Wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan sangat rentan

Etalase

SUSUNAN

REDAKSI

SETIAP BAYI DAN ANAK BERHAK ATAS IMUNISASI LENGKAP

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Desain Grafis & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

drg. Murti Utami, MPH

W

ilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan sangat rentan terhadap penyakit. Selain sulit terhadap akses pelayanan kesehatan, diperberat dengan status sosial ekonomi yang lemah, sehingga asupan gizinya juga menjadi kurang. Belum lagi faktor geografis yang sangat sulit untuk dilalui kendaraan, sehingga harus berjalan kaki, atau kendaraan air berjam-jam menuju lokasi. Kondisi ini menyebabkan kesehatan penduduk, khususnya anak-anak menjadi terabaikan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata, agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang paripurna. Menteri Kesehatan, Prof. Nila F Moeloek mengatakan, masyarakat khususnya bayi dan anak-anak wilayah pinggiran terutama daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan harus mendapat perhatian lebih dalam perlindungan kesehatan dengan imunisasi. Diharapkan dengan imunisasi lengkap, masyarakat dapat terlindung dari berbagai penyakit yang mengintainya. Memang, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Bahkan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 13 mengamanatkan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Sementara pasal 132 ayat (3) menyebutkan setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Untuk menjangkau pelayanan kesehatan wilayah pinggiran, undang-undang saja tidak cukup, masih perlu program nyata yang dapat memberi solusi atas sulitnya akses pelayanan kesehatan mereka. Nusantara sehat, program nyata untuk mereka yang sedang bergulir sejak awal 2015. Tim kesehatan dengan segenap kompetensi lengkap yang tepat untuk menjangkau dan melayani kesehatan masyarakat, tentunya termasuk memberikan imunisasi. Secara lengkap tentang perkembangan program imunisasi dan nusantara sehat dibahas secara khusus pada rubrik Media Utama dan Nusantara sehat. Selain itu, mediakom juga mengetengahkan berbagai informasi kesehatan secara lebih lengkap dalam rubrik-rubrik mediakom. Bahkan sejak 2015 ini, mediakom terbit 12 kali edisi elektronik dan 5 kali edisi cetak. Untuk edisi elektronik dapat pembaca dapat mengunjungi melalui amalat www.mediakom.sehatnegeriku. com selamat menikmati.• Redaksi

MARET 2015 • Edisi 56 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi MEDIA UTAMA 10-25 INFO SEHAT 4-9

l 7 Manfaat Ajaib Avokad Untuk Kesehatan l 8 Cara Jaga Ginjal Tetap Sehat l Cek Tagihan BPJS Kesehatan Lewat SMS! l Tata Cara Pendaftaran dan Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan l Bahaya Tidur Dengan Lampu Menyala l 6 Cara Agar Telinga Tetap Sehat

PERISTIWA 26-29

l MENKES: Musim Hujan, Larang Anak Main Banjir l KUA Dorong Kesehatan Reproduksi l MEDIAKOM, Empat Tahun Sabet Penghargaan SPS l Membangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah

IMUNISASI UNTUK “ PERBAIKI GENERASI”

Imunisasi, merupakan upaya yang paling efektif mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit berbahaya. Imunisasi juga efektif menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat beberapa jenis penyakit.

27

14 22 32 42 TEROBOSAN 32-35

l Ancaman Ketulian di Sekeliling Kita l Earphone dan Bahaya Pendengaran

REFORMASI BIROKRASI 30-31

l Jalan Berliku Industri Alat Kesehatan Indonesia

KOLOM 36-39

l Mengembalikan PHBS Menjadi Kebutuhan Dasar

2 MEDIAKOM • Edisi 56 • MARET 2015

NUSANTARA SEHAT 40-45 l l l l

Membangun dari Pinggiran Penguatan Pelayanan Primer Revitalisasi Puskesmas Program Nusantara Sehat: Seleksi Peserta

SURAT PEMBACA Prosedur Sertifikasi Saya ingin mengetahui prosedur mendapatkan sertifikasi dari Departemen Kesehatan mengenai sertifikat kesehatan dan halal pada makanan. Juga biaya yang perlu disiapkan. Karena pada website www.depkes.go.id, belum ada keterangan tersebut. Mohon untuk informasinya. [email protected]

POTRET 46-51

l drg Tritarayati, S.H, MHKes.

UNTUK RAKYAT 52-55

l Penuhi Hak Warga Negara dengan Bebas Pasung l Strategi Pembebasan Pasung

Jawab: Terimakasih anda telah menghubungi kami, untuk mendapatkan sertifikasi halal silahkan menghubungi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI. LPPOM MUI sebagai lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produkproduk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika. Untuk mengetahui apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat. Silahkan membuka web : LPPOM MUI

Menjadi PNS

62

Asalamualaikum selamat siang bapak / ibu, saya ingin bertanya apakah ada pengangkatan bidan PTT menjadi PNS, masa bakti saya tahun 2010. terima kasih . No Name Jawab: Terima kasih anda telah menghubungi kami. Tidak ada pengangkatan PTT menjadi PNS. Untuk menjadi PNS harus mengikuti persedur. Terlebih dahulu tersedia formasi CPNS di pusat atau daerah. Kemudian peserta mengkuti pendaftaran dan tes seleksi. Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus akan ada pengumuman lebih lanjut.

Izin sabun cair DARI DAERAH 56-65 - Pemberdayaan, Kunci Sukses Karanganyar Sehat - Karanganyar Maju dan Sehat - Dokter Jamu dari Tasikmadu - Pemberdayaan Petani Jamu ala Tawangmangu - Kiat Kader Toga “Menyehatkan Warga” - Peduli Regenerasi Kader - Pengepul Tanaman Obat dari Ngunut - Sri Dwiyanti, Srikandi tanpa gaji - Dulu Sampah, Sekarang Berkah

LENTERA 66-67

Saya ingin menanyakan perijinan sabun cair kemana dan alamat yang dapat kami hubungi ? Terima kasih. Yusuf Jawab: Untuk mendapat izin produksi sabun cair yang masuk kategori PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) silahkan buka Reg.alkes. depkes.go.id untuk lebih lanjut datang langsung ke Unit Layanan terpadu (ULT ) gedung Prof. Suyudi lantai 5 Kementerian Kesehatan, Jln Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan.

RESENSI 68 MARET 2015 • Edisi 56 • MEDIAKOM 3

INFO SEHAT

7 Manfaat Ajaib Avokad Untuk Kesehatan

WWW.SBS.COM.AU, WWW.KHASIATHERBA.COM

A

vokad merupakan salah satu jenis buah yang mudah dijumpai. Dengan tekstur daging buah yang lembut menjadikan buah ini mudah dikonsumsi dan sangat lezat dimakan. Tidak hanya nikmat di lidah, avokad yang kaya serat juga memberi banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Dengan mencukupi kebutuhan serat harian yang diperlukan tubuh, maka sistem pencernaan akan lebih sehat sekaligus menghindarkan dari berbagai gangguan buang air besar seperti sembelit. Berikut 7 manfaat buah avokad bagi kesehatan tubuh yng wajib Anda ketahui. Menjaga dan meningkatkan kesehatan organ jantung. Buah avokad mengandung sumber asam oleat tak

jenuh tunggal, vitamin E, folat, kalium, pitosterol serta sumber serat penting. Semua nutrisi tersebut berperan besar terhadap peningkatan kesehatan jantung. Nutrisi yang sangat lengkap untuk kulit anda. Buah avokad mengandung lemak tak jenuh tunggal, asam lemak omega 9, sumber antioksidan, vitamin E, vitamin C serta kolagen. Semua nutrisi tersebut membantu menyehatkan kulit Anda dari waktu ke waktu. Baik Untuk Penurunan Berat Badan. Dengan mengkonsumsi buah avokad akan membuat kondisi perut berada dalam keadaan kenyang yang lebih lama. Secara otomatis pula akan menekan nafsu makan berlebih yang anda miliki. Mencegah Diabetes.


Kandungan lemak tak jenuh tunggal dan kalium dalam buah avokad dapat meningkatkan fungsi kerja hormon insulin dan menetralkan kadar glukosa dalam darah Anda. Mengurangi Peradangan Pada Sendi Anda. Buah avokad mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, vitamin C serta pitosterol yang membantu mengurangi berbagai jenis peradangan pada tubuh Anda. Meningkatkan Fungsi Imun atau Kekebalan Pada Tubuh Anda. Buah avokad merupakan sumber vitamin C. Vitamin

C akan membuat tubuh seseorang tidak mudah terserang penyakit musiman atau perubahan cuaca yang tidak menentu. Pencegah Stroke Yang Efektif. Buah avokad mengandung vitamin E yang berfungsi menurunkan oksidasi kolesterol yang akan menghindarkan seseorang terkena stroke yang mematikan.•

FOTO: CDN.SHOPIFY.COM

8 CARA

JAGA GINJAL TETAP SEHAT

J

umlah kasus gagal ginjal di Indonesia memprihatinkan. Dengan penduduk sekitar 250 juta, prevalensi gagal ginjal diperkirakan sebesar 400 per 1 juta penduduk dan angka insiden (yang sudah dinyatakan gagal ginjal) sebesar 100 per 1 juta penduduk. Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. Endang Susalit, SpPD-KGH mengatakan, setidaknya ada 100.000 pasien gagal ginjal dan 25.000 pasien baru setiap tahun yang memerlukan terapi pengganti. Organ ginjal hanya ukurannya sebesar kepalan tangan ini terletak tepat di bawah tulang rusuk di kedua sisi tulang belakang dan memiliki fungsi yang paling penting bagi tubuh seperti

membersihkan racun yang masuk ke tubuh. Ginjal memiliki beberapa tugas penting diantaranya untuk menyaring racun, urea dan garam berlebih dalam tubuh. Racun ini dikeluarkan melalui urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah, sel darah merah dan asam dalam tubuh. Dan jika ginjal tidak dirawat dengan baik maka fungsinya akan menurun. Untuk menjaga ginjal dengan baik, berikut ini ada beberapa tips untuk menjaga ginjal tetap sehat, yaitu:

OLAHRAGA

Tidak ada cara lain yang membuat fungsi ginjal tetap baik yakni olahraga.

TES MEDIS

Pemeriksaan medis secara rutin setelah usia 30 tahun baiknya dilakukan.

Konsultasikan dengan dokter Anda dan pastikan bahwa ginjal berfungsi dengan baik. Perhatikan pula bila Anda memiliki riwayat keluarga penyakit ginjal.

BANYAK MINUM AIR PUTIH

KONTROL DIET

BERHENTI MEROKOK

Sebisa mungkin, konsumsi makanan yang dimasak tanpa pengawet dan makanan kemasan.

JAGA TEKANAN DARAH

Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Oleh sebab itu, pemeriksaan dini ginjal bila tekanan darah tidak stabil perlu diperhatikan.

JAGA GULA DARAH

Begitu juga dengan gula darah, sebab kesehatan ginjal erat kaitannya dengan diabetes.

Mengonsumsi banyak air minum dapat membuat ginjal bekerja dengan baik.

Merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal.

KURANGI KONSUMSI OBAT-OBATAN

Jika Anda pernah harus mengambil obat apapun, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Karena Anda bukan dokter yang tidak pernah tahu apa efek samping dari obat tersebut.•


INFO SEHAT

Cek Tagihan BPJS Kesehatan Lewat SMS!

Ingin mengetahui tagihan BPJS Kesehatan Anda? Hal ini mudah didapat melalui Aplikasi SMS Cek Tagihan. Aplikas ini berfungsi untuk mengetahui tagihan individu atau badan usaha yang dikirimkan melalui SMS. Format pengiriman SMS untuk fitur ini adalah sebagai berikut :

INDIVIDU

Ketik: tagihan<spasi>No. Kartu BPJS KesehatanKe: 085319305620 / 08113699977

BADAN USAHA

Ketik: tagihanbu<spasi>Kode Badan Usaha Ke: 085319305620 / 08113699977 Setelah peserta melakukan SMS tersebut, maka peserta akan mendapat balasan atau respon berupa SMS dengan notifikasi sebagai berikut :

ADA TAGIHAN

“Tagihan Rp xxx Denda Rp xxx. Pembayaran maksimal tanggal dd/mm/yy melalui BNI: xxx, BRI: xxx, DR: xxx.

TIDAK ADA TAGIHAN

“Anda tidak memiliki tunggakan iuran. Terima kasih telah melunasi iuran. Iurandapat dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10.”

SALAH PENGETIKAN FORMAT SMS

“Data tagihan tidak ditemukan. Cek kembali format SMS Anda”.


WWW.JURNALASIA.COM

!

Tata Cara Pendaftaran dan Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan

P

erlu ada persiapan untuk menggunakan Kartu BPJS Kesehatan yang secara resmi dimulai pada tahun 2015. Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui untuk melakukan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, yaitu : 1. Peserta wajib memiliki NIK yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga. 2. Atau peserta dapat juga menggunakan KTP non elektronik yang masih berlaku, sepanjang NIK pada KTP tersebut sama dengan NIK Kartu

Keluarga dan dapat ditemukan pada data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 3. Peserta dapat mendaftar di Kantor Cabang BPJS Kesehatan dimana saja, walaupun KTP peserta yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. 4. Peserta dapat memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan alamat domisili terakhir (tidak harus sama dengan alamat pada KTP Peserta).•

Bayi baru lahir yang didaftarkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan, tidak wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun tetap wajib mencantumkan Nomor Kartu Keluarga orang tuanya.

Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan SESUAI Peraturan Direksi BPJS Kesehatan, masa berlaku kartu BPJS Peserta Perorangan adalah 7 hari, dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I dan II.Dengan kata lain, bahwa ketentuan masa berlaku kartu 7 hari tidak berlaku,untuk : Bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta PBI atau bayi baru lahir yang merupakan anak dari Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi Peserta Perorangan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Perorangan yang tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III serta menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.•


INFO SEHAT

Bahaya Tidur Dengan Lampu Menyala

B

anyak manfaat yang bisa didapat dari tidur, khususnya tidur di malam hari. Saat tidur malam Anda mengistirahatkan fisik dan pikiran setelah seharian beraktivitas yang relatif padat. Namun untuk mendapatkan manfaat yang maksimal biasakan tidur dengan lampu tidak menyala. Dan sebaliknya, saat tidur dengan lampu menyala justru tidak baik untuk kesehatan. Kondisi tidur dengan lampu menyala akan meningkatkan resiko beberapa penyakit yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Berikut bahaya dari tidur dengan lampu menyala di malam hari : Menghambat Produksi Melatonin. Hormon melatonin berperan dalam mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker pada tubuh. Sehingga sangat dianjurkan untuk mematikan lampu saat tidur malam agar hormon melatonin dapat berproduksi maksimal ketika Anda tertidur pulas. Meningkatkan Resiko Kanker pada Perempuan. Paparan cahaya lampu di malam hari dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker payudara dan kanker usus besar bagi kaum wanita. Jadi, para ibu dan remaja putri sebaiknya memulai membiasakan diri tidur malam dengan tanpa nyala lampu. Ancaman Kesehatan Tubuh lainnya. Tidak membiasakan diri tidur malam dengan lampu mati juga berakibat pada berbagai gangguan tidur, penyakit kardiovaskular, gangguan pada sistem metabolisme tubuh serta kemungkinan besar terkena penyakit diabetes yang bisa mengancam jiwa anda.•


K

esehatan telinga penting untuk dijaga. Keberadaannya juga sangat mempengaruhi kemampuan bicara seseorang. Jika telinga tidak berfungsi maka tidak ada suara yang ditangkap atau didengar individu yang menyebabkan ia tidak bisa berbicara. Telinga memiliki berbagai lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti daun telinga yang memiliki fungsi mengarahkan suara ke lubang telinga yang akan di teruskan ke bagian dalam telinga yang akan dikirimkan ke otak. Oleh karena itu sangatlah penting

untuk menjaga kesehatan indera telinga tersebut. Apalagi, tanpa Anda sadari, ada beberapa kebiasaan dan aktivitas sehari-hari yang justru membuat berkurangnya kemampuan telinga untuk menangkap berbagai suara yang masuk ke indera pendengaran. Agar telingan Anda tetap sehat beberapa tips berikut bisa Anda lakukan.

Hindari Kebisingan Parah.

Usahakan untuk menghindari berbagai suara yang memiliki tingkat kebisingan yang terlalu tinggi. Suara-suara yang terlampau tinggi tersebut seperti suara gergaji mesin, suara musik yang terlalu keras dan lain-lain.

Jaga Volume Suara ke Telinga.

Coba untuk mengubah berbagai kebiasaan yang dapat mengurangi kemampuan mendengar anda, seperti suka mendengarkan musik dengan headset atau mengeraskan volume suara musik ke level maksimal.

Pilih Tempat yang Tenang.

Jangan berlama-lama berada di sebuah

tempat yang memiliki tingkat kebisingan yang terlampau tinggi. Segeralah berpindah dari tempat-tempat yang memekakkan telinga tersebut.

Gunakan Penyumbat Telinga.

Jika Anda harus berada di suatu tempat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, maka ada baiknya menggunakan penyumbat telinga yang dapat mengurangi kerasnya suara yang masuk ke lubang telinga.

Jauhi Rokok.

Ada fakta unik yaitu terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan penurunan daya dengar seseorang. Jika seseorang memiliki kebiasaan merokok, maka indera pendengarannya akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Hindari Kebiasan Membersihkan dengan Kapas.

Jangan membersihkan bagian dalam telinga dengan kapas karena akan mendorong lapisan lilin yang berada di lubang telinga masuk lebih dalam dan menyumbat lubang telinga. Sehingga mempengaruhi kemampuan mendengar seseorang.•


BECKYCASTLETHEBAREFOOTTEACHER.BLOGSPOT.COM

6 Cara Agar Telinga Tetap Sehat

[MEDIA UTAMA]

IMUNISASI UNTUK “ PERBAIKI GENERASI”

I

munisasi, merupakan upaya yang paling efektif mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit berbahaya. Imunisasi juga efektif menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat beberapa jenis penyakit. Namun demikian, perlu dukungan semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan introduksi vaksin. Penyelenggaraan program imunisasi harus melaksanakan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan. Bisa dikatakan, imunisasi sebagai investasi kesehatan. Tidak hanya bagi anak namun juga bagi bangsa. Sebab, kualitas kesehatan anak menentukan kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa. Kualitas SDM bangsa akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Indonesia, melalui Kebijakan Nasional Imunisasi 2015-2019, yakni tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap 93 persen usia 0-11 bulan.

Secara rinci target capaian berturut-turut tahun 2015-2019 sebagai berikut, yaitu 91 persen, 91,5 persen, 92 persen, 92,5 persen dan 93 persen. Target yang hendak dicapai terkait program imunisasi yakni eradikasi polio yang telah tercapai pada 27 Maret 2014 untuk kawasan Asia Tenggara. Berikutnya adalah maternal dan neonatal Tetanus Elimination (MNTE) dengan target di Asia Tenggara pada 2015. Saat ini untuk Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sudah tercapai, tinggal Maluku dan Papua yang ditargetkan pada 2015. Sementara itu, dari sisi fiqih


pencegahan penyakit, Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA berpendapat bahwa Islam sangat menekankan agar manusia lebih memprioritaskan langkah preventif untuk menghindari penyakit dari pada mengobati penyakit.

Selain itu, ada pula perintah untuk menjaga kesehatan. Hal ini membawa konsekuensi logis untuk mengusahakan seluruh sarana yang dapat mewujudkan kesehatan dan menghindari segala hal yang dapat menyebabkan terjadinya sakit. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan penyakit hukumnya wajib, demi tujuan yang lebih besar yakni kemaslahatan dan kesehatan yang paripurna. “Hal ini sejalan dengan salah satu teori hukum Islam, ‘sadd al-dzari’ah’ yaitu melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya dampak negatif atau menuju peluang terjadinya akibat

buruk yang ditumbulkan oleh sebuah tindakan,” kata Dr. Hamdan. Sementara untuk mencegah secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, maka Islam juga sangat menganjurkan agar anakanak diberikan imunisasi seperti imunisasi polio, campak, DPT dan BCG termasuk imunisasi maningitis. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin terwujudnya generasi penerus yang sehat. Sekalipun demikian, bahan dan prosesnya harus suci dan terhindar dari najis atau haram. Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA, menjelaskan pada prinsipnya vaksinasi harus dilakukan dengan vaksin yang halal. Penggunaan vaksin yang halal tidak terbatas pada dzatnya, tetapi juga di dalam proses produksinya. Vaksin yang halal jika diproduksi melalui proses yang tidak benar secara fikih, misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram/najis, maka hukumnya tetap haram sepanjang belum dilakukan penyucian secara Syar’i. Ini juga berlaku umum, baik bagi makanan, minuman maupun obat-obatan yang akan dikonsumsi.•


[MEDIA UTAMA]

WWW.DAILYTIDINGS.COM

S

ebagai negara dengan jumlah penduduk 240 juta orang, Indonesia membutuhkan kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi ancaman pandemi.’’Ketersediaan vaksin merupakan salah satu komponen penting kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Karena selain mencegah penularan dan menekan angka kesakitan, juga dapat menurunkan angka kematian,’’ tutur Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia awal Maret 2015 lalu. Dan dosis yang dibutuhkan untuk melakukan blanket immunization yang mencakup 50 % populasi dengan pemberian 2 dosis per orang sebanyak 230 juta dosis. Dan jika diasumsikan harga vaksin impor senilai10 dolar Amerika Serikat per dosis maka dibutuhkan dana sebesar 2,3 juta

PERKEMBANGAN VAKSIN INDONESIA TERKINI 12 MEDIAKOM • Edisi 56 • MARET 2015

dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 30,36 miliar. Sementara kapasitas produksi dunia hanya 80 juta vaksin per minggu untuk mensuplai 6,5 miliar penduduk dunia. Melihat keterbatasan kemampuan produksi dunia ini, Indonesia sudah melakukan pengembangan produksi 7 macam vaksin, meliputi H5N1, hepatitis, tubercolosis, dengue, malaria, rotavirus dan HPV. Tiga diantaranya yaitu H5N1, dengue dan tuberkolosis diperkirakan sudah siap produksi di periode 20162025.

Vaksin H5N1

Di Indonesia saat ini sedang dikembangkan vaksin H5N1 untuk menghadapi ancaman pandemi Avian Influenza atau lebih dikenal dengan flu burung yaitu vaksin influenza seasonal. Pengembangan vaksin AI ini dilakukan, menurut Amin, juga bisa berpotensi ekonomi karena dapat dipasarkan di dalam dan luar negeri. ‘’Rancangan vaksin diharapkan dapat mengatasi masalah hak paten di sisi teknologi platform vaksin,’’ tehas Amin. Platform vaksin yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menginduksi respon antibodi netralisasi, respon sel T sitotoksik serta innate immunity yang mampu merespon dengan spektrum luas dengan dosis yang relatif kecil. Vaksin AI yang mulai dikembangkan pada tahun 2016 ini melalui enam tahap yang tiap tahapnya berlangsung selama 1 tahun.

AMIN SOEBANDRIO. Ketersediaan vaksin merupakan salah satu komponen penting kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Pihak yang melakukan pengembangan mencakup Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, FKUI, Fakultas Teknik UI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT), Universitas Airlangga, dan Biofarma. Di 2015, pengembangan vaksin H5N1 sudah mencapai tahap uji keamanan yang diujicobakan pada hewan. Dan pada tahun 2016 hingga 2020 mendatang direncanakan sudah bisa diuji preklinik dan uji klinik serta diproduksi. Sedangkan vaksin tuberkolosis, di 2015 ini baru mencapai tahap pertama dari empat tahapan. Saat ini Tim riset dari Litbangkes, UI,UGM, ITB, Unpad, Unair dan Unhas sedang melakukan uji imunogenisitas dan penyiapan kandidat antigen. Dan rencananya akan siap diproduksi pada 2020 mendatang. Sementara untuk vaksin dengue, setelah melalui

Produksi Vaksin Indonesia

oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,2015 No

Jenis Vaksin

Target

1

H5N1

2015

2

Hepatitis

Sedang berjalan

3

Tuberkolosis

2020

4

Dengue

2025

5

Malaria (teknik radiasi)

Sedang berjalan

6

Rotavirus

Sedang berjalan

7

HPV

Sedang berjalan

ISU

PENGEMBANGAN

VAKSIN BARU

Agar pengembangan vaksin bisa berjalan dengan lancar sejak proses produksi hingga nantinya siap digunakan, menurut Amin ada beberapa hal penting yang harus mulai dipertimbangkan. Diantaranya harga per dosis yang terjangkau oleh masyarakat, kecepatan dan kemudahan produksi, pilihan substrat untuk membunuh virus atau mengekspresikan antigen virus, proteksi silang terhadap galur varian, efikasi secara umum, keamanan serta penerimaan oleh badan regulator dan masyarakat. tahap pemetaan dan tahap penentuan strain virus, di 2015 ini memasuki tahap teknologi pengembangan virus yang dilakukan oleh LIPI, Unair, UI, Biofarma, Litbangkes, PSSP dan IPB.•


[MEDIA UTAMA]

MENDORONG IMUNISASI PENTAVALENT SEBAGAI SEBUAH KEBUTUHAN

I

munisasi sudah dikenal sejak lama di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah terpaparnya anak dari berbagai penyakit yang memiliki potensi menganggu tumbuh kembang anak bahkan juga dari penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Sejak awal, imunisasi dikenalkan sebagai salah satu upaya perlindungan utama anak usia tertentu

terhadap sejumlah penyakit. Landasan hukum program imunisasi untuk anak salah satunya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan Setiap Anah berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Selain itu Undang-


Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 13 mengamanatkan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Sementara di Pasal 132 ayat (3) disebutkan setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

Kepala Sub Bagian Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan dr. Prima Yosephine Barliana Timiur Hutapea, MKM mengatakan imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling efektif dari sisi biaya. Alasannya yang pertama selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri tetapi juga melindungi orang sekitarnya. Dan imunisasi juga menggunakan vaksin

produksi dalam negeri sesuai dengan standar aman WHO. Dampak dari imunisasi sangat besar bagi kesehatan masyarakat, tak hanya bagi orang yang diimunisasi namun juga bagi anak-anak yang berada di sekitar anak yang telah diimunisasi. Ketika anak-anak dalam kondisi sehat maka pada umumnya masyarakat juga akan ada dalam kondisi sehat. Masyarakat yang sehat akan mendorong

tumbuh kembangnya sebuah bangsa yang pada ahirnya akan memberikan dampak positif bagi dunia. “Tujuan program imunisasi adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” kata dr. Prima. dr.Prima memaparkan bahwa perjalanan program imunisasi di Indonesia cukup panjang. Imunisasi pertama yang diinisiasi di

Indonesia adalah imunisasi untuk penyakit cacar pada 1956. Hampir belasan tahun kemudian, pada 1973 diinisiasi imunisasi BCG dan menyusul satu tahun kemudian pada 1974 imunisasi TT pada ibu-ibu hamil. Setahun sebelum badan kesehatan dunia (WHO) memulai pelaksanaan program imunisasi sebagai sebuah upaya global atau dikenal dengan Expanded

Program on Immunization, Indonesia telah menerapkan imunisasi DPT untuk bayi. Memasuki awal dekade 1980an, mulai diperkenalkan imunisasi Polio dan dua tahun kemudian 1982 dikenalkan imunisasi Campak. Sepuluh tahun kemudian pada awa dekade 1990an Indonesia mencapai status liputan imunisasi secara nasional atau Universal Coverage on Immunization (UCI


[MEDIA UTAMA]

Imunisasi Pentavalen

P

ada perkembangan program imunisasi di Indonesia memasuki tahun 2013 diinisiasi program imunisasi pentavalen atau imunisasi DPT-HB-Hib. Kebijakan itu didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang merupakan kelanjutan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23/ Menkes/SK/I/2013 tertanggal 15 Januari 2013. Penetapan program imunisasi pentavalen dilatarbelakangi oleh adanya data bahwa Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian terbesar

pada anak. Data yang ada menyebutkan 23 persen pneumonia yang serius pada anak disebabkan oleh Haemophillus Influenzae tipe b (Hib). Sementara penyebab lainnya adalah pneumococcus, staphilococcus, streptococcus, virus dan jamur. dr.Prima Yosephine Barliana Timiur Hutapea, MKM menjelaskan Hib dan streptococcus pneumonia juga menyebabkan meningitis yang dapat menimbulkan cacat dan kematian pada anak. “Meningitis adalah radang pada selaput otak dan korda spinalis atau bagian dari sistem saraf pusat. Gejala


yang ada yaitu demam, kaku kuduk, penurunan kesadaran dan kejang,” katanya. Sementara itu meningitis disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Meningitis akibat bakteri umumnya sangat parah dan dapat menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Berdasarkan laporan Centre for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 2000 disebutkan Hib berpotensi menyebabkan meningitis dengan persentase 50 persen, epiglotitis dengan persentase 17 persen, pneumonia dengan persentase 15 persen, arthritis dengan persentase 8 persen, selulitis dengan persentase 6 persen, osteomyelitis dengan

persentase 2 persen dan bakteriemia dengan persentase 2 persen. Hib atau Haemophillus Influenzae type b sendiri merupakan bakteri gram negatif. Hib terbagi atas dua jenis berkapsul dan tidak berkapsul. Untuk tipe yang tidak berkapsul umumnya tidak ganas dan hanya menyebabkan infeksi ringan misalnya faringitis atau otitis media. Sementara itu untuk tipe yang berkapsul, merupakan tipe yang paling ganas dan salah satu penyebab yang paling sering dari kesakitan dan kematian pada bayi dan anak kurang dari lima tahun. Anak-anak yang paling rentan terkena infeksi Hib adalah anak dengan usia 4-8 bulan. Sebelum adanya vaksin Hib, penyakit akibat Hib pada balita secara global berdasarkan estimasi Badan Kesehatan Dunia pada balita menyebabkan 3 juta anak menderita penyakit serius setiap tahunnya dimana menyebabkan kematian lebih dari 400.000 anak dan merupakan penyebab kematian anak nomor 1 saat itu. Dalam perjalanannya, upaya penanggulangan infeksi Hib yang dianggap efektif melalui imunisasi yaitu berdasarkan penelitian di Pulau Lombok pada 1998-2002 menunjukkan bahwa imunisasi Hib dapat mencegah sebagian besar dari semua maningitis klinis dan dapat mencegah salah satu penyebab pneumonia. Melihat kondisi tersebut maka hasil kajian Regional Review Meeting on Immunization WHO/SEARO

di New Delhi dan Komite Ahli Penasehat Imunisasi Nasional pada 2010 rekemomendasikan agar vaksin Hib diintegrasikan ke dalam program imunisasi nasional untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat pneumonia dan meningitis. Vaksin Hib sendiri memiliki konjugasi memiliki efikasi yang baik dan aman sehingga dapat dimasukkan ke dalam program imunisasi nasional. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) merekomendasikan vaksin Hib dikombinasi dengan DPT-HB menjadi vaksin pentavalent (DPT-HB-Hib) sekaligus mengurangi jumlah suntikan pada bayi. Vaksin DPT-HB-Hib sendiri berupa suspensi homogen yang berisikan difteri murni, toxoid tetanus, bakteri pertusis inaktif, antigen permukaan hepatitis B (HbsAG) murni yang tidak infeksius dan komponen Hib sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida Haemophilus Influenzae type b tidak infeksius yang dikonugasikan kepada protein toksoid tetanus. Vaksin ini dikemas dalam vial 5 dosis. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendir telah menerbitkan izin edar bagi vaksin DPT-HB-Hib per tanggal 14 Juni 2013. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong program imunisasi Pentavalent maka pemerintah menyiapkan introduksi yaitu pada 2013 dilaksanakan di empat provinsi masing-masing

Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan kemudian pada 2014 dilakukan secara nasional di seluruh provinsi. Pemberian imunisasi lanjutan diberikan pada batita yang telah mendapat imunisasi Campak dan DPT-HB atau DPT-HBHib3 lengkap pada masa bayi. Jika masa bayi belum mendapat imunisasi Campak dan atau DPT-HB atau DPTHB-Hib 3 belum lengkap maka harus dilengkapi sebelum pemberian imunisasi lanjutan. Upaya melengkapinya diusahakan bersamaaan dengan bulan vitamin A atau kegiatan lainnya. Imunisasi, menurut dr.Prima merupakan upaya yang paling efektif mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit berbahaya. Imunisasi merupakan upaya penanggulangan infeksi Hib yang efektif sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat pneumonia dan meningitis. “Vaksin Hib memiliki efikasi yang baik dan aman,” katanya. Namun demikian dr.Prima mengatakan diperlukan dukungan semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan introduksi vaksin baru DPT-HB-Hib dimana penyelenggaraan program imunisasi harus dilaksanakan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan. Imunisasi dapat dikatakan sebagai investasi kesehatan tidak hanya

Imunisasi merupakan upaya penanggulangan infeksi Hib yang efektif sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat pneumonia dan meningitis. dr.Prima Yosephine Barliana Timiur Hutapea, MKM

bagi anak namun juga bagi bangsa. Kualitas kesehatan anak juga menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia sebuah negara yang menentukan kemajuan negara tersebut.•

Nasional). Setahun sebelum reformasi 1998, pada 1997 diperkenalkan imunisasi Hepatitis B yang kemudian pada medio 2004 mulai diinisiasi imunisasi DPT/HB di empat provinsi sebagai tahap pertama, kemudian diikutu di seluruh Indonesia pada 2007. Pada tahun yang sama juga diperkenalkan Pilot Project IPV (Inactiveated Polio Vaccine) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2010 diperkenalkan imunisasi Td untuk penanggulangan KLB dan BIAS kelas II dan kelas III. Akhirnya pada 2013 diintorduksi Vaksin Pentavalen (DPT/HB/Hib) di empat provinsi sebagai tahap awal masing-masing Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dari retasan perjalanan program imunisasi di Indonesia yang dimulai pada dekade 1950an, sejumlah capaian yang ada antara lain eradikasi penyakit cacar tahun 1974, eliminasi maternal dan neonatal tetanis di tiga regional yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Capaian lainnya adalah kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia sudah mencapai kondisi bebas polio dan di Indonesia saat ini juga angka kematian akibat campak jauh menurun dibandingkan dekadedekade sebelumnya. Pola imunisasi terbagi atas dua masing-masing imunisasi rutin dengan jangkauan bayi usia 0-11 bulan, anak usia batita yaitu


[MEDIA UTAMA]

Imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib: usia 1,5 tahun Campak : usia 2 tahun

-DT -Campak

1 SD

Td

2 SD

3 SD

BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH

Hep B 0 (HB 0) -BCG -Polio 1

-DPT-HB-Hib 1 -Polio 2 -DPT-HB-Hib 2 -Polio 3 -DPT-HB-Hib 3 -Polio 4

CAMPAK

0-7 hr 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan Sumber : Sub Direktorat Imunisasi Direktorat Simkar dan Kesma Direktorat Jenderal PP & PL Kemenkes RI


9 Bulan

imunisasi lanjutan dimana tahun 2013 diinisiasi di empat provinsi masingmasing Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB dan Bali dan secara nasional

pada 2014. Masih dalam pola pertaman, imunisasi rutin, juga mencakup anak usia sekolah dasar dan golongan usia yang keempat adalah wanita usia subur, yaitu wanita usia 15-39 tahun termasuk diantaranya ibu hamis dan calon pengantin. Pola yang kedua adalah imunisasi tambahan dengan sasaran usia bayi dan anak. Imunisasi pola ini dilakukan dengan cara Backlog Fighting (BF) yaitu upaya aktif untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak berumur kurang dari tiga tahun, Crash Program yaitu upaya yang ditujukan untuk wilayah yang membutuhkan intervensi secara cepat untuk mencegah KLB, Catch Up Campaign yaitu upaya pemutusan transmisi penularan virus campak pada anak usia sekolah dasar, Pekan Imunisasi Nasional, sub Pekan Imunisasi Nasional dan imunisasi dalam penanganan Keadaan Luar Biasa (KLB). Secara nasional sesuai dengan Kebijakan Nasional Imunisasi tahun 20152019 yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditargetkan minimal 95 persen Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia dapat mencapai lebih dari 80 persen cakupan imunisasi dasar secara lengkap. Imunisasi dasar lengkap sendiri mencakup Hepatitis B (HB 0) saat bayi berusia nol sampai tujuh hari, kemudian BCG dan Polio 1 saat anak berusia satu bulan, DPT, HB, HIB1 dan Polio 2 saat anak berusia dua bulan, DPT-HB-

WWW.DAILYTIDINGS.COM

dan Papua yang ditargetkan pada 2015. Komitmen global lainnya adalah eliminasi campak dengan target regional Asia Tenggara pada 2020 dan terakhir adalah penerapan ‘safe injection ‘ dalam pelayanan imunisasi serta penanganan limbah medis imunisasi yang tepat. Untuk mencapai komitmen-komitmen tersebut maka ada sejumlah strategi yang dilakukan yaitu melalui pemberian akses pelayanan, menjamin kecukupan dan

ketersediaan vaksin dan logistik, pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga profesional, memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang efektif berkualitas serta efesien dan terakhir memperkuat infrastruktur melalui kompetensi sumber daya manusia dan sarana cold chain. Dan juga memperkuat manajemen yang diwujudkan dengan adanya petugas imunisasi secara berjenjang dan juga kesiapan rumah sakit.•

Masyarakat yang sehat akan mendorong tumbuh kembangnya sebuah bangsa yang pada ahirnya akan memberikan dampak positif bagi dunia.

INFOIMUNISASI.COM

Hib2 dan Polio 3 saat anak berusia tiga bulan, DPT-HBHib3 serta Polio 4 saat anak berusia empat bulan dan campak saat anak berusia sembilan bulan. Target lainnya dalam Kebijakan Nasional Imunisasi 2015-2019 adalah tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada 93 persen usia 0-11 bulan dengan rincian pada 2015 diharapkan 91 persen, pada 2016 capaian 91,5 persen, pada 2017 capaian 92 persen, pada 2018 capaian 92,5 persen dan 2019 memenuhi capaian 93 persen. Secara global terdapat empat target yang hendak dicapai terkait program imunisasi yaitu eradikasi polio yang telah dicapai pada 27 Maret 2014 untuk kawasan Asia Tenggara, yang kedua adalah maternal dan neonatal Tetanus Elimination (MNTE) dengan target di Asia Tenggara pada 2015 dimana saat ini untuk Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sudah tercapai tinggal Maluku


[MEDIA UTAMA]

KLB Difteria dan Campak Masih Terjadi !

P

enyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih mengancam dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa sampai 2014, kejadian luar biasa (KLB) campak dan difteria masih terjadi di Indonesia. Meskipun

kecenderungannya menurun, namun angka KLB keduanya masih tinggi, KLB Campak terjadi 10.651 kasus dibanding 2013 sebanyak 18.488 kasus dan KLB difteri terjadi 394 kasus dibanding 2013 sebanyak 775 kasus. Penyebab KLB difteria dan KLB campak ini karena masih banyak anak yang belum terpapar imunisasi.

‘’Apabila cakupan imunisasi rendah akan menyebabkan terjadinya KLB. Cakupan imunisasi yang senantiasa tinggi diperlukan untuk mencegah individu terpapar penyakit yang berbahaya dan mencegah penularan di masyarakat,’’ tutur Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A (K) , Satgas Imunisasi IDAI saat temu media

yang diselenggarakan oleh Center for Research and Integrated Development of Tropical Health and Infectious Diseases (CRIDTROPHID) Universitas Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. dr. Sri Rezeki juga menjelaskan walaupun cakupan imunisasi campak telah tinggi (>90%) tapi masih ada anak yang terkena campak. Karena sisa 10 persen anak yang belum mendapatkan imunisasi ditambah dengan 10 persen dari anak terimunisasi namun tidak kebal menyebabkan kekebalan masyarakat hanya mencapai 81%. Sedangkan cakupan imunisasi di Indonesia atau Universal Child Immunisation (UCI) berdasarkan Riskesdas 2013 di tingkat desa secara nasional mencapai 80,23% yang mencakup imunisasi hepatitis saat lahir sebesar 79,1%, imunisasi BCG sebesar 87,6%, imunisasi polio-4 sebesar 77%, imunisasi DPT-HB-3 sebesar

Kasus Difteri Kasus Campak di Indonesia 2006-2014 di Indonesia, 2006-2014 Tahun

Jumlah kasus

2006

432

2007 2008

Tahun

Jumlah kasus campak

Jumlah KLB

Jumlah Kasus

183

2006

55348

86

1595

218

2007

31891

114

2408

2009

189

2008

24338

110

1705

2010

432

2009

18055

190

2770

2011

816

2010

19111

188

3044

2012

1192

2011

23282

356

4993

2013

775

2012

18798

163

2328

2014

394

2013

11521

128

1677

2014

10651

170

2038


Kenal Difteri dan Campak PENYAKIT difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriaeI yang menyerang tenggorokan, hidung, kulit. Akibat bakteri ini terbentuk selaput di tenggorokan, pembesaran kelenjar leher dan membentuk toksin (racun) menyebar ke otot jantung dan syaraf. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyerang semua golongan umur dan dapat dicegah dengan imunisasi DPT/DT/Td.

GEJALA DIFTERI

l Demam tidak tinggi l Nyeri menelan l Terdapat selaput pada tenggorokan l Nafas berbunyi (stridor) l Leher membengkak (bullneck) l Apabila tidak segera diobati terjadi komplikasi l Sesak nafas l Muka biru (hipoksia) l Suara sengau l Perubahan denyut jantung l Kelumpuhan syaraf

87,6% dan imunisasi campak sebesar 82,1%. Cakupan imunisasi yang tidak tinggi ini turut menyumbang pada tingginya angka kematian bayi (AKB) di Indonesia. AKB Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN dengan perbandungan bahwa AKB Indonesia 4,6 kali lebih tinggi dibanding Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dibanding Filipina dan 1,8

GEJALA CAMPAK

l Mata merah. l Mata menjadi sensitif terhadap cahaya. l Gejala menyerupai pilek seperti radang tenggorokan, hidung beringus atau tersumbat. l Mengalami demam. l Bercak putih keabuabuan pada mulut dan tenggorokan.

kali lebih tinggi dibanding Thailand. dr. Sri Rezeki mengatakan belum tingginya cakupan imunisasi disebabkan masih banyak anak belum diimunisasi. Merujuk pada Riskesdas 2013, penyebab anak tidak diimunisasi mencakup anak demam (28,8%), keluarga tidak mengizinkan (26,3%), anak sering sakit (6,8%),

sibuk atau repot (16,3%), tidak tahu tempat imunisasi (6,7%) dan tempat imunisasi jauh (21,9%). Untuk mencegah terjadinya KLB, beberapa upaya harus dilakukan mencakup penyediaan air bersih, imunisasi dan didukung juga oleh faktor nutrisi seimbang, pemberian air susu ibu eksklusif, menghindari polusi dalam rumah dan program keluarga berencana. Sementara dalam program Imunisasi Nasional disebutkan ada 7 macam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), mencakup polio, hepatitis B, pertusis, difteri, Hib, campak dan tetanus. Penyakit campak disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini akan memunculkan ruam di seluruh tubuh dan sangat menular. Campak bisa sangat mengganggu dan mengarah pada komplikasi yang lebih serius. Gejala campak mulai muncul sekitar satu hingga dua minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh. Campak sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian saat terjadi komplikasi. Contoh komplikasi akibat campak adalah radang pada telinga, bronkitis, infeksi paru-paru (pneumonia) dan infeksi otak (ensefalitis). Dan kelompok orang yang berisiko mengalami komplikasi diantaranya bayi di bawah usia satu tahun, anak-anak dengan kondisi kesehatan buruk dan gizi kurang, orang dengan penyakit kronis dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

‘’Apabila cakupan imunisasi rendah akan menyebabkan terjadinya KLB. Cakupan imunisasi yang senantiasa tinggi diperlukan untuk mencegah individu terpapar penyakit yang berbahaya dan mencegah penularan di masyarakat,’’

Campak bisa dicegah dengan vaksinasi MMR, yaitu vaksin gabungan untuk campak, gondongan, dan campak Jerman. Vaksinasi MMR diberikan dua kali. Pertama diberikan ketika anak berusia 15 bulan dan dosis vaksin MMR berikutnya diberikan saat mereka berusia 5-6 tahun atau sebelum memasuki masa sekolah dasar.•


[MEDIA UTAMA] Mengenal Imunisasi Orang Dewasa Tidak hanya bayi yang baru lahir hingga ia menginjak usia Sekolah Dasar yang perlu imunisai. Orang dewasa pun perlu imunisasi.

I

munisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat/populasi atau bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia seperti cacar. Selain untuk melindungi individu dan menurunkan angka kesakitan dan kematian, imunisasi juga dilakukan untuk melindungi komunitas atau herd immunity ketika 80 % populasi terimunisasi. Karena itu, imunisasi tidak hanya dilakukan oleh bayi dan anak, orang dewasa pun membutuhkan imunisasi. Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM dari Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengatakan imunisasi pada orang dewasa dilakukan untuk menjaga agar individu tetap sehat. ‘’Dan saat ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih ada sehingga imunisasi diperlukan,’’ tutur dia. Selain itu imunisasi pada orang dewasa dilakukan sebagai salah satu preventif untuk menjaga kesehatan yang aman dan efektif.

Beberapa jenis imunisasiasi dianjurkan untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai alasan, apa saja imunisasiasi itu?

Influenza

Untuk imunisasi influenza dianjurkan untuk dilakuan semua orang deasa satu kali setiap tahun. Bahkan ada berbagai kondisi yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan imunisasiasi influenza, yaitu : l gangguan sistem pernapasan kronik, l penyakit ginjal kronik, gangguan kardiovaskuler (gagal jantung), sindroma koroner akut, l penyakit jantung koroner, gangguan katup jantung/defek kongenital), hipertensi, aritmia, diabetes melitus, imunokompromais, anemia, l lansia, obesitas. pekerja tenaga kesehatan, pelancong, l orang yang tinggal di panti jompo/tempat penampungan, l calon jemaah haji/ umrah,Ibu hamil terutama pada masa pandemi.


Varicella (Cacar Air)

Imunisasi Varicella merupakan imunisasi hidup. Semua orang dewasa yang tidak terbukti pernah mengalami cacar air atau tidak memiliki kekebalan terhadap varicella, dianjurkan untuk imunisasiasi. Imunisasi ini perlu dilakukan karena manivestasi klinis cacar air pada orang dewasa umumnya lebih berat daripada anak-anak. Dan bagi petugas kesehatan yang kemungkinan bersinggungan dengan pasien sangat dianjurkan untuk imunisasi varicella. Sedangkan pada ibu hamil, varicella dapat menyebabkan cacat janin bila infeksi primer terjadi pada trimester pertama kehamilan. Karena itu penting untuk melakukan imunisasi sebelum menikah atau hamil. Setidaknya dibutuhan waktu minimal 4 minggu untuk boleh hamil setelah imunisasiasi terakhir. Dan imunisasi varicela jangan diberikan kepada ibu hamil.

Human Papilomavirus (HPV) untuk perempuan

Vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah Human papilloma virus menginfeksi sel yang bisa menyebabkan kanker leher rahim dan beberapa jenis kanker lain. Imunisasi HPV untuk perempuan dapat menggunakan imunisasi HPV bivalent atau quadrivalent. Dan waktu pemberian terbaik untuk memperoleh efektivitas maksimal adalah saat usia 9-26 tahun yang belum aktif secara seksual. Tapi Imunisasi HPV tetap dapat diberikan pada usia 55 tahun. Dan yang harus diingat bahwa imunisasiasi tidak menggantikan Pap Smear, alat skrining untuk mendeteksi kanker serviks. Pap smear tetap harus dilakukan minimal setiap 3 tahun dan Tidak di rekomendasikan untuk ibu hamil.

Human Papillomavirus (HPV) untuk Laki-laki

Vaksinasi HPV untuk laki-laki hanya menggunakan vaksin HPV quadrivalent. Untuk usia 9-21 tahun, vaksin diberikan kepada semua individu. Untuk usia 22-26tahun, vaksin terutama diberikan kepada individu homoseksual yang belum vaksinasi. Individu non homoseksual juga dapat menerima vaksinasi hingga usia 26 tahun.

Herpes Zoster

Herpes Zoster adalah lepuhan kulit yang disebabkan oleh kebangkitan kembali virus varisela-zoster yang menetap laten di akar saraf. Individu yang pernah menderita cacar air dapat terkena herpes zoster. Berikan 1 dosis imunisasi Zoster kepada semua individu berusia 50 tahun

keatas dengan atau tanpa episode Zoster sebelumnya. Imunisasi Herpes Zoster merupakan imunisasi hidup.

Measles/Campak, Mumps/Gondongan, Rubella/Campak Jerman (MMR)

Imunisasi MMR merupakan imunisasi hidup. Sangat dianjurkan bagi tenaga kesehatan, pelancong, dan orang yang tinggal di asrama atau lingkungan padat, dan saat terjadi wabah. Sekitar 2-5 % populasi normal tidak merespon 1 dosis MMR sehingga dibutuhkan dosis kedua. Imunisasi MMR dapat mencegah Sindroma Rubella Kongenital. Berikan imunisasi ini kepada perempuan sebelum menikah atau sebelum hamil. Diperlukan waktu minimal 4 minggu untuk boleh hamil setelah imunisasiasi terakhir

dan dilarang diberikan kepada ibu hamil.

Hepatitis A

Hepatitis A banyak muncul di negara berkembang. Hepatitis A merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis A. Virus ini ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus Hepatitis A. Pemberian imunisasi Hepatitis A dapat mencegah agar tidak terkena penyakit tersebut. Imunisasi diberikan 2 kali dengan jarak waktu 6 bulan.

Hepatitis B

Hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh, banyak muncul di negara berkembang. Penyakit ini juga bisa berakibat fatal atau kronis. Saat ini Hepatitis B sudah dapat dicegah dengan imunisasiasi yang diberikan

3 kali dalam waktu 6 bulan. Perhatian khusus diberikan pada kelompok risiko tinggi, tenaga kesehatan, pengguna narkoba, orang dengan teman seksual multipel, kondisi imunokompromais, pasien dengan gangguan hati kronik, dan pasien dengan gangguan ginjal kronik termasuk sedang hemodialisis.

Tifoid

Penyakit tifoid adalah salah satu penyakit yang sering menyerang wisatawan dimana penularannya melalui makanan dan air yang kotor. Penyebabnya adalah bakteri salmonella yang menyebabkan gejala demam dan mual. Langkah-langkah perlindungan seperti mencuci tangan sebelum makan dan melakukan imunisasi tifoid akan sangat membantu dalam melindungi diri mereka dari penyakit ini. Imunisasiasi tifoid akan bertahan selama 3 tahun.

Pneumococccal Polisakarida (PPSV23) Pneumonia Pneumonia adalah suatu penyakit infeksi atau peradangan pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi “inflame” dan terisi oleh cairan. Untuk mencegahnya bisa dilakukan imunisasi dengan syarat berikut : l Imunisasiasi orang berusia <60 tahun


[MEDIA UTAMA] kebawah dgn kondisi berikut: l asplenia l diabetes melitus l alkoholisme, implan koklea l gangguan sistem kardiovaskular l gagal ginjal kronik, sindroma nefrotik l gangguan hati kronik (termasuk sirosis) l kebocoran cairan serebrospinal, imunokompromais l orang yang tinggal di panti jompo/ tempat penampungan l perokok aktif gangguan sistem pernafasan kronik (PPOK/asma) Vaksinasi diajurkan untuk usia 60 tahun keatas, Bila vaksin diberikan pada usia 19-60 tahun, diperlukan 1 dosis ulangan 5 tahun kemudian. Semua individu yang immunokompromais harus memperoleh 1 dosis ulangan, berapapun usianya saat vaksinasi dosis pertama.

Meningitis Meningokokal

Vaksinasi Meningitis Meningokokal tidak diberikan secara rutin. Vaksin ini hanya diberikan kepada calon jemaah haji/umrah dan calon pelancong ke negara-negara tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vaksin ini boleh diberikan kepada ibu hamil (dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh lebih besar dari risiko) dan ibu menyusui.

Yellow Fever (Demam Kuning) Vaksin Yellow Fever merupakan vaksin hidup.Vaksin Yellow Fever tidak diberikan secara rutin.Vaksin ini hanya diberikan kepada calon pelancong ke negara-negara tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MENIMBANG HALAL DAN HARAM VAKSIN

W

alaupun program imunisasi di Indonesia sudah berlangsung sejak dekade 1950an namun masih banyak kalangan yang bersilang pendapat mengenai bagaimana program pencegahan penyakit itu dalam perspektif hukum Islam. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di FKUI mengenai perkembangan imunisasi di Indonesia menjelaskan ada sejumlah prinsip dasar yang bisa dipahami dalam ajaran agama Islam terkait hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa manusia pada hakikatnya hidup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang terkandung dalam Quran Surat AlDzariyat ayat 51-56. Selain itu manusia juga memiliki tugas sebagai Khalifah


Allah SWT di muka bumi dengan baik sejalan dengan Quran Surat AlBaqarah ayat 30. “Agar manusia dapat melaksanakan kedua tujuan penciptaan di atas dengan baik dan sempurna, maka agama Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan,” kata Hamdan Rasyid. Menjaga kesehatan itu sendiri memiliki sejumlah fase, yang pertama adalah melakukan upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan yang kedua adalah berobat pada waktu sait agar sehat kembali. Salah satu langkah preventif dalam menjaga kesehatan adalah dengan mencegah timbulnya penyakit yang sedang mewabah melalui vaksinasi. “Masalah kemudian muncul ketika diketahui bahwa dalam proses pembuatan vaksin ternyata menggunakan barang haram atau najis atau berinteraksi dengan barang haram atau najis seperti Porcine

(khinzir),” katanya. Islam sendiri memiliki sejumlah perspektif mengenai kesehatan. Islam sangat memperhatikan kesehatan anak, sehingga mereka tumbuh kembang menjadi mukmin yang kuat secara fisik dan psikis, sebagaimana salah satunya termaktub dalam Quran Surat An-Nisaa ayat sembilan. Selain itu Islam juga menekankan perlunya hidup sehat antara lain dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, berolahraga dan menghindarkan hal-hal yang membahayakan. Sementara itu dari sisi fiqih pencegahan penyakit, Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA berpendapat bahwa Islam sangat menekankan agar manusia lebih memprioritaskan langkah preventif untuk menghindarkan penyakit daripada mengobati penyakit yang sudah terlanjur menimpa. Selain itu, ada pula perintah untuk menjaga kesehatan, membawa konsekuensi logis untuk mengusahakan seluruh sarana yang dapat mewujudkan kesehatan dan menghindarkan segala hal yang dapat menyebabkan terjadi penyakit. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan penyakit hukumnya wajib untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yakni kemaslahatan dan kesehatan yang paripurna. “Hal ini sejalan dengan salah satu teori hukum Islam, ‘sadd al-dzari’ah’ yaitu melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya

dampak negatif atau menutu peluang terjadinya akibat buruk yang ditumbulkan oleh sebuah tindakan,” kata Dr. Hamdan. Sebagai langkah preventif dalam melindungi kesehatan anak, Islam mewajibkan kaum ibu memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun, terutama air susu yang pertama keluar atau dikenal dengan colostrum. Sementara untuk mencegah secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, maka Islam juga sangat menganjurkan agar anak-anak diberikan imunisasi seperti imunisasi polio, campak, DPT dan BCG termasuk imunisasi maningitis. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin terwujudnya generasi penerus yang sehat, sungguhpun demikian bahan dan prosesnya harus suci dan terhindar dari najis atau haram. Dijelaskan Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA, pada prinsipnya vaksinasi harus dilakukan dengan vaksin yang halal. Penggunaan vaksin yang halal tidak terbatas pada dzatnya, tetapi juga di dalam proses produksinya. Vaksin yang halal jika diproduksi melalui proses yang tidak benar secara fikih misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram/najis maka hukumnya tetap harap sepanjang belum dilakukan penyucian secara Syar’i. Ini juga berlaku umum, baik bagi makanan, minuman maupun obat-obatan yang akan dikonsumsi. MUI sendiri pernah mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan barang

haram/najis pada 1 Juni 1980 yang bunyinya ; setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan. Dan yang ketiga, adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah MUI meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya. Pada 2002, MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang vaksin polio khusus (IPV) yang isinya; pada dasarnya penggunaan obat-obatan termasuk vaksin yang berasal dari atau mengandung benda najis maupun benda terkena najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anakanak yang menderita immunocompromise pada saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal. Dr. H.M Hamdan Rasyid, MA berpandangan penggunaan vaksin yang mengandung atau

bersinggungan dengan unsur yang diharamkan maka hukumnya haram. Dengan demikian keharamannya bukan pada tindakan vaksinasi namun karena vaksinasi dengan vaksin yang haram. Tetapi dalam hal tidak, atau lebih tepatnya belum ditemukan vaksin yang halal, vaksin yang haram dapat digunakan terkait adanya kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini kebutuhan untuk menunaikan kewajiban seperti ibadah haji misalnya. Dengan demikian, menurutnya, esensinya tetap haram namun diperbolehkan. Kebolehan penggunaan vaksin yang haram tidak mengubah esensi keharamannya. Pembolehan penggunaan vaksin meningitis yang haram bersifat kondisional dan temporal. Di luar dua keadaan tersebut, tidak dibolehkan. Temporalitas pembolehan penggunaan vaksin yang haram secara implisit mewajibkan bagi umat Islam, khususnya para peneliti di bidang vaksin untuk melakukan penelitian dan menemukan vaksin pengganti yang halal.•


MENKES: MUSIM HUJAN, LARANG ANAK MAIN BANJIR

M

enteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat musim hujan, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir.Satu pesan yang ditekankan Menkes adalah menghindarkan anak-anak untuk bermain dengan air banjir karena banyak penyakit yang dapat ditimbulkan di antaranya leptospirosis. “Kita kadang-kadang suka bilang lucu dan memberi kesempatan anak-anak memakai kolam berenang alami saat banjir. Padahal bahayanya banyak sekali. Dia akan terkena leptospirosis,” kata Menkes di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut NilaMenteri

Kesehatan, semua pihak, baik pemimpin tertinggi sampai ke rakyat harus menyadari bahaya genangan air akibat banjir bagi kesehatan. “Hal jni juga harus diberitahu kepada Gubernur Jakarta agar tahu pencegahannya. Anakanak dilarang main banjir dan secepatnya juga kita mengatasi air banjir jangan sampai jadi tempat rekreasi anak-anak,” ujar dia. Sementara itu, seperti dikutip dari Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, berikut penyakitpenyakit yang sering terjadi di musim penghujan, yaitu:

DIARE

Penyakit Diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan individu atau personal hygiene. Saat banjir, sumber-sumber air minum masyarakat,


khususnya sumber air minum dari sumur dangkal akan tercemar. Disamping itu pada saat banjir biasanya akan terjadi pengungsian di mana fasilitas dan sarana serba terbatas termasuk ketersediaan air bersih. Itu semua menjadi potensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat.

DEMAM BERDARAH

Peningkatan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yaitu nyamuk penular penyakit demam berdarah terjadi saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan banyak sampah misalnya kaleng bekas, ban bekas serta tempat-tempat tertentu terisi air dan terjadi genangan untuk beberapa waktu. Genangan air itu yang menjadi tempat berkembang

WWW.RMOL.CO

PERISTIWA biak nyamuk. Dengan meningkatnya populasi nyamuk sebagai penular penyakit, maka risiko terjadinya penularan juga semakin meningkat. Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif melalui gerakan 3 M yaitu mengubur kalengkaleng bekas, menguras tempat penampungan air secara teratur dan menutup tempat penyimpanan air dengan rapat. Dan apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala panas tinggi yang tidak jelas sebabnya disertai tanda-tanda perdarahan, maka harus segera dibawa ke sarana kesehatan.

LEPTOSPIROSIS

Penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri yang disebut leptospira. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis, karena ditularkan melalui hewan.

“Kita kadangkadang suka bilang lucu dan memberi kesempatan anak-anak memakai kolam berenang alami saat banjir. Padahal bahayanya banyak sekali. Dia akan terkena leptospirosis,” Nila Moeloek

Di Indonesia hewan penular utamanya adalah tikus melalui kotoran dan air kencingnya. Pada musim hujan ketika banjir terjadi, tikus-tikus yang tinggal di liang-liang tanah akan ikut keluar menyelamatkan diri. Tikus tersebut akan berkeliaran di sekitar manusia, di mana kotoran dan kencingnya akan bercampur dengan air banjir tersebut. Seseorang yang menderika luka, kemudian terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran atau kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi.

KUA DORONG KESEHATAN REPRODUKSI

Penyebab ISPA dapat berupa bakteri, virus dan berbagai mikroba lainnya. Gejala utama dapat berupa batuk dan demam, bila dalam kondisi berat kemungkinan disertai sesak napas, nyeri dada dan lainnya.

PENYAKIT KULIT

Dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain. Saat banjir, kebersihan pun tak terjaga dengan baik. Penularan penyakit kulit dapat terjadi di tempat pengungsian di mana banyak orang berkumpul.

PENYAKIT SALURAN CERNA

Saat banjir penyakit saluran cerana seperti demam tifoid dapat menyerang. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor kebersihan makanan. Memburuknya penyakit kronik yang mungkin memang sudah diderita. Ini terjadi karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan, apalagi bila banjir terjadi berhari-hari.•

P

BLOG.MULTI-GYN.CO.UK

ISPA - INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT

ernikahan dini masih memberi kontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu (AKI). Kementerian agama melalui kantor urusan agama (KUA) kini turut andil memecahkan masalah ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta agar KUA turut bantu sosialisasikan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini diharap dapat berkurang jika para calon pengantin mengerti risiko-risikonya. Pelaksana tugas Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan pihaknya telah membuat sekitar 8.000 buku panduan yang akan disebarkan ke KUA dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mendidik. “Kita sepakat dengan KUA untuk berikan nasihat perkawinan dan sudah kita buatkan modulnya. Termasuk bagaimana calon pengantin harus memahami delapan isu yang ada di bab buku itu termasuk usia perkawinan,” ujar Fasli ketika ditemui pada dalam

acara diskusi terbatas di kantor Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) di Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara itu Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan, Dr Mujaddid, MMR, juga menyampaikan pihaknya sudah tengah menjalankan program pemberian informasi kesehatan reproduksi untuk calon pengantin. “Ini perlu diperkuat dalam pemberian informasi pada calon-calon pengantin yang selama ini belum berjalan dengan baik. Di sini kita bekerja sama antara puskesmas, keluarga, dan KUA yang ada di kecamatan,” kata Mujaddid di acara yang sama. Terkait hal tersebut saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal menikah. Semakin banyak pihak kini menyatakan dukungannya untuk menaikkan batas usia nikah terutama untuk wanita menjadi 18 tahun dari yang tadinya 16 tahun.•


PERISTIWA

MEDIAKOM Empat Tahun Sabet Penghargaan SPS

M

ajalah Mediakom berhasil meraih penghargaan Silver Winner di ajang The 4nd Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2015. Penghargaan kali ini adalah yang keempat berturut-turut. Penghargaan Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS) kepada Mediakom adalah sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap kerja cerdas, kerja keras, dan tentunya keuletan, dan kreatifitas tim Redaksi. Pengakuan SPS ini jangan hanya dilihat sebagai secarik kertas bertanda. Lebih jauh dia adalah gambaran yang jelas tegas tentang motivasi dan kesungguhan semua personil di balik kesuksesan ini. Serikat Perusahaan Pers (SPS) menggelar ajang penghargaan InMA sejak 2012. Jumlah pesertapun meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, ajang ini 2015 diikuti 228 entri dan 70 diantaranya dari Kementerian/Lembaga. Tahun 2014 lalu, peserta InMA berjumlah 201 entri dan 55 korporasi/ lembaga. Kriteria penilaian yang ditetapkan SPS cukup ketat, meliputi desain

grafis, aspek gagasan/ide kreatif, aspek komunikasi, aspek komersial/ pemasaran, dan aspek foto jurnalisme. Kompetisi bergengsi yang digelar setiap tahun ini menghadirkan dewan juri yang kompeten di bidangnya, seperti Gunawan Alif (Aspek Komunikasi Massa), Ndang Sutisna (Aspek Ide dan Originalitas), Oscar Motulloh (Aspek Foto Jurnalistik) dan Asmono Wikan (Aspek Jurnalisme). Sedangkan penyerahan award kepada para media berprestasi disampaikan langsung oleh Dahlan Iskan, selaku Ketua Umum SPS. Dalam sambutannya, Dahlan Iskan optimis media cetak akan terus hidup meskipun media elektronik, media online, serta media sosial terus berkembang. “Ini untuk menyehatkan pers di Indonesia. Anggapan pers terlalu bebas tanpa kontrol akan dikaji bersama, sehingga pengendalian itu tidak datang dari luar, tetapi dalam diri pers sendiri dalam program ratifikasi perusahaan pers,” ujar Dahlan. Penghargaan Majalah Mediakom edisi 48 diterima drg. Murti Utami, MPH, Kepala Pusat Komunikasi Publik yang


sekaligus menjabat sebagai Penanggung Jawab Redaksi di Batam (7/2). Mediakom adalah majalah Kementerian Kesehatan yang dikelola Pusat Komunikasi Publik. Mulai 2015 ini, Mediakom terbit setiap bulan, baik cetak maupun online. Untuk mendapatkan versi online-nya silahkan akses mediakom.sehatnegeriku.com. Situs ini menyediakan Mediakom edisi awal hingga hari ini. Malam penghargaan The 4nd Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2015 juga dirangkai dengan tiga kegiatan lain. Ketiga kegiatan yang diadakan oleh SPS tersebut berskala regional yaitu First ASEAN Summit for State Owned Enterprises and Media (ASSOEM) dengan tema The Future of ASEAN in Global Economic Community. Juga The First ASEAN Public Relation Summit and The First ASEAN Corporate Investment Expo. Selamat untuk tim redaksi Mediakom, semoga penghargaan ini menjadi pendorong Tim Redaksi untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.• (Rarit Gempari)

Membangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah

M

enteri Kesehatan Prof. Dr. Nila Djuwita Moeloek, Sp.M membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional Tengah 2015 di Inna Grand Bali Beach yang berlangsung 1618 Februari 2015 lalu. Rakernas ini mengangkat tema “Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah Dalam Pemantapan Program Indonesia Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Tema ini mengacu pada semangat perubahan kabinet kerja dengan mengutamakan sasaran di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. “Marilah kita bersama-sama mewujudkan tema tersebut dengan meningkatkan segala upaya peningkatan program kesehatan yang memprioritaskan daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, dan memperhatikan daerah dengan angka kematian Ibu yang masih tinggi, serta angka kematian bayi dan anak yg masih tinggi”, kata Menkes.

Untuk mendukung pembangunan kesehatan ini, pemerintah akan menguatkan akses layanan kesehatan primer, melakukan optimalisasi rujukan dan peningkatan mutu layanan kesehatan. ‘’Penguatan akan dilakukan pada 6.000 puskesmas di seluruh Indonesia dan membentuk 14 rumah sakit rujukan nasional dan 144 rumah sakit rujukan regional,’’ tambah Menkes. Sementara untuk masalah kesehatan, menurut Menkes, Indonesia masih mengalami beban ganda dimana masih tingginya angka stunting (balita dengan tinggi badan kurang), malnutrisi dan masih banyak ditemukan juga orang mengalami obesitas. Menkes juga memberikan perhatian ekstra pada kasus HIV/AIDS yang penderitanya meningkat di seluruh provinsi. Di sisi lain, beban pembiayaan kesehatan terbesar akan dialokasikan untuk penyakit tidak menular yang seharusnya bisa dicegah. Hal beralih dari program kesehatan sebelumnya yang mengalokasikan pembiayaan terbesar pada penyakit infeksi atau menular. ‘’Dulu terbesar untuk penyakit infeksi tapi sekarang terbesar stroke disusul oleh kecelakaan lalu lintas,” tegas Menkes.

Rakernas Batam Pembagunan dari pinggir ke tengah ini juga disampaikan oleh Menkes pada Rakerkesnas wilayah barat yang diselenggarakan 4 – 7 Maret 2015 lalu di di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam. Rakerkesnas dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur Rumah Sakit, dan para stakeholder lain di bidang kesehatan yang berada di 14 Provinsi yang meliputi provinsi seluruh sumatera ditambah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah Di samping itu, saat Rakernas wilayah barat Menkes juga memperkenalkan program Indonesia Sehat, yaitu sebuah Program untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. “Pemantapan program Indonesia Sehat akan dilaksanakan dari pinggir ke tengah dengan 3 komponen, yaitu mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional,’’ tegas Menkes di Batam.•


REFORMASI BIROKRASI

JALAN BERLIKU

INDUSTRI ALAT KESEHATAN INDONESIA Oleh: Beluh Mabasa Ginting, ST, M.Si

Tenaga Ahli Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bidang Alat Kesehatan (Health Care Technology/ICS 11) dengan nomor anggota 006/BSN/TAS-QC

U

U Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 46 menyatakan bahwa “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat“. Pada pasal 48 ayat 1 diterangkan bahwa salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan adalah pengamanan dan penggunaan sedian farmasi dan alat kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu kurang lebih 240 juta jiwa yang menjadikannya sebagai pasar terbesar dunia khususnya ASEAN untuk alat kesehatan. Kenyataan ini diperkuat dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin baik

sehingga Indonesia menjadi pasar alat kesehatan yang menarik untuk investor bisnis alat kesehatan. Untuk mengantisipasi pasar besar bebas ASEAN 2015 dan implementasi ASEAN Medical Devices Directive (AMDD) di tahun2015, telah diluncurkan skema akreditasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SMMAK) berdasarkan ISO 13485, Medical devices – Quality management systems – Requirement for regulatory purpose. Mulai 2015 semua


industri alat kesehatan di Indonesia harus memiliki atau memenuhi SNI ISO 13485, termasuk peralatan kesehatan, sistem manajemen mutu dan persyaratan untuk tujuan regulasi. Tetapi pada kenyataannya, alat kesehatan di Indonesia sebagian besar masih impor. Berdasarkan data market share, sekitar 95% alat kesehatan yang beredar di Indonesia merupakan produk impor. Sementara 80% belanja alat kesehatan adalah belanja

pemerintah. Hal ini sangat tidak mendukung terhadap kemandirian Nasional terhadap alat kesehatan maupun ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri mutlak dilakukan dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas alat kesehatan untuk mencapai kemandirian di bidang alat kesehatan sebagai upaya mewujudkan kesehatan masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri dilakukan pertemuan yang membahas Rencana Aksi Roadmap Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Permenkes No.68 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Alat Kesehatan. Pada Pertemuan yang dilaksanakan 13 November 2014 lalu dibuka oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, drg. Arianti Anaya, MKM dan dihadiri oleh kalangan

industri alat kesehatan dalam negeri baik penanaman modal asing (PMA) maupun lokal, Kementerian Perindustrian, LIPI, ASPAKI, LKPP dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Masyarakat Kemkes RI , dan Business Incubation Centre Universitas Gajah Mada. Pertemuan ini mengangkat beberapa tema yang meliputi Rencana Aksi Roadmap Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri, Komitmen Perindustrian Dalam Implementasi Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN), Peran LIPI dalam Pengujian Alat Kesehatan Dalam Negeri, Kendala Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri, Peran LKPP Dalam Mendorong Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri, Komitmen BUK Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dalam Negeri, dan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset UGM. Beberapa point penting mencua dalam pertemuan

ini yaitu Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk hanya membeli dan menggunakan produk alat kesehatan dalam negeri apabila sudah ada yang minimal diproduksi oleh 3 pabrik. Dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bagian Keempat Teknologi dan Produk Teknologi pasal 42 ayat 3 yang menyebutkan bahwa teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Terkait hal ini Kementerian Kesehatan harus mewajibkan SNI produk alat kesehatan seperti disposable syringe, inkubator bayi, sarung tangan steril untuk bedah dan pemeriksaan, dan tempat tidur pasien yang sudah dapat diproduksi oleh industri alat kesehatan dalam negeri.

Upaya penerapan SNI ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan (medical devices) impor dan mengantisipasi pasar bebas ASEAN 2015 khususnya di sektor alat kesehatan (medical devices), mendorong berkembangnya laboratorium uji lingkup alat kesehatan seperti Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( P2SSMPT-LIPI) dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) serta mendorong lahirnya lembaga sertifikasi produk lingkup alat kesehatan Lembaga Penilaian Kesesuaaian (LPK). Namun, sampai saat ini Kementrian Kesehatan belum pernah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan SNI alat kesehatan sesuai aturan Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional kesehatan yang sifatnya wajib. Meski begitu, permintaan sertifikat produk SNI beserta tanda SNI oleh

pabrik alat kesehatan dalam negeri yang telah merapkan SNI alat kesehatan saat ini mengalami peningkatan, salah satunya yang diajukan oleh PT. Oneject Indonesia dan PT. Sarandi Karya Nugraha. Di sisi lain, dibutuhkan kebijakan terkait mahalnya bahan baku atau raw material alat kesehatan karena sebagian besar bahan baku alat kesehatan produk dalam negeri saat ini masih sangat tergantung dari impor. Kementerian Perindustrian juga diharapkan melakukan monev terhadap pihak ketiga yang melakukan survey dalam menentukan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar pihak ketiga memiliki standar yang sama dalam melakukan evaluasi penentuan nilai TKDN yang berpengaruh pada e-katalog. Akan lebih baik jika Kementerian Perindustrian memberi kebijakan bahwa TKDN tidak berpengaruh pada e-katalog.•


TEROBOSAN

Ancaman Ketulian di Sekeliling Kita Nyilo Purnami

Ketua Divisi THT Komunitas, RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

P

aparan bising banyak didapatkan di lingkungan kerja, tempat-tempat bermain, dan tempat hiburan. Pengetahuan tentang bahaya bising terhadap pendengaran perlu ditingkatkan. Edukasi prevensi bising tentang pentingnya memakai perangkat pelindung pendengaran (earplug,

earmuff, dan helm) atau menghindari tempat sumber bising harus disosialisasikan kepada individu dan publik. Bahaya bising mengintai dimana-mana. Lingkungan kerja, tempat-tempat bermain, hiburan bahkan di tempat yang sunyi sekalipun. Penyebabnya adalah penggunaan smart phone atau personal listening device di masyarakat. Banyak orang


mengenakan head set berjalan kesana kemari. Entah seberapa keras mereka menyalakan volume alat musiknya. Mengingat disekitarnya cukup bising, bisa dipastikan suara yang didengar pasti jauh lebih nyaring. Selain itu, ancaman juga terjadi di seluruh mall atau pusat perbelanjaan. Musik dan teriakan sales di pengeras suara berbunyi

sepanjang waktu. Suara nyaring menggema di seluruh ruangan. Tidak ada pengaturan akustik, sehingga sumber suara yang keras dipantulkan berkali-kali oleh lantai keramik atau tembok beton sehingga makin menguatkan sumber bunyi. Kita harus memperkeras suara saat berbincangbincang. Pengetahuan bahaya bising terhadap pendengaran

Bising yang menjadi perhatian sejak dulu adalah bising lingkungan tempat kerja atau occupational noise. Namun dewasa ini bising selain di tempat kerja tersebut atau recreational noise, patut diperhitungkan pula. Pertimbangannya ada efek yang cukup serius yaitu menjadikan fungsi pendengaran menurun secara permanen. Pekerja berisiko meliputi pilot, militer, polisi lalu lintas, sopir truk, petugas pemadam kebakaran, petugas kereta api, pekerja tambang, pekerja pabrik, dan pemusik. Standar penerimaan bising melalui penyetaraan energi menurut konsensus yang direkomendasi oleh banyak negara menggunakan 3 dB (A)

diabaikan. Sebagai langkah pencegahan segera memeriksakan diri. Tinitus pada NIHL dapat bersifat temporer atau permanen tergantung kerusakan di koklea maupun sampai di jalur auditori sentral. Tahapan kerusakan sel rambut di koklea dapat diketahui dari binatang coba yang diberikan paparan bising berbahaya. Kerusakan reversibel berupa kelainan di stereosilia yaitu struktur silia yang splay atau rigid dan pembengkakan sel akibat peningkatan metabolisme kimiawi organel sel seperti mitokondria dan lisosom. Kerusakan lebih lanjut berupa rupture membran sel, fragmented, vacuolated, dan mengarah apoptosis. Hal tersebut menyebabkan

serabut saraf aferen maupun eferen bersifat permanen. Sesuai teori diskordan, tipe tinitus tergantung tempat lesi. Tinitus bertipe tonal (frekuensi tertentu yang terkena) bila ada satu lesi, sedangkan bila terdapat banyak lesi, tinitusnya bertipe komplek (banyak frekuensi yang terkena). Tinitus pada ganggan pendengaran akibat bising atau penyakit lainnya yang menyertai, akan memberikan dampak yang besar bagi penderitanya. Tinitus mempengaruhi kondisi psikososial, fisik, dan kualitas hidup. Dampak yang terjadi dapat meliputi gangguan tidur, penurunan atensi, sukar konsentrasi, cemas, depresi, frustasi, gelisah, kurang sosialisasi,

diinginkan, membingungkan, atau mengganggu serta memberikan berbagai efek berbahaya bagi kesehatan. Efek bising dapat merusak sistem pendengaran bergantung pada faktor bising itu sendiri yang meliputi durasi dan intensitas. Risiko berbahaya bila intensitas bising lebih dari 85 dB, selama 8 jam secara kontinyu atau intermiten.

trading rule. Artinya setiap peningkatan 3 dB intensitas pajanan yang diterima, maka waktu pajanan harus dikurangi separuhnya. Penderita tinitus akibat trauma bising kronik disebutkan sekitar 5090%. Meski sekian banyak orang menderita tinnitus, namun hanya sekitar 20% yang dirasakan sebagai tinitus yang mengganggu. Sehingga seringkali tinnitus

tinitus permanen. Paparan bising akan memberikan lesi pada koklea. Bising yang berbahaya mengakibatkan populasi spesifik dari serabut-serabut saraf menjadi lebih sensitif dan berlanjut mengalami kerusakan. Tinitus muncul setelah serabut-serabut saraf tersebut mengalami degenerasi. Proses degenerasi

gangguan komunikasi, dan ketidakmampuan bekerja. Metode terbaik untuk menangani ketulian dan tinitus akibat paparan bising pada telinga adalah prevensi dan edukasi. Prevensi yang dilakukan meliputi 2 hal. Prevensi terhadap paparan bising dari lingkungan maupun perangkat teknologi modern dan prevensi terhadap peningkatan tinitus.•

UK.EARPEACE.COM

perlu ditingkatkan. Edukasi prevensi bising tentang pentingnya memakai perangkat pelindung pendengaran (earplug, earmuff, dan helm) atau menghindari tempat sumber bising harus disosialisasikan ke publik. Suara dengung (tinitus) merupakan gejala awal gangguan pendengaran akibat bising. Tinitus merupakan persepsi suara yang didengar telinga manusia tanpa stimuli sumber suara atau rangsangan akustik dari luar. Tinitus dianggap tidak normal bila berlangsung selama lebih 5 menit dan terjadi lebih 1 kali dalam seminggu. Bising diartikan sebagai suara yang tidak menyenangkan, tidak


TEROBOSAN

EARPHONE DAN BAHAYA

PENDENGARAN

S

eorang remaja mengeluhkan telinganya yang berdenging dan semakin kurang jelas. Saat ditanya rutinitasnya, dia mengatakan selalu mendengarkan musik dari gadget-nya menggunakan earphone. Setiap hari dalam perjalanan ke tempat kerja Bandung-Sumedang pulang pergi. Hasil pemeriksaan menunjukkan gambaran gangguan pendengaran akibat bising. Aktifitas mendengarkan musik menggunakan earphone atau headphone secara langsung menyajikan suara ke dalam liang telinga. Jika dilakukan dalam waktu lama, suara itu berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran. Suara dari earphone lebih rentan menyebabkan gangguan pendengaran

dibandingkan dan loudspeaker pada volume yang sama. Pada loudspeaker, masih ada jarak yang harus ditempuh suara ke telinga. Jarak ini melemahkan (attenuasi) dan udara menyebabkan frekuensi tinggi mengalami absorbsi. Pada earphone, seluruh suara termasuk frekuensi tinggi yang rentan mempengaruhi sel rambut luar telinga dalam. Selain itu, terdapat fenomena pemakaian earphone menyebabkan mekanisme adaptasi. Sebuah perilaku yang menyebabkan pemakai earphone cenderung menambah volume. Pemakaian earphone cenderung menaikkan volume pemutar musiknya agar lebih jelas terdengar akibat tempatnya berada juga bising. Pada kasus di atas pengendara akan cenderung menaikkan volume musiknya karena suasana bising yang ditimbulkan suasana jalan raya. Selain itu, karena dia mengendarai motor, kewaspadaan berkendara akan menurun. Telinga yang dipenuhi suara bising akan sulit mengantisipasi bunyi klakson dan kendaraan lain. Safe listening tergantung pada intensitas atau kerasnya bunyi, durasi dan frekuensi saat mendengarkan suara atau musik. Manakala terpapar suara yang keras, reguler dan berkepanjangan, hal ini akan memicu kerusakan permanen pada sel sel sensoris telinga. Hal ini pada akhirnya akan menjadi penyebab kehilangan pendengaran yang tidak dapat disembuhkan. WHO memberikan batasan setiap


!

TIPS PENGGUNAAN ALAT PEMUTAR MUSIK PRIBADI

(iPOD, SMARTPHONE, MP3 PLAYER)

Atur volume di tempat sepi,atur volume agar masih dapat mendengar percakapan orang. Volume suara PMP yang ideal : 60% volume maksimum untuk penggunaan total 60 menit per hari, pilih pemutar rekaman yang dilengkapi pembatas bising (noise limiter), manfaatkan software khusus ( iPOD edisi 2006 keatas) untuk mengunci ( lock option) volume maksimum, dan gunakan earphone dgn fasilitas noise canceling atau sound isolation.

Gangguan pendengaran akibat kebisingan dapat dicegah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat mendengarkan musik atau suara dengan aman (listening safe)? Berikut beberapa petunjuk: l Turunkan volume musik yang keluar dari alat pemutar musik pribadi anda. Perhatikan batasan aman yang telah diberikan. l Pada tempat tempat keramaian dimana anda tidak mungkin untuk menurunkan volume seperti di diskotik, bar, tempat olahraga dan tempat yang bising maka gunakan earplug (penutup dan atau penyumbat telinga). l Manfaatkan kecanggihan dari gadget yang mempunyai fitur untuk membatasi keras bunyi sampai pada level aman atau headphone dengan noise-cancelling yang dapat mencegah latar belakang kebisingan untuk turut terdengar sehingga suara musik yang jernih anda bisa dengarkan tanpa harus menaikkan volume suara lagi. l Batasi penggunaan pemutar musik personal dalam durasi sehari. Gunakan rumus 60/60 yaitu maksimal volume pada 60 persen kekuatannya dan cukup 60 menit dalam sehari. l Pada tempat yang bising, sempatkan telinga anda untuk beristirahat walau dalam durasi yang singkat, dan jika sangat mengganggu maka tinggalkan tempat bising tersebut. l Gunakan aplikasi-aplikasi yang kini tersedia pada telepon pintar anda yaitu aplikasi untuk mengukur intensitas bunyi yang dapat memberikan informasi keamanan intensitas bunyi kepada anda manakala akan berada di tempat dengan paparan bunyi yang keras. l Indahkan tanda dan gejala gangguan pendengaran. Antisipasi segera dengan meminta bantuan tenaga kesehatan profesional jika anda mengalami telinga berbunyi (tinnitus), sulit mendengar suara terutama dengan nada tinggi seperti bel pintu, dering telepon, atau alaram; jika sulit memahami percakapan dengan latar belakang keramaian seperti di pasar atau sulit memahami suara dari telepon serta harus mendengarkan suara radio televisi dengan volume yang berlebihan. l Lakukan pemeriksaan pendengaran secara berkala.•

orang terpapar suara maksimal 85 decibel paling lama 8 jam/ sehari. Setiap peningkatan 3 decibel dari angka tersebut, durasi keterpaparan berkurang setengahnya. Pada level 100 decibel, seseorang hanya boleh terpapar dalam 15 menit/sehari. Toleransi lama waktu terpapar suara ini adalah cara agar indera pendengaran kita aman. Memperingati International Ear Care Day, WHO meluncurkan Istilah “Make Listening Safe”. Hal ini untuk lebih menarik perhatian penduduk dunia yang selama ini melakukan praktek Listening Unsafe. Utamanya adalah mempromosikan praktekpraktek yang lebih aman. Selain kesadaran individu yang bersangkutan, pengelola tempat tempat umum yang menghasilkan suara keras harus memberikan perhatian seksama akan batasan aman bunyi bagi kesehatan manusia. Harus ada kerja sama dari guru, keluarga sebagai role models dan pemerintah yang membuat dan menegakkan regulasi terkait. Semua harus memberikan perhatian lebih besar pada kondisi yang dapat menyebabkan ketulian yang permanen.

Karena itu, semua diharapkan melakukan usaha nyata yang terus menerus untuk mencegah kondisi yang bisa menyebabkan ketulian permanen ini. Langkah terbainya adalah preventif. Langkah kuratif akan

berdampak pada biaya yang sangat mahal dan peluang kecil terhadap kesembuhannya. Generasi muda kita harus segera diselamatkan dari “darurat gangguan pendengaran akibat bising”.• (Yan Edwin Bunde)

DATA WHO

l Satu koma satu milyar pemuda di seluruh dunia beresiko mengalami kehilangan pendengaran karena melakukan listening unsafe. l Lebih dari 43 juta orang berumur 12-35 tahun hidup dengan kehilangan pendengaran. l Diantara remaja berusia 12-35 tahun yang hidup di negara dengan pendapatan menengah –tinggi, hampir 50 persen melakukan praktek mendengar pada level suara yang tidak aman yaitu melalui alat pemutar audio personal seperti MP3 player, smartphone dan lain-lain, serta sekitar 40 persen terpapar suara pada tingkat yang berpotensi merusak pendengaran pada tempat-tempat seperti nightclub, bar dan tempat olah raga.


KOLOM

MENGEMBALIKAN PHBS MENJADI KEBUTUHAN DASAR Oleh: Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan

P

rogram kesehatan bukanlah hanya mengobati orang sakit. Yang lebih penting ialah menjaga mereka yang sehat tetap dalam keadaan sehat, tegasnya adalah konsep ‘paradigma sehat’. Tenaga kesehatan kini diminta sebagai agent of change, yang mampu mempromosikan kesehatan manusia, serta melindungi dan mempromosikan hakhak manusia. Paradigma sehat adalah kesisteman yang dinamis, mengikuti budaya peradaban manusia. Budaya ialah kesisteman antara manusia dan sistem lainnya, seperti agama, sosial-ekonomi, pendidikan, teknologi, bahasa dan seni yang dilingkari oleh kedinamisannya. Dengan alat pikir, paradigma sehat menjadi bagian dari budaya, bagian dari peradaban manusia adalah hak manusia. Hak manusia adalah bagian dari kemanusiaan (humanisme), bagian dari prinsip etika kedokteran. Paradigma sehat ini dapat melahirkan model dalam bentuk kesisteman, bentuk sistem pelayanan

kedokteran tingkat pertama dan kemudian ke layanan tingkat kedua dan seterusnya ke layanan tertier atau ketiga. Kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata merupakan penyempurnaan model-model dalam kesisteman. Adalah impian kita bersama, setiap individu, setiap keluarga punya dokter keluarga yang baik yang dapat memelihara, menjaga dan memberikan pelayanan yang layak pada kesehatan mereka. Mereka berfungsi sebagai bagian dari keluarga pelaksana pelayanan kedokteran komprehensif, terpadu, berkesinambungan pada pelayanan kedokteran tingkat pertama. Mereka sebagai penapis menuju pelayanan kedokteran tingkat kedua. Juga sebagai penentu pada setiap tindakan kedokteran dengan memerhatikan semua kondisi yang ikut memengaruhinya. Sebagai pendidik, penyuluh, teman, mediator dan sebagai penasihat keluarga dalam masalah gizi, napza, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, penyakit HIV/AIDS, stres serta perilaku hidup


bersih dan sehat. Sebagai community leader membantu mengambil keputusan dalam kemasyarakatan, utamanya kesehatan keluarga dan berkemampuan untuk berkolaborasi, dalam kemitraan penanganan kesehatan dan kedokteran keluarga. Prinsip PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) seperti makan yang bergizi, sanitasi dan lingkungan yang sehat serta kebersihan yang terjaga haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Banyak hal yang telah terbukti terkait dengan perilaku masyarakat mengenai kesehatan. Mulai dari masalah sanitasi hingga persoalan gizi. Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan berperan amat penting pula. Layanan kesehatan primer atau salah satunya puskesmas kembali digalakkan perannya dalam kegiatan langsung di lapangan, bukan hanya menunggu pengobatan dengan menunggu penderita. Setiap layanan kesehatan primer punya wilayah kerja, dan bertanggung jawab agar penduduk di wilayah kerjanya dapat dijaga tetap sehat. Perubahan perilaku atau

revolusi mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi, baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Di pihak lain, peran lingkungan juga memengaruhi status kesehatan kita, dan juga sifatnya seperti beban ganda pula. Dalam hal ini, di satu pihak kita masih berhadapan dengan lingkungan kumuh di berbagai bagian negeri ini, di pihak lain juga menghadapi masalah lingkungan yang lebih kekinian seperti dampak climate change bagi kesehatan. Layanan kesehatan tak bisa berdiri sendiri karena diperlukan akses jalan untuk mencapai layanan kesehatan dan diperlukan air bersih dan sanitasi serta energi untuk penyimpanan bahan obat, vaksin, dan peralatan medis. Namun, harus ada kerja sama dengan kementerian lain terkait dalam penyediaan

transportasi, air bersih, sarana sanitasi, berbagai penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi, fotifikasi pangan, pendidikan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Gizi, pendidikan dan KIE Kesehatan, kesetaraan gender, dan lain-lain. Arah kebijakan pemerintah dapat ditetapkan dimulai dalam perbaikan gizi masyarakat meliputi : 1. Peningkatan surveilans gizi, termasuk pemantauan pertumbuhan, 2. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi, 3. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan, 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi,

5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta 6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik. Tantangan kesehatan kini amat beragam. Kalau dari sudut penyakit, Indonesia saat ini menghadapi beban ganda. Penyakit menular tertentu masih jadi masalah kesehatan, sementara penyakit tidak menular (PTM) sudah meningkat dan bahkan sudah lebih tinggi dari penyakit menular. Tahun 1990 penyakit tak menular sebanyak 37% menjadi 58% di 2010. Penyakit stroke, kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung iskemik, kanker, diabetes melitus, paru-paru obstruksi kronis, secara berurutan merupakan masalah saat ini dan berbiaya tinggi.

Di samping itu masih terbebani pula oleh neglected tropical diseases dan new-emerging diseases, yaitu filariasis, kusta, cacingan, rabies, frambusia, leptospirosis, dan schisosomiasis. Maraknya pengguna napza serta perilaku seks bebas masih menjadi beban bangsa untuk HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS rentan terhadap penyakit TB dan hepatitis C. HIV/AIDS termasuk penyakit menular langsung, juga termasuk TB, hepatitis, dan ISPA terutama pada bayi. Banyak lagi kejadian yang sering dialami seperti diare, demam berdarah, malaria, serta termasuk kekurangan gizi, atau malnutrisi. Beban ganda mengenai gizi, obesitas juga meningkat paralel dengan kekurangan gizi. Jika dilihat negara kita dengan GDB meningkat,

namun untuk kekurangan gizi pada ibu hamil menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan, dengan nilai rata-rata sebesar 37persen, yang menyebabkan gangguan kognitif pada generasi mendatang. Hal ini terjadi pada masyarakat kurang mampu dan akan menjadi siklus kembali dalam kehidupan mereka. Sebaliknya obesitas juga terjadi yang mengartikan masyarakat tak mengerti tentang berperilaku gizi seimbang. Walau telah dicanangkan 1.000 hari kehidupan dan scalling up nutrition oleh PBB, pengertian tentang nutrisi belum sepenuhnya diimplentasikan masyarakat. Semua penyakit ini perlu menjadikan perhatian kita semua, karena berdampak pada kerugian ekonomi yang akan ditanggung negara dan tidak tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain penyakit atau dunia kesehatan kita amat dipengaruhi aspek lain, yaitu social determinant of health, antara lain perilaku, perubahan pola demografi, aspek sosio budaya, dan bahkan sisi ekonomi dan politik. Dari sudut pemerintah, konsep Nawa Cita secara jelas menyebutkan untuk ‘meningkatkan kualitas hidup manusia’, dengan kesehatan tentu merupakan salah satu komponen utamanya. Jika kita lihat indeks pembangunan manusia (IPM), nyatanya Indonesia di posisi 108 dari 187 negara. Dari penilaian IPM juga, berdasarkan lama sekolah yang saat ini,


KOLOM

Indonesia mempunyai lama sekolah 8,14 tahun. Untuk kesehatan, peringkat Indonesia meningkat karena telah dimulai universal health coverage,dan penilaian ketiga ialah ekonomi yang sekaligus merupakan tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan. Dengan pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional awal 2014, masyarakat yang tak mampu membayar iuran, mendapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan iuran/ PBI. Jumlahnya mencapai 86,4 juta dari data 90,7 juta orang tak mampu. Begitu juga dengan pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), jumlah penyandang masyarakat kesejahteraan sosial, bayi baru lahir, dan penderita pascarehabilitasi narkoba yang mendapat

bantuan pemerintah menjadi meningkat. Asuransi kesehatan (Askes) awalnya dibuat untuk PNS. Ketika itu, Askes, sebagai BUMN, mengembalikan dana kepada pemerintah jika premi tak terpakai. Askes juga melaksanakan pengadaan obat-obatan bagi PNS yang berobat. Selain itu ada juga asuransi yang dipunyai Asabri dan Jamsostek. Untuk kesehatan bagi masyarakat yang tak terkover dan tak mampu, dibuatlah Askeskin yang kemudian menjadi Jamkesmas oleh pemerintah pusat. Setelah otonomi daerah, asuransi ini berubah namanya menjadi Jamkesda. Kita sudah mengenalnya saat Presiden Joko Widodo menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI


Jakarta, dengan membuat kartu Jakarta Sehat. Inti dari semua ini seluruh masyarakat seharusnya punya askes sebagai payung ketika sakit, yang dapat mengakses ke layanan kesehatan. Bagi masyarakat mampu, mereka dapat tetap membeli askes swasta (private insurance). Jaminan kesehatan Nasional (JKN) ditandai dengan KIS yang dikelola Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS). Bagi PBI, data diperoleh dari Kementerian Sosial berdasarkan data BPS yang divalidasi oleh TPN2K. Data Askes, Asabri, dan kemudian bagi peserta mandiri yaitu peserta yang ikut masuk mendapatkan askes nasional. Total peserta saat ini berjumlah 133 juta jiwa. Sistem ini baru berjalan 1 tahun dan masih banyak

yang perlu dibenahi untuk kekurangan yang terjadi. Baik secara administrasi atau pun cara pembayaran ke rumah sakit ataupun layanan primer serta kerja sama dengan berbagai layanan kesehatan. Tujuan asuransi ini ialah asuransi sosial dengan sifat gotong royong. Diharapkan, iuran orang sehat dipakai untuk membantu membiayai yang sakit pada saat itu. Premi KIS, untuk kelas 3 Rp 25.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 1 Rp 59.500. Untuk peserta PBI dibayar pemerintah Rp19.225. Sebagai gambaran, pada JanuariJuni 2014, penderita gagal ginjal ada 889.356 orang dan menelan biaya Rp 869.598.888.142. Untuk rawat inap penderita gagal ginjal sebanyak 138.779

penderita dengan biaya Rp 750.610.932.614. Jika dibiarkan masyarakat jatuh sakit, biaya atas kesehatan akan semakin meningkat. Sebagian masyarakat memang punya kemudahan akses akan berobat, seperti di Pulau Jawa. Sebagian yang lain harus diakui berada di daerah dengan geografis yang sulit, sehingga membuat tingkat berobat masyarakat masih rendah dan sistem pembiayaan belum optimal. Masalah kedua, masyarakat belum menyadari adanya sistem dalam layanan kesehatan. Jika layanan primer dapat mengatasi sebagian besar penyakit saat dini, diharapkan, hanya sekitar 10%-20% yang ditangani

di layanan sekunder dan lebih sedikit lagi di layanan tertier. Keadaan saat ini masih terbalik, banyaknya penderita yang perlu ditangani di layanan sekunder dan tertier. Dalam era kini, pelayanan kesehatan dijalankan melalui dua pendekatan. Pertama, mengoptimalkan kesiapan fasilitas pelayanan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Pendekatan kedua, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun rujukan. Dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk, ada beberapa kegiatan penting

yang akan dilakukan. Pertama, penguatan puskesmas melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar. Kedua, inovasi bentuk pelayanan kesehatan, misalnya dengan pendirian RS pratama, melakukan pelayanan kesehatan bergerak seperti flying health care dan penerapan telemedisin. Ketiga, penataan dan penguatan sistem rujukan dalam bentuk regionalisasi rujukan, rujukan nasional dan konsep gugus pulau. Keempat, penguatan RSUD, RS regional dan RS nasional melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar, dan kelima, pemenuhan tenaga kesehatan. Salah satu program besar pemerintah

mewujudkan jaminan kesehatan nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dengan KIS yang dimulai awal 2014 dan diakhiri 2019. Tujuannya, seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi dalam program KIS, artinya tidak ada lagi rakyat yang akan mengalami gangguan dalam akses dan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan bermutu. Namun selain penanganan bagi mereka yang sakit, sama pula pentingnya adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat selama ini dari mengobati penyakit menjadi menjaga diri agar tidak sakit dengan peduli terhadap kesehatan pribadi, kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan.•


NUSANTARA SEHAT

Membangun dari Pinggiran

M

embangun dari pinggir. Ungkapan sederhana yang menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap orangorang pinggiran atau yang terpinggirkan. Mereka yang secara perlahan terdesak dari tengah ke pinggir. Sebagian meminggirkan diri, karena tidak tahan menghadapi kerasnya pusat kota. Sebagian lainnya memang terlahir di wilayah pinggiran. Menurut Menkes Nila F. Moeloek, membangun dari pinggir bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Wujudnya akan tercermin dalam bentuk perilaku hidup sehat yang akan mendukung terciptanya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera. Selain itu, tujuan lain membangun dari pinggiran adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yakni kesehatan. Alasannya orang-orang pinggiran adalah penduduk Indonesia yang paling membutuhkan. Jadi dari pinggirlah, pembangunan kesehatan diprioritaskan. Contohnya Ujang (60). Dia hidup alakadarnya bersama 10 orang anggota keluarga. Satu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anak, menantu dan cucu. Mereka menempati rumah bedeng


15 meter persegi di atas tanah pengairan. Pekerjaan mereka serabutan. Sudah puluhan tahun mereka bertahan hidup mengandalkan pekerjaan tidak tentu itu. Tidak ada simpanan dana untuk hiburan, apalagi kesehatan. Sehingga jangan bermimpi mereka dikaver asuransi kesehatan. Mereka pernah menjadi tukang tambal ban, tukang batu, tukang becak dan menjadi pekerja kasar yang menggunakan tenaga. Potret keluarga pinggiran. Terpinggirkan dalam hidup. Terpinggirkan secara ekonomi, pendidikan, teknologi, akses kesehatan dan informasi. Sampai saat ini, mereka belum memiliki tempat tinggal tetap. Terus mengontrak di pinggiran perumahan atau kampung. Termarginalkan secara sosial dan ekonomi. Ujang dan orangorang pinggiran sepertinya harus mendapat prioritas dari Pemerintah atau Negara. Terutama akses kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Kabinet Kerja Jokowi-JK menempatkan orang-orang terpinggirkan menjadi prioritas sasaran pembangunan yang dikenal dengan Nawa Cita, yakni Sembilan cita-cita. Nawa

Cita ke 5 berkenaan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan hidup itu meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sehat”. Pemerintah juga mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar. Program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Selain itu, masih ada wilayah pinggir yang belum mendapat sentuhan pembangunan secara proporsional di banding wilayah lain. Seperti daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Belum ada akses transportasi yang memadai, kalaupun ada, umumnya berbiaya mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Menjadikan daerah itu menjadi wilayah tertutup. Fasilitas kesehatan di daerah-daerah ini sulit dijangkau. Masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Bila mereka

P

elayanan kesehatan (yankes) primer merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Fungsinya memberikan layanan kesehatan dasar yang bersifat preventif, berkesinambungan, dan dapat diakses masyarakat luas. Karena sifatnya yang sangat penting, penguatan yankes primer menjadi wajib karenanya. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup. Semuanya berhubungan erat dengan kualitas pelayanan primer. Satu hal yang harus dikuatkan dalam layanan primer adalah sumber daya manusia. Program penguatan SDM kesehatan dilakukan dengan meluncurkan program Nusantara Sehat. Tujuannya menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan berbasis tim. Fokus program ini tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan

masyarakat dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita: membangun dari pinggiran. Target pelaksanaan program Nusantara Sehat tahun 2015 adalah puskesmas dengan kriteria sangat terpencil di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), serta daerah bermasalah kesehatan (DBK) di 48 Kabupaten, 120 puskesmas. Kurang lebih 960 orang tenaga kesehatan akan ditempatkan. Mereka akan dibagi menjadi tim. Setiap tim terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis kesehatan/ ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian

dan tenaga kesehatan masyarakat). Masa penempatan setiap tim adalah 2 (dua) tahun.Tenaga kesehatan yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan diri secara online di www. nusantarasehat.kemkes. go.id. Peserta yang lulus seleksi mendapat pembekalan keahlian medis dan non-medis. Pelatihan akan mencakup kepemimpinan, manajerial dan komunikasi. Mereka juga diberikan pemahaman terhadap budaya-budaya lokal sehingga diharapkan mereka dapat berinteraksi dengan petugas kesehatan setempat dan masyarakat sekitar di daerah penempatan.• (Santy)

ANTARA

WWW.TEMPO.CO

akan pergi ke layanan kesehatan, mereka harus berjalan 1-2 hari atau menunggu trasportasi 1-2 minggu. Jadi cukup alasan kalau pemerintah memusatkan perhatian kepada masyarakat kelas pinggiran ini. Prof. Akmal Tahir, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemkes menyampaikan, sebaiknya masyarakat yang berada pada wilayah pinggir ini dalam jangka pendek harus mendapat perlindungan kesehatan yang cukup, sehingga mereka tidak rentan terhadap penyakit. Misalnya mendapat imunisasi yang lengkap. Upaya perlindungan ini tentu lebih mudah dan murah dibanding upaya lain, seperti penyediaan sarana kesehatan, membangunan puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan “Program Indonesia sehat” yakni upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.• (Pra)

Penguatan Pelayanan Primer


NUSANTARA SEHAT

Revitalisasi Puskesmas

B

eberapa saat lalu, Mediakom berkesempatan berbincang dengan Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kartini Rustandi. Banyak hal tentang puskesmas yang disampaikan. Intonasi suaranya sesekali tinggi dan tegas, untuk memberi penekanan banyaknya hal penting dan strategis. “Upaya kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari puskesmas,” katanya, “pemerintah hadir di tengah masyarakat melalui puskesmas-puskesmas itu!” Saat pemerintahan Jokowi mencanangkan membangun dari pinggiran, Kartini melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil kepada seluruh masyarakat. Karenanya mutlak dilakukan revitalisasi puskesmas untuk mendukung program pemerintah yang digulirkan Kemenkes melalui Nusantara Sehat. Berikut petikan wawancaranya. Apa yang dimaksud dengan revitalisasi puskesmas?

Kita ingin mengembalikan puskesmas pada fungsi awalnya. Saat ini, banyak indikator yang menunjukkan fungsi puskesmas bergeser menjadi UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Sejarah puskesmas berawal dari klinik. Orang datang dalam keadaan sakit. Sambil mengobati yang sakit, kita juga mengubah cara pandang mereka. Tugas kita selain mengobati adalah mengetahui latar belakang dan sebab-sebabnya. Informasi itu akan membantu menangani penyakit dari sumbernya, jauh ke hulu . Saat itu UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)


adalah sugar coated dari UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). UKP tidak bisa berjalan dengan baik tanpa UKM. Saat ini, dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak bisa mendahulukan UKP dengan meninggalkam UKM atau sebaliknya. Harus bersama-sama. Seimbang. Kondisi puskesmas saat ini? Selama ini puskesmas terlalu sibuk dan lebih banyak menunggu orang sakit datang. Kondisi ini berbeda dengan puskesmas dahulu. Dahulu, saya ingat masih jaman inpres, kita

tidak stay di puskesmas. Kita mengadakan kegiatan posyandu, penyuluhan, intinya lebih banyak jalan ke lapangan. Bukankah masih banyak petugas puskesmas yang turun ke lapangan, posyandu misalnya? Memang masih ada. Sayangnya pasca reformasi, popularitas posyandu sebagai garda terdepan penjaga kesehatan masyarakat relatif turun. Masyarakat cenderung melihatnya sebagai aparatus kepanjangan tangan pemerintah saat itu, tanpa melihat sisi baiknya.

Dahulu ada konsep dasa wisma. Sepuluh rumah ada satu kader yang membuat laporan. Saat ini polanya berubah. Kalau dahulu kader bergerak sukarela, saat ini pertanyaan yang terlontar pertama adalah berapa besar mereka dibayar. Apa yang dilakukan Bina Upaya Kesehatan Dasar ? Kita menguatkan upaya promosi kesehatan. Revitalisasi akan memperjelas konsep puskesmas sebenarnya. Selama ini keberadaan puskesmas tidak memiliki dasar hukum pasti. Meskipun ada Kepmen tahun 2004, tetapi tidak mampu menjadi wadah yang memadai. Dasar hukum puskesmas minimal PP atau perpres. Sayangnya untuk mengendorse kelahiran satu dari dua hal tersebut sangat sulit. Untunglah ada UU nomor 23 tentang Otonomi daerah yang menyatakan selama ada permenkes terkait dukungan pelaksanaan otonomi sudah cukup. Kita masukkan dalam permenkes. Ada apa di dalam permenkes itu? Fungsi UKM dan UKP menjadi jelas! Meski saat hal itu baru mulai melangkah pemerintah me-launching JKN. Semangat JKN adalah UKP. Sehingga kelihatannya meskipun kita mendorong pelaksanaan permenkes, misalnya kegiatan posyandu mulai bergairah lagi, kader jumantik jalan, tetapi kita tetap melihat kesan yang sangat kuat bahwa puskesmas hanya untuk menerima pasien saja.

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Bukankah bagus ada health universal coverage untuk masyarakat? Eforia masyarakat dengan pembiayaan kesehatan gratis, membuat pasien berbondong-bondong ke puskesmas. Selama ini mau ke puskesmas takut karena tidak memiliki uang, sekarang kesempatan. Melihat banyaknya pasien yang datang, sebagai pelaksana UKM, puskesmas seharusnya tidak boleh berdiam diri. Puskesmas harus mencari penyebab dari banyaknya masyarakat yang sakit. BUK mencoba “memaksa” puskesmas untuk memahami sebab di balik banyaknya kunjungan orang sakit itu. Misalnya saja angka penderita diare tinggi. Apa permasalahannya? Airnyakah, gaya hidupnya atau apa? Ini yang harus dikerjakan puskesmas. Kami berharap di masa depan,

puskesmas memiliki peran seperti itu! Hubungannya dengan program Nusantara Sehat nantinya? Data di lapangan menunjukkan banyak tenaga kesehatan di luar dokter, bidan, dan perawat, khususnya yang akan mendukung kegiatan UKM sangat kurang. Misalnya tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga promosi kesehatan. Tenagatenaga inilah yang kita masukkan dalam program Nusantara Sehat. Kami sangat berharap nantinya, tenagatenaga yang dikirim ke setiap puskesmas akan mengarahkan setiap puskesmas kepada upaya kesehatan masyarakat, bukan UKP. Mereka akan dikirim sebagai tim.

Selama ini keberadaan puskesmas tidak memiliki dasar hukum pasti. Meskipun ada Kepmen tahun 2004, tetapi tidak mampu menjadi wadah yang memadai.


NUSANTARA SEHAT drg. Kartini Rustandi, M.Kes

yang dikirim harus dalam bentuk tim. Bolehkan mereka dipindah ke puskesmas daerah tetangga? Boleh, sebagai tim. Mereka bisa saja dipindahkan sepanjang di puskesmas sebelumnya sudah terjadi transformasi kultural dan pengetahuan. Sehingga ketika tiba mereka pindah, petugas di puskesmas sudah memiliki pengetahuan mereka, terutama kemampuan dalam pembentukan tim, analisa masalah, dll.

Bagaimana membentuk tim yang memiliki cara pandang seperti itu? Saya membayangkan dalam pelatihan tenaga kesehatan Nusantara Sehat, mereka dibekali kemampuan untuk melihat sebuah masalah dalam satu kesatuan pandang. Misalnya posyandu. Masalah posyandu bukan hanya sekedar posyandu saja. Posyandu terkait dengan apa? Apakah harus bertemu kader, tokoh masyarakat, kepala desa, atau ibu-ibu PKK. Mereka turun, berbaur dan melakukan diskusi tentang posyandu. Bagaimana memulainya? Sederhana. Mulai dari mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan melontarkan ideide. Pokoknya diskusi-lah dengan mereka. Saat masih ada Direktorat Peran Serta Masyarakat, program ini sangat kental. Saat perubahan organisasi, meskipun teknik-teknik

kegiatan ini masih ada dan terdokumentasikan dengan baik, tetapi kurang berjalan di lapangan. Pewarisan budaya peran serta public health ini kurang berjalan baik. Kondisi sama juga terjadi lingkungan pendirikan. Bukankah pernah ada wacana sebelumnya tentang pengiriman tim ini jauh hari sebelumnya? Sejak 2006, kami sudah bicara mengirimkan tenaga kesehatan dalam satu tim ke wilayah-wilayah terpencil. Selain dokter PTT juga ada Tugsus (Penugasan Khusus). Satu dokter PTT ditempatkan bersama dengan petugas Tugsus. Sayangnya Tugsus ini berubah fungsi. Harapan kita Tugsus ditempatkan sebagai satu tim, tetapi pemerintah daerah yang kekurangan tenaga kesehatan menempatkan mereka di daerah terpisah. Belajar dari pengalaman masa lalu, untuk Nusantara Sehat, tenaga kesehatan


Analisa masalah seperti apa? Misalanya saja saat menulis laporan. Daftar menunjukkan penyakit jantung yang biasanya ada di rangking 14 naik ke urutan 5. Ada apa ini? Apakah berhubungan dengan gaya hidup? Pola konsumsi masyarakat? Sanitasi atau apa? Petugas puskesmas dengan mindset business as usual, tidak akan memaknai lebih informasi dari laporan tersebut. Informasi biasa dan tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan ada kecenderungan untuk menuliskan laporan berdasarkan kebiasaan. Bukankah membaca data seperti itu membutuhkan petugas dengan tingkat pendidikan / pengetahuan yang memadai? Betul. Karenanya dalam Permen Puskesmas, kita meminta standar minimal petugas puskesmas berpendidikan D3. Selain itu Permen puskesmas juga berbicara tentang konsep puskesmas, bagaimana manajemen puskesmas,

ruang minimal yang dibutuhkan dalam sebuah puskesmas, alat minimal, dan sdmnya. SDM yang dibutuhkan jenisnya apa saja, pendidikan minimalnya, dan berapa jumlah minimalnya. Hal ini penting karena puskesmas adalah gerbang pertama kesehatan nasional. Asumsikan 70 persen masyarakat kita sehat dan 30 persennya sakit. Pertanyaanya apa yang harus dilakukan terhadap yang 70 persen itu? Kita harus membuat masyarakat yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak sakit. Itu tugas pertama. Tugas UKM. Bagaimana melakukan penyuluhan, mengajak imunisasi, mengajak ibu hamil harus P4K, dll. Bagaiman dengan yang 30 persen? Tigapuluh persen yang sakit dan datang ke puskesmas, kita inginkan 80 persennya tidak dirujuk. Sehingga pasien tidak menumpuk di jenjang rumah sakit. Kita harus meyakinkan bahwa puskesmas bisa. Karenanya kita menyelenggarakan pelatihan dan menambah alat yang mereka butuhkan. Kombinasi dari pelatihan untuk mengubah mindset petugas puskesmas, penambahan alat, dan tim Nusantara Sehat, saya harapkan akan menjadi sinergi yang akan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui UPM. Prinsipnya yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak sakit. Mengantarkan masyarakat kepada pemahaman bahwa kesehatan adalah harta yang harus dijaga dan dipelihara.• (Yuni,sb)

PROGRAM NUSANTARA SEHAT

SELEKSI PESERTA

J

umlah peserta yang mendaftar program Nusantara Sehat sampai awal 2014 Maret sebanyak 6.671 peserta. Peserta yang lulus seleksi administrasi online sebanyak 630 orang. Jumlah yang lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti seleksi tahap dua hanya berjumlah 480 orang. Peserta seleksi tahap kedua akan dibagi menjadi beberpa kelompok dan akan diseleksi selama 6 hari. Seleksi tahap dua meliputi test psikologi, wawancara,

dan Focus Group Discussion. Tim seleksi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi terkait melaksanakan penilaian terhadap kesiapan peserta untuk menjalankan Program Nusantara Sehat. Keberadaan Program Nusantara Sehat untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim dan melibatkan

dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Program ini merupakan program lintas Kemenkes yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat (public health) dari daerah yang paling membutuhkan. Membangun dari pinggiran. Program Nusantara sehat mengambil inspirasi dari program Pencerah Nusantara (PN). Sebuah inisiatif lintas sektoral yang diprakarsai Kantor Urusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals (KUKP-RI MDGs). Mereka menggabungkan tenaga kesehatan, masyarakat, sukarelawan, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dalam upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Mencermati model PN di satu sisi, serta

evaluasi program-program yang selama ini sudah dilaksanakan Kemenkes, program Nusantara Sehat diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperkuat yankes primer, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Wilayah capaian program Nusantara Sehat sebanyak 48 Kabupaten di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Unit capaian sebanyak 120 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) di 48 Kabupaten di Indonesia. Melalui program Nusantara Sehat, Kemenkes berupaya untuk memperkuat puskesmas yang ada di daerah-daerah tersebut dengan mengirimkan setidaknya 600 tenaga kesehatan tambahan ke 120 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.• (ian-deny)


POTRET

SAM Mediko Legal

drg Tritarayati, S.H, MHKes.

MALPRAKTIK BISA TERJADI PADA SEMUA PROFESI



POTRET

M

alpraktik bisa terjadi pada semua profesi. Apakah dia seorang pengacara/advokat, hakim, ekonom, perusahaan farmasi dll. Seorang ekonom ketika salah memprediksi kebijakan ekonomi, bisa menimbulkan/berdampak kerugian bagi masyarakat, juga seorang advokat yang tidak menjalankan profesinya secara profesional akan merugikan kliennya. Jadi malpraktik janganlah selalu diindentikan/ dilekatkan pada dunia kesehatan/ medis/kedokteran saja. Alangkah tidak adilnya ketika profesi kesehatan yang dalam keseharian berhadapan dengan resiko tanggungjawab begitu besar, selalu dituding/dipersalahkan atau terbebani dengan hal tersebut. Bicara Malpraktik harus dipahami apa itu arti Malpraktik, secara harfiah Mal mempunyai arti “salah”, sedangkan “praktik” mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktik adalah pelaksaan tindakan yang salah. Dikaitkan dengan profesionalisme, maka istilah Malpraktik adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat. Pada prinsipnya malpraktik tidak akan terjadi, apabila semua pihak atau setiap profesi melaksanakan tugasnya sesuai SOP dan

mematuhi regulasi. Baik tenaga kesehatan, institusi/ RS, Produsen Obat/alkes dan semua pihak yang terlibat. Karena sudah jelas dan tegas diatur didalam regulasi. Kalau kita mapping sudah cukup lengkap regulasi di sektor kesehatan antara lain UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran dan PP/Perpres serta berbagai Permenkes yang terkait. Dan jangan lupa regulasi dibuat untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Institusi/ profesi kesehatan. Disana diatur sepenuhnya hak dan kewajiban masing masing pihak. Secara ringkas dari aspek yuridis/ hukum bahwa hubungan dokter dan pasiennya merupakan suatu perikatan atau transaksi

Tugas SAM memberikan telaahan termasuk penalaran pemecahan masalah bidang mediko legal secara keahlian kepada Menteri Kesehatan.


terapeutik. Perikatan yang timbul dari hubungan ini pada umumnya merupakan inspanningverbintenis yaitu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh sungguh dan usaha keras. Karena prestasinya berupa suatu usaha maka hasilnya tidak menjanjikan kesembuhan tetapi upaya keras supaya pengobatan berhasil. Hal ini dijelaskan drg Tritarayati,S.H., MHKes Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal Kementerian Kesehatan kepada Mediakom, di Jakarta. Menurut Tari, begitu panggilan sehari-hari, bahwa disatu sisi pemahaman Malpraktik antara aparat penegak hukum belum sama. Untuk itu profesi medis, aparatur kesehatan atau kementerian kesehatan harus sering berkomunikasi

dengan para penegak hukum baik aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dll. sehingga mereka punya pemahaman yang sama. Sekarang sudah lebih baik, aparat penegak hukum dapat memahami filosofi tindakan medis/kesehatan. Forum kerjasama harus terus dibangun. Harapan tentu bila terjadi kasus dan adanya delik aduan jangan langsung ditarik ke ranah hukum, tetapi dinilai dahulu apa ada pelanggaran atau tidak, karena pada setiap profesi termasuk tenaga kesehatan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh karena itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktik seharusnya diukur atau dinilai dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika (ethical malpractice) atau yuridical

Lahirnya UU Pendidikan Kedokteran membawa konsekuensi pembenahan di area pendidikan kedokteran dengan nanti adanya Dokter Layanan Primer (DLP) yaitu pendidikan dokter setara dengan dokter spesialis

malpractice), sehingga apabila ada dugaan kesalahan praktik perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas/ kewenangan, tujuan dan sanksi. Menurut pejabat yang berlatar pendidikan kesehatan dan hukum ini, apabila terjadi dugaan pelanggaran etik, dikembalikan penanganan kepada profesi terkait, tetapi kalau pelanggaran disiplin silahkan proses selanjutnya oleh MKDI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sehingga proses hukum menjadi pilihan berikutnya ketika memang terbukti. “Apa tugas SAM Mediko Legal, tentu harus mengacu pada Permenkes 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Tugas SAM memberikan telaahan termasuk penalaran pemecahan masalah bidang mediko legal secara keahlian kepada Menteri Kesehatan. Telaahan sifatnya bisa diminta oleh Menteri ataupun secara aktif memberikan

masukan hal-hal yang sifatnya strategis”, ujar Tari. Menurut SAM yang pernah menjadi Kapuskom Publik ini, Mediko Legal berasal dari kata Medik atau medis/kedokteran, sedangkan legal berkaitan dengan hukum. Artinya ruang lingkup pekerjaan sesuai nomenklatur SAM terkait hukum kedokteran. Pada kenyataan ruang lingkup pekerjaannya menyangkut berbagai peraturan/hukum di bidang kesehatan tidak hanya medis, tetapi juga antara lain termasuk kesehatan lingkungan. Sehingga dalam proses reorganisasi Kemkes diusulkan perubahan nomenklatur SAM sesuai bidang tugas/pekerjaannya menjadi Hukum Kesehatan. Kalau lebih dirinci pekerjaan SAM ini banyak terkait analisis dan memperkuat penyusunanan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang strategis. Tink Tank nya tentu saja unit teknis/Biro Hukor dan Hukormas Unit Utama. “Ada juga agenda pertemuan Forum Komunikasi Antar Staf Ahli Menteri (Forkom SAM) lintas Kementerian/Lembaga. Forum ini sangat baik

untuk saling berkoordinasi, kerjasama termasuk sosialisasi program lintas Kementerian/Lembaga”, ujarnya. Selama menjadi SAM Mediko Legal sejak Oktober 2014, drg Tritarayati menemukan masih banyak PR yang prioritas harus diselesaikan, baik jangka pendek di tahun 2015 maupun jangka menengah dari periode sekarang. Prioritas jangka pendek masih terkait penyesuaian peraturan perundangan sebagai implementasi JKN, baik revisi Perpres 12 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, PP 87 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Permenkes untuk dukungan regulasi terhadap implementasi JKN kedepan yang lebih baik lagi. Menurut Tari, lahirnya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa dampak perlu sinkronisasi berbagai peraturan perundangundangan disesuaikan dengan urusan/kewenangan yang melekat disetiap tingkatan pemerintahan. Perubahan mendasar terkait masalah perijinan baik faskes maupun Sumber

Daya Manusia Keehatan termasuk Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pada akhir pemerintahan kabinet yang lalu, banyak sekali UU yang dilahirkan, untuk bidang kesehatan yang harus ditindaklanjuti yaitu lahirnya UU Pendidikan Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan dan UU Keperawatan. Ketiga UU ini membutuhkan upaya ekstra /kerja keras untuk tindaklanjutnya. Menurut pejabat yang pernah menjadi Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ini, dari sudut SDM Kesehatan, lahirnya UU Pendidikan Kedokteran membawa konsekuensi pembenahan di area pendidikan kedokteran dengan nanti adanya Dokter Layanan Primer (DLP) yaitu pendidikan dokter setara dengan dokter spesialis. Kebijakan DLP ini sangat bagus untuk memperkuat pelayanan primer terutama di era JKN. Dokter Layanan Primer ini setara dengan spesialis, sehingga seseorang yang bercita-cita menjadi spesialis, ini ada peluang yang sangat menjanjikan sebagi pilihan karirnya.


POTRET Begitu pula dengan lahirnya UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang tujuannya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UU ini mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, bahkan diamanatkan sekarang ada 2 jenis tenaga yaitu tenaga kesehatan dengan minimal kualifikasi pendidikan tinggi di bidang kesehatan minimal setingkat Diploma 3, berikutnya ada Asisten Tenaga Kesehatan minimal pendidikan sekolah menengah atas. Secara tidak langsung makin banyak UU lahir, pekerjaan rumah semakin banyak, karena UU mengamanatkan PP, Perpres ataupun Permen yang harus diselesaikan dengan waktu yang terbatas. Dinamika peraturan perundangan begitu cepat berkembang. Tantangan kita bertambah dengan era globalisasi dan

perkembangan Iptek. Banyak pihak termasuk organisasi profesi yang menentang kebijakan globalisasi, akan tetapi sebagai Negara berdaulat yang hidup dalam pergaulan dunia, suka tidak suka harus siap menghadapi tantangan yang ada. Paling fenomenal kenyataan bahwa Desember 2015 adalah masa implementasi MEA (Masyarakat Eonomi ASEAN). Kita tahu liberalisasi perdagangan jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam market access dan national treatment. Tugas negara adalah bagaimana menapis/ menyaring masuk keluarnya tenaga kesehatan asing di wilayah Indonesia dan mengatur limitasi pada market access dan National Treatment, kata kuncinya perlu Domestic Regulation artinya peraturan perundangundangan yang kuat dan antisipasif menjawab tantangan tersebut.

Bantuan Hukum

Setelah menjadi SAM Mediko Legal, ternyata pekerjaan terkait bantuan hukum juga menjadi bagian dalam penyelesaian tugas. Ada beberapa UU yang saat ini dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi seperti UU No 24 BPJS, UU No 20 Pendidikan Kedokteran dan UU No 36 Tenaga Kesehatan terkait pasal tertentu, SAM turut membantu tentu saja agar Hakim Konstitusi bisa memaknai substansi yang menjadi obyek uji materi oleh pemohon. “Termasuk beberapa kasus yang tidak dapat saya sebutkan, intinya memerlukan bantuan hukum. Namun jangan lupa diawal saya sampaikan bahwa tugas SAM adalah tentu utamanya memberi telaahan di bidang medico legal secara keahlian kepada Menteri dan dalam hal adanya kasus yang muncu,l sifatnya mendukung unit teknis dalam hal ini dukungan untuk Biro Hukum dan

Banyak pihak termasuk organisasi profesi yang menentang kebijakan globalisasi, akan tetapi sebagai Negara berdaulat yang hidup dalam pergaulan dunia, suka tidak suka harus siap menghadapi tantangan yang ada.


Organisasi serta Hukormas Unit Utama”, ujar Tari. Dari kasus yang ada, beberapa menyangkut kewenangan dan bantuan hukum bagi mahasiswa PPDS, saat PPDS mandiri atau pada Penugasan Khusus. Apabila dicermati regulasi sudah mengatur hak dan kewajiban, namun sekali lagi implementasi yang belum sepenuhnya dipatuhi atau pemahaman berbedabeda oleh semua pihak yang terlibat. Menurut Tari, Dalam era pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah mempunyai kebijakan agar usulan peraturan perundangundangan baru agar di simplifikasikan terlebih dahulu antar Kementerian/Lembaga, tujuannya bagus, supaya antara UU Sektoral tidak tumpang tindih// berpotensi berbenturan dan tentu untuk lebih efisien. Hal ini tentu bercermin pada saat ini banyak peraturan perundangundangan yang tumpang tindih, akhirnya satu UU tidak bisa jalan karena tersandera UU Kementerian lain. Saat ini Kemkes mengusulkan 2 UU yaitu UU Karantina Kesehatan dan UU Wabah yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bahkan UU Karantina Kesehatan menjadi prioritas tahun 2015 sebagai usulan pemerintah. Ke 2 UU ini sangat penting sebagai komitmen Indonesia dalam implemetasi IHR (International Health Regulation). Tentu yang harus dipedomani bahwa peraturan perundang-undangan dibuat sejalan dan mendukung Nawacita Presiden dan

sifatnya dukungan terhadap RPJMN.

Menikmati pekerjaan

Tari menceritakan, tidak pernah tahu perjalanan karirnya, mengalir begitu saja. Awal bekerja tahun 1983 di Puskesmas sesuai profesinya, kemudian pindah di Kanwil Kesehatan Prop Jabar, sampai bekerja cukup lama di Biro Hukor. Banyak orang bertanya kenapa saya berminat belajar ilmu hukum, jawaban yang paling mendasar adalah karena lingkungan keluarga, suami seorang praktisi hukum, kemudian diikuti jejaknya oleh anak saya yang akhirnya berpraktik sebagai Notaris. Disamping

itu keluarga banyak yang berprofesi di bidang hukum. Tantangan berikutnya tempat bertugas di Biro Hukum, rasanya semakin bulat tekad dan semangat untuk belajar ilmu hukum. “Bila bicara bidang medis secara tegas terjawab hitamputih, demikian pula hukum, sifatnya dapat mengatur dan memaksa, tetapi yang menarik banyaknya argumentasi dan interpretasi serta analogi dalam hukum, inilah yang menjadi daya pesona”, aku Tari. Menurut Tari, dengan banyaknya kejadian yang tidak diinginkan dan opini publik/masyarakat yang kadang terlalu berlebihan terhadap profesi kesehatan, sangat baik dan bermanfaat

apabila seorang berprofesi di bidang kesehatan apakah itu dokter, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lain dianjurkan menambah pengetahuan ilmu di bidang hukum, untuk mendukung gugus tugas. Tips yang sangat positif bagi semua karyawan Kemkes, bahwa tour of duty atau perpindahan dari suatau jabatan atau antar jabatan adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi, ini baik untuk perngembangan organisasi. Hal positif adalah dengan berpindah tunit kerja, akan bertambah pengalaman, wawasan, jejaring/networking dan tentu saja teman. “Patut saya bersyukur semua pekerjaan memberikan kebahagiaan

tersendiri. Artinya jabatan adalah amanah dan jalani saja amanah dengan sungguh- sungguh”, aku Tari. Kalau ditanya siapa yang cocok duduk sebagai SAM Mediko Legal ? Menurut drg Tritarayati siapa saja mempunyai kesempatan, tentu asal memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut. Kalau mengacu pada peraturan yang ada khususnya Persyaratan Jabatan, disyaratkan berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan hukum. Sebab dengan ke 2 kompetensi yang ada seseorang akan bisa melakukan analisis hukum kesehatan secara tepat dan baik.• (Pra, Gibran)

“Bila bicara bidang medis secara tegas terjawab hitamputih, demikian pula hukum, sifatnya dapat mengatur dan memaksa, tetapi yang menarik banyaknya argumentasi dan interpretasi serta analogi dalam hukum.


UNTUK RAKYAT

S PENUHI HAK WARGA NEGARA DENGAN BEBAS PASUNG Prawito & Hambali


ejak dulu banyak pihak yang melihat orang dengan gangguan jiwa adalah sosok yang menakutkan, sulit diatur dan kerap membahayakan orang lain sehingga banyak yang memilih mencegah interaksi mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan masyarakat umum melalui pasung. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menemukan prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) berjumlah 1,7 permil dari populasi atau sebanding dengan 400.000 penderita. Juga ditemukan 14,3 persen Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) atau setara dengan 57.000 ODGJ pernah mengalami pemasungan di dalam kehidupannya. Berdasarkan jumlah ODGJ dipasung kurang lebih 50.000 orang. Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara. Haka-hak tersebut meliputi hak memperoleh penghasilan, hak

EN.MINGHUI.ORG

memperoleh pendidikan/ pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial. Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian. Pasung merupakan semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala. Pengesolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan atau area tersebut. Pemasung terjadi karena

bermacam –macam alasan. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang keliru tentang gangguan jiwa. ODGJ diaggap sebagai orang kerasukan setan, kena teluh atau berbahaya bagi lingkungannya. Pemasung anggap sebagai solusi untuk mengendalikan gejala kerasukan, kena teluh atau mengurangi keberbahayaan ODGJ. Ditempat lain, kesulitan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan atau ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa disuatu tempat menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk mengendalikan gejala-gejala gangguan terhadap ODGJ. Upaya pemasungan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak

manusiawi. Dalam sejumlah peraturan perundangundangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan dengan jelas setiap warga negara memiliki hal yang sama untuk semua sektor kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak lainnya sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 i ayat (1) menyatakan bahwa setaip orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apap pun. Undang-Undang No 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan

atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negarauntuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No 36 Tahun 2019 pasal 148 ayat 1 menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara semantara Pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam ke selamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu


UNTUK RAKYAT

STRATEGI PEMBEBASAN PASUNG PEMERINTAH Republik Indonesia sebetulnya telah menginisiasi upaya untuk tidak ada lagi pemasukang bagi orang yang mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental sebagai upaya untuk memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam perawatan kesehatan. Penanggulangan pemasungan sudah dimulai sejak Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15 tanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur yang berisi pelarangan melakukan pemasungan terhadap ODGJ. Namun demikian, berdasarkan laporan masyarakat dan media massa, masih ditemukan banyak ODGJ dipasung. Pada tahun 2010 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa (Dit. Bina Keswa), Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Program Indonesia Bebas Pasung. Tujuan Program Indonesia Bebas Pasung adalah terselenggaranya perlindungan

Hak azasi bagi ODGJ, tercapainya peningkatan pengetahuan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang Kesehatan Jiwa dan meningkatkan pemahaman masyarakatserta menghapus stigma yang buruk tentang masalah-masalah gangguan kesehatan jiwa khususnya penelantaran dan pemasungan ODGJ. Hal lain yang termasuk ke dalam program itu adalaht erselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas disetiap tinggkat layanan masyarakat dan tercapainya kerjasama dan koordinasi lintas sektor di bidang upaya penanggulangan ODGJ di pasung sehingga ODGJ mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak ada lagi ODGJ yang dipasung dan ODGJ yang dipasung dapat dibebaskan, diobati dan dikembalikan kemasyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan


telah melakuka sejumlah kegiatan antara lain menyusun Pedoman penaggulangan pemasungan, penelantaran perlakuan salah lainnya terhadap ODGJ, melakukan Odvokasi kepada pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Disamping itu, Dit. Bina Keswa turut terlibat dalam menyusun perundang-undangan yang mengatur masalah kesehatan jiwa di antaranya Undang-Undang kesehatan jiwa. Kementerian Kesehatan telah menyediakan dan menghibahkan obat antipsikotik injeksi long acting sebagai bagian dari upaya pencagahan kekambuhan pada ODGJ. Sebelum program bebas pasung dijalankan, hingga tahun 2009, jumlah kasus ODGJ dipasung yang ditemukan

dari 33 Provinsi. Namun Tahun 2014 jumlah Provinsi yang telah berpartisipasi dalam Program Indonesia Bebas Pasung berjumlah 28 Provinsi dari 34 Provinsi. Saat ini telah ada lima pemerintah Provinsi yang telah mengesahkan peraturan tentang bebas pasung yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Dalam bidang pelayanan saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa makin bertambah. Diharapkan hal ini akan memudahkan ODGJ mendapat pengobatan sehingga mengurangi pemasungan. Jumlah Puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan jiwa adalah 4.182 dari 9.005 Puskesmas atau 46,44 persen. Jumlah Rumah Sakit Umum yang memberikan pelayanan kesehatan Jiwa baik rawat jalan dan atau rawat inap berjumlah 249 dari 445 RSU Kabupaten/ Kota atau 55,95 persen. Lembaga swadaya masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga berperan dalam upaya

Indonesia bebas Pasung antara lain di Provinsi Aceh, Disamping hal-hal yang telah dicapai di atas ternyata upaya penanganan dan penanggulangan ODGJ dipasung melalui Program Indonesia Bebas Pasung masih mengalami beberapa kendala, dintaranya masih terdapat enam Provinsi dari 34 Provinsi yang belum berpartisipasi dalam penyelenggaraan program bebas pasung, kemudian kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam mengupayakan pembebasan dan penanganan medik bagi ODGJ dipasung. Hal ini tercermin dari masih tingginya ODGJ dipasung yang ditemukan namun belum mendapatkan penangan medik. Juga masih menjadi masalah kurangnya dukungan beberapa Pemerintah Daerah dalam Program Indonesia Bebas Pasung. Hal ini tercermin dari rendahnya anggaran kesehatan jiwa di daerah serta belum tersedianya fasilitas layanan obat-obatan untuk melayani ODGJ. Suksesnya pelaksanaan Program Indonesia Bebas Pasung tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah. Dukungan sangat diperlukan dalam menerbitkan peraturan yang melindungi ODGJ, mengupayakan penemuan dan penanganan medik ODGJ serta melakukan upaya rehabilitasi ODGJ kembali ke masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan miliknya dalam upaya pengobatan dan perawatan ODGJ menyediakan fasilitas rehabilitasi ODGJ serta menyediakan anggaran dalam penanganan ODGJ serta menyediakan obat-obatan yang diperlukan dalam pencegahan kekambuhan bagi ODGJ. Juga perlu ditingkatkan upaya prmotif magi masyarakat dalam hal kesehatan jiwa agar masyarakat mengetahui masalah kesehatan jiwa, dilakukanya berbagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah kesehatan jiwa, menghargai dan melindungi ODGJ, serta memberdayakan ODGJ.•

HEWHOHASEARSLETHIMHEAR.WORDPRESS.COM, WWW.ETERNALLIFEBLOG.COM

berjumlah 211 orang dan 96 orang diantaranya dibebaskan dan mendapat pelayanan medik. Namun sejak 2010 hingga bulan Desember 2014, jumlah kasus ODGJ dipasung yang ditemukan menjadi 5.868 kasus dengan 4.905 kasus dibebaskan dan mendapat pengobatan medik. Selain itu, sebelum tahun 2010 jumlah provinsi yang melakukan upaya penemuan pembebasan dan penanganan medik ODGJ dipasung hanya 12 Provinsi

ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 86 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelanataran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap ODKM atau ODGJ atau tindakan lain nya yang melanggar hukum ODKM dan ODGJ dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 333 menyatakan juga dalam salah satu pasanya menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara yang paling lama delapan tahun. Hukuman akan bertambah bila kemudian menimbulkan luka-luka bahkan kematian. Adanya jaminan undangundang mengharuskan setaip ODGJ mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak dipasung karena pemasungan merupakan pelanggaran atas hak pengobatan dan juga merupakan bentuk kekerasan terhadap ODGJ.•


DARI DAERAH

Menkes: Makasar = Belanda

"S

aya sudah menyaksikan ambulan di Puskesmas KassiKassi Kota Makasar lengkap dengan alat pemantauan EKG. Dulu saya melihat ambulan seperti ini ada di Belanda, sekarang ada di Makasar. Jadi Makasar sudah sama dengan Belanda”, ujar Menkes mengawali dialog dengan para Kepala Puskesmas se Kota Makasar. Menkes menyaksikan puskesmas Kassi-Kassi yang lengkap, rapih, bersih dan menggunakan teknologi informasi, langsung merubah cara padangan tentang puskesmas. Pandangan awal puskemas itu kumuh, jelek, kotor, semrawut dan berbagai konotasi jelek lainya. Sehingga pengunjungnya orangorang yang berekonomi lemah. “Kini, puskesmas telah berubah. Puskemas tidak sejelek apa yang kita banyangkan. Sebab itu, kalau pak Jusuf

Kalla datang ke Makasar dipersilahkan mengunjungi puskesmas Kassi-Kassi terlebih dahulu. Apalagi puskesmas ini telah menggunakan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan pasien. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan pemberian obat sudah terhubung secara terpadu. Sistem ini telah memotong proses administrasi, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, sekalipun melayani lebih dari 300 pasien setiap hari”, ujar dr. Nila F Moeloek saat berdialog dengan 46 kepala puskesmas Kota Makasar, di Makasar 10 Maret 2015 yang lalu. Menurut Menkes, Puskesmas Kassi-Kassi juga sudah menerapkan telemedisin dengan melakukan konsultasi medis dari jarak jauh, seperti jantung dan foto rongent. Ini terobosan yang baik memanfaatkan dunia maya, dari pada digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sekedar gosib. Semua ini tentu sangat menunjang

PUSKESMAS KASSI-KASSI


pelayanan kesehatan jarak jauh. Puskesmas Kassi-Kassi telah melayani rehabilitasi narkoba kepada masyarakat. Masyarakat datng berkonsultasi Ketentuannya sudah jelas, pengedar di penjara dan pengguna di rehabilitasi. “Saya titip benar kepada bapak dan ibu kalau ada anak kita yang menggunakan narkoba segera konseling dan rehabilitasi melalui puskesmas ini. Puskesmas juga sudah menggunakan jarum suntik sekali pakai untuk menghindari penularan penyakit dan dampak negatif lainnya. Saya juga menyaksikan ambulan yang sudah dilengkapi alat pemantauan ICG. Dulu saya melihat ambulan seperti ini ada di Belanda. Sekarang Belanda dan Makasar sama saja.”, ujar dr. Nila, kemudian disambut tepuk tangan meriah para kepala puskesmas. Menkes meminta pembangunan gedung puskesmas Kassi-Kassi yang rencananya tiga lantai, agar dibangun seperti rumah, bukan mewah seperti rumah sakit atau bangunan lain. Sehingga masyarakat tidak takut datang, karena khawatir dengan biaya yang besar, sebagaimana tempat lain. Bagunan yang mengesankan seperti di rumah sendiri, bukan seperti di rumah sakit. Jadi, kita harus menjaga betul model bangunan puskesmas seperti rumah sendiri. “Interior puskesmas harus dikemas seperti rumah yang nyaman untuk tempat tinggal, ruang rapat ditata seasri mungkin, bahkan terkesan seperti kafe. Peserta dapat berdiri, duduk, ngopi sambil mendengarkan presentasi, santai sekali. Begitu juga warna bagunan harus dengan pewarnaan

yang menarik, sehingga masyarakat akan senang mendatangi puskesmas”, ujarnya. Menkes berharap kepada para kepala puskesmas di Kota Makasar, agar menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan melayanani kesehatan masyarakat. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas menjaga kesehatan masyarakat.

dr. ADEKA. Saat ini berhubung masih ada keterbatasan dokter, maka pelayanan home care dilakukan secara online.

Harapan peserta dialog

Menkes berkesempatan berdialog dengan peserta pertemuan yang terdiri dari para Kepala Puskesmas Kota Makasar, perwakilan pasien, RT, RW, LPM, Lurah, Camat, tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Sebagian besar mereka memberi masukan berbagai sarana, pelatihan dan peningkatan posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti disampaikan Lurah Makasar yang menceritakan berbagai macam penyakit AMBULAN HOME CARE

masyarakat, misal katarak. Menurut Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemkes, institusi yang menginginkan pengajuan sarana kesehatan, seperti puskesmas Kassi-Kassi diharuskan mengajukan lewat program e plenanning. Bila kebutuhanya yang mendasar dapat juga diajukan melalui mekanisme menu DAK atau tugas perbantuan, terutama untuk pelayanan lansia.

Pelayanan Home care

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah masyarakat. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat yang secara fisik tidak

TIM DOKTER PUSKESMAS KASSI-KASSI

dapat bergerak atau datang ke puskesmas. Petugas kesehatan seperti dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain mendatangi pasien dengan membawa perlengkapan pemeriksaan kesehatan. Menurut dr. Adeka, Alhamdulillah puskesmas Kassi-Kassi telah mendapat mobil ambulan home care yang dilengkapi dengan alat , EKG, USG, tensi dan alat pemeriksaan standar pemeriksaan. Mekanismenya, pasien menghubungi call center home care, kemudian petugas akan menanyakan identitas pasien, alamat dan berbagai hal terkait dengan pelayanan kesehatan home care. Selanjutnya petugas akan segera menghubungi puskesmas yang terdekat dengan pasien untuk segara melaksanakan kunjungan rumah memberi pelayanan kesehatan. “Kebetulan Puskesmas Kassikassi mendapat kendaran mobil home care, nantinya semua puskesmas akan mendapat bantuan mobil home care. Saat ini berhubung masih ada keterbatasan dokter, maka pelayanan home care dilakukan secara online. Petugas perawat melakukan kunjungan rumah dan berkomunikasi dengan dokter yang berada di puskesmas. Dengan demikian kendala kekurangan dokter dapat diminimalisasi”, ujar dr.Adeka yang juga sebagai anggota tim home care.•(pra)


DARI DAERAH

K

ampung Tenun merupakan pusat kerajinan kain sarung Samarinda. Penduduk kawasan padat ini memiliki kebiasaan mandi, cuci, dan kakus di sungai. Hal ini menjadi masalah utama bagi kesehatan. Namun berkat kesigapan dinas kesehatan kota Samarinda, kebiasaan itu jauh berkurang. Geliat kampung Tenun mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Sebagai pusat produksi kain sarung Samarinda, kampung ini adalah daya tarik bagi pengusaha dan pencari kerja. Banyak dari mereka yang kemudian menetap di Kampung Tenun. Lahan terbatas membuat kawasan perkampungan itu menjadi sangat padat.

Sehat Kampung Tenun

Penduduk kampung yang berdampingan dengan Sungai Mahakam ini, sayangnya memiliki pola hidup yang kurang sehat. Mereka terbiasa mandi, cuci, kakus, dan buang sampah di sungai. Akibatnya gabungan kegiatan produksi dan kebiasaan masyarakat yang tidak sehat menghasilkan lingkungan yang tidak sehat. Kondisi ini jelas mengancam keberlangsungan Kampung Tenun. Sebagai tempat yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus pendapatan daerah. Pemda Provinsi Kalimantan Timur sangat berkepentingan terhadap masalah ini. Produksi kain sarung harus berkelanjutan sekaligus terjaganya kesehatan lingkungan dan


manusia di sekitar tempat produksi. Apalagi Kampung Tenun juga dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata. Pemerintah Kota Samarinda, kata drg. Nina, Kadinkes Kota Samarinda, saat ini juga terus melakukan pembenahan, mulai perbaikan rumah tua hingga perbaikan jalan termasuk mempercantik kampung tenun dengan menyediakan pot bunga dan tempat sampah. Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda juga berusaha keras mengubah cara hidup masyarakat Kampung Tenun. Pertama memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya hidup sehat. Kedua melakukan identifikasi perilaku yang tidak sehat. Ketiga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Upaya dilakukan dengan cara mengajak masyarakat desa bermusyawarah (MMD). Memberikan kesempatan mereka berdiskusi sendiri. Dinas kesehatan memfasilitasi. Hasilnya muncul kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat MCK. Musyawarah ini sepenuhnya dibiayai oleh masyarakat desa sendiri. “Pada pemerintahan lalu, Ibu Wapres pernah berkunjung ke Kampung Tenun. Saat itu kondisi lingkungan kampung masih sangat parah. Sampah bertebaran di mana-mana. Binatang-binatang peliharaan berlarian kesana kemari,” kata Nina. “Karenanya sejak saat itu kami bertekad untuk mengubah perilaku masyarakat di Kampung

Tenun,” katanya lagi. Masalah sampah di Kampung Tenun memang unik. Kampung yang sebagian rumahnya berdiri di atas air itu sering kebagian “jatah” sampah kiriman dari sungai Mahakam. Karena rumah panggung yang berdiri di atas air rendah, kurang lebih 1 meter, masyarakat kesulitan untuk memungut sampah di bawah rumahnya. “Pasang surut air sungai berbeda dengan laut. Kalau air laut pasang bisa mencapai 2 meter. Kalau air sungai maksimal 40 centimeter. Ketinggian air pasang ini memengaruhi konstruksi rumah panggung di sana. Kalau rumah di pinggir laut dasar panggungnya mencapai 2 meter, kalau rumah-rumah di sini maksimal hanya 1 meter. Ketinggian yang hanya 1 meter inilah yang menyulitkan masyarakat untuk membersihkan sampah yang dibawa air sungai,” kata Nina. Walikota Samarinda pernah memasang jaring untuk mencegah sampah memasuki Kampung Tenun. Sayangnya jaring-jaring itu robek diterjang sampah-

sampah berat yang dibawa Sungai Mahakam. Akhirnya Dinkes bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat sering menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih bersama anak-anak sekolah. Cara lain yang dilakukan dinkes untuk meningkatkan cara hidup sehat penduduk di Kampung Tenun adalah membuat lomba kebersihan. Lomba diikuti oleh semua rumah pengrajin kain. Lomba memakai bahasa Bugis. Karena kebanyakan pedagang dan pengrajin di sana berasal dari Makassar. Lomba tersebut mengharuskan pemilik rumah industri memenuhi standar kesehatan lingkungan kerja dan karyawan. Hasilnya hampir seluruh rumah industri ikut berpartisipasi dalam lomba kebersihan itu. “Tahun lalu kita menyelenggarakan program PHBS di wilayah tersebut. Kita melakukan lomba kebersihan antara pengrajin. Intinya bagaimana konsep PHBS benar-benar diterapkan para pengrajin di wilayah produksinya,” kata Nina. Meningkatnya kesadaran

mayoritas masyarakat di Kampung Tenun tidak terlepas dari sosialisasi yang berkelanjutan dari dinas kesehatan. Melalui puskesmas penanggung jawab, mereka melakukan pemantauan terhadap hasil musyawarah desa dan mensosialisasikan PHBS kepada masyarakat. Salah satu perilaku yang masih dikawatirkan dari masyarakat adalah kebiasaan ibu untuk memberikan ASI ekslusif. Banyak dari mereka masih memberikan makanan tambahan pada bayi mereka saat usianya masih 0-6 bulan. Hal ini diyakini sebagai

kebiasaan masyarakat yang terbiasa memberikan madu atau makanan tambahan kepada bayi baru lahir. “Pemahaman tentang ASI ekslusif harus ditingkatkan. Mereka harus memahami bahwa ASI ekslusif selama 6 bulan tanpa makanan pendamping lainnya. Cukup ASI saja!” Namun meskipun pemahaman tentang ASI ekslusif masih kurang, angka kematian ibu dan bayi hampir nol persen. “Ini jelas hal yang patut dibanggakan!” Berdasarkan survai kesehatan yang dilakukan dinkes tahun 2014 lalu, berdasarkan 10 indikator PHBS, keadaan kesehatan masyarakat Kampung Tenun cukup baik. Meskipun tingkat capaiannya masih 80 persen. “Meskipun semua kegiatan dan intervensi dinkes belum mencapai target 80 persen dari tingkat kesehatan yang kita inginkan, namun beberapa indikator survai sudah sangat baik. Kita belum puas, namun hal itu cukup memberikan harapan di masa depan. Survai akan kita lakukan setiap tahun,” pungkas Nina.• (mediakom)


DARI DAERAH Drg. Nina Endang Rahayu

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kampung Tenun menuju Sehat

K

ampung Tenun adalah wilayah pengembangan Kota Samarinda. Selain sebagai pusat produksi kain sarung Samarinda, tempat ini juga menjadi daerah tujuan wisata. Lahan yang terbatas dan kepadatan jumlah penduduk yang di atas rata-rata provinsi, membuat kampung ini padat dan memiliki kesan kumuh. Hal ini ditambah dengan perilaku masyarakatnya yang kurang sehat. Kombinasi keduanya menghasilkan lingkungan yang kurang sehat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah membuat langkah terobosan. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Pelan tapi pasti, kebiasaan masyarakat untuk mandi, mencuci, dan buang air besar di sungai jauh berkurang. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Samarinda membuat terobosan, berikut petikan wawancara Mediakom

dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, drg. Nina Endang Rahayu. Apa yang dilakukan dinas kesehatan untuk menjaga kesehatan pekerja dan lingkungan Kampung Tenun? Kami sangat concern terhadap kesehatan pekerja. Kesehatan para pekerja adalah jaminan keberlangsungan produksi. Selain sebagai pusat produksi kain sarung Samarinda, kampung Tenun adalah salah satu tujuan wisata. Karenanya kami sangat memperhatikan sanitasi dan kesehatan di sekitar pabrik. Tahun lalu kita menyelenggarakan program PHBS di wilayah tersebut. Kita melakukan lomba kebersihan antara pengrajin. Intinya bagaimana konsep PHBS benar-benar diterapkan para pengrajin di wilayah produksinya. Tujuannya? Kami meyakini bahwa sulit untuk mengubah perilaku


sehat jika mereka tidak paham apa yang akan mereka lakukan. Konsep kami mengajak masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam perilaku bersih itu. Awalnya mereka melakukan rembug desa, menentukan apa yang harus dilakukan. Konsep “apa yang harus dilakukan” inilah yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk melakukan perubahan. Contohnya? Kampung Tenun memiliki wilayah eksotis di pinggiran sungai. Mereka terbiasa mandi, cuci, kakus di sungai. Saat ini, berdasarkan kesepakatan bersama kebiasaan itu mulai berkurang. Ada proyek percontohan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka membangun sarana buang air besar dan mengajari masayarakat untuk mebuat kompos dari sampah rumah tangga. Bagaimana upaya dinkes mengetahui keberhasilan upaya PHBS itu?

Belum lama, kami melakukan survey PHBS berbasis 10 indikator kesehatan rumah tangga. Dua wilayah kami survai. Empat ratus KK kami datangi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat. Kabar baiknya,mayoritas sampel yang kami teliti menunjukkan mereka memiliki pemahaman yang sangat baik untuk menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat. Pemahaman seperti apa? Mereka memahami bahwa MCK yang dilakukan di kali tidak sehat. Merekapun membuat kamar mandi dan wc di rumahnya. Bagi masyarakat yang masih merokok, sudah timbul kesadaran tidak merokok di ruangan, terutama di dalam rumah atau tempat kerja. Saat ini kami mengupayakan berbagai strategi agar mereka bisa benar-benar berhenti. Masyarakat yang memiliki peliharaan, terutama unggas, juga sudah membuat kandang. Sebelumnya sepanjang jalanan kampung yang terbuat dari kayu, banyak kotoran ayam menempel. Itu menimbulkan bau tidak sedap dan jelas tidak sehat. Program PHBS membuat kondisi itu berubah. Masyarakat yang memiliki peliharaan unggas, mayoritasnya sudah mengandangkan ternaknya. Ancaman penyakit dari unggas? Idealnya kandang dan rumah harus berjarak. Sayangnya kondisi lahan sangat terbatas.

Jarak antar rumah sangat rapat. Mereka pelihara ayam. Ayamnya dikurung. Mereka wajib memperhatikan dan membersihkan kandangnya secara berkala, jadi tidak ada lagi kotoran binatang bertebaran. Perilaku buang sampah masyarakat juga mengalami perubahan. Kami pernah melakukan survai untuk mengetahui bagaimana kondisi sampah di kampung Tenun. Hasilnya sebagian besar bahkan mayoritas rumah tangga memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Mereka tidak lagi membuang sampah di sungai ataupun menumpuk sampah di dalam rumah. Program pembuatan kompos dari sampah rumah tangga ternyata memiliki dampak yang sangat baik. Peran rukun tetangga di wilayah tersebut? Peran ketua RT sangat luar biasa. Mereka aktif mempromosikan cara hidup sehat. Mereka selalu bekerjasama untuk membuat lingkungan sehat dan bersih. Misalnya selalu memastikan tidak ada tempat untuk bersarangnya nyamuk demam berdarah, menguras kamar mandi secara berkala, dan lainnya. Meskipun semua kegiatan dan intervensi dinkes belum mencapai target 80 persen dari tingkat kesehatan yang kita inginkan, namun beberapa indikator survai sudah sangat baik. Kita belum puas, namun hal itu cukup memberikan harapan di masa depan. Survai akan kita lakukan setiap tahun. Salah satu permasalah di kampung yang padat penduduknya adalah

kesehatan ibu dan anak. Kualitas sanitasi lingkungan yang buruk, tingkat kesibukan tinggi, dan kondisi geografis menyebabkan masalah ini seringkali terabaikan. Bagaimana kondisi dan layanan kesehatan untuk ibu dan anak? Banyak masyarakat yang sudah memberikan ASI ekslusif kepada bayinya. Namun tetap pemahaman tentang ASI ekslusif harus ditingkatkan. Mereka harus memahami bahwa ASI ekslusif selama 6 bulan tanpa makanan pendamping lainnya. Cukup ASI saja. Maksudnya kesadaran masayarakat untuk menyusui bayinya masih kurang? Salah satu indikator survai yang masih lemah adalah merokok dan kesadaran untuk memberikan ASI ekslusif. Khusus untuk pemberian ASI, hal ini sebagai akibat banyaknya perempuan yang bekerja. Ada juga yang menyatakan bahwa produksi ais susunya terbatas. Selain itu ada juga pengaruh untuk memberikan makanan selain ASI, seperti madu misalnya. Pengaruh senioritas seperti ini juga memberikan dampak kurangnya pemahaman tentang ASI ekslusif dari ibuibu muda. Ada hal membanggakan meskipun pemahaman tentang ASI ekslusif masih kurang. Tingkat kematian ibu dan bayi nol persen. Penyakit yang banyak menyerang warga? Penyakit yang sering mengganggu warga adalah ISPA. Penyakit-penyakit

infeksi menurun. Namun, perubahan pola dan gaya hidup perkotaan menjadikan penyakit-penyakit tidak menular mulai menunjukkan peningkatan. Kampung pusat tenun terletak ±20 kilometer dari pusat kota Samarinda. Ada dua moda transportasi untuk pergi kesana. Pertama melalui darat. Kedua menggunakan kapal menyusuri sungai Mahakam. Beberapa waktu lalu mereka mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa pengolahan sampah dan fasilitas MCK. Model pengolahan sampah seperti apa yang diberikan? Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Maksudnya model Ipal ini digunakan sebagai pengolahan limbah rumah tangga. Hasil pengolahan limbah ini adalah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak. Sayangnya belum banyak keluarga yang memanfaatkannya. IPAL ini berada di Kelurahan Mesjid, Gang Pertenunan, Samarinda Seberang. IPAL ini sudah dioperasikan sejak tahun 2012, dan dioperasikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, dimana ibu-ibu PKK yang tergabung dalam gerakan “wanita peduli lingkungan” juga berperan aktif dalam aktivitas Bank Sampah. Sampah rumah tangga selain juga akan menghasilkan kompos yang sangat baik untuk tanaman, dan berbagai kerjainan tangan yang memanfaatkan material daur ulang, seperti botol aqua contohnya.

Ada masalah soal penanganan sampah? Iya. Rumah-rumah di Kampung Tenun sebagian berdiri di atas tanah daratan, sebagian lagi di atas air. Rumah panggung. Air sungai Mahakam kadang pasang kadang surut. Saat pasang, air sungai juga membawa sampah dalam jumlah cukup banyak. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat cukup kewalahan mengatasi sampah. Bukankan membersihkan sampah pada saat air surut? Betul. Tetapi harus diketahui bahwa pasang surut air sungai berbeda dengan laut. Kalau air laut pasang bisa mencapai 2 meter. Kalau air sungai maksimal 40 centimeter. Ketinggian air pasang ini memengaruhi konstruksi rumah panggung di sana. Kalau rumah di pinggir laut dasar panggungnya mencapai 2 meter, kalau rumah-rumah di sini maksimal hanya 1 meter. Ketinggian yang hanya 1 meter inilah yang menyulitkan masyarakat untuk membersihkan sampah yang dibawa air sungai. Ada program untuk mencegah sampah masuk? Pernah Bapak Walikota mengusulkan pemasangan jaring untuk mencegah sampah masuk ke Kampung Tenun. Sayangnya jaring itu rusak karena sungai Mahakam, sebagai salah satu sungai terpanjang, seringkali membawa sampah berat yang sangat banyak di aliran airnya yang sangat deras. Misalnya batang-batang kayu. Inilah yang membuat jaringjaring tersebut rusak parah.•


DARI DAERAH

MERETAS JALAN PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN DI PEKALONGAN


P

ekalongan selama ini dikenal dengan produk kain-kain batik yang telah merambah seluruh Indonesia bahkan dikenal hingga mancanegara namun dibalik itu semua ada peran pemerintah daerah untuk memastikan semua sektor bisa berkembang untuk kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya sektor kesehatan. “Yang pertama pelayanan kuantitas yang menonjol yaitu pelayanan satu puskesmas, bagaimana rakyat miskin terakomodir dengan cara dulunya Jamkesda sekarang BPJS, sistem rujukan lengkap yang tadinya Pekalongan tidak punya rumah sakit sekarang sudah punya rumah sakit, ini dari segi rujukan.Kita juga menentukan sebuah sistem,” kata Walikota Pekalongan dr. H. M. Basyir Ahmad Syawie. Walikota Pekalongan menilai untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik salah satu caranya adalah menambah jumlah Puskesmas dan juga meningkatkan kemampuan layanan Puskesmas dengan memiliki layanan rawat inap. Selain itu peningkatan pengelolaan dengan pendekatan manajemen modern serta transparan dan kredibel juga menjadi perhatian penting karena juga akan berpengaruh terhadap mutu layanan kepada masyarakat. “Tentang mutunya, mutunya dibuat untuk kesehatan dasar, standarnya kita membuat dua standar

yaitu standar minimal dan standar yang diakui dunia yaitu ISO. Kita lakukan dua hal itu Alhamdulilah menjadi bagus. Untuk meningkatkan mutu dan mengcover kita melakukan BLUD di Puskesmas. Dan kita bisa membuka dua Puskesmas tahun 2012 dan bisa menambah karyawan, dan menambah Puskesmas rawat jalan di semua kecamatan. Setiap Kecamatan harus ada rawat inap, kalau tidak ada nanti semua ke Rumah sakit dan menumpuk di rumah sakit dan itu berakibat tidak baik. Itu sudah kami antisipasi dengan adanya BPJS,” katanya. Dibandingkan tahun 2005 peningkatan sarana kesehatan hingga tahun 2014 telah berkembang semakin baik. Bila sebelumnya pada 2005 jumlah Puskesmas 10 unit, sembilan tahun kemuidan telah bertambah menjadi 14 unit yang empat diantaranya memiliki fasilitas rawat inap. Sementara itu untuk Puskesmas pembantu jumlahnya pada 2014 mencapai 27 unit sementara itu selain memiliki RSUD Bendan yang beroperasi mulai tahun 2009, Pekalongan juga memiliki lima rumah sakit swasta dan dua rumah sakit khusus. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km persegi dengan empat kecamatan dan 47 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan data BPS pada 2013 mencapai 290.870 jiwa. Basyir Ahmad Syawie yang memiliki latar belakang sebagai dokter dan saat ini menjabat sebagai Walikota

Pekalongan untuk periode yang kedua itu menilai salah satu cara efektif untuk memastikan pelayanan Puskesmas berjalan dengan baik adalah mendorong adanya pengelolaan yang lebih profesional, salah satunya dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Untuk mutu dan standar inilah kita satukan menjadi BULD di Puskesmas. Kita bisa menambah Puskesmas dan menambah SDM, kita juga mempunyai Puskesmas Rawat Inap di setiap kecamatan.Kita membuat sistem rujukan dari Puskesmas sehingga tidak menumpuk semua di Rumah sakit. Dari standar mutu dan kulitas inilah, untuk meningkatkan mutu dan cover kita,” kata pria kelahiran Pekalongan 24 Juli 1953 itu. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diIndonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas

berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. “Begitu ada BPJS kami mempersiapkan Puskesmas ada empat Puskesmas di bawah BLUD, Kepala Puskesmas tetap ada tapi dikomandani oleh BLUD,” katanya. Walikota mengatakan dengan pengelolaan seperti itu maka bukan hanya kualitas layanan yang meningkat namun juga pendapat meningkat. “Yang terjadi pendapatan kita menjadi dua kali lipat. Kami bicaranya dua yaitu akses orang mudah mendekatkan pelayanan dan meningatkan mutu pelayannn. Aksesnya yaitu memudahkan pelayanan dan mengcover semua daerah dan mutu pelayanan. Bagaimana akses orang mudah mendekatkan pelayanan dan mengcover semua daerah dan mutu layanan. Dari mutu dan akses itu mempermudah pelayanan di Puskesmas dan di Rumah sakit,” paparnya.

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu SDM juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian Basyir Ahmad Syawie. Menurutnya dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka pelayanan kesehatan akan meningkat pula.


DARI DAERAH

“Sebenarnya kita sangat prihatin, ada namanya moratorium, pasti semua orang mencari tenaga kesehatan, kita sangat prihatin, padahal banyak tenaga kesehatan di luar sana yang ganggur, padahal potensial sekali ini.Tapi bagaimana memaksimalkan tenaga kesehatan. Kita tetap moratorium di jalankan tetapi kita bisa tetap mengunakan SDM itu melalui honorer di BLUD, ini tenaganya ada

tetapi kita terbatas, solusinya dengan BLUD,” katanya. Ia menambahkan,” Jika satu Puskesmas satu BLUD itu juga akan menjadi pusing. Akhirnya kita gabung ada beberapa Puskesmas di bawah management BLUD disitu ada tenaga administrasi, ada tenaga keuangan ada tenaga hukum di BLUD untuk mengelola Puskesmas. Semua dimaksimalkan dan pendapatan kami meningkat


signifikan karena semua kita cover semua. Saya mengintruksikan dokter terjun langsung di pelayanan tidak di delegasikan.” Dengan kondisi itu, disatu sisi pelayanan terhadap masyarakat bisa dipenuhi karena ketersediaan tenaga kesehatan juga mencukup dan di sisi lain potensipotensi tenaga kesehatan bisa optimal dan mereka pun memiliki pendapatan yang cukup sesuai dengan kompetensi mereka sebagai paramedis. “Sebagai contoh misalnya saya di Dinas kesehatan terdapat SDM sejumlah sekitar 520 orang, sebelumnya (ada-red) keterbatasan hanya PNS saja, BLUD kita kemudian menambah 170 orang tenaga di bidang kesehatan, 32 persen tenaga non PNS, PNS sekitar 86 persen PNS termasuk 20 persen diantara yang kontak (honorer),” katanya. Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan pada 2009,

pegawainya semua berasal dari pegawai negeri sipil. Saat ini, kata Walikota, jumlahnya mendekati 500 dan 127 diantaranya PNS. “Perbandingannya 25 persen PNS dan 75 persen non PNS. Tahun pertama omsetnya Rp7 miliar sekarang omsetnya Rp70 miliar,” ungkap Basyir Ahmad. Pekalongan membangun Rumah Sakit Umum Daerah dengan pembiayaan melalui APBD secara multi years. “Pembiayaannya APBD Pekalongan Rp350 miliar, kita membuat Rumah sakit Rp56 miliar. Kita buat multi years, dibangun tahun 2007 diresmikan oleh Jusuf Kalla tahun 2009. RSUD Pekalongan akan tipe B hanya kurang dokter gigi ontodontisnya yang belum. Sekarang memiliki 220 tempat tidur. Memiliki dokter spesialis 25 orang,” papar Walikota. Sementara itu untuk pembiayaan operasional, berasal dari dana APBD sementara dari pemerintah pusatcmendapat bantuan Rp 65 miiyar dari pusat termasuk diantaranya peralatan rumah sakit. Walikota menegaskan yang utama adalah kemandirian meski tetap ada bantuan dari pemerintah pusat.

Pencegahan

Tak hanya langkahlangkah penanganan kesehatan dan pengobatan, Pemerintah Kota Pekalongan juga memandang perlu langkahlangkah pencegahan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terkait

dengan limbah-limbah hasil industri kerajinan batik. “Kota Pekalongan dan Kabuapetn ini sama yaitu penghasil batik, printing dan jeans. Kita juga pasang IPAL(instalasi pengolahan air limbah) di daerah Jenggot, IPAL di Kauman, IPAL-IPAL komunal kecil-kecil dibuat, saya sudah mencegat di ujung tetapi limbah terus datang,” kata Basyir Ahmad. Pemerintah Kota kemudian mengajak keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai sehingga masyarakat juga mempunyai kepedulian dan rasa memiliki sungai-sungai dan sumber air yang ada di Kota Pekalongan. “Kita ajak masyarakat relawan untuk resik-resik sungai, untuk limbah ada dua yaitu limbah sampah dan limbah batik, relawan ini untuk menginventaris selain itu kita juga melangkah secara fisik, membeli alat keruk, dulu sungai kita 5 meter sekarang sungai

hanya 1 meter, mungkin nantinya limbah sudah hilang dan dibawah nya masih ada endapan limbah,”paparnya. Ditambahkannya,”kami sudah menyiapkan tiga kapal untuk mengeruk dan membuang ke laut sejauh 12 mil, karena jika di pemukiman tidak mungkin nanti kami mencemari lingkungan, dan UndangUndang memperbolehkan sejauh 12 mil. Jika kita taruh di kanan kiri tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah lagi,” katanya. Pekalongan juga memiliki komunitas masyarakat yang peduli terhadap kebersihan sungai dan bisa menjadi mitra pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan sungai. “Ada komunitas relawan dari masyarakat, yaitu komunitas relawan cinta Kali Loji, sudah resik-resik membersihkan 38 titik dan mereka mencegah untuk menghindari pencemaran. Dengan adanya kali kotor

“Begitu ada BPJS kami mempersiapkan Puskesmas ada empat Puskesmas di bawah BLUD, Kepala Puskesmas tetap ada tapi dikomandani oleh BLUD,”

sangat terasa adanya penyakit kulit karena sumurnya juga sedikit tercemar,” kata Walikota. Walikota Basyir Ahmad Syawie mengatakan peran masyarakat sangat penting bagi pengembangan dan pemeliharaan kota. Sebuah kota akan maju bila masyarakatnya memiliki keterikatan dengan kotanya. “Bagaimana partisipasi masyarakat, yang di harapkan ada dua yaitu yang pertama yaitu lingkungannya menjadi baik seperti aktif dalam pembersihan kali, forum kota sehat, kedua perilaku hidup sehat mengajak masyarakat untuk hidup sehat, prisipnya harus mengajak masyarakat, tanpa masyarakat “non sens”, kami sudah mengajak masyarakat untuk turut serta,” katanya. Kota Pekalongan memperoleh penghargaan dari UNESCO sebagai kota kreatif di Indonesia bahkan di Asia. Penghargaan salah satu Badan PBB itu berangkat dari penilaian di bidang seni rakyat dan kerajianan khususnya batik. Pekalongan juga didorong menjadi kota berbasis teknologi informasi. Ke depan untuk rujukan nantikan tidak menggunakan lembar rujukan lagi tetapi menggunakan link dari Puskesmas ke Rumah Sakit berbasis sistem teknologi informasi. “Supaya terintegrasi servernya bidang kesehatan tahun 2015 sudah siap semua, namanya sistem Seruni supaya Puskesmas dan Rumah Sakit sudah siap semua. Ini semua untuk memudahkan dan menjadi baik untuk masyarakat,” kata Basyir Ahmad Syawie.•


LENTERA

Ketika Perbedaan Mengalun Bak Orkestra Oleh : Prawito

WWW.FRANKCREBER.CO.UK

I

ndra (26) tahun, pegawai swasta tinggal bersama ibu mertua. Ia merasa berat menapaki jalan berkeluarga bersama Ira istrinya yang cantik, namun kurang pengertian terhadap suami. Istri cenderung malas dan mau menang sendiri. Iapun jarang mengikuti saran suami, sekali Indra sudah menyampaikannya dengan cara yang lembut serta memilih waktu dan situasi yang dianggapnya tepat. “Ira, aku ingin kamu berubah, bangun tidur lebih pagi, sehingga kita dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja. Sehingga pekerjaan rumah selesai, anak dapat berangkat sekolah tepat waktu dan kita tidak terlambat sampai tempat kerja. Tidak enak dengan teman dan pimpinan kantor, kalau saya sering terlambat”, kata Indra kepada istrinya. Ira tak berucap sepatah katapun. Ia tetap bangun siang seperti biasa. Berangkat kerja semaunya, bergantung jam berapa dia bangun. Padahal Indra harus mengantar kerja istri di wilayah Bekasi, baru menuju tempat kerjanya sendiri di Jakarta. Situasi ini terus

berlangsung, dari masa awal pernikahan hingga anak berumur 7 tahun. Ira tak berubah. Usaha meluluhkan hati Ira yang keras dilakoni Indra, ia tak segan memberi contoh bangun pagi, membereskan rumah, masak untuk sarapan dan menyiapkan anak berangkat sekolah. Ibu mertua yang sudah berumur 63 tahun tak cukup kuat untuk membantu urusan rumah. Selain sudah


renta, pelupa juga sibuk dengan urusan warung yang menopang ekonomi keluarga. Bu Ratno, begitu anggota keluarga dan masyarakat memanggil. Nama itu diambil dari nama suaminya yang bernama Suratno. Suaminya telah meninggal 8 tahun lalu terkena serangan jantung saat sedang duduk di warungnya. Tidak ada yang tahu jam berapa Suratno meninggal. Ia

diketahui meninggal setelah Tini tetanga sebelah akan membeli garam di warung itu. Setelah dipanggil-panggil tak kunjung menjawab, ternyata Suratno bukan tidur dikursi, tapi telah menjadi almarhum setelah dipastikan meninggal oleh dokter yang memeriksanya beberapa saat kemudian. Bu Ratno yang kaku dalam tutur kata, sikap dan perilaku membuat Indra semakin terpojok dan

sesak, tak kuat meneruskan perjalanan rumah tangga bersama mertua. “Rasanya pingin segera pindah ke tempat lain, mandiri sehingga dapat mengurangi beban pikiran yang terus menerus menguras energi. Tapi kalau benar-benar pindah apa kata orang. Masa anak tega meninggalkan seorang ibu sebatang kara? Kalau merenungkan ini, keinginan pindah itu menjadi lemah.”Cuma saya sudah tak kuat dengan beban ini”, keluh Indra. Di sela-sela perenungannya, Indra menyadari bahwa saat ini ia hidup sebatang kara, tak punya keluarga dan kedua orang tua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. ‘’Sebenarnya ini merupakan kesempatan berbakti kepada orang tua, mumpung ibu masih diberi umur. Saya sudah menganggap ibu mertua sebagai ibu sendiri”,

ujar Indra. Dalam kehidupan umat manusia, adanya perbedaan dan ketidakcocokan dengan pasangan, orang tua, mertua, saudara, teman kerja, pimpinan atau bawahan merupakan hal yang biasa. Sebab manusia tercipta dengan perbedaan. Sekalipun anak kembar, keduanya tetap beda dalam sikap dan perilaku. Jadi perbedaan itu Sunatullah. Bila seseorang tetap mempertentangkan perbedaan, maka tidak akan pernah ketemu. Mereka akan saling gesek, gosok dan gusur. Tak ada keharmonisan dalam hidup, baik dalam keluarga, tempat kerja, bermasyarakat dan bernegara. Tak akan menemukan kecocokan selamanya. Mereka akan saling menyalahkan dan dalam tingkat yang paling berbahaya, akan saling menghilangkan, seperti hukum rimba. Siapa yang kuat mereka yang menang. Nah bagaimana agar perbedaan itu menjadi peluang untuk hidup harmonis seperti sebuah orkestra yang indah terdengar ? Pertama; akui perbedaan. Setiap orang mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan. Ada orang yang rajin, pengertian, dermawan tapi mudah marah, sebentar-sebentar marah. Ada masalah, tidak ada masalah tetap marah.

Ketika ditanya mengapa sih kok marah-marah terus. Ya... pingin marah aja, jawabnya. “Kalau sudah marah puas”, katanya. Umumnya orang tidak suka dengan tipe orang yang gampang marah, apalagi mereka yang terus menerus terkena marah. Siapa yang mau menjadi objek kemarahan ? Tapi bagaimana kalau terpaksa menjadi objek ? Apakah harus lari dari kenyataa ? atau mengubah orang pemarah menjadi tidak pemarah ? Sekurangnya ada dua cara, yaitu memaklumi karakter marahnya dan berusaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan marah. Selanjutnya mendorong sikap terpuji (pengertian, rajin, dermawan) dan sifat baik lainya, sehingga mendominasi perilaku hidupnya. Diharapkan dominasi sifat baik ini akan dapat mengurangi frekuensi kemarahan. Kalau masih sering marah juga, paling tidak tingkat kemarahannya dapat berkurang atau lebih rendah dari sebelumnya. Atau dengan cara banyak berdoa untuk orang yang mudah marah tersebut, agar dibukakan hatinya, diberi petunjuk dan diberi kemampuan untuk mengendalikan amarahnya. Doa merupakan senjata terkuat yang dapat digunakan setiap saat, untuk

melindungi diri dari berbagai kerusakan yang berasal dari diri sendiri atau orang lain. Doa akan memberi kekuatan hati disaat lemah, memberi kelapagan hati disaat sempit dan memberi ketenangan disaat gelisah. Kedua; menyadari kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Tidak ada seseorang itu yang sempurna, termasuk diri kita. Pasti ada kelemahan, tapi sekaligus memiliki kelebihan. Nah upaya kita mengoptimalkan kelebihan yang ada pada diri kita dan mensinergikan dengan orang lain. Sehingga menemukan titik temu yang saling mendukung untuk kebaikan bersama. Orang lain itu bisa pasangan hidup, anak, orang tua, keluarga, tetangga, teman dan pimpinan di tempat kerja. Kemampuan mensinergikan seluruh potensi seseorang yang ada dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja dapat dipelajari dan dipraktekan secara berulang, sampai menemukan ramuan yang diharapkan. Tapi, kemampuan ini tidak langsung dimiliki secara tibatiba. Butuh waktu dan proses untuk belajar dari teori dan pengalaman diri sendiri atau orang lain. Ini semua adalah seni. Seni memimpin diri dan orang lain, sehingga menemukan konfigurasi yang tepat, serasi dan indah seperti orkestra.•


RESENSI BUKU Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah MASALAH kegemukan dan obesitas di Indonesia terjadi pada semua kelompok umur dan pada semua strata sosial ekonomi. Pada anak sekolah, kejadian kegemukan dan obesitas merupakan masalah yang serius karena akan berlanjut hingga usia dewasa. Kegemukan dan obesitas pada anak berisiko berlanjut kemasa dewasa dan merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit metabolik dan degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes melitus, kanker, osteoporosis, dan lain-lain. Pada anak, kegemukan dan obesitas juga dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang sangat merugikan kualitas hidup anak seperti gangguan pertumbuhan tungkai kaki, gangguan tidur, sleep apnea (henti napas sesaat) dan gangguan pernapasan

Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2013 ii, 223 hal; 21 X 29 cm ISBN 978-602-235-332-4 I. Direktorat Jenderal Bina gizi

dan Anak

1. OBESITY PREVENTION 2. CHILD OBESITY

512.3 Ind p lain. Untuk itu Direktorat Jenderal Bina gizi dan Anak menerbitkan buku Pedoman penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah, agar masalah yang ada di lingkungan kita bisa teratasi.•

Pedoman konseling kusta KUSTA merupakan salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan stigma. Ketakutan yang berlebihan, persepsi yang salah (misbeleif) dan gambaran yang menakutkan pada kecacatan kusta merupakan penyebab utama timbulnya stigma terhadap penyakit ini. Semua ini menyebabkan orang yang terdampak kusta dijauhi, dikucilkan, sulit menikah dan sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka menjadi sangat tergantung secara fisik dan ekonomi kepada orang lain yang akhirnya berujung pada kemiskinan. Bagi program pengendalian kusta, stigma juga menyebabkan orang yang terdampak kusta menyembunyikan diri sehingga tidak mendapat pengobatan secara dini. Akibatnya orang tersebut akan menjadi sumber penularan bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Bagi


Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012 64 hal, Ilus;16 X 24 cm. ISBN I. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1. LEPROSY - PREVENTION 2. HANSEN DISEASES 614.546 Ind p

orang yang terdampak kusta itu sendiri, stigma dapat bermanifestasi sebagai selfstigma yaitu sikap negatif dan prasangka dalam masyarakat yang dibenarkan oleh orang yang terdampak oleh penyakit kusta dan experienced-stigma yaitu mendapat perlakuan diskrimanasi yang sebenarnya.•

Wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan sangat rentan

Recommend Documents