PUTUSAN Nomor: 1214/Pdt.G/2013/PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer MTs/MA, bertempat tinggal di Kota Pasuruan; Selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat rekonvensi; melawan TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru RA/TK, bertempat tinggal di Kota Pasuruan; Selanjutnya disebut Termohon/Penggugat rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara; Telah memeriksa bukti-bukti; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 1214/Pdt.G/2013/PA Pas. tanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXX, Kota Pasuruan;
Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 3 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 2,5 tahun; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga mencapai seratus juta rupiah dengan alasan untuk biaya operasional yayasan sehingga hal tersebut diluar batas kemampuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dimana setiap bulan Pemohon hanya mampu memberi uang nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp.600.000,- s/d Rp.700.000,- . Terakhir Termohon terlibat kasus penggelapan mobil rental hingga berurusan dengan pihak kepolisian; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang berlangsung selama 1,5 bulan; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mennjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon;
Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Drs. H. ABDUL KHOLIK, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 11 September 2013, upaya mediasi tersebut gagal; Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, ada perbaikan tempat tinggal Termohon, sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan sebagai berikut: 1. Bahwa
benar
Termohon
telah
melangsungkan
perkawinan
dengan
Pemohon pada tanggal 24 Juni 2010; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat di rumah kediaman bersama selama 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1; 3. Bahwa sejak bulan Juni 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran; 4. Bahwa benar Termohon sering berhutang untuk belanja kebutuhan keluarga bersama karena Pemohon tidak pernah memberi uang belanja/nafkah mulai Januari 2012. Memang benar Termohon terlibat kasus penggelapan mobil tetapi tidak sampai berurusan dengan kepolisian karena sudah diselesaikan oleh keluarga Termohon, karena Pemohon lepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab. Uang hasil penggelapan mobil tersebut untuk membayar hutang Termohon dan Pemohon; 5. Bahwa pada 22 Juni 2013 Pemohon menyuruh Termohon keluar dari rumah kediaman bersama di Perum Graha Indah Blok R No. 12;
Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
6. Bahwa selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri; 7. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, mohon permohonan cerai Pemohon dikabulkan jika Pemohon bersedia membayar: - Nafkah sejak Januari 2012 hingga sekarang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); - Mut’ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah); - Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); - Anak di bawah pemeliharaan Termohon; - Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Bahwa Pemohon telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi yang pokoknya sebagai berikut: - Tuntutan nafkah sejak Januari 2012 tidak masuk akal, karena selama ini yang menerima amplop gaji sebesar Rp700.000,00 adalah Termohon, terakhir memberi amplop tersebut pada Juni 2013; - Tuntutan mut’ah sanggup memenuhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); - Tuntutan nafkah iddah sanggup memenuhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); - Tidak keberatan anak di bawah pemeliharaan Termohon; - Tuntutan nafkah anak sanggup memenuhi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pokoknya: - Termohon diberi amplop gaji terakhir pada Juni 2013 tetapi jumlahnya sudah berkurang karena diambil lagi oleh Pemohon; - Selebihnya tetap pada tuntutannya; Bahwa
untuk
meneguhkan
dalil-dalil
permohonannya,
Pemohon
mengajukan bukti tertulis berupa: - Bukti P-1 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXX, Kota Pasuruan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;
Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
- Bukti P-2 : Slip penerimaan gaji Pemoho dari MTs Sunan Ampel Karanganyar Kraton, tanggal 1 Oktober 2013, bermeterai cukup; Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi: 1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon; bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, membina rumah tangga di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Termohon; bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering hutang tanpa izin Pemohon; bahwa Termohon pernah menyewa mobil Suzuki APV kemudian digadaikan sampai dipanggil Polres, Saksi mengecek ke Kantor Pegadaian ternyata banyak yang Termohon gadaikan belum ditebus; bahwa Termohon juga pernah utang kepada saksi; bahwa kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagian dipenuhi oleh orang tua Pemohon; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 4 bulan; bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai, tetapi Pemohon tetap minta bercerai dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan; 2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon; bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Termohon; bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, antara lain yang saksi ketahui: (1) utang kepada tetangga Bu Warsih Rp500.000,00, (2) pegadaian Rp150.000,00, dan (3) tetangga Rp400.000,00; bahwa Pemohon bekerja sebagai guru sukwan MTs dan MA gajinya kurang dari satu juta rupiah; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 4 sampai dengan 5 bulan; bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai, tetapi tidak berhasil; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon
membenarkan
banyak hutang lebih kurang totalnya Rp65.000.000,00, tetapi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan gaji Pemohon totalnya Rp800.000,00; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Konvensi Menimbang,
bahwa
isi
dan
maksud
permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai tersebut; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan cerai talak, sehingga gugatan a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXX, Kota Pasuruan, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga mencapai seratus juta rupiah dengan alasan untuk biaya operasional yayasan sehingga hal tersebut di luar batas kemampuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap bulan Pemohon hanya mampu memberi uang nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp.600.000,- s/d Rp.700.000,-, terakhir Termohon terlibat kasus penggelapan mobil rental hingga berurusan dengan pihak kepolisian, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1,5 bulan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil Pemohon tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon akibatnya pisah tempat tinggal sejak Juli 2013;
Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata juncto Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon, sedangkan Termohon tidak sanggup menghadirkannya; Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan telah berupaya maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -
bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sepengetahuan
disebabkan
karena
Pemohon
dan
Termohon terakhir
sering
hutang
tanpa
Termohon
terlibat
kasus
penggelapan mobil rental hingga berurusan dengan pihak kepolisian; -
bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013;
-
bahwa Pengadilan Agama Pasuruan berupaya mendamaikan
Pemohon
dan Termohon, baik melalui Mediasi maupun Majelis Hakim, demikian
Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
pula pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikannya, namun upaya tersebut tidak berhasil; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
tersebut
dapat
disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak bisa didamaikan, oleh sebab itu dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227: Artinya :
“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat
ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup
beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;
Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi Menimbang,
bahwa
pertimbangan-pertimbangan
dalam
konvensi
dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi; Menimbang,
bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan
rekonvensi berupa tuntutan: -
Nafkah sejak Januari 2012 hingga sekarang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
-
Mut’ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
-
Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
-
Anak di bawah pemeliharaan Termohon;
-
Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang
pokoknya sebagai berikut: -
Tuntutan nafkah sejak Januari 2012 tidak masuk akal, karena selama ini yang menerima amplop gaji sebesar Rp700.000,00 adalah Penggugat rekonvensi, terakhir memberi amplop tersebut pada Juni 2013;
-
Tuntutan mut’ah sanggup memenuhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Tuntutan nafkah iddah sanggup memenuhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Tidak keberatan anak di bawah pemeliharaan Termohon;
Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
-
Tuntutan nafkah anak sanggup memenuhi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak membantah menerima
amplop gaji terakhir pada Juni 2013 tetapi tidak sebesar Rp700.000,00 karena diambil lagi oleh Tergugat rekonvensi, sedangkan selebihnya tetap pada tuntutannya; Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan mengenai anak bernama ANAK 1, umur 2,5 tahun, di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, umur 2,5 tahun, yang selama ini berada bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK 1, umur 2,5 tahun, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; Menimbang, bahwa tuntutan selebihnya mengenai nafkah madiyah, mut’ah, iddah, dan nafkah anak, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memenuhi sebagian tuntutan Penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan buktibukti dalil gugatannya, sedangkan Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil bantahan dan kesanggupannya mengenai besaran nafkah, sehingga Penggugat rekonvensi tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya,
sedangkan
Tergugat
rekonvensi
dapat
meneguhkan
dalil
bantahannya;
Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta: - bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai guru honorer di MTs dan MA berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; - bahwa Tergugat rekonvensi memberi nafkah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai penghasilannya dan terakhir memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi pada bulan Juni 2013; Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 Kompilasi
Hukum
Islam
dengan
mempertimbangkan
kepatutan
dan
kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut sebagai berikut: -
Nafkah Madiyah selama 4 bulan (Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013) setiap bulan Rp700.000,00 yang seluruhnya berjumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
-
Mut’ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Nafkah Iddah untuk 3 bulan setiap bulan Rp700.000,00 seluruhnya berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
-
Nafkah anak bernama ANAK 1 minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan,
guna
didaftarkan
dalam
daftar
yang
disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; 2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 2,5 tahun, di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi; 3. Menghukum Tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat rekonvensi: -
Nafkah madiyah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
-
Mut’ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Nafkah iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
-
Nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
-
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh MUSTHOFA, S.H., M.H. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis Hakim, SITI AISYAH, S.Ag. dan SLAMET, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. YUMRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon /Tergugat rekonvensi dan dihadiri oleh Termohon/Penggugat rekonvensi.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,
SITI AISYAH, S.Ag.
MUSTHOFA, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
SLAMET, S.Ag.,S.H. Panitera Pengganti,
Drs. YUMRONI, S.H.
Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
Rincian Biaya: 1. Pendaftaran Rp
30.000,00
2. Proses
Rp
50.000,00
3. Panggilan
Rp 100.000,00
4. Redaksi
Rp
5.000,00
5. Meterai
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 1214/Pdt.G/2013/PA Pas.
