P E M E R I N T A H K O T A B A N D U N G K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN PANYILEUKAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat

kepada

pemerintah

untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat,

disamping

juga

karena

adanya

pengaruh

globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari power kepada

empowerment.

Paradigma

ini

mengarahkan

peran

aparatur

pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Salah

satu

aspek

yang

menentukan

keberhasilan

pewujudan

good

government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen

anggaran

yang

telah

disusun

diawal

tahun.

Akuntabilitas

pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

1



(AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Panyileukan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panyileukan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara

berdaya

guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presisden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan

negara

meliputi

kepastian

hukum,

azas

tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

2



harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Panyileukan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Panyileukan Kecamatan Panyileukan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Panyileukan oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007

dengan

batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut: • Utara

Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung

• Selatan

Kecamatan Gedebage

• Barat

Kecamatan Cinambo

• Timur

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Pembagian Wilayah Kecamatan Panyileukan No.

JUMLAH

KELURAHAN

RW

RT

1.

Cipadung Kulon

11

52

2.

Cipadung Wetan

6

19

3.

Cipadung Kidul

14

78

4.

Mekarmulya

6

35

37

184

Jumlah

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2014


3



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat

daerah

Walikota/Bupati Berkaitan

yang

untuk

dengan

mendapat

pelimpahan

menangani

pelimpahan

sebagian

kewenangan

sebagian

urusan tersebut,

kewenangan

otonomi

daerah.

Pemerintah

Kota

Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi : a.

Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c.

Mengkoordinasikan

Penerapan

Penegakan

Peraturan

Perundang-

undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e.

Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a.

Seksi Pemerintahan

b.

Seksi Keamanan dan Ketertiban

c.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

d.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e.

Seksi Pelayanan


4



3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a.

Sekretaris Kelurahan

b.

Seksi Pemerintahan

c.

Seksi Kemasyarakatan

d.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e.

Seksi Pelayanan CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SKRETARIS KECAMATAN

SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA

1.4. Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.


5



Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1.

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;

2.

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;

3.

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;

4.

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;

5.

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.


6



Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan

Pemerintah

permasalahan

Kecamatan

pelayanan

Pemerintah

Panyileukan Kecamatan

dapat

diidentifikasi

Panyileukan,

sebagai

berikut: 1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 80%; 2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%; 3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan; 4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD; 5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008; 6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah; 7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan; 8. Tingkat

koordinasi

antar

dengan

lembaga

kemasyarakatan

dalam

penanganan kebencanaan masih rendah; Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut: 1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan; 2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung; 3. Belum

dioptimalkannya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.5. Landasan Hukum LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


7



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. 1.6. Sistematika Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN 1) Perjanjian Kinerja; 2) Lain-lain yang dianggap perlu


8



BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1.

Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana

Strategis

merupakan

Kecamatan

dokumen

yang

Panyileukan

disusun

Kota

melalui

Bandung

proses

adalah

sistimatis

dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan,

dalam

hal ini

Kecamatan

Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun

2014

sampai

dengan

Tahun

2018

ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kecamatan Panyileukan

Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.


9



Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

merupakan

hasil

kesepakatan

bersama

antara

Kecamatan

Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : “KECAMATAN

PANYILEUKAN

YANG

UNGGUL

MELALUI

PELAYANAN

PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel.


10



3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan

review

terhadap

Indikator

Kinerja

Utama,

baik

tingkat

Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan

Panyileukan 2014. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung, yaitu :  Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;


11


 Indikator

yang

merupakan


output

kegiatan

disarankan

untuk

dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu :  Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;  Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;  Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya;  Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;  Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel 2.1.1.


12



Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO

(1) 1.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

SASARAN

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan


SETELAH REVIEW

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

(4)

(5)

(11)

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Nilai

Kategori

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Nilai

75

80

82,5

85

87,5

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

825

850

875

900

925

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

95

96

97

98

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

95

96

97

98

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

25

75

100

100

100

Persentase RW Juara

%

20

50

60

70

80

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

70

75

80

85

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1 : 0,7

1:1

1 : 1,5

1 : 1,75

1:2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

13



SEBELUM REVIEW NO

TUJUAN

(1)

(2)

2.

Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

(3) Nilai AKIP Kecamatan


Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Nilai AKIP Kecamatan

Nilai


Nilai

51

65

70

72,5

75

%

100

100

100

100

100

Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

Tertib administrasi barang/asset daerah

%


14



2.1.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah,

Indikator

Kinerja

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan ditetapkan melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas Aktif dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan. Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah reviu beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.


15



Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil Review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO

(1) 1

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

SASARAN STRATEGIS

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA

SETELAH REVIEW

SATUSATUINDIKATOR KINERJA AN AN

(4)

(5)



Nilai


Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Kategori

(6) Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

(8)

2014

2015

2016

2017

2018

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

75

80

82.5

85

87.5

100

100

100

100

100

Nilai

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%



%


60

95

96

97

98


%


60

95

96

97

98


%


25

50

100

100

100

Persentase RW Juara

%

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung

20

50

60

70

75

65

70

75

80

85



(7)

TARGET PADA TAHUNAN

ALASAN

%


16



SEBELUM REVIEW NO

TUJUAN

(1)

(2)

2

Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(3) Nilai AKIP Kecamatan



INDIKATOR KINERJA (4) Nilai Evaluasi AKIP

SETELAH REVIEW

SATUSATUINDIKATOR KINERJA AN AN (5)

(6)

(7)

TARGET PADA TAHUNAN

ALASAN (8)

2014

2015

2016

2017

2018

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Nilai

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

Tertib administrasi barang / aset daerah

%

BUKAN IKU

17



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RENCANA ANGGARAN (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nilai

75

4.396.723.950,00


%

100


Nilai

825





%

60


%

60


%

25

Persentase RW Juara

%

20


%

60


Rasio

1 : 0,7


nilai

51

%

100




2.734.425.050,00

52.000.000,00

18



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi

kepada

pihak-pihak

yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun


19



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan

hasil

pengukuran

kinerja

pencapaian

sasaran

strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100%

Melebihi/ Melampaui Target

2.

= 100%

Sesuai Target

3.

< 100%

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan

tersebut,

pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1

terdiri dari

3 indikator

Sasaran 2

terdiri dari

6 indikator

Sasaran 3

terdiri dari

2 indikator


20



3.2. Capaian Indikator Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam

melakukan

review

dengan

memperhatikan

capaian

kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)

IKU/ INDIKATOR KINERJA (2)

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

(3)

(4)

(5)

Nilai

75

RENSTRA (2018) TARGET

CAPAIAN %

(6)

(7)

(8)

77,86

103,81

87,5

88,98

1.


2.


%

100

100

100

100

100

3.


%

60

93,55

155,92

98

95,46

4.


%

60

94,54

157,57

98

96,47

5.


%

25

25,00

100

100

25

6.

Persentase RW Juara

%

20

24,32

121,60

75

32,43

7.


%

60

66,67

111,12

85

78,44


21



Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014

CAPAIAN IKU 28,57% MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET 71,43%

TIDAK MENCAPAI TARGET

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target sebanyak 5 (lima) indikator atau

sebesar

71,43%

ditunjukan

pada

indikator

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 103,81%, pada indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 155,92%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 157,57%, pada indikator persentase RW Juara dengan capaian kinerja 121,60%, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 111,12%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator

atau sebesar 28,57%

ditunjukan pada indikator persentase

keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% atau tercapainya seluruh target yang ditetapkan.


22



3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara

umum

Kecamatan

Panyileukan

Kota

Bandung

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun

2014

adalah

tahun

pertama

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014

NO

(1)

IKU/ INDIKATOR KINERJA

(2)

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nilai

75

77,86

%

100

REALISASI

RENSTRA (2018)

TARGET

CAPAIAN (%)

(7)

(8)

(9)

103,81

77,65

87,5

88,98

100

100

n/a

100

100

(2013)

1.


2.


3.

Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai

825

950

115,15

n/a

950

100

4.


%

60

93,55

155,92

n/a

98

95,46

5.


%

60

94,54

157,57

n/a

98

96,47

6.


%

25

25

100

n/a

100

25

7.

Persentase RW Juara

%

20

24,32

121,60

n/a

75

32,43

8.


%

60

66,67

111,12

n/a

85

78,44

9.


rasio

1 : 0,7

1 : 0,7

100

n/a

1:2

35

10.


nilai

51

51,36

100,71

43,23

75

68,48

11.


%

100

100

100

100

100

100

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :


23



Tabel 3.3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

(2)

(3)

(1) 1.

Melebihi/ melampaui target

7 (tujuh) Indikator sasaran/ 63,64%

2.

Sesuai target

4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36%

3.

Tidak mencapai target

Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.3.3 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 TINGKAT PENCAPAIAN NO

SASARAN

(1) 1.

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

(2) Sasaran 1

MELAMPAUI TARGET (>100%)

SESUAI TARGET (=100%)

BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

2

67

1

33

-

-

6

4

67

2

33

-

-

2

1

50

1

50

-

-

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 2.

Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3.

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:


24



Tabel 3.3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO

KATEGORI

JUMLAH INDIKATOR

PERSENTASE

(2)

(3)

(4)

(1) A.

Sasaran 1 1.


2

67%

2.

Sesuai target

1

33%

3.


-

-

B.

Sasaran 2 1.


4

67%

2.

Sesuai target

2

33%

3.


-

-

C.

Sasaran 3 1.


1

50%

2.

Sesuai target

1

50%

3.


-

-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


25



Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif Kecamatan

2.

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

3.


Capaian

Tahun 2018

Realisasi Tahun 2013

Target

Capaian

Target

Realisasi

indeks

75

77,86

103,81

77,65

87,5

88,98

%

100

100

100

n/a

100

100

nilai

825

950

115,15

n/a

950

100

Rata-rata Capaian Indikator

%

106,32

%

96,33

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI.

Analisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja nyata indikator

Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah sebesar 77,86 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam

Perjanjian

kinerjanya

adalah

Kinerja

Tahun

103,81%

atau

2014,

sehingga

melebihi/

persentase

melampaui

capaian

target

yang

diperjanjikan. Walaupun tahun 2014 adalah tahun pertama renstra namun pada tahun 2013 Kecamatan Panyileukan telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan sebesar 77,34 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2014 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,52. Capaian tahun 2014 sebesar 103,81% bila dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra

kecamatan

maka

capaian

kinerjanya mencapai 94,38%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.


26



Tabel 3.3.6 Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 TAHUN 2014 NO

UNSUR PELAYANAN

(1)

(2)

TAHUN 2013

NILAI RATARATA UNSUR PELAYANAN

NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN

NILAI RATARATA UNSUR PELAYANAN

NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Prosedur Pelayanan

3,080

0,219

3,000

0,219

2

Persyaratan pelayanan

3,020

0,214

2,993

0,214

3

Kejelasan Petugas Pelayanan

3,100

0,220

3,200

0,220

4

Kedisiplinan Petugas Pelayanan

3,080

0,219

2,927

0,219

5

Tanggung Jawa Petugas Pelayanan

3,073

0,218

3,033

0,218

6

Kemampuan Petugas Pelayanan

2,960

0,210

2,960

0,210

7

Kecepatan Pelayanan

3,200

0,227

3,187

0,227

8

Keadilan Mendapatkan Pelayanan

3,140

0,223

3,127

0,223

9

Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan

3,207

0,228

3,180

0,228

10

Kewajaran Biaya Pelayanan

3,287

0,233

3,273

0,233

11

Kepastian Biaya Pelayanan

3,513

0,249

3,480

0,249

12

Kepastian Jadual pelayanan

3,207

0,228

3,107

0,228

13

Kenyamanan Lingkungan

2,930

0,208

2,840

0,208

14

Keamanan Pelayanan

3,073

0,218

3,267

0,218

43,870

3,114

43,574

3,093

IKM Unit Pelayanan

77,869

77,343

B

B

Baik

Baik

Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil

survey

kepuasan

masyarakat

yang

dilakukan

oleh

Kecamatan

Panyileukan terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071) Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil : Nilai IKM setelah dikonversi = 3,1144 x 25 = 77,86.


27



Grafik 3.3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Panyileukantahun 2013-2014

Perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan tahun 2013-2014 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000

2013 2014

Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : Pada tahun 2014 dilihat dari nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00) ada pada unsur kepuasan terhadap kemampuan petugas pelayanan dan kenyamanan lingkungan. 

Untuk kepuasan terhadap kemampuan petugas pelayanan

artinya

masyarakat menilai kurangnya kemampuan/ pemahaman petugas akan produk pelayanan atau prosedur pelayanan yang diberikan. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan pelatihan terkait pelayanan dan prosedur secara berkala setiap ada perubahan atau penambahan produk/ prosedur pelayanan dan dilakukan knowledge test berkala setiap bulan bagi petugas pelayanan. 

Untuk kepuasan terhadap kenyamanan lingkungan disebabkn pada tahun 2014 gedung kantor Kecamatan Panyileukan sedang dilakukan perbaikan (renovasi) yang menyebabkan kenyamanan dari masyarakat terganggu. Artinya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang ada di Kecamatan Panyileukan dinilai masyarakat masih kurang memadai.


28



Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana seperti perbaikan kenyamanan ruang tunggu pelayanan, penambahan sarana ruang pengaduan dan sarana penunjang lainnya. Bila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2013) dari grafik dapat dilihat unsur pelayanan yang mengalami peningkatan dan unsur pelayanan yang mengalami penurunan serta unsur pelayanan yang tidak mengalami perubahan. Unsur pelayanan yang perlu diperhatikan adalah unsur pelayanan yang mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu unsur kejelasan petugas pelayanan dan unsur keamanan pelayanan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Unsur

kejelasan

petugas

pelayanan

mengalami

penurunan

yang

disebabkan kurangnya kemampuan/ pemahaman petugas akan produk pelayanan atau prosedur pelayanan yang berubah pada tahun 2014. Kurangnya sosialisasi akan perubahan peraturan dan prosedur pelayanan pada tahun 2014 juga menyebabkan terjadinya penurunan pada unsur kejelasan petugas pelayanan. 

Unsur keamanan pelayanan mengalami penurunan pada tahun 2014 disebabkan kondisi gedung

kantor yang

sedang

dalam

perbaikan

membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menerima pelayanan. Aktivitas perbaikan gedung kantor yang melibatkan banyak orang yang bukan pegawai Kecamatan Panyileukan dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi masyarakat. Tidak adanya petugas keamanan yang menjaga keamanan aktivitas pelayanan juga menjadi faktor penyebab penurunan unsur keamanan pelayanan.


29



Tabel 3.3.7 Data Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BANDUNG WETAN

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15


75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00

21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43

25

KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60

70,50

101,61

Sumber data : Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung

Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Panyileukan berada diurutan 15 (lima belas), namun


30



bila dilihat dari rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan, capaian IKM Kecamatan Panyileukan (77,86) diatas rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan dengan rata-rata Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kota Bandung 77,43. Grafik 3.3.2 Capaian IKM Kecamatan Kota Bandung Tahun 2014 Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

77,86 75,43 81,9 81,3 73,6 81 75,6 79,5 69,63 80,02 86,3 79,1 69,75 78 70,5 81,68 71,77 73,6 89,2 79,15 80,02 61,55 74,57 79,25 77,05 75,2 81 72,75 66,67 79,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015

Capaian kinerja indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif

yang

ditindaklanjuti

adalah

terdapat

5

(lima)

keluhan/

pengaduan dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2014) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2014 pengaduan dapat dilakaukan melalui beberapa macam cara yaitu mayarakat bisa datang langsung ke bagian pengaduan di Kecamatan Panyileukan, melalui telepon atau sms pengaduan, LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

31

100



melalui situs LAPOR Pemerintah Kota Bandung dan melalui kotak saran yang kami sediakan. Kelima keluhan/ pengaduan pada tahun 2014 2 (dua) melalui pengaduan langsung ke bagian pengaduan dan 3 (tiga) melalui situs LAPOR. Kelima pengaduan ini telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti bersifat rutin dengan capaian kinerja 100% sama setiap tahunnya selama 5 (lima) Tahun Renstra dan tidak bersifat akumulasi sehingga capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai

100%. Data

penunjang

capaian kinerja

diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. Tabel 3.3.8 Data Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 Jumlah Pengaduan

Jumlah Pengaduan ditindaklanjuti

Pelayanan

3

3

100%

Ditindaklanjuti oleh seksi pelayanan

Keamana & Ketertiban

2

2

100%

Ditindaklanjuti oleh seksi trantib

Jenis Pengaduan

Capaian

Keterangan

Sumber data : Seksi Pelayanan & Sekretariat Kecamatan Panyileukan



Jumlah Pengaduan terkait pelayanan yaitu 2 (dua) keluhan/ pengaduan mengenai keterlambatan pendistribusian KK dan 1 (satu) keterlambatan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (KK). Tindaklanjut dari ketiga pengaduan tersebut telah dilakukan oleh seksi pelayanan dengan memberikan

penjelasan

mengenai

keterlambatan

dimaksud

dan

meneruskan pengaduan tersebut ke SKPD terkait. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu ditingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan membangun sistem koordinasi yang baik dengan SKPD lainnya. Pembuatan sistem informasi pelayanan yang memadai juga dapat menjadi solusi agar masyarakat penerima pelayanan dapat memperoleh informasi secara langsung tentang layanan yang diberikan ataupun alur proses pelayanan.


32





Jumlah Pengaduan terkait keamanan dan ketertiban sebanyak 2 (dua) keluhan/ pengaduan mengenai parkir kendaraan yang menggangu aktivitas pengendara lainnya. Tindaklanjut pengaduan ini telah dilakukan oleh seksi trantib dengan memberikan teguran kepada pemilik kendaraan yang mengganggu tersebut. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu dilakukan peningkatan penyampaian informasi mengenai K3 baik melalui sosialisasi maupun melalui media sarana informasi lainnya seperti spanduk dan papan informasi.


33



Capaian kinerja Persentase Keluhan/ Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti masing-masing Kecamatan di Kota Bandung 30 (tiga puluh) Kecamatan capaiannya sebesar 100% hal ini merupakan sebuah komitmen yang tinggi dari masing-masing Kecamatan untuk mewujudkan zero complain dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut grafik perbandingan jumlah pengaduan Kecamatan Panyileukan dengan Kecamatan Ujungberung.


34



Grafik 3.3.2 Perbandingan Jumlah Pengaduan Kecamatan Panyileukan dengan Kecamatan UjungberungKota Bandung Tahun 2014

Perbandingan jumlah pengaduan tahun 2014 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

Kecamatan Panyileukan Kecamatan Ujungberung

Capaian kinerja indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 950 dari target sebesar 825 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,15% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dimana indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI belum dilakukan pengukuran pada tahun sebelumnya (Tahun 2013), capaian tahun 2014 sebesar 115,15% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%, namun perlu dicermati perolehan nilai sebesar 950 tersebut hanya mewakili nilai yang diperoleh Kecamatan saja belum merupakan akumulasi dengan 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan. Untuk Kelurahan dilakukan penilaian dengan metode self assesment. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.


35



Tabel 3.3.10 Data Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI NO

VARIABEL PENILAIAN

KATEGORI

1.

Sistem Pelayanan Terpadu

Utama

2.

Standar Pelayanan

Utama

BOBOT NILAI VARIABEL

NILAI

Satu Atap/ Satu Pintu

60

60

1) Dasar hukum

50

50

2) Persyaratan

50

50

a. SOP

50

50

b. Bagan Alur

50

50

4) Produk pelayanan

50

50

5) Jangka waktu penyelesaian

100

100

6) Biaya/ tarif

100

100

KOMPONEN INDIKATOR

3) Sistem mekanisme dan prosedur

7) Sarana, prasarana, atau fasilitas 

Ruang Tunggu

20

20



Pendingin Ruangan/ AC

10

10



Tempat duduk

20

20



Sarana Antrian (tiket)

10

10



Toilet

10

10



Televisi

10

10



Loket/Meja Pelayanan

10

10



Tempat Parkir yang memadai

10

10

8) Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana

20

20

9) Tata Tertib

10

10

10) Kode Etik

10

10

50

50

100

100

5

0

3.

Maklumat Layanan

Utama

Ketersediaan Maklumat Pelayanan

4.

Sistem Informasi Pelayanan masyarakat

Utama

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan masyarakat secara manual atau elektronik (Booklet/Pamflet/Banner Website, dsb)

5.

Pelayanan Khusus

Utama

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus : 


Ram

36


6.

Pengelolaan Pengaduan

Utama




Jalur pemandu

5

0



Pegangan rambatan

5

0



Tombol Lift timbul & suara

0

0



Toilet khusus

5

0



Ruang khusus ibu menyusui dan anak

5

0



Loket khusus

5

0

1. Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola unit pengaduan

10

10

2. Pejabat Pengelola Pengaduan

20

20

3. Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan

10

10

4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll)

20

20

5. Informasi prosedur/tata cara pengaduan

10

10

6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

10

0

7.

Penilaian Kinerja

Utama

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

20

20

8.

Visi Misi dan Moto

Tambahan



Visi dan Misi

20

20



Motto

10

10

9.

ISO 9001:2008

Tambahan



Adopsi ISO 9001:2008

20

20

10.

Atribut

Tambahan

1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam

10

10

2. Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID card

10

0

1000

950

TOTAL Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Kelurahan

Nilai hasil self assesment

Cipadung Kulon

820

Cipadung Kidul

810

Cipadung Wetan

815

Mekarmulya

810


37





Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi OMBUDSMAN RI yang belum terpenuhi ada pada pelayanan khusus hal ini karena di Kecamatan Panyileukan belum disediakan sarana prasarana pelayanann bagi yang berkebutuhan khusus.

5.

Pelayanan Khusus

Solusi

untuk

Utama

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

mengatasi



Ram

5

0



Jalur pemandu

5

0



Pegangan rambatan

5

0



Tombol Lift timbul & suara

0

0



Toilet khusus

5

0



Ruang khusus ibu menyusui dan anak

5

0



Loket khusus

5

0

hal

ini

yaitu

harus

dilakukan

adalah

penambahan sarana dan prasarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus. Namun untuk dapat merealisasikannya dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Adapun perbandingan dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI adalah sebagai berikut: Tabel 3.3.11 Data Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

NILAI

CAPAIAN %

1

KECAMATAN SUKASARI

850

980

115,29

2

KECAMATAN SUKAJADI

810

975

108,02

3

KECAMATAN COBLONG

800

960

120,00

4

KECAMATAN CINAMBO

800

955

119,36

5


825

950

115,15

6

KECAMATAN ANDIR

850

940

110,59

7

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

850

940

110,59

8

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

800

935

116,87

9

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

800

930

116,25

10

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

830

930

112,05


38



11

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

800

920

115,00

12

KECAMATAN ARCAMANIK

850

915

107,65

13

KECAMATAN CIDADAP

850

910

107,06

14

KECAMATAN ANTAPANI

820

900

109,76

15

KECAMATAN BANDUNG WETAN

820

895

109,15

16

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

825

895

108,48

17

KECAMATAN BANDUNG KULON

848

890

104,71

18

KECAMATAN LENGKONG

840

890

105,95

19

KECAMATAN CIBIRU

850

885

104,11

20

KECAMATAN BATUNUNGGAL

840

880

104,76

21

KECAMATAN MANDALAJATI

850

880

103,52

22

KECAMATAN RANCASARI

850

870

102,35

23

KECAMATAN ASTANAANYAR

800

870

108,75

24

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

850

850

100,00

25

KECAMATAN CICENDO

810

825

101,85

26

KECAMATAN REGOL

820

820

100,00

27

KECAMATAN BUAHBATU

800

820

102,50

28

KECAMATAN GEDEBAGE

860

820

29

KECAMATAN UJUNGBERUNG

850

820

96,47

30

KECAMATAN KIARACONDONG

800

810

101,25

95,34

Sumber data : Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung

Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

950 770 870 825 885 925 875 850 955 900 940 895 850 850 880 890 820 890 870 870 800 870 920 895 910 920 850 825 850 960 0

200

400

600

800

1000

1200



39



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program : No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Tabel 3.3.12 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan No. 1.

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran

Output

(Rp)

Dampak (baik/ kurang)

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

59,477,000

56,480,300

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Baik

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

96,200,000

93,322,450

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

Baik

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

45,721,000

45,615,000

Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

Baik

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

43,442,500

43,416,100

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)

Baik

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

47,155,000

46,887,150

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Baik


40


Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

7,500,000

7,500,000

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Baik

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

655,246,300

641,261,055

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Baik

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

31,032,000

30,751,800

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Baik

8,816,000

8,728,000

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Baik

46,785,000

46,695,000

Tersedianya Makanan dan minuman

Baik

109,815,150

94,099,600

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Baik

2,366,327,000

2,353,480,160

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

Baik

67,500,000

67,500,000

Tersedianya Kendaran dinas operasional yang memadai

Baik

185,200,000

180,570,000

Terpeliharanya kelengkapan gedung kantor yang memadai

Baik

Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair

45,419,000

44,099,000

Tersedianya meblair kelengakapan gedung kantor yang memadai

Baik

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

17,570,400

17,570,400

Terpeliharanya gedung kantor

Baik

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

380,500,000

373,969,600

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Baik

101,917,600

100,287,200

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

Baik

81,100,000

74,200,000

Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan

Baik

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus harihari tertentu

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Panyileukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

di

Kecamatan

Panyileukan

disebabkan

faktor

pendukung

dan

penghambat sebagai berikut :


41



Faktor pendukung 1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat; 2. Kecamatan Panyileukan memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan; 3. Kecamatan Panyileukan telah memilik situs Kecamatan yang berisi informasi produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi; 4. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan; 5. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan. Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.


42



Sasaran 2 Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Umum

Pemerintahan

Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

Tahun 2018


Target

Capaian %

1.


%

60

93,55

155,92

n/a

98

95,46

2.

Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

%

60

94,54

157,57

n/a

98

96,47

3.


%

25

25

100

n/a

100

25

4.

Persentase RW Juara

%

20

24,32

121,60

n/a

75

32,43

5.


%

60

66,67

111,12

n/a

85

78,44

6.


Rasio

1 : 0,7

1 : 0,7

100

n/a

1:2

35


106,95

60,47

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator: Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Persentase RW Juara, Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio Anggota Linmas. Capaian

kinerja

indikator

Persentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu Capaian

kinerja

nyata

indikator

persentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu adalah sebesar 93,55% dari target sebesar 60% yang

direncanakan

dalam

Perjanjian

Kinerja

Tahun

2014,

sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 155,92% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian ini merupakan penjumlahan persentase


43



dari 2 (dua) jenis pelayanan yaitu KTP tepat waktu (92,24%) dan KK tepat waktu (93,55%) hingga diproleh capaian 93,55%. Capaian Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dan pada tahun 2013 belum dilakukan pengukuran, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2013), capaian tahun 2014 sebesar 155,92% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 95,46%.

Data

penunjang

diperoleh

dari

Seksi

Pelayanan

Kecamatan

Panyileukan. Tabel 3.3.13 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 KTP Bulan

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Jumlah Pelayanan

KK Persentase Tepat Waktu

Tepat Waktu

%

Tidak Tepat Waktu

Jumlah Pelayanan

Persentase Tepat Waktu

Rata-rata Capaian %

%

Januari

289

15

304

95,07

199

4

203

98,03

96,55

Februari

312

28

340

91,76

302

20

322

93,79

92,78

Maret

311

39

350

88,86

200

17

217

92,17

90,51

April

314

16

330

95,15

243

11

254

95,67

95,41

Mei

242

13

255

94,90

210

12

222

94,59

94,75

Juni

305

24

329

92,71

198

12

210

94,29

93,50

Juli

241

24

265

90,94

165

5

170

97,06

94,00

Agustus

220

19

239

92,05

164

0

164

100

96,03

September

330

34

364

90,66

181

9

190

95,26

92,96

Oktober

321

39

360

89,17

170

12

182

93,41

91,29

November

305

15

320

95,31

172

13

185

92,97

94,14

Desember

307

33

340

90,29

216

21

237

91,14

90,72

3497

299

3796

92,24

2420

136

2556

94,86

93,55

Jumlah

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Jumlah pelayanan KTP tepat waktu = 3497 / 3796 = 92,24% Jumlah pelayanan KK tepat waktu = 2420 / 2556 = 94,86% Capaian

Kinerja

indikator

Persentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu = ( 92,24% + 94,86% ) / 2 = 93,55% 

Permasalahan jumlah pelayanan administrasi kependudukan (KK/ KTP) tidak tepat waktu dapat diidentifikasi dari 2 (dua) permasalahan, yaitu


44



faktor perangkat pendukung (tools) dan manusia (human error). Faktor tools yaitu perangakat komputer penunjang yang sering mengalami gangguan.

Sedangkan

faktor

manusia

(human

error)

yaitu

sering

terjadinya kesalahan entry data oleh operator. Dari jumlah pelayanan KTP tidak tepat waktu sebanyak 252 disebabkan server mengalami down dan aplikasi yang tidak dapat diakses, 40 merupakan gagal cetak/ kesalahan cetak sehingga dilakukan entry ulang data dan 7 disebabkan faktor lainnya. Sedangkan penyebab KK tidak tepat waktu 91 disebabkan faktor tools, 42 merupakan gagal cetak (human error) dan 3 disebabkan faktor lainnya Solusi untuk mengatasi faktor tools dapat dilakukan dengan perbaikan SOP penerbitan KTP/ KK untuk Kelurahan dan penambahan anggaran pemeliharaan peralatan komputer beserta jaringannya. Sedangkan untuk mengatasi faktor human error dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.

Grafik 3.3.3 Perbandingan Persentase Penyebab Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Tepat Waktu

KTP faktor tools 14%

KK

human error

faktor lainnya

faktor tools

2%

human error

faktor lainnya

2% 31% 84%


67%

45



Grafik 3.3.4 Grafik Perbandingan Capaian Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

93,55 100 89,2 65

78,01 60 79,15 100 97,71 91,78 78,25 99,5 90,05 89,65 60 75 69 68 66 100 80

100 82,01 98,24 79,54 70 70 70 65 93

0

20

40

60

80

100

120


Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu Capaian kinerja nyata indikator persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dilakukan terhadap 6 (enam) jenis pelyanan administrasi lainnya yaitu Legalisasi 2347 layanan, Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 452 layanan,

Keterangan Miskin (SKM) 133 layanan, Surat Keterangan 353

layanan, Domisili Perusahaan 84 layanan dan Domisili Lembaga 0 layanan. Pada tahun 2014 tidak ada layanan domisili kelembagaan sehingga dalam perhitungan pembaginya hanya 5 (lima) jenis layanan dengan capaian sebesar


46



94,54% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 157,57% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2013 belum dilakukan pengukuran sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (2013). Capaian tahun 2014 sebesar 157,57% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 96,47%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. Tabel 3.3.14 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No

Jenis Pelayanan

Jangka Waktu sesuai SOP

Jumlah Pelayanan

Jumlah Pelayanan tepat waktu

Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu

Capaian %

1.

Legalisir

7 hari

2347

2087

260

93,22

2.

Keterangan Tidak Mampu

7 hari

452

423

29

97,30

3.

SK Miskin

7 hari

133

133

0

100

4.

Surat Keterangan

7 hari

353

328

25

92,99

5.

Domisili Perusahaan

14 hari

84

73

11

89,19

6.

Domisili Kelembagaan

14 hari

n/a

n/a

n/a

n/a

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu = (93,22% + 97,30% + 100% + 92,99% + 89,19%) / 5 = 94,54% 

Pelayanan administrasi umum lainnya dilakukan secara manual belum menggunakan sistem (tools), sehingga permasalahan jumlah pelayanan administrasi lainnya tidak tepat waktu lebih kepada faktor manusia (human) seperti pejabat yang memiliki otoritas penandatanganan tidak ada di tempat hingga pada keterbatasan jumlah SDM. Persentase capaian terendah ada pada layanan penerbitan Domisili Perusahaan yang memerlukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Solusi

untuk

mengatasi

faktor

human

yaitu

dengan

mengajukan

penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kecamatan dan Kelurahan. Solusi lainnya adalah dengan membuat tools yang tepat


47



sebagai alat bantu pelayanan, contoh : membuat aplikasi layanan berbasis web Grafik 3.3.5 Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

Persentase Administrasi lainnya tepat waktu

Surat Keterangan 20%

Domisili Perusahaan Legalisir 20% 19%

Ket. Tidak Mampu 20%

Ket. Miskin 21%

Grafik 3.3.6 Grafik Perbandingan Capaian Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

94,54 70

98,89 65 112,16 60 90

100 100 100 95,42 100 91,43 82,67 60 75 69 68,73 59 100 80 100

79,01 81,61 81,83 70 70 70 65 77,02 0


20

40

60

80

100

120

48



Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah 1 (satu) Kelurahan dari total 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan dengan capaian sebesar 25,00 dari target sebesar 25,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%

atau sesuai target yang

diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013. capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra

kecamatan

maka

capaian

kinerjanya mencapai 25%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Seksi Ebang LH dan Seksi Pemerintahan. Tabel 3.3.15 Data Persentase Kelurahan Dengan Kriteria Baik Tahun 2014 Kelurahan No

Kriteria Baik

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu

√

√

√

√

2.

Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

√

√

√

√

3.

Rasio Sumur Resapan min 1:1 baik

-

-

-

√

4.

Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik

√

√

√

√

5.

Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

√

√

√

√

6.

Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan

√

√

√

√



Dari tabel diatas dari 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan hanya 1 (satu) Kelurahan yang memenuhi seluruh kriteria baik,

Kriteria

memenuhi

Kriteria

Kelurahan

baik

adalah

harus

terpenuhinya 6 (enam) Kriteria diatas. Perhitungan Capaian Kelurahan memenuhi standar kriteria baik yaitu Kelurahan yang memenuhi 6 (enam) kriteria

baik

dibagi

jumlah

Kelurahan

di

lingkungan

Kecamatan

Panyileukan. Tiga kelurahan lainnya terkendala pada pemenuhan kriteria


49



rasio sumur resapan minimal 1:1 baik yaitu jumlah sumur resapan dengan kondisi baik di tiap RW. Solusi yang dapat dilakukan untuk 3 (tiga) Kelurahan untuk dapat memenuhi standar Kriteria baik yaitu dengan membuat sumur resapan sejumlah RW

yang

belum

memiliki sumur

resapan diwilayahnya.

Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan melalui penganggaran dalam APBD Kota Bandung maupun melalui bantuan dan swadaya masyarakat. Grafik 3.3.7 Grafik Perbandingan Capaian Persentase Kelurahan Memenuhi Standar Kriteria Baik dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 25 25 25 25 25

Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru

40

Kec. Ujung Berung

50

Kec. Arcamanik

60

Kec. Mandalajati

50

Kec. Cinambo

50

Kec. Antapani

25

Kec. Cibeunying Kaler

83,33

Kec. Cibeunying Kidul

33,33

Kec. Kiaracondong

25

Kec. Bandung Kidul

37,5

Kec. Batununggal

71

Kec. Lengkong

28,57

Kec. Regol

73 70

Kec. Bandung Kulon

Kec. Bojongloa Kidul

16,66 17,99 16,66 25

Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung

33,33

Kec. Bandung Wetan

50

Kec. Coblong

66,67

Kec. Cidadap

80

Kec. Andir

33,33

Kec. Cicendo

60

Kec. Sukajadi

100

Kec. Sukasari

0


20

40

60

80

100

120

50



Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah 9 (sembilan) RW dari 37 (tiga puluh tujuh) RW yang ada di Kecamatan Panyileukan, maka diperoleh capaian sebesar 24,32% dari target sebesar 20% yang direncanakan dalam

Perjanjian

kinerjanya

Kinerja

adalah

Tahun

121,60%

atau

2014,

sehingga

melebihi/

persentase

melampaui

capaian

target

yang

diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 24,32%

bila dibandingkan dengan target akhir renstra

kecamatan 75% maka capaian kinerjanya mencapai 32,43%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pemerintahan dan Seksi Ebang LH. Tabel 3.3.16 Data Persentase RW Juara Tahun 2014 Jumlah RW Di Kecamatan Panyileukan No.

Kriteria RW Juara

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

Jumlah

Persentase RW Juara

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

11

6

14

6

37

Jumlah RW 1.

Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1

0

6

2

9

24,32%

2.

Menyampaikan laporan administratif RW

11

6

14

6

37

100%

3.

Memiliki 5 dari 21 Kriteria RW Juara

5

1

10

2

18

48,65%

Jumlah RW Juara

1

0

6

2

9

24,32%

Grafik 3.3.8 Grafik Capaian Persentase RW Juara 120,00% 100,00% Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat Menyampaikan laporan administratif RW Memiliki 5 dari 21 kriteria RW Juara

80,00% 60,00% 40,00% 20,00%

0,00% Cipadung Kulon


Cipadung Wetan

Cipadung Kidul Mekarmulya

51





Dari grafik diatas dapat dilihat dari 37 (tiga puluh tujuh) RW di 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan kendala pemenuhi

kriteria

memiliki

metode

pegelolaan

terbesar ada sampah

pada

berbasis

masyarakat dan memiliki 5 (lima) dari 21 (dua puluh satu) kriteria RW Juara. Karena keseluruhan kriteria harus terpenuhi maka hanya 9 (sembilan) RW yang memenuhi seluruh kriteria. Hal ini lebih disebabkan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator persentase RW Juara belum dapat dilaksanakan. Solusi untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat. Grafik 3.3.9 Grafik Perbandingan Capaian Persentase RW Juara dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

24,32 30,77 30,77 45,46 35,84 46,55 31,37

58,82 64 40,33 65,22 42,91 58,82 35,29 30,12 65,55 68 50 25 21,27 21,23 21,27 16,67 34,26 47,11 70 75 17,85

60 71,875 0

10


20

30

40

50

60

70

80

52



Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif Capaian kinerja nyata indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif adalah 10 (sepuluh) LKK dari 15 (lima belas) LKK, 15 LKK diperoleh dari (5 unit kerja x 3 LKK) dengan capaian sebesar 66,67 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,12% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 111,12% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 78,44%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Dikmas. Tabel 3.3.16 Data Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tahun 2014 No

Skpd/ Unit kerja

TP. PKK

Karang taruna

LPM

Jumlah

%

1

KECAMATAN

1

1

2

66,67%

2

CIPADUNG KIDUL

1

1

2

66,67%

3

CIPADUNG KULON

1

2

66,67%

4

CIPADUNG WETAN

1

1

2

66,67%

5

MEKARMULYA

1

1

2

66,67%

4

10

66,67%

JUMLAH

1

5

1

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa : 1. Jumlah SKPD/Unit Kerja di wilayah Kecamatan Panyileukan = 5 SKPD/Unit Kerja 2. Setiap SKPD/Unit Kerja (Kecamatan/Kelurahan) mempunyai 3 Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP. PKK, Karang Taruna dan LPM 3. Dengan

demikian

jumlah

Lembaga

Kemasyarakatan

di

wilayah

Kecamatan Panyileukan = 15 Lembaga 4. Sedangkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif = 10 Lembaga 5. Adapun kriteria/indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif yaitu sebagai berikut :


53



a. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/

agenda/

program

kerja

tahunan

yang

menunjang

pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); b. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/

agenda/

program

kerja

tahunan

yang

menunjang

pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); c. Lembaga

Kemasyarakatan

Kecamatan/

kelurahan

melaksanakan

minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan; d. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/ lomba / kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan. 6. Jadi Jumlah persentase Lembaga Kemasyarakan Aktif di wilayah Kec. Panyileukan mencapai 66,67%. Angka persentase tersebut didapat dari perhitungan sebagaimana rumus di bawah ini:

Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 

X

100%

Maka berdasarkan rumus tersebut, didapat : 10/15 x 100% = 66,67%

Adapun faktor-faktor penyebab lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dikatagorikan lembaga kemasyarakatan aktif atau tidak aktif adalah sebagai berikut : 1. Jumlah TP. PKK yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan

=5

Lembaga,

artinya

TP.

PKK

telah

memenuhi

indikator/kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebagaimana yang disyaratkan. 2. Jumlah Karang Taruna yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan =1 Lembaga, yaitu Karang Taruna Kel Cipadung Kulon. Jumlah tersebut didapat berdasarkan pertimbangan yang berpedoman


54



pada indikator/kriteria yang telah ditentukan.

Adapun faktor-faktor

penyebabnya adalah sebagai berikut : a. Lembaga Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Panyileukan. Pada Tahun 2014 kepengurusan Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Panyileukan telah berakhir masa bhaktinya. Dalam masa kepengurusan demisioner tersebut, aktifitas kegiatan dilaksanakan oleh Pengurus lama, sepanjang belum terbentuknya kepengurusan baru, yang menurut Permensos No.77 Tahun 2010 dapat dibentuk melalui Temu Karya Karang Taruna Kecamatan. Pada masa itu kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas. Faktorfaktor tersebut sangat mempengaruhi kredibilitas dan kinerja lembaga Karang Taruna Kec. Panyileukan, sehingga lembaga tersebut dapat dikatakan masuk kedalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif menurut indikator/kriteria yang telah ditentukan. b. Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Demikian halnya dengan Karang Taruna Kel. Cipadung Kidul, yang pada

Tahun

bhaktinya

2014

dan

kepengurusannya

pada

masa

juga

kepengurusan

telah

berakhir

demisioner

masa

tersebut,

kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak diersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas, sehingga menurut indikator/kriteria yang telah ditentukan ,lembaga tersebut masuk kedalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif. c. Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Wetan Kec. Panyileukan Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Wetan, kredibiltasnya sama dengan

Kelurahan

yang

lain.

Dimana

pada

Tahun

2014

kepengurusannya juga telah berakhir masa bhaktinya dan pada masa itu, kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas, sehingga kalau diukur berdasarkan indikator/kriteria yang telah ditentukan

,lembaga

tersebut

masuk

kedalam

kategori

lembaga

kemasyarakatan yang tidak aktif. d. Lembaga Karang Taruna Kel. Mekarmulya Kec. Panyileukan Berbeda dengan kelurahan lain, Kepengurusan Karang Taruna Kel.


55



Mekarmulya secara definitif telah terbentuk melalui Temu Karya Karang

Taruna

kepengurusan

Kel.

tersebut

Mekarmulya, tidak

namun

terlihat

adanya

sejak

dilantiknya

kegiatan-kegiatan

kepemudaan yang cukup signifikan. Hal dimaksud disebabkan karena Ketua Karang Taruna Kel.Mekarmulya mendapat pekerjaan di luar kota dan Pengurus yang lain sangat ketergantungan kepada Ketua. Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap kinerja Karang Taruna. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tersebut yang membuat lembaga ini masuk ke dalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif. 3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan = 4 Lembaga dan , sedangkan yang tidak aktif = 1 lembaga, yaitu LPM Kel Cipadung Kulon. Jumlah tersebut didapat berdasarkan pertimbangan yang berpedoman pada indikator/kriteria yang telah ditentukan. Adapun faktor penyebab tidak aktifnya LPM Kel. Cipadung Kulon disebabkan karena Ketua LPM Kel. Cipadung Kulon tidak aktif dikelembagaan, sehingga tidak terlihat adanya

kegiatan-kegiatan

pemberdayaan

masyakat

yang

cukup

signifikan. Menurut pengakuan dari Ketua LPM Kel.Cipadung Kulon, hal tersebut diakibatkan karena kesibukan bekerja dengan profesi yang lain. sedangkan Pengurus yang lain tidak ada yang mampu dan sangat ketergantungan kepada Ketua. Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap kinerja LPM. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tersebut yang

membuat

lembaga

ini

masuk

ke

dalam

kategori

lembaga

kemasyarakatan yang tidak aktif. Solusi Untuk peingkatan pencapaian indikator lembaga kemsyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan

LPM),

anggaran

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

rutin

lembaga

masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

56



Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif. Grafik 3.3.10 Grafik Perbandingan Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 66,67

Kec. Panyileukan

60

Kec. Gedebage

53,33

Kec. Rancasari

50

Kec. Buahbatu

66,66

Kec. Cibiru

53,33

Kec. Ujung Berung

73,33

Kec. Arcamanik

66,67 66,67

Kec. Mandalajati Kec. Cinambo

62,50

Kec. Antapani

60


71,43

Kec. Cibeunying Kidul

65

Kec. Kiaracondong

33,33

Kec. Bandung Kidul

60

Kec. Batununggal

70 68 68

Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon

59


23,8

Kec. Babakan Ciparay

28,43

Kec. Bojongloa Kaler

23,8

Kec. Astanaanyar

16,67

Kec. Sumur Bandung

71,43

Kec. Bandung Wetan

42,86

Kec. Coblong

70 70 67,67

Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo

65

Kec. Sukajadi

60

Kec. Sukasari

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1 : 0,7 dari target sebesar 1 : 0,7 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian


57



tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 35%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Trantib. Tabel 3.3.17 Data Rasio Anggota LINMAS Aktif Kecamatan Panyileukan 2014 Kelurahan No.

Uraian

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Jumlah LINMAS

44

34

28

32

138

2.

Jumlah RT

52

19

78

35

184

Rasio LINMAS

0,7 : 1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua RT memiliki anggota LINMAS atau jumlah anggota LINMAS Aktif belum sebanding dengan jumlah RT yang ada. Kondisi ini menunjukan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Panyileukan tinggal di komplek perumahan, dimana penjagaan keamanan dilakukan oleh satpam komplek. Grafik 3.3.11 Grafik Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif

Anggota LINMAS Aktif 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 -

Anggota LINMAS Aktif

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

Dari grafik diatas rasio LINMAS terendah ada di Kelurahan Cipadung Kidul yang disebabkan mayoritas penduduk di Kelurahan Cipadung Kidul tinggal di Komplek Perumahan Bumi Panyileukan yang keamanannya dilakukan oleh satpam. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga


58



keamanan lingkungan juga menjadi faktor penghambat peningkatan rasio anggota LINMAS. Solusi untuk meningkatkan rasio anggota LINMAS aktif adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan LINMAS tingkat Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui ketua RT tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Langkah lainnya yaitu melalui pembentukan anggota LINMAS baru dimana seksi keamanan RT diarahkan untuk menjadi anggota LINMAS. Grafik 3.3.12 Grafik Perbandingan Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 0,7


0,9 1,23 1,2 1,06 1,07 1,2 1,19 1,12

0,94

1,31

0,84

1 1,47 0,75 1,2 0 0,4 1,3 0,96 1 0,96 1 1 0,7 1 1,5 1,23 1,1 1,4 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Bila Dibandingkan dengan Kecamatan lain, rasio anggota LINMAS aktif di Kecamatan Panyileukan sangat rendah dibanding dengan rasio LINMAS aktif di Kecamatan Andir yang mencapai 1 : 1,5 sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan lagi pada tahun 2015.


59



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program : No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

2.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Belum dilaksanakan pada tahun 2014


60



Tabel 3.3.18 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan No. (1) 1.

Program (2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan (3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Pagu Anggaran (Rp) (4)

Realisasi Anggaran


(6)

(7)

(Rp) (5)

77,863,250

69,018,150

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

638,216,500

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

979,139,200


Output

Terbinanya (UKM, Koperasi/ Pra Koperasi), Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan, Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat, Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha, Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur

Baik

610,139,700

Terbinanya Lembaga Kemasyarakat-an (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu), Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan, Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Panyileukan, Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan, Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat

Baik

929,872,825

Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan, Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif, Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan, Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan, Terpeliharanya saluran air dan jalan di lingkungan Kecamatan, Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah

Baik

61


1.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan


Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

180,599,600

159,205,600

meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3, Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan, Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulangan bencana kebakaran, Meningkatnya wawasan warga akan penanggulangan bencana alam, Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan

Baik

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

740,172,000

728,056,550

Tersedianya data valid bidang kependudukan, Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan, Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan), Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB, Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT, Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan

Baik

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

118,434,500

113,479,400

Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan, Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP, Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban, Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

0

0

n/a

Kurang Baik


62



Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1.

Komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan

2.

Adanya swadaya murni masyarakat;

3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Panyileukan walaupun masih perlu peningkatan; 4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan. Faktor Penghambat 1. Tidak adanya Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai program pendukung pencapaian sasaran

2. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 4. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Alokasi Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai program pendukung pencapaian sasaran;

2. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 4. Perbaikan sistem koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur untuk Kecamatan dan Kelurahan.


63



Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Tahun 2014 No


1.

Nilai Evaluasi AKIP

2.


Satuan

Capaian

Tahun 2018


Target

Capaian

Target

Realisasi

Nilai

51

51,36

100,71

43,23

75

68,48

%

100

100

100

100

100

100


%

%

84,24

100,35

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Nilai evaluasi AKIP dan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 51,36 dari target sebesar 51 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,71% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Nilai Evaluasi AKIP tahun 2013 adalah 43,23 yang artinya Nilai Evaluasi AKIP tahun 2014 mengngalami peningkatan sebesar 8,13. Capaian tahun 2014 sebesar 51,36 bila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 75 maka persentase capaian kinerjanya mencapai 62,25%.

Data

penunjang

capaian

kinerja

diperoleh

dari

Sekretariat

Kecamatan Panyileukan.


64



Tabel 3.3.20 Data Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan 2013-2012 NO 1

NILAI

KOMPONEN PENGUKURAN LKIP PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis

2

3

4

2013

2012

22,12

12,99

4,77

3,83

Pemenuhan RENSTRA

1,25

0,83

Kualitas RENSTRA

2,34

1,82

Implementasi RENSTRA

1,17

1,17

Perencanaan Kinerja Tahunan

7,78

6,84

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

2,63

2,63

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

5,16

4,22

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

0,00

0,00

PENGUKURAN KINERJA

6,25

0,00

Pemenuhan Pengukuran Kinerja

1,25

0,00

Kualitas Pengukuran Kinerja

3,00

0,00

Implementasi Pengukuran Kinerja

2,00

0,00

12,56

12,56

Pemenuhan Pelaporan Kinerja

2,92

2,92

Penyampaian Informasi Pelaporan Kinerja

7,14

7,14

Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja

2,50

2,50

20,00

20,00

51,36

43,23

PELAPORAN KINERJA

PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan

Dari tabel diatas dapat dilihat diuraikan permasalahan sebagai berikut:  Komponen perencanaa kinerja nilai terendah ada pada implementasinya, yang artinya perencanaan kinerja di Kecamatan Panyileukan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Keselarasan antara rencana dan implementasi belum menunjukan keterkaitan yang disebabkan kurang baiknya dalam menyusun perencanaan, terutama Perncanaan Strategis (RENSTRA).  Komponen pengukuran kinerja walaupun sudah ada tetapi belum diukur secara

tepat

baik

dalam

penggunaan

alat

ukur

maupun

metode

pengukurannya, sehingga hasil pengukuran kinerja menjadi bias. Indikator kinerja yang diukur juga tidak bersifat kuantitatif sehingga sulit untuk dilakukan penhgukuran.


65



 Komponen pelaporan kinerja walaupun sudah ada tapi tidak menunjukan gambaran

kinerja

yang

sesungguhnya

yang

disebabkan

oleh

ketidakselarasan tahap perencanaan dan implementasi, Alat ukur dan metode pengukuran yang kurang sesuai dan Indikator Kinerja yang tidak bersifat kuantitatif. Solusi dari permsalahan diatas adalah dengan melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pelaporan serta pemanfaatan dokumen tersebut berupa implementasi dalam program dan kegiatan Grafik 3.3.13 Grafik Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 51,36


57 50,94 62 38,76 51,53 37,94 75,48 43,35

53,33 61,13 50,08 59,48 62,02 51,29 55,43 55 52,61 51,93 61,57 64,33 62,29 55 46,58 68,69 60 58,18 53,81 60,75 58,46 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bila dibandingkan dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya capaian kinerja nyata Kecamatan Panyileukan sebesar 51,36 berada dibawah rata-rata yaitu 55,68


66



Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

adalah

sebesar

100,00

dari

target

sebesar

100

yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Jumlah temuan Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) temuan dibandingkan temuan tahun 2013 sejumlah 3 (tiga) berarti tidak ada perubahan yang menunjukkan kinerja menuju 0 (nol) temuan kurang baik namun dilihat dari pemenuhan setiap temuan sudah ditindaklanjuti menunjukan bahwa kinerja tahun 2014 dan tahun 2013 terpenuhi dengan capaian 100%, capaian tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun adalah sama. Tabel 3.3.21 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No

Unsur Pemeriksaan

Temuan

Rekomendasi

Ditindaklanjuti

%

1

Kebijakan Daerah

-

-

-

-

2

Kelembagaan

1

1

1

100%

3

Pengelolaan Pegawai Daerah

1

1

1

100%

4

Pengelolaan Keuangan Daerah

-

-

-

-

5

Pengelolaan Barang Daerah

1

1

1

100%

JUMLAH

3

3

3

100%


Tabel 3.3.22 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2013 No

Unsur Pemeriksaan

Temuan

Rekomendasi

Ditindaklanjuti

%

1

Kebijakan Daerah

-

-

-

-

2

Kelembagaan

-

-

-

-

3


1

1

1

100%

4


1

1

1

100%

5


1

1

1

100%

JUMLAH

3

3

3

100%



67



Tabel 3.3.23 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2012 No

Unsur Pemeriksaan

Temuan

Rekomendasi

Ditindaklanjuti

%

1

Kebijakan Daerah

-

-

-

-

2

Kelembagaan

1

1

1

100%

3


1

1

1

100%

4


1

1

1

100%

5


2

2

2

100%

JUMLAH

5

5

5

100%


Grafik 3.3.14 Grafik Perbandingan Jumlah Temuan Tahun 2014, 2013 dan 2012 2,5

2

1,5 2014 1

2013 2012

0,5

0 Kebijakan Daerah

Tabel

diatas

Kelembagaan

menunjukan


tingkat


komitmen

yang


tinggi

Kecamatan

Panyileukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui tindaklanjut setiap temuan/ rekomendasi Inspektorat/ BPK. Namun dengan masih adanya temuan pada unsur kelembagaan, pengelolan pegawai daerah dan pengelolaan barang daerah menunjukan bahwa masih lemahnya pengendalian

internal

(internal

control)

yang

dilakukan

Kecamatan

Panyileukan LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

68



Grafik 3.3.15 Grafik Perbandingan jumlah temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Kec. Panyileukan

3 3

Kec. Gedebage Kec. Rancasari

4 4 4

Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung

3 3 3

Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo

0

Kec. Antapani

3


4 4

Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong

8

Kec. Bandung Kidul

5

Kec. Batununggal

4 4

Kec. Lengkong Kec. Regol

6

Kec. Bandung Kulon

3


5

Kec. Babakan Ciparay

6

Kec. Bojongloa Kaler

5

Kec. Astanaanyar

6

Kec. Sumur Bandung

3

Kec. Bandung Wetan

10

Kec. Coblong

3 3

Kec. Cidadap Kec. Andir

0

Kec. Cicendo

2 2

Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

3

0

2

4

6

8

10

12

Bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di lingkungan Kota Bandung jumlah temuan Kecamatan Panyileukan sejumlah 3 (tiga) relatif sedikit. Solusi

yang

dapat

dilakukan

adalah

meningkatkan

pengawasan

dan

pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang efektif dengan menggunakan tools yang tepat serta SDM yang memiliki kompetensi. Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 3 Capaian kinerja

sasaran

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

birokrasi

Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 didukung oleh Program :


69



No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Tapkin, Lkip, Laporan Realisasi Anggaran Semesteran, Laporan Prognosis, dan Laporan Keuangan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tabel 3.3.24 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi No. 1.

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pagu Anggaran (Rp) 4,892,000

Realisasi Anggaran


Output

(Rp) 4,892,000

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memadai, berupa:

Baik

Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , LKIP. 46,359,000

46,359,000

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang memadai, berupa:

Baik

Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan; 2. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan.


70



Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan belum berfungsi dengan baik. Untuk

meningkatkan

capaian

kinerja

sasaran

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis

tersebut

diatas,

maka

dimasa

yang

akan

datang

direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Perbaikan fungsi Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.582.400.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.400.000.000,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 7.182.400.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.280.479.973,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.293.023.933,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 6.987.456.040,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 11.280.479.973,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:


71



Tabel 3.4.1 Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014

No.

Sasaran

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

Ratarata capaian kinerja

Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)

Rata-rata Tingkat Efisiensi (%)

(%)

1.


4.396.723.950,00

4.326.432.815,00

98,40

106,32

7,92

2.


2.734.425.050,00

2.609.772.225,00

95,44

124,37

28,93

3.


51.251.000,00

51.251.000,00

100,00

100,35

0,35

7.182.400.000,00

6.987.456.040,00

97,29

110,35

12,40

Jumlah/ Rata-rata

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk

mengetahui

efektifitas

anggaran

terhadap

capaian

Sasaran

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. A.

Kategori

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

Sasaran 1

3

1


2

66,67%

2

Ssesuai target

1

33,33%

3


-

-

Sasaran 2

6

1


4

66,67%

2

Ssesuai target

2

33,33%

3


-

-

B.


Anggaran Realisasi (Rp)

%

4.326.432.815,00

98,40

2.609.772.225,00

95,44

72


C.


Sasaran 3

2

1


1

50%

2

Ssesuai target

1

50%

3


-

-

51.251.000,00

100,00

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2014-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel 3.4.3 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun keJumlah

% (dari Pagu Indikatif)

No.

Sasaran

A.

Sasaran-1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan

4.396.723.950,00

4.326.432.815,00

4.326.432.815,00

98,40

B.

Sasaran-2 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel

2.734.425.050,00

2.609.772.225,00

2.609.772.225,00

95,44

C.

Sasaran-3 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel

51.251.000,00

51.251.000,00

51.251.000,00

100,00

1

2

3

4

5

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.


73



Prestasi dan Juara Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Nasional No. 1.

Prestasi Lomba Kampung Kokoh bekerjasama dengan Semen Gresik (RW 09 Kelurahan Cipadung Kidul)

Juara

Tahun

Juara II dan Juara Favorit

2013

Juara

Tahun

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. 1.

Prestasi Lomba kelurahan sadar hukum (Kel. Cpd Kdl, Kel. MM, Kel. Cpd Wetan)

2014

3. Prestasi Tingkat Kota Bandung No.

Prestasi

Juara

Tahun

Juara 2 terbaik

2013

Juara III

2013

Juara III

2014

Juara III

2014

1.

Realisasi Penerimaan PBB

2.

MTQ Kota Bandung

3.

Lomba Kinerja Kelurahan Cipadung Kidul)

4.

Juara Tarumpah Panjang dalam Rangka Lomba Invitasi FORMI

5.

Lomba Posyandu (Kel Cipadung Kulon)

Juara Harapan II

2014

6.

Lomba papan baca kategori perumahan tertata (kel Cipadung Kidul)

Juara I

2014

7.

Sekretariat UKS

Juara III

2014

8.

Evaluasi Kinerja Camat

Juara II

2014

9.

Juara Lomba RW berkebun

Juara III

2014

10.

Lomba Cerdas Cermat Agama Islam dlm rangka Porsadin IV

Juara II

2014

11.

Lomba Tahfidz Al Quran dlm rangka Porsadin IV

Juara III

2014

12.

Lomba kesrak KB-Kes (kel. Cpd Kidul)

Juara I

2014


(kelurahan

74



BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP

Kecamatan

Panyileukan

Kota

Bandung

Tahun

2014

ini

dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : •

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 106,32% atau interpretasi memuaskan

•


•


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Keamatan Panyileukan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran


75



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp. 11.582.400.000,00

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

11.280.479.973,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Surplus/ defisit Rp. 11.280.479.973,00 Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran renstra sebagai berikut : •

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 96,33% atau interpretasi

•


•


Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung,

Maret 2015

Camat Panyileukan

Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691022 198803 2 001


76

P E M E R I N T A H K O T A B A N D U N G K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N

Recommend Documents