P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R KECAMATAN RUMPIN. Jl. JL. RAYA PRADA SAMLAWI NOMOR 2 TELP (021) KODE POS 16350

PEMERINTAH

KABUPATEN

BOGOR

KECAMATAN RUMPIN Jl. JL. RAYA PRADA SAMLAWI NOMOR 2 TELP (021) 75790679 KODE POS 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR Nomor

: ................

Lampiran

: ...................

TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT RUMPIN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;

b.

bahwa strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bogor yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ….. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018.

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang ….

1

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah ….

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah ….

3

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 37); 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/9/Kpts/Per-UU/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. Memutuskan ….

4

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rumpin merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin Kabupaeten Bogor;

KEDUA

:

Renstra Kecamatan Rumpin sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi antara lain :

disusun

a.

Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin untuk periode 1 (satu) tahunan;

b.

Pedoman penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumpin Pada Tanggal .... .............. 2014

CAMAT RUMPIN

Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002 Tembusan : 1. Yth. Bupati Bogor; 2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Bogor; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.

5

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin, Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tertanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015. Dokumen Rencana Srategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor adalah dokumen kerja Kecamatan Rumpin bersama jajarannya untuk masa kerja lima tahun mendatang dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk melaksanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun bersama. Kami menyadari banwa Rencana Strategis Kecamatan Rumpin ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak yang sifatnya perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari lingkup SKPD maupun dari para Seksi Kecamatan Rumpin beserta staf, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Tahun 2013 – 2018.

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

i

Akhirnya mudah-mudahan Perencanaan Strategis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan bagi jajaran Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Rumpin,

Maret 2014

CAMAT RUMPIN

Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

ii

DAFTAR ISI Halaman :

Keputusan Camat Rumpin Nomor .............................. tentang Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018. Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

BAB II

BAB III

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

……

1.2. Landasan Hukum

…….

1.3. Maksud dan Tujuan

……

1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Rumpin Kab. Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

……

1.5. Sistematika Penyusunan Renstra

……

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN RUMPIN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rumpin

……

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Rumpin

……

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Rumpin

……

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Kecamatan Rumpin

…….

: ISU-ISU FUNGSI

STRATEGI

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

……

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

…….

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

……

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

……

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

ii

BAB IV

BAB V

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rumpin

……

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

……

4.3. Stratergi dan Kebijakan

……

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kecamatan Rumpin

……

5.2. Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan Rumpin

……

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

: PENUTUP

Lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 20132018.

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan penyelenggara

Kerja

Perangkat

pemerintahan

Daerah

daerah

(SKPD)

yang

merupakan

dalam

upaya

unsur

mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan

rencanatindakan

dan

strategis kegiatan

yang

merupakan

mendasar

yang

serangkaian dibuat

untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-1

Pemerintah,

dinyatakan

bahwa

perencanaan

strategis

merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah

Kabupaten

Bogor

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Rancabungur

maka Kecamatan

Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sehingga kedua dokumen tersebut saling bersinergi, selaras, serasi dan ada saling keterkaitan. Maknanya, antara target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan Kecamatan

Rancabungur

yang tertuang

selaras/konsisten

dalam dokumen Renstra dengan

target

capaian

sasaran dan program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-2

Dalam

rangka

mengintegrasikan

antara

perencanaan

dan

penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan

terkait,

dan

dalam

rangka

mengantisipasi

dinamika

perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif dokumen

RPJMD,

selanjutnya

yang telah tertuang dalam

dijadikan

sebagai

pedoman

dan

dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, dan dipedomani sebagai kerangka pendanaan indikatif dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018. Renstra

Kecamatan

Rancabungur

ini

merupakan

dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Rancabungur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 didasarkan kepada : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-3

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-4

8. Undang-undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

tentang

Nasional

Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-5

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2010, Menteri

Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Pembangunan

0199/M.PPN/04/2010

dan

PMK.95/PMK.07/2010

tentang

Badan

Nasional

Menteri

Nomor

Keuangan

Penyelarasan

Nomor Rencana

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-6

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,

Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/691/SJ

tanggal

7

Februari

2014

tentang

Pedoman

Penyusunan RKPD Tahun 2015; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-7

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan

dan

Kedudukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009

Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37). 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 38. Peraturan Pelimpahan

Bupati

Bogor

Kewenangan

Nomor

66

Tahun

Penyelenggaraan

2010

tentang

Sebagian

Urusan

Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 40. Peraturan

Bupati

Pendelegasian

Bogor

Nomor

Kewenangan

51

Tahun

2013

Penandatanganan

tentang Dokumen

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-8

Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 41. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 050/480-Bappeda tanggal 20 Maret 2014 tentang Sinkronisasi Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 Serta RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rancabungur Tahun 20132018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bogor di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor tahun 2013- 2018 dimaksudkan antara lain adalah: a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Rancabungur; b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan

prioritas

Kecamatan

Rancabungur

dalam

jangka

menengah; c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Rancabungur yang mencerminkan

penyelenggaran

pembangunan

yang

baik,

transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan penyusunan

Dokumen Renstra Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 antara lain adalah: a. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-9

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Rancabungur. 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Rancabungur dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Rancabungur dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukanmasukan dalam penyusun Renstra. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan

fungsi

dokumen

Kecamatan RPJMD

Rancabungur

Kabupaten

Bogor

dan

keselarasannya

Tahun

2013-2018,

dengan serta

pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018. Sebagai legalisasi Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor ditetapkan

dengan Keputusan Camat Rancabungur Kabupaten

Bogor. Sistematika

penyusunan

Renstra

Kecamatan

Rancabungur

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum,

maksud

dan

tujuan,

sitematika

penyusunan renstra, serta hubungan renstra Kecamatan Rancabungur dengan dokumen perencanaan lainnya.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor I - 10 Tahun 2013-2018

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD KECAMATAN RANCABUNGUR Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan

SKPD,

serta

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD. BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018, tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategis dan Kebijakan SKPD. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas Kecamatan Rancabungur, dan program lintas Kecamatan Rancabungur periode Tahun 2013-2018. BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

KECAMATAN

RANCABUNGUR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini menjelaskan mengenai Indikator Kecamatan Rancabungur yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor. BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor I - 11 Tahun 2013-2018

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor I - 12 Tahun 2013-2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN 2.1. Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Kecamatan

Rancabungur 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rancabungur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Rancabungur masuk dalam pola Maksimal, bahwa SKPD Kecamatan merupakan perangkat daerah yang

mempunyai

menyelenggarakan pembinaan

tugas urusan

kehidupan

membantu

pemerintahan,

kemasyarakatan

bupati

dalam

pembangunan serta

dan

melaksanakan

sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Kepala Seksi. Sebagai Organisasi Perangakat Daerah, Kecamatan dituntut untuk

mampu

menjabarkan

berperan

kebijakan

dalam

rangka

pembangunan

merespons

daerah

dan

sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“ Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Bogor

termaju

di

Indonesia,

menggunakan

Penciri

Termaju

Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan sebagai keberhasilan sebagai berikut : 1. Terbangunnya Masjid Besar di setiap kecamatan; Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 1

2. Penduduk miskin turun menjadi 5 %; 3. Tuntasnya

pembangunan

Stadion

Olahraga

berskala

internasional; 4. Seluruh perijinan berstandar ISO; 5. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 6. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; 7. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat; 8. Terbangunnya pasar disetiap kecamatan; 9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia; 10. Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

harga

berlaku

termasuk tertinggi di Indonesia; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional; 12. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 13. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia; 14. Tidak ada daerah terisolir; 15. Terbangunnya poros barat-utara-tengah-timur; 16. Mendorong

terbangunnya

Cibinong

Raya

sebagai

pusat

kegiatan wilayah; 17. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi; 18. Seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan; 19. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia; 20. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 1560 tahun; 21. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 (Sembilan) tahun; 22. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP Elektronik (e-KTP); 24. Terbangunnya

Sistem

Informasi

Manajemen

Pemerintah

Daerah; 25. Tersedianya layanan pengaduan di seluruh SKPD dan Desa. Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 2

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan

Rancabungur

harus

mengacu

kepada

kebijakan

dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki,

sehingga

pembangunan

akan

sinergis

baik

dalam

kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2013-2018 dititikberatkan kepada

implementasi

masyarakat

terhadap

pelayanan segala

prima

sektor

dan

pemberdayaan

pelayanan

publik

yang

didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran,

sistem/metode

kerja,

serta

sosialisasi

yang

berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan,

koordinasi

dan

kerja

sama

lintas

SKPD

serta

pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam

rangka

implementasi

pelimpahan

wewenang

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi : 1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi : a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Sub Bidang Perkebunan c. Sub bidang peternakan 2. Bidang Perikanan 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi : a. Sub bidang pertambangan umum Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 3

b. Sub bidang ketenagalistrikan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Perdagangan 7. Bidang Koperasi dan UKM 8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan a. Sub Bidang Kepariwisataan b. Sub Bidang Kebudayaan 9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : a. Sub bidang Ketenagakerjaan b. Sub bidang ketransmigrasian 10. Bidang Kesehatan 11. Bidang Pendidikan 12. Bidang Sosial 13. Bidang Penataan Ruang 14. Bidang Pertanahan 15. Bidang Pekerjaan Umum a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan b. Sub bidang Drainase c. Sub bidang Bina Marga d. Sub bidang Pemukiman e. Sub bidang Persampahan 16. Bidang Perumahan 17. Bidang Perhubungan : a. Sub bidang Perhubungan Darat 18. Bidang Lingkungan Hidup 19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah a. Sub bidang Trantibum dan Linmas b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah 21. Bidang Kependudukan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 4

22. Bidang pemuda dan olah raga 23. Bidang komunikasi dan informasi 24. Bidang kearsipan dan perpustakaan 25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 26. Bidang perencanaan pembangunan 27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, meliputi : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) untuk : a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²; b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; c) huller/penggilingan padi. 2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk: a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; c) huller/penggilingan padi. Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 5

3. Izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruangan; 4. Izin reklame dalam ruang; a) billboard tempel; b) billboard bersinar tempel; c) bersuara; d) balon udara; e) banner bahan kain dan partikel; f) spanduk; g) umbul-umbul; h) thin plat; i) animasi; j) megatron; k) neon box; l) poster; m) selebaran. 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro; 7. Izin

pengangkutan

jenazah

atau

kerangka

keluar

daerah/negeri; 8. Izin pembangunan atau penembokan; 9. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah; 10. Izin huller/penggilingan padi; dan 11. Non perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin

tertentu

serta

tanda

daftar

yang

ketentuan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 6

Selain

melaksanakan

tugas

yang

dilimpahkan

oleh

Bupati/Walikota dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi

daerah,

melekat

juga

terhadap

camat

yaitu

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; 4. mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; 5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dan/atau

kelurahan; 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dalam pelaksanaan

tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi

sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan;

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 7

8. Pengkoordinasian

Perangkat Daerah dalam Wilayah

Kerja

Kecamatan; dan 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 2. Struktur Organisasi Kecamatan Rancabungur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Rancabungur merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Rancabungur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 4 (empat) Kepala Seksi, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi Kecamatan Rancabungur masuk dalam Pola Minimal sebagai berikut: 1. Camat sebagai Pimpinan; 2. Sekretariat Kecamatan di jabat oleh Sekretaris Camat sebagai Pembantu Pimpinan, yang membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Kesejahteraan Rakyat; d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing

urusan

yang

dilaksanakan

oleh

Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut : Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 8

1. Camat Camat

mempunyai

penyelenggaraan kemasyarakatan

tugas

membantu

pemerintahan, serta

melaksanakan

Bupati

dalam

pembangunan,

dan

sebagian

kewenangan

Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. 2. Sekretariat 1. Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pengelolaan ketatausahaan kecamatan; 2. Untuk menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi antara lain : 1. Pengkoordinasian kecamatan;

penyusunan

Sekretariat program

Kecamatan

dan

pelaporan

2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kecamatan; 3. Pengelolaan kecamatan;

administrasi

umum

dan

kepegawaian

4. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; dan 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan kinerja kecamatan.

dan

penyusunan

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan masingmasing tugas dan fungsinya sebagai berikut : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 9

a. Penyiapan bahan program kecamatan;

pengkoordinasian

penyusunan

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi pelaporan kinerja kecamatan.

dan

penyusunan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan perlengkapan;

pemeliharaan

dan

inventarisasi

c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; b. pengelolaan administrasi kecamatan; dan

penyusunan

anggaran

c. Pengelolaan, pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kecamatan. 2. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan kelurahan;

pembinaan

pemerintahan

desa

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

dan

II - 10

2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan; 3. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi : 1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja kecamatan; 3. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 4. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 5. Penegakan peraturan daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial; 2. Pembinaan pemberdayaan perempuan; 3. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; 4. Pembinaan keluarga berencana; 5. Pencegahan pengungsi;

dan

penanggulangan

bencana

alam

dan

6. Pembinaan masalah sosial; 7. Pembinaan kesehatan masyarakat; 8. Pembinaan kerukunan umat beragama; Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 11

9. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya; 10. Pengkoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; dan 11.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perekonomian mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan, pelaksanaan, perekonomian;

pengawasan,

dan

pengendalian

2. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 3. Pembinaan, pertanian, kehutanan;

pengembangan dan pngendalian di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, dan

4. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); 6. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; 7. Pembinaan dan pengawasan pertambangan; 8. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; 9. Pelaksanaan inventarisasi potensi penanaman modal daerah; 10. Pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil; 11. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian; 12. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; 13. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 12

14. Pengkoordinasian masyarakat

pelaksanaan

pembangunan

swadaya

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Secara lengkap Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

CAMAT SEKCAM KSB PROGRAM & EVALUASI

KASI PEMERINTAHAN

KASI EKBANG

DESA

KSB KEUANGAN

KSB UMUM & KEPEG

KASI KESRA

KASI TRANTIB

KASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancabungur 2.2. Sumber Daya Kecamatan Rancabungur 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah

pegawai

keseluruhan

yang

ada

di

Kecamatan

Rancabungur sebanyak 24 orang, terdiri dari pegawai kecamatan sebanyak 18 orang, sekretaris desa sebanyak 3 orang serta tenaga sukwan sebanyak 3 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 13

TABEL 2.1. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RANCABUNGUR No 1. 2. 3.

JUMLAH ( ORANG) 18 3 3 24

PEGAWAI PNS SEKDES SUKWAN JUMLAH

% 75 12,5 12,5 100.00

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Rancabungur terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 9 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 2.2. Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2013 N0 1. 2. 3 4

Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV Staf Sekdes Jumlah

Jumlah (orang ) 2 7 9 3 21

% 9,52 33,33 42,86 14,28 100.00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 19 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Rancabungur terdapat 10,53% pegawai yang berstatus golongan I,

42,10%

pegawai yang berstatus golongan II, 36,84% pegawai berstatus golongan

III

sedangkan

golongan

IV

sebanyak

10,53%.

Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 14

Tabel

2.3.

Jumlah

pegawai

Kecamatan

Rancabungur

berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2013 N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

1.

IV

3

14,28

2.

III

8

38,09

3.

II

9

42,86

4

I

1

4,76

21

100,00

Jumlah

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Rancabungur yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar

57,89%, sedangkan yang

Status pendidikan Strata-1 (S1) 26,32%, dan yang Strata-2 (S2) sebesar 5,26%. Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini : Tabel

2.4.

Jumlah

pegawai

Kecamatan

Rancabungur

berdasarkan pendidikan tahun 2013. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

3

14,28

2.

Strata-1 ( S1 )

7

33,33

3

SLTA/SMK

10

47,62

5

SLTP

1

4,76

21

100,00

Jumlah

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabungur Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rancabungur, maka telah ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Rancabungur sebagai berikut : Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 15

1. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan; 3. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial; 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum; 6. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.5 di bawah ini:

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 16

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rancabungur 1. Tantangan (Threats) Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kecamatan Rancabungur dalam menjalankan tugas dan fungsinya

di

bidang

kemasyarakatan

pemerintahan,

tentunya

tidak

pembangunan

terlepas

dari

dan

berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya

perkembangan

masyarakat

yang

global

tidak

diberbagai

dapat

dihindari,

sektor

kehidupan

seiring

dengan

perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 18

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor tidak terlepas

dari

berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis, kreatif, inovatif dan disiplin; 2. Sarana dan prasarana penunjang serta data-data yang ada kurang memadai; 3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih rendah; 4. Penduduk menganggur dan keluarga miskin terus bertambah; 5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastrutur pendidikan, kesehatan dan penunjang daya beli masyarakat; 6. Menurunnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah; 7. Makin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 1

(SPPN),

Visi

adalah

rumusan

umum

mengenai

keadaan

yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 1. Visi Dengan

mempertimbangkan

arah

dan

tahapan

pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 sesuai dengan janji Bupati Bogor yang akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : 

Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau msyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.



Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada

pada

tingkat

kemajuan

yang

lebih

tinggi

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

atau

III - 2

masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa

Kabupaten

melakukan

Bogor

sebagai

pengembangan

diri

suatu

untuk

wilayah

terus

menyesuaikan

diri

terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur

dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Indikator Kesalehan Sosial

: Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS),

Keamanan dan Ketertiban. . 2. Misi Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kesalehan

sosial

dan

kesejahteraan

masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha

berbasis

sumberdaya

alam

dan

pariwisata. 3. Meningkatkan

integrasi,

koneksitas

dan

kualitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 3

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka

tata

kelola

pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan

dalam

kehidupan

sosial

dan

keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hakhak dasar masyarakat. Misi ini

terkait dengan

Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Mengokohkan

Kemasyarakatan

melalui

Kehidupan

Sosial

Peningkatan

Peran

Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.

Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai

melalui

pertumbuhan

ekonomi

yang

stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 4

serta

memperhatikan

nilai-nilai

keadilan,

kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi

Jawa

Barat,

yaitu

Membangun

Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. merupakan rangka

upaya

Kabupaten

menyediakan

sarana

Misi ini

Bogor dan

dalam

prasarana,

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial

ekonomi

peningkatan

masyarakat

swadaya

dan

mendorong

masyarakat

dalam

memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Misi ini terkait dengan Misi

Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan

Infrastruktur

Strategis

yang

Berkelanjutan. Misi Keempat,

yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.

Misi

ini

Pemerintah

Kabupaten

pelayanan

merupakan Bogor

upaya dalam

membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia

yang

produktif,

kompetitif,

dan

dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 5

Misi

ini

terkait

Pemerintah

dengan

Provinsi

Jawa

Misi

Pertama

Barat,

yaitu

Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi Kelima,

yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang

baik.

Misi

ini

merupakan

upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga

cita-cita

pemerintahan

dan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,

serta

berorientasi

pada

penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi ini terkait dengan Misi

Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk

mendukung

pencapaian

visi

dan

misi

tersebut,

Kecamatan Rancabungur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 6

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

sosial

kemasyarakatan

dan

kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah (RTRW) dan Kajian

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan

sesuai

dengan

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerahdaerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 7

Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan

pengembangan

struktur

ruang

meliputi

:

(a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan

lingkungan

hidup;

(b)

kebijakan

pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 8

sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih kebijakan

lanjut

dikemukakan

penataan

ruang

strategi

wilayah

untuk

meliputi

mewujudkan

:

(a)

strategi

pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan

perdesaan

dan

kawasan

perkotaan;

(c)

strategi

pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan

air,

penatagunaan

udara,

dan

penatagunaan

sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya

dijelaskan

Rencana

struktur

ruang

wilayah,

meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem

pusat

permukiman

perdesaan

dilakukan

dengan

membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa Banyuasih, Desa Kecamatan Cigudeg;

Cintamanik,

dan

Desa

Bangunjaya

4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; 7. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; 8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; 10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 9

11. Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur; 12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; 13. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung; 14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 15. Desa Warujaya Kecamatan Parung; 16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; 17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; 18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; 19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; 20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ; 21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; 25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; 26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; 27. Desa Cipayung Megamendung;

Girang

dan

Desa

Sukamaju

Kecamatan

28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; 29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; 30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; 31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; 32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; 33. Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi;

Desa

Mekarsari,

dan

Desa

Gandoang

34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; 35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; 36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 10

Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde

I, yaitu Kecamatan Cibinong

yang memiliki

aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;

(d) sistem prasarana sumberdaya air;

(e) sistem prasarana

gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun

dalam

implementasinya

berbeda,

sehingga

masih

terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 11

ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara

cepat

oleh

Kecamatan

Rancabungur

dengan

menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam

menetapkan

lokasi

pembangunan

sehingga

ketimpangan

pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Rancabungur terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu kedua adalah berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti

kegiatan

investasi

industri,

jasa

maupun

pemukiman,

perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan

rencana

tata

ruang

yang

telah

direncanakan

sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan

Kabupaten

Bogor.

Kondisi

ini

menuntut

Kecamatan

Rancabungur untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 12

Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan

upaya

untuk

meminimalkan

dampak

lingkungan.

Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Rancabungur perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika

ditelaah

aspek

lingkungan

hidup,

maka

wilayah

Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan

dan

mengakibatkan

tidak

sesuai

terjadinya

dengan

degradasi

peruntukannya

lahan.

Hal

ini

dapat dapat

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak

negatif

pembangunan

terhadap aksesibilitas

kualitas jalan

lingkungan. secara

Peningkatan

berlebihan

akan

mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 13

semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka

Kecamatan Rancabungur perlu merancang berbagai rencana

pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Rancabungur tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan kondisi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

yang merupakan

Kecamatan Rancabungur,

kondisi

maka

pencapaian visi dan misi, diperlukan dan

eksternal

Kekuatan

(SWOT

(Strangths)

Analisis).

dan

untuk

lingkungan menyusun

analisis Lingkungan

Kelemahan

strategis strategi

lingkungan internal internal

(Weaknesses).

meliputi

Sedangkan

Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 14

1. Faktor Lingkungan Internal a. Kekuatan (S): Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi

yang

langsung

berakibat

kepada

pemilikan

keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuataan di Kecamatan Rancabungur antara lain : a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf; c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai b. Kelemahan (W): Kelamahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan

dalam

praktek,

berbagai

keterbatasan

dan

kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapai antara lain : a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja; b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai; c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan d Kurang optimalnya mekanisme kerja.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 15

2.

Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (O): Peluang

adalah

berbagai

situasi

lingkungan

yang

menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Rancabungur maka yang dapat dijadiakan sebagai peluang adalah : a. Adanya

standarisasi

Pemerintah

dan/atau

Pusat/Provinsi

yang

pedoman perlu

kebijakan

ditindaklanjuti

dengan kebijakan daerah; b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan c. Tingginya

dukungan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Ancaman (T) Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang. Ancaman adalah

faktor

–

faktor lingkungan yang tidak

menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti : a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat; b. Beragamnya

pemahaman

masyarakat

atas

kebijakan

Pemerintah Daerah ; c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 16

1. Strategi S-O

1. Mengakomodasi

dan

memfasilitasi

keinginan

dan

upaya

masyarakat dalam pembangunan yang makin meningkat; 2. Memelihara

dan

meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana wilayah yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat; 3. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang cukup potensial bagi sumber penghidupan masyarakat, pendapatan daerah, dan kepentingan pembangunan yang lebih luas; 2. Strategi W-O

1. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang cukup potensial bagi sumber penghidupan masyarakat, pendapatan daerah, dan kepentingan pembangunan yang lebih luas; 2. Meyakinkan investor yang cukup banyak untuk berinvestasi. 3. Strategi S-T

1. Mengatasi

dan

meminimalisasi

bertambahnya

penduduk

menganggur dan keluarga miskin; 2. Meminimalisasi

masuknya

budaya

negatif

dari

luar

lewat

berbagai media dan hubungan sosial; 4. Strategi W-T

1. Meminimalisasi

dan

memperbaiki

penurunan

kualitas

lingkungan hidup dan kelestarian alam; 2. Mengatasi dan meminimalisasi muncul permasalahan ikutan akibat

terjadinya

perubahan

kebijakan

pemerintah

atau

pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kehidupan luas.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III - 17

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rancabungur 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi

akan

dibawa

dan

membantu

mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Tahun

2004

Nasional

tentang

(SPPN),

Visi

Sistem adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana

Visi

Bupati

Bogor

Terpilih

yang

akan

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 2013 2018,

Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR

MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan

dari

stakeholders,

maka

Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Rancabungur Termaju di Kabupaten Bogor dengan Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Insfrastruktur Pedesaan” Pernyataan Visi di atas bermakna bahwa Kecamatan Rancabungur akan berusaha mewujudkan kecamatan termaju

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 1

dalam hal revitalisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur perdesaan. 2.

Pernyataan Misi Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 serta Visi Kecamatan Rancabungur yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancabungur, dan masukanmasukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah; 2. Meningkatkan

Kapabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan Desa; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan Taqwa;

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 2

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1. Tujuan Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan,

Kecamatan

Rancabungur

Kabupaten

Bogor

akan

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang

mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah, mempunyai tujuan : 1.

Peningkatan produksi pertanian.

2.

Peningkatan kualitas sumberdaya petani.

3.

Peningkatan

infastruktur

wilayah

pedesaan

yang

mampu

mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya. Misi Kedua : Meningkatkan Pemerintahan

Kapabilitas

Penyelenggaraan

Kecamatan dan Desa, mempunyai

tujuan : 

Peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan Taqwa, mempunyai tujuan : Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 3

1.

Peningkatan peluang kerja, produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2.

Peningkatan pendapatan masyarakat.

3.

Peningkatan

infastruktur

wilayah

pedesaan

yang

mampu

mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya. 4.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

3.3. Strategi dan Kebijakan 1. Sasaran Strategis Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan

dilakukan

untuk

mencapai

tujuan.

Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran. Misi

Pertama:

Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah.

1. Meningkatnya ketersediaan pupuk; 2. Meningkatnya hasil guna produk pertanian. 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 4

Misi

Kedua

:

Meningkatkan

Kapabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan Desa. 1. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) disertai dengan penerapannya; 2. Terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan Taqwa 1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi pedesaan serta peran dan fungsi

lembaga

pemberdayaan

mesyarakat

dan

lembaga

kemasyarakatan di desa; 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah

(UMKM)

dalam

mengembangkan

ekonomi

pedesaan. 2. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan

oleh

yang

pedoman/pegangan/petunjuk

berwenang

dalam

untuk

dijadikan

pengembangan

ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut

disajikan

Kebijakan

dan

Strategi

Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 5

a. Strategi 1. Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya. b. Strategi 2. Meningkatkan Kinerja Aparatur (1) Peningkatan etos kerja, budaya kerja dan disiplin pegawai,(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana kerja, tersusunya perencanaan

kegiatan

dan

anggaran

(3)

Mengoptimalkan

Koordinasi sumber daya pegawai (4) Mengoptimalkan sumber daya yang

tersedia

untuk

menunjang

keberhasilan

program

dan

kegiatan. c. Strategi 3. Mennyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan

prioritas

kebutuhan

masyarakat,(1)

Meningkatkan

koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam mensinergikan dan

memaduserasikan

berbagai

program

dan

kegiatan,

(2)

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (3) Meningkatkan pengawasan dan penegendalian program pemerintah melalaui tim yang telah terbentuk. d. Strategi 4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan. Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kecamatan Rancabungur. Selengkapnya dapat dilihat table di bawah ini: Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 secara lengkap disajikan dalam lampiran 1.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV - 6

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam

Renstra

Kecamatan

Rancabungur

Tahun

2013-2018,

program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/sasaran berdasarkan muatan Indikator Penciri Kabupaten Termaju di Indonesia, Aspek,

fokus

dan

indikator

kinerja

menurut

bidang

urusan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta sasaran muatan lokasilitas Kecamatan Rancabungur, Program/ Kegiatan Lintas Kecamatan dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kecamatan

Rancabungur

Kabupaten

Bogor

Tahun

2013-2018.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja Kecamatan Rancabungur.

Program

Lintas

Kecamatan

Rancabungur

adalah

sekumpulan rencana kerja beberapa Kepala Seksi. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antarKecamatan/Instansi dan Desa mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan perdesaan. Program dan Kegiatan Kecamatan Rancabungur Misi Pertama: 1.

Program peningkatan kinerja Kecamatan a. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan. b. Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan c. Inventarisasi Potensi Penenaman Modal Daerah Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V-1

d. Pengkoordinasian, Pelaporan

Pembinaan

Langkah-langkah

dan

Pengawasan

Penanggulangan

Serta

Terjadinya

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan. f. Pengkoordinasian

Pelaksanaan

Pembangunan

Swadaya

Masyarakat. g. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam. Misi Kedua: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam

ini

pemerintahan

dimaksudkan melalui

untuk

pelayanan

meningkatkan administrasi

kinerja

perkantoran

Kecamatan Rancabungur yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

d.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g.

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor. h.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

i.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.

j.

Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknik

perkantoran. k.

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD.

l.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang n.

Penyediaan pelayanan keamanan kantor Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V-2

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan

Rancabungur

melalui

peningkatan

sarana

dan

prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

3.

a.

Pengadaan Mebeleur.

b.

Pengadaan Peralatan Kantor.

c.

Pengadaan Perlengkapan Kantor.

d.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

e.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan

cara

peningkatan,

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4.

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d.

Penyusunan perencanaan angggaran.

e.

Penatausahaan Keuangan SKPD.

f.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

g.

Pubilkasi Kinerja SKPD.

Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan kecamatan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan.

b.

Penyelenggaraan rapat minggon tingkat kecamatan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V-3

c.

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

d.

Penyusunan Monografi Kecamatan.

e.

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

f.

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan g.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

h.

Penataan Administrasi Pertanahan.

Misi Ketiga: 1.

2.

Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama a.

Fasilitasi Kegiatan MTQ

b.

Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda a. Peringatan Hari - Hari Bersejarah. b. Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten Bogor. c. Fasilitasi

Kegiatan

Lomba-lomba

Tingkat

Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional 3.

Program peningkatan kinerja Kecamatan a.

Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial.

b.

Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.

c.

Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

d.

Fasilitasi Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

e.

Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah

f.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

g.

Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan

h.

Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial

i.

Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

j.

Pembinaan Masalah Sosial

k.

Pembinaan Kerukunan Beragama Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V-4

i.

Pembinaan Pelaksanaan dan Pengendalian Perekonomian

j.

Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

l.

Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan

m. Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian. n.

Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

k.

Pembinaan Kesehatan Masyarakat

o.

Pembinaan Keluarga Berencana

l.

Pembinaan pemberdayaan perempuan

p.

Pembinaaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu pengetahuan dan tehnologi generasi muda keolahragaan kepramukaan seni dan budaya.

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V-5

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANCABUNGUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Rancabungur berkontribusi secara tidak langsung terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Rancabungur adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

2.

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

3.

Jumlah izin yang dikeluarkan

4.

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

5.

Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

6.

pembinaan oleh kecamatan Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

VI - 1

BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 20132018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rancabungur. Penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan

peran

Stakeholders

Kecamatan

Rancabungur

maupun

Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan

kinerja

tahunan

maupun

lima

tahunan

Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor. Melalui Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPM Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan datang. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kecamatan Rancabungur, karena tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Rancabungur

sangat

penting

dalam

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan adanya sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanan tugas bersama SKPD dan Pemerintahan Desa, selain itu komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi meningkatkan tata kelola

Pemerintahan yang Baik dan

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara sistematik dan terstruktur dituangkan dalam rencana strategis.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

VII - 1

Demikian rencana strategis Kecamatan Rancabungur yang disusun sesuai

kebutuhan

dan

dapat

diaplikasikan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan serta sebagai barometer bagi seluruh program kerja dan anggaran

Kecamatan

Rancabungur

untuk

mempercepat

pelayanan

masyarakat sesuai visi dan misi Kabaupaten Bogor.

Rancabungur, 2014 CAMAT RANCABUNGUR

Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

VII - 2

Lampiran : MATRIK RENSTRA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TABEL 2.9 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR 2009 - 2013 Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

2

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

3

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

4

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

5

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

6

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

100%

7

Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II-23

II 22

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

2

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

BELANJA DAERAH

0

1.925.385.000

1.899.015.000

2.212.496.000

2.245.544.000

0

1.693.582.324

1.781.833.323

2.023.951.971

1.927.434.880 #DIV/0!

0,88

0,94

0,91

0,86

449.108.800

385.486.976

BELANJA TIDAK LANGSUNG

0

1.581.384.000

1.592.015.000

1.668.836.000

1.812.944.000

0

1.355.597.300

1.478.598.348

1.484.331.088

1.520.315.192 #DIV/0!

0,86

0,93

0,89

0,84

362.588.800

304.063.038

1.668.836.000

1.812.944.000

1.355.597.300

1.478.598.348

1.484.331.088

1.520.315.192 #DIV/0!

0,86

0,93

0,89

0,84

790.692.000

677.798.650

337.985.024

303.234.975

539.620.883

407.119.688 #DIV/0!

0,98

0,99 0,99

0,94

86.520.000

81.423.938

0,96 0,99

1,00

28.700.000

28.670.000

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.581.384.000 0

1.592.015.000

344.001.000

307.000.000

543.660.000

432.600.000

89.950.000

100.945.000

86.415.000

143.500.000

89.950.000

97.295.000

85.375.000

143.350.000 #DIV/0!

1,00

206.770.000

206.055.000

231.345.000

261.100.000

202.630.024

205.939.975

228.595.883

254.019.688 #DIV/0!

0,98

1,00 0,99

0,97

52.220.000

50.803.938

225.900.000

28.000.000

45.405.000

225.650.000

9.750.000 #DIV/0!

0,96

#DIV/0! 1,00

0,35

5.600.000

1.950.000

47.281.000

0

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

I

II

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

50%

60%

70%

80%

90%

1 Terfasilitasinya pembuatan Kartu BPJS 2 Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan

1 Persentase kepemilikan kartu BPJS 2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar kesehatan

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

1 Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat 2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara

1 Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat 2 Angka melek huruf

2 kali 14 desa 90,00

2 kali 14 desa 91,00

2 kali 14 desa 92,00

2 kali 14 desa 93,00

2 kali 14 desa 94,00

3 Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dalam perekonomian masyarakat

1 Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

1 Jumlah pembinaan koperasi dan UMKM

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 Meningkatnya kerukunan beragama dan persatuan dan kesatuan antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat

1 Meningkatnya pelayanan dan 1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; 2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan sarana dan prasarana peribadatan prasarana peribadatan yang difasilitasi yang memadai 3 Terselenggaranya kegiatan hari besar 3 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari nasional/daerah besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

1 kali 14 desa

2 kali 14 desa

2 kali 14 desa

2 kali 14 desa

2 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

10 kali 14 desa

10 kali 14 desa

10 kali 14 desa

10 kali 14 desa

1 Terfasilitasinya program RASKIN dan 1 Jumlah fasilitasi program raskin dan BLSM bagi masyarakat miskin dan BLSM kurang mampu 2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah fasilitasi bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); RTLH

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 Meningkatnya gotong royong dalam pembangunan

1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam pembangunan

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

1 kali 14 desa

2 Meningkatnya pembinaan pemberdayaan masyarakat

2 Jumlah pembinaan oleh kecamatan

19 keg 14 desa

19 keg 14 desa

19 keg 14 desa

19 keg 14 desa

1 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

2 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup demi tercapainya kesejahteraan masyarakat

III

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

1 Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan

5 keg 14 desa

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

2 Menfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam pembangunan

IV

1 Tersedianya data pembangunan baik fisik maupun non fisik 2 Terlaksananya pembangunan fisik maupun non fisik

usulan 1 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan 2 Jumlah kegiatan pembangunan fisik atau non fisik

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

5

6

7

8

2018

9

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

14 keg 14 desa

14 keg 14 desa

14 keg 14 desa

14 keg 14 desa

14 keg 14 desa

0%

0%

0%

0%

0%

1 Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur

1 Meningkatnya disiplin kerja

1 Persentase pelanggaran pegawai

2 Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan berhasil guna

1 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;

1 Jumlah izin yang dikeluarkan 2 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 3 Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

36 izin 25 rekom 423 SK

40 izin 30 rekom 450 SK

45 izin 35 rekom 475 SK

50 izin 40 rekom 500 SK

55 izin 50 rekom 525 rekom

3 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

1 Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

1 Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi

2 jenis

4 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

5

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

59.600.000

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2018)

2018

LOKA SI

MISI I 1 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

1 Terfasilitasinya pembuatan Kartu

1 Persentase kepemilikan kartu

1

20

37

BPJS 2 Terfasilitasinya pelayanan dasar

BPJS 2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar

1

20

37

kesehatan

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 002

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial

kesehatan

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial Jumlah

12 kali keg

Pembinaan Monitoring

59.600.000

4 keg

14 kali 14 kali

Laporan hasil Evaluasi

Pembinaan keluarga berencana

4 keg

14 kali 14 kali

KAK

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

Laporan akhir

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku

3 buku

Jumlah peserta yang dibina

100 orang

15.000.000

14 desa

100 orang

17.250.000

14 desa

100 orang

19.837.500

14 desa

100 orang

22.813.125

14 desa

400 orang 14 desa

Pembinaan kesehatan masyarakat

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Pembinaan pemberdayaan

Jumlah peserta yang dibina

100 orang

15.000.000

100 orang

17.250.000

100 orang

19.837.500

100 orang

22.813.125

400 orang

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

perempuan Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelaporan

14 desa Jumlah peserta yang dibina

100 orang

14 desa 15.000.000

14 desa

100 orang

14 desa 17.250.000

14 desa

100 orang

14 desa 19.837.500

14 desa

100 orang

14 desa 22.813.125

14 desa

400 orang 14 desa

Langkah-langkah Penanggulangan Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

1 Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat 2 Tuntasnya

1 Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat 2 Angka melek huruf

masyarakat tuna aksara

Pembinaaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu pengetahuan

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

1 Memberdayakan

saing koperasi,

koperasi dan usaha

usaha kecil menengah (UKM)

mikro, kecil dan menengah;

dalam perekonomian masyarakat

koperasi dan UMKM

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

budaya Pengkoordinasian dan pengawasan

1 Jumlah pembinaan

100 orang 14 desa

dan tehnologi generasi muda keolahragaan kepramukaan seni dan

Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan

1 kegiatan

wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah 3 Meningkatnya daya

15.000.000

Pembinaan dan pengembangan industri,koperasi dan usaha kecil

15.000.000

14 desa

Jumlah peserta yang dibina

100 orang

1 kegiatan

17.250.000

14 desa

15.000.000

14 desa

100 orang

1 kegiatan

19.837.500

14 desa

17.250.000

14 desa

100 orang

1 kegiatan

22.813.125

14 desa

19.837.500

14 desa

100 orang

4 kegiatan 14 desa

22.813.125

14 desa

400 orang 14 desa

menengah Pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Inventarisasi potensi penanaman modal daerah

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Pengawasan penyaluran dan

Jumlah kegiatan pengawasan

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

pengembalian perkreditan

penyaluran dan pengembalian perkreditan

Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian

Jumlah peserta yang dibina

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian Jumlah Pembinaan

4 keg

59.600.000

Kec. Rumpin

Rumpin

1 kegiatan 14 desa

100 orang 14 desa 12 kali keg

4 keg

14 kali

59.600.000

15.000.000

15.000.000

1 kegiatan 14 desa

100 orang 14 desa

17.250.000

17.250.000

1 kegiatan 14 desa

100 orang 14 desa

19.837.500

19.837.500

1 kegiatan 14 desa

100 orang 14 desa

22.813.125

22.813.125

4 kegiatan 14 desa

14 kali

2

TUJUAN

1

SASARAN

KODE

INDIKATOR SASARAN

2

3

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

5 Monitoring

dan persatuan dan kesatuan antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat

1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

20

26 0001

Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an

kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; 2 Terfasilitasinya

1

2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana

sarana dan prasarana

8 14 kali

peribadatan yang difasilitasi

2016

2017

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

TARGET 18 14 kali 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

KAK Jumlah dokumen

200 orang 1 dokumen

200 orang

30.000.000

Jumlah fasilitasi

besar keagamaan

peringatan hari besar keagamaan

200 orang

30.000.000

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

33.795.000

3 kali

39.675.000

38.864.250

5 kali

45.626.250

44.693.888

5 kali

1000 orang

51.397.971

14 desa

16 kali

1 dokumen 1 dokumen

4 dokumen 4 dokumen

1000 orang 5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

Jumlah fasilitasi KAK

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Laporan akhir

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

Bogor

Fasilitasi kegiatan lomba-lomba

Jumlah fasilitasi

7 kali

tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

KAK Laporan akhir

Peringatan Hari - Hari Bersejarah.

Jumlah kegiatan memperingati hari

3 kegiatan

bersejarah

30.170.000

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Bidang Ketertiban Umum

Evaluasi Bidang Ketertiban Umum Jumlah

34.695.500

3 kali 14 desa

9 kali

48.258.025

39.899.825

3 kali 14 desa

10 kali

55.496.729

45.884.799

4 keg

34 kali

14 desa 1 dokumen

14 desa 1 dokumen

14 desa 1 dokumen

14 desa 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

3 buku 1 dokumen

25.000.000

3 kegiatan

14 desa

12 kali keg

12 kali 14 desa

3 buku

3 buku

3 buku

59.600.000

4 keg

14 kali

14 kali

14 kali

14 kali

Laporan akhir

Kec. Rumpin

Rumpin

168.751.108

Kec. Rumpin

Rumpin

182.208.254

Kec. Rumpin

Rumpin

150.650.124

Kec. Rumpin

Rumpin

25.000.000

Kec. Rumpin

Rumpin

59.600.000

Kec. Rumpin

Rumpin

3 buku

Monitoring

KAK

149.801.250

14 desa

Pembinaan Laporan hasil Evaluasi

Pembinaan kesatuan bangsa

8 kali

41.963.500

14 desa 1 dokumen

3 buku Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Pembinaan, Monitoring dan

3 kali 14 desa

21

14 desa

hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten

36.490.000

20

14 desa

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi penyelenggaraan

3 kali 14 desa

19

5 dokumen 5 dokumen

14 desa

14 desa

1 dokumen 1 dokumen

200 orang 1 dokumen 1 dokumen

14 desa

14 desa

1 dokumen 1 dokumen

200 orang 1 dokumen 1 dokumen

14 desa

14 desa

KAK Jumlah dokumen

34.500.000

1 dokumen 1 dokumen

14 desa 3 kali

200 orang

laporan 3 Fasilitasi

2018

1 dokumen

Jumlah peserta

LOKA SI

Rp.

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

RENSTRA SKPD (2018)

KAK

Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari

peribadatan yang

kegiatan hari besar nasional/daerah

TARGET

2015

laporan

bantuan pembangunan

memadai 3 Terselenggaranya

2014

PADA AKHIR PERIODE

Laporan hasil Evaluasi

Laporan akhir

MISI II Meningkatnya 1 Meningkatnya kerukunan beragama pelayanan dan

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

3 buku

3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

Jumlah peserta yang dibina

140 orang 14 desa

15.685.000

140 orang 14 desa

18.037.750

140 orang 14 desa

20.743.413

140 orang 14 desa

23.854.924

560 orang 14 desa

78.321.087

Kec. Rumpin

Rumpin

Fasilitasi pembinaan ideologi negara dan kesatuaan bangsa

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Fasilitasi penegakan peraturan daerah

Jumlah kegiatan penegakan perda

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Penyelenggaraan pembinaan

Jumlah kegiatan pembinaan

dan perlindungan masyarakat

1 kegiatan

15.000.000

14 desa

1 kegiatan

17.250.000

14 desa

1 kegiatan

19.837.500

14 desa

1 kegiatan

22.813.125

14 desa

4 kegiatan 14 desa

1 kegiatan 14 desa

15.000.000

1 kegiatan 14 desa

17.250.000

1 kegiatan 14 desa

19.837.500

1 kegiatan 14 desa

22.813.125

4 kegiatan 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

17.250.000

1 kegiatan

19.837.500

1 kegiatan

22.813.125

4 kegiatan

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

3

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

5 polisi pamong praja kecamatan

6 polisi pamong praja kecamatan

Pembinaan dan pengendalian

7

2014

2015

TARGET

Rp.

8

9

1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam

pembinaan pemberdayaan

oleh kecamatan

dan non fisik dalam pembangunan

1 Tersedianya data usulan

kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik

LOKA SI

Rp.

18 14 desa

19

20

21

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa

15.000.000

100 orang 14 desa

17.250.000

100 orang 14 desa

19.837.500

100 orang 14 desa

22.813.125

400 orang 14 desa

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Pembinaan masalah sosial

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa 100 orang

17.250.000

100 orang 14 desa 100 orang

19.837.500

100 orang 14 desa 100 orang

22.813.125

400 orang 14 desa 400 orang

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

Jumlah peserta yang dibina

100 orang 14 desa 100 orang

15.000.000

Pembinaan kerukunan

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

47.800.000

Kec. Rumpin

Rumpin

286.869.394

Kec. Rumpin

Rumpin

193.123.772

Kec. Rumpin

Rumpin

51.410.000

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

14 desa

14 desa

19.837.500

14 desa

17

TARGET

100 orang 14 desa

17.250.000

16 14 desa

Rp.

15.000.000

15.000.000

15

TARGET

100 orang 14 desa

22.813.125

14 desa

14 desa

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan

1 Jumlah dokumen perencanaan

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan

12 kali keg

4 keg

47.800.000

4 keg

Jumlah Pembinaan

14 kali

14 kali

Monitoring

14 kali

14 kali

Laporan hasil Evaluasi

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

KAK

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

1 dokumen 3 buku 1 dokumen

3 buku

3 buku

Laporan akhir 2 Jumlah kegiatan pembangunan fisik atau non fisik

Rp.

Jumlah peserta yang dibina

pembangunan baik fisik maupun non fisik 2 Terlaksananya

TARGET 14 14 desa

masyarakat 2 Menfasilitasi pembangunan fisik

Rp. 13

beragama

dalam pembangunan pembangunan 2 Meningkatnya 2 Jumlah pembinaan

TARGET

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

2018

12 14 desa

kemasyarakatan

1 Meningkatnya gotong royong

Rp.

2017

RENSTRA SKPD (2018)

11

Pembinaan organisasi sosial

masyarakat dalam pembangunan

TARGET

2016

PADA AKHIR PERIODE

10 14 desa

bantuan sosial

MISI III 1 Meningkatkan partisipasi swadaya

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling tingkat

Jumlah kegiatan rapat minggon keliling tingkat

Kecamatan

kecamatan yang terselenggara

1 kegiatan

1 kegiatan

KAK

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

5 dokumen 15 buku

Laporan akhir

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

5 dokumen 15 buku

Penyelenggaraan Musrenbang

Jumlah Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Tingkat Kecamatan

Musrenbang Tingkat Kecamatan KAK

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

Laporan akhir

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

15 buku 5 dokumen 15 buku

Penyusunan Monografi Kecamatan

KAK Laporan akhir

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan

Jumlah Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan

20.000.000

5.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen 10 buku

57.450.000

38.676.000

10.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen 10 buku

66.067.500

44.477.400

11.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen 10 buku

75.977.625

51.149.010

12.100.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen 10 buku

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3 buku

3 buku

3 buku

3 buku

1 kali 14 desa

15.000.000

1 kali 14 desa

17.250.000

1 kali 14 desa

19.837.500

1 kali 14 desa

87.374.269

5 kegiatan

58.821.362

13.310.000

5 dokumen 43 buku 4 dokumen 12 buku

22.813.125

4 kali 14 desa

KAK

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 dokumen

Laporan kegiatan

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

12 buku 4 dokumen 12 buku

Pengkordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya

Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya

masyarakat

masyarakat KAK Laporan kegiatan

pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam

1 dokumen 3 buku

50.000.000

Jumlah peserta yang dibina

1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3

15.000.000

dokumen buku dokumen buku

100 orang 14 desa

1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3

15.000.000

17.250.000

dokumen buku dokumen buku

100 orang 14 desa

1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3

17.250.000

19.837.500

dokumen buku dokumen buku

100 orang 14 desa

1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3

19.837.500

22.813.125

dokumen buku dokumen buku

100 orang 14 desa

4 kegiatan 14 desa 4 12 4 12

22.813.125

dokumen buku dokumen buku

400 orang 14 desa

MISI IV

4

TUJUAN

1 1 Meningkatnya kualitas,

SASARAN

2 1 Meningkatnya disiplin kerja

INDIKATOR SASARAN

3 1 Persentase

4

yang sesuai dengan 2 Jumlah rekomendasi ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;

20

01 0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dan prasarana kerja

1 Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

109.854.250

Kec. Rumpin

Rumpin

16.478.138

Kec. Rumpin

Rumpin

2014

Jumlah Materai Yang Tersedia - Materai 6000 - Materai 3000

1

20

01 0002

yang dikeluarkan 3 Jumlah surat keterangan yang

Penyediaan jasa komunikasi,

Jumlah Jasa

sumber daya air dan listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia

dikeluarkan 3 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana

DAN KEGIATAN

5 Program Pelayanan

1 Meningkatnya 1 Jumlah izin yang pelayanan perizinan dikeluarkan

berhasil guna

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2018)

2018

LOKA SI

Administrasi Perkantoran 1

cepat, tepat dan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN

pelanggaran pegawai

profesionalisme dan kompetensi aparatur 2 Terwujudnya pelayanan yang

KODE

1 Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi

01 0006

19.200.000

22.000.000

25.300.000

29.095.000

33.459.250

1 jaringan 12 bulan

1 jaringan 12 bulan

1 jaringan 12 bulan

1 jaringan 12 bulan

1 jaringan 12 bulan

1 jaringan 60 bulan

- Internet

1 jaringan 12 bulan 2 jaringan

1 jaringan 12 bulan 2 jaringan

1 jaringan 12 bulan 2 jaringan

1 jaringan 12 bulan 2 jaringan

1 jaringan 12 bulan 2 jaringan

1 jaringan 60 bulan 2 jaringan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

- Listrik

20

100 lembar 50 lembar

- Telepon

dan prasarana kerja 1

750.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Jumlah STNK Kendaraan Dinas/

3 mobil 5 motor

Dinas/Operasional

Operasional Yang

1 tahun

2.800.000

3 mobil 5 motor

3.300.000

1 tahun

3 mobil 5 motor

3.795.000

1 tahun

3 mobil 5 motor

4.364.250

1 tahun

3 mobil 5 motor

5.018.888

1 tahun

3 mobil 5 motor 5 tahun

Diperbaharui

1

20

01 0011

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan

9 jenis

2.000.000

12 jenis

6.294.000

12 jenis

7.238.100

12 jenis

8.323.815

12 jenis

9.572.387

48 jenis

31.428.302

Kec. Rumpin

Rumpin

9 jenis

5.500.000

9 jenis

6.325.000

9 jenis

7.273.750

9 jenis

8.364.813

36 jenis

27.463.563

Kec. Rumpin

Rumpin

27.463.563

Kec. Rumpin

Rumpin

Yang Tersedia

1

1

1

20

20

20

01 0012

01

01

Penyediaan Komponen

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Listrik Gedung Kantor Yang Tersedia

Penyedian Bahan bacaan dan

Jumlah buku yg

Peraturan Perundang-undangan

tersedia

Penyediaan Logistik Kantor

Jumlah logistik yang

11 komponen

2.200.000

11 komponen

5.500.000

11 komponen

6.325.000

11 komponen

7.273.750

11 komponen

8.364.813

44 komponen

12 buku

2.000.000

12 buku

2.300.000

12 buku

2.645.000

12 buku

3.041.750

48 buku

9.986.750

Kec. Rumpin

Rumpin

3 jenis

5.980.000

3 jenis

6.877.000

3 jenis

7.908.550

3 jenis

9.094.833

12 jenis

29.860.383

Kec. Rumpin

Rumpin

tersedia

1

1

20

01 0018

Penyediaan Makanan dan

Jumlah makanan dan

Minuman

minuman rapat

20 kali

10.000.000

20 kali

14.000.000

20 kali

16.100.000

20 kali

18.515.000

20 kali

21.292.250

100 kali

69.907.250

Kec. Rumpin

Rumpin

59.421.163

Kec. Rumpin

Rumpin

108.855.575

Kec. Rumpin

Rumpin

20

01 0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang

53 kali

27.000.000

10 kali

11.900.000

10 kali

13.685.000

10 kali

15.737.750

10 kali

18.098.413

50 kali

20

01 0008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai Jumlah Alat Kebersihan

1 orang 12 bulan 10 jenis

12.613.000

3 orang 12 bulan 10 jenis

21.800.000

3 orang 12 bulan 10 jenis

25.070.000

3 orang 12 bulan 10 jenis

28.830.500

3 orang 12 bulan 10 jenis

33.155.075

3 orang 60 bulan 50 jenis

1

20

01 0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah dokumen dan arsip yang dipelihara

1

20

01

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Administrasi

21

100 dokumen

3.210.000

100 dokumen

3.691.500

100 dokumen

4.245.225

100 dokumen

4.882.009

400 dokumen

16.028.734

Kec. Rumpin

Rumpin

5 dokumen 15 buku

1.050.000

5 dokumen 15 buku

5.000.000

5 dokumen 15 buku

5.750.000

5 dokumen 15 buku

6.612.500

5 dokumen 15 buku

7.604.375

25 dokumen 75 buku

24.966.875

Kec. Rumpin

Rumpin

4 dokumen

1.000.000

4 dokumen

2.500.000

4 dokumen

2.875.000

4 dokumen

3.306.250

4 dokumen

3.802.188

20 dokumen

12.483.438

Kec. Rumpin

Rumpin

Kepegawaian Selama 1 Tahun 1

20

01

22

Penyediaan Pelayanan

Jumlah Laporan

5

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

4

1

20

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

PROGRAM DAN KEGIATAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

5 Administrasi Barang

6 Administrasi Barang

01 0024

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah Petugas piket pengamanan kantor yang

02

Program Peningkatan Sarana dan

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8 12 buku 1 orang 12 bulan

2015 Rp. 9

7.200.000

TARGET

2016 Rp.

TARGET

2017 Rp.

LOKA SI

Rp.

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

18 60 buku

19

20

21

PADA AKHIR PERIODE

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

2018 Rp. 15

TARGET 16 12 buku

Rp. 17

TARGET

10 12 buku

11

12 12 buku

13

14 12 buku

3 orang 12 bulan

30.600.000

3 orang 12 bulan

35.190.000

3 orang 12 bulan

40.468.500

3 orang 12 bulan

46.538.775

3 orang 60 bulan

152.797.275

Kec. Rumpin

Rumpin

1 jenis 75 buah

10.000.000

2 jenis

15.000.000

3 jenis

20.000.000

4 jenis

25.000.000

10 jenis

70.000.000

Kec. Rumpin

Rumpin

2 jenis

11.500.000

2 jenis

12.650.000

2 jenis

13.915.000

2 jenis

15.306.500

10 jenis

70.371.500

Kec. Rumpin

Rumpin

61.410.000

Kec. Rumpin

Rumpin

tersedia

Prasarana Aparatur

02

014

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor

2 jenis

17.000.000

3 unit 02

013

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah Peralatan kantor

2 jenis

4 unit 15.000.000

5 unit

2 jenis

021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah bahan baku bangunan

02

023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor

3 unit 5 unit

25.000.000

3 unit 5 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara

1 jenis 6 unit

6.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

20

03

1

20

03

10.000.000

4 unit

02

1

4 unit 2 jenis

4 unit 11.000.000

4 unit

2 jenis

4 unit 12.100.000

4 unit

2 jenis

19 unit 13.310.000

4 unit

10 jenis 21 unit

10 jenis

15.000.000

10 jenis

16.500.000

10 jenis

18.150.000

30 jenis

49.650.000

Kec. Rumpin

Rumpin

21.500.000

3 unit 5 unit

23.650.000

3 unit 5 unit

26.015.000

3 unit 5 unit

28.616.500

3 unit 5 unit

124.781.500

Kec. Rumpin

Rumpin

1 jenis 6 unit

6.000.000

3 jenis 5 unit

6.600.000

3 jenis 5 unit

7.260.000

3 jenis 5 unit

7.986.000

11 jenis 27 unit

33.846.000

Kec. Rumpin

Rumpin

3 jenis 24 unit

6.000.000

3 jenis 8 unit

6.600.000

3 jenis 8 unit

7.260.000

3 jenis 8 unit

7.986.000

12 jenis 48 unit

27.846.000

Kec. Rumpin

Rumpin

5.600.000

84 stel

16.800.000

Kec. Rumpin

Rumpin

154.908.670

Kec. Rumpin

Rumpin

28.205.000

Kec. Rumpin

Rumpin

16.423.000

Kec. Rumpin

Rumpin

10 jenis

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah pakaian batik

28 stel

5.600.000

28 stel

5.600.000

28 stel

Beserta Perlengkapannya 1

20

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

06

001

002

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Jumlah LAKIP

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Evkin

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Tapkin

1 dokumen

Jumlah Laporan Semesteran

2 dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

06

003

Penyusunan Pelaporan Keuangan

7.000.000

Jumlah Laporan Tahunan

1 dokumen

31.870.000

1 dokumen 5.000.000

10 buku

Akhir Tahun

1 dokumen 1 dokumen

2 dokumen

2.500.000

1 dokumen

1 dokumen 5.500.000

10 buku 3.000.000

5 buku

1 dokumen

38.562.700

2 dokumen

3.300.000

1 dokumen

42.418.970

2 dokumen

6.655.000

10 buku 3.630.000

5 buku

1 dokumen

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

1 dokumen 6.050.000

10 buku

5 buku

1 dokumen 1 dokumen

10 dokumen 50 buku

3.993.000

5 buku

5 dokumen 25 buku

4 dokumen 36 buku

24.266.000

4 dokumen 40 buku

28.100.000

4 dokumen 36 buku

30.910.000

4 dokumen 36 buku

34.001.000

4 dokumen 36 buku

37.401.100

20 dokumen 184 buku

154.678.100

Kec. Rumpin

Rumpin

Jumlah Laporan keuangan bulanan

12 dokumen

12 dokumen 72 buku

37.000.000

12 dokumen 24 buku

30.000.000

12 dokumen 24 buku

33.000.000

12 dokumen 24 buku

36.300.000

12 dokumen 24 buku

39.930.000

60 dokumen 168 buku

176.230.000

Kec. Rumpin

Rumpin

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Jumlah Renja dan renstra

1 dokumen 5 buku

2 dokumen 6 buku

20.000.000

2 dokumen 6 buku

20.000.000

Kec. Rumpin

Rumpin

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen renstra

1 dokumen 5 buku

11.070.000

Kec. Rumpin

Rumpin

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Jumlah dokumen renja

8 dokumen

87.993.360

Kec. Rumpin

Rumpin

141.025.000

Kec. Rumpin

Rumpin

004

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah Dokumen RKA/DPA

06

005

Penatausahaan Keuangan SKPD

06

006

1 dokumen 5 buku

11.070.000

2 dokumen

18.960.000

20 buku 013

2 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

2 dokumen

06

06

35.057.000

1 dokumen 5.000.000

10 buku

5 buku

1 dokumen 1 dokumen

Publikasi Kinerja

Jumlah spanduk yang tersedia Jumlah publikasi media yang terselenggara

20 spanduk 4 media

25.000.000

20 spanduk 4 media

2 dokumen

20.856.000

10 buku 25.000.000

20 spanduk 4 media

2 dokumen

22.941.600

10 buku 27.500.000

20 spanduk 4 media

2 dokumen

25.235.760

10 buku 30.250.000

20 spanduk 4 media

50 buku 33.275.000

100 spanduk 20 media

6

TUJUAN

1

SASARAN

2

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

(OUTPUT)

2013

6

7

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan

12 kali keg

5 Program Peningkatan Kinerja

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

129.000.000

Kec. Rumpin

Rumpin

761.245.000

Kec. Rumpin

Rumpin

74.900.625

Kec. Rumpin

Rumpin

272.638.275

Kec. Rumpin

Rumpin

56.320.277

Kec. Rumpin

Rumpin

2014

2015

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

RENSTRA SKPD (2018)

2018

LOKA SI

Kecamatan 1

20

37

001

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan

Jumlah Pembinaan Monitoring

20

37 0014

Penyelenggaraan Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

129.000.000

4 keg

14 kali 14 kali

14 kali 14 kali

Laporan hasil Evaluasi

1 dokumen

1 dokumen

KAK

3 buku 1 dokumen 3 buku

3 buku 1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

Laporan akhir

1

4 keg

Jumlah dokumen pelayanan

12 dokumen

204.325.000

12 dokumen

120.000.000

kependudukan

Penataaan administrasi pertanahan

132.000.000

12 dokumen

145.200.000

12 dokumen

159.720.000

60 dokumen

KAK

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

5 dokumen 15 buku

Laporan akhir

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

1 dokumen 3 buku

5 dokumen 15 buku

Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa

1 dokumen 5 buku

15.000.000

14 desa Penyelenggaraan administrasi

12 dokumen

administrasi terpadu kecamatan

Jumlah dokumen administrasi kependudukan

Jumlah dokumen administrasi pertanahan yang ditata

1 dokumen

1 dokumen 5 buku

17.250.000

14 desa 54.600.000

1 dokumen

1 dokumen 5 buku

19.837.500

14 desa 62.790.000

1 dokumen

1 dokumen 5 buku

22.813.125

14 desa 72.208.500

1 dokumen

4 dokumen 20 buku 14 desa

83.039.775

4 dokumen

5 buku

5 buku

5 buku

5 buku

20 buku

14 desa

14 desa

14 desa

14 desa

14 desa

12 dokumen 14 desa

11.279.000

12 dokumen 14 desa

12.970.850

12 dokumen 14 desa

14.916.478

12 dokumen 14 desa

17.153.949

48 dokumen 14 desa

7

TABEL 6 : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

1

2

2013 3

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

2018 8

9

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1

Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

5 kegiatan

2

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

15 kegiatan

4

Jumlah izin yang dikeluarkan

25 izin

36 izin

46 izin

56 izin

66 izin

76 izin

280 izin

5

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

63 rekomendasi

25 rekomendasi

35 rekomendasi

45 rekomendasi

55 rekomendasi

65 rekomendasi

225 rekomendasi

6

Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

762 SK

423 SK

450 SK

475 SK

500 SK

525 SK

2.373 SK

7

pembinaan oleh kecamatan

5 kegiatan

5 kegiatan

27 kegiatan

27 kegiatan

27 kegiatan

27 kegiatan

113 kegiatan