PA Sgr

PENETAPAN Nomor __/Pdt.P/2015/PA Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : 1. Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat

kediaman

di

Kabupaten

Buleleng,

sebagai

“Pemohon I”; 2. Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai “Pemohon II”; Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Istbat Nikahnya tertanggal 13 Mei 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor __/Pdt.P/2015/PA.Sgr. tanggal 13 Mei 2015, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 11 Juli 1987, di Rumah Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

(dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri oleh beberapa orang; 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1989 (umur 25 tahun 6 bulan); 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2003 (umur 12 tahun 2 bulan); 3. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2007 (umur 6 tahun 10 bulan); dan 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tahun 2013 (umur 20 bulan); 4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus adminsitrasi permohonan penerbitan Akta Kelahiran Anak; 5. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1987, di Rumah Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng ; 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku; Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara Nomor __/Pdt.P/2015/ PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya kemudian diubah dengan tambahan keterangan sepanjang saksi nikah, mas kawin dan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa : A. Surat; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK: 5108013112520136 tanggal 15 Nopember 2012 dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK: 5108017112600297 tanggal 16 Nopember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; B. Saksi; 1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;

-

Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 11 Juli 1987, yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang taukil kepada TOKOH AGAMA adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi sendiri bernama SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri oleh banyak orang;

-

Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sudah dewasa dan beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;

-

Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka; -

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai empat orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1989; 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2003; 3. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2007, dan 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tahun 2013;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat; -

Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan akta kelahiran anak mereka tersebut;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman dekat mereka;

-

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;

-

Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu majelis pada tanggal tanggal 11 Juli 1987, yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang bertaukil kepada TOKOH AGAMA adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi sendiri bernama SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri oleh banyak orang;

-

Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sudah dewasa dan beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;

-

Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka; -

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat; -

Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan akta kelahiran anak mereka tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara Nomor __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

pada

papan

pengumuman

Pengadilan

Agama

Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda (TUADA) Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013; Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut: Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 1987 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Rumah Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi sendiri bernama SAKSI I dan SAKSI II; 2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i; 3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1989; 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2003; 3. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2007, dan 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tahun 2013; 4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka; 5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut; 6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi penerbitan akta kelahiran anak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat diberi tanda P. dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juli 1987 di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; 2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak terikat perkawinan dan atau pinangan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam serta sudah dewasa; Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak; 4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam; 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat; 6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi penerbitan akta kelahiran anak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam; 2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut: Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul; Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagai keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23; Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilangsungkan Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, untuk ijabnya langsung dilakukan oleh

Ayah Kandung Pemohon II selaku wali nikah

Pemohon II yang bertaukil kepada TOKOH AGAMA dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (ittihad al majlis), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu

rupiah) secara kontan kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

‫و فى الدعوى بنكاح على إمرأة دكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول‬ Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II

telah terbukti, cukup

beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan; Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Menimbang,

bahwa

agar

terjamin

ketertiban

perkawinan

bagi

masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak; Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor __/Pdt.P/2015/PA.Sgr. tanggal 13 Mei 2015 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2015 ; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1987, di Kabupaten Buleleng; 3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2015; Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan

dengan

tanggal

29

Sya'ban

1436

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis,

Hijriyah,

oleh

kami

Jamadi, Lc., M.E.I. dan

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II; Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Jamadi, Lc., M.E.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

2. Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya : 1. Proses

: Rp.

2. Panggilan

: Rp. 240.000,-

3. Meterai

: Rp.

Jumlah

60.000,-

6.000,-

: Rp. 306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2015/PA.Sgr.