PUTUSAN Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (ojek), tempat tinggal di CGK Desa CG Kecamatan KS Lampung Utara; MELAWAN Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di PGS Desa GS Kecamatan ARA Kabupaten Lampung Tengah ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm pada tanggal 8 Maret 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KS dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/27/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008;
2.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah bulan 10 tahun 2011;
3.
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang diberi nama RO binti PEMOHON, umur 3,5 tahun;
4.
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun 4 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan : Hal. 1 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
a. Termohon tidak menghargai Pemohon; b. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa CGK; 5.
Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011 disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke Desa GS Kecamatan ARA Kabupaten Lampung Tengah, tapi Pemohon tidak mau karena bapak Pemohon baru saja meninggal dan ibu Pemohon tinggal sendirian di CG tapi Termohon tetap ingin pindah ke Desa GS, akhirnya waktu Pemohon masih bekerja, kakak Termohon datang menyusul Termohon untuk pindah, kemudian Termohon ikut bersama kakak Termohon dan sampai hari ini belum pernah kembali lagi ke rumah bersama Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa GS sampai saat ini sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6.
Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7.
Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
8.
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap sendiri di persidangan; Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator Asep Irpan Helmi, SH. MH., namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Hal. 2 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon dengan membantah sebagian yang tidak benar sebagai berikut berikut:
Bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah bukan bulan Oktober 2011 namun mulai bulan September 2011;
Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tetapi karena masalah tempat tinggal, di mana Pemohon tidak mau tinggal di rumah yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon, inginnya tetap tinggal dengan orangtua Pemohon;
Bahwa puncak perselisihan bukan terjadi pada bulan Oktober 2011 namun pada bulan September 2011 dan pisah sampai sekarang sudah 19 bulan;
Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut Pemohon agar membayar nafkah lampau selama 19 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perhari sehingga berjumlah Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan nafkah anak selama pisah atau ditelantarkan oleh Pemohon selama 19 bulan sebesar Rp. 12.000- (dua belas ribu rupiah) perhari sehingga berjumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang
pada pokoknya:
Bahwa benar Pemohon dan Termohon mulai pisah sejak bulan September 2011;
Bahwa penyebab ketidakharmonisan juga karena Termohon membeli rumah tanpa persetujuan Pemohon;
Bahwa Pemohon keberatan membayar nafkah lampau selama 19 bulan untuk Termohon dan anaknya karena Termohon pergi atas kemauan sendiri dan Pemohon ada meninggalkan sebidang kebun singkong seluas ½ ha yang dipanen sudah 3 (tiga) kali dengan sekali panen menghasilkan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan hasil panen sebesar itu, menurut Pemohon sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Pemohon/Termohon;
Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilan sekitar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) perhari bersih; Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yang
pada pokoknya:
Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan nafkahnya seperti dalam jawaban;
Bahwa benar selama dalam perkawinan telah memiliki kebun seluas ½ ha yang ditanami singkong;
Hal. 3 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Bahwa tidak benar selama pisah 19 bulan kebun dipanen 3 (tiga) kali, yang benar panen hanya 2 (dua) kali, dengan rincian panen pertama memperoleh hasil Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan panen kedua memperoleh hasil Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi biaya-biaya termasuk upah, pupuk sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sekali panen;
Bahwa hasil panen kedua uangnya diminta Pemohon untuk membayar sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk memberi adik Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi Termohon menolak hasil panen itu untuk nafkah dan tetap menuntut nafkah sebagaimana dalam jawaban;
Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, dan selama pisah Termohon menafkahi diri dan anaknya dengan jalan berdagang dan bertani; Bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon memberikan rereplik secara lisan yang
pada pokoknya:
Bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya 3 (tiga) kali panen sebab sewaktu mau pisah kondisi kebun sudah siap panen dan setelah itu pisah sudah 19 bulan, sedangkan satu kali panen memerlukan waktu 7 sampai 8 bulan;
Bahwa biaya untuk upah, pupuk dan operasional satu kali panen kebun seluas ½ ha paling tinggi sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa tidak benar masalah sepeda motor, karena sepeda motor tersebut sudah dibeli sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pisah, begitu juga tentang uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah pinjaman yang sudah dikembalikan kepada Termohon;
Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia memberikan nafkah untuk Termohon dan anak; Bahwa atas rereplik Pemohon, Termohon telah memberikan redupliknya secara
lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan nafkah seperti pada jawabannya, tetap pada pendiriannya selama pisah panen hanya 2 (dua) kali dan biaya operasional sekali tanam sampai dengan panen sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan membenarkan bantahan Pemohon tentang masalah pembelian sepeda motor dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terjadi sebelum keduanya berpisah; Bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: 1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk e-KTP nama Pemohon Nomor: 1803101210830XXX, tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/27/VII/2008 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KS Kabupaten
Hal. 4 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Lampung Utara, tanggal 01 Juli 2008, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2; Bahwa Termohon tidak keberatan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat; Bahwa karena perkara perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon mengajukan saksi keluarga sebagai berikut: 1.
SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi adalah paman Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa CG, Kecamatan KS, Lampung Utara; Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3,5 tahun; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena tidak ada kesepahaman dalam masalah tempat tinggal, di mana Pemohon tetap ingin di rumah orangtuanya untuk merawat ibunya yang sendirian setelah bapaknya meninggal dunia, sedang Termohon ingin tinggal di rumah yang baru dibeli di Desa GS Lampung Tengah; Bahwa menurut saksi Termohon membeli rumah atas sepengetahuan Pemohon dan hanya pembayarannya saja yang tidak bersama Pemohon; Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah yang baru dibeli di Desa GS Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada memiliki kebun singkong seluas ½ ha di Desa GS, Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah kebun singkong telah panen 2 kali karena umur singkong 1 kali panen sekitar 9 bulan; Bahwa hasil penjualan singkong 1 kali panen sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya operasional sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari kotor;
Hal. 5 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Bahwa saksi sudah 2 kali datang ke tempat Termohon dan keluarganya untuk merukunkan, namun tidak berhasil; Bahwa Termohon telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi keluarga sebagai berikut: 1.
SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di rumah orangtua Pemohon, di Desa CG, KS, Lampung Utara; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa CG sampai dengan akhir tahun 2011; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu karena tidak ada kesamaan dalam masalah tempat tinggal, Pemohon tetap ingin di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon ingin mandiri; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Termohon saja; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kotabumi dan Termohon di rumah sendiri di Desa GS, Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki kebun singkong seluas ½ ha di Desa GS, Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah kebun singkong sudah dipanen 2 kali sebab umur singkong 1 kali panen adalah 9 bulan; Bahwa penjualan sekali panen sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan modal biaya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Bahwa berdasar keterangan Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek; Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2.
SAKSI III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di rumah orangtua Pemohon, di Desa CG, KS, Lampung Utara;
Hal. 6 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa CG, KS; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu namun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar dari Termohon saja; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kotabumi dan Termohon di rumah sendiri di Desa GS, Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki kebun singkong seluas ½ ha di Desa GS, Kecamatan ARA, Lampung Tengah; Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah kebun singkong sudah dipanen 2 kali; Bahwa penjualan sekali panen sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan modal biaya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Bahwa berdasar keterangan Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek; Bahwa saksi pernah mendengar kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon; Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana di uraikan di atas; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan hakim mediator ASEP IRPAN HELMI, S.H, MH. namun tidak berhasil, dan selama dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil; Hal. 7 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2008, sudah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun selama 3 tahun 4 bulan namun setelah itu tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi di Desa CGK dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2011 disebabkan Termohon Konvensi mengajak Pemohon Konvensi pindah ke Desa GS, ARA Lampung Tengah, namun Pemohon Konvensi tidak mau karena bapaknya baru meninggal dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon Konvensi telah menjawabnya yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tidak adanya kesepahaman tempat tinggal bersama dan menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 19 bulan (sejak bulan September 2011) dan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi terhadap substansi alasan perceraian yang didalilkan Pemohon Konvensi yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, akan tetapi oleh karena perkara a quo mengenai perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk tata cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim adalah dengan membebankan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar sebagai saksi; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan selain menghadirkan saksi keluarga juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (P-1 dan P-2), buktibukti mana telah diajukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;
Hal. 8 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan hanya mengajukan bukti 2 orang saksi keluarga yang telah diajukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), bukti mana menunjukkan identitas Pemohon Konvensi sebagai seorang muslim dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara dihubungkan dengan Termohon Konvensi yang tidak mengajukan eksepsi, dengan demikian perkara ini menurut Majelis Hakim menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 (kutipan akta nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon Konvensi adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (Persona Standi in Judicio); Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang terdiri Saksi pertama, SAKSI I, Saksi kedua, SAKSI II, dan saksi ketiga SAKSI III, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, dan saksi-saksi telah terungkap fakta-fakta yang berkenaan dengan alasan perceraian sebagai berikut: Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri; Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki seorang anak perempuan berumur 3,5 tahun; Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Konvensi; Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun, tetapi kemudian tidak harmonis, berselisih dan bertengkar karena tidak ada kesepahaman tempat tinggal bersama, dimana Pemohon Konvensi ingin tinggal dengan orangtuanya di CG, KS, sedangkan Termohon Konvensi maunya tinggal di rumah sendiri di Gunung Sari, ARA, Lampung Tengah; Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil; Hal. 9 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah selama 19 (sembilan belas) bulan, Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah orangtuanya di CG, KS dan Termohon Konvensi tinggal di rumah sendiri di Desa GS, ARA Lampung Tengah; Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 secara efektif, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan KS, Lampung Utara dan PPN KUA Kecamatan ARA, Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi dalam jawaban selain membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi juga mengajukan tuntutan bahwa Pemohon Konvensi telah lalai memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya selama 19 bulan dan menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah yang telah
Hal. 10 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
dilalaikannya tersebut dengan perhitungan seluruhnya sebesar Rp. 13.110.000,- (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri nafkah untuk anak Rp. 12.000,- perhari selama 19 bulan jadi sejumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan nafkah untuk isteri Rp. 11.000,- perhari selama 19 bulan jadi sejumlah Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon Konvensi dan berhubungan dengan permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis menilai tuntutan Termohon Konvensi sebagai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi pergi atas kemauannya sendiri dan Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan kebun singkong seluas ½ ha yang dipanen sebanyak 3 kali dengan hasil Rp. 5.000.000,- sekali panen dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak selama masa pisah 19 (sembilan belas) bulan; Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutannya dengan mengakui ada ½ ha kebun singkong namun hanya panen 2 kali dengan hasil panen pertama sebesar Rp. 4.500.000,- dan hasil panen kedua sebesar Rp. 5.500.000,dikurangi biaya operasional Rp. 2.800.000,- setiap kali panen; Menimbang, bahwa setelah dikonstantir dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang lengkapnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini, Majelis Hakim dapat menemukan pokok sengketanya yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui hasil kebun singkong adalah meliputi jumlah panen, hasil panen dan biaya operasional setiap kali tanam sampai panen; Menimbang, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah sendiri di GS dan menolak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi di rumah orang tuanya di CG, menurut Majelis Hakim, bukan termasuk sikap nusyuz kepada suami namun semata-mata adalah bentuk keinginan Penggugat Rekonvensi untuk hidup mandiri, oleh karenanya hak nafkah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi tidak gugur, begitu juga tentang nafkah lampau untuk anak, Majelis Hakim berpendapat tidak gugur walaupun kedaluwarsa karena ternyata selama berpisah dari ayahnya anak tersebut belum mampu membiayai diri dengan hartanya sendiri;
Hal. 11 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah 19 bulan kebun singkongnya telah dipanen sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa terhadap masalah hasil panen dan biaya operasional tanam sampai panen karena keterangan saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, maka untuk menentukan berapa hasil bersih setiap 1 (satu) kali panen yang dapat diperhitungkan untuk membayar nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mengambil sendiri berdasarkan persangkaannya yang diperoleh dari keterangan saksi BURHANUDIN dan pengetahuan hakim berdasarkan keumuman dan wajarnya bahwa kebun singkong seluas 1/2 ha menghasilkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) laba bersih setiap 1 (satu) kali panen; Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan atas fakta umum bahwa dalam kondisi normal (tidak diserang hama) tanaman singkong yang ditanam di atas lahan seluas 1/2 ha paling minim akan menghasilkan sekitar 18 ton singkong. Kemudian dengan mempertimbangkan susut karena pada saat ditimbang masih ada ada kulitnya dan juga tanah yang menempel, maka diperoleh hasil bersih sekitar 16 ton. Hasil tersebut kemudian dikurangi biaya cabut singkong dan angkutan truk sebesar Rp. 100,(seratus rupiah) per kilogram ditambah biaya operasional tanam sampai dengan panen. Apabila harga per kilogram singkong paling rendah pada kurun waktu 2 tahun ke belakang sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), maka diperoleh hasil panen sekitar Rp. 11.200.000,(sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Nilai tersebut kemudian dikurangi biaya cabut singkong dan angkutan truk sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya operasional tanam sampai dengan panen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga didapatkan hasil bersih sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Laba bersih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di atas adalah sebagai hasil pembulatan dari nilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka nafkah yang telah dilalaikan (terhutang) oleh Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan anak adalah sejumlah Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian nafkah terhutang sebesar Rp. 13.110.000,- (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil 2 (dua) kali panen, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Hal. 12 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi: 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2.
Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan KS, Lampung Utara dan PPN KUA Kecamatan ARA, Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Dalam Rekonvensi: 1.
Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
2.
Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan satu orang anak;
3.
Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
4.
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H., yang terdiri dari H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. dan NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SABRIMEN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
KETUA MAJELIS,
H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. Hal. 13 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.
N A N A, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI,
SABRIMEN, S.Ag., M.H.
Hal. 14 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
: Rp.
2. Biaya Panggilan
: Rp. 300.000,-
3. Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
4. Redaksi
: Rp.
5.000,-
5. Meterai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
30.000,-
: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Hal. 15 dari 15 Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
