keempat, perlu Dewan Pers yang independen dan kuat secara kelembagaan. Empat hal itu masih dalam proses. Masyarakat perlu cerdas, misalnya, masyarakat sekarang tidak mudah mengamuk lagi. Dulu, di awal reformasi, banyak kantor redaksi pers yang diduduki atau dibakar. Masyarakat semakin cerdas: Untuk apa merusak karena pers adalah refleksi dari kedaulatan rakyat. Ada pilihan-pilihan yang disebut pilihan rasional. Kalau masyarakat cerdas, tentu pilihannya rasional. 272 |


Pilihan rasional menyangkut dua hal. Pertama, utility atau manfaat. Kalau ke Dewan Pers apakah lebih bermanfaat daripada ke hukum? Misalnya dalam kasus Aburizal Bakrie vs Tempo, Tempo sudah menjawab, tidak ada itikad buruk dalam beritanya dan sudah ada upaya untuk berimbang. Tetapi, pihak Aburizal Bakrie, melalui juru bicara Lalu Mara, tetap akan melakukan langkah hukum. Kita tidak perlu marah kalau ada orang mau menempuh langkah hukum. Itu hak. Langkah hukum harus kita hargai karena itu juga langkah rasional. Mungkin menurut mereka kalau ke Dewan Pers tidak ada cukup manfaat, kalau ke pengadilan akan lebih puas. Yang tetap menjadi masalah, kita ingin pengadilan kita seperti pengadilan tipikor. Hakim, jaksa dan penyidiknya independen. Saya berpendapat kedua belah pihak (Aburizal Bakrie dan redaksi Tempo) duduk bersama. Bagi Dewan Pers, selama kasusnya masih berproses, Dewan Pers harus berbicara bagaimana mencari solusi, menyarankan kedua pihak untuk win win solution. Apakah Dewan Pers tidak ambil inisiatif untuk menjadi mediator? Dewan Pers tidak diberikan wewenang untuk melakukannya. UU Pers menyebutkan, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan kasus-kasus yang diadukan masyarakat. Kalau belum diadukan, Dewan Pers tidak bisa campur tangan. Tapi, bisa saja Dewan Pers mengambil inisiatif jika kasusnya menyangkut kepentingan nasional. Bekti Nugroho: Boleh saja Dewan Pers berinisiatif memediasi perkara. Hanya saja tergantung kepada yang bersangkutan. Kalau Tempo, saya yakin mau. Aburizal Bakrie saya harapkan juga bersedia. Apalagi keluarga Bakrie dekat dengan media karena memiliki media. Masalahnya di sini, kalau semua persoalan karena berita dibawa ke pengadilan, akan tidak sehat, membawa dampak yang lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Apalagi ada Dewan Pers yang bisa menyelesaikan secara praktis dan gratis. Memang tidak salah orang mengadu ke pengadilan atau polisi, karena KUHP juga masih berlaku. Tapi, mari berpikir bersama, berita dibuat dalam rangka memberi hak informasi kepada masyarakat. Kalau hal semacam ini sedikit-sedikit dibawa ke polisi, akan muncul problem. Jangan Kriminalisasi Wartawan Karena Berita

| 273

Telepon Ahmad (Jakarta): Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebenarnya ini proses hukum. Saya kurang sepakat kalau dilabeli kriminalisasi atau semacamnya, karena proses itu sebenarnya juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pers. Dalam menggunakan kebebasan untuk menulis, wartawan harus memerhatikan hak-hak orang lain. Kalau pers berkualitas, tidak perlu takut mendapatkan somasi. Manfaat untuk masyarakat adalah pendidikan hukum dan pendidikan tentang kebebasan berinformasi. Artinya, kalau mereka diganggu privasinya, ada hak yang dilanggar, mereka akan melakukan proses hukum, bukan proses kekerasan seperti kantor persnya dibakar. Saya tidak setuju kalau pers memberi label negatif, misalnya dengan istilah kriminalisasi. Orang menjadi takut menuntut wartawan atau lembaga pers ketika dilanggar haknya, karena takut diberitakan negatif dan dilabeli negatif sebagai kriminal dan semacamnya. Wikrama: Saya setuju dengan pak Ahmad bahwa proses hukum adalah refleksi dari masyarakat yang cerdas dalam merespon pemberitaan pers. Di zaman Orde Baru, kalau ada pers bermasalah dengan penguasa, persnya langsung dibredel. Tempo pernah dibredel karena memberitakan hal-hal yang dianggap mengganggu kepentingan sistem politik atau orang-orang penting waktu itu. Koran saya dulu juga pernah dibredel dan saya sewaktu mahasiswa pernah diadili. Wartawan jangan takut, jangan cengeng, belum apa-apa sudah ketakutan dihukum. Dulu bung Adam Malik mengatakan, kalau wartawan keluar rumah, istrinya tidak boleh bertanya mau kemana, karena sudah pasti ia bekerja untuk kepentingan umum. Kakinya satu di penjara satu di rumah sakit. Tapi, seperti yang Anda sebut tadi, pengadilan kita belum bersih?

274 |


Itu persoalannya. Tadi saya katakan, masyarakat cerdas selalu memiliki cara rasional yang berarti ada dua hal. Pertama, dia melihat manfaatnya. Kedua, preferensi. Bermanfaat ke pengadilan kalau pengadilannya seperti pengadilan tipikor yang memberikan kepastian keadilan. Kalau di pengadilan umum, masih kita pertanyakan. Jangan harap seorang konglomerat dengan uang banyak sudah pasti menang. Kasus Tempo melawan Tomy Winata, Tempo dimenangkan oleh MA. Tapi itu Tempo, bagaimana dengan Risang Bima Wijaya? Ada kontradiksi. Dalam kasus serupa, wartawan bisa dihukum atau bebas. Bambang Harymurti ”punya” Tempo yang besar, berpengaruh, dan memiliki pembaca yang kuat. Bagaimana dengan koran kecil seperti Radar Jogja tempat Risang bekerja dan koran Dahri Uhum Nasution yang tidak terkenal? Ada wartawan televisi di Jakarta dipanggil polisi tidak mau datang. Coba kalau wartawan di daerah yang tidak datang, dia langsung ditangkap. Ada persoalan yuridis bahwa masyarakat diberi hak untuk mengadu. Karena sifatnya delik aduan, maka aduannya bisa dicabut. Di dalam istilah kriminologi ada juga yang disebut quasi crime, biasanya kejahatan semu yang terkait dengan public interest. Kalau media melakukan kekeliruan, itu bukan serious crime. Jadi, wartawan jangan takut kalau disomasi, toh masyarakat juga punya hak. Namun harus diingat, proses di pengadilan butuh waktu dan belum tentu MA memenangkan. Dengan pengalaman seperti ini, kita harus membuat pilihan. Mengadu ke Dewan Pers menjadi pilihan yang rasional, lebih baik, lebih cepat, dan mudah-mudahan bisa adil. Dewan Pers itu independen. Misalnya, saya bekas wartawan, menjadi anggota Dewan Pers mewakili tokoh masyarakat. Ketika saya berbicara, tidak semata-mata sebagai wartawan. Saya berbicara untuk kepentingan umum. Saya ingin mengatakan kepada temanteman pers bahwa kita harus jujur mengakui produk jurnalistik kita merupakan representasi atau refleksi dari gagasan, pikiran, pendapat redaktur atau ada kepentingan pemilik modal. Ada isi berita yang merupakan refleksi dari pemilik modal, tidak semata-mata refleksi dari pemikiran wartawan. Hal semacam ini bisa terjadi.


| 275

Tempo sudah hidup 30 tahun lebih. Dengan pengalaman sejarah seperti itu, Tempo tidak bisa main-main. Tempo bisa hidup karena kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Semakin banyak Tempo digugat, akan semakin gede. Masyarakat juga jangan sedikit-sedikit ke pengadilan kalau ada preferensi lain. Preferensi apa? Dewan Pers. Para pihak juga bisa bertemu tanpa melalui Dewan Pers. Bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus Upi Asmaradana yang digugat oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Sisno Adiwinoto? Dalam kasus Upi, ada soal interpretasi hukum. Semua penegak hukum yang berpikiran normatif, bahwa hukum itu apa yang tertulis dan sudah disahkan negara dalam bentuk UU, mereka tidak mau lari dari itu. Sebenarnya mereka bisa pakai UU No.40/1999 sebagai preferensi, pilihan. Di Medan, saat Kapolri Bambang Hendarso Danuri menjadi Kapolda Sumatera Utara, ia meminta humas dan kapolres menggunakan UU No.40/ 1999 kalau ada kasus pengaduan terhadap pers. Saya berhadap Kapolri Bambang Hendarso Danuri konsisten dengan sikapnya saat masih di Sumatera Utara. Kapolda Sulawesi Selatan berada di bawah Kapolri. Artinya, saya berharap perspektif penegakan hukum di Kepolisian berdasar UU No.40/ 1999 yang intinya tidak mengkriminalkan wartawan, tidak memenjarakan wartawan. Bekti: Saya setuju, pers tidak alergi dengan tuntutan dari masyarakat. Tetapi, jangan menggunakan KUHP dan wartawan masuk penjara. Wartawan masuk penjara menjadi pola pikir yang tidak sesuai dengan kemerdekaan pers. Pendidikan hukum dan politik tidak harus dengan cara masuk penjara. Kalau banyak wartawan masuk penjara, yang rugi masyarakat. Tuntutan denda tidak masalah. Sebagai anggota Komisi Pengaduan Dewan Pers, saya berharap tidak ada lagi orang yang menuntut wartawan masuk penjara. Datanglah ke Dewan Pers karena kasusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan gratis. 276 |


Kita sama-sama menjaga kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers diperlukan oleh masyarakat demokratis. Salurannya melalui UU Pers. Persoalannya, banyak aparat penegak hukum yang lebih senang menggunakan KUHP daripada UU Pers. Bagaimana mendorong penegak hukum agar menggunakan UU Pers? Wikrama: Kita tidak bisa menyalahkan penegak hukum begitu saja. Mainset penegak hukum adalah mainset orang yang berpendidikan hukum yaitu normatif-positif. Hukum adalah apa yang tertulis sesuai UU. Mereka jarang melakukan penafsiran atau berani memilih pilihan lain yaitu UU No.40/1999. Sewaktu Kapolri Bambang Hendarso Danuri menjadi Kapolda, dia melakukan diskresi atau melakukan pilihan bahwa kalau ada kasus pers gunakan UU No.40/1999. Mudah-mudahan Kapolri atau stafnya mendengar dan konsisten. Ini adalah perspektif pemikiran demokrasi. Saya katakan di awal, produk jurnalistik bukanlah produk yang final, ilmiah, yang secara metodologis hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita itu terkadang produk instan yang dikejar waktu, tapi ada juga yang dibuat berdasarkan pertimbangan dan waktu lama seperti investigasi. SMS Adi (Pandeglang): Saya orang awam sangat mendukung perjuangan Tempo. Tempo berjuang tidak hanya untuk pasar, tetapi untuk mencerdaskan anak bangsa. Sumi (Jakarta Pusat): Tempo jasanya besar, menguak halhal besar yang membuat bangsa ini rusak parah. Kejahatan korporasi dan rezim sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang diketahui.

“”

Kita sama-sama menjaga kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers diperlukan oleh masyarakat demokratis. Salurannya melalui UU Pers. Jangan Kriminalisasi Wartawan Karena Berita

| 277

Wandi: TvOne dan ANTV selama ini saya amati kurang meliput masalah lumpur lapindo. Mungkin ini terkait dengan kepemilikan modal. Bekti: Dari pendapat masyarakat di atas, terlihat masyarakat semakin cerdas. Mereka mengetahui bagaimana peran Tempo dalam sejarah perjuangan pers Indonesia. Dan juga investigasi-investigasinya dalam mengungkap kejahatan korporasi atau pemerintah. Media semacam ini harus kita kembangkan. Kasus korupsi luar biasa banyak. Diperlukan media yang selalu konsisten mengungkap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewalahan. Mereka perlu dibantu. Kejaksaan Agung dan polisi juga begitu. Kita berharap Jaksa, hakim, polisi, di satu pihak dan pers di sisi lain bekerjasama memberantas korupsi. Kalau ada wartawan tidak profesional, mari kita benahi bersama, jangan sedikit-sedikit dipenjarakan. Bagaimana dengan tuntutan perdata terhadap pers? Wikrama: Tuntutan perdata sangat ”karet” sekali (Pasal 1362 dan 1365 KUHPerdata). Tempo pernah digugat Rp 3 triliun oleh Sinivasan. Bayangkan kalau itu dikabulkan. Di perdata, dihitung kerugian materiil dan imateriil. Sesukanya menghitung. Ini jangan dianggap remeh. Karena itu, kemerdekaan pers harus dilindungi dalam Konstitusi dengan apa yang disebut hak konstitusional. Dengan begitu tidak ada lagi UU Pers dan peraturan pers lainnya. Jadi, harus ada amandemen UUD? Iya. Amandemen Pasal 28 dan secara eksplisit harus mengatakan bahwa DPR atau pembuat UU tidak boleh membuat ketentuan apapun yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Dikunci di sana, sehingga kita bisa membedakan mana yang etik mana yang hukum. Kalau menyangkut ranah etik, ke Dewan Pers. Kalau menyangkut hukum, ke pengadilan.

278 |


Kalau ada amandemen semacam itu, apakah UU Pers diperlukan lagi? Tidak diperlukan lagi. Di Amerika atau Australia tidak ada UU Pers. Dewan Pers juga tidak diperlukan? Dewan Pers independen diperlukan, karena tidak semua pers kredibel. Perlu kita amati baik-baik, karena ada peluang orang yang beritikad buruk menyalahgunakan fungsi media. Jumlahnya banyak.


| 279

PERNYATAAN BERSAMA MENYIKAPI KEKERASAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP WARTAWAN Pada hari ini, Selasa, 12 Oktober 2010, bertempat di Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1.

Menyatakan dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap wartawan karena nyata-nyata bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang selalu ingin ditegakkan oleh pemerintah saat ini.

2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh pers atau wartawan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. 3. Kami berpendapat bahwa penerapan KUHP dan pemenjaraan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Contoh terbaru adalah pemidanaan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, kasus pemidanaan yang dialami kontributor Trans TV di Pemantang Siantar, Andi Irianto Siahaan, dan proses pemidanaan lain yang masih berlangsung misalnya terhadap harian Radar Banyumas dan Radar Tegal. 4. Kami mendesak negara untuk tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Contoh pembiaran itu adalah kadaluarsanya, pada Agustus 2010, kasus pembunuhan wartawan Bernas, Muhamad Fuad Syafrudin (Udin). Negara telah gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap kasus ini. Contoh terbaru dialami almarhum Ridwan Salamun, wartawan SUN TV di Tual, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus konflik antarwarga. Padahal ia terbunuh saat meliput konflik itu.

280 |


Nama penandatangan/ pendukung* 1. Abdulllah Alamudi (IPML/ LPDS) 2. Agus Sudibyo (Dewan Pers) 3. Ainur Rahman (PJI) 4. Alfred Ginring (Koran Jakarta) 5. Arief Suditomo (RCTI) 6. Atmakusumah Astraatmadja (LPDS) 7. Bayu Widagdo (Harian Jogja/Solo Pos) 8. Cholid Zain (TVONE) 9. Djafar Assegaff (wartawan senior) 10. Don Bosco Selamun (SCTV) 11. Enddy Koko (Trijaya FM) 12. Endy Bayuni (The Jakarta Post) 13. Fikri Jufri (Tempo) 14. Fredy Batari (Jurnal Nasional) 15. Harfin Naqsyabandy (TPI) 16. Hari Agus (Radar Banyumas) 17. Hariyanto (LSM/Law Offices)

18. Hendrayana (LBH Pers) 19. Ishadi SK (Trans Corp) 20. Kristanto H (Sinar Harapan) 21. Kurnia S (SCTV) 22. Leo Batubara (wartawan senior) 23. Margiono (PWI) 24. Margiyono (AJI) 25. Misbahol Munir (okezone.com) 26. Petrus Suryadi (LPDS) 27. Ray Wijaya (TPI) 28. Rosihan Anwar (wartawan senior) 29. Slamet Mulyadi (PRSSNI) 30. Suryopratomo (Metro TV) 31. Syaiful H (Antara) 32. Triandy Suyatman (Indosiar) 33. Uni Z Lubis (ANTV/ Dewan Pers) 34. Warief D Basorie (LPDS) *(nama-nama penandatangan/pendukung Pernyataan Bersama sampai hari Selasa, 12 Oktober 2010, pukul 17.00.)


| 281

282 |



| 283

284 |



| 285

286 |



| 287

288 |


Lampiran

| 289

290 |


Kode Etik Jurnalistik Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Kode Etik Jurnalistik

| 291

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

292 |


Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Kode Etik Jurnalistik

| 293

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

294 |


Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Kode Etik Jurnalistik

| 295

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

296 |


Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Kode Etik Jurnalistik

| 297

298 |


Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab

Pedoman Hak Jawab Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun: 1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. 3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab. 4. Fungsi Hak Jawab adalah: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa Pedoman Hak Jawab

| 299

dirugikan akibat pemberitaan pers; c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. 5. Tujuan Hak Jawab untuk: a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang; b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat; c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers. 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan. 9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. 10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. 11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya. 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;

300 |


c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. 13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional: a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan; b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak; c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan; d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan; 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi. 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya. e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan; f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf. 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsipprinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.

Pedoman Hak Jawab

| 301

16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Jakarta, 29 Oktober 2008

302 |


Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Pedoman Pemberitaan Media Siber

| 303

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

304 |


3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.


| 305

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada UndangUndang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; 306 |


3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.


| 307

7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Jakarta, 3 Februari 2012

308 |


Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan I. Pendahuluan Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi. Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif. II. Latar Belakang Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

| 309

menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999. III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan 1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. 2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. 3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. 4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. 5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM. V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan 1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.

310 |


2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya. 3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. 4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum. 5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan. 6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut. 7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban. VI. Langkah Penanganan Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut: 1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti. 2. Verifikasi untuk menentukan: Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

| 311

a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak. b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. 3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya. 4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi: a) Langkah litigasi. b) Langkah nonlitigasi. 5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. 6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Proses evakuasi korban atau keluarga nya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian. VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers: 1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum. 2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan. 312 |


3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. 4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus. 5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya. VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan: 1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini. 2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal. 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. 4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

| 313

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers: 1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan. 2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai. 4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan. 5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya. X. Ketentuan Penutup 1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini. 2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.

314 |


3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. Jakarta, 6 Desember 2012

Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

| 315

316 |


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin; b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

| 317

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

318 |


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

| 319

8.

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

320 |


BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Pasal 5 (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.


| 321

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; BAB III WARTAWAN Pasal 7 (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

322 |


BAB IV PERUSAHAAN PERS Pasal 9 (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 10 Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pasal 12 Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 13 Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;


| 323

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Pasal 14 Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. BAB V DEWAN PERS Pasal 15 (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

324 |


e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers; (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari : a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers; (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.


| 325

BAB VI PERS ASING Pasal 16 Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

326 |


BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undangundang ini.


| 327

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

328 |


Pasal 21 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166 Salinan sesuai dengan aslinya. SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Plt Edy Sudibyo


| 329

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS I. UMUM Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh

330 |


informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembagalembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undangundang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas


| 331

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat (2) Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas

332 |


Ayat (4) Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.


| 333

Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 9 Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers. Ayat (2) Cukup jelas

334 |


Pasal 10 Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


| 335

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

336 |


Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887


| 337

338 |


Indeks A Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 3, 14, 15, 220

C 2,

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) XI, XXV, XXVI, 30, 71, 74, 75, 135, 162, 171, 267, 281 Amandemen Pertama (First Amendment) 220, 222, 232, 235, 271

Cabul (kecabulan) 92, 93, 94, 95, 113, 121, 153, 156, 192, 193, 200, 201, 205, 206, 268, 274, 320, 321, 332, Citizen journalism

XV, 148

Civil society 247 Cover both sides

39, 122

ANTV 164, 278, 281 Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) XI Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) XI

B Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 26, 117 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 98, 100 Bank Dunia 160, 219 Berimbang (Keberimbangan) 24, 60, 63, 115, 117, 118, 156, 165, 273, 291, 292, 293, 300, 304 Bernas 280 BJ Habibie 280 Bredel (Pembredelan) 2, 42, 47, 50, 99, 106, 113, 121, 153, 156, 268, 274, 320, 321, 332

D Departemen Penerangan 3, 6, 10, 15, 58, 129, 186, 230, 235, 246 Demokrasi Terpimpin

XXXI

Demokrasi XVI, XVIII, XXIII, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 32, 37, 38, 41, 59, 72, 107, 125, 130, 134, 142, 151, 155, 156, 160, 175, 182, 185, 196, 211, 214, 215, 240, 251, 257, 261, 272, 277, 280, 299, 321, 322 Delik aduan

193, 275

Detik 2, 71, 119 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 26, 29, 51, 52, 101, 102, 105, 108, 109, 146, 148, 155, 162, 197, 198, 203, 225, 229, 230, 234, 240, 245, 252, 254, 261, 264, 265, 278 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 69, 188, 189

| 339

E

Hak Koreksi 269, 296, 297, 320, 322, 331, 336

Editor 2 Ekspresi (berekspresi) 11, 65, 5, 157, 169, 211, 213, 214,215, 219, 220, 221, 223, 225, 227, 234, 235, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 266, 280, 291, 303, 309 Etika (beretika) XXX, 1, 6, 11, 41, 44, 51, 64, 68, 71, 71, 72, 73, 76, 84, 86, 112, 115, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 145, 147, 165, 166, 171, 172, 181, 192, 201, 218, 230, 291

Hak Tolak 295, 320, 321, 333 Hardcore pornography 204

191, 203,

I Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) XI, 75, 135, 177, 178, 182, 184 Infotainmen 82, 117, 165, 167, 168, 169, 170, 171 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 83, 86, 80, 81

F Fakta jurnalistik

Investigasi (investigative reporting) XX, XXIV, 12, 13, 20, 25, 33, 69, 84, 85, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 174, 175, 277, 278, 292, 309

72

FHM 197, 243

G

Itikad buruk (beritikad buruk) 112, 115, 117, 273, 279, 291, 292

G8 45 Good governance (government) 30, 159, 160

J

Good society 42

Jawa Pos VII, 10, 141, 232 Judicial Review 156, 200, 223, 248, 253, 255, 260

H Haatzaai artikelen

212, 245, 257

Hak Asasi Manusi (HAM) XVI, XXXII, 32, 207, 214, 219, 261, 264, 291, 299, 303, 309, 312, 317, 318, 322, 330, 331, 334 Hak Jawab 17, 18, 19, 20, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 123, 186, 214, 222, 227, 269, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 306, 320, 322, 331, 336

340 |


Jurnalisme XXIX, XXX, XXXI, 33, 44, 73, 80, 103, 136, 158, 162 Jurnalistik (karya/kegiatan jurnalistik) XIX, XXI, XXV, 6, 8, 9 34, 63, 68, 69, 75, 112, 113, 115, 116, 118, 125, 128, 131, 136, 137, 145, 156, 159, 171, 201, 203, 204, 205, 206, 217, 230, 248, 267, 269, 271, 175, 277, 299, 300, 301, 309, 310, 311, 312, 319, 320, 332, 335

K

Konvensi 31, 39, 44, 90

Kebangkitan Nasional

XXIX, 37

Kebablasan (pers) XV, XVII, XXVII, XXX, 4, 25, 28, 29, 49, 50, 51, 53, 80, 95 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 22, 36, 76, 112, 124, 157

Konvergensi Kompas

XII

XXVII, 33, 107, 187, 218

Koran Tempo 33, 143, 211, 212, 225, 226 Kriminalisasi XXVIII, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 280

Kick Andy 175, 181 KUHP XXVII, 7, 8, 9, 33, 68, 77, 101, 102, 103, 105, 106, 119, 122, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 193, 194, 196, 200, 211, 212, 217, 218, 219, 221, 223, 227, 238, 245, 248, 249, 250, 257, 266, 267, 268, 273, 273, 276, 277, 280, 310 KUHAP (KUHPerdata) 9, 153, 278 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) X, XXVII, 4, 24, 26, 31, 60, 68, 69, 74, 79, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 115, 117, 118, 122, 127, 135, 137, 140, 280, 291, 293, 295, 297, 299, 302, 303, 305, 306, 310, 320, 322, 324, 332, 334, 336 Kolonial 270

XXXI, 219, 245, 249, 257,

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) IX, X, XI, 70, 71, 157, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 184, 188, 189, 272 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 98, 100, 107, 108 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12, 69, 101, 131, 136, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 221, 278 Komnas HAM 87 Kompetensi 27, 34, 114, 129, 132, 133

L Lampu Merah

196

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 156, 216, 223, 281 Lembaga Pemantau Media (Media Watch) XII, 186, 314, 331, 337 Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) 75, 79, 133, 281 Lembaga Sensor Film

168

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 141, 142, 152, 188, 231, 247, 281, 312 Lex Specialist 8, 217, 218, 269 Lex Generalist 8 Liberal 212, 235, 237 Liberalisasi

XXI, XXII, XXXIII

Liputan 6 178, 181, 183

M Mahkamah Agung (MA) XXV, 21, 92, 155, 213, 214, 235, 258, 263, 269 Mahkamah Konstitusi (MK) 156, 157, 159, 181, 200, 212, 216, 223, 227, 245, 255, 257, 260, 261, 266

| 341

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malari

195

XXVI, 29

Media Indonesia 187 Media sosial XV, XXI, XXII, XXIV, 265, 266 Metro TV 68, 142, 171, 172, 271, 281 M. Hatta (Bung Hatta) XXIII, 212 Multimedia 92

N Nasionalisme

XXIX, 122, 145, 146

New York Time 141 Nielsen 177, 180, 181, 183, 184, 188, 189

P Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) X, 174, 202 Pemilu IX, XII, 14, 34, 52, 67, 69, 73, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 185, 271 Penthouse 232 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) XI, 13, 30, 36, 40, 44, 46, 71, 75, 76, 77, 135, 144, 171, 281 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) XI, 281 Pers profesional XXX, 3, 23, 24, 112, 121, 151 Perdata 22, 159, 214, 220, 268, 278

O

Pidana (dipidana) XXVIII, 7, 8, 22, 68, 69, 204, 214, 216, 218, 257, 261, 263, 265, 268, 302, 307, 327, 335, 337

Oposisi 10, 213

Pilkada 69, 88, 123, 125

Ombudsman

Playboy 280

Norma 15, 35, 266, 291, 321

3, 17

Orde Baru VII, XXXI, 1, 2, 4, 9, 11, 14, 15, 61, 74, 108, 122, 134, 151, 153, 154, 156, 186, 213, 226, 230, 251, 74 Orde Reformasi

15

Organisasi Wartawan XI, 15, 17, 71, 114, 129, 135, 136, 137, 144, 145, 297, 319, 322, 325, 334 Organisasi Pers IX, XI, XII, 3, 4, 15, 36, 74, 77, 134, 135, 303, 319, 325

194, 232, 233, 238, 239,

Popular 194, 195, 197, 233, 243 Pornografi 121, 170, 179, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 246, 247, 253, 256 Pornoaksi 91, 198, 199, 200, 202, 203, 208 Pos Metro 186 Prita Mulyasari 258, 259, 263, 264, 264, 266

342 |


Privasi 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 262, 274, 290 Program hiburan Program informasi

178, 179, 181 178, 179, 181

Production House (PH)

170

Sensor (penyensoran) 168

42, 113, 121,

Serikat Perusahaan Pers (SPS) 25, 27, 30, 75, 243

Soeharto VII, XXXI, 2, 14, 23, 29, 79, 80, 106 Soekarno (Bung Karno) 23, 29, 106, 212, 253

Q

XI,

XXIII, 14,

Softcore Pornography 191, 203, 204, 233

Quasi crime 268, 271, 275

Standar Kompetensi Wartawan (SKW) X, 131

R Radar Banyumas

Standar Perusahaan Pers

280, 281

Sumpah Pemuda

Radar Jogja 275

301

31

Rakyat Merdeka 218

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) VII, 76, 129, 133, 134, 235

Rating 62, 95, 104, 152, 166, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189

Survei 49, 51, 52, 53, 54, 62, 74, 107, 178, 181, 182, 184

Republika

Surat pembaca 62, 63, 64, 68, 74, 186

187

Riset 50, 51, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 188 Reporter Without Border 145

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 9, 14, 23, 25, 26, 89, 107, 218, 227 Swaregulasi

1, 3, 13

RRI 157 T S School of journalism (Sekolah Jurnalistik) IX, 33, 34, 75, 133, 135

Tempo 2, 12, 20, 58, 107, 141, 142, 143, 147, 187, 214, 223, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281

SCTV 175, 178, 183, 281

Televisi lokal

Self-censorship (sensoring) 23, 24, 42

Tentara Nasional Indonesia (TNI) 36, 43, 44, 122

Self-regulated (self-regulation) 192, 230, 236

The Fourth Estate XXV, 10

5,

152, 165

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 175, 281

| 343

Trias Politica

XXVI

UU Privasi 87

Trans TV 180, 280

UU/RUU Rahasia Negara 222

TVRI 157, 162, 171, 172, 226

XVI, 213,

TVONE 157, 162, 171, 172, 226 V U Udin (Muhammad Fuad Syafrudin) 280 UUD 1945 (Konstitusi) XVI, XXIII, XXIX, 33, 42, 43, 156, 157, 159, 172, 198, 199, 200, 206, 207, 212, 213, 215, 216, 220, 221, 253, 257, 260, 270, 271, 278 UU Distribusi 195, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 UU Penyiaran X, 157, 164, 169, 200, 201, 202, 207, 265 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266

W Wartawan abal-abal

Wartawan amplop 6, 77, 126, 132, Wartawan bodrek 5, 6, 10, 28, 117, 127, 128, 129, 132, 134 Wartawan gadungan 76, 77, 112, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135 Wartawan profesional 24, 76, 116, 128, 130, 132, 133, 134, 158 Watch dog 98, 110

X

Y

UU Intelijen XVI UU Keterbukaan Informasi Publik XVI, 260 UU Pemberantasan Korupsi

XXIV

UU Pornografi (RUU Pornografi) 191, 193, 194, 195, 196, 197, 232, 234, 244

344 |


XIX, 112, 161

Z

| 345

Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas

Recommend Documents