PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

A

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN Praktik Cerdas ini didukung oleh Proyek BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative pada tahun 2010-2013

Penulis Tim BASICS Penyunting Theresia Erni Penasehat Tim Babcock Kontributor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Dicetak di Jakarta – April 2014 Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dan mencantumkan sumbernya. Versi elektronik dokumen ini dapat diunduh dari situs internet www.basicsproject.or.id

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS

PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN Proyek BASICS mendefinisikan Praktik Cerdas sebagai beragam upaya yang berhasil dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjawab tantangan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dan berkontribusi pada pencapaian SPM dan MDGs di bidang kesehatan dan pendidikan dasar. PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

i

ii


SEKILAS TENTANG PROYEK BASICS BASICS (Better Approaches for Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi) atau Peningkatan Pelayanan Dasar melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi, adalah proyek inisiatif kerjasama antara Pemerintah Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 September 2007 di Jakarta. Cowater International dipilih sebagai Badan Pelaksana Kanada untuk melaksanakan seluruh proyek termasuk administrasi keuangan dan pengelolaan teknis proyek dalam dokumen Project Implementation Plan (PIP) yang disepakati bersama. Proyek BASICS bekerja di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dalam rangka berkontribusi bagi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan, dan Millennium Development Goals (MDGs). Lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara terdiri atas: Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Siau Tagulang dan Biaro, dan Kab. Kepulauan Sangihe. Sedangkan lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kota Baubau, Kab. Buton Utara, Kab. Wakatobi, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara. Pada tahun 2014, Proyek BASICS menambah 4 kabupaten sebagai mitra kerja di Propinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Talaud dan Kab. Minahasa Tenggara) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Bombana dan Kab. Konawe Utara). Proyek BASICS mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah pengembangan kapasitas (Capacity Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak (eksekutif, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil) di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; (2) penguatan kapasitas DPRD bersama Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mengawasi kinerja pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di daerah; dan (3) pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Komponen kedua adalah BASICS Responsive Initiative (BRI) yang merupakan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung inovasi atau praktik cerdas yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Informasi lebih lanjut tentang Proyek BASICS dapat dilihat pada www.basicsproject.or.id


iii

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ABSTRAKSI DAFTAR SINGKATAN BAB

I

:

vii ix x MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT?

A. Latar Belakang B. Tujuan C. Landasan Hukum D. Ruang Lingkup E. Pemanfaat BAB

II

:

KONSEP DASAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL

A. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan B. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar C. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola Tenaga Pendidikan BAB

III

:

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Perencanaan Kebutuhan Guru dan Analisis Sebaran Guru Pertemuan Forum Multipihak Pendidikan Penyusunan Regulasi Daerah Pembentukan Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten Rekrutmen, Pembekalan dan Penempatan Kebijakan Insentif Bagi Guru Tidak Tetap Penyusunan Kesepakatan Bersama Para Pihak Pembinaan dan Pengawasan Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Mendorong Kerjasama Multipihak dan Lintas Sektor Mendorong Peran Swasta dalam Pembiayaan Program

1 1 2 2 3 3 7 7 8 11 15 15 17 18 19 20 22 23 23 24 26 27


v

vi


KATA PENGANTAR

Pelayanan pendidikan bagi semua merupakan salah satu Tujuan Pembangunan

Milenium (MDGs) yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap pencapaian MDGs telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan terlaksananya tujuan tersebut. Salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian MDGs di bidang pendidikan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Namun demikian, pembangunan bidang pendidikan di Indonesia masih diliputi beberapa masalah dasar yang menjadi kendala untuk mencapai MDGs dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Permasalahan yang cukup serius terkait tenaga pendidik, diantaranya kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, mutu dan kualitas guru yang sebagian masih rendah serta masih kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Permasalahan ini mungkin tidak terlalu terasa di kota-kota besar akan tetapi sangat nyata dirasakan di daerah terpencil dan kepulauan. Kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan, menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi salah satu alasan keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, yang pada akhirnya memicu tingginya angka putus sekolah. Masalah kekurangan guru ini perlu segera diatasi untuk menjamin tersedianya pelayanan pendidikan yang bermutu dan meminimalkan angka putus sekolah. Proyek BASICS telah berusaha mengembangkan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil dan kepulauan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Salah satunya adalah inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, melalui Program Sangihe Mengajar yang merekrut para sarjana pendidikan sebagai tenaga guru tidak tetap untuk ditempatkan di pulau-pulau dan desa terpencil. Program ini terinspirasi dari Program Indonesia Mengajar dan Program Sarjana Mengajar di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kemudian diterapkan sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi masyarakat setempat. Inovasi yang dikembangkan melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative (BRI) pada tahun 2011-2013 ini telah ikut berkontribusi pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar di Kabupaten kepulauan tersebut.


vii

Buku Panduan ini hadir sebagai bahan pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil dan kepulauan. Harapan kami panduan ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi daerah lain yang mempunyai permasalah pendidikan yang sama. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pengembangan inisiatif ini sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang mendukung penyusunan Panduan ini.

Maret 2014 Bill Duggan Project Director BASICS

viii viii

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PANDUAN PROGRAMPENERAPAN GURU TIDAKPRAKTIK TETAP DICERDAS DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

ABSTRAKSI

Permasalahan kekurangan guru di daerah terpencil dan kepulauan serta inisiatif penanganannya merupakan tema utama yang diangkat dalam panduan ini. Panduan Penerapan Praktik Cerdas ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan proses penerapan Program Guru Tidak Tetap di daerah terpencil dan kepulauan sebagai sebuah solusi dalam mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah tersebut. Pengangkatan guru tidak tetap menjadi solusi ketika re-distribusi guru PNS tidak dapat menjadi pilihan karena kondisi kekurangan guru secara merata di tingkat Kabupaten/Kota. Para guru yang direkrut adalah sarjana-sarjana lokal yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu. Panduan ini menjelaskan konsep pengelolaan pendidikan di daerah yang terkait dengan otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Di dalamnya juga digambarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait dalam pengelolaan guru tidak tetap di daerah terpencil dan kepulauan. Hal yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan adalah komitmen dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pendidikan baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

ABSTRACT

The problem of teacher shortage in remote and island areas and an initiative to overcome the problem is the main theme in these guidelines. These “smart practice” guidelines have been I developed in an effort to document the implementation process of the Contract Teachers for Remote and Island Areas Program as one solution to overcome the shortage of teachers in these areas. The recruitment of contract teachers is one potential solution when redistribution of regular civilservice teachers can not be an option due to overall teacher shortages in the district/ city. The recruited teachers are locally-hired graduates with fixed-termcontracts. These guidelines explain the concept of education management in regards to regional autonomy, decentralization of education, and achieving Minimum Service Standard (MSS) in basic education. They also describe the steps to be taken by local government and related parties in the management of contract teachers in remote and island areas. The most important thing to support government’s policy to improve the basic services in education is the commitment and active involvement of education stakeholders, both from the government and the community.

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

ix ix

DAFTAR SINGKATAN APM Angka Partisipasi Murni MDGs Millenium Development Goals SPM Standar Pelayanan Minimal PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SD/MI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SMP/MTs Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah UPTD Unit Pengelola Teknis Dinas Kemenag Kementerian Agama SM-3T Sarjana Mengajar – Terpencil, Terluar, Terdepan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PNS Pegawai Negeri Sipil MBS Manajemen Berbasis Sekolah KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

x


Metode mengajar Guru Sangihe Mengajar menjadi contoh bagi guru-guru PNS Program Sangihe Mengajar menempatkan Rita Mirontoneng, 29 tahun, sebagai Guru Tidak Tetap di SD Inpres Mandoi, Kampung Malisade, Kec. Tabukan Tenggara. Kehadiran Rita sebagai guru terbilang cukup berprestasi. Pasalnya, baru dua bulan ditempatkan di sekolah tersebut Rita sudah berhasil menerapkan metode pembelajaran inovatif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Pengawas Sekolah dari Kecamatan memuji kemampuan Rita yang menjadi contoh bagi guru-guru PNS lainnya di sekolah tersebut. ”Saya bangga sekali dijadikan contoh oleh Pengawas Sekolah,” ungkap Rita.


A

B


BAB I

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT?

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? A. Latar Belakang


Masalah kekurangan guru di daerah terpencil adalah salah satu masalah yang melanda dunia pendidikan Indonesia secara berkepanjangan. Ini adalah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sejak lama. Kekurangan guru juga diduga sebagai penyebab rendahnya Indeks Pendidikan di daerah terpencil yang turut serta mempengaruhi masyarakatnya pada tingkat ekonomi dan kesehatan. Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih teringgal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Sebanyak 21% sekolah di perkotaan kekurangan guru, 37% sekolah di pedesaan kekurangan guru, 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan guru dan 34% sekolah di Indonesia yang kekurangan guru. (sumber: Analisis Data Guru 2009, Ditjen PMPTK 2009).

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN INOVASI

Otonomi daerah yang menjadi dasar desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah. Termasuk di dalamnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai degan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi program guna pemenuhan kebutuhan guru di daerahnya, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan. Program Sangihe Mengajar yang digagas Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu respon daerah untuk mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah terpencil dan kepulauan. Program yang terinspirasi dari program serupa seperti Indonesia Mengajar dan Program Sarjana Mengajar di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya: 1)

tenaga pendidik yang direkrut adalah orang lokal sehingga mereka mempunyai daya tahan yang lebih tinggi untuk bertugas di pulaupulau dan desa terpencil, minimal tiga tahun sebelum dirotasi ke daerah lain di dalam wilayah kabupaten;

2)

mengandalkan kerjasama multipihak mulai dari perangkat desa, sekolah, kecamatan, SKPD teknis seperti Bappeda dan Badan Kepegawaian Daerah, organisasi masyarakat sipil, sampai kepada DPRD;

3)

adanya dukungan kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati sebagai payung hukum untuk memastikan Program ini berjalan secara berkelanjutan; dan


1

4)

adanya komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD melalui dukungan APBD yang semakin meningkat setiap tahunnya sehingga lebih banyak tenaga pendidik yang dapat direkrut untuk ditempatkan di desa terpencil dan pulau-pulau yang masih kekurangan guru.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil dan kepulauan merupakan bagian dari proses menuju pemerataan pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu di seluruh daerah di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan guru merupakan salah satu bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

B. Tujuan Penyusunan Panduan Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya SKPD teknis yang membidangi pendidikan, kepegawaian dan perencanaan pembangunan daerah dalam merencanakan dan mengelola distribusi guru tidak tetap khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sebagai langkah sementara sambil menunggu dan memperjuangkan penempatan guru tetap/PNS di daerah tersebut.

Tujuan khusus dari penyusunan panduan ini adalah sebagai: 1)

Pedoman bagi pengambil kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik khususnya di daerah terpencil dan kepulauan;

2)

Pedoman bagi SKPD teknis dalam mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas dan mempunyai jiwa pengabdian dan motivasi tinggi serta kemampuan berinovasi dalam mengembangkan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan; dan

3)

Pedoman bagi para pihak yang terkait atas peran, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dalam upaya pemeuhan kebutuhan guru di daerah terpencil dan kepulauan.

C. Landasan Hukum

2

1)

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2)

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3)

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4)

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5)

Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6)

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Masyarakat


Dalam Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8)

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9)

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


7)

10) Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 11) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;


12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; dan 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini meliputi langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengelola dan mendistribusikan guru tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan di daerah terpencil dan kepulauan yang masih kekurangan tenaga pendidik.

E. Pemanfaat Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak sebagai berikut : 1.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang mempunyai daerah-daerah terpencil dan kepulauan, sebagai bahan pembelajaran untuk mengatasi masalah kekurangan guru dengan melibatkan kerjasama multipihak.

2.

SKPD Teknis yang terlibat dalam urusan pendidikan, sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan untuk pemenuhan tenaga pendidik khusus di daerah terpencil dan kepulauan dalam rangka pemerataan pendidikan dan pemenuhan Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan Dasar.

3.

Pemerintah Desa, sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan, dengan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penempatan dan penugasan gutu-guru tidak tetap yang ditugaskan di wilayahnya.



3

4

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bahan masukan dalam melakukan penganggaran untuk pendidikan, khususnya bagi daerah-daerah terpencil dan kepulauan yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

5.

Organisasi Masyarakat Sipil yang berkecimpung di bidang pendidikan, sebagai bahan masukan dalam melakukan advokasi kebijakan pemenuhan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.


MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? KONSEP DASAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN INOVASI

Guru Sangihe Mengajar datang, jam belajar kembali normal. “Pada awal saya bertugas, masyarakat kurang menerima saya karena mereka tidak percaya. Setelah mereka sering mengintip sewaktu saya sedang mengajar di kelas dan anak-anak diajari Bahasa Ingris, maka mereka mulai menerima saya. Sekarang anak-anak menjadi semangat sekali bersekolah. Dulu biasa datang jam 9 karena malamnya pergi mengail ikan dengan orang tuanya, sekarang jam 7 pagi mereka sudah datang semua.” (Sri Abast, 29 tahun, Guru Tidak Tetap Program Sangihe Mengajar di Pulau Selengkere)


5

6


BAB II


KONSEP DASAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL A. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan


Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU nomor 32 tahun 2004) mendefinisikan otonomi daerah sebagai adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini juga menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, semua fungsi pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian sumber daya, implementasi, pengawasan, termasuk monitoring dan evaluasi semua program dan kegiatan pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dari sinilah lahir konsep desentralisasi pendidikan. Dalam konsep desentralisasi pendidikan, ada tiga nilai yang ingin diubah dalam sektor pendidikan sebagai berikut: pertama, sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak harus menunggu keputusan Pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang memerlukan penanganan segera. Kedua, untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan agar lebih sesuai degan kebutuhan dan kekhasan daerah. Ketiga, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar di daerah.


Desentralisasi pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota. SPM Pendidikan Dasar mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan sekolah/madrasah. SPM juga merupakan pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan dasar. Kegiatan dan program pengembangan pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, sesuai dengan sumber daya pendidikan (ketenagaan, dana dan fasilitas) yang tersedia, harus diarahkan pada pemberian pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Dari sisi perencanaan, pemerintah kabupaten/ kota dalam Renstra (Rencana Strategis)-nya, disamping harus mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga harus merujuk pada masalah-masalah pendidikan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Dan perencanaan tersebut seharusnya berbasis data (data-based planning) sehingga dapat diketahui kesenjangan-kesenjangan pendidikan yang terjadi dan membutuhkan penanganan khusus. Melalui perencanaan pendidikan yang berbasis data, kinerja pelayanan pendidikan pada setiap tahapnya akan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.


7

B. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam tujuan ke-2 dan ke-3 dari Millenium Developmet Goals (MDGs). Tujuan ke-2 MDGs adalah mencapai pendidikan dasar secara universal dengan target memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jejang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara bagi anak yang megikuti pendidikan dasar di luar sekolah formal tersebut, tersedia Kelompok Belajar (Kejar) Paket A untuk SD/MI dan Paket B untuk SMP/MTs. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari empat indikator, yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Rasio murid yang menyelesaikan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6; dan angka melek huruf usia 15 sampai dengan 24 tahun. Tujuan ke-3 MDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Targetnya adalah menghilangkan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2015. Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: rasio anak perempuan di tingkat SD/MI dan Paket A, rasio anak perempuan di tingkat SMP/MTs dan Paket B, serta rasio melek huruf perempuan usia 15 sampai dengan 24 tahun. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan MDGs tersebut, telah dikeluarkan Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2013. Secara umum SPM pendidikan dasar memuat ketentuan mengenai sarana prasarana, ketenagaan, kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, dan perencanaan pendidikan. Meskipun SPM pendidikan dasar tidak secara eksplisit menyebutkan APM, rasio pendidikan anak laki-laki dan perempuan, dan rasio melek huruf, akan tetapi pemenuhan indikator-indikator yang ditetapkan dalam SPM pendidikan dasar akan berkontribusi bagi pencapaian target MDGs terkait pendidikan tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan pendidikan akan berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang berkorelasi pada peningkatan APM. Dalam Petunjuk Teknis SPM yang merupakan lampiran dari Permendikbud nomor 23 tahun 2013 dirinci apa saja yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan unit satuan pendidikan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Ada 27 indikator yang harus dicapai dalam rangka pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan dasar yang meliputi: a. 14 indikator yang merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

8


SD/MI


Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, yaitu: SMP/MTS Tersedia satuan pendidikan yang terjangkau dengan jalan darat/ air dalam jarak maksimal 6 km dari permukiman permanen

(2)

Jumlah peserta didik dalam (2) setiap rombel tidak lebih dari 32 orang, dan tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel

Jumlah peserta didik untuk setiap rombel tidak lebih dari 36 orang dan tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel

(3)

Tersedia ruang laboratorium IPA dilengkapi meja kursi untuk 36 peserta didik dan satu set peralatan praktik IPA

(4)

Tersedia satu ruang guru untuk (4) setiap guru, kepala sekolah dan staf kependidikan yang lain

Tersedia satu ruang guru untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf kependidikan yang lain, dan ruang kepaka sekolah terpisah dari ruang guru

(5)

Tersedia satu orang guru untuk (6) setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan empat orang guru unruk setiap satuan pendidikan di daerah khusus

Tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

(7)

Tersedia dua orang guru dengan (8) kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru telah memiliki sertifikat pendidik

Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan 35% dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

(9)

Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matermatika, IPA< Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan


Tersedia satuan pendidikan (1) dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km


(1)

(10) Semua kepala SD/MI ber- (11) Semua kepala SMP/MTs kualifikasi akademik S-1 atau berkualifikasi akademik S-1 D-IV dan telah memiliki sertifikat atau D-IV dan telah memiliki pendidik sertifikat pendidik (12) Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (13) Pemerintah kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sarana pendidikan dalam megembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam


9

b.

13 indikator yang merupakan tanggung jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: SD/MI

SMP/MTS

(1)

Menyediakan buku teks mata (2) pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

Menyediakan buku teks semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

(3)

Menyediakan satu set peraga IPA

(4)

Memiliki 100 judul buku (4) pengayaan dan 10 buku referensi

Memiliki 200 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi

(4)

Setiap guru bekerja 37,5 jam (5) per minggu

Setiap guru bekerja 37,5 jam per minggu

(6)

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut; a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; dan d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu.

(7)

Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku

(8)

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran

(9)

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meingkatkan kemampuan belajar peserta didik

(10) Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester (11) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester (12) Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir dan ulangan kenaikankelas serta ujian akhir kepada orang tua peserta didik (13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dengan ditetapkannya SPM pendidikan dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program dan kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama telah mencapai SPM atau belum maka Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator SPM pendidikan dasar sehingga dapat diketahui indikator SPM mana yang sudah tercapai, yang akan

10



segera tercapai, dan yang masih jauh dari target capaian. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dasar di daerah.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola Tenaga Pendidik


Dari 27 indikator SPM pendidikan dasar, terdapat 11 indikator yang terkait dengan guru, mulai dari ketersediaan guru, kualifikasi akademik guru, kemampuan guru, jumlah jam megajar guru, dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran (termasuk di dalamnya menerapkan KTSP, mengembangkan sistem penilaian dan membuat evaluasi pembelajaran). Namun tidak semua daerah mempunyai cukup guru dengan kualifikasi yang disyaratkan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan. Otonomi daerah yang menjadi dasar desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah. Termasuk di dalamnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai degan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi program guna pemenuhan kebutuhan guru di daerahnya, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.


Terkait masalah kurangnya tenaga pendidik di daerah terpencil dan kepulauan, Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menegaskan, “Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.” Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar pada jalur formal sesuai dengan kewenangannya. Dalam kaitan dengan pengelolaan dan penempatan guru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil dan kepulauan, Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan beberapa hal, diantaranya: 1.

2.

Menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota atau produk hukum lainnya terkait pengangkatan dan penempatan atau distribusi guru yang merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku; Melakukan analisa kebutuhan guru dan pendataan sebaran guru di setiap jenjang pendidikan serta menyediakan peta guru yang menginformasikan tentang sebaran guru sehingga dapat diketahui daerah–daerah yang mengalami kelebihan atau kekurangan guru;


11

3.

4.

Melakukan redistribusi guru dari wilayah yang mengalami kelebihan guru atau mengangkat guru tidak tetap untuk ditempatkan di daerah terpencil dan kepulauan; dan Mempersiapkan sistem insentif bagi guru PNS maupun guru tidak tetap yang ditempatkan di daerah terpencil dan kepulauan selain tunjangan khusus yang diberikan pemerintah pusat. Insentif tersebut dapat berupa pemberian tunjangan khusus, kenaikan pangkat istimewa setelah mengabdi selama kurun waktu tertentu di daerah terpencil, beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, pemberian pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru, perumahan yang layak di tempat tugas, atau mendapat prioritas untuk diangkat sebagai PNS bagi guru tidak tetap setelah mengabdi selama kurun waktu tertentu di daerah terpencil.

Selain berbagai upaya yang disebutkan di atas, untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar, Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana pendidikan yang layak dan sarana penunjang pendidikan yang memadai disertai penyediaan akses transportasi untuk menjangkau layanan pendidikan tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengembangkan sekolah terpadu, yakni sekolah yang dalam pembangunannya meliputi bangunan sekolah, asrama siswa, rumah guru dan sarana lainnya. Upaya ini untuk mengatasi masalah jarak tempuh siswa di daerah terpencil ke sekolah yang seringkali mejadi penyebab tingginya kasus putus sekolah pada anakanak usia wajib belajar. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemerataan penempatan guru, Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu memberikan perhatian khusus bagi sekolah-sekolah yang dikelola Kantor Kementerian Agama (MI/ MTs/MA) dan sekolah-sekolah yang dikelola lembaga pendidikan swasta karena mereka juga ikut berkontribusi dalam pencapaian MDGs dan SPM pendidikan dasar. Salah satu contoh, program rekrutmen Guru Tidak Tetap di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Program Sangihe Mengajar tidak hanya menempatkan guru-guru yang dibiayai mellaui dana APBD tersebut pada sekolah pemerintah (baik yang dikelola Dinas Pendidikan maupun yang dikelola Kantor Kementerian Agama) tetapi juga di sekolah-sekolah swasta yang mengalami kekurangan guru.

12



“Saya kewalahan, semangat belajar anak-anak tinggi sekali. Mereka maunya datang tiap hari ke rumah saya untuk belajar.” Hendrik Sumolang, Guru Sangihe Mengajar di SD GMIST Apenglawo

“Anak-anak maunya saya ada di sekolah terus. Kalau tidak ada saya katanya mereka tidak mau sekolah.” Yonet S. Bakir, Guru Sangihe Megajar di SD GMIST Tetilade


13

14


BAB III




Dalam bagian ini akan dijabarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil dan kepulauan melalui Program Pengangkatan Guru Tidak Tetap. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil dan kepulauan ketika solusi re-distribusi guru PNS tidak dapat menjadi pilihan karena terjadi kondisi kekurangan guru secara merata di tingkat Kabupaten/ Kota. Program ini bukanlah satu-satunya solusi, tetapi menjadi salah satu yang dapat cukup berhasil dilaksanakan bila melibatkan peran aktif dan kerjasama dari semua pihak yang terkait dalam urusan pendidikan.

A. Perencanaan Kebutuhan Guru dan Analisis Sebaran Guru 1.

Analisis masalah kekurangan dan ketimpangan distribusi bidan Kebutuhan tenaga guru akan cenderung meningkat sehubungan dengan perluasan pendidikan dan tuntutan untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan kebutuhan guru beserta analisa sebaran distribusi atau penempatan guru. Perhitungan kebutuhan guru dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk kemudian digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat kabupaten/ kota. Analisis sebaran guru diperoleh dari hasil pendataan tentang penempatan guru di setiap satuan pendidikan untuk semua tingkatan pendidikan dalam wilayah Kabupaten/Kota.


Tujuan dari kegiatan perencanaan kebutuhan guru dan analisis sebaran guru ini bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk: a)

memperoleh data kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan dan di setiap tingkatan pendidikan dalam wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam SPM Pendidikan Dasar;

b)

memperoleh data proyeksi kebutuhan guru dalam beberapa tahun yang akan datang sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan pengangkatan guru yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensinya di setiap satuan dan jenjang pendidikan; dan

c)

memperoleh data penempatan atau distribusi guru sehingga dapat diketahui wilayah dan satuan pendidikan yang mengalami kekurangan atau kelebihan guru sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan terkait penataan dan pemerataan guru di wilayahnya.


15

Perencanaan kebutuhan guru meliputi kegiatan perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru. Berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam tiga jenis, sebagai berikut: a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat; b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/ SMALB/SMK/MA); dan c.

Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK/MA).

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat Kabupaten/Kota menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis sebaran guru, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas untuk: a. Menyiapkan konsep kebijakan teknis untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan gurudi semua jenjang sekolah; b. menyiapkan format-format yang dibutuhkan untuk mendukung analisa perhitungan kebutuhan dan pemerataan guru; c. memberikan formula-formula atau rumus untuk perhitungan kebutuhan guru di masing-masing satuan pendidikan; d. melakukan perhitungan kebutuhan guru dan serta konsep analisa untuk pemerataan guru di masing-masing wilayah berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan guru. Perlu diperhatikan bahwa setiap jenis data harus dipilah menurut jenis kelamin untuk membantu dalam analisa gender nantinya, misalnya apakah ada ketimpangan dalam ketersediaan dan penempatan guru perempuan dan laki-laki di daerah-daerah tertentu atau pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu.

16



B. Diskusi Forum Multipihak Pendidikan Hasil analisa kebutuhan guru dan analisa sebaran guru kemudian didiskusikan bersama dalam Forum Multipihak yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Masyarakat Desa (BPMD), Dinas Sosial, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Biro Organisasi Sekretariat Daerah, UPTD Kecamatan, Dewan Pendidikan, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan, lembaga pendidikan swasta, organisasi profesi guru, perguruan tinggi, dan yang tidak kalah penting perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya komisi yang menangani pendidikan.


Dalam diskusi Forum Multipihak Pendidikan ini pula disepakati peran para pihak, baik instansi teknis Pemerintah Daerah maupun lembaga atau kelompok non pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam mendukung kebijakan pengangkatan Guru Tidak Tetap untuk daerah terpencil dan kepulauan.


Diskusi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari pihakpihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan pendidikan terhadap permasalahan kebutuhan guru, khususnya di daerah terpencil serta mencari solusi bagi upaya penataan dan pemerataan guru. Salah satu faktor penyebab kekurangan guru adalah penyebaran penempatan guru yang tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Masalah ini dapat diatasi secara administratif dengan adanya rotasi atau mutasi guru dari wilayah yang mempunyai kelebihan guru ke wilayah lain yang kekurangan guru. Akan tetapi, bila permasalahannya adalah kekurangan guru secara umum di semua wilayah, maka harus dilakukan upaya untuk menambah jumlah guru sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah melalui pengangkatan Guru Tidak Tetap untuk ditugaskan di daerah terpencil dan kepulauan. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah kurangnya tenaga guru di tingkat kabupaten sehingga wacana redistribusi guru dari daerah perkotaan bukan menjadi pilihan, sementara menunggu formasi penempatan guru PNS membutuhkan waktu sehingga digagaslah Program SANGIHE MENGAJAR yang merekrut sarjana kependidikan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjadi guru tidak tetap di desa-desa terpencil dan pulau-pulau.


17

Forum Multipihak Pendidikan sebaiknya dijadikan sebuah kegiatan rutin Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Bappeda bersama Dinas Pendidikan. Forum ini akan sangat membantu dalam mendiskusikan berbagai solusi bagi masalah pendidikan yang terjadi di Kabupaten/Kota. Dalam kaitan dengan Program Guru Tidak Tetap di daerah terpencil dan kepulauan, Forum Multipihak Pendidikan ini dapat memberikan dukungan yang sangat besar mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan, termasuk memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang mungkin timbul.

C. Penyusunan Regulasi Daerah Pada era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, kualitas pelayanan pendidikan ditentukan juga oleh kebijakan Pemerintah Daerah. Bila Kepala Daerah memiliki political will (kemauan politik) yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan dan kemudian disertai dengan sistem perencanaan pendidikan yang baik dan kebijakan yang mendukung inovasi dalam peningkatan pelayanan pendidikan, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan di daerah tersebut akan maju. Kebijakan daerah perlu bersifat konteksual karena setiap daerah memiliki kondisi sosial budaya dan geografis yang berbeda sehingga perlu menetapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat agar pendidikan itu dapat diterapkan dan berjalan dengan baik. Dalam rangka memperkuat program pengangkatan Guru Tidak Tetap untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil sebagai bagian dari program pemerintah daerah dan menjamin keberlangsungannya, perlu adanya dukungan regulasi daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Regulasi daerah yang tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi. Peraturan Daerah dalam bidang pendidikan umumnya menyangkut hal yang lebih umum, seperti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Untuk mendukung Program SANGIHE Penyelenggaraan Pendidikan, MENGAJAR, Pemerintah Kabupaten yang didalamnya dapat diatur Kepulauan Sangihe telah megeluarkan mengenai pelayanan pendidikan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe di daerah terpencil termasuk nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman upaya untuk memenuhi Pengangkatan dan Penempatan Guru kebutuhan guru yang kemudian Pada Program Sangihe Mengajar di dapat diatur lebih lanjut melalui Daerah Terpencil Wilayah Kabupaten Peraturan Bupati/Kota. LangkahKepulauan Sangihe. langkah dan mekanisme

18



penyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Selain Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat mengeluarkan Peraturan Bupati/Walikota untuk megatur hal-hal yang lebih khusus. Sangat disadari bahwa penyusunan Peraturan Daerah kerap memakan waktu dan proses yang cukup lama mulai dari proses penyiapan Naskah Akademik, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap penetapannya. Sementara kebutuhan akan guru-guru untuk mengajar di daerah terpencil sudah sangat mendesak. Agar program ini dapat segera berjalan, maka sambil melakukan advokasi untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah, dapat dikeluarkan Peraturan Bupati/ Walikota untuk mengatur kebijakan yang bersifat khusus seperti Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Guru Tidak Tetap di Daerah Terpencil di wilayah Kabupaten. Peraturan Bupati/Walikota ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program termasuk pendanaannya.

D. Pembentukan Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten Tim Pengelola Program tingkat Kabupaten dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pemilihan anggota Tim dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur penggerak pendidikan di kabupaten/kota. Anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang baik, memahami permasalahan pendidikan di daerahnya dan mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan pendidikan di daerahnya.


Tim Pengelola Program tingkat Kabupaten ini mempunyai tugas sebagai berikut: •

Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.

• Melakukan seleksi calon tenaga pendidik tidak tetap. • Memfasilitasi pembekalan/pelatihan bagi para calon tenaga pendidik tidak tetap yang lulus seleksi. Tugas-tugas lainnya dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Meskipun dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Tim ini bekerja secara independen tanpa intervensi Dinas. Independensi anggota tim diperlukan karena dalam proses seleksi peserta akan mungkin terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk memasukkan calon mereka dan bukan berdasarkan kualifikasi yang sudah ditentukan. Penting bagi anggota tim untuk mengaplikasikan konsep kesetaraan gender. Artinya, lakilaki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai Guru Tidak Tetap di daerah terpencil dan kepulauan, dan mereka akan diseleksi berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi mengajar.


19

Tim ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, UPTD Kecamatan, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, LSM yang bergerak di bidang pendidikan, dan kelompok-kelompok pemerhati masalah pendidikan lainnya serta media cetak dan elektronik untuk melakukan sosialisasi Program kepada seluruh masyarakat. Sosialiasi dilakukan selain untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan program penempatan Guru Tidak Tetap di desa-desa terpencil dan pulau-pulau, juga untuk mendapatkan dukungan masyarakat, khususnya para sarjana pendidikan yang akan direkrut sebagai Guru Tidak Tetap.

E. Rekrutmen, Pembekalan dan Penempatan a.

Rekrutmen Untuk menghasilkan tenaga pendidik yang benar-benar trampil, mempunyai jiwa pengabdian, dan motivasi tinggi untuk memajukan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan, proses perekrutan tenaga guru tidak tetap dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: •

Seleksi Administrasi, yang dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, antara lain: warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten, lulusan program studi S-1 yang terakreditasi dan memiliki Akta Mengajar IV, memiliki IPK yang baik, mampu berbahasa lokal dan memahami budaya lokal, berbadan sehat, berkelakuan baik dan bebas dari Napza, pernyataan bersedia dan sanggup melaksanakan tugas di desa-desa terpencil dan pulau-pulau untuk jangka waktu tertentu, dan syarat-syarat lain yang dapat ditentukan sesuai kebutuhan daerah.

•

Seleksi Akademis, yang bertujuan untuk menguji pemahaman dan kemampuan akademis calon guru tidak tetap. Seleksi akademis meliputi: 1) Tes Potensi Akademik, yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang akademik atau keilmuan yang terdiri dari tes kemampuan berpikir analogis, logis, analitis, deret numerik dan komparasi; 2) Tes Kemampuan Dasar, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial; 3) Tes Penguasaan Kompetensi Akademik Bidang Studi/Keahlian, yang dimaksudkan untuk mengukur penguasaan bidang ilmu calon guru sesuai degan latar belakang program studi kesarjanaannya.

•

20

Tes Kepribadian, yang bertujuan untuk mengetahui karakter calon guru yang disesuaikan degan kebutuhan dan tuntutan kerja di daerah terpencil. Tes kepribadian ini dilakukan melalui wawancara



individual, psikotes, dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang ada di daerah sasaran. Prinsip kesetaraan gender perlu diterapkan dalam proses seleksi ini. Anggapan bahwa guru laki-laki lebih cocok ditempatkan di daerah desa-desa terpencil dan pulau-pulau daripada guru perempuan tidak diberlakukan dalam proses seleksi. Semua calon guru laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam seleksi dan mereka akan diuji berdasarkan kemampuan akdemik, karaktek yang mendukung tugas sebagai pendidik, dan kesediaan untuk mengabdi di daerah terpencil dan kepulauan.


b. Pembekalan Sebelum ditempatkan di sekolah atau wilayah sasaran, calon guru tidak tetap yang lulus seleksi mendapatkan pelatihan intensif yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang sulit (desa-desa terpencil dan pulau-pulau) dan meningkatkan komptensi peserta sebagai tenaga pendidik. Pelatihan ini berlangsung selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari tergantung pada materi yang diberikan dan situasi dan kondisi daerah setempat. Materi pelatihan diantaranya meliputi : Pemahaman terhadap Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Peserta diharapkan mampu mendorong penerapan MBS di sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kepulauan dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

•

Pemahaman terhadap konsep kesetaraan gender dalam pendidikan. Peserta diharapkan dapat ikut mengupayakan agar anak laki-laki dan anak perempuan di daerah tempat mereka mengajar mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

•

Penguasaan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan metode inovatif, dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran, para calon guru tidak tetap perlu juga dibekali kemampuan mengembangkan pembelajaran pada kondisi khusus, seperti kelas rangkap dan pembelajaran multi subjek.

•

Praktek Mengajar

•

Penguasaan keterampilan sosial kemasyarakatan yang dimaksudkan agar para calon guru mampu berinteraksi degan baik dengan pihak sekolah dan masyarakat dan ikut berkontribusi bagi kemajuan masyarakat setempat.



•

21

Keterampilan ini terdiri dari kemampuan komunikasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan keluarga (berbasis budaya, ekonomi, ekologi), dan kepemimpinan. •

Informasi kesehatan dasar dan keterampilan menangani kondisi darurat, diantaranya keterampilan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) baik di darat maupun di laut, dan manajemen kesiapsiagaan bencana.

c. Penempatan Setelah menyelesaikan proses pembekalan, para calon guru mendapatkan Surat Keputusan Penempatan Kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan menandatangani Kontrak Kerja sebagai Guru Tidak Tetap. Para guru ini tidak hanya ditugaskan di sekolah pemerintah (yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kantor Kemeterian Agama) tetapi juga di sekolah-sekolah non pemerintah yang mengalami kekurangan guru. Guru Tidak Tetap dikontrak untuk jangka waktu satu atau dua tahun dan dapat diperpanjang selama dibutuhkan. Ketentuan kontrak Guru Tidak Tetap harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. Penempatan calon guru dilakukan dengan mempertimbangkan pengenalan dan pemahaman calon guru terhadap wilayah sasaran (mengingat para calon guru yang direkrut adalah orang-orang lokal). Hal ini dilakukan untuk menjamin para calon guru akan bertahan lama di tempat tugasnya.Sebelum diberangkatkan ke wilayah tugasnya, para calon guru mendapatkan orientasi bersama Kepala Desa dan Kepala Sekolah tujuan untuk lebih mengenal daerah tugasnya.

F.

Kebijakan Insentif Bagi Guru Tidak Tetap Kebijakan insentif bagi Guru Tidak Tetap untuk desa-desa terpencil dan pulau-pulau merupakan salah satu komponen yang cukup penting. Tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk memberikan motivasi tambahan bagi guru yang ditempatkan di desa-desa terpencil dan pulau-pulau dan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas kesediaan mereka untuk mengabdi daerah yang tergolong sulit. Kebijakan insentif tersebut dapat berupa pemberian materi maupun maupun non-materi. Kebijakan insentif yang berupa materi, diantaranya: honor bulanan, tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan transportasi, dan lainlain yang dapat ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara kebijakan insentif non-materi, diantaranya: penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak di daerah tugas, diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan untuk

22



pengembangan kapasitas, rotasi ke daerah yang baru setelah jangka waktu tertentu untuk penyegaran, pengusulan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di wilayah kerjanya, dan lain-lain sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.


Berdasarkan hasil perencanaan kebutuhan guru, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat membuat usulan pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi kebutuhan guru di daerahnya. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan prioritas bagi Guru Tidak Tetap yang sudah bekerja di daerah terpencil dan kepulauan selama kurun waktu tertentu untuk diusulkan sebagai Guru PNS yang ditugaskan di daerah yang sudah menjadi wilayah kerjanya. Kesepakatan mengenai hal ini dapat dibuat bersama antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dengan Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi teknis yang mengatur masalah kepegawaian. Salah satu peluang bagi para Guru Tidak tetap untuk dapat diangkat sebagai PNS adalah dengan adanya Revisi Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Pasal 58 ayat 2b dalam revisi Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan, “Menteri dapat melakukan pengangkatan dan penempatan Guru hasil program khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.”

G. Penyusunan Kesepakatan Bersama Para Pihak


Dalam rangka mendukung penempatan para guru tidak tetap di desadesa terpencil dan pulau-pulau, perlu dilakukan kerjasama dengan para pihak yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung bersama para guru-guru tersebut di wilayah sasaran. Oleh karena itu, sebelum proses penempatan guru dilakukan musyawarah bersama yang melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah sasaran, pemerintah desa sasaran, pimpinan kecamatan, bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk membahas kontribusi yang bisa dilakukan para pihak untuk menjamin agar guru-guru yang akan bertugas di daerah mereka akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hasil musyawarah tersebut kemudian dijadikan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani para pihak yang terlibat.

H. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan kepada para guru tidak tetap dilakukan oleh pengawas sekolah pada wilayah sasaran. Tujuan pembinaan guru adalah untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar. Jika kemampuan guru dalam proses belajar mengajar meningkat, maka hasil yang didapatkan peserta didik akan meningkat pula.


23

Pembinaan guru diarahkan pada pengembangan kompetensi guru profesional yang terdiri dari: a.

Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; b. Kompetensi Kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas; c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan; dan d. Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif dengan masyarakat sekitar, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik. Komponen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang secara rutin dievaluasi terdiri dari kemampuan guru membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran. Guru Tidak Tetap pada Program ini diwajibkan untuk membuat Laporan Bulanan yang terdiri dari kegiatan mengajar harian dan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta Laporan Semenster yang terdiri dari laporan hasil belajar dan evaluasi akademis siswa didik. Laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan (dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui Pengawas Sekolah atau UPTD Kecamatan. Pertemuan berkala dilakukan antara semua guru tidak tetap bersama Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, UPTD Kecamatan dan Pengawas Sekolah dalam rangka memberikan pelatihan tambahan bagi guru dan sebagai sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran antara sesama guru dari wilayah yang berbeda.

I.

Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pendidikan Pemerintah pusat telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah akan pendidikan di daerah yaitu dengan menerapkan desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengembangkan pendidikan

24



dengan ketentuan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Bersamaan dengan itu pula masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.


Desentralisasi pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat karena penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan guru, melakukan standardisasi kurikulum, menjamin kualitas prasarana pendukung pendidikan seperti buku paket, alat peraga, dan lain sebaiknya. Akan tetapi karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk memastikan dan menjamin peran masyarakat dalam pendidikan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. Di wilayah-wilayah terpencil yang aksesnya terbatas, biasanya ekonomi warga dan kapasitas pendidikan masih rendah. Rendahnya angka partisipasi sekolah bukan hanya disebabkan oleh akses layanan pendidikan yang terbatas namun terutama oleh kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih rendah. Bagi mereka, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan penghasilan keluarga lebih penting dari belajar. Karenanya perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.


Saat ini semua sekolah telah mempunyai Komite Sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat dalam mendukung pendidikan di sekolah. Komite Sekolah ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut jelas Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu perlayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap Komite Sekolah dan Pemerintah Desa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melakukan hal tersebut, antara lain: a)

Memfasilitasi pemerintah desa dalam melakukan pemetaan permasalahan dan potensi yang mereka miliki. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada permasalahan tetapi mengapresiasi setiap potensi yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Potensi tersebut dapat berupa modal sosial, dana, budaya, kearifan lokal, dan sumber daya alam. Dengan pendekatan tersebut, seringkali masyarakat mampu menemukan caracara baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.


25

b)

Membentuk kelompok orang tua murid untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Kelompok tersebut kemudian didorong untuk bekerjasama dengan pihak sekolah dan pemerintah desa setempat, diantaranya dengan cara terlibat aktif dalam Komite Sekolah.

c)

Memfasilitasi kerjasama antara Komite Sekolah dan Pemerintah Desa. Kepala Desa dapat membantu menggerakkan warga masyarakat untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan membantu perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bergotongroyong. Mendorong disusunnya Peraturan Desa tentang Pendidikan. Peraturan desa ini dikeluarkan untuk menjamin anak-anak bersekolah dan mendorong peran unsur-unsur masyarakat yang ada di desa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

d)

Perbaikan pendidikan di wilayah terpencil dapat dicapai dengan memberdayakan pihak-pihak yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Masyarakat di daerah terpencil pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, dan bersedia menyediakan dukungan jika diberi pemahaman dan dilibatkan. Penguatan masyarakat dan organisasinya yang diwakili orang tua murid, pemerintah desa dan tokoh masyarakat memberikan dukungan yang efektif bagi peningkatan pendidikan di daerahdaerah yang sulit dijangkau tersebut.

J.

Mendorong Kerjasama Multipihak dan Lintas Sektor Program ini dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena selain membantu mengatasi masalah pendidikan juga sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat di desa-desa terpencil dan pulau-pulau serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa instansi teknis yang terkait diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa (BPMD), Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Kementerian Agama dan SKPD lain yang mempunyai program kerja yang dapat mendukung pelaksanaan Program Guru Tidak Tetap di daerah terpencil dan kepulauan. Bappeda bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag membuat perencanaan pendidikan jangka menengah yang didalamnya termuat strategi pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil dan kepulaan dalam jangka waktu tertentu, BPMD mengkoordinasikan program-program pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat untuk turut aktif mendukung program Guru Tidak Tetap yang ada di wilayah desa tersebut; Badan Kepegawaian Daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama mengembangkan solusi yang memungkinkan Guru Tidak Tetap pada Program ini untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

26



Keterlibatan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan program ini di wilayah sasaran, khususnya dalam menyediakan dukungan bagi guru yang bertugas di wilayah mereka. Keterlibatan pihak swasta/dunia usaha/industri juga perlu didorong dan ditingkatkan dalam memberikan dukungan pendanaan maupun penyediaan sarana pendukung pembelajaran di wilayah sasaran.


Kemauan politik yang baik dari Pemerintah Daerah perlu juga mendapat dukungan dari DPRD karena DPRD berperan penting dalam menentukan kebijakan anggaran di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, DPRD harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan pendidikan di daerahnya. Advokasi keijakan anggaran melalui DPRD akan efektif apabila mereka selalu diinformasikan tentang permasalahan pendidikan yang ada serta dilibatkan dalam diskusi-diskusi untuk mencari solusi efektif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Pada tahun 2013, DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui anggaran sebesar Rp. 270 juta untuk mendukung Program Sangihe Mengajar, termasuk didalamnya menambahkan 10 orang guru baru dari jumlah sebelumnya 16 orang.

K.


Upaya untuk mendorong kerjasama multipihak dan lintas sektor ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan lintas sektor secara berkala yang difasilitasi oleh BAPPEDA bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Mendorong Peran Swasta dalam Pembiayaan Program Sumber pembiayaan utama Program Guru Tidak Tetap untuk daerah terpencil dan kepulauan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Pembiayaan yang harus dianggarkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi antara lain ditujukan bagi: •

proses pendataan kebutuhan guru dan sebaran guru;

•

honor Tim Pengelola Program tingkat Kabupaten dan biaya pertemuan-pertemuan Tim selama masa persiapan dan proses seleksi;

•

pertemuan-pertemuan sosialisasi dan biaya sosialisasi Program di media cetak dan elektronik;

•

pelaksanaan proses seleksi mulai dari tahap seleksi administrasi, seleksi kemampuan akademik, dan tes kepribadian;


27

•

pelaksanaan pembekalan atau pelatihan yang berlangsung antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari sesuai kebutuhan dan materi yang dipersiapkan;

• honor bulanan dan tunjangan khusus bagi Guru Tidak Tetap; • pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pengawas Sekolah; • pelaksanaan pertemuan rutin setiap 4 bulan dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru; •

pertemuan-pertemuan koordinasi multipihak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan

•

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai keterbatasan anggaran, maka perlu dikembangkan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan Program ini. Salah satunya dengan cara menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ada di daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya mewajibkan Perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sangat populer dengan sebutan CSR (Corporate Social Responsibility). Di Indonesia saat ini sudah cukup banyak perusahaan baik BUMN maupun BUMS yang aktif melaksanakan kewajiban CSR-nya. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk menghimpun dana dari pihak swasta untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, khususnya untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, seperti Program Guru Tidak Tetap untuk daerah terpencil dan kepulauan. Dana yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan tersebut selain dapat dialokasikan untuk membiayai honor dan tunjangan guru juga dapat digunakan untuk membangun dan melengkapi prasarana dan sarana pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan. Ketentuan teknis tentang kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

28





29


30



Designed by

PT Ekselensi Kreasi Komunika (www.ekselensi.co.id) PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

31

Permasalahan kekurangan guru di daerah terpencil dan kepulauan serta inisiatif penanganannya merupakan tema utama yang diangkat dalam panduan ini. Panduan Penerapan Praktik Cerdas ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan proses penerapan Program Guru Tidak Tetap di daerah terpencil dan kepulauan sebagai sebuah solusi dalam mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah tersebut. Pengangkatan guru tidak tetap menjadi solusi ketika re-distribusi guru PNS tidak dapat menjadi pilihan karena kondisi kekurangan guru secara merata di tingkat Kabupaten/Kota. Para guru yang direkrut adalah sarjana-sarjana lokal yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu. Panduan ini menjelaskan konsep pengelolaan pendidikan di daerah yang terkait dengan otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Di dalamnya juga digambarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait dalam pengelolaan guru tidak tetap di daerah terpencil dan kepulauan. Hal yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan adalah komitmen dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pendidikan baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS PROGRAM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN KEPULAUAN

Recommend Documents