Dewan Pers
Yosep Adi Prasetyo Ketua Komisi Hukum Jakarta, 21 Januari 2014
1
Pers
adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi
Pers
bebas memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis (Miriam Budiardjo: salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab) 2
Pers dianggap merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai pilar ke empat, pers berfungsi sebagai alat kontrol bagi tiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balances
Agar dapat menjalankan peran tersebut, pers membutuhkan situasi yang kondusif antara lain adanya kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang
Selain itu juga butuh kondisi bebas dari pengaruh politik dan kapitalisme agar mampu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. 3
Kehadiran UU No 40 Tahun 1999 ini tentunya tak bisa dilepaskan dari semangat reformasi saat itu yang juga ditandai dengan Tap MPR XVII dan diratifikasi sejumlah konvensi maupun kovenan internasional oleh pemerintah Indonesia
Hal ini berimplikasi dengan munculnya amandemen terhadap UUD 1945 yang memasukkan sejumlah 10 pasal tentang hak asasi manusia
Juga disahkannya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian menyusul UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 4
5
Hukum HAM
Pemangku HAM
Pemangku Kewajiban
Individu
Negara
To respect
Commission
To protect
To Fulfil
Ommission
DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM ISYU KEBEBASAN BERPENDAPAT, INFORMASI, DAN EKSPRESI
Hak-hak sipil dan politik
PENGHORMATAN (tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak)
PERLINDUNGAN (mencegah pelanggaran oleh pihak ke tiga)
PEMENUHAN (penyediaan sumberdaya dan hasil-hasil kebijakan)
Pemerintah berkewajiban membuat UU untuk melindungi dan menjamin kebebasan pers, kebebasan berkomunikasi, dan kebebasan berekspresi setiap warganegara, meratifikasi kovenan internasional, melakukan harmonisasi hukum (UU, PP, Keppres, Permen, Perpres hingga Perda) agar tidak terjadi penggunaan hukum untuk mengriminalisasi wartawan, pengarang, penulis ataupun masyarakat biasa, membredel media, menutup penerbitan, dll
Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non-negara melakukan pelanggaran seperti pengancaman, pendudukan perusakan, penghancuran kantor redaksi, kantor penerbitan, toko buku, perpusatakaan dll
Pemerintah harus melakukan investasi, mengalokasikan anggaran, untuk meningkatan pengetahuan masyarakat umum dan juga kapasitas aparat hukum (hakim , jaksa, dan polisi) agar mengerti tentang prinsip HAM, khususnya yang berthubungan dengan masalah hak sipil dan politik
Internasional:
• Pasal 19 DUHAM: “Setiap orang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batasbatas”
8
• Pasal 28c ayat (1) UUD 1945 amandemen 2: “Setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. • Pasal 28f UUD 1945 amandemen 4: “Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 9
“setiap
orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya” 10
Pasal 14 (1) Setiap orang berhak utk berkomunikasi dan memperoleh informasi yg diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak utk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dgn menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 23 (2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebar-luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 25 Setiap orang berhak untuk menyapaikan pendapat di muka umum, ter-masuk hak untuk mogok sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
Pasal 32 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali tas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60 (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi ssesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 12
Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk non-derogable rights dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. UUD 45 amandemen ke dua Pasal 28 J menyatakan (juga Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999) :
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
13
Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 kemudian menegaskan “tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”
Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat, perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU No. 39/1999 harus dilakukan melalui undang-undang 14
• Pembatasan terhadap hak untuk bebas
menyatakan pendapat dan memperoleh informasi memang boleh dilakukan, asal berdasar hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.
15
Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa Principles) Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang 16
• Pembatasan itu tak boleh membahayakan hak itu
sendiri • Tak seorang pun boleh menjadi subyek pembatasan dan sanksi, serta dirugikan karena pendapat atau kepercayaannya • Ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman keamanan nasional jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekspresi itu ditujukan atau dapat memotivasi kekerasan yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut. • Namun tak seorang pun boleh dihukum karena ekspresi yang mengandung kritik atau penghinaan terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik. 17
Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan berbagai ide, apa pun batasannya, baik secara lisan, tulisan, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain yang dipilihnya. Tidak satupun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi atau informasi dengan alasan keamanan nasional dapat diterapkan kecuali jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah. Pemerintah harus menunjukkan validitas dari pembatasan tersebut. 18
Untuk
melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others). Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik
19
1.
2.
3.
Untuk membuat suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi atau informasi dibutuhkan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa: ekspresi atau informasi yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah; pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan pembatasan tersebut berkesesuaian dengan prinsipprinsip demokrasi. 20
Suatu pembatasan yang dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak sah jika tujuan yang sesungguhnya dan dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi keberadaan suatu negara atau integritas teritorialnya dari penggunaan atau ancaman kekerasan, atau kapasitasnya untuk bereaksi terhadap penggunaan atau ancaman kekerasan, baik yang berasal dari sumber eksternal seperti ancaman militer, maupun dari sumber internal seperti provokasi penggulingan pemerintah dengan cara kekerasan.
21
Khususnya, pembatasan yang dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak sah jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional, termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial. 22
Tidak
seorang pun dapat dihukum dengan alasan keamanan nasional karena pengungkapan suatu informasi jika (1) pengungkapan tersebut tidak benar-benar membahayakan dan berkemungkinan kecil membahayakan kepentingan keamanan nasional yang sah; atau (2) kepentingan publik untuk mengetahui informasi tersebut lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh pengungkapannya.
Pada saat keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang dinyatakan secara resmi dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional, suatu negara dapat menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan informasi tetapi hanya sampai pada batasan sebagaimana dibutuhkan oleh situasi tersebut dan hanya ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban pemerintah berdasarkan hukum internasional.
24
Pembatasan terhadap kebebasan arus informasi tak boleh mencegah tujuan HAM dan hukum humaniter.
Khususnya, pemerintah tak boleh mencegah jurnalis atau perwakilan organisasi antar-pemerintah atau non-pemerintah yang memiliki mandat untuk memonitor ketaatan terhadap standar hak asasi manusia atau humaniter untuk memasuki wilayah yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM atau hukum humaniter.
Pemerintah tak boleh melarang jurnalis atau perwakilan organisasi semacam itu dari wilayah-wilayah yang sedang mengalami kekerasan atau konflik bersenjata kecuali jika kehadiran mereka mengandung risiko keamanan bagi pihak lainnya.
25
Dari sudut pandang HAM, tidaklah layak apabila penduduk dari sebuah negara menikmati kebebasan dan kebahagiaan atas dasar tingkah orang-orang yang sedang berkuasa
Seharusnya, setiap orang bisa menikmati kebebasan dan kebahagiaan, karena negara memiliki kondisikondisi struktural yang menghormati dan menjalankan hak asasi manusia, baik yang sudah pernah terjadi, sekarang maupun yang akan datang
26
Hak
atas informasi tidak tergolong dalam nonderogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas informasi dapat dibatasi sebagaimana dinyatakan dalam beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional, yaitu Pasal 29 DUHAM, Pasal 19 Kovenan Sipol, Pasal 28J UUD 1945, dan Pasal 70 UU No. 39/1999 tentang HAM.
27
Informasi tentang kelalaian atau pun kegagalan administratif atau pembatasan yang tidak sah terhadap hak Informasi tentang keuntungan, keistimewaan atau pun kompensasi dari negara terhadap individu, perusahaan, organisasi atau pun lembaga-lembaga tertentu Informasi berkaitan dengan hak asasi manusia misalnya informasi tentang tindakan represif yang bersifat massal karena alasan sosial, politik atau pun alasan lain. Informasi dasar berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional Informasi dan statistik dasar misalnya informasi bekaitan dengan layanan kesehatan, pendidikan, peta non-militrer, situasi demografis dll Informasi yang diperuntukkan untuk mencegah dipermalukannya individu, organiasi atau untuk mencegah adanya persaingan.
28
Seperti dua sisi mata uang, pada sisi lain, kita menghadapi kegagapan negara menghadapi perkembangan yang terkait dengan internet
Negara seperti kikuk untuk mengambil arah yang tepat dalam pengembangan regulasi yang tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas akses terhadap kebebasan berinternet, namun juga melindungi baik dari kecenderungan pembatasan atas nama keamanan nasional maupun ancaman pihak ketiga seperti korporasi
29
710
2,6 MILLION
CD'S
COMPUTERS SOLD
1,820 TB
450
12
Windows ?
COs SOLD
OF DATA CREATED
WEBSITES GOT HACKED
416
180+ BY MOBILE
sss 81
iPad
SOLD
OFTHEM
950+
WITH
PURCHASES ON
$10,000
BY MOBILE
925
$.219,000
iPhone4 s
SOLD
OFTOTAL PAYMENTS
1,100
SECONDS v2
ACRES OF LAND FARMED IN
Internet adalah trend global yang mengubah semua aspek hidup manusia
Perubahan ini berdampak pd bentuk komunikasi dan penyampaian informasi antara seorang dgn lainnya
Penyebaran informasi meluas (mudah & cepat)
Komunikasi manusia lewat internet yg tanpa batas (jarak dan waktu bukan lagi halangan)
Sebelum ada internet, manusia terbatas dlm komunikasi (jarak dan waktu menjadi kendala dlm kemudahan menyampaikan pesan)
Masalah pengaturan Internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia
Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di Asia dalam jumlah penggunaan internet (facebook 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658) 32
Namun, perlindungan HAM terkait Internet di Indonesia belum memadai
Laporan Freedom on the Net 2012 dariFreedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvei
Indonesia masih menghadapi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan dan pemblokiran/sensor yang belum terumuskan indikatornya secara jelas, kriminalisasi terhadap pengguna internet, ancaman terhadap hak-hak privasi dan data pribadi, kebebasan dalam menggunakan internet dan sebagainya. 33
Pembatasan
apapun terhadap hak akan kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia internasional.
Dalam
beberapa kasus pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum atau dasar hukumnya terlalu luas atau ambigu.
34
Pesatnya
pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tersebut menimbulkan banyak persoalan baru
Salah
satunya adalah tentang kebijakan pengendalian konten internet yang dilarang
Pemblokiran
konten internet atau secara global lebih dikenal dengan internet censorship di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan banyak pihak 35
Tertinggi MPR
Pancasila UUD 45 TAP MPR
DPR
UU
PRESIDEN
PERPU
MENTERI PP KEPPRES
KEPMEN
DPRD PROVINSI
PERDA PROV
GUBERNUR
KEPGUB
DPRD KAB/KOTA
PERDA KAB/KOTA
BUPATI/ WALIKOTA
KEP BUPATI/ Walikota
BAPERDES
KEPALA DESA PERDESA
36
Tingkat Ekskalasi
Maksimum
Minimum Jaminan HAM dan demokrasi, kebijakan pengaman lebih heavy pada penegakan hukum
Tertib Sipil
Darurat Sipil
Peran POLISI
Polisi siaga dan kendalikan situasi dengan perbantuan kekuatan militer, pembatasan HAM secara terbatas
Pembatasan HAM berdasar UU, kontrol dan pengendalian keadaan sepenuhnya oleh militer
Darurat Militer
Darurat Perang
Peran MILITER
Gawat Minimum
Maksimum
Pengerahan total national resources untuk mempertahankan negara-bangsa dengan kekuatan militer, polisi hanya berfungsi menjaga ketertiban dan kelancaran
Pada 1996 Orde Baru di bwh Suharto pernah membuat petunjuk ttg pembatasan melalui Menteri Pos & Telekomunikasi yg mengatakan peraturan yg diperlukan utk melindungi generasi muda dr bahaya pornografi dan gerilya politik melalui Internet
Pejabat senior militer juga mengkritik posting yg “memecah belah “, “menghasut" atau “membahayakan stabilitas politik
Saat itu pengguna ISP di Indonesia melaporkan adanya upaya menyensor arus informasi di Internet (e-mail gagal utk mencapai tujuan , atau tertunda selama bbrp hari , alamat e mail yg digunakan kelompok aktivis dikenakan penyensoran upaya oleh orang yg tak dikenal dlm penyedia tertentu, pada hari-hari menjelang demonstrasi mahasiswa 1998 , akses ke ISP di Jakarta sangat sulit 38
21 Juli 1994 terjadi pembredelan 3 media
Ada banyak Netizens Indonesia selalu waspada bahwa ada ancaman dalam kumunikaasi di dunia maya (tak kebal)
Hampir semua NGO advokasi di Indonesia saat itu, setuju bahwa sejak awal Net tidak membebaskan mereka dari risiko pembalasan resmi untuk apa yang mereka lakukan di dunia maya
Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa selain menggunakan ISP komersial , mereka juga membutuhkan akses e-mail yang tidak memiliki link langsung ke Internet 39
Pada 1994 , komunitas LSM advokasi mengembangkan sistem e -mail terbatas disebut Konsorsium Nusanet
Saat itu ada lima kota di Indonesia yang berfungsi sebagai Nusanet sub – host
Nusanet juga memainkan peran utama dalam menyebarkan berita alternatif dari Internet untuk komunitas LSM
Menurut para penggunanya , sistem e -mail dan newsgroup Nusanet di dalamnya cukup aman karena mereka umumnya menggunakan sistem enkripsi PGP untuk komunikasi antar – LSM 40
Singkatan
“interconnectednetworking” yang merupakan struktur yang tak bertepi, bebas, dan tidak mungkin di batasi
Lapisan
kompleksitas teknologi dan jasa yang dapat dinikmati oleh semua orang
Rangkaian
komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian
Akan muncul perlawanan (crackers dan hackers) Akan menghidupkan rezim ketertutupan Akan memunculkan kembali program enkripsi yang lebih canggih, yang tak akan pernah bisa ditaklukan
42
