Alih Pengalaman Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar

“Alih Pengalaman Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar”

i

ALIH PENGALAMAN PRAKTIK CERDAS Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Diterbitkan atas kerjasama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Proyek BASICS-DFATD Kanada, dan Proyek Kinerja-USAID Pelindung Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, Ma. Pengarah: 1. DR. Kurniasih, SH, M.SI 2. Ir. Gunawan, M.A Penanggungjawab: 1. William James Duggan 2. Elisabeth Laury O. Noya 3. Elke Rapp Tim Penyusun: 1. Pokja Pusat : UPD I dan UPD II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri 2. Pokja Provinsi: Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Timur, dan Papua. 3. Tim BASICS 4. Tim KINERJA Penyunting: Theresia Erni Justin Snyder Desain dan Tata Letak: Muh. Iswandhi Badillah A Cetakan: April 2014

Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya.

ii


KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Sambutan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, khususnya di bidang pendidikan telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Terbitnya buku “Alih Pengalaman Inovasi Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar” ini merupakan salah satu bukti nyata, bahwa jika semua pihak mempunyai komitmen dan kerja keras dan diiringi dengan ide kreatif dan inovatif dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan termasuk bidang pendidikan, diharapkan Indonesia Cerdas dapat terwujud sesuai RPJMN Tahun 2009 – 2014. Menyadari pentingnya pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan terampil serta berbudi pekerti, berkepekaan sosial, maka dibutuhkan upaya serius dari semua pihak. Penerapan Pecapaian SPM adalah salah satu strategi dan motivasi untuk mengejar target terpenuhinya Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada Tahun 2015. SPM merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar bidang pendidikan kepada masyarakatnya. Namun demikian, sebenarnya kita tidak boleh berhenti hanya berfikir pada

iii


pencapaian target indikator MDGs pada Tahun 2015. Kita harus menyiapkan strategi-strategi lanjutan pasca target pencapaian MDGs. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affair Trade and Development (DFATD-Kanada) telah melakukan kerjasama untuk mendukung percepatan pencapaian SPM bidang Pendidikan melalui Proyek BASICS yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2009. Kita menyadari bahwa tantangan dan prioritas yang dihadapi oleh 539 daerah otonom di Indonesia tentu beragam. Tetapi, secara umum sering kali ada beberapa faktor-faktor atau akar masalahnya sama. Karena itu, hampir pasti beberapa inovasi yang pernah dikembangkan diujicobakan oleh Proyek BASICS serta mitra daerah dapat disesuaikan dan diterapkan di daerah lain untuk mendukung percepatan pencapaian SPM Pendidikan Dasar. Praktik-praktik cerdas yang disampaikan dalam buku ini merupakan praktik dan inovasi yang telah melalui fase atau tahapan evaluasi sehingga dapat direplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya untuk dijadikan acuan. Kriteria yang cukup menarik untuk dapat dijadikan bahan referensi diantaranya: mencakup keunggulan teknis, penyediaan perubahan positif atau dampak kongkrit, keterjangkauan (affordability) dan pelembagaan dalam struktur pemerintah baik dari segi dasar hukum maupun dalam anggaran daerah (APBD). Akhirnya, harapan saya semoga beberapa praktik cerdas sebagaimana tergambar dalam buku ini, dapat diterapkan di daerah lainnya di Indonesia untuk mempercepat pencapaian SPM Pendidikan Dasar. Masyarakat Indonesia berhak untuk menerima layanan dasar terbaik. Mari kita wujudkan Indonesia Cerdas, Indonesia yang sejahtera. Jakarta, April 2014 DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

PROF. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.

iv


Sambutan

Direktur Proyek BASICS Buku “Alih Pengalaman Inovasi Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar” ini merupakan sumbangsih karya yang telah dihasilkan oleh upaya kerjasama Proyek BASICS beserta Kementerian Dalam Negeri dan Proyek KINERJA. Di dalamnya memuat tujuh Praktik Cerdas yang merupakan inovasi Pemerintah Daaerah dalam meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kami berharap pengalaman dan pembelajaran dari inovasi penerapan SPM bidang pendidikan yang telah dihasilkan oleh Proyek BASICS dan mitra kerja kami di Provinsi Sulwesi Utara dan Sulawesi Tenggara dapat diterapkan di daerah lain dalam rangka percepatan penerapan SPM serta merupakan langkah yang efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai persoalan/ masalah pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Kami juga berharap pembelajran tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisensi proses perencanaan, penganggaran dan penyediaan layanan dasar, khususnya bidang pendidikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung kerjasama antara Proyek BASICS dan mitra kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pengembangan Praktik Cerdas ini di daerah dan terima kasih kepada seluruh kontributor yang mendukung penyusunan buku ini. William James Duggan

Direktur Proyek BASICS

v


Sambutan

Chief of Party Proyek KINERJA

Kinerja USAID adalah proyek tata kelola pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan iklim usaha yang bertujuan untuk membantu Indonesia mendapatkan solusi jangka panjang yang luas dan sesuai dengan konteks lokal. Proyek ini bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendorong mereka memperkuat program pemerintah yang telah terbukti keberhasilannya dengan menambahkan unsur tata kelola yang baik. Sejak 2010, Kinerja telah bekerja di 24 kabupaten/ kota di lima provinsi (Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Papua). Sebagai bagian dari srategi kunci proyek ini, Kinerja bekerjasama dengan LSM lokal dengan tujuan untuk mendorong institusi lokal agar mampu mendukung pemerintah daerah dan masyarakat yang ingin menerapkan pendekatan yang telah terbukti ini di masa depan. Kinerja USAID terus berusaha untuk mendukung kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Proyek ini mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kinerja juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka terhadap pelayanan publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan penyediaan layanan publik. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah melihat banyak sekali perubahan yang kami nilai sangat pantas untuk disebarluaskan kepada pemerintah daerah lain. Kami sangat berterimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyebarluaskan praktik cerdas kami dalam buku ini.

vi


Dalam buku praktik cerdas pendidikan, Anda akan mendapat informasi tentang bagaimana sekolah mitra Kinerja bersama dengan komite sekolah telah melaksanakan banyak sekali survei pengaduan masyarakat setelah mendapat pemahaman tentang standar pelayanan. Survei ini telah menghasilkan data penting yang dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat perubahan di tingkat sekolah dan membawa dampak jangka pendek yang jelas. Forum masyarakat mengawasi penyediaan pelayanan pendidikan dan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi pengaduan tersebut. Pemerintah daerah lebih berkomitmen terhadap pelayanan publik dan sekolah mitra kami dapat melakukan perbaikan di sekolah dan mengatasi isu yang berkaitan dengan disiplin dan manajemen dengan lebih cepat. Contoh praktik cerdas lainnya adalah distribusi guru proporsional dimana pemerintah daerah dapat memindahkan guru ke sekolah yang kekurangan guru menggunakan hasil analisa standar pelayanan dan dukungan masyarakat yang kuat. Kami juga mendokumentasikan praktik cerdas dari kabupaten yang telah menghitung Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berdasarkan standar pelayanan dan telah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kendala keuangan sekolah. Praktik-praktik cerdas ini merupakan bukti bahwa masyarakat dalam dilibatkan dalam tata kelola pendidikan. Kami juga telah melihat bahwa bantuan teknis kami mendorong perubahan serupa di layanan kesehatan di kabupaten dan puskesmas mitra kami. Kemitraan bidan dan dukun mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mendorong ibu melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian kebidanan; hal ini sejalan dengan prioritas program kesehatan nasional untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Melalui bantuan teknis Kinerja, puskesmas mitra kami telah membuat dan melaksanakan prosedur operasional standar yang menjadi acuan penyediaan layanan dan memberikan informasi yang jelas tentang waktu dan biaya pelayanan. Forum masyarakat dan staff puskesmas telah melakukan survei pengaduan dan berhasil melarang susu formula beredar di fasilitas kesehatan sebagai upaya untuk mendukung program ASI. Kami bangga dengan kemajuan yang telah kami capai bersama dengan mitra kami, dan kami bukan satu-satunya pihak yang merasa senang. Dengan melihat bukti nyata keberhasilan tata kelola pelayanan publik, beberapa kabupaten/ kota telah mereplikasi sejumlah program yang kami dukung.

vii


Di mitra kabupaten/ kota kami, pejabat pemerintah daerah bekerjasama dengan LSM mitra kami untuk menjangkau lebih banyak sekolah dan puskesmas. Mitra sekolah kami memiliki banyak kasus yang telah menjadi model atau ‘laboratorium’ yang membantu sekolah lain mendapatkan masukan tentang partisipasi publik, transparansi keuangan dan perencanaan tahunan. Hasil kerja kami juga menginspirasi kabupaten/ kota diluar daerah dampingan awal kami untuk meminta bantuan teknis agar mereka juga dapat membuat kemajuan untuk mencapai tujuan kebijakan daerah dan prioritas nasional. Kami harap bahwa praktik cerdas yang Anda baca di buku ini dapat memberikan inspirasi dan mendorong Anda melakukan hal yang serupa. Capaian kami tidak lepas dari tantangan, tapi kami merasa optimis dengan masa depan pelayanan publik di Indonesia. Kami telah melihat bahwa pelaksanaan standar pelayanan telah menjadi faktor pendorong utama terhadap peningkatan pelayanan publik. Standar pelayanan ini dapat membantu setiap orang yang berdedikasi untuk membuat perubahan, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Kemitraan pemerintah dan masyarakat memungkinkan kita mencapai hasil yang luar biasa. Saya harap praktik cerdas ini cukup memberikan informasi tentang perkembangan yang telah kami capai dan menjadi pembelajaran bagi kita serta menginspirasi pihak lain.

viii

Elke Rapp

Chief of Party, KINERJA


Daftar Isi Sambutan Direktur Jenderal Otonomi Daerah ................................ Sambutan Direktur Proyek BASICS .................................................. Sambutan Chief of Party KINERJA ................................................... Daftar Isi .........................................................................................

iii v vi ix

BAB 1 Mengenal Proyek BASICS-DFATD ........................................ 1 1.1 Sekilas Proyek BASICS-DFATD ................................................... 1 1.2 Capaian Proyek BASICS-DFATD ................................................. 3 BAB 2 Mengenal Proyek KINERJA-USAID ...................................... 2.1 Sekilas Proyek USAID-KINERJA ................................................ 2.2 Tujuan dan Fokus Pelayanan ................................................... 2.3 Capaian Proyek Kinerja-USAID ................................................

8 8 9 10

BAB 3 Konsep Dasar dan Pendokumentasian Praktik Cerdas 3.1 Pengertian Praktik Cerdas ....................................................... 13 3.2 Kriteria Praktik Cerdas ............................................................. 14 3.2 Pendokumentasian Praktik Cerdas ......................................... 15 BAB 4 Praktik Cerdas Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan 4.1 Praktik Cerdas Penerapan SPM Bidang Pendidikan Proyek BASICS-DFATD ..................................................................... 18 4.1.1 Program Sangihe Mengajar - Upaya Pemenuhan Guru di Daerah Terpencil, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara .......................................... 18

ix


4.1.2 Gerakan Basekolah - Kerjasama Multpihak Dalam Penanganan Pendidikan Anak Putus Sekolah, Kota Bitung, Sulawesi Utara .. 27 4.1.3 Program Sumikolah - Komitmen Bersama untuk Mengatasi Putus Sekolah, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ............. 35 4.1.4 Pengelolaan PKBM Mandiri dan Berkualitas, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara .................................................................... 43 4.2

Praktik Cerdas Penerapan SPM Bidang Pendidikan Proyek USAIDKINERJA .............................................................................................. 50 4.2.1 Distribusi Guru Proporsional di Kabupaten Luwu Utara ............ 50 4.2.2 Penuhi SPM : Bulu Kumba Bantu Sekolah Atas Kekurangan Dana ........................................................................................ 56 4.2.3 Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik di Kota Probolinggo ..................................................................... 63

BAB 5 Penutup 5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 70 5.2 Rekomendasi ....................................................................................... 72

x


Bab 1

Mengenal Proyek BASICS-DFATD 1.1 Sekilas Proyek BASICS BASICS (Better Approaches for Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi) atau Peningkatan Pelayanan Dasar melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi, adalah proyek inisiatif kerjasama Pemerintah Kanada dengan Pemerintah Indonesia melalui Department of Foreign Affair Trade and Development (DFATD-Kanada) dengan Departemen Dalam Negeri yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 September 2007 di Jakarta. Nota Kesepahamam ini secara efektif berlangsung untuk selama 7 (tujuh) tahun sejak ditandatanganinya, dengan total nilai kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kanada sebesar Can $ 19.427.923 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Dolar Kanada) melalui penugasan kepada Cowater sebagai Badan Pelaksana Kanada untuk melaksanakan seluruh proyek termasuk administrasi keuangan dan pengelolaan teknis proyek dalam dokumen Project Implementation Plan (PIP) yang disepakati bersama. Tujuan Proyek BASICS: Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD, dapat mengembangkan dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis MDG’S/SPM yang lebih responsif, berpihak pada kaum miskin mendukung kesetaraan gender dan melestarikan lingkungan; Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, meningkatkan dukungan daan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perencanaan dan Penganggaran untuk penyediaan layanan dasar berbasis MDG’s/SPM;

1


Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk kelompok perempuan, memberikan masukan pada proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah demi penyediaan layanan bebasis MDG’s/SPM, dan memberikan jasa teknis dalam Pelaksanaan pelayanan dasar. Tahun 2010 proyek BASICS-DFATD Kanada melakukan diseminasi di 8 kabupaten dan 2 kota terpilih di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, setelah adanya penigkatan dengan Technical Arrangement/Pengaturan Teknis antara 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Proyek BASICS. Kegiatan dilaksanakan secara efektif pada pertengahan Tahun 2010, dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi eksekutif, legislative dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis pelayanan dasar. Tahun 2011 Proyek BASICS meluncurkan Program BRI (Basics Responsive Initiative) dengan strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan selama tiga tahun (Tahun 2011 s/d 2013) untuk mendukung percepatan pencapaian beberapa indikator SPM/MDGs bidang kesehatan dan pendidikan dasar yang masih rendah atau jauh dari target sasaran. Pada Tahun 2012 Proyek BASICS mengembangkan instrumen perhitungan satuan biaya (unit cost) SPM bidang kesehatan. Sejalan dengan kebutuhan peningkatan kinerja, proyek BASICS juga mengembangkan strategi keterlibatan Kementrian/Lembaga di tingkat nasional dan strategi Pengelolaan Pengetahuan. Tahun 2013 fokus Program diarahkan pada: 1). Pelembagaan praktik cerdas yang didukung melalui mekanisme Program BRI, 2). Pengembangan Instrumen Unit Cost untuk implementasi BKKKes di Sulawesi Utara, dan 3). Asistensi untuk terbitnya beberapa kebijakan daerah (Perda, Pergub, Perbup/Perwali) yang mendukung terhadap Perecepatan Pencapaian SPM/MDGs bidang kesehatan dan pendidikan. Pada Tahun 2014 Proyek BASICS pada upaya diseminasi dan replikasi pada praktik cerdas yang telah dikembangkan di 10 Kabupaten/Kota sebelumnya. Upaya replikasi dilakukan di dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Minahasa Tenggara) dan di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara ada di dua Kabupaten (Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Utara).

2


Mitra Kerja Proyek BASICS-DFATD Kanada: Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari: 1. Kota Bitung 2. Kabupaten Minahasa 3. Kabupaten Minahasa Utara 4. Kabupaten Kepulauan Sangihe 5. Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro 6. Kabupaten Kepulauan Talaud 7. Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari: Kota Baubau 1. Kabupaten Buton Utara 2. Kabupaten Kolaka Utara 3. Kabupaten Konawe Selatan 4. Kabupaten Wakatobi 5. Kabupaten Bombana 6. Kabupaten Konawe Utara

1.2 Capaian Proyek BASICS-DFATD Kanada 1) Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, proses dan sistem untuk memberikan layanan desentralisasi yang efektif. Pada kurun waktu 4 tahun pelaksanaan Proyek BASICS-DFATD Kanada, telah berkontribusi atas terbitnya berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhubungan erat dengan Percepatan Pencapaian SPM dan MDGs. 2) Kabupaten/Kota wilayah kerja Proyek BASICS telah membuat kemajuan yang cukup signifikan dalam mengembangkan dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dan pendidikan dasar yang responsif gender dalam mendukung percepatan pencapaian SPM/ MDGs. a. Perangkat perhitungan biaya per unit (unit cost) untuk 11 indikator SPM kesehatan telah diadopsi menjadi perangkat standar yang wajib digunakan sebagai dasar untuk menghitung anggaran pelayanan kesehatan dalam usulan APBD di 15 kabupaten/kota dalam forum MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Utara.

3


b. 10 Kabupaten/kota mitra kerja Proyek BASICS di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara memasukkan indikator khusus terkait target SPM/ MDGs bidang kesehatan dan pendidikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. c. 10 Kabupaten/kota mitra proyek BASICS di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara telah berhasil merancang dan mengimplementasikan Strategi Perbaikan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar berbasis SPM/ MDGS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative (BRI) selama tahun 2010-2013 d. Meningkatnya dana DEKON yang disalurkan kepada 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan program kerja pengarusutamaan gender oleh BPPKB Sultra bekerjasama dengan Proyek BASICS. e. Mendorong lahirnya kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan (BKK-Kes) pada Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara untuk percepatan pencapaian SPM/MDGs bidang kesehatan. 3) Kontribusi Proyek BASICS dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan melalui mekanisme BRI (Basics Responsive Initiative) a. Selama tahun 2012-2013 sebanyak 416 dari 642 anak putus sekolah di Kabupaten Minahasa Utara telah kembali ke sekolah formal melalui Program Sumikolah. Bagi anak putus sekolah yang tidak kembali ke sekolah, Program Sumikolah juga memfasilitasi agar dapat belajar di PKBM (Pusat Kegiatan Masyarakat). Inisiatif ini telah dimuat dalam rancangan peraturan bupati dan menjadi gerakan yang langsung dipimpin oleh Bupati. b. Pendekatan Kampo Waraka (Desa Sehat) di Kabupaten Buton Utara ikut berkontribusi pada penurunan jumlah kematian sehingga pada tahun 2013 tidak ada kematian ibu melahirkan di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara. Pendekatan ini telah menjadi satu bagian dari misi kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD. c. Pendekatan Mandara Mandidoha pada 22 desa pilot project di

4


Kabupaten Konawe Selatan berkontribusi pada menurunnya jumlah kematian ibu dan bayi sepanjang di desa-desa tersebut pada tahun 2013. Inovasi tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan daerah dan mendapatkan dukungan APBD sejak tahun 2013. d. Program Sangihe Mengajar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Bidan Kontrak di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dikembangkan dengan merekrut sumber daya lokal telah memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan tersebut. Inovasi tersebut kemudian dilembagakan melalui Peraturan Bupati dan didukung oleh APBD Tahun 2013. e. Fasilitasi pembentukan TPPK (Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan) di Kota Bitung telah membantu dalam pelaksanaan pendataan anak putus sekolah di Kota Bitung dan mendorong dikembangkanya mekanisme kerjasama multipihak dan lintas SKPD dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Bitung. Tim yang terdiri dari dari para pihak di kecamatan dan desa tersebut diperkuat oleh Surat Keputusan Walikota dan didukung oleh APBD Tahun 2013. f.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar pada lingkup daerah dapat ditunjukan dengan kemajuan pada 11 indikator SPM/MDGs sebagaimana fokus Program SPP BRI (Basics Responsive Initiative).

4) Meningkatnya dukungan, Bantuan Teknis dan pengawasaan yang diberikan oleh mitra di tingkat provinsi.

Desentralisasi yang telah bergerak cepat mendorong terjadinya percepatan pemahaman mengenai peran dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan teknis dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pencapaian MDGS dan SPM, melalui: a. Reformasi peraturan yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;

5


b. Berkontribusi dalam mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil peran penting (dan dibutuhkan) dalam mendukung pencapaian sasaran SPM dan MDGS bidang kesehatan dan pendidikan dasar, dengan menggunakan data sebagai dasar menyusun perencanaan dan penganggaran; dan c. Pelaksanaan mekanisme BRI di 10 Kabupaten/Kota menjadi media uji coba Pemerintah Provinsi (melalui sub komite BRI tingkat Provinsi) dalam memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam percepatan pencapaian SPM dan MDGs, mulai dari penyusunan Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan sampai pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 5) Memperkuat kerjasama parapihak di tingkat nasional dalam mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis SPM. Upaya bersama yang dilaksanakan secara sinergis antar instansi di tingkat pusat telah memperkuat partisipasi dan kerjasama para pihak terhadap Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran berbasis SPM dan responsif gender melalui beberapa aktifitas, antara lain: a. Bantuan teknis Pengembangan Instrumen Evaluasi pencapaian SPM dan memfasilitasi berbagai lokakarya tingkat provinsi dan tingkat regional yang terkait dengan percepatan pencapaian kerangka kerja SPM. b. Kerjasama dengan Kemendagri untuk menyiapkan dan mendistribusikan 1.500 eksemplar buku saku yang terdiri dari dua jenis buku yang memuat garis besar praktik cerdas dan inovasi yang dihasilkan oleh BASICS dan mitranya dalam mempercepat pencapaian SPM pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan. Lebih dari 500 kabupaten dan kota, dan beberapa provinsi telah menerima dokumen publikasi ini. c. Capaian kemajuan kerjasama antara Proyek BASICS dengan K/L (Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Pemerintah Provinsi melalui berbagai media baik formal maupun informal telah melahirkan berbagai potensi

6


untuk mendukung Perecepatan Pencapaian SPM/MDGs bidang kesehatan dan pendidikan dasar: d. Kerjasama antara Kemendagri dan Kemdikbud untuk menyempurnakan beberapa indikator SPM pendidikan dasar agar sesuai dengan kondisi geografis yang dihadapi di daerah terpencil dan kabupaten kepulauan. Upaya demikian berpotensi memberi pengaruh positif pada proses perencanaan dan penganggaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula pencapaian SPM pendidikan dasar.

7


Bab 2

Mengenal Proyek KINERJA-USAID 2.1 Sekilas Proyek KINERJA-USAID Proyek Kinerja-USAID bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak jenis replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih murah dan lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara/pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan Kinerja-USAID adalah keterlibatan masyarakat, masyarakat sipil, dan media lokal untuk meminta pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar program Kinerja-USAID dilaksanakan melalui dana hibah bagi organisasi nasional dan daerah yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari Kinerja-USAID. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui analisa bantuan, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif; 3. Melibatkan masyarakat sipil untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta 4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media

8


lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja-USAID dibentuk pada bulan Oktober 2010 dan akan berjalan hingga Februari 2015. Program ini dilaksanakan oleh RTI International dengan konsorsiumnya yang terdiri dari lima mitra organisasi The Asia Foundation, Social Impact, SMERU Research Institute, Universitas Gadjah Mada dan Kemitraan.

2.2 Tujuan dan Fokus Pelayanan Kinerja-USAID bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan pemerintah daerah dan bekerja di tiga intervensi penting: 1. Insentif – Menguatkan permintaan terhadap pelayanan yang lebih baik; 2. Inovasi – Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan; serta 3. Replikasi – Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Di tiga area tersebut, Kinerja-USAID fokus di bidang: 1. Pendidikan – Akses terhadap pendidikan dasar merupakan prioritas utama pemerintah nasional maupun pemerinta daera dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pendidikan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Paket pendidikan Kinerja-USAID dibentuk berdasarkan materi yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan distribusi guru proporsional (DGP), analisa Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). 2. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar merupakan prioritas utama pemerintah nasional maupun pemerintah daerah dalam mencapai MDG dan dalam memenuhi SPM terkait yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Paket kesehatan Kinerja-USAID fokus pada KIA, terutama persalinan aman dan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari paket kesehatan yang mencakup perbaikan akuntabilitas puskesmas dengan cara melibatkan forum multi-pemangku kepentingan

9


dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, melaksanakan survei pengaduan, membuat janji perbaikan pelayanan antara warga negara dan pemerintah dan meningkatkan manajemen puskesmas untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Di Papua, paket kesehatan fokus pada tata kelola penguatan sistem kesehatan untuk KIA, HIV/AIDS dan Tubercolusis (TB). 3. Iklim Usaha yang Baik (BEE) – Sektor ini fokus pada perbaikan perizinan usaha dibawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara membuat kebijkan berbasis bukti dan meningkatkan dialog pemerintah dan swasta serta menguatkan pengawasan dari masyarakat publik. Beberapa contoh bantuan BEE adalah pembentuakn PTSP di kabupaten, studi partisipatif mendalam, fasilitasi dialog pemerintah dan swasta, dan bantuan teknis untuk menulis rancangan peraturan baru. Kabupaten Mitra Proyek USAID-Kinerja: Aceh

:

Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Kota Banda Aceh dan Simeulue

Jawa Timur

:

Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Probolinggo, dan Tulungagung

Sulawesi Selatan

:

Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar

Kalimantan Barat

:

Bengkayang, Kota Singkawang, Melawi, Sambas, dan Sekadau

Papua

:

Jayapura, Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Mimika

2.3 Capaian Proyek KINERJA-USAID Program Kinerja-USAID telah mendapat dukungan politis dan sosial dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hingga awal tahun 2014, program KinerjaUSAID telah direplikasi di 24 kabupaten/ kota mitra dan 25 kabupaten/ kota non-mitra. Selama program ini berjalan, pemerintah daerah mitra Kinerja-USAID telah mengalokasikan dana lebih dari US$ 4,6 juta untuk membantu sekolah dan puskesmas memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah mitra juga telah menerbitkan 112 peraturan bupati/

10


walikota terkait BOSP, DGP, ASI eksklusif dan persalinan aman, penyederhanaan proses perizinan serta integrasi standar pelayanan minimal untuk mendukung keberlanjutan program. Untuk mendukung upaya perluasan program peningkatan iklim usaha di tingkat provinsi, Kinerja USAID telah mendorong pembentukan empat forum pelayanan terpadu satu pintu di empat provinsi mitra. Kinerja-USAID mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan kesehatan. Kinerja-USAID mendampingi pemerintah daerah untuk menghitung capaian SPM, analisa kesenjangan, penghitungan anggaran yang diperlukan hingga advokasi dalam perencanaan. Selama dua tahun proses pendampingan ini dilakukan, pemerintah daerah mitra telah mengintegrasikan hasil penghitungan anggaran SPM kedalam rencana kerja tahunan dan rencana strategi mereka, sejak tingkat unit layanan, dinas hingga tingkat daerah. Bahkan, Kota Makassar telah menerbitkan peraturan walikota untuk mendukung upaya pemerintah daerah memenuhi SPM. Kinerja-USAID mendukung Autonomy Awards sebagai salah satu insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Bekerjasama dengan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), program ini memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai inovasi pembangunan, termasuk penyediaan pelayanan publik. Program Autonomy Awards ini telah direplikasi di Sulawesi Selatan melalui kerjasama dengan Fajar Pos Insititute of Pro-Otonomi (FIPO) dan di Kalimantan Barat oleh Pontianak Pos Institute of ProOtonomi (PPIP). Selain kapasitas penyedia layanan yang semakin meningkat, partisipasi publik di seluruh provinsi mitra Kinerja-USAID dalam perencanaan dan pengawasan program pemerintah juga telah meningkat. Masyarakat telah membentuk lebih dari184 forum-multistakeholder yang aktif memberikan input terhadap pembuatan berbagai kebijakan pemerintah dan mengawasi penyediaan pelayanan publik. Di beberapa daerah mitra Kinerja, kemitraan kuat antara pemerintah dan masyarakat ini mendorong diterbitkannya sejumlah peraturan pendukung pelayanan publik. Selama program Kinerja-USAID berjalan, kurang lebih 135 jurnalis warga telah aktif menulis berita tentang pelayanan publik di berbagai media arus utama dan

11


media alternative. Beberapa pemerintah daerah kemudian menjadikan berita jurnalis warga sebagai salah satu sumber informasi untuk melihat perkembangan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Kinerja-USAID, program ini telah bekerjasama dan meningkatkan kapasitas 55 lembaga swadaya masyarakat di tingkat lokal. Mereka diharapkan untuk terus dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong masyarakat untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

12


Bab 3

Konsep Dasar dan Pendokumentasian Praktik Cerdas

3.1 Pengertian Praktik Cerdas Menurut kamus besar bahasa Indonesia, praktik diartikan sebagai melaksanakan sesuatu secara nyata seperti yang disebutkan dalam teori. Secara umum dapat dimaknai bahwa praktik merupakan suatu perilaku yang masuk akal atau bisa dipahami (tangible) dan bertujuan (visible). Umumnya, sebuah praktik juga merupakan sebuah ekspresi dari ide yang mendasarinya. Sebuah ide tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan untuk mencapai tujuan yang kemudian diikuti dengan tindakan untuk melaksanakannya. Praktik Cerdas dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terbukti dapat membawa manfaat bagi sebuah kelompok masyarakat tertentu dan menjawab permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi. Dalam kaitan dengan penulisan buku alih pengalaman ini, Praktik Cerdas diartikan secara lebih khusus sebagai sebuah program atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan pelayanan dasar yang dihadapi oleh Pemerintah

13


Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya bidan kesehatan dan pendidikan dasar. Kekuatan utama Praktik Cerdas ini adalah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Praktik Cerdas yang dihasilkan diawali dengan analisis ketimpangan pencapaian SPM/MDGs di kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Hasil analisis data menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi, program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, utamanya pendidikan dan kesehatan. Tujuan yang ingin di capai adalah pemenuhan SPM dan percepatan pencapaian MDGs yang akan berkontribusi terhadap peningkatan pemenuhan layanan dasar masyarakat. 3.2 Kriteria Praktik Cerdas Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan sebagai sebuah Praktik Cerdas adalah sebagai berikut: 1) Ide Inovatif/Kreatif Merupakan inisiatif yang baru atau bisa juga merupakan hasil dari modifikasi model/ pola yang sudah ada sebelumnya dan/atau merupakan replikasi dari daerah lain tetapi telah disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dengan berbagai aspeknya (budaya, kemampuan sumber daya, dan lain-lain). 2) Peran serta/Keterlibatan Setidaknya melibatkan lebih dari satu pemangku kepentingan tingkat lokal dan didasarkan pada asas pemenuhan kebutuhan masyarakat

14


3) Keberlanjutan Kegiatan telah dilakukan setidaknya dua tahun dan masih berlangsung saat ini disertai rencana untuk dilanjutkan di waktu yang akan datang. Kegiatan juga bisa terus berjalan dengan pendanaan mandiri pemerintah lokal maupun dari swadaya masyarakat. 4) Kebertanggungjawaban (Akuntabel) Kegiatan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, termasuk unsur masyarakat. 5) Keberpihakan Memenuhi unsur-unsur keberpihakan kepada masyarakat miskin dan berkeadilan gender, artinya kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin serta berdampak dan dilaksanakan dengan prinsipprinsip kesetaraan gender. 6) Dampak nyata Ada perubahan positif yang nyata terlihat atau dialami oleh masyarakat penerima manfaat. 7) Replikasi Setelah melalui proses pengamatan dan pembelajaran program/kegiatan dapat diterapkan di tempat/daerah lain karena adanya kecukupan sumberdaya (dana, sumber daya manusia, kelembagaan) maupun instrumen lainnya yang mendukung upaya-upaya replikasi. 3.3 Pendokumentasian Praktik Cerdas Pendokumentasian Praktik Cerdas adalah sesuatu hal yang sangat penting

15


karena akan membantu banyak pihak termasuk kelompok masyarakat untuk mengefektifkan proses pembelajaran dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dalam hal pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Praktik Cerdas cukup relevan untuk didokumentasikan dengan berbagai alasan, antara lain: 1. Praktik Cerdas merupakan pengalaman nyata di lapangan yang menunjukkan pemanfaatan sumberdaya dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 2. Pengalaman sebagai proses yang mengandung pembelajaran dan dapat menjadi sumber referensi yang nyata. 3. Praktik Cerdas berpeluang untuk direplikasi, dengan atau tanpa modifikasi. Untuk menjadikan Praktik Cerdas sebagai referensi dibutuhkan pendokumentasian Praktik Cerdas sesuai dengan kerangka pembangunan atau proses perubahan, dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pencarian Fakta a. Identifikasi fakta; b. Kondisi geografis/lingkungan sekitar praktik; c. Kultur/tradisi yang mendukung/menghambat praktik; d. Sejarah masyarakat (peristiwa-peristiwa penting, masalah yang pernah dialami) 2) Informasi yang perlu diketahui untuk didokumentasikan a. Mengapa muncul gagasan? b. Apakah gagasan muncul karena adanya keinginan kuat di masyarakat? c. Apakah kepemimpinan lokal mendukung munculnya gagasan-gagasan cemerlang di masyarakat? 3) Perencanaan dan Strategi a. Siapa yang memulai gagasan Praktik Cerdas? b. Siapa saja yang mendukung gagasan yang muncul? c. Keterlibatan masyarakat dalam gagasan awal/perencanaan awal; d. Bentuk hambatan yang muncul pada tahap perencanaan/ mengembangkan gagasan; e. Usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.

16


4) Mobilisasi Sumberdaya a. Sumberdaya lokal dan luar yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan (identifikasi sumberdaya potensial yang digunakan) b. Proses mobilisasi sumberdaya dan kunci suksesnya c. Keterlibatan masyarakat dalam mobilisasi sumberdaya d. Hambatan yang dialami dan bagaimana mengatasinya 5) Implementasi dan Perkembangan a. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan b. Ketersediaan “ahli” dalam pelaksanaan kegiatan c. Perkembangan yang konkrit dan penting dalam kegiatan d. Manfaat dan nilai plus kegiatan  Peningkatan kualitas hidup?  Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja?  Ef isiensi penggunaan sumberdaya lokal?  Peningkatan pengetahuan dan keterampilan?  Peningkatan kualitas infrastruktur lokal? e. Perubahan yang signif ikan di komunitas/masyarakat 6) Pemantauan dan Evaluasi a. Usaha yang dilakukan untuk memantau kegiatan b. Inovasi yang dilakukan untuk memperluas kegiatan c. Keberlanjutan kegiatan d. Usaha yang dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan e. Dukungan bagi keberlanjutan (kebijakan, pendanaan, upaya) Tahapan praktik dimana lesson learned dapat diambil : 1. Inisiatif awal dan pengembangan gagasan a) Kondisi-kondisi yang dapat memunculkan ide cerdas b) Strategi mengembangkan ide cerdas menjadi aksi 2. Peranserta/Keterlibatan stakeholder a) Peran yang tepat dari masing-masing stakeholder b) Kerjasama antar stakeholder 3. Mobilisasi sumberdaya, termasuk mengorganisasikan masyarakat 4. Perluasan dan keberlanjutan.

keterlibatan

17


Bab 4

Praktik Cerdas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 4.1 Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar Proyek BASICS-DFATD 4.1.1 Progam Sangihe Mengajar – Upaya Pemenuhan Guru di Daerah Terpencil di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia, khususnya daerah terpencil dan kepulauan yang masih mengalami kekurangan guru. Ribuan guru lahir setiap tahun melalui perguruan tinggi pendidikan di seluruh Indonesia dan rekrutmen guru sebagai pegawai negeri sipil tak pernah berhenti. Pada kenyataanya memang tidak mudah untuk memperoleh tenaga pendidik yang bersedia tinggal dan mengabdikan dirinya di daerah kepulauan dan desa-desa terpencil. Problem ini yang menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menginspirasi lahirnya Program “Sangihe Mengajar”.

18


A. Masalah dan Peluang Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari beberapa pulau dan desa terpencil. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pendidikan di kabupaten ini adalah ketersediaan guru yang bersedia ditempatkan di desa-desa terpencil dan pulau-pulau. Berdasarkan data pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011, terdapat kekurangan 34 orang guru SD dan 11 orang guru SMP, khususnya di pulau-pulau dan desa terpencil. SD di daerah ini rata-rata hanya memiliki dua sampai tiga orang guru, yang masih kurang dari syarat minimal yang ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, yaitu tersedianya empat orang guru dalam satu sekolah di daerah-daerah tersebut. Demikian pula untuk SMP, dimana rata-rata pada setiap sekolah hanya memiliki tiga sampai empat orang guru, sementara SPM Pendidikan Dasar mensyaratkan ketersediaan satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran di daerah tersebut. Dengan demikian, kurang lebih terjadi kekurangan enam sampai tujuh guru rumpun mata pelajaran pada sejumlah SMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kekurangan guru di Kabupaten Kepulaun Sangihe khusunya di wilayah kepulauan dan desa terpencil jika dilihat pada tingkat provinsi merupakan persoalan ketimpangan distribusi. Jumlah guru melimpah pada tingkat provinsi, pada sisi lain sulit memastikan guru pegawai negeri sipil bekerja di daerah-daerah tersebut. Hal ini menjadi inspirasi dasar Program Sangihe Mengajar yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012. Program Sangihe Mengajar sebenarnya serupa dengan upaya yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terpencil, Terdepan dan Terluar (SM-3T) serta Program Indone-sia Mengajar yang dikembangkan oleh sebuah organisasi non pemerintah di Jakarta. Prinsipnya sama, optimalisasi sumber daya guru yang ada disuatu tempat untuk ditempatkan pada daerah yang kurang dan membutuhkan. Bedanya, SM-3T merekrut sarjana dari Perguruan Tinggi Pendidikan di kota-kotra besar

19


di Indonesia melalui dukungan APBN, sementara Sangihe Mengajar merekrut putra/putri Sangihe yang sudah menamatkan perguruan tinggi dari berbagai bidang ilmu untuk ditempatkan sebagai Guru Tidak Tetap melalui dukungan stimulan BASICS dan APBD. Gagasan ini juga dijamin oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru. B. Langkah-langkah Pelaksanaan Program Sangihe Mengajar merupakan program inisiatif pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan guru di daerah kepulauan dan desa terpencil. Berikut digambarkan langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan Program Sangihe Mengajar: 1. Pendataan Pendidikan. Melalui pendataan ini, sejumlah informasi penting dihimpun, antara lain: jumlah SD/MI dan SMP/MTs baik sekolah pemerintah maupun swasta, jumlah siswa pada setiap satuan pendidikan dan setiap jenjang pendidikan, jumlah guru dan kualifikasi pendidikannya, distribusi guru berdasarkan jenis dan satuan pendidikan, serta data-data pendidikan lain terkait indikator SPM Pendidikan Dasar. Proses pendataan dilakukan pada bulan Maret dan April dengan melibatkan UPTD Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Pembiayaan kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Proyek BASICS. 2. Pertemuan Multipihak. Gagasan utama program ini adalah merekrut guru-guru non PNS yang berdomisil di kota/kabupaten untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru, khususnya di pulau-pulau dan desa terpencil. Gagasan ini bersifat memperkuat program dan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menangani kekurangan guru. Gagasan ini kemudian disosialisasikan dalam sebuah Pertemuan Multipihak yang melibatkan Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaannya. Termasuk melakukan sosialisasi gagasan kepada Kepala Daerah.

20


3. Pembentukan Tim Pengelola Program Sangihe Mengajar (P2SM). Pengelola utama Program Sangihe Mengajar adalah Dikpora Kabupaten Kpl. Sangihe. Untuk mendukung pengelolaan program ini, dibentuklah Tim Pengelola Program Sangihe Mengajar (P2SM) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tim ini beranggotakan staff Dinas Dikpora dan pengawas sekolah. Tim ini bertugas untuk melakukan sosialisasi program, seleksi peserta, orientasi dan pelatihan bagi peserta serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sangihe Mengajar.

Proyek BASICS mendukung Tim P2SM dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Sangihe Mengajar. Pedoman tersebut mencakup kriteria dan persyaratan calon guru, tahapan seleksi, modul orientasi guru, format pelaporan, mekanisme pembiayaan dan mekanisme koordinasi serta pembinaan rutin.

4. Proses Sosialisasi dan Seleksi. Proses sosialisasi dan seleksi calon guru Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh Tim P2SM. Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Salah satunya melalui talk show di radio yang ternyata mendapat banyak perhatian dari masyarakat.

Proses seleksi terdiri dari: seleksi administrasi (kesesuaian dengan kriteria dan kelengkapan dokumen), seleksi akademis (tes tertulis dan diskusi kelompok), dan tes kepribadian. Dari hasil seleksi terpilihlah 16 orang calon guru Program Sangihe Mengajar untuk Tahun 2012.

5. Orientasi dan Pelatihan bagi Calon Guru. Orientasi bagi para calon guru Program Sangihe Mengajar yang lulus seleksi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, dan hak-hak mereka sebagai Guru Tidak Tetap. Orientasi dilanjutkan dengan pelatihan intensif yang bertujuan mempersiapkan peserta dalam melaksanakan tugasnya di daerah sulit. Materi pelatihan antara lain: penguasaan kompetensi pedagogis, penguasaan ketrampilan sosial kemasyarakatan, praktik mengajar, dan kemampuan untuk mengatasi kondisi darurat di daerah terpencil dan pulau-pulau. 6. Penetapan Wilayah Tugas dan Penempatan Berdasarkan hasil pendataan sebelumnya, Dinas Dikpora menetapkan 16 SD dan SMP baik sekolah pemerintah maupun swasta yang menjadi sasaran

21


Program Sangihe Mengajar. Sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan letaknya (di desa-desa terpencil dan pulau-pulau) dengan jumlah guru yang kurang. Penempatan guru Program Sangihe Mengajar ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penempatan guru dilakukan dengan mempertimbangkan pengenalan dan pemahaman terhadap wilayah sasaran untuk menjamin para guru akan bertahan lama di tempat tugasnya. Sebelum diberangkatkan ke wilayah tugasnya, para calon guru mendapatkan orientasi bersama Kepala Desa dan Kepala Sekolah tujuan.

7. Penyusunan Kesepakatan Bersama Para Pihak. Dalam rangka mendukung keberadaan para guru Program Sangihe Mengajar di masing-masing daerah sasaran, perlu dilakukan kerjasama dengan para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, Dinas Dikpora melakukan pertemuan bersama yang melibatkan para camat, kepala desa, dan pengawas sekolah, untuk membahas kontribusi yang dapat dilakukan para pihak untuk mendukung keberhasilan Program Sangihe Mengajar di daerahnya (termasuk memberikan dukungan bagi para guru yang ditempatkan di daerah tersebut). Hasil pertemuan tersebut kemudian dijadikan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani para pihak yang terlibat. 8. Peluncuran Program Sangihe Mengajar. Peluncuran Program Sangihe Mengajar bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan program ini kepada masyarakat luas. Pada saat peluncuran ini turut hadir antara lain: Kepala Daerah, DPRD, para kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, perwakilan Program Indonesia Mengajar, dan kelompok sosial kemasyarakatan. Informasi terkait peluncuran program ini kemudian dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik. 9. Monitoring dan Pembinaan. Monitoring dan pembinaan ini dilakukan oleh pengawas sekolah dengan tugas dan fungsi pokok yang melekat padanya. Selama periode Tahun 20122013, pembiayaan untuk monitoring dibiayai melalui APBD, sementara untuk pembinaan didukung oleh Proyek BASICS, seperti pertemuanpertemuan koordinasi guru Program Sangihe Mengajar dengan Dikpora.

22


10. Penyusunan Kebijakan Daerah. Dalam rangka keberlanjutan program Sangihe Mengajar maka perlu selalu dianggarkan melalui APBD. Untuk hal ini Proyek BASICS memberikan bantuan teknis dalam penyusunan Peraturan Bupati. Pada Tahun 2013 ditetapkan Peraturan Bupati Sangihe Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Guru pada Program Sangihe Mengajar di Daerah Terpencil Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. C. Dampak dan Perubahan Sejumlah dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh keberadaan Program Sangihe Mengajar adalah sebagaii berikut: 1. Adanya mekanisme alternatif untuk mengatasi kekurangan guru di pulaupulau dan desa terpencil. Seperti halnya SM-3T dan Indonesia Mengajar, Program Sangihe Mengajar ini merupakan salah satu solusi dalam penanganan kekurangan guru di pulaupulau dan desa terpencil. Nilai tambah dari Sangihe Mengajar dibanding kedua program nasional tersebut adalah memuat kewenangan pemerintah daerah untuk merekrut, menempatkan dan membiayai berdasarkan sumber daya lokal. Dengan pendekatan ini maka guru yang direkrut akan lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat di daerah dimana mereka bertugas. Program ini telah menjadi kegiatan rutin selama dua tahun terakhir, yang tergambar dari adanya alokasi anggaran di APBD dan keberadaan kebijakan pemerintah daerah. 2. Alokasi anggaran pendidikan di APBD untuk mengatasi keterbatasan guru di pulau-pulau dan desa terpencil. Meski program Sangihe Mengajar dimulai pada pertengahan Tahun 2012, namun dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah maka penganggarannya sudah terakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2012 dan kemudian dilanjutkan pada APBD Tahun 2013. Pada Tahun 2012 jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 270 juta untuk peruntukan honor guru, monitoring, pengembangan sistem, dan pembiayaan operasional lainnya. Pada Tahun 2013, khusus untuk honor guru saja dialokasikan APBD sebesar Rp. 180.000.000

23


3. Kontribusi bagi beberapa indikator SPM pendidikan dasar dalam hal jumlah guru mengajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010, bahwa “di setiap SD/MI tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru”. Melalui program Sangihe Mengajar telah tersedia sebanyak 26 guru dengan kualifikasi S1 (16 orang guru pada awal program ditambah 10 orang guru pada tahun kedua).

Demikian pula dengan indikator SPM Pendidikan Dasar yang mensyaratkan “Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku”. Para guru Program Sangihe Mengajar yang ikut memainkan peran penting dalam memberikan masukan kepada Kepala Sekolah, termasuk Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam menerapkan KTSP.

4. Kontribusi bagi target MDGs, khususnya terkait dengan partisipasi anak untuk sekolah. Meski masih terlalu dini untuk menganalisis kontribusi kehadiran guru terhadap peningkatan partisipasi anak untuk bersekolah, maupun mencegah anak putus sekolah, namun setidak nya kehadiran guru-guru dari Sangihe Mengajar ini mampu memberikan motivasi pada orang tua dan siswa untuk tetap bersekolah. Hal ini menciptakan kondisi belajar mengajar yang normal sebagaimana lazimnya. Secara umum MDGs Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalami peningkatan. Untuk Angka Partisipasi Murni SD/ MI misalnya, jika pada Tahun 2010 hanya sebesar 82,51%, maka pada Tahun 2012 nilainya mencapai 85,26%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, jika pada tahun 2010 sebesar 50,36%, maka pada Tahun 2012 meningkat menjadi 56,06%. 5. Peningkatan semangat belajar anak usia sekolah di pulau-pulau dan desa terpencil. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dikpora, diperoleh informasi bahwa kehadiran para guru Sangihe Mengajar mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan siswa sekolah. Hal-hal kecil non teknis pembelajaran kerap menjadi perhatian, seperti: perhatian terhadap kebiasaan siswa membantu orang tua mencari tambahan pendapatan, pendekatan keagaamaan yang di-lakukan agar anak bersekolah dan beribadah, serta perhatian hal-hal guna membuat kondisi lingkungan sekolah yang asri dan nyaman menjadi faktor non teknis yang mendorong anak tertarik dan termotivasi untuk

24


sekolah dan belajar. Kehadiran siswa juga semakin baik, semangat belajar siswa mulai meningkat, beberapa alat peraga sekolah yang selama ini tidak dimanfaatkan mulai dipahami penggunaannya serta mulai tumbuhnya perhatian orang tua murid agar anaknya lebih prioritas ke sekolah. D. Pembelajaran Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai pembelajaran dari Program Sangihe Mengajar adalah: 1. Memprioritaskan sumber daya lokal, calon guru berkualitas dari kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidik di pulaupulau dan desa terpencil. 2. Program Sangihe Mengajar merupakan satu bentuk penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan kekurangan guru di pulaupulau dan desa terpencil. 3. Keterampilan dan pengetahuan guru yang didukung dengan pendekatan yang tepat, sangat mendukung motivasi siswa belajar. 4. Peran sebuah program bantuan donor seperti Proyek BASICS, ternyata cukup efektif sebagai pemicu, fasilitator dan inovasi praktik-praktik cerdas yang sudah dikembangkan di tempat lain dan tetap sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah pusat. F. Pembiayaan Untuk mendukung pemenuhan guru di daerah terpencil dan kepulauan melalui Program Sangihe Mengajar, Proyek BASICS telah mengalokasikan dana sebesar 174,773,000,- selama Tahun 2012 dan Tahun 2013. Dana tersebut dipergunakan untuk penguatan kapasitas Dinas Dikpora, penguatan kapasitas Tim P2SM, pelaksanaan sosialisasi, seleksi dan pelatihan bagi guru, peluncuran program, honor guru, dan kegiatan pembinaan berkala. Untuk menjamin kepastian bahwa Program Sangihe Mengajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan asas efektifitas dan efisiensi serta produktif dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan alokasi anggaran Rp. 64.240.000 .

25


G. Testimoni Rita Mirontoneng, Guru Sangihe Mengajar di SD Inpres Mandoi Kampung Malisade, Tabukan Tenggara Program Sangihe Mengajar menempatkan Rita Mirontoneng, 29 tahun, sebagai Guru Tidak Tetap di SD Inpres Mandoi, Kampung Malisade, Kec. Tabukan Tenggara. Kehadiran Rita sebagai guru terbilang cukup berprestasi. Pasalnya, baru 2 bulan ditempatkan di sekolah tersebut Rita sudah berhasil menerapkan metode pembelajaran inovatif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Pengawas Sekolah dari Kecamatan memuji kemampuan Rita yang menjadi contoh bagi guru-guru PNS lainnya di sekolah tersebut. “Saya bangga sekali dijadikan contoh oleh Pengawas Sekolah.”

Sri Abast, 29 tahun: Guru Tidak Tetap Program Sangihe Mengajar di Pulau Selengkere “Pada awal saya bertugas, masyarakat kurang menerima saya karena mereka tidak percaya. Setelah mereka sering mengintip sewaktu saya sedang mengajar di kelas dan anak-anak diajari Bahasa Ingris, maka mereka mulai menerima saya. Sekarang anak-anak menjadi semangat sekali bersekolah. Dulu biasa datang jam 9 karena malamnya pergi mengail ikan dengan orang tuanya, sekarang jam 7 pagi mereka sudah datang semua.”

Kontak Detail Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe Jl. Baru Tona-Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (95815) Tlp/Fax:(0432) 21701; (0432) 21701 E-mail: [email protected]; http://www.dikpora-sangihe.com

26


4.1.2 Program Basekolah: Kerjasama Multipihak dalam Penanganan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Pada tahun 2011, sebuah media lokal Kota Bitung melansir berita bahwa ditemukan 1.830 anak putus sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung. Reaksi keraspun kemudian bermunculan dari sejumlah anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bitung. Walikota Bitung memerintahkan jajaran di SKPD terkait untuk mengecek kebenaran data tersebut sekaligus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung. Melalui kerjasama multipihak dan dengan dukungan Proyek BASICS, lahirlah Program Basekolah. Program ini merupakan sebuah kerjasama multipihak antara pemerintah daerah, khususnya beberapa SKPD terkait urusan pendidikan dan penanganan kemiskinan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi pendidikan, kelompok kepemudaan, kelompok perempuan, dan mendapatkan dukungan penuh DPRD Kota Bitung. A. Masalah dan Peluang Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan segudang penghargaan nasional dan internasional atas berbagai prestasi pembangunan di wilayahnya. Kemajuan kota tersebut ternyata masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah dalam penyelenggaran pendidikan dasar yang nota bene menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

27


Putus sekolah dapat diakibatkan dari faktor sekolah dan faktor di luar sekolah atau lingkungan siswa. Faktor sekolah sangat terkait dengan metode pembelajaran yang dapat berkontribusi mendorong siswa termotivasi untuk bersekolah. Sedangkan faktor di luar sekolah atau lingkungan, sangat banyak variabel yang mempengaruhi, seperti: tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong anak untuk bekerja, pergaualan lingkungan yang mempengaruhi serta motivasi siswa itu sendiri. Anak putus sekolah merupakan salah satu target pembangunan bidang pendidikan yang ditunjukan dalam Angka Partsipasi Murni (APM). Target ini juga menjadi komitmen internasional yang juga termuat dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Selain anak putus sekolah, tentu saja masih terdapat hal lain yang berkontribusi bagi APM itu sendiri, yaitu penduduk yang sama sekali tidak pernah bersekolah atau umumnya menjadi buta huruf. APM pendidikan dasar Kota Bitung pada Tahun 2010 adalah 92 persen atau masih ada 8 persen anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dari total 32.861 anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung pada tahun yang sama. Temuan dan informasi anak putus sekolah yang dirilis oleh media lokal sebagaimana disebut diatas dapat dikatakan masuk akal, bahkan kemungkinan lebih dari angka yang disebutkan tersebut. Peluang utama yang menjamin dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengentasan anak putus sekolah di Kota Bitung adalah program dan kebijakan nasional terkait wajib belajar sembilan tahun. Hal ini merupakan bagian yang diamanatkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam rangka mendukung pemerintah daerah atas hal tersebut, pemerintah pusat juga melakukan terobosan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dalam rangka penanganan pendidikan anak putus sekolah di Kota Bitung dan penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pemerintah Kota Bitung bersama pihak-pihak terkait mencanangkan Program Basekolah. B. Langkah-langkah Pelaksanaan Berikut digambarkan langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan Program Bitung Basekolah tersebut.

28


1. Pembentukan Kebijakan Daerah Satu langkah strategis yang dilakukan dalam penanganan anak putus sekolah adalah membangun komitmen pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk bersamasama menanganinya. Upaya tersebut di lakukan dengan cara pembentukan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bitung untuk teknis pelaksanaanya. Langkah ini mutlak dilakukan jika akan mendorong gerakan yang lebih masif dan didukung oleh Komponen masyarakat secara lebih luas. 2. Pembentukan Tim Kerja Daerah Dalam inovasi yang dikembangkan, Tim Kerja Pendidikan terdiri dari dua bentuk, yaitu TPPK (Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan) dan BKR (Bina Keluarga Remaja). Kedua tim tersebut saling terkait dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi anak putus sekolah. TPPK bekerja dengan melibatkan para pihak pada tingkat kecamatan sementara BKR pada lingkup kelurahan.

TPPK dibentuk melalui SK Kepala Dinas dimana didalamnya terdiri dari unsurunsur: UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers dan pengusaha. Tugas utama tim ini adalah mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan, salah satu yang utama adalah penanganan anak putus sekolah. Penanganan langsung kepada keluarga yang memiliki anak putus sekolah dikelola oleh BKR (Bina Keluarga Remaja). Tim ini terdiri dari kaderkader remaja serta didukung oleh lurah, kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga. Tugas utama tim ini adalah mem-berikan konsultasi dan pembinaan pada anak putus sekolah dan orang tua anak ber-sangkutan, utamanya terfokus pada masalah mental-sosial yang menjadi penyebab utama putus sekolah. Melalui dukungan BASICS Responsive Initiative, Dikpora dan BKKPD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) membentuk dan mengembangkan BKR pada kelurahan-kelurahan kantong anak putus sekolah pada dua kecamatan di Kota Bitung.

29


3. Penguatan Peran sekolah Peran sekolah yang menjadi fokus perhatian melalui dukungan BRI adalah: pendataan, penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Pendataan yang dilakukan bukan semata pendataan rutin yang dilakukan sekolah, tapi fokus pada anak putus sekolah dan penyebabnya. Proses ini dimandatkan pada TPPK dan sekolah. Proses penangannya dapat menjadi bagian rencana kerja TPPK maupun sekolah. Sementara itu, penguatan sekolah secara khusus juga dilakukan pada sisi kurikulum dan manajemen. Pelatihan dan pertemuan bagi kepala sekolah, guru dan juga komite sekolah guru dalam memahami, menyusun dan menerapakan MBS dan KTSP menjadi perhatian yang didukung. Dua hal tersebut merupakan bagian dari indikator SPM Pendidikan Dasar. Kemajuan atas manajemen dan kurikulum tersebut diyakini akan berkontribusi menekan potensi anak putus sekolah dan menjadi daya tarik bagi anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah. 4. Penguatan Tim Kerja Pendidian (TPPK dan BKR) Pertemuan-pertemuan koordinasi antara TPPK dan Dinas Pendidikan menjadi satu kunci utama untuk mendorong kinerja TPPK dan sebaliknya, pemantauan kinerja Dinas Pendidikan oleh TPPK. Kuat-lemahnya TPPK juga sangat tergantung pada sistem dan mekanisme yang dikembangkan tim ini. Untuk menjamin TPPK memiliki sistem, prosedur dan dukungan anggaran yang dapat mendukung program kerjanya, Proyek BASICS memfasilitasi terbentukannya kebijakan daerah yang menjamin keberadaannya serta memfasilitasi pembentukan tata kelola organisasi TPPK. Demikian pula dengan BKR, organisasi ini lebih sederhana dan liat. Mengingat pentingnya BKR yang secara langsung bekerja pada masyarakat, maka pembinaan bagi tim ini sangat penting. Peningkatan kapasitas dalam melakukan pendataan dan melacak anak putus sekolah, melakukan edukasi dan penyadaran bagi anak putus sekolah, melakukan koordinasi dengan para pihak di kelurahan merupakan hal-hal yang diperkuat. Pertemuan dan pembinaan atas hal inilah yang dilakukan oleh Dikpora melalui dukungan Proyek BASICS.

30


C. Dampak dan Perubahan Sejumlah dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh keberadaan Program Basekolah di Kota Bitung adalah sebagaii berikut: 1. Terbitnya Kebijakan Daerah Kebijakan terkait dengan pengentasan anak putus sekolah di Kota Bitung adalah Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Dalam peraturan walikota tersebut memuat upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pendataan anak putus sekolah, tim kerja yang menangani anak putus sekolah di tingkat kecamatan dan kelurahan, tahapan-tahapan yang disarankan untuk dilakukan serta sumber pendanaan utama yang mendukung (APBD dan APBN). Selain itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Bitung juga menuangkan kebijakannya terkait dengan Tim TPPK dan kebijakan terkait petunjuk teknis bantuan siswa anak putus sekolah (retrieval). Kebijakan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendi-dikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bitung tentang pembentukan Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan (TPPK) Kota Bitung, periode Tahun 2012-2015 bagi seluruh kecamatan di Kota Bitung. 2. Peningkatan Kapasitas Sekolah Peningkatan kapasitas sekolah terkait dengan penerapan KTSP, MBS dan pendataan didukung oleh BRI selama periode Tahun 2011-2012. Hampir seluruh sekolah tingkat pendidikan dasar terlibat dalam peningkatan kapasitas tersebut. Untuk KTSP dan MBS, hal ini dapat dilihat kemajuannya pada tabel di bawah. Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa upaya dengan melakukan pendekatan secara langsung dalam meningkatkan pemahaman, langsung menyusun dan berupaya konsisten menerapkan KTSP dan MBS berkontribusi mencapai target nasional indikator SPM pendidikan dasar sebelum Tahun 2014.

31


No

Indikator SPM Pendidikan Dasar

Target Nasional 2014 *)

Perkembangan (%)/ Tahun 2010

2011

2012

1

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

100%

9,9

60

100

2

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

100%

20

90

100

Sumber : Dinas Dikpora Kota Bitung, 2012

3. Peningkatan Alokasi Anggaran Komitmen pemerintah daerah dapat dilihat dari pernyataan, kebijakan dan alokasi anggaran yang dibuat. Pernyataan DPRD dan Walikota untuk menekan anak putus sekolah menjadi satu statemen yang mendorong gerakan moral di Kota Bitung, hal ini diperkuat dengan kebijakan melalui peraturan walikota. Peraturan Walikota Bitung mengikat berbagai instansi untuk mendukungnya. Salah satu implikasinya adalah komitmen pendanaan. Meskipun setiap tahun dana pendidikan Kota Bitung cukup tinggi, namun tidak secara khusus menangani persoalan anak putus sekolah. Misalnya, pada APBD Tahun 2012, alokasi dana untuk sektor pendidikan dianggarkan 28,84% dari total APBD namun tidak ada alokasi anggaran untuk menangani anak putus sekolah.

Kemajuannya pada APBD Tahun 2013 telah dilokasikan dana khusus untuk penanganan anak putus sekolah sebesar Rp. 980 juta. Total dana tersebut khusus diarahkan untuk penanganan anak putus sekolah, termasuk untuk mendukung TPPK dan beasiswa anak putus sekolah dari keluarga miskin yang kembali kesekolah.

4. Pelembagaan Tim Kerja Pendidikan di kelurahan dan kecamatan Satu pelembagaan yang terorganisasi serta dijamin akan didukung

32


pembiayaan operasionalnya sampai Tahun 2015 adalah TPPK. Secara formalistik TPPK sudah menjadi satu bagian dari gerakan pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah. Secara institusi, organisasi ini tentu akan menjadi organisasi yang diharapkan mapan dan profesional.

Tentu saja untuk kearah tersebut masih dalam proses, minimal telah terbentuk tata kelola organisasi, telah memiliki pengalaman-pengalaman organisasi dalam menangani anak putus sekolah serta keterampilanketerampilan dalam mendukung pengembangan pendidikan melalui dukungan Proyek BASICS maupun APBD. Semua itu menjadi modal dasar bagi individu maupun organisasi TPPK itu sendiri. Meskipun nantinya program wajib belajar sembilan tahun dan penanganan anak putus sekolah akan tercapai, persoalan pendidikan tentu akan terus ada. Tentu saja TPPK yang memiliki pengalaman dan keterampilan akan lebih mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian guna berkontribusi mendukung pemecahan masalah pendidikan. Demikian juga dengan BKR, kader pendidikan yang tinggal dan menjadi bagian dari mas yarakat kelurahan, merupakan ujung tombak untuk sumber data dan informasi anak putus sekolah. Pengalaman BKR dan relasi dengan para pihak di tingkat kelurahan akan meningkatkan eksistensi BKR sebagai agen pembangunan masyarakat pada level kelurahan.

D. Pembelajaran 1. Penanganan anak putus sekolah tidak bisa semata-mata ditangani oleh sekolah dan dinas pendidikan. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan langsung pada keluarga anak putus sekolah jauh lebih efektif. 2. Peran pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi sekolah terkait pendataan anak putus sekolah, kurikulum dan manajemen berbasis sekolah sangat berkontribusi langsung pada upaya percepatan pencapaian SPM dan MDGs 3. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada bidang pendidikan dan memiliki tata ke-lola organisasi yang baik merupakan elemen penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah.

33


E. Pembiayaan Program Basekolah cukup efektiif untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah dengan alokasi anggaran yang relatif tidak terlalu besar untuk mencapai visi besar dalam upaya mencetak kader bangsa yang lebih berkualitas. Ada tiga komponen utama yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Proyek BASICS, antara lain: • Penguatan TPPK dan Kampanye Anak Putus Sekolah Kembali bersekolah sebesar Rp. 119.638.500; • Pengembangan Data Anak Putus Sekolah berbasis Database Offline sebesar Rp. 40.453.500; • Pelatihan Kurikulum untuk Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 59.037.000. F. Testimoni Herman Rompis Kepala Dinas Dikpora Kota Bitung: Kolaborasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung dengan TPPK, kini telah membuahkan hasil yang membanggakan. Pasalnya, Pemerintah Kota Bitung telah mengalokasikan anggaran daerah sebesar 980 milyar pada APBD Perubahan Tahun 2013 setelah kolaborasi TPPK dan Dikpora melahirkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penanggulangan Anak Putus Sekolah. Kini melalui upaya TPPK, telah berhasil mengembalikan 80 anak terancam putus sekolah ke sekolah formal pada tahun 2013

Kontak Detail Dikpora Kota Bitung: Jl. Sam Ratulangi No, 45, Kota Bitung 95511 Tlp 0438-21882, 31882; fax. 21008 email; Contact Person: Nona Mantiri HP. 08124485032

34


4.1.3 Program Sumikolah : Komitmen Bersama untuk Menekan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Program Sumikolah adalah sebuah gerakan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengentaskan anak putus sekolah. Sumikolah merupakan bahasa Tombulu-Minahasa yang berarti “ke sekolah”. Penggunaan bahasa lokal dimaksudkan sebagai strategi membangkitkan harga diri orang Minahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Program Sumikolah sejalan dengan Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun yang dicanangkan Pemerintah pusat. Pendekatan yang dilakukan juga menekankan pada relasi sosial antara masyarakat, tokoh masyarakat desa serta aparatur pemerintah penyelenggara layanan pendidikan. A. Masalah dan Peluang Berdasarkan data BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011, jumlah penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTs berjumlah 10.289 jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat 8.734 anak yang bersekolah dan 1.555 anak putus sekolah. Sementara itu pada awal Tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa Utara melalui dukungan Proyek BASICS melakukan survei di sepuluh kecamatan dan menemukan 642 anak usia sekolah SD/ MI dan SMP/MTs yang putus sekolah.

35


Berdasarkan hasil survei, penyebab utama putus sekolah adalah: masalah ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan serta situasi sekolah. Penyebab putus sekolah bagi anak laki-laki akibat lebih disebabkan membantu kehidupan ekonomi keluarga dan sebagian kecil karena faktor lingkungan pergaulan. Sementara hampir semua anak perempuan yang putus sekolah disebabkan oleh kesulitan ekonomi dan kurangnya dukungan orang tua untuk melanjutkan sekolah. Sementara putus sekolah akibat situasi sekolah sangat kecil sekali. Menyikapi hasil temuan tersebut, pada tanggal 2 Mei 2012 diselenggarakan sebuah pertemuan besar dengan tajuk Ikrar Pencanangan Gerakan Sumikolah. Ikrar tersebut dibacakan langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD, disaksik an oleh Wakil Bupati, Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), perwakilan dari dunia usaha, orang tua murid, guru, murid dan Organisasi Masyarakat Sipil. Hal ini menunjukkan pimpinan daerah dan stakeholders terkait memiliki komitmen bersama yang kuat untuk penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Minahasa Utara. Gerakan Sumikolah sejalan dengan Program Nasional yaitu Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijamin oleh UU No. 20/2004 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. B. Langkah-langkah Pelaksanaan Berikut beberapa langkah yang diambil dalam pelaksanaan Program Sumikolah di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2011-2013. 1. Pendataan Pendidikan Pendataan ini melengkapi pendataan reguler oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora). Umumnya Dikpora melakukan pendataan berdasarkan laporan rutin sekolah, sedangkan pendataan dalam Program Sumikolah dilakukan melalui survei langsung ke masyarakat. Pendataan ini melalui kolaborasi antara Dinas Dikpora, OMS, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam proses ini, selain dilakukan identifikasi dan verifikasi anak putus sekolah juga dilakukan upaya penyadar an kepada orang tua dan anak akan pentingnya sekolah.

36


2. Membangun Komitmen Pimpinan Daerah Membangun komitmen pimpinan daerah merupakan langkah utama dalam pengelolaan Program Sumikolah. Hasil pendataan pendidikan dijadikan bahan untuk meyakinkan pimpinan daerah untuk berkomitmen menanganinya. Langkah ini kemudian dituangkan melalui pembacaan Ikrar Gerakan Sumikolah oleh Bupati dan ketua DPRD. Dalam kegiatan ini juga hadir berbagai pihak, seperti: Muspida (Musyawarah Pimpinan Dae-rah) perwakilan dunia usaha, orang tua murid, guru, murid dan Organisasi Masyarakat Sipil. 3. Membangun Komitmen Orang Tua, Anak Putus Sekolah, dan Pihak Sekolah Dalam rangka membangun komitmen orangtua, anak putus sekolah, pihak sekolah, dan pemerintah desa, sebuah Tim yang terdiri dari staf Dinas Dikpora, UPTD dan OMS melakukan kunjungan ke rumah anak-anak putus sekolah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan pendekatan pada keluarga atau orang tua/wali anak putus sekolah dan memberikan motivasi bagi anak untuk kembali bersekolah. Dalam kunjungan rumah tersebut, Tim didampingi oleh pemerintah desa setempat dan bersama-sama anak dan orang tua/walinya mendiskusikan penyebab anak putus sekolah serta mencari solusi agar anak dapat kembali bersekolah. Meskipun pendekatan tersebut bersifat kekeluargaan namun juga dilakukan proses yang sedikit formal yaitu membuat surat kesepakatan bersama untuk anak kembali bersekolah dan ditandatangani oleh orang tua, kepala sekolah, dan Kepala Desa/Lurah. Pembiayaan utama langkah ini adalah biaya transportasi tim ke rumah-rumah lokasi anak putus sekolah. 4. Membangun Komitmen Pihak Swasta dan Masyarakat Guna memperkuat dukungan dari pihak swasta ataupun kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi menangani persoalan pendidikan umumnya dan anak putus sekolah pada khususnya, Proyek BASICS dan Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa Utara memfasilitasi pertemuanpertemuan dengan pihak swasta. Proses ini mendapatkan apresiasi yang baik dari sejumlah perusahaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Utara, seperti: Perusahaan Tambang MSM (Meares Soputan Mining), Kerukunan Perempuan Tonsea, dll.

37


3. Insentif bagi Keluarga Miskin Dari hasil pendataan anak putus sekolah diketahui bahwa salah satu alasan anak tidak bersekolah meskipun biaya sekolah gratis adalah karena tidak ada biaya untuk membeli perlengkapan sekolah (seragam, sepatu, tas, alat tulis). Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Dikpora dan Proyek BASICS menyediakan insentif berupa perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang bersedia kembali ke sekolah, selain jaminan beasiswa siswa miskin dari pemerintah. 5. Mengembangkan Unit Pelayanan Pendidikan Alternatif Dalam menyikapi kondisi dimana terdapat anak putus sekolah dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan sekolah dengan tetap membantu perekonomian keluarga maka Dinas Dikpora memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Kejar Paket A dan Paket B) PKBM juga memberikan pelatihan keterampilan bagi warga belajarnya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif seperti: pertanian cabe dan bawang, pengasapan ikan cakalang, pembuatan abon ikan, dll yang disesuaikan dengan potensi alam di daerah tersebut. Hasil dari usaha produktif tersebut dipergunakan untuk mendukung operasional PKBM dan menambah pendapatan warga belajar PKBM. Proyek BASICS memberikan dukungan dana stimulan bagi operasional PKBM. 6. Monitoring . Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui layanan sekolah, perkembangan PKBM, serta perkembangan anak yang telah kembali ke sekolah. Monitoring ini dilakukan oleh Dikpora melalui UPTD secara berkala. Kegiatan ini melibatkan peme-rintah desa setempat, Dewan Pendidikan serta komite sekolah. 7. Penyusunan Kebijakan Daerah yang Terkait Dalam rangka keberlanjutan program ini, dipandang penting adanya kebijakan daerah yang dapat mendukung program dan anggaran secara rutin serta termuat dalam APBD. Untuk itu BASICS mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Putus Sekolah Pendidikan Dasar.

38


C. Dampak dan Perubahan

Sejumlah dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh keberadaan Program Sumikolah di Kabupaten Minahasa Utara antara lain sebagai berikut: 1. Ketersediaan Data Pendidikan Berbasis Masyarakat. Secara rutin pada Tahun 2012 dan 2013 Dinas Dikpora telah memiliki data yang valid dan lengkap (by name by address) terkait anak putus sekolah, yang bersumber langsung dari masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah bidang pendidikan. 2. Komitmen Pemerintah Daerah. Ikrar yang disampaikan Bupati dan Ketua DPRD Minahasa Utara memberikan pengaruh langsung pada instansi-instansi yang terkait. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bupati untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati terkait Sumikolah yang telah disusun oleh Dinas Dikpora. Bagi anak putus sekolah yang tidak berkeinginan masuk ke sekolah formal, maka difasilitasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dinas Dikpora telah mengajukan program dan anggaran daerah untuk Tahun 2013

39


untuk peningkatan kapasitas PKBM, khususnya di daerah pesisir pantai dan kepulauan, serta beberapa kegiatan lain yang mendukungnya. 3. Komitmen Orang Tua dan Anak Putus Sekolah. Melalui kunjungan dari rumah ke rumah oleh pihak Dinas Dikpora, sekolah, dan aparat desa/kelurahan, diperoleh komitmen tertulis dari para orang tua dan anak putus sekolah untuk bersedia kembali ke sekolah. 4. Komitmen Swasta dan Masyarakat. Komitmen swasta dan masyarakat ditunjukkan dengan adanya dukungan dana dari perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan seperti PT. MSM (Meares Soputan Mining), Kerukunan Perempuan Tonsea di Jakarta, dan beberapa indivdu. Dukungan ini menunjukkan masih tingginya komitmen pihak-pihak swasta maupun masyarakat luas untuk berkontribusi pada penanganan masalah pendidikan pada umumnya dan penanganan anak putus sekolah pada khususnya. 5. Kontribusi bagi beberapa indikator MDGs dan SPM Pendidikan Dasar. Program Sumikolah ikut berkontribusi pada pencapaian beberapa target MDGs bidang pendidikan, khususnya terkait dengan partisipasi anak untuk sekolah. Sepanjang Tahun 2012-2013 ada sebanyak 416 anak dari 642 anak putus sekolah (atau sekitar 65%) yang kembali ke sekolah formal. Sementara 180 anak lainnya bergabung dengan PKBM di 3 kecamatan. Berdasarkan data MDGs yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada Tahun 2013, meskipun data resmi dari pemerintah belum dikeluarkan, namun dengan banyaknya anak putus sekolah yang kembali ke sekolah formal dan PKBM maka APM diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2013.

40


D. Pembelajaran Beberapa hal yang dapat ditarik menjadi pembelajaran dari Program Sumikolah yang dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara adalah: 1. Inisiatif yang dibangun dengan mendorong pelibatan aktif pimpinan daerah akan berdampak lebih luas bagi optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan. 2. Pendekatan yang efektif memerlukan sinergi nyata berupa komitmen antar sejumlah pihak untuk bekerja bersama-sama sesuai peran, minat, tanggungjawab dan rasa keadilan masing-masing. 3. Inisiatif-inisiatif yang dikembangkan perlu didukung kebijakan daerah untuk menjamin inisiatif tersebut dapat berkelanjutan, baik berkelanjutan atas dukungan program dan anggaran rutin pemerintah daerah maupun keberlanjutan pada sisi mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta yang mendukungnya. E. Pembiayaan Dukungan proyek BASICS terhadap Program Sumikolah untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam upaya menekan tingginya Angka Putus Sekolah dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 619 juta untuk pembiayaan kegiatan: 1. Identifikasi dan Verifikasi Siswa Putus Sekolah di 10 Kecamatan; 2. Pelaksanaan Kunjungan Rumah Siswa Putus Sekolah; 3. Penyediaan Peralatan Sekolah untuk Siswa Putus Sekolah; Penguatan PKBM di 3 Kecamatan daerah pesisir dan kepulauan; 4. Monitoring dan Evaluasi.

41


F. Testimoni Mahardika (perempuan, 13 tahun) Satu dari 416 anak yang kembali ke sekolah formal. Ketika pendataan belangsung, Mahardika tercatat sebagai murid kelas 5 SD Khatolik Desa Wori dan tidak lagi bersekolah sejak bulan April 2011. Melalui program Sumikola, kini Mahardika sudah duduk dibangku kelas 6 siap menjelang kelulusannya di sekolah dasar. “Kita da brenti sekolah kelas 5 SD. Tiap hari kita cuma ba bantu pa mama ba jual kukis di pasar. Lantaran kata ada program Sumikola, mama bilang ba sekolah jo ulang. Skarang kita so di kelas 6 sadiki le somo ujian kelulusan. Terimakase Tuhan”. Johanes (laki-laki, 16 tahun). Anak laki-laki dari 5 bersaudara ini putus sekolah sejak di bangku kelas 4 SD. Karena usianya sudah remaja, Johanes bersedia menamatkan pendidikannya tapi melalui jalur non formal di PKBM yang ada di Kecamatan Likupang Barat. “Selain da belajar mata pelajaran sekolah, torang juga diajarkan materi tentang pertanian. Torang pe PKBM da batanam bawang, bulan depan somo panen, terimakasih BASICS.

Kontak Detail

Dikpora Kab. Minahasa Utara Komplek Perkantoran Bupati Jl. Arnold Mononutu Saroinsong Airmadidi Atas Lt. III; Telp/fax. 0431-893136 Contact Person: Dirk Defretes, HP: 085256195880

42


4.1.4 Pengelolaan PKBM Mandiri dan Berkualitas Dalam Mengatasi Putus Sekolah dan Buta Aksara, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

Ironis, sebuah kota tempat tujuan belajar dari berbagai kabupaten sekitarnya, justru ditemukan cukup banyak anak tidak sekolah dan buta aksara diantara warganya sendiri. Fakta ini terjadi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Temuan survei rumah tangga yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikmudora) Kota Baubau bersama PKBM pada awal Tahun 2011 menyebutkan bahwa: 1.801 anak putus SD/MI, (42% perempuan). Selain itu ditemukan juga 818 anak putus sekolah SMP/MTs (41% perempuan). Hampir semua anak putus sekolah tersebut disebabkan faktor ekonomi. Mereka putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Survei dan temuan Dikmudora yang didukung Proyek BASICS menjadi dasar pijak bagi inisiatif yang dikembangkan dalam mengentaskan anak putus sekolah dan buta aksara di Kota Baubau selama periode tahun 2011-2013 melalui peningkatan kapasitas PKBM yang mandiri dan berkualitas. A. Masalah dan Peluang Sampai dengan Tahun 2010, Kota Baubau belum memiliki data anak putus sekolah dan buta aksara. Data yang dimiliki hanya merupakan data proyeksi pemerintah kota atau data-data yang bersumber laporan sekolah. Artinya, anak-

43


anak yang tidak pernah sekolah, buta aksara tidak termuat didalamnya. Hal ini juga mengakibatkan tidak adanya alokasi anggaran program bidang pendidikan luar sekolah di Dinas Pendidikan. Ketiadaan data anak putus sekolah dan buta aksara menyebabkan Pemerintah Kota Baubau belum menyusun strategi khusus dalam menangani pengentasan anak putus sekolah dan buta aksara. Peta sebaran kantong-kantong anak putus sekolah dan buta aksara belum diketahui secara spesifik. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Baubau cukup banyak dan belum berfungsi optimal. Faktanya tercatat ada 14 PKBM yang tersebar di 8 kecamatan Kota Baubau. Keberadaan PKBM tersebut belum ditunjang kebijakan program dan anggaran pemerintah daerah. Proses pembelajaran di PKBM dilakukan secara sukarela, belum dilakukan secara profesional. Umumnya tutor mengajar berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing, tidak ada pedoman atau kurikulum. Demikian pula proses administrasi bagi warga belajar dan guru mengajar belum dikelola dengan baik dan didokumentasikan oleh Dikmudora. Terdapat beberapa peluang yang dapat dioptimalkan, diantaranya: (1) PKBM dan Dikmudora dapat bekerjasama melakukan pendataan anak putus sekolah, buta huruf dan buta aksara; (2) PKBM dapat berkontribusi memberikan proses pembelajaran sekaligus menjawab satu faktor penyebab anak putus sekolah (tekanan ekonomi keluarga); (3) PKBM dan sekolah dapat saling bekerjasama dan mendukung proses pembelajaran dan juga transformasi metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kehadiran guru sekolah untuk mengajar di PKBM menjaga kualitas kurikulum pembelajaran bagi warga belajar di PKBM. Pada sisi lain guru tersebut mendapatkan jam mengajar yang lebih serta memiliki keterampilan teknis lain yang tidak dimiliki selama mengajar di sekolah, misalnya: pembuatan anyaman rotan, grabah, dll. B. Langkah-langkah Pelaksanaan Sejumlah langkah-langkah yang telah dilakukan di Pemerintah Kota Baubau dalam upaya mengatasi permasalahan putus sekolah dan buta aksara adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat Pengelolaan Data Pendidikan. Inisiatif ini diawali oleh penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Pendidikan. SOP ini merupakan satu upaya menjaring data-data dari sekolah maupun data-data dari masyarakat melalui PKBM.

44


2. Pengumpulan Data Buta Huruf dan Buta Aksara di Masyarakat. Dikmudora dan PKBM melakukan survei keseluruh rumah-rumah di Kota Baubau. Data tersebut memuat sebaran, jumlah, latar belakang penyebab anak putus sekolah dan buta aksara. 3. Meyakinkan para pengambil kebijakan. Data hasil survei dipresentasikan kepada Bappeda, DPRD dan Walikota Kota Baubau. Langkah ini berguna untuk mendapat-kan dukungan dan komitmen pengambil kebijakan Kota Baubau, termasuk Walikota Baubau. 4. Memperkuat PKBM. Penguatan dilakukan pada 14 PKBM yang tersebar di delapan kecamatan melalui peningkatan kualitas tutor mengajar, manajemen pengelolaan PKBM, melatih tutor dalam hal metode dan kurikulum pembelajaran, melatih cara mengelola data serta memperkuat kerjasama antar PKBM melalui Forum PKBM. 5. Mensinergikan Peran Sekolah dan PKBM. Sinergisasi yang dilakukan melalui upaya Dikmudora mendorong guru-guru sekolah mengajar lebih waktunya di PKBM dan melakukan pencatatan atas peran guru sekolah dalam mendukung pengajaran di PKBM. Pada sisi lain Dikmudora juga melakukan proses pencatatan siswa belajar di PKBM serta memfasilitasi bagi proses ujian siswa belajar PKBM di sekolah-sekolah formal. 6. Memperkuat Kebijakan Daerah yang Mendukung. Dalam rangka menjamin upaya yang dilakukan oleh PKBM dalam proses pendataan, penyetaraan lulusan PKMB serta mendorong pemerataan guru mengajar diseluruh wilayah Kota Baubau maka dibentuk Peraturan Walikota. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan turunan dari Undangundang Sistim Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

45


C. Dampak dan Perubahan Beberapa hasil dan dampak dari upaya pengentasan putus sekolah dan buta aksara dengan melalui peningkatan kapasitas PKBM yang mandiri dari berkualitas, antara lain sebagai berikut: 1. Tersedia Data Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara Secara Periodik. Tersedia data anak putus sekolah dan buta aksara yang lengkap berisikan nama, alamat, latar belakang penye-bab putus sekolah dan bentuk mata pencarian yang daat mendukung ekonomi keluarga. Data-data anak putus sekolah dan buta aksara tahun 2011 dan 2012 dimanfaatkan langsung dalam proses penyusunan program dan anggaran pendidikan. 2. Meningkatnya Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah. Mulai APBD Tahun 2012, telah memuat program dan anggaran terkait: a) pengelolaan data dari pelayanan pendi-dikan non formal, b) pengembangan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan oleh PKBM, c) pembinaan kursus dan kelembagaan yang dikelola PKBM, d) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal serta, e) pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masyarakat. Total dana usulan anggaran kegiatan-kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2012 mencapai Rp 370.000.000,- dan sebelumnya danadana sebagaimana tersebut diatas tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya. 3. Mengurangi jumlah buta aksara dan anak putus sekolah. Secara nyata, PKBM yang didu-kung secara otomatis mulai aktif melakukan proses pembelajaran dan lansung tercatat me-nyerap anak putus sekolah dan buta aksara. Warga belajar bagi 14 PKBM telah menyerap 100 anak putus sekolah pada level sekolah dasar, 15 anak putus sekolah pada level sekolah tingkat menengah, serta 200 anak buta aksara. Pendekatan ini praktis langsung tertuju pada upaya mencapai tujuan dua MDGs, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru mengajar. Jumlah guru sekolah me ngajar di PKBM, secara langsung telah dicatat oleh Dikmudora dan

46


berkontribusi bagi indi-kator SPM Pendidikan Dasar terkait dengan jumlah jam mengajar guru. Meskipun belum terlalu banyak guru-guru sekolah yang memanfaatkan pendekatan ini, paling tidak proses kearah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jam mengajar guru kian terbuka.

5. PKBM semakin Eksis. Pada awalnya PKBM-PKBM di Kota Baubau belum dipandang peran dan eksistensinya oleh pemerintah daerah. Program dan anggaran umumnya hanya bertumpu pada usaha PKBM sendiri dan juga dukungan dana dari Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Penguatan bagi PKBM, termasuk penguatan Forum PKBM meningkatkan peran dan eksistensinya kemudian, hal ini ditunjukan dengan akses komunikasi antara PKBM dan instansi lain yang semakin baik. Beberapa instansi pemerintah daerah mendukung kerja sama dengan PKBM secara langsung, diantaranya: Dinas Perindustrian dan Koperasi (Diperindakop) dalam hal pengelolaan usah produksi gerabah dan kerajinan tangan dari PKBM, Dinas Pertanian dan Peternakan dalam hal pengelolaan produksi pertanian dan peternakan warga belajar PKBM, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bahkan juga dukungan dana operasional dari Pertamina.

Selain itu, dari instansi-instansi tersebut, warga belajar PKBM juga memperoleh paket-pa-ket program, seperti pelatihan pengolahan kue dari rumput laut, pelatihan pembuatan ikan asap oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dll . Bahkan, pada level nasional, Forum PKBM beberapa kali menghadiri pertemuan regional PKBM yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai media pengalaman antar PKBM di Indonesia.

6. Kebijakan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah daerah sangat penting menjadi satu jaminan bagi upaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif yang terbukti berdampak kedalam program dan anggaran pemerintah. Kebijakn tersebut juga sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan nasional dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Angka Partisipasi Murni). Kebijakan yang sudah dibentuk dan disahkan di Kota Baubau diantaranya: Peraturan Walikota tentang Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Peraturan Walikota Kota Baubau tentang Penjaringan Data pendidikan

47


D. Pembelajaran Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari upaya penanganan pputus sekolah dan buta aksara melalui peningkatan kapasitas PKBM di Kota Baubau antara lain adalah sebagai berikut: 1. Data yang akurat dan mutakhir menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan kebi-jakan, program dan anggaran dalam menjawab persoalan di masyarakat. Pengalaman Kota Baubau menyebutkan bahwa data anak putus sekolah dan buta aksara yang detail dan valid dapat mempengaruhi para pengambil keputusan (Kepala Dinas, Kepala Bappeda, DPRD dan Walikota) untuk mendukung kebijakan, program dan anggaran rutin untuk menanganinya. 2. Dalam rangka pengentasan anak putus sekolah dan buta aksara, tidak hanya pemerintah yang dapat menangani semuanya, namun peran dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menanganinya ber-sama. Peran masyarakat melalui PKBM (dan Forum PKBM) sangat efektif mendukung proses pembela-jaran dan pendataan dimana pada akhirnya berkontribusi bagi pemenuhan target-target pembangunan pemerintah daerah pada urusan pendidikan. 3. PKBM dan sekolah-sekolah formal dapat saling mendukung dan sinergis dalam upaya pembelajaran dan pendataan di masyarakat. Kehadiran guruguru dalam pembelajaran di PKBM memberi nilai tam-bah pada peningkatan kualitas pembelajaran di PKBM, pada sisi lain mendukung pemenuhan target waktu kerja dan peningkatan kapasitas guru sebagaimana ditetapkan Kementrian Pendidikan dan Ke-budayaan. 4. PKBM merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani anak tidak sekolah dan putus sekolah. Peran ini serupa dengan peran sekolah namun

48


perlu serupa juga perhatian dan dukungannya dari pemerintah daerah. E. Estimasi Pembiayaan Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program: Mengatasi Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara melalui Peran PKBM dan Guru-Guru Sekolah Formal, Kota Baubau adalah sebesar Rp 478 juta untuk beberapa kegiatan: 1. Pelatihan Analisis dan Pemetaan bakat dan minat anak dan putus sekolah dan Buta Aksara; 2. Pelatihan kualitas dan Kompetensi Pengelola PKBM untuk Paket Tutor Kesetaraan dan Buta Aksara; 3. Pelatihan Kurikulum Paket A (Dokumen Persiapan Setara AD/MI dan Paket B Setara SMP / MTs); 4. Penguatan kapasitas guru dan lembaga; 5. Pengadaan sarana penunjang kegiatan proses belajar dan mengajar. F. Testimoni Dr. La Maronta Galib, MPd. (Dosen Unhalu Kendari) “Teman-teman PKBM di Kota Baubau yang difasilitasi BASICS dan Dinas Pendidikan telah melakukan langkah yang begitu strategis dimana menempatkan PKBM sebagai mitra kerja Diknas dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan.. Pengurus PKBM Insan Cerdas, Baubau “Program ini sangat bermanfaat bagi PKBM karena bisa mengetahui manajemen dan pengelolaan serta tujuan dan visi misi PKBM itu untuk bisa lebih maju, kita bisa lebih mengetahui bagaimana bisa mendekatkan PKBM kepada masyaratat dan ada pemahaman untuk bagaimana membuat masyarakat sekitar PKBM agar masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat PKBM dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.”

Kontak Detail

Dinas Pendidikan Kota Baubau Jl.Diponegoro Nomor 12, Baubau, Sulawesi Tenggara Tlp/Fax ; (0402) 26049; (0402) 25717

49


4.2 Praktik Cerdas Penerapan SPM Bidang Pendidikan Proyek KINERJA-USAID 4.2.1 Distribusi Guru Proposional, di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki sebaran Guru melalui Distribusi Guru Proposional, hal ini ditandai dengan diterbitkannya Perbup No. 28/2012, disertai SK pembentukam tim teknis dalam rangka menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Distribusi Guru Proporsional (DGP). Terbitnya Perbup ini merupakan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjalankan Distribusi Guru Secara Proporsional sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Dari beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara termasuk daerah yang pertama menerbitkan Perbub Distribusi Guru PNS Secara Proporsional. Dengan adanya Perbup ini sebanyak 128 128 guru telah didistribusikan ulang ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sukses ini hanya bisa tercapai dengan kemitraan di antara permerintah, LSM, persatuan guru, forum para-pihak, masyarakat dan radio lokal dan partisipasi penuh dari semuanya.

50


A. Situasi Sebelum Intervensi Kabupaten Luwu Utara di provinsi Sulawesi Selatan menghadapi masalah serius dalam hal ketimpangan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. Terutama, ketimpangan ini disebabkan oleh penyebaran guru yang tidak merata antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan. Akibatnya, kesenjangan yang besar terjadi pada kualitas pendidikan yang diberikan antar sekolah dan antar kecamatan. Data mengenai distribusi guru di Luwu Utara yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) ‘Ketersediaan Guru Kelas & Mata Pelajaran’ memperlihatkan bahwa hanya 47,76% sekolah dasar di kabupaten ini memiliki wali kelas negeri dalam jumlah yang memadai. Ironisnya, guru yang ditugaskan di wilayah perkotaan yang kelebihan guru mengalami dampak negatif terhadap jenjang karir mereka karena mereka tidak dapat melaporkan jam pengajaran yang memadai untuk mendapatkan kesempatan promosi. Dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di bagian pedalaman atau terpencil di kabupaten ini jelas – mereka terus tersingkir dari pelayanan pendidikan yang berkualitas. Guru yang dimutasi dalam inisiatif sebelumnya merasa seolah-oleh pemindahan mereka merupakan hukuman atas kinerja mereka yang buruk atau masalah disiplin, bukan sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan – suatu pendapat yang langsung dirasakan oleh banyak warga masyarakat. B. Strategi Implementasi Untuk mengatasi masalah distribusi guru maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengadakan kerjasama dengan LSM Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) untuk memperbaharui dan memvalidasi data guru secara saksama yang tersimpan dalam basis data guru nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengadakan

51


analisis mendalam terhadap data distribusi guru yang telah diperbaharui. Berdasarkan hasil analisis LPKIPI terhadap situasi yang ada, sebuah forum lintas pemangku kepentingan (MSF) yang beranggotakan para pejabat pemerintah dan warga masyarakat mengadakan upaya advokasi untuk mengesahkan peraturan baru yang akan memastikan bahwa distribusi guru proporsional diterapkan dan dilaksanakan secara efektif. Melalui serangkaian diskusi dan negosiasi yang menegangkan antara pemerintah dan perwakilan masyarakat, peraturan itu akhirnya disahkan pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga meresmikan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah distribusi guru yang tidak merata. Pelaksanaan peraturan bupati ini dimonitor oleh forum lintas pemangku kepentingan dan mereka dengan bangga melaporkan bahwa peraturan bupati akhirnya dilaksanakan dan sebanyak 128 guru didistribusikan ulang ke sekolahsekolah yang kekurangan guru. Ini sangat sulit dicapai mengingat banyak kabupaten di Indonesia telah melakukan analisis distribusi guru serupa dan bahkan telah mengesahkan peraturan distribusi guru tetapi tidak mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan. Selain melibatkan masyarakat sipil, pemerintah daerah juga memberikan insentif kepada guru yang dipindah-tugaskan ke daerah terpencil, seperti rumah dan tunjangan bulanan selain gaji. Dengan insentif ini, pemerintah berharap bahwa guru akan merasa lebih nyaman untuk tinggal dan bekerja di daerah yang terpencil. C. Dampak dan Perubahan Dengan mencapai jam kerja yang diwajibkan secara nasional, guru-guru yang dipindah-tugaskan dapat lebih memenuhi standar sertifikasi dan memenuhi syarat untuk promosi lebih lanjut. Selain itu, pemerintah kabupaten Luwu Utara berencana untuk memberikan kesempatan promosi ‘jalur cepat’ bagi guru yang dipindahtugaskan ke daerah terpencil.

52


1. Meningkatnya kesejahteraan. Guru yang memenuhi persyaratan jam bekerja standar dapat menjaga sertifikasi mereka dan menerima honor tambahan atas prestasi yang mereka capai. Selain itu, Pemerintah Luwu Utara memberikan insentif bulanan kepada guru-guru yang dipindah-tugaskan ke daerah-daerah terpencil. 2. Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan pendidikan. Guru dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan karena pemerintah daerah transparan dan inklusif dalam mendesain inisiatif. Manfaat bagi Sekolah: 1. Sekolah dapat sepenuhnya melaksanakan kurikulum dengan guru-guru yang kompeten di semua kelas. 2. Sekolah di kabupaten mempunyai kapasitas yang lebih baik untuk mencapai standar pelayanan yang dimandatkan secara nasional sehubungan dengan jumlah pertemuan (sesi) belajar-mengajar minimum. Manfaat bagi Masyarakat dan Siswa: 1. Pelayanan pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh masyarakat yang lebih luas. 2. Melalui forum lintas pemangku kepentingan, lebih banyak warga masyarakat yang dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan melakukan peranan pengawasan. D. Pembelajaran Inisiatif ini inspiratif bagi kabupaten-kabupaten lain yang telah melakukan kalkulasi distribusi guru tetapi masih harus berjuang untuk benar-benar mengoperasionalisasi dan sepunuhnya melaksanakan perubahan. Sejumlah pembelajaran yang dapat dipetik dari segi non-teknis pelaksanaan antara lain adalah: 1. Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program distribusi guru membutuhkan stimulus, perhatian dan seringkali bantuan teknis dari aktoraktor eksternal seperti masyarakat sipil.

53


2. Juga dibutuhkan media independen yang melaluinya masyarakat dapat menyampaikan keprihatinannya dan melaksanakan peranan pengawasan publik. 3. Pengelolaan data distribusi guru membutuhkan perhatian lebih lanjut karena proses memvalidasi jumlah guru membutuhkan investasi waktu yang signifikan dalam konteks Indonesia (negara-negara lain dengan sistem pengumpulan dan pemeriksaan data yang lebih maju mungkin tidak menghadapi masalah yang sama). Data harus terus diperbaharui secara teratur untuk menjaga kualitasnya. 4. Dukungan politik dari badan legislatif penting untuk menjamin tersedianya sumber daya anggaran dan regulasi pendukung. E. Rekomendasi Kunci keberhasilan program ini adalah komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Rekomendasi untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif ini adalah sebagai berikut: 1. Setiap kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah perlu melibatkan warga masyarakat. 2. Berikan dukungan untuk pelembagaan partisipasi publik. 3. Pemerintah daerah perlu mendukung penerbitan dan pertukaran informasi secara transparan (membuka akses ke informasi publik). Minimalkan “politisasi pendidikan” melalui prosedur pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan transparan. Inisiatif sebelumnya untuk melaksanakan distribusi guru proporsional di Indonesia tidak berhasil karena kurangnya kesadaran dan dukungan publik, politisisasi pengambilan keputusan mengenai distribusi guru, dan kurangnya desakan untuk melakukan perubahan. Luwu Utara merasa bahwa, dengan mendukung partisipasi publik seluas mungkin, pemerintah Luwu Utara dapat mencapai hasil maksimal karena para pemangku kepentingan terkait (guru, orangtua, murid, sekolah dan pemerintah daerah) memahami pokok persoalannya, berkomitmen untuk mengatasi ketidakhadiran guru dan bekerja

54


sama dalam menyukseskan inisiatif. Sebagai hasilnya, tidak ada penolakan besar yang dilaporkan sejak kelompok pertama guru dipindah-tugaskan. F. Estimasi Pembiayaan Selama pelaksanaan inisiatif, Kabupaten Luwu Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp 148 juta pada Tahun 2012 dan Rp 160 juta pada Tahun 2013 yang dicairkan kepada dinas pendidikan kabupaten dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai kebijakan baru. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memberikan Rp 24 juta kepada Fakta untuk mengumpulkan masukan mengenai inisiatif melalui serangkaian diskusi publik. Pemerintah daerah juga telah memberikan Rp 110 juta kepada Ikatan Guru Indonesia untuk mendukung pengembangan profesi guru. Setelah peraturan daerah dikeluarkan dan pedoman pelaksanaannya difinalisasi, pemerintah mengalokasikan Rp 35 juta dalam anggaran pendidikannya untuk membayar relokasi guru. Pemerintah kabupaten juga menyisihkan Rp 600 juta untuk membangun rumah-rumah baru sebagai insentif untuk pemindahtugasan guru ke daerah-daerah terpencil. Untuk memastikan keberlanjutan inisiatif maka Luwu Utara menyerahkan kontrak senilai Rp 18 juta kepada LSM lokal Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) untuk melatih staf dinas pendidikan kabupaten di bidang pengumpulan, verifikasi dan analisis data. Selain itu, pemerintah akan mendanai kelompok masyarakat FAKTA senilai Rp 50 juta ($5.000) untuk mengadakan survei kepuasan di antara guru-guru. Ibu Indah Putri Indriani Wakil Bupati Luwu Utara Telp. 0811 427903 Email: [email protected]

55


4.2.2 Penuhi SPM : Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Salah satu tantangan terbesar sekolah di Kabupaten Bulukumba untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah keterbatasan anggaran. Meskipun sekolah sudah menerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat dan dana pendamping pendidikan gratis dari provinsi, dana tersebut tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Tahun 2012, SD dan SMP di Bulukumba kekurangan dana sebesar 11,6 milyar rupiah. Melalui bantuan teknis Kinerja USAID yang mendorong kemitraan pemerintah dan masyarakat, Bulukumba berhasil menghitung kebutuhan riil operasional sekolah berdasarkan indicator SPM. Kerjasama multistakeholder (multi-pemangku kepentingan) ini juga mampu mendorong pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menganggarkan tambahan dana operasional sekolah sebesar 23 milyar rupiah pada Tahun 2013.

56


A. Situasi Sebelum Intervensi Meskipun Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak lama, banyak survei menunjukkan bahwa dana tersebut tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah, terutama jika dikaitkan dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Situasi ini diperparah dengan adanya kebijakan pendidikan gratis tanpa dukungan dana yang tidak memungkinkan sekolah memungut iuran dari orangtua siswa. Meskipun banyak pemerintah daerah yang ingin memenuhi kesenjangan dana tersebut, mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah dan cara menghitung dana yang diperlukan untuk menutup kebutuhan operasional sekolah. Di Kabupaten Bulukumba, minimnya dana BOS dan dana bantuan program pendidikan gratis telah menghambat sekolah untuk memenuhi indikator standar pelayanan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan bahan untuk kegiatan belajar, seperti buku teks dan alat peraga. Selain itu, sekolah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengirimkan guru mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba bermitra dengan Kinerja USAID untuk menghitung kesenjangan dana operasional SD/MI dan SMP/MTS dan mengatasi tantangan finansial tersebut melalui program Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. B. Strategi Implementasi Sejak Tahun 2011, Kinerja USAID melalui mitra LSM lokalnya LPKIPI (Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia) memberikan bantuan teknis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk menghitung kekurangan anggaran operasional sekolah. Pada saat yang sama, Kinerja membantu meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

57


program pendidikan pemerintah. Keterlibatan masyarakat ini dilakukan melalui forum multipemangku kepentingan (FMS) yang terdiri dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, komite sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dinas pendidikan dan jurnalis warga sebagai media alternatif untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. Forum masyarakat ini bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam setiap kegiatan BOSP, mulai dari sosialisasi, penghitungan kebutuhan anggaran operasional hingga advokasi peraturan Bupati dan anggaran kepada DPRD. Langkah yang diambil untuk memenuhi biaya operasional sekolah adalah: 1. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi. Langkah awal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang situasi pendidikan di Bulukumba, tantangan yang dihadapi sekolah dan pentingnya penghitungan BOSP. Kegiatan sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan lokakarya metode penghitungan BOSP kepada tim teknis daerah, yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Pendidikan dan FMS. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialiasi ini agar mereka lebih memahami hambatan finansial yang dialami sekolah dan tergerak untuk mendukung operasional sekolah. 2. Penghitungan BOSP Pada tahap ini, tim teknis dan MSF menghitung kesenjangan dana operasional sekolah dan anggaran yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan setiap indikator SPM dan SNP serta menggunakan data sekolah yang tersdia di Dinas Pendidikan. Keterlibatan Bappeda sangat diperlukan dalam tahap ini untuk memberikan masukan terutama terkait prosedur perencanaan dan penganggaran serta prioritas kegiatan.

58

Berdasarkan hasil penghitungan BOSP Tahun 2012, seluruh SD/MI di Bulukumba masih kekurangan biaya operasional sebesar 9,58 milyar rupiah dan SMP/MTS kekurangan 1,45 milyar rupiah.


.

Tabel 1. Hasil analisa kesenjangan pembiayaan pendidikan per siswa/ tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

3. Verifikasi hasil penghitungan BOSP Langkah ini diambil melalui konsultasi internal dengan pemerintah daerah dan konsultasi eksternal dengan masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penghitungan BOSP benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. 4. Advokasi peraturan pendukung dan anggaran. Tim teknis dan FMS melakukan advokasi kepada Bupati dan DPRD untuk menerbitkan peraturan pendukung untuk menjamin keberlanjutan program BOSP melalui berbagai media, seperti dengar pendapat dengan Bupati dan DPRD serta publikasi artikel di berbagai media oleh jurnalis warga. Selain itu, tim teknis, FMS dan pemerintah kabupaten juga melakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat terhadap isi dan pelaksanaan peraturan tersebut. Tidak hanya advokasi peraturan, FMS juga mengadvokasi DPRD untuk memperoleh dukungan politik dalam rangka penyediaan tambahan anggaran untuk sekolah. FMS aktif melakukan dialog dengan DPRD tentang situasi pendidikan terkini di kabupaten dan tantangannya serta meyakinkan mereka tentang pentingnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

59


Setelah kurang lebih tujuh bulan advokasi dan konsultasi publik, Bupati Bulukumba menerbitkan Peraturan Bupati No. 19/ 2013 yang meminta pemerintah kabupaten/ dinas pendidikan dan sekolah untuk melanjutkan program BOSP. Peraturan ini juga meminta kedua lembaga tersebut untuk menggunakan hasil penghitungan BOSP sebagai dasar perencanaan sekolah dan pengambilan kebijakan pendanaan pendidikan.

5. Penganggaran. Peraturan Bupati ini mendukung Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan kekurangan biaya operasional sekolah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil penghitungan BOSP, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menganggarkan 23 milyar rupiah di APBD Tahun 2013 untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Anggaran ini naik 12,5% dibanding anggaran tahun sebelumnya. C. Dampak dan Perubahan Dampak paling nyata program BOSP ini adalah integrasi hasil penghitungan BOSP dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan kenaikan anggaran pendidikan sebesar 12,5% di Tahun 2013 untuk mendukung pencapaian SPM dan SNP. Program ini juga membawa dampak jangka panjang bagi sekolah, pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat. Untuk sekolah: 1. Sekolah dapat menggunakan hasil perhitungan selisih dana yang dibutuhkan untuk operasional sekolah dan anggaran yang telah dialokasikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah dalam rangka mencapai standar pelayanan yang lebih baik. 2. Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil perhitungan dana operasional sekolah tersebut untuk mendapatkan dukungan dana dari sumber pendanaan lain, seperti industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Proses penghitungan kebutuhan dana operasional sekolah yang partisipatif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.

60


Untuk pemerintah kabupaten: 1. Dokumen hasil penghitungan BOSP dapat menjadi pedoman pemerintah untuk menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan. 2. Dokumen ini juga dapat mendukung pemerintah kabupaten untuk menegosiasikan tambahan alokasi dana pendidikan dari pemerintah provinsi. Untuk DPRD: Hasil penghitungan BOSP dapat menjadi acuan bagi DPRD untuk memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran untuk biaya operasional pendidikan. Untuk masyarakat: 1. Penghitungan BOSP yang rinci, transparan dan mudah dipahami masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah dan mendorong partisipasi mereka untuk mendanai kegiatan operasional sekolah. 2. Informasi tentang alokasi penggunaan dana operasional sekolah memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana sekolah. D. Pembelajaran Kegiatan ini menghasilkan beberapa pembelajaran kunci, antara lain: 1. Tantangan finansial yang dihadapi sekolah dapat diatasi jika proses penghitungan kebutuhan operasional sekolah, perumusan kebijakan pendukung dan pengalokasian anggaran dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 2. Peraturan pendukung sangat diperlukan untuk memastikan sekolah terus mendapatkan dukungan dana untuk memenuhi standar pelayanan minimal. 3. Pemerintah perlu melibatkan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan untuk mendapatkan persetujuan usulan anggaran baru.

61


E. Rekomendasi 1. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana BOS berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan mempertimbangkan besar kecilnya sekolah sehingga alokasi dana BOS lebih proporsional dan adil. 2. Pemerintah pusat perlu menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana tambahan ke sekolah untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan operasional sekolah yang tidak dapat ditutup dengan BOS. 3. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan pendanaan pendidikan. 4. Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan pendukung untuk menjamin keberlanjutan dana tambahan operasional sekolah. F. Estimasi Pembiayaan Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program BOSP ini adalah sebesar Rp 250 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya BOSP, penghitungan BOSP dan kesenjangan pembiayaan operasional sekolah, penyusunan rekomendasi teknis kepada pengambil keputusan, advokasi regulasi (Peraturan Bupati/Walikota), uji publik regulasi, dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan. G. Testimoni Drs. H. Isbayir, MM – Pengawas Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba: “Penghitungan BOSP memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana anggaran pendidikan dan membantu sekolah menghitung kebutuhan operasionalnya selama satu tahun. Bagi masyarakat, formula ini akan meningkatkan transparansi sekolah yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pendanaan sekolah”. Dengan adanya tambahan dana ini, saya harap sekolah dapat meningkatkan kualitas guru dan siswa, serta memperbaiki kualitas layanan sekolah.”

Kontak Detail

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Jl. A. Yani No. 41 Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92 152 Tlp +62-41381054

62


4.2.3

Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan wujud otonomi sekolah sejalan dengan kebijakan desentralisasi kewenangan pendidikan dan dimaksudkan agar sekolah mempunyai otonomi yang lebih besar untuk menyelenggarakan program dan kegiatannya dengan mendorong peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah. Banyak upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun mitra pembangunan untuk mendukung pemerintah daerah dan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan MBS. Seperti diketahui desentraliasi pengelolaan pendidikan hingga ke tingkat sekolah ditujukan kepada upaya memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanat standar pelayanan pendidikan, khususnya standar pelayanan minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Pubik (SPP). Di Kota Probolinggo MBS dengan pendekatan Kinerja diterapkan di 20 sekolah mitra sebagai program percontohan. Dalam pendekatan ini pihak penyedia (sekolah) dan pengguna layanan (murid dan orangtua) diperkuat secara bersamaan.

63


A. Masalah dan Peluang Sebelum kerjasama dengan Kinerja USAID dimulai, sekolah-sekolah di Kota Probolinggo ratarata sudah mulai leluasa untuk mengatur urusan operasional, program, dan anggaran secara otonom. Walaupun mereka sudah diberi pembekalan dan dukungan peningkatan kapasitas melalui program mitra pembangunan lain, masih ditemukan kekurangan ketrampilan semua pihak untuk menerapkan kebijakan MBS secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pengambilan keputusan melibatkan pihak-pihak selain kepala sekolah. Komite sekolah sebagai wadah orangtua dan masyarakat umum kurang berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain intervensi Dinas Pendidikan secara umum juga masih cukup tinggi yang dapat dilihat dari intervensi dan dokumen kebijakan yang rata-rata seragam. Akibatnya kebijakan dan inisiatif yang diambil oleh sekolah belum secara efektif mencerminkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap sekolah dan kurang berdampak pada peningkatan mutu. Selain itu, sekolah belum mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengkaitkan perencanaan dan program sekolah dengan SPM dan SNP. B. Strategi Implementasi Di Kota Probolinggo, sekolah-sekolah yang dipilih sebagai percontohan adalah 20 sekolah yang berada di pinggiran kota yang dianggap masih tertinggal dibandingkan sekolah-sekolah di pusat kota dan sekitarnya: 1. Inti konsep Kinerja USAID adalah bahwa dukungan disediakan untuk seluruh sistem yang berdampak pada peningkatan mutu tata-kelola

64


sekolah, termasuk Dinas Pendidikan, kepala sekolah, anggota komite sekolah, orangtua dan siswa, masyarakat umum dan media setempat. Tatakelola sekolah yang baik akan berdampak pada pencapaian SPM dan SNP dan akhirnya akan memberi kepuasan pelayanan bagi pengguna layanan. 2. Intervensi dilaksanakan baik pada pihak penyedia layanan pendidikan maupun pada pihak pengguna layanan yang mencakup warga sekolah, wali murid, pemerhati pendidikan dan masyarakat umum. Dukungan untuk penyedia layanan adalah dalam bentuk penyediaan modul MBS dan pendampingan teknis dalam perencanaan dan penganggaran sekolah yang berorientasi pada pemenuhan SPM dan SNP maupun berkaitan dengan peran dan fungsi Komite Sekolah. 3. Pihak pengguna diberi ruang untuk menyuarakan aspirasinya melalui survei pengaduan di tingkat sekolah yang kemudian dituangkan dalam suatu Indeks Pengaduan Masyakarat (IPM) tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten/kota. IPM menjadi tolok ukur untuk pemantauan perbaikan selanjutnya dan juga sebagai dasar untuk terbitnya Janji Perbaikan Pelayanan oleh kepala sekolah dan kepala daerah. 4. Fasilitasi terhadap pembentukan forum multi pihak yang peduli pendidikan dan kerjasama dengan media setempat maupun jurnalis warga merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang perbaikan layanan pendidikan dan menciptakan insentif bagi sekolah dan pengambil keputusan politik di tingkat kabupaten/kota. 5. Pendekatan seluruh sistem membutuhkan komitmen, koordinasi dan interaksi yang intensif diantara semua penyelenggara pendidikan. Program USAID Kinerja, menunjuk dua organisasi masyarakat setempat, yaitu Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) dan Konsil LSM, melakukan pendampingan teknis dan fasilitasi proses dengan melibatkan pihak-pihak yang berpotensi sebagai fasilitator sekolah. Semetara, pihak pemerintah daerah membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Bagian Organisasi. 6. Indikator capaian program MBS disepakati oleh semua pihak.

65


Berikut ini adalah pendekatan pengembangan MBS berbasis pelayanan publik di Kota Probolinggo

Gambar 1. Diagram pendekatan pengembangan MBS berbasis pelayanan publik di Kota Probolinggo C. Dampak dan Perubahan Kerjasama antara Kota Probolinggo dan Kinerja USAID dalam menerapkan MBS berjalan sejak Juni Tahun 2011. Perubahan yang paling menonjol adalah pada aspek pencapaian SPM, pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan perbaikan lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat belajar. Proses evaluasi diri sekolah, perencanaan dan pelaporan kegiatan sekolah kepada publik melibatkan komite sekolah dan mampu mengangkat masalah nyata yang dialami oleh sekolah. Komite Sekolah melaksanakan peran yang aktif dalam koordinasi dengan forum multi pihak tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap masalah sekolah yang telah diidentifikasikan.

66


Hasil survei pengaduan dan janji kepala sekolah dan kepala daerah berhasil mengarahkan perhatian pihak-pihak yang berkepentingan pada isu-isu prioritas yang menjadi kebutuhan warga sekolah. Survei pengaduan tidak hanya penting dari aspek hasil dan tanggapan dari para pengambil keputusan, namun juga dari prosesnya yang persiapan dan pelaksanaannya melibatkan warga sekolah dalam penyusunan kuesioner dan umpan balik langsung kepada penyedia layanan. Dengan demikian banyak pihak yang berkepentingan yang akhirnya dapat dimobilisasi untuk ikut dalam program perbaikan sekolah. Akibat langsung survei pengaduan antara lain adalah: pemenuhan SPM, pencapaian SNP, perbaikan fasilitas di berbagai sekolah. Di SD Negeri Kebonsari Kulon 2 misalnya, semua indikator SPM yang menjadi tanggung sekolah sudah dipenuhi dan secara bertahap mencapai SNP. Di sekolah ini Komite Sekolah menjalin kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk pengadaan toilet dan taman sekolah yang sehat. Hasil perencanaan dan alokasi anggaran maupun Indeks Pengaduan Masyarakat diumumkan di banyak sekolah mitra melalui papan informasi dan memungkinkan pengawasan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini Kota Probolinggo berkeinginan untuk mereplikasi konsep MBS yang telah diujicobakan pada 20 sekolah percontohan kepada semua sekolah dasar dan menengah dengan menggunakan sumber dari APBD. D. Pembelajaran Beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran dari pelaksanaan MBS yang berorientasi pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Adanya local champions di berbagai kalangan merupakan faktor penting untuk keberhasilan penerapan MBS. Kepala sekolah sendiri merupakan orang kunci yang tidak hanya memotori perubahan berkaitan dengan tatakelola sekolah tetapi juga menjadi perantara dari semua pihak di tingkat sekolah termasuk Komite Sekolah,

67


para guru dan orangtua, dengan pemerintahan desa, dinas pendidikan dan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan MBS. Peranan dan komitmen dari Dinas Pendidikan sangat penting bagi pemecahan persoalan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dan berkaitan dengan kepentingan lintas sekolah. 2. Penguatan pihak-pihak pada sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan membutuhkan arsitek yang dapat menghubungkan dan mengkoordinasikan semua pihak. Itu berarti bahwa desain pendampingan tidak hanya difokuskan semata-mata pada dukungan teknis terhadap perbaikan proses utama MBS dan tatakelola sekolah seperti penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah. 3. Pendampingan juga dilakukan pada fasilitasi negosiasi dan interaksi yang lebih luas antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti dunia usaha, media dan masyarakat melalui forum multi pihak. Fasilitasi dan koordinasi yang intensif sebaiknya dikelola oleh organisasi mitra pelaksana dengan tujuan yang disepakati dari awal secara bersamaan. 4. Salah satu alat penting adalah indikator capaian yang disepakati dengan Tim Teknis dari Pemda sebagai landasan untuk memantau proses secara keseluruhan dan kinerja organisasi lokal sebagai pelaksana. Indikator capaian perlu mencerminkan baik perubahan pada level praktik dan hasil kerja tatakelola sekolah maupun peningkatan mutu pendidikan yang menjadi akibat diantara lain dari perubuhan tatakelola sekolah yang dicerminkan oleh pemenuhan SPM dan pencapaian SNP. E. Rekomendasi Keberhasilan intervensi pada tingkat sekolah langsung berhubungan dengan dinamika pada tingkat kabupaten/ kota - mulai dari dampak perkembangan kerangka kebijakan terhadap pengembangan sekolah, kontribusi pemerintah daerah terhadap pemenuhan janji perbaikan layanan hingga perhatian media yang berbengaruh terhadap masalah-masalah di bidang pendidikan.

68


Oleh karena itu disarankan untuk menciptakan keterkaitan erat antara intervensi dan pendampingan pada tingkat sekolah dan pada tingkat daerah. Demikian juga standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti SPM dan SNP sebaiknya menjadi acuan untuk pelaksanaan survei pengaduan. Pengalaman di Kota Probolinggo dan juga di tempat lain telah menunjukkan bahwa penerapan konsep MBS secara umum perlu penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Dengan mengingat keterlibatan banyak pihak dan adanya intervensi di berbagai tingkatan perlu ada mekanisme manajemen dan pemecahan permasalahan yang lebih fleksibel. F. Pembiayaan Dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan pelaksanaan MBS berpelayanan publik adalah 300 juta rupiah untuk satu kelompok yang terdiri dari 20-25 sekolah. Anggaran ini mencakup pelatihan untuk Kepala Sekolah, pelatihan untuk Komite Sekolah, pelatihan untuk Pengawas Sekolah, survei pengaduan/ keluhan, pendampingan teknis di lapangan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. G. Testimoni Rukmini, Kepala Sekolah, Kebon Sari Kulon 2 Kota Probolinggo, Jawa Timur “Semula saya tidak mengenal caranya untuk mengelola lembaga ini yang manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya Kinerja USAID, kami menjadi tahu dan manfaatnya banyak sekali.Yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara pengelolaan lembaga ini yang diharapkan oleh pemerintah. Contoh nyata perubahan yang ada seperti kita kan mengadakan IPM Indeks Pengaduan Masyarakat. Dari Indeks Pengaduan Masyarakat yang langsung kita respon positif sehingga salah satu contoh dengan tidak adanya cuci tangan, itu kita mengadakan cuci tangan yang ada dengan dinas terkait. Yaitu bantuan dari pemkot, ada dari bappeda, terus ada dari dinas pendidikan yang semula kamar mandi kita hanya punya satu, jumlah murid 253 itu menjadi tujuh. Tantangannya memang banyak, tidak semudah yang membalikkan tangan ya. Tetapi disitu ada bukti nyata, dari dinas pendidikan mengutarakan bahwa itu tidak tambah merosot tetapi dari nilai keberhasilan, itu dari dua tahun yang lalu itu 30 peringkat kota, sekarang menjadi 18.”

Kontak Detail Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl. Basuki Rahmad, No. 20 A, Kota Probolinggo (0335) 421 160 http://www. dinaspdk-kotaprobolinggo.net/ Email: [email protected]

69


Bab 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan Berbagai program maupun kegiatan yang telah dikembangkan baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun OMS di daerah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan untuk mengatasi beberapa masalah pelayanan pendidikan dasar dan berkontribusi terhadap upaya percepatan pencapaian SPM/MDGs khususnya bidang pendidikan dasar di daerah. Ada banyak pembelajaran yang dapat diambil dari praktik-praktik cerdas penerapan SPM bidang pendidikan dasar dalam buku ini, baik yang berhubungan dengan cara melihat peluang, mengatasi hambatan dan tantangan serta langkah-langkah cerdas dalam upaya mengatasi berbagai masalah penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah dengan segala macam dinamika dan problematikanya.

70


Beberapa tantangan yang banyak didapatkan di beberapa praktik cerdas dalam buku ini, antara lain: 1. Pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam mengintegrasikan upaya pemenuhan target SPM bidang pendidikan dasar ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan maupun Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pembinaan teknis tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sangsi kepada kabupaten/kota jika kinerja yang ditargetkan tidak tercapai. 3. Pemenuhan anggaran dalam upaya percepatan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar masih belum menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten/kota. 4. Validasi dan pemutakhiran data menjadi salah satu kendala cukup serius baik di internal instansi maupun antar instansi yang pada giliranya akan sangat menyulitkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. 5. Pelaksanaan praktik-praktik cerdas penerapan SPM bidang pendidikan dasar di beberapa daerah membutuhkan dana yang sangat variatif, bergantung pada kondisi daerah, ketersediaan sumber daya, dan factor-faktor lain yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan praktik cerdas. Hal lain yang cukup menarik selain beberapa tantangan dan hambatan diatas dan berkontribusi terhadap terjadinya Praktik Cerdas, adalah: 1. Adanya ruang terbuka bagi masyarakat sipil untuk dapat berperan serta dalam mengatasi masalah penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi salah satu kunci keberhasilan pada setiap pelaksanaan program. 2. Komitmen para pihak sebagai pemangku kepentingan (baik eksekutif maupun legislatif, dan stakeholder lainya) terbukti cukup efektif untuk mengatasi masalah pemenuhan hak dasar masyarakat khususnya bidang pendidikan dasar di wilayah kepulauan dan desa terpencil.

71


5.2 Rekomendasi 1. Diperlukan adanya upaya atau strategi kebijakan agar Pemerintah kabupaten/ kota sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam mengintegrasikan upaya pemenuhan target SPM bidang pendidikan dasar ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 2. Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) perlu menyiapkan atau menerbitkan kebijakan yang dapat menjamin Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pembinaan teknis dan dapat memberikan sangsi kepada kabupaten/kota jika kinerja yang ditargetkan tidak tercapai. 3. Pemenuhan anggaran kabupaten/kota dalam upaya percepatan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar harus menjadi bagian prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. 4. Mendorong komitmen kebijakan anggaran yang merupakan bagian kewenangan para pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif) memperhatikan kebutuhan pemenuhan pendidikan dasar yang tidak hanya mengedepankan aspek politis saja, namun juga memperhatikan aspek teknokratis maupun partisipasi masyarakat. . 5. Merumuskan system validasi dan pemutahiran data baik untuk kebutuhan update data pada internal maupun antar instansi sebagai bahan untuk membuat perencanaan dan penganggaran. 6. Bagi Kabupaten/Kota yang berkeinginan menerapkan atau mereplikasi beberapa praktik cerdas ini dapat melakukan modifikasi atau mendesain ulang sehingga lebih aplikatif pada daerah dimana akan dilakukan replikasi, sesuai dengan kebutuhan dana akan sangat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

72


74

Alih Pengalaman Praktik Cerdas Penerapan SPM Pendidikan Dasar

Recommend Documents