PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat
kepada
pemerintah
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat,
disamping
juga
karena
adanya
pengaruh
globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari power kepada
empowerment.
Paradigma
ini
mengarahkan
peran
aparatur
pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Salah
satu
aspek
yang
menentukan
keberhasilan
pewujudan
good
government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen
anggaran
yang
telah
disusun
diawal
tahun.
Akuntabilitas
pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
(AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Panyileukan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panyileukan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara
berdaya
guna,
berhasil
guna,
bersih
dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presisden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan
negara
meliputi
kepastian
hukum,
azas
tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
2
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Panyileukan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Panyileukan Kecamatan Panyileukan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Panyileukan oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007
dengan
batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut: • Utara
Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung
• Selatan
Kecamatan Gedebage
• Barat
Kecamatan Cinambo
• Timur
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Pembagian Wilayah Kecamatan Panyileukan No.
JUMLAH
KELURAHAN
RW
RT
1.
Cipadung Kulon
11
52
2.
Cipadung Wetan
6
19
3.
Cipadung Kidul
14
78
4.
Mekarmulya
6
35
37
184
Jumlah
Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
3
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat
daerah
Walikota/Bupati Berkaitan
yang
untuk
dengan
mendapat
pelimpahan
menangani
pelimpahan
sebagian
kewenangan
sebagian
urusan tersebut,
kewenangan
otonomi
daerah.
Pemerintah
Kota
Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi : a.
Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c.
Mengkoordinasikan
Penerapan
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e.
Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a.
Seksi Pemerintahan
b.
Seksi Keamanan dan Ketertiban
c.
Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan
d.
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e.
Seksi Pelayanan
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
4
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a.
Sekretaris Kelurahan
b.
Seksi Pemerintahan
c.
Seksi Kemasyarakatan
d.
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e.
Seksi Pelayanan CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SKRETARIS KECAMATAN
SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP
SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM
SEKSI PELAYANAN
KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA
1.4. Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
5
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1.
Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2.
Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3.
Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4.
Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5.
Meningkatkan
komitmen
aparatur
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
6
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah
permasalahan
Kecamatan
pelayanan
Pemerintah
Panyileukan Kecamatan
dapat
diidentifikasi
Panyileukan,
sebagai
berikut: 1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 80%; 2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%; 3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan; 4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD; 5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008; 6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah; 7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan; 8. Tingkat
koordinasi
antar
dengan
lembaga
kemasyarakatan
dalam
penanganan kebencanaan masih rendah; Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut: 1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan; 2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung; 3. Belum
dioptimalkannya
pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
1.5. Landasan Hukum LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
7
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. 1.6. Sistematika Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
BAB II
PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN 1) Perjanjian Kinerja; 2) Lain-lain yang dianggap perlu
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
8
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1.
Perencanaan Strategis
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana
Strategis
merupakan
Kecamatan
dokumen
yang
Panyileukan
disusun
Kota
melalui
Bandung
proses
adalah
sistimatis
dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan,
dalam
hal ini
Kecamatan
Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun
2014
sampai
dengan
Tahun
2018
ditetapkan
dengan
Surat
Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana
Strategis Kecamatan Panyileukan
Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
9
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
merupakan
hasil
kesepakatan
bersama
antara
Kecamatan
Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : “KECAMATAN
PANYILEUKAN
YANG
UNGGUL
MELALUI
PELAYANAN
PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
10
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan
review
terhadap
Indikator
Kinerja
Utama,
baik
tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar
penyusunan
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Kecamatan
Panyileukan 2014. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung, yaitu : Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
11
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Indikator
yang
merupakan
KECAMATAN PANYILEUKAN
output
kegiatan
disarankan
untuk
dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu : Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan; Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan; Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya; Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja; Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel 2.1.1.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
12
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO
(1) 1.
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
(2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
SASARAN
(3) Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
SETELAH REVIEW
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
(4)
(5)
(11)
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
Nilai
Kategori
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Nilai
75
80
82,5
85
87,5
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
825
850
875
900
925
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
95
96
97
98
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
60
95
96
97
98
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
75
100
100
100
Persentase RW Juara
%
20
50
60
70
80
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
70
75
80
85
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1 : 0,7
1:1
1 : 1,5
1 : 1,75
1:2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
13
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
SEBELUM REVIEW NO
TUJUAN
(1)
(2)
2.
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
(3) Nilai AKIP Kecamatan
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1
2
3
4
5
(4)
(5)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
51
65
70
72,5
75
%
100
100
100
100
100
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
Tertib administrasi barang/asset daerah
%
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
14
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
2.1.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah,
Indikator
Kinerja
Utama
merupakan
ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan ditetapkan melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas Aktif dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan. Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah reviu beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
15
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil Review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO
(1) 1
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
(2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
SASARAN STRATEGIS
(3) Indeks Kepuasan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
SETELAH REVIEW
SATUSATUINDIKATOR KINERJA AN AN
(4)
(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
Kategori
(6) Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
(8)
2014
2015
2016
2017
2018
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
75
80
82.5
85
87.5
100
100
100
100
100
Nilai
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
60
95
96
97
98
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
60
95
96
97
98
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
25
50
100
100
100
Persentase RW Juara
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung
20
50
60
70
75
65
70
75
80
85
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
(7)
TARGET PADA TAHUNAN
ALASAN
%
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
16
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
SEBELUM REVIEW NO
TUJUAN
(1)
(2)
2
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
(3) Nilai AKIP Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA (4) Nilai Evaluasi AKIP
SETELAH REVIEW
SATUSATUINDIKATOR KINERJA AN AN (5)
(6)
(7)
TARGET PADA TAHUNAN
ALASAN (8)
2014
2015
2016
2017
2018
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Nilai
Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
Tertib administrasi barang / aset daerah
%
BUKAN IKU
17
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)
1.
2.
3.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENCANA ANGGARAN (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Nilai
75
4.396.723.950,00
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
825
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
60
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
Persentase RW Juara
%
20
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1 : 0,7
Nilai AKIP Kecamatan
nilai
51
%
100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
2.734.425.050,00
52.000.000,00
18
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam
melaksanakan
misi
organisasi
kepada
pihak-pihak
yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004
tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
19
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan
hasil
pengukuran
kinerja
pencapaian
sasaran
strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No
Capaian Kinerja
Interpretasi
1.
> 100%
Melebihi/ Melampaui Target
2.
= 100%
Sesuai Target
3.
< 100%
Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan
tersebut,
pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : Sasaran 1
terdiri dari
3 indikator
Sasaran 2
terdiri dari
6 indikator
Sasaran 3
terdiri dari
2 indikator
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
20
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
3.2. Capaian Indikator Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam
melakukan
review
dengan
memperhatikan
capaian
kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)
IKU/ INDIKATOR KINERJA (2)
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
(3)
(4)
(5)
Nilai
75
RENSTRA (2018) TARGET
CAPAIAN %
(6)
(7)
(8)
77,86
103,81
87,5
88,98
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
3.
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
93,55
155,92
98
95,46
4.
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
60
94,54
157,57
98
96,47
5.
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
25,00
100
100
25
6.
Persentase RW Juara
%
20
24,32
121,60
75
32,43
7.
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
66,67
111,12
85
78,44
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
21
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014
CAPAIAN IKU 28,57% MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET 71,43%
TIDAK MENCAPAI TARGET
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target sebanyak 5 (lima) indikator atau
sebesar
71,43%
ditunjukan
pada
indikator
Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 103,81%, pada indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 155,92%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 157,57%, pada indikator persentase RW Juara dengan capaian kinerja 121,60%, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 111,12%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator
atau sebesar 28,57%
ditunjukan pada indikator persentase
keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% atau tercapainya seluruh target yang ditetapkan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
22
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara
umum
Kecamatan
Panyileukan
Kota
Bandung
telah
dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun
2014
adalah
tahun
pertama
pelaksanaan
Rencana
Strategis
Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014
NO
(1)
IKU/ INDIKATOR KINERJA
(2)
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Nilai
75
77,86
%
100
REALISASI
RENSTRA (2018)
TARGET
CAPAIAN (%)
(7)
(8)
(9)
103,81
77,65
87,5
88,98
100
100
n/a
100
100
(2013)
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3.
Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
Nilai
825
950
115,15
n/a
950
100
4.
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
93,55
155,92
n/a
98
95,46
5.
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
60
94,54
157,57
n/a
98
96,47
6.
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
25
100
n/a
100
25
7.
Persentase RW Juara
%
20
24,32
121,60
n/a
75
32,43
8.
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
66,67
111,12
n/a
85
78,44
9.
Rasio Anggota Linmas
rasio
1 : 0,7
1 : 0,7
100
n/a
1:2
35
10.
Nilai AKIP Kecamatan
nilai
51
51,36
100,71
43,23
75
68,48
11.
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
100
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
(2)
(3)
(1) 1.
Melebihi/ melampaui target
7 (tujuh) Indikator sasaran/ 63,64%
2.
Sesuai target
4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36%
3.
Tidak mencapai target
Tidak ada
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.3.3 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 TINGKAT PENCAPAIAN NO
SASARAN
(1) 1.
JUMLAH INDIKATOR SASARAN
(2) Sasaran 1
MELAMPAUI TARGET (>100%)
SESUAI TARGET (=100%)
BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)
JUMLAH
%
JUMLAH
%
JUMLAH
%
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3
2
67
1
33
-
-
6
4
67
2
33
-
-
2
1
50
1
50
-
-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 2.
Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3.
Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
24
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO
KATEGORI
JUMLAH INDIKATOR
PERSENTASE
(2)
(3)
(4)
(1) A.
Sasaran 1 1.
Melebihi/ melampaui target
2
67%
2.
Sesuai target
1
33%
3.
Tidak mencapai target
-
-
B.
Sasaran 2 1.
Melebihi/ melampaui target
4
67%
2.
Sesuai target
2
33%
3.
Tidak mencapai target
-
-
C.
Sasaran 3 1.
Melebihi/ melampaui target
1
50%
2.
Sesuai target
1
50%
3.
Tidak mencapai target
-
-
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : -
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
-
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
-
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
-
kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
25
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif Kecamatan
2.
Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3.
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Capaian
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2013
Target
Capaian
Target
Realisasi
indeks
75
77,86
103,81
77,65
87,5
88,98
%
100
100
100
n/a
100
100
nilai
825
950
115,15
n/a
950
100
Rata-rata Capaian Indikator
%
106,32
%
96,33
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI.
Analisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja nyata indikator
Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan
Masyarakat adalah sebesar 77,86 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam
Perjanjian
kinerjanya
adalah
Kinerja
Tahun
103,81%
atau
2014,
sehingga
melebihi/
persentase
melampaui
capaian
target
yang
diperjanjikan. Walaupun tahun 2014 adalah tahun pertama renstra namun pada tahun 2013 Kecamatan Panyileukan telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan sebesar 77,34 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2014 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,52. Capaian tahun 2014 sebesar 103,81% bila dibandingkan
dengan
target
akhir
renstra
kecamatan
maka
capaian
kinerjanya mencapai 94,38%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
26
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.6 Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 TAHUN 2014 NO
UNSUR PELAYANAN
(1)
(2)
TAHUN 2013
NILAI RATARATA UNSUR PELAYANAN
NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
NILAI RATARATA UNSUR PELAYANAN
NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Prosedur Pelayanan
3,080
0,219
3,000
0,219
2
Persyaratan pelayanan
3,020
0,214
2,993
0,214
3
Kejelasan Petugas Pelayanan
3,100
0,220
3,200
0,220
4
Kedisiplinan Petugas Pelayanan
3,080
0,219
2,927
0,219
5
Tanggung Jawa Petugas Pelayanan
3,073
0,218
3,033
0,218
6
Kemampuan Petugas Pelayanan
2,960
0,210
2,960
0,210
7
Kecepatan Pelayanan
3,200
0,227
3,187
0,227
8
Keadilan Mendapatkan Pelayanan
3,140
0,223
3,127
0,223
9
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan
3,207
0,228
3,180
0,228
10
Kewajaran Biaya Pelayanan
3,287
0,233
3,273
0,233
11
Kepastian Biaya Pelayanan
3,513
0,249
3,480
0,249
12
Kepastian Jadual pelayanan
3,207
0,228
3,107
0,228
13
Kenyamanan Lingkungan
2,930
0,208
2,840
0,208
14
Keamanan Pelayanan
3,073
0,218
3,267
0,218
43,870
3,114
43,574
3,093
IKM Unit Pelayanan
77,869
77,343
B
B
Baik
Baik
Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan
Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil
survey
kepuasan
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
Kecamatan
Panyileukan terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071) Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil : Nilai IKM setelah dikonversi = 3,1144 x 25 = 77,86.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
27
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Grafik 3.3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Panyileukantahun 2013-2014
Perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan tahun 2013-2014 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000
2013 2014
Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : Pada tahun 2014 dilihat dari nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00) ada pada unsur kepuasan terhadap kemampuan petugas pelayanan dan kenyamanan lingkungan.
Untuk kepuasan terhadap kemampuan petugas pelayanan
artinya
masyarakat menilai kurangnya kemampuan/ pemahaman petugas akan produk pelayanan atau prosedur pelayanan yang diberikan. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan pelatihan terkait pelayanan dan prosedur secara berkala setiap ada perubahan atau penambahan produk/ prosedur pelayanan dan dilakukan knowledge test berkala setiap bulan bagi petugas pelayanan.
Untuk kepuasan terhadap kenyamanan lingkungan disebabkn pada tahun 2014 gedung kantor Kecamatan Panyileukan sedang dilakukan perbaikan (renovasi) yang menyebabkan kenyamanan dari masyarakat terganggu. Artinya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang ada di Kecamatan Panyileukan dinilai masyarakat masih kurang memadai.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
28
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana seperti perbaikan kenyamanan ruang tunggu pelayanan, penambahan sarana ruang pengaduan dan sarana penunjang lainnya. Bila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2013) dari grafik dapat dilihat unsur pelayanan yang mengalami peningkatan dan unsur pelayanan yang mengalami penurunan serta unsur pelayanan yang tidak mengalami perubahan. Unsur pelayanan yang perlu diperhatikan adalah unsur pelayanan yang mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu unsur kejelasan petugas pelayanan dan unsur keamanan pelayanan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Unsur
kejelasan
petugas
pelayanan
mengalami
penurunan
yang
disebabkan kurangnya kemampuan/ pemahaman petugas akan produk pelayanan atau prosedur pelayanan yang berubah pada tahun 2014. Kurangnya sosialisasi akan perubahan peraturan dan prosedur pelayanan pada tahun 2014 juga menyebabkan terjadinya penurunan pada unsur kejelasan petugas pelayanan.
Unsur keamanan pelayanan mengalami penurunan pada tahun 2014 disebabkan kondisi gedung
kantor yang
sedang
dalam
perbaikan
membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menerima pelayanan. Aktivitas perbaikan gedung kantor yang melibatkan banyak orang yang bukan pegawai Kecamatan Panyileukan dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi masyarakat. Tidak adanya petugas keamanan yang menjaga keamanan aktivitas pelayanan juga menjadi faktor penyebab penurunan unsur keamanan pelayanan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
29
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.7 Data Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO
NAMA SKPD / UNIT KERJA
TARGET
IKM
CAPAIAN (%)
1
KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
75,00
89,20
104,00
2
KECAMATAN CIBENYING KALER
75,00
86,30
115,07
3
KECAMATAN RANCASARI
71,25
81,90
114,95
4
KECAMATAN LENGKONG
75,00
81,68
108,00
5
KECAMATAN BUAHBATU
72,10
81,30
109,39
6
KECAMATAN UJUNG BERUNG
77,00
81,00
105,19
7
KECAMATAN BANDUNG WETAN
80,86
81,00
100,17
8
KECAMATAN ANDIR
81,00
82,00
101,23
9
KECAMATAN ANTAPANI
75,00
80,20
106,69
10
KECAMATAN BOJONGLOA KALER
79,95
80,02
100.00
11
KECAMATAN SUKASARI
70,86
79,50
112,00
12
KECAMATAN MANDALATI
70,00
79,50
112,92
13
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
73,57
79,15
105,00
14
KECAMATAN BANDUNG KIDUL
70,00
78,00
101,08
15
KECAMATAN PANYILEUKAN
75,00
77,86
103,81
16
KECAMATAN ASTANAANYAR
74,96
77,25
103,05
17
KECAMATAN COBLONG
65,00
77,05
118,54
18
KECAMATAN ARCAMANIK
70,00
75,60
105,00
19
KECAMATAN GEDEBAGE
75,42
75,43
100.00
20
KECAMATAN REGOL
75,40
75,40
100,00
21
KECAMATAN CICENDO
75,00
75,25
100,33
22
KECAMATAN CIDADAP
73,00
75,20
103,01
23
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
74,00
74,92
101,25
24
KECAMATAN SUMUR BANDUNG
75,00
74,57
99,43
25
KECAMATAN CIBIRU
73,00
73,60
100,82
26
KECAMATAN BANDUNG KULON
72,50
73,60
100,00
27
KECAMATAN BATUNUNGGAL
70,00
28
KECAMATAN KIARACONDONG
68,11
69,75
102,57
29
KECAMATAN CINAMBO
65,00
69,63
107,11
30
KECAMATAN SUKAJADI
65,00
66,67
102,60
70,50
101,61
Sumber data : Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung
Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Panyileukan berada diurutan 15 (lima belas), namun
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
30
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
bila dilihat dari rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan, capaian IKM Kecamatan Panyileukan (77,86) diatas rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan dengan rata-rata Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kota Bandung 77,43. Grafik 3.3.2 Capaian IKM Kecamatan Kota Bandung Tahun 2014 Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
77,86 75,43 81,9 81,3 73,6 81 75,6 79,5 69,63 80,02 86,3 79,1 69,75 78 70,5 81,68 71,77 73,6 89,2 79,15 80,02 61,55 74,57 79,25 77,05 75,2 81 72,75 66,67 79,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015
Capaian kinerja indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif
yang
ditindaklanjuti
adalah
terdapat
5
(lima)
keluhan/
pengaduan dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2014) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2014 pengaduan dapat dilakaukan melalui beberapa macam cara yaitu mayarakat bisa datang langsung ke bagian pengaduan di Kecamatan Panyileukan, melalui telepon atau sms pengaduan, LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
31
100
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
melalui situs LAPOR Pemerintah Kota Bandung dan melalui kotak saran yang kami sediakan. Kelima keluhan/ pengaduan pada tahun 2014 2 (dua) melalui pengaduan langsung ke bagian pengaduan dan 3 (tiga) melalui situs LAPOR. Kelima pengaduan ini telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti bersifat rutin dengan capaian kinerja 100% sama setiap tahunnya selama 5 (lima) Tahun Renstra dan tidak bersifat akumulasi sehingga capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai
100%. Data
penunjang
capaian kinerja
diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. Tabel 3.3.8 Data Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 Jumlah Pengaduan
Jumlah Pengaduan ditindaklanjuti
Pelayanan
3
3
100%
Ditindaklanjuti oleh seksi pelayanan
Keamana & Ketertiban
2
2
100%
Ditindaklanjuti oleh seksi trantib
Jenis Pengaduan
Capaian
Keterangan
Sumber data : Seksi Pelayanan & Sekretariat Kecamatan Panyileukan
Jumlah Pengaduan terkait pelayanan yaitu 2 (dua) keluhan/ pengaduan mengenai keterlambatan pendistribusian KK dan 1 (satu) keterlambatan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (KK). Tindaklanjut dari ketiga pengaduan tersebut telah dilakukan oleh seksi pelayanan dengan memberikan
penjelasan
mengenai
keterlambatan
dimaksud
dan
meneruskan pengaduan tersebut ke SKPD terkait. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu ditingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan membangun sistem koordinasi yang baik dengan SKPD lainnya. Pembuatan sistem informasi pelayanan yang memadai juga dapat menjadi solusi agar masyarakat penerima pelayanan dapat memperoleh informasi secara langsung tentang layanan yang diberikan ataupun alur proses pelayanan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
32
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Jumlah Pengaduan terkait keamanan dan ketertiban sebanyak 2 (dua) keluhan/ pengaduan mengenai parkir kendaraan yang menggangu aktivitas pengendara lainnya. Tindaklanjut pengaduan ini telah dilakukan oleh seksi trantib dengan memberikan teguran kepada pemilik kendaraan yang mengganggu tersebut. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu dilakukan peningkatan penyampaian informasi mengenai K3 baik melalui sosialisasi maupun melalui media sarana informasi lainnya seperti spanduk dan papan informasi.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
33
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Capaian kinerja Persentase Keluhan/ Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti masing-masing Kecamatan di Kota Bandung 30 (tiga puluh) Kecamatan capaiannya sebesar 100% hal ini merupakan sebuah komitmen yang tinggi dari masing-masing Kecamatan untuk mewujudkan zero complain dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut grafik perbandingan jumlah pengaduan Kecamatan Panyileukan dengan Kecamatan Ujungberung.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
34
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Grafik 3.3.2 Perbandingan Jumlah Pengaduan Kecamatan Panyileukan dengan Kecamatan UjungberungKota Bandung Tahun 2014
Perbandingan jumlah pengaduan tahun 2014 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
Kecamatan Panyileukan Kecamatan Ujungberung
Capaian kinerja indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 950 dari target sebesar 825 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,15% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dimana indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI belum dilakukan pengukuran pada tahun sebelumnya (Tahun 2013), capaian tahun 2014 sebesar 115,15% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%, namun perlu dicermati perolehan nilai sebesar 950 tersebut hanya mewakili nilai yang diperoleh Kecamatan saja belum merupakan akumulasi dengan 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan. Untuk Kelurahan dilakukan penilaian dengan metode self assesment. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
35
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.10 Data Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI NO
VARIABEL PENILAIAN
KATEGORI
1.
Sistem Pelayanan Terpadu
Utama
2.
Standar Pelayanan
Utama
BOBOT NILAI VARIABEL
NILAI
Satu Atap/ Satu Pintu
60
60
1) Dasar hukum
50
50
2) Persyaratan
50
50
a. SOP
50
50
b. Bagan Alur
50
50
4) Produk pelayanan
50
50
5) Jangka waktu penyelesaian
100
100
6) Biaya/ tarif
100
100
KOMPONEN INDIKATOR
3) Sistem mekanisme dan prosedur
7) Sarana, prasarana, atau fasilitas
Ruang Tunggu
20
20
Pendingin Ruangan/ AC
10
10
Tempat duduk
20
20
Sarana Antrian (tiket)
10
10
Toilet
10
10
Televisi
10
10
Loket/Meja Pelayanan
10
10
Tempat Parkir yang memadai
10
10
8) Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana
20
20
9) Tata Tertib
10
10
10) Kode Etik
10
10
50
50
100
100
5
0
3.
Maklumat Layanan
Utama
Ketersediaan Maklumat Pelayanan
4.
Sistem Informasi Pelayanan masyarakat
Utama
Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan masyarakat secara manual atau elektronik (Booklet/Pamflet/Banner Website, dsb)
5.
Pelayanan Khusus
Utama
Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
Ram
36
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
6.
Pengelolaan Pengaduan
Utama
KECAMATAN PANYILEUKAN
Jalur pemandu
5
0
Pegangan rambatan
5
0
Tombol Lift timbul & suara
0
0
Toilet khusus
5
0
Ruang khusus ibu menyusui dan anak
5
0
Loket khusus
5
0
1. Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola unit pengaduan
10
10
2. Pejabat Pengelola Pengaduan
20
20
3. Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan
10
10
4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll)
20
20
5. Informasi prosedur/tata cara pengaduan
10
10
6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan
10
0
7.
Penilaian Kinerja
Utama
Sarana pengukuran kepuasan pelanggan
20
20
8.
Visi Misi dan Moto
Tambahan
Visi dan Misi
20
20
Motto
10
10
9.
ISO 9001:2008
Tambahan
Adopsi ISO 9001:2008
20
20
10.
Atribut
Tambahan
1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam
10
10
2. Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID card
10
0
1000
950
TOTAL Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan
Kelurahan
Nilai hasil self assesment
Cipadung Kulon
820
Cipadung Kidul
810
Cipadung Wetan
815
Mekarmulya
810
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
37
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi OMBUDSMAN RI yang belum terpenuhi ada pada pelayanan khusus hal ini karena di Kecamatan Panyileukan belum disediakan sarana prasarana pelayanann bagi yang berkebutuhan khusus.
5.
Pelayanan Khusus
Solusi
untuk
Utama
Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :
mengatasi
Ram
5
0
Jalur pemandu
5
0
Pegangan rambatan
5
0
Tombol Lift timbul & suara
0
0
Toilet khusus
5
0
Ruang khusus ibu menyusui dan anak
5
0
Loket khusus
5
0
hal
ini
yaitu
harus
dilakukan
adalah
penambahan sarana dan prasarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus. Namun untuk dapat merealisasikannya dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Adapun perbandingan dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI adalah sebagai berikut: Tabel 3.3.11 Data Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO
NAMA SKPD / UNIT KERJA
TARGET
NILAI
CAPAIAN %
1
KECAMATAN SUKASARI
850
980
115,29
2
KECAMATAN SUKAJADI
810
975
108,02
3
KECAMATAN COBLONG
800
960
120,00
4
KECAMATAN CINAMBO
800
955
119,36
5
KECAMATAN PANYILEUKAN
825
950
115,15
6
KECAMATAN ANDIR
850
940
110,59
7
KECAMATAN CIBEUNYING KALER
850
940
110,59
8
KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
800
935
116,87
9
KECAMATAN BOJONGLOA KALER
800
930
116,25
10
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
830
930
112,05
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
38
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
11
KECAMATAN SUMUR BANDUNG
800
920
115,00
12
KECAMATAN ARCAMANIK
850
915
107,65
13
KECAMATAN CIDADAP
850
910
107,06
14
KECAMATAN ANTAPANI
820
900
109,76
15
KECAMATAN BANDUNG WETAN
820
895
109,15
16
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
825
895
108,48
17
KECAMATAN BANDUNG KULON
848
890
104,71
18
KECAMATAN LENGKONG
840
890
105,95
19
KECAMATAN CIBIRU
850
885
104,11
20
KECAMATAN BATUNUNGGAL
840
880
104,76
21
KECAMATAN MANDALAJATI
850
880
103,52
22
KECAMATAN RANCASARI
850
870
102,35
23
KECAMATAN ASTANAANYAR
800
870
108,75
24
KECAMATAN BANDUNG KIDUL
850
850
100,00
25
KECAMATAN CICENDO
810
825
101,85
26
KECAMATAN REGOL
820
820
100,00
27
KECAMATAN BUAHBATU
800
820
102,50
28
KECAMATAN GEDEBAGE
860
820
29
KECAMATAN UJUNGBERUNG
850
820
96,47
30
KECAMATAN KIARACONDONG
800
810
101,25
95,34
Sumber data : Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung
Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
950 770 870 825 885 925 875 850 955 900 940 895 850 850 880 890 820 890 870 870 800 870 920 895 910 920 850 825 850 960 0
200
400
600
800
1000
1200
Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
39
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program : No.
PROGRAM
URAIAN/ PENJELASAN
(1)
(2)
(3)
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Tabel 3.3.12 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan No. 1.
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran
Output
(Rp)
Dampak (baik/ kurang)
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
59,477,000
56,480,300
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Baik
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
96,200,000
93,322,450
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
Baik
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
45,721,000
45,615,000
Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja
Baik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
43,442,500
43,416,100
Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
Baik
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
47,155,000
46,887,150
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Baik
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
40
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7,500,000
7,500,000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Baik
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
655,246,300
641,261,055
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Baik
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31,032,000
30,751,800
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Baik
8,816,000
8,728,000
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Baik
46,785,000
46,695,000
Tersedianya Makanan dan minuman
Baik
109,815,150
94,099,600
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Baik
2,366,327,000
2,353,480,160
Tersedianya Gedung Kantor yang memadai
Baik
67,500,000
67,500,000
Tersedianya Kendaran dinas operasional yang memadai
Baik
185,200,000
180,570,000
Terpeliharanya kelengkapan gedung kantor yang memadai
Baik
Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair
45,419,000
44,099,000
Tersedianya meblair kelengakapan gedung kantor yang memadai
Baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
17,570,400
17,570,400
Terpeliharanya gedung kantor
Baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
380,500,000
373,969,600
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Baik
101,917,600
100,287,200
Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
Baik
81,100,000
74,200,000
Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan
Baik
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KECAMATAN PANYILEUKAN
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus harihari tertentu
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur
Sumber data : Sekretariat Kecamatan Panyileukan
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik
di
Kecamatan
Panyileukan
disebabkan
faktor
pendukung
dan
penghambat sebagai berikut :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
41
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Faktor pendukung 1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat; 2. Kecamatan Panyileukan memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan; 3. Kecamatan Panyileukan telah memilik situs Kecamatan yang berisi informasi produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi; 4. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan; 5. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan. Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
42
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Sasaran 2 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
Tugas
Umum
Pemerintahan
Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Capaian %
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2013
Target
Capaian %
1.
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
93,55
155,92
n/a
98
95,46
2.
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
%
60
94,54
157,57
n/a
98
96,47
3.
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
25
100
n/a
100
25
4.
Persentase RW Juara
%
20
24,32
121,60
n/a
75
32,43
5.
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
66,67
111,12
n/a
85
78,44
6.
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1 : 0,7
1 : 0,7
100
n/a
1:2
35
Rata-rata Capaian Indikator
106,95
60,47
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator: Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Persentase RW Juara, Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio Anggota Linmas. Capaian
kinerja
indikator
Persentase
pelayanan
administrasi
kependudukan tepat waktu Capaian
kinerja
nyata
indikator
persentase
pelayanan
administrasi
kependudukan tepat waktu adalah sebesar 93,55% dari target sebesar 60% yang
direncanakan
dalam
Perjanjian
Kinerja
Tahun
2014,
sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 155,92% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian ini merupakan penjumlahan persentase
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
43
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
dari 2 (dua) jenis pelayanan yaitu KTP tepat waktu (92,24%) dan KK tepat waktu (93,55%) hingga diproleh capaian 93,55%. Capaian Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dan pada tahun 2013 belum dilakukan pengukuran, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2013), capaian tahun 2014 sebesar 155,92% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 95,46%.
Data
penunjang
diperoleh
dari
Seksi
Pelayanan
Kecamatan
Panyileukan. Tabel 3.3.13 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 KTP Bulan
Tepat Waktu
Tidak Tepat Waktu
Jumlah Pelayanan
KK Persentase Tepat Waktu
Tepat Waktu
%
Tidak Tepat Waktu
Jumlah Pelayanan
Persentase Tepat Waktu
Rata-rata Capaian %
%
Januari
289
15
304
95,07
199
4
203
98,03
96,55
Februari
312
28
340
91,76
302
20
322
93,79
92,78
Maret
311
39
350
88,86
200
17
217
92,17
90,51
April
314
16
330
95,15
243
11
254
95,67
95,41
Mei
242
13
255
94,90
210
12
222
94,59
94,75
Juni
305
24
329
92,71
198
12
210
94,29
93,50
Juli
241
24
265
90,94
165
5
170
97,06
94,00
Agustus
220
19
239
92,05
164
0
164
100
96,03
September
330
34
364
90,66
181
9
190
95,26
92,96
Oktober
321
39
360
89,17
170
12
182
93,41
91,29
November
305
15
320
95,31
172
13
185
92,97
94,14
Desember
307
33
340
90,29
216
21
237
91,14
90,72
3497
299
3796
92,24
2420
136
2556
94,86
93,55
Jumlah
Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan
Jumlah pelayanan KTP tepat waktu = 3497 / 3796 = 92,24% Jumlah pelayanan KK tepat waktu = 2420 / 2556 = 94,86% Capaian
Kinerja
indikator
Persentase
pelayanan
administrasi
kependudukan tepat waktu = ( 92,24% + 94,86% ) / 2 = 93,55%
Permasalahan jumlah pelayanan administrasi kependudukan (KK/ KTP) tidak tepat waktu dapat diidentifikasi dari 2 (dua) permasalahan, yaitu
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
44
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
faktor perangkat pendukung (tools) dan manusia (human error). Faktor tools yaitu perangakat komputer penunjang yang sering mengalami gangguan.
Sedangkan
faktor
manusia
(human
error)
yaitu
sering
terjadinya kesalahan entry data oleh operator. Dari jumlah pelayanan KTP tidak tepat waktu sebanyak 252 disebabkan server mengalami down dan aplikasi yang tidak dapat diakses, 40 merupakan gagal cetak/ kesalahan cetak sehingga dilakukan entry ulang data dan 7 disebabkan faktor lainnya. Sedangkan penyebab KK tidak tepat waktu 91 disebabkan faktor tools, 42 merupakan gagal cetak (human error) dan 3 disebabkan faktor lainnya Solusi untuk mengatasi faktor tools dapat dilakukan dengan perbaikan SOP penerbitan KTP/ KK untuk Kelurahan dan penambahan anggaran pemeliharaan peralatan komputer beserta jaringannya. Sedangkan untuk mengatasi faktor human error dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.
Grafik 3.3.3 Perbandingan Persentase Penyebab Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Tepat Waktu
KTP faktor tools 14%
KK
human error
faktor lainnya
faktor tools
2%
human error
faktor lainnya
2% 31% 84%
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
67%
45
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Grafik 3.3.4 Grafik Perbandingan Capaian Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
93,55 100 89,2 65
78,01 60 79,15 100 97,71 91,78 78,25 99,5 90,05 89,65 60 75 69 68 66 100 80
100 82,01 98,24 79,54 70 70 70 65 93
0
20
40
60
80
100
120
Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015
Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu Capaian kinerja nyata indikator persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dilakukan terhadap 6 (enam) jenis pelyanan administrasi lainnya yaitu Legalisasi 2347 layanan, Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 452 layanan,
Keterangan Miskin (SKM) 133 layanan, Surat Keterangan 353
layanan, Domisili Perusahaan 84 layanan dan Domisili Lembaga 0 layanan. Pada tahun 2014 tidak ada layanan domisili kelembagaan sehingga dalam perhitungan pembaginya hanya 5 (lima) jenis layanan dengan capaian sebesar
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
46
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
94,54% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 157,57% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2013 belum dilakukan pengukuran sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (2013). Capaian tahun 2014 sebesar 157,57% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 96,47%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. Tabel 3.3.14 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No
Jenis Pelayanan
Jangka Waktu sesuai SOP
Jumlah Pelayanan
Jumlah Pelayanan tepat waktu
Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu
Capaian %
1.
Legalisir
7 hari
2347
2087
260
93,22
2.
Keterangan Tidak Mampu
7 hari
452
423
29
97,30
3.
SK Miskin
7 hari
133
133
0
100
4.
Surat Keterangan
7 hari
353
328
25
92,99
5.
Domisili Perusahaan
14 hari
84
73
11
89,19
6.
Domisili Kelembagaan
14 hari
n/a
n/a
n/a
n/a
Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan
Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu = (93,22% + 97,30% + 100% + 92,99% + 89,19%) / 5 = 94,54%
Pelayanan administrasi umum lainnya dilakukan secara manual belum menggunakan sistem (tools), sehingga permasalahan jumlah pelayanan administrasi lainnya tidak tepat waktu lebih kepada faktor manusia (human) seperti pejabat yang memiliki otoritas penandatanganan tidak ada di tempat hingga pada keterbatasan jumlah SDM. Persentase capaian terendah ada pada layanan penerbitan Domisili Perusahaan yang memerlukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Solusi
untuk
mengatasi
faktor
human
yaitu
dengan
mengajukan
penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kecamatan dan Kelurahan. Solusi lainnya adalah dengan membuat tools yang tepat
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
47
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
sebagai alat bantu pelayanan, contoh : membuat aplikasi layanan berbasis web Grafik 3.3.5 Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
Persentase Administrasi lainnya tepat waktu
Surat Keterangan 20%
Domisili Perusahaan Legalisir 20% 19%
Ket. Tidak Mampu 20%
Ket. Miskin 21%
Grafik 3.3.6 Grafik Perbandingan Capaian Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
94,54 70
98,89 65 112,16 60 90
100 100 100 95,42 100 91,43 82,67 60 75 69 68,73 59 100 80 100
79,01 81,61 81,83 70 70 70 65 77,02 0
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
20
40
60
80
100
120
48
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah 1 (satu) Kelurahan dari total 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan dengan capaian sebesar 25,00 dari target sebesar 25,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%
atau sesuai target yang
diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra dan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2013. capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan
dengan
target
akhir
renstra
kecamatan
maka
capaian
kinerjanya mencapai 25%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Seksi Ebang LH dan Seksi Pemerintahan. Tabel 3.3.15 Data Persentase Kelurahan Dengan Kriteria Baik Tahun 2014 Kelurahan No
Kriteria Baik
Cipadung Kulon
Cipadung Wetan
Cipadung Kidul
Mekarmulya
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu
√
√
√
√
2.
Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif
√
√
√
√
3.
Rasio Sumur Resapan min 1:1 baik
-
-
-
√
4.
Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik
√
√
√
√
5.
Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun
√
√
√
√
6.
Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan
√
√
√
√
Dari tabel diatas dari 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan hanya 1 (satu) Kelurahan yang memenuhi seluruh kriteria baik,
Kriteria
memenuhi
Kriteria
Kelurahan
baik
adalah
harus
terpenuhinya 6 (enam) Kriteria diatas. Perhitungan Capaian Kelurahan memenuhi standar kriteria baik yaitu Kelurahan yang memenuhi 6 (enam) kriteria
baik
dibagi
jumlah
Kelurahan
di
lingkungan
Kecamatan
Panyileukan. Tiga kelurahan lainnya terkendala pada pemenuhan kriteria
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
49
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
rasio sumur resapan minimal 1:1 baik yaitu jumlah sumur resapan dengan kondisi baik di tiap RW. Solusi yang dapat dilakukan untuk 3 (tiga) Kelurahan untuk dapat memenuhi standar Kriteria baik yaitu dengan membuat sumur resapan sejumlah RW
yang
belum
memiliki sumur
resapan diwilayahnya.
Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan melalui penganggaran dalam APBD Kota Bandung maupun melalui bantuan dan swadaya masyarakat. Grafik 3.3.7 Grafik Perbandingan Capaian Persentase Kelurahan Memenuhi Standar Kriteria Baik dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 25 25 25 25 25
Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru
40
Kec. Ujung Berung
50
Kec. Arcamanik
60
Kec. Mandalajati
50
Kec. Cinambo
50
Kec. Antapani
25
Kec. Cibeunying Kaler
83,33
Kec. Cibeunying Kidul
33,33
Kec. Kiaracondong
25
Kec. Bandung Kidul
37,5
Kec. Batununggal
71
Kec. Lengkong
28,57
Kec. Regol
73 70
Kec. Bandung Kulon
Kec. Bojongloa Kidul
16,66 17,99 16,66 25
Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung
33,33
Kec. Bandung Wetan
50
Kec. Coblong
66,67
Kec. Cidadap
80
Kec. Andir
33,33
Kec. Cicendo
60
Kec. Sukajadi
100
Kec. Sukasari
0
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
20
40
60
80
100
120
50
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah 9 (sembilan) RW dari 37 (tiga puluh tujuh) RW yang ada di Kecamatan Panyileukan, maka diperoleh capaian sebesar 24,32% dari target sebesar 20% yang direncanakan dalam
Perjanjian
kinerjanya
Kinerja
adalah
Tahun
121,60%
atau
2014,
sehingga
melebihi/
persentase
melampaui
capaian
target
yang
diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 24,32%
bila dibandingkan dengan target akhir renstra
kecamatan 75% maka capaian kinerjanya mencapai 32,43%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pemerintahan dan Seksi Ebang LH. Tabel 3.3.16 Data Persentase RW Juara Tahun 2014 Jumlah RW Di Kecamatan Panyileukan No.
Kriteria RW Juara
Cipadung Kulon
Cipadung Wetan
Cipadung Kidul
Mekarmulya
Jumlah
Persentase RW Juara
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11
6
14
6
37
Jumlah RW 1.
Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat
1
0
6
2
9
24,32%
2.
Menyampaikan laporan administratif RW
11
6
14
6
37
100%
3.
Memiliki 5 dari 21 Kriteria RW Juara
5
1
10
2
18
48,65%
Jumlah RW Juara
1
0
6
2
9
24,32%
Grafik 3.3.8 Grafik Capaian Persentase RW Juara 120,00% 100,00% Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat Menyampaikan laporan administratif RW Memiliki 5 dari 21 kriteria RW Juara
80,00% 60,00% 40,00% 20,00%
0,00% Cipadung Kulon
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
Cipadung Wetan
Cipadung Kidul Mekarmulya
51
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Dari grafik diatas dapat dilihat dari 37 (tiga puluh tujuh) RW di 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan kendala pemenuhi
kriteria
memiliki
metode
pegelolaan
terbesar ada sampah
pada
berbasis
masyarakat dan memiliki 5 (lima) dari 21 (dua puluh satu) kriteria RW Juara. Karena keseluruhan kriteria harus terpenuhi maka hanya 9 (sembilan) RW yang memenuhi seluruh kriteria. Hal ini lebih disebabkan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator persentase RW Juara belum dapat dilaksanakan. Solusi untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat. Grafik 3.3.9 Grafik Perbandingan Capaian Persentase RW Juara dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
24,32 30,77 30,77 45,46 35,84 46,55 31,37
58,82 64 40,33 65,22 42,91 58,82 35,29 30,12 65,55 68 50 25 21,27 21,23 21,27 16,67 34,26 47,11 70 75 17,85
60 71,875 0
10
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
20
30
40
50
60
70
80
52
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif Capaian kinerja nyata indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif adalah 10 (sepuluh) LKK dari 15 (lima belas) LKK, 15 LKK diperoleh dari (5 unit kerja x 3 LKK) dengan capaian sebesar 66,67 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,12% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 111,12% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 78,44%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Dikmas. Tabel 3.3.16 Data Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tahun 2014 No
Skpd/ Unit kerja
TP. PKK
Karang taruna
LPM
Jumlah
%
1
KECAMATAN
1
1
2
66,67%
2
CIPADUNG KIDUL
1
1
2
66,67%
3
CIPADUNG KULON
1
2
66,67%
4
CIPADUNG WETAN
1
1
2
66,67%
5
MEKARMULYA
1
1
2
66,67%
4
10
66,67%
JUMLAH
1
5
1
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa : 1. Jumlah SKPD/Unit Kerja di wilayah Kecamatan Panyileukan = 5 SKPD/Unit Kerja 2. Setiap SKPD/Unit Kerja (Kecamatan/Kelurahan) mempunyai 3 Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP. PKK, Karang Taruna dan LPM 3. Dengan
demikian
jumlah
Lembaga
Kemasyarakatan
di
wilayah
Kecamatan Panyileukan = 15 Lembaga 4. Sedangkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif = 10 Lembaga 5. Adapun kriteria/indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif yaitu sebagai berikut :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
53
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
a. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/
agenda/
program
kerja
tahunan
yang
menunjang
pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); b. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/
agenda/
program
kerja
tahunan
yang
menunjang
pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); c. Lembaga
Kemasyarakatan
Kecamatan/
kelurahan
melaksanakan
minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan; d. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/ lomba / kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan. 6. Jadi Jumlah persentase Lembaga Kemasyarakan Aktif di wilayah Kec. Panyileukan mencapai 66,67%. Angka persentase tersebut didapat dari perhitungan sebagaimana rumus di bawah ini:
Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
X
100%
Maka berdasarkan rumus tersebut, didapat : 10/15 x 100% = 66,67%
Adapun faktor-faktor penyebab lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dikatagorikan lembaga kemasyarakatan aktif atau tidak aktif adalah sebagai berikut : 1. Jumlah TP. PKK yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan
=5
Lembaga,
artinya
TP.
PKK
telah
memenuhi
indikator/kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebagaimana yang disyaratkan. 2. Jumlah Karang Taruna yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan =1 Lembaga, yaitu Karang Taruna Kel Cipadung Kulon. Jumlah tersebut didapat berdasarkan pertimbangan yang berpedoman
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
54
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
pada indikator/kriteria yang telah ditentukan.
Adapun faktor-faktor
penyebabnya adalah sebagai berikut : a. Lembaga Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Panyileukan. Pada Tahun 2014 kepengurusan Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Panyileukan telah berakhir masa bhaktinya. Dalam masa kepengurusan demisioner tersebut, aktifitas kegiatan dilaksanakan oleh Pengurus lama, sepanjang belum terbentuknya kepengurusan baru, yang menurut Permensos No.77 Tahun 2010 dapat dibentuk melalui Temu Karya Karang Taruna Kecamatan. Pada masa itu kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas. Faktorfaktor tersebut sangat mempengaruhi kredibilitas dan kinerja lembaga Karang Taruna Kec. Panyileukan, sehingga lembaga tersebut dapat dikatakan masuk kedalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif menurut indikator/kriteria yang telah ditentukan. b. Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Demikian halnya dengan Karang Taruna Kel. Cipadung Kidul, yang pada
Tahun
bhaktinya
2014
dan
kepengurusannya
pada
masa
juga
kepengurusan
telah
berakhir
demisioner
masa
tersebut,
kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak diersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas, sehingga menurut indikator/kriteria yang telah ditentukan ,lembaga tersebut masuk kedalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif. c. Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Wetan Kec. Panyileukan Lembaga Karang Taruna Kel. Cipadung Wetan, kredibiltasnya sama dengan
Kelurahan
yang
lain.
Dimana
pada
Tahun
2014
kepengurusannya juga telah berakhir masa bhaktinya dan pada masa itu, kegiatan-kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana dengan baik, karena tidak tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang jelas, sehingga kalau diukur berdasarkan indikator/kriteria yang telah ditentukan
,lembaga
tersebut
masuk
kedalam
kategori
lembaga
kemasyarakatan yang tidak aktif. d. Lembaga Karang Taruna Kel. Mekarmulya Kec. Panyileukan Berbeda dengan kelurahan lain, Kepengurusan Karang Taruna Kel.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
55
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Mekarmulya secara definitif telah terbentuk melalui Temu Karya Karang
Taruna
kepengurusan
Kel.
tersebut
Mekarmulya, tidak
namun
terlihat
adanya
sejak
dilantiknya
kegiatan-kegiatan
kepemudaan yang cukup signifikan. Hal dimaksud disebabkan karena Ketua Karang Taruna Kel.Mekarmulya mendapat pekerjaan di luar kota dan Pengurus yang lain sangat ketergantungan kepada Ketua. Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap kinerja Karang Taruna. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tersebut yang membuat lembaga ini masuk ke dalam kategori lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif. 3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan = 4 Lembaga dan , sedangkan yang tidak aktif = 1 lembaga, yaitu LPM Kel Cipadung Kulon. Jumlah tersebut didapat berdasarkan pertimbangan yang berpedoman pada indikator/kriteria yang telah ditentukan. Adapun faktor penyebab tidak aktifnya LPM Kel. Cipadung Kulon disebabkan karena Ketua LPM Kel. Cipadung Kulon tidak aktif dikelembagaan, sehingga tidak terlihat adanya
kegiatan-kegiatan
pemberdayaan
masyakat
yang
cukup
signifikan. Menurut pengakuan dari Ketua LPM Kel.Cipadung Kulon, hal tersebut diakibatkan karena kesibukan bekerja dengan profesi yang lain. sedangkan Pengurus yang lain tidak ada yang mampu dan sangat ketergantungan kepada Ketua. Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap kinerja LPM. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tersebut yang
membuat
lembaga
ini
masuk
ke
dalam
kategori
lembaga
kemasyarakatan yang tidak aktif. Solusi Untuk peingkatan pencapaian indikator lembaga kemsyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan
LPM),
anggaran
penunjang
pelaksanaan
kegiatan
rutin
lembaga
masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
56
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif. Grafik 3.3.10 Grafik Perbandingan Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 66,67
Kec. Panyileukan
60
Kec. Gedebage
53,33
Kec. Rancasari
50
Kec. Buahbatu
66,66
Kec. Cibiru
53,33
Kec. Ujung Berung
73,33
Kec. Arcamanik
66,67 66,67
Kec. Mandalajati Kec. Cinambo
62,50
Kec. Antapani
60
Kec. Cibeunying Kaler
71,43
Kec. Cibeunying Kidul
65
Kec. Kiaracondong
33,33
Kec. Bandung Kidul
60
Kec. Batununggal
70 68 68
Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon
59
Kec. Bojongloa Kidul
23,8
Kec. Babakan Ciparay
28,43
Kec. Bojongloa Kaler
23,8
Kec. Astanaanyar
16,67
Kec. Sumur Bandung
71,43
Kec. Bandung Wetan
42,86
Kec. Coblong
70 70 67,67
Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo
65
Kec. Sukajadi
60
Kec. Sukasari
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1 : 0,7 dari target sebesar 1 : 0,7 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
57
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 35%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Trantib. Tabel 3.3.17 Data Rasio Anggota LINMAS Aktif Kecamatan Panyileukan 2014 Kelurahan No.
Uraian
Cipadung Kulon
Cipadung Wetan
Cipadung Kidul
Mekarmulya
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
Jumlah LINMAS
44
34
28
32
138
2.
Jumlah RT
52
19
78
35
184
Rasio LINMAS
0,7 : 1
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua RT memiliki anggota LINMAS atau jumlah anggota LINMAS Aktif belum sebanding dengan jumlah RT yang ada. Kondisi ini menunjukan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Panyileukan tinggal di komplek perumahan, dimana penjagaan keamanan dilakukan oleh satpam komplek. Grafik 3.3.11 Grafik Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif
Anggota LINMAS Aktif 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 -
Anggota LINMAS Aktif
Cipadung Kulon
Cipadung Wetan
Cipadung Kidul
Mekarmulya
Dari grafik diatas rasio LINMAS terendah ada di Kelurahan Cipadung Kidul yang disebabkan mayoritas penduduk di Kelurahan Cipadung Kidul tinggal di Komplek Perumahan Bumi Panyileukan yang keamanannya dilakukan oleh satpam. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
58
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
keamanan lingkungan juga menjadi faktor penghambat peningkatan rasio anggota LINMAS. Solusi untuk meningkatkan rasio anggota LINMAS aktif adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan LINMAS tingkat Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui ketua RT tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Langkah lainnya yaitu melalui pembentukan anggota LINMAS baru dimana seksi keamanan RT diarahkan untuk menjadi anggota LINMAS. Grafik 3.3.12 Grafik Perbandingan Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 0,7
Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
0,9 1,23 1,2 1,06 1,07 1,2 1,19 1,12
0,94
1,31
0,84
1 1,47 0,75 1,2 0 0,4 1,3 0,96 1 0,96 1 1 0,7 1 1,5 1,23 1,1 1,4 0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Bila Dibandingkan dengan Kecamatan lain, rasio anggota LINMAS aktif di Kecamatan Panyileukan sangat rendah dibanding dengan rasio LINMAS aktif di Kecamatan Andir yang mencapai 1 : 1,5 sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan lagi pada tahun 2015.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
59
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program : No.
PROGRAM
URAIAN/ PENJELASAN
(1)
(2)
(3)
1.
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)
2.
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Belum dilaksanakan pada tahun 2014
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
60
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.18 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan No. (1) 1.
Program (2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan (3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Pagu Anggaran (Rp) (4)
Realisasi Anggaran
Dampak (baik/ kurang)
(6)
(7)
(Rp) (5)
77,863,250
69,018,150
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
638,216,500
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
979,139,200
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
Output
Terbinanya (UKM, Koperasi/ Pra Koperasi), Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan, Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat, Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha, Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur
Baik
610,139,700
Terbinanya Lembaga Kemasyarakat-an (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu), Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan, Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Panyileukan, Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan, Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat
Baik
929,872,825
Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan, Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif, Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan, Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan, Terpeliharanya saluran air dan jalan di lingkungan Kecamatan, Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah
Baik
61
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
1.
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
KECAMATAN PANYILEUKAN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
180,599,600
159,205,600
meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3, Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan, Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulangan bencana kebakaran, Meningkatnya wawasan warga akan penanggulangan bencana alam, Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan
Baik
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
740,172,000
728,056,550
Tersedianya data valid bidang kependudukan, Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan, Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan), Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB, Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT, Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan
Baik
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
118,434,500
113,479,400
Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan, Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP, Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban, Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat
Baik
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0
0
n/a
Kurang Baik
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0
0
n/a
Kurang Baik
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0
0
n/a
Kurang Baik
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0
0
n/a
Kurang Baik
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
62
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1.
Komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan
2.
Adanya swadaya murni masyarakat;
3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Panyileukan walaupun masih perlu peningkatan; 4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan. Faktor Penghambat 1. Tidak adanya Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai program pendukung pencapaian sasaran
2. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 4. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Alokasi Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai program pendukung pencapaian sasaran;
2. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 4. Perbaikan sistem koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur untuk Kecamatan dan Kelurahan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
63
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Tahun 2014 No
Indikator Kinerja Sasaran
1.
Nilai Evaluasi AKIP
2.
Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
Satuan
Capaian
Tahun 2018
Realisasi Tahun 2013
Target
Capaian
Target
Realisasi
Nilai
51
51,36
100,71
43,23
75
68,48
%
100
100
100
100
100
100
Rata-rata Capaian Indikator
%
%
84,24
100,35
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Nilai evaluasi AKIP dan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti.
Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 51,36 dari target sebesar 51 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,71% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Nilai Evaluasi AKIP tahun 2013 adalah 43,23 yang artinya Nilai Evaluasi AKIP tahun 2014 mengngalami peningkatan sebesar 8,13. Capaian tahun 2014 sebesar 51,36 bila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 75 maka persentase capaian kinerjanya mencapai 62,25%.
Data
penunjang
capaian
kinerja
diperoleh
dari
Sekretariat
Kecamatan Panyileukan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
64
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.20 Data Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan 2013-2012 NO 1
NILAI
KOMPONEN PENGUKURAN LKIP PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis
2
3
4
2013
2012
22,12
12,99
4,77
3,83
Pemenuhan RENSTRA
1,25
0,83
Kualitas RENSTRA
2,34
1,82
Implementasi RENSTRA
1,17
1,17
Perencanaan Kinerja Tahunan
7,78
6,84
Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
2,63
2,63
Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
5,16
4,22
Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
0,00
0,00
PENGUKURAN KINERJA
6,25
0,00
Pemenuhan Pengukuran Kinerja
1,25
0,00
Kualitas Pengukuran Kinerja
3,00
0,00
Implementasi Pengukuran Kinerja
2,00
0,00
12,56
12,56
Pemenuhan Pelaporan Kinerja
2,92
2,92
Penyampaian Informasi Pelaporan Kinerja
7,14
7,14
Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja
2,50
2,50
20,00
20,00
51,36
43,23
PELAPORAN KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI
Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan
Dari tabel diatas dapat dilihat diuraikan permasalahan sebagai berikut: Komponen perencanaa kinerja nilai terendah ada pada implementasinya, yang artinya perencanaan kinerja di Kecamatan Panyileukan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Keselarasan antara rencana dan implementasi belum menunjukan keterkaitan yang disebabkan kurang baiknya dalam menyusun perencanaan, terutama Perncanaan Strategis (RENSTRA). Komponen pengukuran kinerja walaupun sudah ada tetapi belum diukur secara
tepat
baik
dalam
penggunaan
alat
ukur
maupun
metode
pengukurannya, sehingga hasil pengukuran kinerja menjadi bias. Indikator kinerja yang diukur juga tidak bersifat kuantitatif sehingga sulit untuk dilakukan penhgukuran.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
65
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Komponen pelaporan kinerja walaupun sudah ada tapi tidak menunjukan gambaran
kinerja
yang
sesungguhnya
yang
disebabkan
oleh
ketidakselarasan tahap perencanaan dan implementasi, Alat ukur dan metode pengukuran yang kurang sesuai dan Indikator Kinerja yang tidak bersifat kuantitatif. Solusi dari permsalahan diatas adalah dengan melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pelaporan serta pemanfaatan dokumen tersebut berupa implementasi dalam program dan kegiatan Grafik 3.3.13 Grafik Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 51,36
Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
57 50,94 62 38,76 51,53 37,94 75,48 43,35
53,33 61,13 50,08 59,48 62,02 51,29 55,43 55 52,61 51,93 61,57 64,33 62,29 55 46,58 68,69 60 58,18 53,81 60,75 58,46 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Bila dibandingkan dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya capaian kinerja nyata Kecamatan Panyileukan sebesar 51,36 berada dibawah rata-rata yaitu 55,68
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
66
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
adalah
sebesar
100,00
dari
target
sebesar
100
yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Jumlah temuan Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) temuan dibandingkan temuan tahun 2013 sejumlah 3 (tiga) berarti tidak ada perubahan yang menunjukkan kinerja menuju 0 (nol) temuan kurang baik namun dilihat dari pemenuhan setiap temuan sudah ditindaklanjuti menunjukan bahwa kinerja tahun 2014 dan tahun 2013 terpenuhi dengan capaian 100%, capaian tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun adalah sama. Tabel 3.3.21 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 No
Unsur Pemeriksaan
Temuan
Rekomendasi
Ditindaklanjuti
%
1
Kebijakan Daerah
-
-
-
-
2
Kelembagaan
1
1
1
100%
3
Pengelolaan Pegawai Daerah
1
1
1
100%
4
Pengelolaan Keuangan Daerah
-
-
-
-
5
Pengelolaan Barang Daerah
1
1
1
100%
JUMLAH
3
3
3
100%
Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan
Tabel 3.3.22 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2013 No
Unsur Pemeriksaan
Temuan
Rekomendasi
Ditindaklanjuti
%
1
Kebijakan Daerah
-
-
-
-
2
Kelembagaan
-
-
-
-
3
Pengelolaan Pegawai Daerah
1
1
1
100%
4
Pengelolaan Keuangan Daerah
1
1
1
100%
5
Pengelolaan Barang Daerah
1
1
1
100%
JUMLAH
3
3
3
100%
Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
67
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.3.23 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2012 No
Unsur Pemeriksaan
Temuan
Rekomendasi
Ditindaklanjuti
%
1
Kebijakan Daerah
-
-
-
-
2
Kelembagaan
1
1
1
100%
3
Pengelolaan Pegawai Daerah
1
1
1
100%
4
Pengelolaan Keuangan Daerah
1
1
1
100%
5
Pengelolaan Barang Daerah
2
2
2
100%
JUMLAH
5
5
5
100%
Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan
Grafik 3.3.14 Grafik Perbandingan Jumlah Temuan Tahun 2014, 2013 dan 2012 2,5
2
1,5 2014 1
2013 2012
0,5
0 Kebijakan Daerah
Tabel
diatas
Kelembagaan
menunjukan
Pengelolaan Pegawai Daerah
tingkat
Pengelolaan Keuangan Daerah
komitmen
yang
Pengelolaan Barang Daerah
tinggi
Kecamatan
Panyileukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui tindaklanjut setiap temuan/ rekomendasi Inspektorat/ BPK. Namun dengan masih adanya temuan pada unsur kelembagaan, pengelolan pegawai daerah dan pengelolaan barang daerah menunjukan bahwa masih lemahnya pengendalian
internal
(internal
control)
yang
dilakukan
Kecamatan
Panyileukan LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
68
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Grafik 3.3.15 Grafik Perbandingan jumlah temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan dengan Instansi lain (Kecamatan lain)
Kec. Panyileukan
3 3
Kec. Gedebage Kec. Rancasari
4 4 4
Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung
3 3 3
Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo
0
Kec. Antapani
3
Kec. Cibeunying Kaler
4 4
Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong
8
Kec. Bandung Kidul
5
Kec. Batununggal
4 4
Kec. Lengkong Kec. Regol
6
Kec. Bandung Kulon
3
Kec. Bojongloa Kidul
5
Kec. Babakan Ciparay
6
Kec. Bojongloa Kaler
5
Kec. Astanaanyar
6
Kec. Sumur Bandung
3
Kec. Bandung Wetan
10
Kec. Coblong
3 3
Kec. Cidadap Kec. Andir
0
Kec. Cicendo
2 2
Kec. Sukajadi Kec. Sukasari
3
0
2
4
6
8
10
12
Bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di lingkungan Kota Bandung jumlah temuan Kecamatan Panyileukan sejumlah 3 (tiga) relatif sedikit. Solusi
yang
dapat
dilakukan
adalah
meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang efektif dengan menggunakan tools yang tepat serta SDM yang memiliki kompetensi. Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 3 Capaian kinerja
sasaran
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
Kecamatan Panyileukan Tahun 2014 didukung oleh Program :
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
69
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
No.
PROGRAM
URAIAN/ PENJELASAN
(1)
(2)
(3)
1.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Tapkin, Lkip, Laporan Realisasi Anggaran Semesteran, Laporan Prognosis, dan Laporan Keuangan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tabel 3.3.24 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi No. 1.
Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pagu Anggaran (Rp) 4,892,000
Realisasi Anggaran
Dampak (baik/ kurang)
Output
(Rp) 4,892,000
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memadai, berupa:
Baik
Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , LKIP. 46,359,000
46,359,000
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang memadai, berupa:
Baik
Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan; 2. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
70
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan belum berfungsi dengan baik. Untuk
meningkatkan
capaian
kinerja
sasaran
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis
tersebut
diatas,
maka
dimasa
yang
akan
datang
direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Perbaikan fungsi Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan.
3.4. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.582.400.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.400.000.000,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 7.182.400.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.280.479.973,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.293.023.933,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 6.987.456.040,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 11.280.479.973,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
71
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 3.4.1 Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014
No.
Sasaran
Realisasi Anggaran
Pagu Anggaran
Ratarata capaian kinerja
Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)
Rata-rata Tingkat Efisiensi (%)
(%)
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
4.396.723.950,00
4.326.432.815,00
98,40
106,32
7,92
2.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2.734.425.050,00
2.609.772.225,00
95,44
124,37
28,93
3.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
51.251.000,00
51.251.000,00
100,00
100,35
0,35
7.182.400.000,00
6.987.456.040,00
97,29
110,35
12,40
Jumlah/ Rata-rata
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk
mengetahui
efektifitas
anggaran
terhadap
capaian
Sasaran
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. A.
Kategori
Jumlah Indikator
Presentase Capaian Kinerja
Sasaran 1
3
1
Melebihi/ melampaui target
2
66,67%
2
Ssesuai target
1
33,33%
3
Tidak mencapai target
-
-
Sasaran 2
6
1
Melebihi/ melampaui target
4
66,67%
2
Ssesuai target
2
33,33%
3
Tidak mencapai target
-
-
B.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
Anggaran Realisasi (Rp)
%
4.326.432.815,00
98,40
2.609.772.225,00
95,44
72
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
C.
KECAMATAN PANYILEUKAN
Sasaran 3
2
1
Melebihi/ melampaui target
1
50%
2
Ssesuai target
1
50%
3
Tidak mencapai target
-
-
51.251.000,00
100,00
Pencapaian Sasaran pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2014-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel 3.4.3 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 Pagu Indikatif Renstra (Rp.)
Realisasi Anggaran tahun keJumlah
% (dari Pagu Indikatif)
No.
Sasaran
A.
Sasaran-1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan
4.396.723.950,00
4.326.432.815,00
4.326.432.815,00
98,40
B.
Sasaran-2 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel
2.734.425.050,00
2.609.772.225,00
2.609.772.225,00
95,44
C.
Sasaran-3 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel
51.251.000,00
51.251.000,00
51.251.000,00
100,00
1
2
3
4
5
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
73
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Prestasi dan Juara Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Nasional No. 1.
Prestasi Lomba Kampung Kokoh bekerjasama dengan Semen Gresik (RW 09 Kelurahan Cipadung Kidul)
Juara
Tahun
Juara II dan Juara Favorit
2013
Juara
Tahun
2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. 1.
Prestasi Lomba kelurahan sadar hukum (Kel. Cpd Kdl, Kel. MM, Kel. Cpd Wetan)
2014
3. Prestasi Tingkat Kota Bandung No.
Prestasi
Juara
Tahun
Juara 2 terbaik
2013
Juara III
2013
Juara III
2014
Juara III
2014
1.
Realisasi Penerimaan PBB
2.
MTQ Kota Bandung
3.
Lomba Kinerja Kelurahan Cipadung Kidul)
4.
Juara Tarumpah Panjang dalam Rangka Lomba Invitasi FORMI
5.
Lomba Posyandu (Kel Cipadung Kulon)
Juara Harapan II
2014
6.
Lomba papan baca kategori perumahan tertata (kel Cipadung Kidul)
Juara I
2014
7.
Sekretariat UKS
Juara III
2014
8.
Evaluasi Kinerja Camat
Juara II
2014
9.
Juara Lomba RW berkebun
Juara III
2014
10.
Lomba Cerdas Cermat Agama Islam dlm rangka Porsadin IV
Juara II
2014
11.
Lomba Tahfidz Al Quran dlm rangka Porsadin IV
Juara III
2014
12.
Lomba kesrak KB-Kes (kel. Cpd Kidul)
Juara I
2014
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
(kelurahan
74
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP
Kecamatan
Panyileukan
Kota
Bandung
Tahun
2014
ini
dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : •
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 106,32% atau interpretasi memuaskan
•
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 106,95% atau interpretasi memuaskan
•
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,35% atau interpretasi memuaskan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Keamatan Panyileukan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
75
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN PANYILEUKAN
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp. 11.582.400.000,00
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
11.280.479.973,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Surplus/ defisit Rp. 11.280.479.973,00 Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran renstra sebagai berikut : •
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 96,33% atau interpretasi
•
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 60,47% atau interpretasi
•
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 84,24% atau interpretasi
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung,
Maret 2015
Camat Panyileukan
Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691022 198803 2 001
LKIP Kecamatan Panyileukan Tahun 2014
76