PEMERINTAH
KABUPATEN
BOGOR
KECAMATAN RUMPIN Jl. JL. RAYA PRADA SAMLAWI NOMOR 2 TELP (021) 75790679 KODE POS 16350
KEPUTUSAN CAMAT PARUNG KABUPATEN BOGOR Nomor
:
Lampiran
:
050 /
/Kpts/XII/2014 ...................
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT PARUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
b.
bahwa strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bogor yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Kecamatan Parung Tahun 2013-2018.
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1
2. Undang-Undang …. 2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah ….
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
3
19. Peraturan Daerah ….
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 37); 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/9/Kpts/Per-UU/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. Memutuskan ….
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Rencana Strategis Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Parung merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parung Kabupaeten Bogor;
KEDUA
:
Renstra Kecamatan Parung sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi antara lain :
disusun
a.
Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Parung untuk periode 1 (satu) tahunan;
b.
Pedoman penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Parung Pada Tanggal 28 Desember 2014
CAMAT PARUNG
DASWARA SULANJANA, S.H. Pembina Tk. I NIP. 196504181993121001 Tembusan : 1. Yth. Bupati Bogor; 2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Bogor; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.
5
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KATA PENGANTAR syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parung. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Parung Tahun 2013-2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tertanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015. Dokumen Rencana Srategis Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah dokumen kerja Kecamatan Parung bersama jajarannya untuk masa kerja lima tahun mendatang dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk melaksanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun bersama. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Parung ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak yang sifatnya perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari lingkup SKPD maupun dari para Seksi Kecamatan Parung beserta staf, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Parung Tahun 2013 – 2018. Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini, dapat memberikan arahan dan pedoman terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah kecamatan Parung. Parung,
Desember 2014
CAMAT PARUNG
DASWARA SULANJANA, S.H. Pembina Tk. I NIP. 196504181993121001
i
DAFTAR ISI Halaman
Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
I-1
1.2. Landasan Hukum
I-2
1.3. Maksud dan Tujuan
I-7
1.4. Sistematika Penulisan Renstra
I-8
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN PARUNG 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Parung
BAB III
II-1
2.2. Sumber Daya Kecamatan Parung
II-13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Parung
II-19
2.4
II-20
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Kecamatan Parung
: ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
III-3
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III-7
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
ii
III-14
BAB IV
BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Parung
IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
IV-4
4.3. Strategi dan Kebijakan
IV-6
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kecamatan Parung
V-1
5.2. Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan Parung
V-4
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PARUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
: PENUTUP
VI-1
VII-1
iii
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai
dengan
visi
dan
misi
organisasi.
Pendekatan
yang
dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa
Renstra
SKPD
merupakan
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di
dalam
ketentuan
lainnya
yaitu
Instruksi
Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional Idan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
I-1
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Dokumen
Rencana
Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait
dengan
penyusunan
Renstra
SKPD,
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra
SKPD
dirumuskan
dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Bogor
menyusun
dan
menetapkan
Renstra Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Parung yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Parung yang merupakan dokumen
perencanaan
tahunan
dan
penjabaran
dari
perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Kecamatan Parung tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
I-2
Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Republik
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I-3
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
Evaluasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
I-4
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8
tahun
Penyusunan,
2008
tentang
Pengendalian
dan
Tahapan, Evaluasi
Tata
Cara
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa
Barat
Tahun
2008
Nomor
8
Seri
E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat
Nomor
25
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
I-5
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
dan Kedudukan
Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008
Nomor
19,
Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan
Dokumen
I-6
Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
(Berita
Daerah
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013
Nomor 69); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 31. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 050/480-Bappeda tanggal 20 Maret 2014 tentang Sinkronisasi Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 Serta RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015. 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tahun 2013- 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Sedangkan
tujuan
penyusunan
Dokumen
Renstra
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai: 1. Arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun (2013-2018) 2. Landasan/pedoman
untuk
dijadikan
dasar
dalam
penyusunan renja tahunan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Parung, 3. Tolak
ukur
pelaksanaan
dalam atas
melakukan
kinerja
evaluasi
tahunan
dan
dan lima
laporan tahunan
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Parung tahun 2013-2018 sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum,
maksud
dan
tujuan
dan
sitematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Parung, Kinerja Pelayanan Kecamatan Parung dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parung. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parung, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Parung tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan
disertai
indikator
kinerja,
I-8
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Parung untuk periode tahun 20132018. BAB VI IINDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP
I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARUNG 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARUNG 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Parung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Parung, menganut pola Maksimal, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang
mempunyai
menyelenggarakan
tugas
membantu
pemerintahan,
bupati
dalam
pembangunan
dan
pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian
kewenangan
bupati
berdasarkan
pelimpahan
wewenang, yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Kepala Seksi. Sebagai Organisasi Perangakat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun Jangka
tentang
Rencana
Pembangunan
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013 – 2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu “ Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “ Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia, menggunakan Penciri Termaju Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan sebagai keberhasilan sebagai berikut : 1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi 2. Seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan 3. Angka
Harapan
Hidup
(AHH)
termasuk
tertinggi
di
Indonesia
II - 1
4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun 5. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 (Sembilan) tahun 6. Tuntasnya
pembangunan
Stadion
Olahraga
berskala
internasional 7. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5 % 8. Pelayanan
penyediaan
listrik
perdesaan
tertinggi
di
Indonesia 9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia 10. Pelayanan perijinan berstandar ISO 11. Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
(LPE)
melebihi
Laju
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia 14. Terbangunnya pasar disetiap kecamatan 15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat 16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 17. Terbangunnya
Poros
Barat-Utara-Tengah-Timur
dan
infrastruktur yang mantap 18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 19. Seluruh masyarakat mempunyai KTP Elektronik (e-KTP) 20. Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
termasuk
tertinggi
di
Indonesia 21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa 24. Tidak ada daerah terisolir 25. Terbangunnya mesjid besar di setiap kecamatan. Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Parung harus mengacu kepada kebijakan dimaksud
II - 2
yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan
yang
ditetapkan
pada
tahun
2013-2018
dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan
mempertimbangkan
masyarakat,
profil
desa
dan
potensi
wilayah,
kecamatan,
hasil
aspirasi Forum
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam rangka implementasi pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi : 1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi : a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Sub Bidang Perkebunan c. Sub bidang peternakan 2. Bidang Perikanan 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi : a. Sub bidang pertambangan umum b. Sub bidang ketenagalistrikan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Perdagangan 7. Bidang Koperasi dan UKM
II - 3
8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan a. Sub Bidang Kepariwisataan b. Sub Bidang Kebudayaan 9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : a. Sub bidang Ketenagakerjaan b. Sub bidang ketransmigrasian 10. Bidang Kesehatan 11. Bidang Pendidikan 12. Bidang Sosial 13. Bidang Penataan Ruang 14. Bidang Pertanahan 15. Bidang Pekerjaan Umum a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan b. Sub bidang Drainase c. Sub bidang Bina Marga d. Sub bidang Pemukiman e. Sub bidang Persampahan 16. Bidang Perumahan 17. Bidang Perhubungan a. Sub bidang Perhubungan Darat 18. Bidang Lingkungan Hidup 19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah a. Sub bidang Trantibum dan Linmas b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah 21. Bidang Kependudukan 22. Bidang pemuda dan olah raga 23. Bidang komunikasi dan informasi 24. Bidang kearsipan dan perpustakaan 25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 26. Bidang perencanaan pembangunan 27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan
II - 4
partisipasi masyarakat. c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65
Tahun
2010
tentang
Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang salah satunya kepada Camat, meliputi : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai 1000 meter persegi; 2. Izin
Mendirikan
Bangunan
( IMB ) r umah
tinggal
diluarkawasan perumahan dengan luas bangunan sampai dengan 300 meter persegi; 3. Izin
Kolam
Pemancingan
fasilitas/atraksi
wisata
yang
lainnya
berdiri yang
tidak
dikelola
ada oleh
perorangan; 4. Izin salon kecantikan kecil / perorangan; 5. Izin Rumah Makan kelas B; 6. Izin spanduk dan umbul-umbul; 7. Izin reklame dalam ruang; 8. Izin pengangkutan jenazah / kerangka keluar daerah / negeri; 9. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah; 10. Izin huller / penggilingan padi; dan 11. Rekomendasi
izin-izin
tertentu
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi
daerah,
melekat
juga
terhadap
camat
yaitu
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
II - 5
3. mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan; 4. mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas pelayanan umum; 5. mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
dan/atau kelurahan; 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya
dan
/
atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
dalam
pelaksanaan
tugasnya
Kecamatan
mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan
tugas–
tugas
pemerintahan
umum
kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan kecamatan; 9. Pelaksanaan prakarsa,
upaya
kreativitas
pemberdayaan, dan
menumbuhkan
meningkatkan
partisipasi
masyarakat. 2. Struktur Organisasi Kecamatan Parung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Parung merupakan organisasi perangkat daerah sebagai daerah,
unsur
pelaksana
penyelenggaraan
pemerintahan
dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan
II - 6
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Parung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 5 (Lima) Kepala Seksi, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi Kecamatan Parung masuk dalam Pola Maksimal sebagai berikut : 1. Camat sebagai Pimpinan; 2. Sekretariat Kecamatan di jabat oleh Sekretaris Camat sebagai Pembantu Pimpinan, yang membawahi : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Kesejahteraan Rakya d. Seksi Perekonomian; e. Seksi Pembangunan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi
umum
pelayanan
penyelenggaraan
pemerintahan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Camat Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
dan
kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. 2.
Sekretariat Sekretariat
mempunyai
tugas
membantu
dan
bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pengelolaan ketatausahaan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi antara lain : 1. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan kecamatan;
II - 7
2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kecamatan; 3. Pengelolaan
administrasi
umum
dan
kepegawaian
kecamatan; 4. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; dan 5. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja kecamatan. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
Sekretaris
Kecamatan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan masing-masing tugas dan fungsinya sebagai berikut : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan
mempunyai fungsi sebagai
berikut : a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program kecamatan; b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan
Monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja kecamatan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
II - 8
b. Pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; b. pengelolaan
administrasi
penyusunan
anggaran
kecamatan; dan c. Pengelolaan,
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan kecamatan. 1. Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan 3. Penataan administrasi pertanahan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi :
II - 9
1. Pembinaan
kesatuan
bangsa
dan
perlindungan
masyarakat 2. Fasilitasi pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa 3. Fasilitasi penegakan peraturan daerah 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 5. Penyelenggaraan
pembinaan
polisi
pamong
praja
kecamatan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial 2. Pembinaan pemberdayaan perempuan 3. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan 4. Pembinaan keluarga berencana 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi 6. Pembinaan masalah sosial 7. Pembinaan kesehatan masyarakat 8. Pembinaan kerukunan umat beragama 9. Pembinaan
dan
pengawasan
kegiatan
program
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya 10. Pengkoordinasian
dan
pengawasan
wajib
belajar
pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
II - 10
4. Seksi Perekonomian Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perekonomian mempunyai Fungsi : 1.
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian
2.
Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
3.
Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan
4. Pembinaan dan pengawasan pertambangan energi dan ketenagalistrikan 5. Inventarisasi potensi penanaman modal daerah 6. Pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian dan industri kecil 7. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian 8. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 9. Pembinaan, pengembangan dan pengendalian di bidang pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan,
dan
kehutanan; 10. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 11. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; dan 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Seksi Pembangunan Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan.
Untuk
melaksanakan
tugas
Seksi
Pembangunan mempunyai Fungsi :
II - 11
1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan 2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat 4. Pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Parung
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KELURAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI
SEKSI
PEREKONOMIAN
PEMBANGUNAN
DESA
II - 12
2.2
SUMBER DAYA PADA KECAMATAN PARUNG 1. Kondisi Fisik Kecamatan Parung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki luas 2.552.478 Ha dengan ketinggian 125 DPL, mempunyai suhu maksimum/minimum berkisar antara 20-29 derajat celcius. Secara Administrasi Kecamatan Parung terbagi dalam 9 (sembilan) desa
dengan
kondisi geografis mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kecamatan Gunung Sindur dan Kota Depok
Sebelah Barat
: Kecamatan Ciseeng
Sebelah Selatan
: Kecamatan Kemang
Sebelah Timur
: Kecamatan Tajur Halang
Berdasarkan jarak orbitas serta sarana transportasi antara pusat pemerintahan Kecamatan Parung dengan : Ibukota Negara (Jakarta)
:
40 Km
Ibukota Provinsi (Bandung)
:
140 Km
Ibukota Kabupaten (Cibinong)
:
23 Km
2. Kondisi Perwilayahan Secara administratif, Kecamatan Parung terdiri atas 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Parung, Desa Pemagarsari, Desa Jabon Mekar, Desa Waru, Desa Waru Jaya, Desa Bojong Indah, Desa Bojong Sempu, Desa Cogreg, Desa Iwul. Melihat kondisi perwilayahan tersebut, masih memungkinkan akan terjadi pemekaran desa. Sedangkan
Jumlah
penduduk
Kecamatan
Parung
Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2013 menurut hasil rekapitulasi laporan Lahir, Mati. Pindah, dan Datang (LAMPID) sebanyak
104.230
jiwa,
terdiri
dari
penduduk
Laki-laki
sebanyak 56.356 Jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 52.910 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 32.860 Kepala Keluarga. Berkenaan penduduk
dengan
Kecamatan
pembangunan Parung,
kualitas
perkembangan
hidup kualitas
II - 13
sumberdaya
manusia
(SDM)
menunjukkan
kondisi
yang
semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat
maupun
daerah
melalui
APBN-APBD
yang
akan
berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan
bangsa.
Semakin
tinggi
tingkat
pendidikan
masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan
tinggi
dibandingkan
dengan
mereka
yang
berpendidikan rendah. 3. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Parung sebanyak 24 orang, terdiri dari pegawai kecamatan sebanyak 17 orang dan sekretaris desa sebanyak 7 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel. 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Parung No
Pegawai
Jumlah (orang)
%
17
60,71
1
PNS
2
SEKDES
7
25,00
3
SUKWAN
4
14,28
28
100.00
JUMLAH
II - 14
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda Nomor 24 tahun 2008 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Parung terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel. 2.2.
Jumlah
pegawai
Kecamatan
Parung
yang menduduki Jabatan dan Staf N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang)
%
1
Eselon III
2
8,33
2
Eselon IV
8
33,33
3
Staf
7
29,17
4
Sekdes
7
29,17
24
100.00
Jumlah
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 24 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Parung terdapat 12,5% pegawai yang berstatus golongan I,
41,67%
pegawai yang berstatus golongan II, 29,16% pegawai berstatus golongan
III
sedangkan
golongan
IV
sebanyak
16,67%.
Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: Tabel. 2.3. Jumlah pegawai Kecamatan Parung berdasarkan pangkat/Golongan N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
1
IV
4
16,67
2
III
7
29,16
3
II
10
41,67
4
I
3
12,5
Jumlah
24
100,00
II - 15
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila
dilihat
dari
tingkat
Pendidikan
pegawai
Kecamatan Parung yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar
45,83%, sedangkan
yang Status pendidikan Strata-1 (S1) 25,00%, dan yang Strata2 (S2) sebesar 12,5%. Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini : Tabel. 2.4. Jumlah pegawai Kecamatan Parung berdasarkan pendidikan N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1
Strata-2 ( S2 )
3
12,5
2
Strata-1 ( S1 )
6
25,00
3
Diploma III
1
4,17
4
SLTA/SMK
11
41,67
5
SMP
1
4,17
6
SD
2
12,5
24
100,00
Jumlah
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel. 2.5. Jumlah Pegawai Kecamatan Parungberdasarkan kesarjanaan N0 A.
B
Kesarjanaan/Disiplin Ilmu
Jumlah (orang)
MAGISTER 1. Administrasi Negara
1
2. Magister Manajemen
2
SARJANA 1. Ilmu Sosial
3
2. Pendidikan
1
3. Ilmu Hukum
2
Jumlah
9
II - 16
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Parung masih banyaknya pegawai
Kecamatan
Parung
yang berpendidikan diluar S-1
atau S-2. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Parung juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 17 pegawai Kecamatan Parung terdapat
27,27% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat
PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 72,72%. Selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut : Tabel.
2.6
Jumlah
Pegawai
Kecamatan
Parung
yang
Mengikuti Diklat PIM N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1
Spama/Diklat PIM III
4
0,4
2
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
6
0,6
Jumlah
10
100
4. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Parung tahun 2012-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor,
dan
dituangkan
lebih
lanjut
dalam
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran
Dokumen belanja
langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar Rp. 681.720.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 544.200.000 dan 2014 sebesar Rp. 987.843.000, sebagai bagai berikut :
II - 17
Tabel. 2.7. Anggaran dan Realisasi Tahun 2012 -2014 TAHUN
ANGGARAN ( RP )
REALISASI
2012
681.720.000
613.062.923
2013
544.200.000
469.083.439
2014
997.543.000
833.696.766
5. Kondisi Umum Sarana dan Kerja Ketersediaan sarana dan prasarana kantor kecamatan, sangat berpengaruh bagi tercapainya segala program kegiatan Kecamatan
Ciampea.
Ketersediaan
penunjang
kegiatan
kantor
pengajuan
kebutuhan
sarana
pada dasarnya
barang
modal
prasarana
di dapat
dari
yang dianggarkan
dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu ada barang kebutuhan kantor yang diadakan dari hasil usaha kecamatan. Adapun tingkat kondisi barang
digambarkan
secara umum, walaupun pada kenyataannya relatif dan setiap barang
kualitas
serta
harganya
mengalami
penyusutan.
Gambaran secara umum sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : Tabel. 2.8. Sarana Kerja Kecamatan Parung No
Uraian
Total
Baik
Rsak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Keterangan
7.370
-
-
-
-
M²
200
-
-
-
-
M²
10
-
-
-
-
M²
1000
-
-
-
-
M²
200
-
-
-
-
M²
10
-
-
-
-
M²
1
Tanah Kantor
2
Tanah Rumah Dinas
3
Tanah Mushola
4
Gedung Kecamatn
5
Gedung Rumah Dinas
6
Ruang Mushola
7
Listrik
2
-
-
-
-
Jaringan
8
Air
1
-
-
-
-
Jaringan
9
Telepon
1
-
-
-
-
Line (1Fax)
10
Area Parkir
1
-
-
-
-
Area
11
Ruang Rapat
1
-
-
-
-
Ruang
12
Ruang Arsip
1
-
-
-
-
Ruang
13
Taman Luar
1
-
-
-
-
Area
II - 18
No
Uraian
Total
Baik
Rsak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Keterangan
14
Lemari Besi
1
1
-
-
-
unit
15
Kendaraan Roda 4
4
4
-
-
-
Unit
16
Kendaraan Roda 2
5
5
-
-
-
Unit
17
Meja Tulis ½ biro
26
14
-
-
12
Set
1
Unit
18
AC
3
1
1
-
19
Komputer PC
4
1
-
-
1
Unit
20
Notebook
2
2
-
-
-
Unit
21
Printer
6
5
-
1
-
Unit
22
Meja Rapat
2
2
-
-
-
Unit
23
Kursi Lipat
70
50
20
-
-
Unit
24
Filling Kabinet
14
9
3
2
-
Unit
25
Rak Kayu
3
1
-
2
-
Unit
26
Meja Panjang
5
-
-
-
3
Unit
27
Lemari Kaca
2
2
-
-
-
Unit
28
Kipas Angin
6
2
-
-
4
Unit
29
Televisi
2
2
-
-
-
Unit
30
Dinpenser
3
3
-
-
-
Unit
31
Kursi Putar
7
7
-
-
-
Unit
32
Kursi Sice
1
-
-
-
1
Unit
33
Alat Pemadam
1
-
-
-
1
Unit
34
Pesawat Telepon
2
1
-
-
1
Unit
35
Faximile
2
1
1
-
-
Unit
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Parung sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kesejahteraan
Sosial
dari
rencana
1
dokumen,
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100.%; 3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 4. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;
II - 19
5. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 6. Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan dari rencana 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100 %; 7. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan dari rencana
kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan
atau
100 %. 2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN PARUNG Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, tentunya Kecamatan Parung mengalami tantangan/permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Tentunya hal ini yang perlu diantisipasi dan diselesaikan secara kontinyu dan pengkoordinasian
terhadap
tantangan/permasalahan optimal.
Karena
instansi
akan
Masalah
dapat
merupakan
terkait.
Sehingga
terselesaikan
secara
kesenjangan
antara
pencapaian kinerja keadaan sekarang dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Adapun pengembangan
tantangan pelayanan
(Theats) Kecamatan
yang
dirasakan
Ciampea,
dalam
diantaranya
sebagai berikut : 1. Tantangan (Threats) Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parung Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, tentunya
Kecamatan
Parung
pasti
mengalami
tantangan/permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Tentunya hal ini yang perlu diantisipasi dan diselesaikan secara kontinyu dan pengkoordinasian terhadap instansi terkait. Sehingga tantangan/permasalahan akan dapat terselesaikan secara optimal. Karena Masalah merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja keadaan sekarang dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.
II - 20
Adapun
tantangan
(Theats)
yang
dirasakan
dalam
pengembangan pelayanan Kecamatan Parung, diantaranya sebagai berikut : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat; 2. Masih rendahnya Ketidakstabilan kondisi perekonomian masyarakat; 3. Masih belum optimalnya kondisi infrastuktur perdesaan; 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proyeksi pembangunan
yang
dibiayai
oleh
Swadaya
Murni
Masyarakat; 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Tinggal; 6. Masih tingginya kondisi masyarakat yang mengalami kondisi Keluarga Miskin dan Kurang Mampu; 7. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; Melihat kondisi tersebut
membuktikan beberapa faktor
penghambat peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Publik, sebagai berikut: 1. Faktor
penghambat
kewenangan
pertama
Kecamatan
Parung,
menyangkut khususnya
cakupan unit
kerja
pelaksana penyelenggara pelayanan di bidang kewenangan yang bersangkutan. otonomi
daerah
Hal ini terjadi apabila dalam desain
ada
pembatasan
kewenangan,
maka
reorientasi strategi penyelenggaraan pelayanan agar sesuai dengan preferensi masyarakatnya akan relatif sulit dilakukan karena
pusat
pengambilan
keputusan
tetap
berada
di
pemerintah daerah, yang relatif kurang memahami preferensi masyarakat di wilayah. Untuk Indonesia, faktor penghambat ini telah dihilangkan karena Otonomi Daerah di Indonesia diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada Daerah.
II - 21
2. Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan kemampuan pemerintah kecamatan, baik personil, peralatan maupun pembiayaan. Keterbatasan kemampuan akan semakin terlihat saat target kinerja pelayanan yang diharapkan ditetapkan lebih tinggi dari pada target kinerja optimal. 3. Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan informasi. Hal ini terjadi karena kurang baiknya mekanisme interaksi antara penyelenggara pelayanan.
pelayanan
Pada
beberapa
dengan
penerima
manfaat
kasus,
mekanisme
interaksi
bahkan tidak di desain. Akibatnya, partisipasi masyarakat tidak
berkembang
penyelenggaraannya.
berdasarkan
Pada
kasus
pemahaman
lainnya,
mekanisme
interaksi sudah dibangun tetapi efektifitasnya masih rendah. Pada kasus seperti ini, seluruh informasi untuk secara terus menerus merancang – ulang penyelenggaraan pelayanan. Dalam konteks manajemen, kasus seperti ini sering terjadi pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tidak di bangun dan dikembangkan secara baik. 4. Faktor penghambat keempat adalah kemungkinan terjadinya ketimpangan
kinerja
penyelenggaraan
pelayanan
antar
wilayah/desa. Permasalahan ini muncul karena ketiadaan standar minimal yang harus dipenuhi berbagai pelayanan dilingkup
kewenangan
bidang
pemerintahan,
yang
diperlakukan sama di seluruh wilayah/desa. Bila tidak dipecahkan, kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting
bagi
proses
pembangunan
wilayah
secara
keseluruhan. Solusi untuk faktor penghambat keempat di atas adalah alasan teoritis dari pengembangan standar pelayanan
minimal.
pengembangan
kinerja
Namun
demikian,
pemerintah
secara
untuk
tujuan
keseluruhan,
standar kinerja pelayanan dan standar kinerja pelayanan bidang kewenangan wajib dan bidang kewenangan nonwajib sangat diperlukan.
II - 22
5. Faktor penghambat kelima adalah kondisi infrastrukur yang belum memadai/dalam kondisi rusak, sehingga pertumbuhan perekonomian
warga
masyarakat
kurang
dan
belum
berkembang. Kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting
bagi
proses
pembangunan
wilayah
secara
keseluruhan. 2. Peluang
(Opportunities)
Pengembangan
Pelayanan
Kecamatan Parung Memperhatikan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukKan arah
kebijakan
pelayanan
kecamatan
adalah
untuk
mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kinerja manajemen pelayanan yang baik diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan dapat mendorong meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki citra pelayanan yang buruk, memperkuat daya saing wilayah, mendorong peningkatan investasi dan pengembangan perekonomian wilayah, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, dan pada gilirannya mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kebijakan Kecamatan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah, dari sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan, telah dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Kondisi
tersebut
disebabkan
antara
lain;
memudarnya
komitmen top pimpinan dan jajarannya, kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan kuatnya ego atau kepentingan unit organisasi tertentu untuk mempertahankan kewenangan pemberian izin. Di sisi lain, masalah legalitas organisasi, regulasi dan sumber daya manusia serta dukungan biaya operasional dan sarana pendukung yang belum cukup memadai, menjadi faktor penyebab
lembaga
pelayanan
terpadu
kurang
berfungsi
optimal.
II - 23
Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula
terhadap
kebijakan
yang
harus
dikeluarkan
oleh
pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
II - 24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tidak terlepas yang
dihadapi,
dari
pernasalahan
berbagai
yang
dapat
permasalahan mempengaruhi
penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut antara lain : 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam
rangka
mendukung
optimalisasi
penyelenggaraan
kegiatan 2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu 3. Dukungan anggaran yang belum memadai sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal 4. Masih lemahnya koordinasi pelaksana tugas antar seksi 5. Terbatasnya SDM aparatur pemerintah kecamatan 6. Kualitas SDM aparatur masih rendah 7. Sarana
dan
prasarana
pendukung
kinerja
yang
ada
di
kecamatan sangat minim dan terbatas 8.
Belum optimalnya disiplin kerja pegawai
9.
Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai
10. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelnggaraan pembangunan 11. Masih rendahnya tingkat kemampuan aparat pemerintahan desa pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan serta luasnya wilayah mengakibatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. 12. Sarana transportasi yang masih kurang memadai menjadi kendala bagi pemasaran hasil-hasil
pertanian/perkebunan
maupun disektor perdagangan.
III - 1
13. Belum adanya terminal/sub terminal sehingga angkutan kota pun belum tertib dan teratur sehingga menimbulkan kemacetan di lokasi simpang tiga parung 14. Masih terdapatnya masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan
yang
mengakibatkan
tingginya
tingkat
pengangguran serta banyaknya pengangguran tidak kentara. 15. Masih
kurangnya
fasilitasi
sarana
dan
prasarana
dasar
masyarakat khususnya sarana kesehatan, pendidikan dan pertanian serta Infrastuktur Jalan 16. Tenaga pengajar masih kurang 17. Masih kurang perhatian masyarakat untuk mensukseskan wajardiknas 9 tahun 18. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan saluran irigasi secara maksimal sehingga hanya beberapa
desa
yang
teraliri
serta
adanya
penyempitan
saluran/irigasi. 19. Maraknya warung-warung liar sepanjang jalan raya yang dipergunakan untuk mangkalnya PSK 20. Kesadaran
masyarakat
terhadap
pembayaran
PBB
masih
rendah 21. Sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih kurang 22. Petani ikan seringkali mengalami kerugian apabila musim hujan sering terjadi banjir 23. Pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih tradisionil belum dapat memanfaatkan lahan secara maksimal 24. Rendahnya sumber daya manusia serta adat istiadat/budaya masyarakat yang masih tradisionalis. 25. Belum optimalnya pelaksanaan catur tertib pertanahan serta masih banyaknya tanah yang bermasalah. 26. Kurangnya informasi peluang usaha/ekonomi terutama untuk pemasaran berbagai komoditi pertanian. 27. Masih terdapatnya kampung-kampung di desa yang belum menikmati penerangan listrik.
III - 2
28. Pertumbuhan perkembangan wilayah perkotaan lambat karena kuranngya dukungan Tata Ruang Wilayah. 29. Masih tingginya PUS yang belum berKB 30. Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) belum berjalan optimal 31. Menurunnya daya beli masyarakat 32. Budaya tamat SD dan droup out 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
Menengah
Daerah
perencanaan. Rencana
Pembangunan
Jangka
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.
Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap
kedua,
RPJMD
tahap
ketiga
ini
ditujukan
untuk
merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 1. Visi Dengan
mempertimbangkan
arah
dan
tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang
III - 3
dihadapi
serta
isu-isu
strategis
yang
berkembang
maka
pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 200132018 sesuai dengan janji Bupati Bogor yang akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau msyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Termaju adalah
bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai
atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa
Kabupaten
Bogor
sebagai
suatu
wilayah
terus
melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Indikator Kesalehan Sosial : Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS), Keamanan dan Ketertiban. 2. Misi Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta
III - 4
tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tata
kelola
pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : Misi
Pertama,
yaitu
Meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat.
kesalehan
dan
Misi ini merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.
Misi ini
terkait
dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan
Kehidupan
Sosial
Kemasyarakatan
melalui
Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten
dalam
Bogor
menciptakan
kesejahteraan
masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai
melalui
pertumbuhan
ekonomi
yang
stabil
dan
III - 5
berkelanjutan
serta
meningkatkan
kemandirian
yang
berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
yang
berkelanjutan.
Misi
ini
merupakan
upaya
Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.
Misi ini terkait dengan Misi Keempat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Barat
yang
Nyaman
dengan
Mewujudkan Jawa
Pembangunan
Infrastruktur
Strategis yang Berkelanjutan. Misi Keempat, yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada
gilirannya
akan
menjadi
manusia
yang
produktif,
kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,
III - 6
serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana
untuk
masyarakat.
menciptakan
keamanan
dan
ketertiban
Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Parung
mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan pembinaan sebagian
kehidupan
pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan
kewenangan
Bupati
serta
melaksanakan
berdasarkan
pelimpahan
kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. . 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai
konservasi;(b)
meningkatkan
kualitas
lingkungan
pada
III - 7
kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); tata
ruang
yang
lebih
rinci
dan (e) terwujudnya rencana
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian
perkembangan
kegiatan
budi
daya
agar
tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan
III - 8
andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan
ruang
wilayah
meliputi
:
(a)
strategi
pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
pengembangan
dan
sistem
kawasan
pusat
perkotaan;
permukiman
(c)
strategi
perdesaan
dan
perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi
pengembangan
pola
ruang
wilayah;
(f)
strategi
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat
Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; 4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; 7. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
III - 9
8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; 10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; 11. Desa Cidokom Kecamatan Parung; 12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; 13. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung; 14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 15. Desa Warujaya Kecamatan Parung; 16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; 17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; 18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; 19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; 20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ; 21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; 25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; 26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; 27. Desa Cipayung Megamendung;
Girang
dan
Desa
Sukamaju
Kecamatan
28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; 29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; 30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; 31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; 32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; 33. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi; 34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; 35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; 36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.
III - 10
Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde
I, yaitu Kecamatan Cibinong
yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e)
sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu
pertama
adalah
masih
terjadi
penyimpangan
pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten
III - 11
Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh
Kecamatan
Parung
dengan
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
RTRW
menetapkan
lokasi
pembangunan
harus
dijadikan
acuan
pembangunan
wilayah
yang
terjadi
sehingga dapat
utama
dalam
ketimpangan
dikurangi
secara
bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Parung terhadap
RTRW
dan
perkembangan
wilayah
juga
perlu
ditingkatkan. Isu kedua berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi
lahan
di
Kabupaten
Bogor
terutama
terjadi
pada
berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya.
Alih
fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan Parung untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu
III - 12
dilakukan
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Parung perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika
ditelaah
aspek
lingkungan
hidup,
maka
wilayah
Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang
terbarukan
maupun
yang
tidak
terbarukan.
Namun
pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan memberi
dampak
ekonomi negatif
yang
kurang
terhadap
bijaksana
kualitas
akan
lingkungan.
Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan
air
bersih
secara
berlebihan
juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Kecamatan Parung perlu merancang berbagai rencana
pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka
III - 13
peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Parung tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga
kedepan
perancangan
sistem
data
dan
informasi
lingkungan hidup semakin penting. 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan
analisis
terhadap
permasalahan
internal
maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan
eksternal
meliputi
Oppurtunity
(Peluang)
dan
Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strenghts) Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi yang langsung berakibat kepada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuataan di Kecamatan Parung antara laian : a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf; c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai b. Kelemahan (Weakneses) Kelemahan kekurangan
dalam
merupakan hal
sumber
keterbatasan keterampilan
atau dan
III - 14
kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan dalam praktek,
berbagai
kemampuan
tersebut
keterbatasan bisa
dan
terlihat
kekurangan
pada
sarana
dan
prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapai antara lain : a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja; b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai; c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; d. Kurang optimalnya mekanisme kerja. 2. Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunities) Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Parung maka yang dapat dijadiakan sebagai peluang adalah : a. Adanya
standarisasi
dan/atau
pedoman
kebijakan
Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah; b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan c. Tingginya
dukungan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Ancaman (Threats) Ancaman
merupakan
kebalikan
dari
pengertian
peluang. Ancaman adalah faktor – faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak
diatasi
ancaman
akan
menjadi
ganjalan
bagi
organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti : a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat;
III - 15
b. Beragamnya pemahaman masyarakat atas kebijakan Pemerintah Daerah ; c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain. Berdasarkan
analisis
lingkungan
internal
dan
eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O
1. Melaksanakan
kebijakan
daerah
dan/atau
ketentuan
peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; 2. Melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
standar dan/atau pedoman yang ada ; dan 3. Menindaklanjuti
program
dan
rencana
kerja
demi
kemajuan. 2. Strategi W-O
1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ; 2. Mengoptimalkn mekanisme kerja. 3. Strategi S-T
1. Menyusun
program
kerja
sesuai
dengan
tuntutan
perubahan; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah ; dan 3. Merumuskan kerjasama dengan kecamatan lain. 4. Strategi W-T 1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan; 2. Mengoptimalkan sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.
III - 16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI DAN MISI KECAMATAN PARUNG 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi bagaimana
akan
dibawa
pelayanan
dan harus
membantu
mendefinisikan
dilaksanakan.
Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati Bogor terpilih yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan
dari
stakeholders,
maka
Kecamatan
Parung Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terselenggaranya Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju” Visi ini dimaksudkan bahwa salah satu indikator untuk mencapai visi Kabupaten Bogor termaju dan dikehendaki masyarakat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas wilayah yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan,
dan
pemerintahan
yang
mendorong
kinerja
dapat
menciptakan
kondusif
dan
kecamatan
penyelenggaraan
efisiensi atas
kerja
dasar
serta prinsip
pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan publik, melalui :
IV - 1
1. Peningkatan
sistem
pelayanan
bidang
kesehatan
dan
pendidikan; 2. Perumusan pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi pelayanan; 3. Pemberdayaan perekonomian masyarakat; 4. Intensifikasi pelaksanaan koordinasi; 5. Perumusan penyelenggaraan manajemen pemerintahan; 6. Peningkatan
profesionalisme
aparatur
dan
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi
Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018 serta Visi Kecamatan Parung yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parung, dan masukanmasukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebagai berikut :
IV - 2
Misi Pertama : “Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Keagamaan dan Kemasyarakatan” Misi ini mengandung makna bahwa untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan yang damai
dan
berdampingan
dalam
kebersamaan
dengan
meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama menuju masyarakat sejahtera dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi Kedua : “Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan” Misi ini mengandung makna bahwa dalam upaya untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima, cepat dan tepat kepada
masyarakat
dengan
meningkatkan
kualitas
sumberdaya aparatur, kinerja aparatur yang berdedikasi, proposional, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Misi Ketiga : “Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas fungsi pelayanan” Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur
pemerintahan wilayah
dan
dibidang pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dengan perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan dan desa
IV - 3
Misi Keempat : “Meningkatkan Perencanaan dan koordinasi dalam penegakan peraturan dan perundang-undangan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban hidup di Masyarakat ” Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan aksesbilitas
dalam
pembangunan transparansi penegakan
pelaksanaan
dengan dan
mengedepankan
akuntabilitas
supremasi
pemerintahan
hukum
untuk
partisipasi,
berorientasi
sebagai
dan
sarana
pada untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Misi Kelima : “Meningkatkan Sinergitas Perencanaan, Pembinaan dan Fasilitasi Perekonomian Masyarakat ” Misi
ini
mengandung
makna
bahwa
untuk
pengembangan perekonomian diperlukan peningkatan daya saing perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian
yang
berlandaskan
persaingan
sehat
serta
memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingaan sosial dan berwawasan lingkungan. Penyertaan modal usaha akan dapat memacu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan
4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan,
IV - 4
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan
tujuan
yang
ditetapkan,
Kecamatan
Parung
Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi
Pertama
:
Meningkatkan
Pembinaan
Kehidupan
Keagamaan dan Kemasyarakatan, mempunyai tujuan : 1. Meningkatnya kualitas ketaatan masyarakat dalam kehidupan beragama 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Misi
Kedua
:
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Pemerintahan, mempunyai tujuan : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Terwujudnya pelayanan prima yang cepat, tepat, mudah Misi
Ketiga
Pembangunan
:
Meningkatkan Infrastruktur
Sinergitas
dan
Perencanaan
aksesibilitas
fungsi
pelayanan, mempunyai tujuan : 1. Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 2. Memfasilitasi
pembangunan
fisik
dan
non
fisik
dalam
pembangunan
IV - 5
Misi Keempat : Meningkatkan
Perencanaan dan koordinasi
dalam penegakan peraturan dan perundang-undangan guna menciptakan
ketentraman
dan
ketertiban
hidup
di
Masyarakat, mempunyai tujuan : 1. Meningkatnya persatuan dan kesatuan dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan. Misi
Kelima
Pembinaan
:
Meningkatkan
dan
Fasilitasi
Sinergitas
Perencanaan,
Perekonomian
Masyarakat,
mempunyai tujuan : 1. Meningkatkan
peran
aktif
masyarakat
dalam
bidang
perekonomian 2. Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumber
daya
ekonomi
masyarakat guna mempercepat pembangunan ekonomi.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Sasaran Strategis Sasaran
merupakan
penjabaran
dari
tujuan,
yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai
tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga
bersifat
spesifik,
terinci,
dapat
dicapai,
dan
diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.
IV - 6
Misi Pertama: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Keagamaan dan Kemasyarakatan. No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Satuan
1
Meningkatnya kehidupan beragama
kualitas 1.1 Jumlah fasilitasi umat kegiatan keagamaan
kali
2
Terfasilitasinya bantuan 2.1 Jumlah bantuan pembangunan sarana pembangunan dan dan prasarana prasarana peribadatan peribadatan yang yang difasilitasi memadai
keg
3
Terselenggaranya kegiatan hari nasional/daerah
3.1 Fasilitasi besar penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
kali
4
Meningkatnya peran 4.1 Jumlah fasilitasi serta dan partisipasi peningkatan masyarakat dalam partisipasi masyarakat penyelenggaraan dalam pendidikan penyelenggaraan pendidikan
kali
5
Tuntasnya masyarakat 5.1 Meningkatnya tuna aksara Melek Huruf
6
Terfasilitasinya pembuatan kartu BPJS
7
Terfasilitasinya pelayanan kesehatan
6.1 Persentase kepemilikan BPJS
7.1 Jumlah dasar pelayanan kesehatan
Angka
%
% kartu
fasilitasi dasar
kali
IV - 7
Misi Kedua : Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Satuan
1
Terpenuhinya kebutuhan 1.1 dan pemberdayaan sarana dan prasarana kerja
Meningkatnya etos kerja dan disiplin kerja
orang
2
Meningkatnya pelayanan 2.1 perizinan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan
Jumlah Ijin, Rekomendasi/Surat Keterangan yang dikeluarkan
kali
Misi Ketiga : Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas fungsi pelayanan. No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Satuan
1
Terlaksananya program 1.1 dan kegiatan penunjang mekanisme perencanaan sarana dan prasarana pembangunan daerah
Fasilitasi dan koordinasi 1 penyelenggaraan pembangunan
kali
2
Tersedianya data usulan 2.1 pembangunan baik fisik maupun non fisik
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Dokumen
IV - 8
Misi Keempat : Meningkatkan
Perencanaan dan koordinasi dalam
penegakan peraturan dan perundang-undangan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban hidup di Masyarakat No. 1
Sasaran Strategis Terciptanya kehidupan dan 2 lingkungan masyarakat yang aman dan tertib serta demokratis
Indikator Sasaran
Satuan
1.1 Terbentuknya satuan tugas Linmas di masing-masing desa.
Desa
1.2 Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah
Kali
1.3 Tersusunnya peta wilayah rawan bencana dan penyakit masyarakat
Desa
Misi Kelima : Meningkatkan Sinergitas Perencanaan, Pembinaan dan Fasilitasi Perekonomian Masyarakat. No. 1
Sasaran Strategis Meningkatnya hidup perekonomian masyarakat
Indikator Sasaran
Satuan
taraf 1.1 Pembinaan dan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian 1.2 Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2
Inventarisasi penanaman daerah
potensi 2.1 Pembinaan modal pengembangan kepariwisataan
dan
Desa
kali
kali
IV - 9
a. Strategi
1.
Merumuskan
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya. b. Strategi 2. Meningkatkan Kinerja Aparatur (1) Peningkatan etos
kerja,
budaya
Meningkatkan terpenuhinya
kerja
kualitas sarana
dan
disiplin
pegawai,(2)
daya
manusia,
sumber
kerja,
tersusunya
perencanaan
kegiatan dan anggaran (3) Mengoptimalkan Koordinasi sumber daya pegawai (4) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan. c. Strategi 3. Menyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai
dengan
prioritas
kebutuhan
masyarakat,(1)
Meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam
mensinergikan
dan
memaduserasikan
berbagai
program dan kegiatan, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat
dengan
menggunakan
Standar
Pelayanan Minimal (SPM), (3) Meningkatkan pengawasan dan penegendalian program pemerintah melalaui tim yang telah terbentuk. d. Strategi 4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan. B. Kebijakan Kebijakan
pada
dasarnya
merupakan
ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan
program/kegiatan
guna
tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
IV - 10
Berikut Kabupaten
disajikan Bogor
Kebijakan
Tahun
Kecamatan
2013-2018
Parung
dalam
rangka
mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Misi
Pertama : Peningkatan Pembinaan Kehidupan
Keagamaan dan Kemasyarakatan, dengan pencapaian tujuan : 1. Bidang Keagamaan a. Terciptanya persatuan dan kerukunan beragama antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Terlaksananya kegiatan pengajian tingkat desa dan kecamatan c. Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 2. Bidang Pendidikan a. Mengoptimalkan program wajib belajar 9 (sembulan) tahun b. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) c. Meningkatnya kualitas pendidik dan sarana prasarana pendidikan d. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada jenjang dasar dan menengah e. Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara keaksaraan fungsional 3. Bidang Kesehatan a. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan b. Mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan c. Menurunnya angka kematian ibu hamil dan bayi lahir mati d. Meningkatnya akseptor KB e. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
melaksanakan pola hidupbersih dan sehat f. Terselenggaranya
Posyandu
sebagai
pusat
kegiatan
kesehatan masyarakat yang terdekat (khususnya balita) g. Terlayaninya
masyarakat
sasaran
penerima
kartu
jaminan kesehatan
IV - 11
Misi Kedua : Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan, dengan pencapaian tujuan : 1. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur. 2. Terlaksananya
pelayanan
yag
cepat,
tepat
dan
berhasilguna. 3. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa. 4. Tertatanya organisasi perangkat kecamatan, perangkat desa dalam tertib administrasi. 5. Terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayaan sarana dan prasarana pemerintahan. 6. Terbitnya pedoman/peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 8. Meningkatnya disiplin kerja aparatur Misi
Ketiga
:
Peningkatan
Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas fungsi pelayanan, dengan pencapaian tujuan : 1. Mengakomodir perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik dalam Musrenbang 2. Memfasilitasi rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan 3. Inventarisasi pembangunan yang didanai oleh swadaya masyarakat 4. Inventarisasi
dan
pengawasan
kegiatan
pembangunan
bantuan pemerintah 5. Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 6. Pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan
IV - 12
7. Meningkatnya
partisipasi
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan 8. Terwujudnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan pengembang/pengusaha Misi Keempat : Peningkatan Perencanaan dan koordinasi dalam penegakan peraturan dan perundang-undangan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban hidup di Masyarakat, dengan pencapaian tujuan : 1. Meningkatnya kesadaran hukum dan bela negara di masyarakat. 2. Terciptanya
lingkungan
masyarakat
yang
aman
dari
berbagai kejahatan dan penyakit masyarakat. 3. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
bidang
keamanan
lingkungan. Misi
Kelima
: Peningkatan Sinergitas Perencanaan,
Pembinaan dan Fasilitasi Perekonomian Masyarakat, dengan pencapaian tujuan: 1. Terakomodirnya bantuan sarana dan prasarana benih tanaman/pertanian, perikanan, peternakan dan alat mesin pengolah lahan/pangan 2. Mengoptimalkan
kemitraan
kelompok
tani
untuk
peningkatan hasil pertanian/produksi pertanian 3. Meningkatnya jumlah penyelenggara usaha pariwisata dan jumlah wisata 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat
IV - 13
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Parung Tahun 2013-2018, program dan
kegiatan
dikategorikan
ke
dalam
Program/Kegiatan/sasaran
berdasarkan muatan Indikator Penciri Kabupaten Termaju di Indonesia, Aspek,
fokus
dan
penyelenggaraan
indikator
kinerja
Pemerintahan
menurut
Daerah
bidang
urusan
Provinsi/Kabupaten
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta sasaran muatan lokasilitas Kecamatan Parung, Program/Kegiatan Lintas Kecamatan dan Program/kegiatan
Kewilayahan.
Berikut
disajikan
Program
dan
Kegiatan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Program/Kegiatan
Kecamatan
adalah
sekumpulan
rencana
kerja
Kecamatan Parung. Program dan Kegiatan Kecamatan Parung Misi Pertama : 1. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama a. Fasilitassi Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an b. Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan 2. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda a. Peringatan Hari-hari Bersejarah b. Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional 3. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan a. Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial b. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan c. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan d. Pembinaan Keluarga Berencana
V-1
e. Penccegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi f. Pembinaan Masalah Sosial g. Pembinaan Kesehatan Masyarakat h. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama i. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Generasi Muda Keolahragaan, Kepramukaan, Seni dan Budaya j. Pengkoordinasian dan Pengawasan wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Misi Kedua : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan fasilitasi terhadap sumber daya aparatur dalam meningkatkan kinerjanya,
terutama
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok
sebagai
masyarakat. berikut : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; c. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan Makanan dan Minuman; i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;
j.
Penyediaan
jasa
tenaga
pendukung
administrasi/teknik
perkantoran; k. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD; l.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang;
V-2
n. Penyediaan pelayanan keamanan kantor. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan Parung melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengadaan Mebeleur; b. Pengadaan Peralatan Kantor; c. Pengadaan Perlengkapan Kantor; d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
aparatur dengan cara peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; d. Penyusunan perencanaan angggaran; e. Penatausahaan Keuangan SKPD; f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD; dan g. Pubilkasi Kinerja SKPD; dan h. Penyusunan Monografi Kecamatan. 4. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan a. Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan d. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
V-3
e. Penataan Administrasi Pertanahan Misi Ketiga : Program Peningkatan Kinerja Kecamatan : a. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah
penanggulangan
terjadinya
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam Misi Keempat : Program Peningkatan Kinerja Kecamatan : a. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat b. Fasilitasi Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa c. Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan Misi Kelima : Program Peningkatan Kinerja Kecamatan : a. Pembinaan,
Pelaksanaan
Pengawasan
dan
Pengendalian
Perekonomian b. Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) c. Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan d. Inventarisasi Potensi Penanaman Modal Daerah e. Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan f. Pembinaan
dan
Peningkatan
Peran
serta
Masyarakat
dalam
Perekonomian Pada
masing-masing
kegiatan
tersebut
diatas
dilengkapi
sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari
V-4
visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap pada Tabel 5.1.
V-5
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PARUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja
Kecamatan
Parung
berkontribusi
secara
tidak
langsung
terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD.
Adapun
Indikator
Kinerja
Kecamatan
Parung
seperti
digambarkan pada tabel 6.1, sebagai berikut : 1. Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan 2. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional / daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional 3. Jumlah izin yang dikeluarkan 4. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 5. Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan 6. pembinaan oleh kecamatan
VI - 71
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
Perencanaan
sesuai
Pembangunan
memperhitungkan
seluruh
tugas
pokok
Daerah
serta
potensi
dan
dan
fungsi
disusun
kebutuhan
Badan dengan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Parung
yang
menjadi
dokumen
perencanaan
tahunan
sebagai
penjabaran dari Renstra Kecamatan Parung. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Parung, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII - 1
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
Perencanaan
sesuai
Pembangunan
memperhitungkan
seluruh
tugas
pokok
Daerah
serta
potensi
dan
dan
fungsi
disusun
kebutuhan
Badan dengan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Parung
yang
menjadi
dokumen
perencanaan
tahunan
sebagai
penjabaran dari Renstra Kecamatan Parung. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Parung, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Ditetapkan di
: PARUNG
Tanggal
: 28 Desember 2014 CAMAT PARUNG
DASWARA SULANJANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 196504181993121001
VII - 1
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
DATA
PROGRAM
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN
DAN
DAN KEGIATAN
PADA AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PADA AKHIR PERIODE 2014
2015
2016
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
8
9
10
11
12
2017 Rp.
RENSTRA SKPD (2018)
2018
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
PENANGGUNGJAWAB
14
15
16
17
18
19
20
21
TAHUN 2013
1
MISI I 1 Meningkatnya kualitas ketaatan masyarakat dalam kehidupan beragama
2
3
1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama
1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai
2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan yang difasilitasi
3 Tersselenggaranya kegiatan hari besar nasional/daerah
3 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
4
5
6
7
13
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an
Jumlah kegiatan Jumlah peserta
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan
Jumlah fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
1 kegiatan 25 orang
1 kali 25 orang 1 dokumen 3 buku -
30.000.000
-
1 kali 25 orang 1 dokumen 3 buku
30.000.000
1 kali 25 orang 1 dokumen 3 buku
50.000.000
1 kali 25 orang 1 dokumen 3 buku
55.000.000
1 kali 25 orang 1 dokumen 3 buku
60.500.000
5 kali 100 orang
225.500.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 kali 1 dokumen 3 buku
25.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
27.500.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
30.250.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
33.275.000
8 kali 1 dokumen 3 buku
116.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
3 keg 1 dokumen 3 buku
25.000.000
3 keg 1 dokumen 3 buku
27.500.000
3 keg 1 dokumen 3 buku
30.250.000
3 keg 1 dokumen 3 buku
33.275.000
15 keg 1 dokumen 3 buku
141.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 keg 1 dokumen 3 buku
25.000.000
2 keg 1 dokumen 3 buku
27.500.000
2 keg 1 dokumen 3 buku
30.250.000
2 keg 1 dokumen 3 buku
33.275.000
8 keg 1 dokumen 3 buku
116.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Penyelenggaraan hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten Bogor
Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten Bogor
Fasilitasi kegiatan lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
Jumlah kegiatan lomba-lomba tingkat Kecamatan
3 keg 1 dokumen 3 buku -
25.000.000
-
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
1 Jumlah fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, generasi muda keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya
Jumlah pembinaan pengawasan kegiatan program IPTEK generasi muda keolahragaan kepramukaan, seni dan budaya
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara
2 Meningkatnya Angka Melek Huruf
Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah
Jumlah koordinasi dan penga wasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
1 Terfasilitasinya pembuatan kartu BPJS
1 Persentase kepemilikan kartu BPJS
Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial
Jumllah pembinaan dan pengendalian bantuan sosial
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan
2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar kesehatan
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Jumlah pembinaan kesehatan masyarakat
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah pembinaan keluarga berencana
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Jumlah pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
Jumlah pembinaan pemberda yaan perempuan
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi
Jumlah kegiatan dan penanggu langan bencana dan pengungsian
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
DATA
PROGRAM
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN
DAN
DAN KEGIATAN
PADA AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
PADA AKHIR PERIODE 2014
2015
TARGET
Rp.
8
9
TARGET
2016 Rp.
TARGET
2017 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
2018 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2013
1
1 MISI II Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
2
3
1 Terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayan sarana dan prasarana kerja
1 Meningkatnya etos kerja dan disiplin kerja
2 Terwujudnya pelayanan prima yang cepat, tepat dan mudah
2 Meningkatnya pelayanan publik dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan
4
5
20
21
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Jumlah pembinaan kerukunan umat beragama
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Masalah Sosial
Jumlah pembinaan masalah sosial
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
175 lembar
750.000
Kec. Parung
Kec. Parung
25.555.200
60 bulan
99.907.200
Kec. Parung
Kec. Parung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tersedianya kebutuhan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai yang dibutuhkan Materai 6000 Materai 3000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening yang dibayarkan Jaringan telepon Jaringan listrik Jaringan internet
175 lembar 75 Lembar 100 Lembar
750.000
10.800.000
12 bulan
12 bulan
1 telepon 2 listrik 1 internet
1 telepon 2 listrik 1 internet
2 Jenis
12 Bulan
-
19.200.000
1 telepon 2 listrik 1 internet
-
12 Bulan
-
21.120.000
1 telepon 2 listrik 1 internet
-
12 Bulan
-
23.232.000
1 telepon 2 listrik 1 internet
-
12 Bulan
-
1 telepon 2 listrik 1 internet
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
12 bulan 3 mobil 5 motor
12 Bulan 3 mobil 5 motor
2.900.000
12 Bulan 4 mobil 5 motor
4.200.000
12 Bulan 4 mobil 5 motor
4.620.000
12 Bulan 4 mobil 5 motor
5.082.000
12 Bulan 4 mobil 5 motor
5.590.200
60 bulan
22.392.200
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyesiaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlahj petugas kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
12 bulan 2 orang 8 jenis
12 Bulan 2 orang 8 jenis
5.400.000
12 Bulan 2 orang 8 jenis
15.400.000
12 Bulan 2 orang 8 jenis
16.940.000
12 Bulan 2 orang 8 jenis
18.634.000
12 Bulan 2 orang 8 jenis
20.497.400
12 bulan 2 orang
76.871.400
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Alat T ulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
12 bulan 20 jenis
12 Bulan 20 jenis
3.850.000
12 Bulan 23 Jenis
6.163.000
12 Bulan 23 Jenis
6.779.300
12 Bulan 23 Jenis
7.457.230
12 Bulan 23 Jenis
8.202.953
60 bulan 23 Jenis
32.452.483
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia
12 bulan 4 Jenis
12 Bulan 4 Jenis
4.272.000
12 Bulan 4 Jenis
5.000.000
12 Bulan 4 Jenis
5.500.000
12 Bulan 4 Jenis
6.050.000
12 Bulan 4 Jenis
6.655.000
60 bulan 4 Jenis
27.477.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
5 Jenis
5 Jenis
2.500.000
5 Jenis
3.000.000
5 Jenis
3.300.000
5 Jenis
3.630.000
5 Jenis
3.993.000
5 Jenis
16.423.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku per UU dan surat kabar dan majalahyang tersedia
-
-
-
3 Buku
1.500.000
3 Buku
1.650.000
3 Buku
1.815.000
3 Buku
1.996.500
3 Buku
6.961.500
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
-
-
-
1 Jenis 540 Liter
5.400.000
1 Jenis
5.940.000
1 Jenis
6.534.000
1 Jenis
7.187.400
4 jenis
25.061.400
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah orang yang diberi jamuan makanan dan minuman
25 orang 20 kali
25 orang 20 kali
10.000.000
25 orang 20 kali
20.000.000
25 orang 20 kali
22.000.000
25 orang 20 kali
24.200.000
25 orang 20 kali
26.620.000
125 orang
102.820.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 bulan 32 kali
11 Bulan 32 kali
17.400.000
11 Bulan 26 kali
22.000.000
11 Bulan 26 kali
24.200.000
11 Bulan 26 kali
26.620.000
11 Bulan 26 kali
29.282.000
55 bulan 26 kali
119.502.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/ teknis perkantoran
Jumlah tenaga pendukung admistrasi teknis perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
5 dokumen 15 buku
5 dokumen 15 buku
2.500.000
5 dokumen 15 buku
17.360.000
1 orang 5 dokumen 15 buku
19.096.000
1 orang 5 dokumen 15 buku
17.360.000
1 orang 5 dokumen 15 buku
17.360.000
1 orang 25 dokumen 15 buku
73.676.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang
4 dokumen
4 dokumen 12 buku
1.000.000
4 dokumen 12 buku
5.000.000
4 dokumen 12 buku
5.500.000
4 dokumen 12 buku
6.050.000
4 dokumen 12 buku
6.655.000 12 buku
20 dokumen 12 buku
24.205.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyediaan Pelayanan
Jumlah tenaga petugas
2 orang
2 orang
3.600.000
2 orang
14.400.000
2 orang
15.840.000
2 orang
17.424.000
2 orang
19.166.400
2 orang
70.430.400
Kec. Parung
Kec. Parung
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
DATA
PROGRAM
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN
DAN
DAN KEGIATAN
PADA AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
PADA AKHIR PERIODE 2014
2015
TARGET
Rp.
8
9
2016
TARGET
Rp.
10
11
TARGET
2017 Rp.
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
14
15
TARGET
Rp.
16
17
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
TARGET
Rp.
PENANGGUNGJAWAB
18
19
20
21
TAHUN 2013
1
2
3
4
5
Keamanan Kantor
6
7
keamanan kantor
12 bulan
12 bulan
12
12 bulan
13
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor yang tersedia
5 Jenis
5 Jenis 8 Unit
22.950.000
4 Jenis 5 Unit
28.500.000
4 Jenis 5 Unit
31.350.000
4 Jenis 5 Unit
34.485.000
4 Jenis 5 Unit
37.933.500
21 jenis
155.218.500
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
4 Jenis
4 Jenis 11 Unit
22.250.000
3 Jenis 37 Unit
35.000.000
3 Jenis 37 Unit
38.500.000
3 Jenis 37 Unit
42.350.000
3 Jenis 37 Unit
46.585.000
16 jenis 37 unit
184.685.000
Kec. Parung
Kec. Parung
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlag gedung yang dipelihara
1 gedung
1 Gedung 11 Jenis
10.000.000
1 Gedung 21 Jenis
12.000.000
1 Gedung 21 Jenis
13.200.000
1 Gedung 21 Jenis
14.520.000
1 Gedung 21 Jenis
15.972.000
5 Gedung 21 Jenis
65.692.000
Kec. Parung
Kec. Parung
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlag rumah dinas yang dipelihara
1 Gedung 18 Jenis
10.000.000
1 Gedung 18 Jenis
11.000.000
1 Gedung 18 Jenis
12.100.000
1 Gedung 18 Jenis
13.310.000
4 gedung
46.410.000
Kec. Parung
Kec. Parung
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
12 Bulan 4 Mobil 5 Motor
15.000.000
12 Bulan 4 Mobil 5 Motor
16.500.000
12 Bulan 4 Mobil 5 Motor
18.150.000
12 Bulan 4 Mobil 5 Motor
19.965.000
60 bulan 4 Mobil 5 Motor
84.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Laptop Komputer Printer Mesin Tik
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
-
12 Bulan 2 laptop 3 komputer 2 printer 1 mesin tik
6.500.000
12 Bulan 2 laptop 3 komputer 2 printer 1 mesin tik
7.150.000
12 Bulan 2 laptop 3 komputer 2 printer 1 mesin tik
7.865.000
12 Bulan 2 laptop 3 komputer 2 printer 1 mesin tik
8.651.500
48 bulan 8 jenis
30.166.500
Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan
-
52 stel 26 orang
5.200.000
-
52 stel 26 orang
5.720.000
52 stel 26 orang
16.120.000
Kec. Parung
Kec. Parung
-
-
12 bulan 3 Mobil 3 Motor
12 Bulan 3 Mobil 3 Motor -
-
15.000.000
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian diinas beserta kelengkapannya
52 stel 26 orang
5.200.000
-
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan kantor
2 Dokumen 10 Buku
7.000.000
1 PHL 21 Dokumen 73 Buku
50.360.000
1 PHL 21 Dokumen 73 Buku
55.396.000
1 PHL 21 Dokumen 73 Buku
60.935.600
1 PHL 21 Dokumen 73 Buku
67.029.160
1 PHL 84 dokumen
240.720.760
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD
2 Dokumen 10 Buku
5.000.000
2 Dokumen 10 Buku
10.000.000
2 Dokumen 10 Buku
11.000.000
2 Dokumen 10 Buku
12.100.000
2 Dokumen 10 Buku
13.310.000
10 dokumen
51.410.000
Kec. Parung
Kec. Parung
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Semester
Jumlah dukumen laporan keuangan akhir tahun SKPD
1 Dokumen 2 Buku
2.500.000
2 Dokumen 10 Buku
5.000.000
2 Dokumen 10 Buku
5.500.000
2 Dokumen 10 Buku
6.050.000
2 Dokumen 10 Buku
5.000.000
9 dokumen
24.050.000
Kec. Parung
Kec. Parung
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran
4 Dokumen 30 Buku
24.266.000
4 Dokumen 30 Buku
25.000.000
4 Dokumen 30 Buku
27.500.000
4 Dokumen 30 Buku
30.250.000
4 Dokumen 30 Buku
33.275.000
20 dokumen
140.291.000
Kec. Parung
Kec. Parung
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan
6 Penyusunan Renstra SKPD
Juimlah dokumen Renstra SKPD
1 Dokumen 7 buku
5.000.000
7 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja SKPD
1 Dokumen 7 buku
5.000.000
12 Dokumen 24 Buku
37.000.000 12 Dokumen 36 Buku
37.000.000 12 Dokumen 36 Buku
40.700.000 12 Dokumen 36 Buku
44.770.000 12 Dokumen 36 Buku
49.247.000
60 dokumen
208.717.000
Kec. Parung
Kec. Parung
1 Dokumen 12 Buku
10.000.000
1 Dokumen 12 Buku
11.000.000
1 Dokumen 12 Buku
12.100.000
1 Dokumen 12 Buku
13.310.000
1 dokumen 12 buku
51.410.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Dokumen 10 Buku
10.000.000
2 Dokumen 10 Buku
11.000.000
2 Dokumen 10 Buku
12.100.000
2 Dokumen 10 Buku
13.310.000
8 dokumen 10 buku
51.410.000
Kec. Parung
Kec. Parung
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
DATA
PROGRAM
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN
DAN
DAN KEGIATAN
PADA AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
PADA AKHIR PERIODE 2014 TARGET
2015 Rp.
TARGET
2016 Rp.
TARGET
2017 Rp.
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
2018 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2013
1
2
3
4
5
8 Publikasi Kinerja SKPD Keuangan Akhir Semester Penyusunan Monografi Kecamatan
6
7
8
Jumlah publikasi media yang terselenggara
19
20
21
20 Spanduk 4 Media
25.000.000
9
20 Spanduk 4 Media
10
25.000.000
11
20 Spanduk 4 Media
12
27.500.000
13
20 Spanduk 4 Media
14
30.250.000
15
20 Spanduk 4 Media
16
33.275.000
17
20 Spanduk 4 Media
18
141.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah dokumen monografi Kecamatan
2 kali
2 kali 1 dokumen 3 buku
5.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
10.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
11.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
12.100.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
13.310.000
10 kali
51.410.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
Jumlah rapat minggon keliling tingkat kecamatan
1 kali
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
55.000.000
1 kali
60.500.000
1 kali
66.550.000
5 kali
282.050.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah dokumen pelayanan administrasi terpadu kecamatan
12 bulan
12 bulan 12 dokumen
204.325.000
12 bulan 12 Dokumen 36 buku
120.000.000
159.720.000
60 bulan
761.245.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Jumlah pembinan penyelengga raan pemerintahan desa dan kelurahan
9 desa 1 dokumen
30.000.000
9 desa
33.000.000
9 desa
36.300.000
9 desa
39.930.000
9 desa
139.230.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah dokumen administrasi kependudukan
9 desa 12 dokumen
72.360.000
9 desa
79.596.000
9 desa
87.555.600
9 desa
96.311.160
9 desa
335.822.760
Kec. Parung
Kec. Parung
Penataan Administrasi Pertanahan
Jumlah dokumen administrasi pertanahan
9 desa 12 dokumen
15.000.000 12 dokumen
16.500.000 12 dokumen
18.150.000 12 dokumen
19.965.000
9 desa
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
MISI III 1 Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
2 Terfasilitasinya pembangunan fisik dan non fisik dalam pembangunan
MISI IV 1 Meningkatnya persatuan dan kesatuan dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan
1 Terlaksananya program dan kegiatan penunjang mekanisme perencanaan sarana dan prasarana pembangunan daerah
1 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan
2 Tersedianya data usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik
2 Jumlah dokumen usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik
1 Terciptanya kehidupan dan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib serta demokratis
12 bulan
132.000.000
12 bulan
145.200.000
12 bulan
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
Jumlah rapat minggon keliling tingkat kecamatan
1 kali
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
55.000.000
1 kali
60.500.000
1 kali
66.550.000
5 kali
282.050.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah musrenbang tingkat kecamatan
2 kali
2 kali 1 dokumen 3 buku
20.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
25.000.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
27.500.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
30.250.000
2 kali 1 dokumen 3 buku
33.275.000
10 kali 1 dokumen 3 buku
136.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan
Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang pembangunan
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah Penanggulangan terjadinya Pencemaran dan Keruasakan Lingkungan
Jumlah pembinaan dan penga wasan serta pelaporan langkah langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkunan
9 desa 1 dokumen 5 buku
20.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
22.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
24.200.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
26.620.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
92.820.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat
Jumah koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakatt
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam
Jumlah pembinaan dan pengawasan dan pengendalian sumber daya alam
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
1 Terbentuknya satuan tugas Linmas di masing-masing desa
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
2 Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah
Fasilitasi Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa
Jumlah pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
3 Tersusunnya peta wilayah bencana dan penyakit masyarakat
Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah
Jumlah fasilitasi penegakan peraturan daerah
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
9 desa 1 dokumen
15.000.000
9 desa 1 dokumen
16.500.000
9 desa 1 dokumen
18.150.000
9 desa 1 dokumen
19.965.000
9 desa 1 dokumen
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
DATA
PROGRAM
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN
DAN
DAN KEGIATAN
PADA AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PADA AKHIR PERIODE 2014
2015
2016
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
8
9
10
11
12
2017 Rp.
RENSTRA SKPD (2018)
2018
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
PENANGGUNGJAWAB
14
15
16
17
18
19
20
21
TAHUN 2013
1
2
3
4
5
6
7
5 buku
MISI V 1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bidang perekonomian
2 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat guna memperoleh pembangunan ekonomi
1 Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat
2 Inventarisasi potensi penanaman modal daerah
1 Jumlah pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan perekonomian
2 Jumlah dokumen potensi penanaman modal daerah dan tempat wisata
13
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan
Jumlah pembinaan polisi pamongpraja
9 desa 1 dokumen
15.000.000
9 desa 1 dokumen
16.500.000
9 desa 1 dokumen
18.150.000
9 desa 1 dokumen
19.965.000
9 desa 1 dokumen
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian
Jumlah pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian
9 desa 1 dokumen 5 buku
25.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
27.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
30.250.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
33.275.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
116.025.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian
Jumlah pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan usaha kecil menengah
Jumlah pembinaan dan pengem bangan industri koperasi usaha kecil menegah
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan
Jumlah pembinaan dan pengem bangan kepariwisataan
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Inventarisasi potensi penanaman modal daerah
Jumlah dokumen potensi penanaman modal daerah
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Pengawasan dan penyaluran pengembalian perkreditan
Jumlah pengawasan penyaluran dan pengembalian perkreditan
9 desa 1 dokumen 5 buku
15.000.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
16.500.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
18.150.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
19.965.000
9 desa 1 dokumen 5 buku
69.615.000
Kec. Parung
Kec. Parung
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Parung Kabupaten Bogor 2013-2018
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
1 kali
1 kali
-
-
-
100%
100%
-
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
1
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
2
Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
3
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
4
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
5
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
6
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
7
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
