Agus Sudibyo, Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers
I.Problem Paradigma Keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik masih dipersepsi/dipahami /diletakkan sebagai bagian dari fungsi kehumasan
Perbedaan Paradigma Kehumasan : pembangunan image, berorientasi ke
dalam, pelayanan kepada lembaga/atasan, Akuntabilitas & Transparansi badan publik: pelaksanaan mandat publik, berorientasi ke luar, pelayanan kepada masyarakat
II
INFORMASI PUBLIK DIBERIKAN JIKA ADA PERMINTAAN DARI MASYARAKAT
KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara
Berkala Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
KONSEKUENSI : Perlu dibedakan antara kewajiban memberikan
informasi dan kewajiban mengumumkan informasi Tidak semua informasi publik baru diberikan jika ada permintaan. Permintaan Informasi hanya relevans untuk jenis “Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat” “Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala” dan “Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta” wajib diumumkan tanpa menunggu permintaan
III: Beorientasi Pada Pelayanan Informasi Saja (meja informasi/website/layanan online/media center)
Sistem Informasi Publik : Pengelolaan / Manajemen Informasi Publik (Internal badan publik) Pelayanan Informasi Publik (Eksternal, berhadapan dengan masyarakat dan badan publik lain)
Problem Pengelolaan/Manajemen Informasi Publik Internal Badan Publik Setiap satuan kerja mempunyai humas/data base sendiri Setiap humas melakukan pelayanan informasi kepada
masyarakat secara sendiri-sendiri Pelayanan tersentralisasi. Satuan kerja sering menolak untuk memberikan informasi publik kepada Puskom atau Pusat Data di lembaga bersangkutan Setiap Humas lebih melayani atasan, bukan melayani kebutuhan lembaga secara keseluruhan (antar satuan kerja) Humas Badan Publik bekerja berdasarkan kebutuhan lembaga, bukan berdasarkan kepentingan publik.
KURANG DIPERHATIKAN : Pengelolaan Informasi/Manajemen informasi publik
di internal badan publik Struktur kelembagaan dalam pelayanan informasi publik Mekanisme-mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik
IV: Hanya Berorientasi Pada Penggunaan Teknologi (komputerisasi, layanan online, website)
Hanya Berorientasi Pada Penggunaan Teknologi Belum menajamkan pemahaman tentang prinsip-
prinsip dasar UU KIP. Belum membangun sistem dan struktur pengelolaan informasi publik Belum menyiapkan / melakukan capasity building
V: KURANG MEMPERHATIKAN URGENSI MEMBANGUN MEKANISME INFORMASI PUBLIK
Mekanisme Informasi Publik Mekanisme pengelolaan/lalu lintas informasi publik
antar SATUAN KERJA yang berbeda-beda Mekanisme Pelayanan Informasi untuk 3 jenis informasi publik yang berbeda Prosedur Uji Kepentingan Publik Prosedur Uji Konsekuensi Prosedur Penanganan Komplain Prosedur Penyelesaian Masalah Mekanisme Laporan Tahunan Badan Publik
VI. PROBLEM STRUKTUR KELEMBAGAAN Bagaimana membangun unit kerja baru pengelolaan
dan pelayanan informasi ? Memanfaatkan unit kerja / truktur yang ada atau membangun unit kerja / struktur yang baru ?
Dewan Kehormatan (Menteri, Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Badan)
Pj. Informasi Publik (Sekjen Kementerian)
Pj. Pengelolaan/PPID (Kepala Pusdatin)
Pj. Penyediaan/PPID Pada setiap satuan kerja (Dirjen, SesSekjen, Irjen, Kepala Badan)
Petugas Pengumpulan
Pj. Pelayanan/ PPID (Kepala Puskom Publik)
Petugas Pelayanan
Orientasi kehumasan Orientasi ke dalam Tidak Memahami Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi Tidak Menguasai Prinsip Pelayanan Publik Tidak mahir teknologi
Capasity building : Prinsip Dasar Keterbukaan Informasi & Good
Governance Kategorisasi Informasi Publik Mekanisme Pengelolaan Informasi Mekanisme Pelayanan Informasi Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Kearsipan Penguasaan Teknologi Informasi Metode Menghadapi Komplain dan Aduan Kepribadian
VIII : KELEMAHAN SOSIALISASI Elitis : dari seminar ke seminar Segmented : kalangan birokrasi, media dan LSM Tidak menyentuh publik kebanyakan. Hanya memberikan pemahaman dasar, tidak disertai
dengan simulasi dan praktek.
