PEMERINTAH
KABUPATEN
BOGOR
KECAMATAN RUMPIN Jl. JL. RAYA PRADA SAMLAWI NOMOR 2 TELP (021) 75790679 KODE POS 16350
KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR Nomor
: ................
Lampiran
: ...................
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT RUMPIN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
b.
bahwa strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bogor yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ….. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018.
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang ….
1
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah ….
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah ….
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 37); 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/9/Kpts/Per-UU/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. Memutuskan ….
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rumpin merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin Kabupaeten Bogor;
KEDUA
:
Renstra Kecamatan Rumpin sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi antara lain :
disusun
a.
Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin untuk periode 1 (satu) tahunan;
b.
Pedoman penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Rumpin Pada Tanggal .... .............. 2014
CAMAT RUMPIN
Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002 Tembusan : 1. Yth. Bupati Bogor; 2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Bogor; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.
5
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin, Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tertanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015. Dokumen Rencana Srategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor adalah dokumen kerja Kecamatan Rumpin bersama jajarannya untuk masa kerja lima tahun mendatang dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk melaksanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun bersama. Kami menyadari banwa Rencana Strategis Kecamatan Rumpin ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak yang sifatnya perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari lingkup SKPD maupun dari para Seksi Kecamatan Rumpin beserta staf, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Tahun 2013 – 2018.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
i
Akhirnya mudah-mudahan Perencanaan Strategis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan bagi jajaran Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
Rumpin,
Maret 2014
CAMAT RUMPIN
Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
ii
DAFTAR ISI Halaman :
Keputusan Camat Rumpin Nomor .............................. tentang Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018. Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
BAB III
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
……
1.2. Landasan Hukum
…….
1.3. Maksud dan Tujuan
……
1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Rumpin Kab. Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
……
1.5. Sistematika Penyusunan Renstra
……
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN RUMPIN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rumpin
……
2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Rumpin
……
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Rumpin
……
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Kecamatan Rumpin
…….
: ISU-ISU FUNGSI
STRATEGI
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
……
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
…….
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
……
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
……
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
ii
BAB IV
BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rumpin
……
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
……
4.3. Stratergi dan Kebijakan
……
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kecamatan Rumpin
……
5.2. Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan Rumpin
……
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
: PENUTUP
Lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 20132018.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan penyelenggara
Kerja
Perangkat
pemerintahan
Daerah
daerah
(SKPD)
yang
merupakan
dalam
upaya
unsur
mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui
perencanaan
rencanatindakan
dan
strategis kegiatan
yang
merupakan
mendasar
yang
serangkaian dibuat
untuk
diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-1
Pemerintah,
dinyatakan
bahwa
perencanaan
strategis
merupakan
langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas,
maka Kecamatan
Rumpin
Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana
Strategis
(Renstra)
Kecamatan
Rumpin
Tahun
2013-2018
sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sehingga kedua dokumen tersebut saling bersinergi, selaras, serasi dan ada saling
keterkaitan.
Maknanya, antara target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Rumpin selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-2
Dalam
rangka
mengintegrasikan
antara
perencanaan
dan
penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 20132018, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika
perkembangan
masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif
yang telah tertuang dalam dokumen
RPJMD, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, dan dipedomani sebagai kerangka pendanaan indikatif dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018. Renstra Kecamatan Rumpin ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Rumpin, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 didasarkan kepada : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-3
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-4
8. Undang-undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
tentang
Nasional
Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-5
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang
Wilayah
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2010, Menteri
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Pembangunan
0199/M.PPN/04/2010
dan
PMK.95/PMK.07/2010
tentang
Nasional
Menteri
Keuangan
Penyelarasan
Badan Nomor Nomor Rencana
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-6
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,
Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/691/SJ
tanggal
7
Februari
2014
tentang
Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2015; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-7
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
dan
Kedudukan
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37). 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 38. Peraturan Pelimpahan
Bupati
Bogor
Kewenangan
Nomor
66
Tahun
Penyelenggaraan
2010
tentang
Sebagian
Urusan
Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 40. Peraturan
Bupati
Pendelegasian
Bogor
Nomor
Kewenangan
51
Tahun
2013
Penandatanganan
tentang Dokumen
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-8
Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 41. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 050/480-Bappeda tanggal 20 Maret 2014 tentang Sinkronisasi Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 Serta RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bogor di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tahun 2013- 2018 dimaksudkan antara lain adalah: a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Rumpin; b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Rumpin dalam jangka menengah; c. Untuk
dasar
mencerminkan
penilaian
kinerja
penyelenggaran
Kecamatan pembangunan
Rumpin yang
yang baik,
transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan penyusunan
Dokumen Renstra Kecamatan
Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 antara lain adalah: a. Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-9
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Rumpin. 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Penyusunan
Renstra
Kecamatan
Rumpin
Kabupaten
Bogor
dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Rumpin dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Rumpin dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, serta pengumpulan datadata yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Sebagai legalisasi
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ditetapkan
dengan
Keputusan Camat Rumpin Kabupaten Bogor. Alur pikir penyusunan Renstra Kecamatan Rumpin
Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 disajikan dalam gambar 1.1.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor I - 10 Tahun 2013-2018
Gambar 1. 1 : Alur Pikir Penyusunan Renstra Kecamatan Rumpin RPJM Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rumpin Dokumen Perencanaan lainnya Masukan-masukan Stakeholders Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Pernyataan Visi
Pernyataan Misi
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis
Strategi : Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Legalisasi Renstra dengan Keputusan Camat
Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum,
maksud
dan
tujuan,
sitematika
penyusunan renstra, serta hubungan renstra Kecamatan Rumpin dengan dokumen perencanaan lainnya.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor I - 11 Tahun 2013-2018
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD KECAMATAN RUMPIN Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan
SKPD,
serta
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan Pelayanan SKPD. BAB III
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018, tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,
serta Strategis dan
Kebijakan SKPD. BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KINERJA,
KELOMPOK
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
Kecamatan
Rumpin,
dan
program
lintas
Kecamatan Rumpin periode Tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
KECAMATAN
RUMPIN
YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini menjelaskan mengenai Indikator Kecamatan Rumpin yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor. BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor I - 12 Tahun 2013-2018
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor I - 13 Tahun 2013-2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rumpin 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rumpin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Rumpin masuk dalam pola Maksimal, bahwa SKPD Kecamatan merupakan perangkat daerah
yang
mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Kepala Seksi. Sebagai Organisasi Perangakat Daerah, Kecamatan dituntut untuk
mampu
menjabarkan
berperan
kebijakan
dalam
rangka
pembangunan
merespons
daerah
dan
sebagaimana
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“ Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Bogor
termaju
di
Indonesia,
menggunakan
Penciri
Termaju
Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan sebagai keberhasilan sebagai berikut : 1. Terbangunnya Masjid Besar di setiap kecamatan; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 1
2. Penduduk miskin turun menjadi 5 %; 3. Tuntasnya
pembangunan
Stadion
Olahraga
berskala
internasional; 4. Seluruh perijinan berstandar ISO; 5. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 6. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; 7. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat; 8. Terbangunnya pasar disetiap kecamatan; 9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia; 10. Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
harga
berlaku
termasuk tertinggi di Indonesia; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional; 12. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 13. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia; 14. Tidak ada daerah terisolir; 15. Terbangunnya poros barat-utara-tengah-timur; 16. Mendorong
terbangunnya
Cibinong
Raya
sebagai
pusat
kegiatan wilayah; 17. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi; 18. Seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan; 19. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia; 20. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 1560 tahun; 21. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 (Sembilan) tahun; 22. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP Elektronik (e-KTP); 24. Terbangunnya
Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerintah
Daerah; 25. Tersedianya layanan pengaduan di seluruh SKPD dan Desa. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 2
Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Rumpin harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2013-2018 dititikberatkan kepada
implementasi
masyarakat
terhadap
pelayanan segala
prima
sektor
dan
pemberdayaan
pelayanan
publik
yang
didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran,
sistem/metode
kerja,
serta
sosialisasi
yang
berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan,
koordinasi
dan
kerja
sama
lintas
SKPD
serta
pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam
rangka
implementasi
pelimpahan
wewenang
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi : 1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi : a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Sub Bidang Perkebunan c. Sub bidang peternakan 2. Bidang Perikanan 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi : Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 3
a. Sub bidang pertambangan umum b. Sub bidang ketenagalistrikan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Perdagangan 7. Bidang Koperasi dan UKM 8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan a. Sub Bidang Kepariwisataan b. Sub Bidang Kebudayaan 9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : a. Sub bidang Ketenagakerjaan b. Sub bidang ketransmigrasian 10. Bidang Kesehatan 11. Bidang Pendidikan 12. Bidang Sosial 13. Bidang Penataan Ruang 14. Bidang Pertanahan 15. Bidang Pekerjaan Umum a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan b. Sub bidang Drainase c. Sub bidang Bina Marga d. Sub bidang Pemukiman e. Sub bidang Persampahan 16. Bidang Perumahan 17. Bidang Perhubungan : a. Sub bidang Perhubungan Darat 18. Bidang Lingkungan Hidup 19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah a. Sub bidang Trantibum dan Linmas b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 4
21. Bidang Kependudukan 22. Bidang pemuda dan olah raga 23. Bidang komunikasi dan informasi 24. Bidang kearsipan dan perpustakaan 25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 26. Bidang perencanaan pembangunan 27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, meliputi : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) untuk : a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²; b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; c) huller/penggilingan padi. 2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk: a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 5
c) huller/penggilingan padi. 3. Izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruangan; 4. Izin reklame dalam ruang; a) billboard tempel; b) billboard bersinar tempel; c) bersuara; d) balon udara; e) banner bahan kain dan partikel; f) spanduk; g) umbul-umbul; h) thin plat; i) animasi; j) megatron; k) neon box; l) poster; m) selebaran. 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro; 7. Izin
pengangkutan
jenazah
atau
kerangka
keluar
daerah/negeri; 8. Izin pembangunan atau penembokan; 9. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah; 10. Izin huller/penggilingan padi; dan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 6
11. Non perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin
tertentu
serta
tanda
daftar
yang
ketentuan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain
melaksanakan
tugas
yang
dilimpahkan
oleh
Bupati/Walikota dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi
daerah,
melekat
juga
terhadap
camat
yaitu
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; 4. mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; 5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
dan/atau
kelurahan; 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dalam pelaksanaan
tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi
sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian;
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 7
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian
Perangkat Daerah dalam Wilayah
Kerja
Kecamatan; dan 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Struktur Organisasi Kecamatan Rumpin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Rumpin merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Rumpin dalam melaksanakan
tugasnya
dibantu
oleh
1
(satu)
Sekretaris
Kecamatan, 5 (Lima) Kepala Seksi, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi
Kecamatan Rumpin
masuk dalam
Pola
Maksimal sebagai berikut: 1. Camat sebagai Pimpinan; 2. Sekretariat Kecamatan di jabat oleh Sekretaris Camat sebagai Pembantu Pimpinan, yang membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Kesejahteraan Rakyat; d. Seksi Perekonomian; e. Seksi Pembangunan; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 8
4. Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing
urusan
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan
Rumpin Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Camat Camat
mempunyai
penyelenggaraan kemasyarakatan
tugas
membantu
pemerintahan, serta
melaksanakan
Bupati
dalam
pembangunan,
dan
sebagian
kewenangan
Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.
2. Sekretariat 1. Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pengelolaan ketatausahaan kecamatan; 2. Untuk menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi antara lain : 1. Pengkoordinasian kecamatan;
penyusunan
Sekretariat program
Kecamatan
dan
pelaporan
2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kecamatan; 3. Pengelolaan kecamatan;
administrasi
umum
dan
kepegawaian
4. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; dan 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan kinerja kecamatan.
dan
penyusunan
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan masingmasing tugas dan fungsinya sebagai berikut : Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 9
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan program kecamatan;
pengkoordinasian
penyusunan
b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi pelaporan kinerja kecamatan.
dan
penyusunan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan perlengkapan;
pemeliharaan
dan
inventarisasi
c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; b. pengelolaan administrasi kecamatan; dan
penyusunan
anggaran
c. Pengelolaan, pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kecamatan.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 10
2. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1.
Penyelenggaraan kelurahan;
2.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
3. 4.
Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
pembinaan
pemerintahan
desa
dan
dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi : 1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja kecamatan; 3. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 4. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 5. Penegakan peraturan daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 11
urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial; 2. Pembinaan pemberdayaan perempuan; 3. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; 4. Pembinaan keluarga berencana; 5. Pencegahan pengungsi;
dan
penanggulangan
bencana
alam
dan
6. Pembinaan masalah sosial; 7. Pembinaan kesehatan masyarakat; 8. Pembinaan kerukunan umat beragama; 9. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya; 10. Pengkoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; dan 11.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Seksi Perekonomian Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perekonomian mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan, pelaksanaan, perekonomian;
pengawasan,
dan
pengendalian
2. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 3. Pembinaan, pertanian, kehutanan;
pengembangan dan pngendalian di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, dan
4. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); 6. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 12
7. Pembinaan dan pengawasan pertambangan; 8. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; 9. Pelaksanaan inventarisasi potensi penanaman modal daerah; 10. Pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil; 11. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian; dan 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan mempunyai Fungsi : 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; 2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3. Pengkoordinasian masyarakat; dan
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Secara lengkap Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 13
Gambar 2.1. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rumpin
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KELURAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
SEKSI
SEKSI
PEREKONOMIAN
PEMBANGUNAN
DESA
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rumpin 1. Kondisi Fisik Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor merupakan salah satu kecamatan diwilayah barat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Wilayah Kecamatan Rumpin memiliki luas ± 11.474 Ha, dengan batas-batas wilayahnya : - Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; - Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 14
- Sebelah
Timur,
berbatasan
dengan
Kecamatan
Ciseeng
Kabupaten Bogor; - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor; Topografi
wilayah
dari
Kecamatan
Rumpin
sangat
bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara Keberadaan sungai-sungai
di
wilayah
Kecamatan
Rumpin
posisinya
membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian selatan kea rah utara. Di Kecamatan Rumpin terdapat danau atau situ-situ sebanyak 2 (dua) buah dengan luas 2,7 Ha dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau tempat resapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai pertanian dan budidaya perikanan. 2. Kondisi Perwilayahan Secara administratif, Kecamatan Rumpin terdiri atas 14 (empat belas) desa, yaitu Desa Leuwibatu, Desa Mekarjaya, Desa Gobang, Desa Cdokom, Desa Cibodas, Desa Rabak, Desa Kampungsawah, Desa Rumpin, Desa Cipinang, Desa Sukasari, Desa Kertajaya, Desa Tamansari, Desa Sukamulya, dan Desa Mekarsari.
Melihat
kondisi
perwilayahan
tersebut,
masih
memungkinkan akan terjadi pemekaran desa. Sedangkan
Jumlah
penduduk
Kecamatan
Rumpin
Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2013 menurut hasil rekapitulasi laporan Lahir, Mati. Pindah, dan Datang (LAMPID) sebanyak 131.589 jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 68.954 Jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 62.635 jiwa, dengan
jumlah
Kepala
Keluarga
sebanyak
42.212
Kepala
Keluarga. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 15
Berkenaan penduduk
dengan
Kecamatan
sumberdaya
manusia
pembangunan
Rumpin, (SDM)
kualitas
perkembangan
menunjukkan
hidup kualitas
kondisi
yang
semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber
daya
manusia
melalui
bidang
pendidikan
sangat
terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. 3. Kondisi Umum Pegawai Sedangkan Kondisi PNSD SKPD Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013 sebanyak 29 orang, terdiri dari pegawai kecamatan sebanyak 19 orang dan sekretaris desa sebanyak 10 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 16
TABEL 2.2. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN No
JUMLAH ( ORANG) 19 10 27
PEGAWAI
1. 2.
PNS SEKDES PNS JUMLAH
% 66,67 33,33 100.00
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka
dalam
pengisian
formasi
jabatan
struktural
di
Kecamatan Rumpin terdiri dari eselon III dan eselon IV sebanyak 10 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.3. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN YANG MENDUDUKI JABATAN DAN STAF N0 1. 2. 3. 4.
Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV Staf Sekdes Jumlah
Jumlah (orang ) 2 8 9 10 29
% 7,41 29,63 29,63 33,33 100.00
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat Dari 29 jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Rumpin, dilihat dari stratus golongan/pangkat, maka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 17
TABEL 2.4. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
1.
IV
2
7,41
2.
III
8
29,63
3.
II
16
51,85
4.
I
3
11,11
29
100,00
Jumlah
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Rumpin
yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA
lebih mendominasi yaitu sebesar
55,55%, sedangkan yang
Status pendidikan Strata-1 (S1) 11,11%, dan yang Strata-2 (S2) sebesar 11,11%. Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini : TABEL 2.5. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN BERDASARKAN PENDIDIKAN N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
4
14,81
2.
Strata-1 ( S1 )
4
11,11
3
Diploma III
1
3,70
4
SLTA/SMK
16
51,85
5
SLTP
3
11,11
5
SD
1
3,70
29
100,00
Jumlah
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 18
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila
dilihat
dari
jenis
kesarjanaan/disiplin
ilmu,
selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.6. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN BERDASARKAN KESARJANAAN N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
A.
JUMLAH (orang )
MAGISTER
B.
1. Administrasi Negara/Daerah
3
2. Magister Manajemen
1
SARJANA 1. Ilmu Sosial
3
2. Pendidikan
1
Jumlah
8
Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu
pegawai
yang
ada
di
Kecamatan
Rumpin
masih
banyaknya pegawai Kecamatan Rumpin yang berpendidikan belum menempuh ke jenjang S-1 atau S-2. 4. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Kecamatan Rumpin Tahun 2012-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran
belanja
langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 19
TABEL 2.7. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2012-2014 TAHUN
ANGGARAN ( RP .)
REALISASI
2012
541.660.000
539.620.883
2013
423.600.000
407.119.668
2014
946.704.000
-
5. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan prasarana kerja yang ada di Kecamatan Rumpin tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini : TABEL.2.8. SARANA DAN PRASARANA KERJA KECAMATAN RUMPIN NO
URAIAN
BANYAKNY A
SATUAN
7.332
M²
1
TANAH KANTOR
2
TANAH RUMAH DINAS
782
M²
3
TANAH RUANG PKK
100
M²
4
TANAH MUSHOLLA
50
M²
5
KANTOR KECAMATAN
419
M²
6
GEDUNG DINAS
184
M²
7
GEDUNG PKK
50
M²
8
RUANG MUSHOLLA
25
M²
9
AULA KANTOR KECAMATAN
250
M²
RUMAH
10
GEDUNG PRAMUKA
85
M²
11
GEDUNG SEKRETARIAT MUI
85
M²
12
RUANG ARSIP
75
M²
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 20
13
LISTRIK
2
JARINGAN
14
MESIN AIR
2
BUAH
15
TELPON
1
LINE (1 FAX)
16
AREA PARKIR
1
AREA
17
TAMAN LUAR
1
AREA
18
KANTIN
1
BUAH
19
LEMARI BESI
5
BUAH
20
KENDARAAN RODA 4
3
UNIT
21
KENDARAAN RODA 2
5
UNIT
22
MEJA TULIS
31
SET
23
AC
4
UNIT
24
KOMPUTER PC
4
UNIT
25
KOMPUTER NOTEBOOK
1
UNIT
26
PRINTER
3
UNIT
27
MEJA RAPAT
3
UNIT
28
KURSI KERJA
94
UNIT
29
FILLING KABINET
12
UNIT
30
RAK ARSIP
1
UNIT
31
MESIN RUMPUT
2
BUAH
32
LEMARI ARSIP
2
UNIT
POTONG
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rumpin Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rumpin, maka telah ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Rumpin sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan; 3. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 21
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian; 5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan; 6. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum; 7. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.9 di bawah ini:
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 22
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rumpin 1. Tantangan (Threats) Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, tentunya
Kecamatan
Rumpin
pasti
mengalami
tantangan/permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.
Tentunya
hal
ini
yang
perlu
diantisipasi
dan
diselesaikan secara kontinu dan pengkoordinasian terhadap instansi terkait. Sehingga tantangan/permasalahan akan dapat terselesaikan
secara
optimal.
Karena
Masalah
merupakan
kesenjangan antara pencapaian kinerja keadaan sekarang dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Adapun
tantangan
pengembangan
pelayanan
(Threats)
yang
Kecamatan
dirasakan
Rumpin,
dalam
diantaranya
sebagai berikut : 1. Masih terdapatnya beberapa kampung yang masuk dalam kategori masyarakat terisolir sehingga belum adanya jaringan listrik dan sekolah untuk melaksanakan pendidikan; 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat; 3. Masih
rendahnya
Ketidakstabilan
kondisi
perekonomian
masyarakat; 4. Masih rendahnya tingkat kesehatan di Wilayah Kecamatan Rumpin; 5. Masih belum optimalnya kondisi infrastuktur perdesaan; 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proyeksi pembangunan yang dibiayai oleh Swadaya Murni Masyarakat; 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Tinggal;
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 24
8. Masih tingginya kondisi masyarakat yang mengalami kondisi Keluarga Miskin dan Kurang Mampu; 9. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; Melihat kondisi tersebut membuktikan beberapa faktor penghambat
peningkatan
kinerja
penyelenggaraan
pelayanan
SKPD (Publik), sebagai berikut: 1. Faktor penghambat pertama menyangkut cakupan kewenangan Kecamatan
Rumpin,
khususnya di
unit
bidang
kerja
pelaksana
penyelenggara
pelayanan
kewenangan
yang
bersangkutan.
Hal ini terjadi apabila dalam desain otonomi
daerah ada pembatasan kewenangan, maka reorientasi strategi penyelenggaraan pelayanan agar sesuai dengan preferensi masyarakatnya akan relatif sulit dilakukan karena pusat pengambilan keputusan tetap berada di pemerintah daerah, yang
relatif
wilayah.
kurang
Untuk
dihilangkan
memahami
Indonesia,
karena
preferensi
faktor
Otonomi
masyarakat
penghambat Daerah
di
ini
di
telah
Indonesia
diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada Daerah. 2. Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan kemampuan pemerintah
kecamatan,
baik
personil,
peralatan
maupun
pembiayaan. Keterbatasan kemampuan akan semakin terlihat saat target kinerja pelayanan yang diharapkan ditetapkan lebih tinggi dari pada target kinerja optimal. 3. Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan informasi. Hal ini terjadi karena kurang baiknya mekanisme interaksi antara penyelenggara pelayanan dengan penerima manfaat pelayanan. Pada beberapa kasus, mekanisme interaksi bahkan tidak didesain. Akibatnya, partisipasi masyarakat tidak berkembang berdasarkan pemahaman penyelenggaraannya. Pada kasus Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 25
lainnya,
mekanisme
interaksi
sudah
dibangun
tetapi
efektifitasnya masih rendah. Pada kasus seperti ini, seluruh informasi untuk secara terus menerus merancang – ulang penyelenggaraan pelayanan. Dalam konteks manajemen, kasus seperti ini sering terjadi pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan tidak di bangun dan
dikembangkan secara baik. 4. Faktor penghambat keempat adalah kemungkinan terjadinya ketimpangan
kinerja
penyelenggaraan
pelayanan
antar
wilayah/desa. Permasalahan ini muncul karena ketiadaan standar minimal yang harus dipenuhi berbagai pelayanan dilingkup kewenangan bidang pemerintahan, yang diperlakukan sama
di
seluruh
wilayah/desa.
Bila
tidak
dipecahkan,
kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting bagi proses pembangunan wilayah secara keseluruhan. Solusi untuk faktor penghambat keempat di atas adalah alasan teoritis dari pengembangan standar pelayanan minimal. Namun demikian, untuk
tujuan
pengembangan
kinerja
pemerintah
secara
keseluruhan, standar kinerja pelayanan dan standar kinerja pelayanan bidang kewenangan wajib dan bidang kewenangan nonwajib sangat diperlukan. 5. Faktor penghambat kelima adalah kondisi infrastrukur yang belum memadai/dalam kondisi rusak, sehingga pertumbuhan perekonomian
warga
masyarakat
kurang
dan
belum
berkembang. Kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting bagi proses pembangunan wilayah secara keseluruhan. 2. Peluang (Opportunities) Pengembangan Pelayanan SKPD Memperhatikan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukKan arah kebijakan
pelayanan
SKPD
adalah
untuk
mewujudkan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 26
kepemerintahan yang baik. Kinerja manajemen pelayanan yang baik diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan
dapat
mendorong
meningkatkan
kualitas
layanan,
memperbaiki citra pelayanan yang buruk, memperkuat daya saing wilayah, mendorong peningkatan investasi dan pengembangan perekonomian wilayah, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, dan pada gilirannya mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kebijakan SKPD Kecamatan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah, dari sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan, telah dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Kondisi tersebut disebabkan antara lain; memudarnya komitmen top pimpinan dan jajarannya, kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan kuatnya ego atau kepentingan unit organisasi tertentu untuk mempertahankan kewenangan pemberian izin. Di sisi lain, masalah legalitas organisasi, regulasi dan sumber daya manusia serta dukungan biaya operasional dan sarana pendukung yang belum cukup memadai, menjadi faktor penyebab lembaga pelayanan terpadu kurang berfungsi optimal. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan
keseuaian dalam menjalankan berbagai
program dan kegiatan yang dilaksanakan. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II - 27
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Minimnya SDM pegawai yang ada di Kecamatan. 2. Minimnya sarana dan prasarana yang ada. 3. Kurangnya anggaran yang tesedia. 4. Kekurangan pegawai di Kecamatan. 5. Masih rendahnya tingkat kemampuan aparat pemerintahan desa serta luasnya wilayah mengakibatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. 6. Sarana transportasi yang masih kurang memadai menjadi kendala bagi
pemasaran
hasil-hasil
pertanian/perkebunan
maupun
disektor perdagangan. 7. Masih terdapatnya masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan serta banyaknya pengangguran tidak kentara. 8. Masih
kurangnya
fasilitasi
sarana
masyarakat khususnya sarana
dan
prasarana
dasar
kesehatan, pendidikan dan
pertanian. 9. Rendahnya sumber daya
manusia
serta adat
istiadat/budaya
masyarakat yang masih tradisionalis. 10. Belum optimalnya pelaksanaan catur tertib pertanahan serta masih terdapatnya tanah yang bermasalah. 11. Kurangnya informasi peluang usaha/ekonomi terutama untuk pemasaran berbagai komoditi pertanian. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 1
12. Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi. 13. Belum terkoordinasinya penanganan masalah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perlindungan Mata Air (PMA). 14. Masih terdapatnya kampung-kampung di desa yang
belum
menikmati penerangan listrik. 15. Pertumbuhan perkembangan wilayah perkotaan lambat karena kuranngya dukungan Tata Ruang Wilayah. 16. Sarana dan prasarana pertanian yang belum terpenuhi di antaranya irigasi pertanian. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN),
rumusan
Visi
adalah
umum
mengenai
keadaan
yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 2
1. Visi Dengan
mempertimbangkan
arah
dan
tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 sesuai dengan janji Bupati Bogor yang akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :
Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau msyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada
pada
tingkat
kemajuan
yang
lebih
tinggi
atau
masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa
Kabupaten
melakukan
Bogor
pengembangan
sebagai diri
suatu
untuk
wilayah
terus
menyesuaikan
diri
terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.
Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur
dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 3
3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Indikator Kesalehan Sosial
: Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS),
Keamanan dan Ketertiban. . 2. Misi Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan
usaha
berbasis
sumberdaya
alam
dan
pariwisata. 3. Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tata
kelola
pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi ini merupakan upaya
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 4
Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan
dalam
kehidupan
sosial
dan
keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hakhak dasar masyarakat. Misi ini
terkait dengan
Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu
Mengokohkan
Kemasyarakatan
Kehidupan
melalui
Sosial
Peningkatan
Peran
Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
Misi ini
merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai
melalui
pertumbuhan
ekonomi
yang
stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta
memperhatikan
nilai-nilai
keadilan,
kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat,
yaitu
Membangun
Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. merupakan rangka
upaya
menyediakan
Kabupaten sarana
Bogor dan
Misi ini dalam
prasarana,
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 5
hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial
ekonomi
peningkatan
masyarakat
swadaya
dan
mendorong
masyarakat
dalam
memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.
Misi ini terkait dengan Misi
Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan
Infrastruktur
Strategis
yang
Berkelanjutan. Misi Keempat,
yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
Misi
ini
Pemerintah
Kabupaten
pelayanan
merupakan
upaya
Bogor
dalam
membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia
yang
produktif,
kompetitif,
dan
dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi
ini
terkait
Pemerintah
dengan
Provinsi
Jawa
Misi
Pertama
Barat,
yaitu
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi Kelima,
yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang
baik.
Misi
ini
merupakan
upaya
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga
cita-cita
pemerintahan
dan
dalam
pelaksanaan
pembangunan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
yang III - 6
mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,
serta
berorientasi
pada
penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Misi ini terkait dengan Misi
Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk
mendukung
pencapaian
visi
dan
misi
tersebut,
Kecamatan Rumpin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
sosial
kemasyarakatan
dan
kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 7
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah (RTRW) dan Kajian
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan
sesuai
dengan
kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerahdaerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan
pengembangan
struktur
ruang
meliputi
:
(a)
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 8
telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan
lingkungan
hidup;
(b)
kebijakan
pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih kebijakan
lanjut
dikemukakan
penataan
ruang
strategi
wilayah
untuk
meliputi
:
mewujudkan (a)
strategi
pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
dan
kawasan
perkotaan;
(c)
strategi
pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 9
penatagunaan
air,
penatagunaan
udara,
dan
penatagunaan
sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya
dijelaskan
Rencana
struktur
ruang
wilayah,
meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem
pusat
permukiman
perdesaan
dilakukan
dengan
membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa Banyuasih, Desa Kecamatan Cigudeg;
Cintamanik,
dan
Desa
Bangunjaya
4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; 7. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; 8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; 10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; 11. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; 12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; 13. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung; 14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 15. Desa Warujaya Kecamatan Parung; 16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; 17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; 18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; 19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 10
20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ; 21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; 25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; 26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; 27. Desa Cipayung Megamendung;
Girang
dan
Desa
Sukamaju
Kecamatan
28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; 29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; 30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; 31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; 32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; 33. Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi;
Desa
Mekarsari,
dan
Desa
Gandoang
34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; 35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; 36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde
I, yaitu Kecamatan Cibinong
yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 11
sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e) sistem prasarana
gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun
dalam
implementasinya
berbeda,
sehingga
masih
terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Rumpin dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang
terjadi
pemahaman
dapat pegawai
dikurangi
secara
Kecamatan
Rumpin
bertahap. terhadap
Selanjutnya RTRW
dan
perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 12
Isu kedua adalah berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan
rencana
tata
ruang
yang
telah
direncanakan
sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan Rumpin untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak
dialihfungsikan
untuk
kepentingan
lain
yang
merugikan
pembangunan pertanian daerah. Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tataruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Rumpin perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 13
Jika
ditelaah
aspek
lingkungan
hidup,
maka
wilayah
Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan
dan
mengakibatkan
tidak
sesuai
terjadinya
dengan
degradasi
peruntukannya
lahan.
Hal
ini
dapat dapat
mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak
negatif
pembangunan
terhadap
kualitas
aksesibilitas
jalan
lingkungan. secara
Peningkatan
berlebihan
akan
mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Kecamatan Rumpin perlu merancang berbagai rencana
pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan
kompetensi
SDM
di
Kecamatan
Rumpin
tentang
lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 14
pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan kondisi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
yang merupakan
kondisi
Kecamatan Rumpin, maka untuk menyusun
lingkungan
strategis
strategi pencapaian
visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masingmasing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal a. Kekuatan (S): Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi
yang
langsung
berakibat
kepada
pemilikan
keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuataan di Kecamatan Rumpin antara lain : a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf; c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 15
d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai b. Kelemahan (W): Kelamahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan
dalam
praktek,
berbagai
keterbatasan
dan
kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapai antara lain : a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja; b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai; c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan d Kurang optimalnya mekanisme kerja. 2.
Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (O): Peluang
adalah
berbagai
situasi
lingkungan
yang
menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Rumpin maka yang dapat dijadiakan sebagai peluang adalah : a. Adanya
standarisasi
Pemerintah
dan/atau
Pusat/Provinsi
yang
pedoman perlu
kebijakan
ditindaklanjuti
dengan kebijakan daerah; b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan c. Tingginya
dukungan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 16
b. Ancaman (T) Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang. Ancaman adalah
faktor
–
faktor lingkungan yang tidak
menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti : a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat; b. Beragamnya
pemahaman
masyarakat
atas
kebijakan
Pemerintah Daerah ; c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O
1. Melaksanakan kebijakan daerah dan/atau ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan standar dan/atau pedoman yang ada ; dan 3. Menindaklanjuti program dan rencana kerja demi kemajuan. 2. Strategi W-O
1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ; 2. Mengoptimalkan mekanisme kerja. 3. Strategi S-T
1. Menyusun program kerja sesuai dengan tuntutan perubahan;
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 17
2. Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
terhadap
kebijakan
Pemerintah Daerah; dan 3. Merumuskan kerjasama dengan kecamatan lain. 4. Strategi W-T
1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan; 2. Mengoptimalkn sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
III - 18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rumpin 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(SPPN),
Sistem
Visi
adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana
Visi
Bupati
Bogor
Terpilih
yang
akan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 2013 2018,
Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR
MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Mewujudkan Kecamatan Rumpin Yang Prima Dalam Pelayanan, Unggul Dalam Perekonomian, Cerdas Dalam Pendidikan, Serta Sejahtera Dalam Lingkungan Menuju Kabupaten Bogor Termaju Di Indonesia”
Visi ini dimaksudkan bahwa yang dikehendaki masyarakat adalah
terwujudnya
peningkatan
aksesbilitas
pelayanan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 1
kesehatan, pendidikan, dan perekonomian dan aksesibilitas wilayah yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan, dan dapat menciptakan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki
daya
saing,
sehingga
akan
mampu
mendorong
penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan efisiensi kerja serta
mendorong
kinerja
kecamatan
atas
dasar
prinsip
pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan publik, melalui : 1. Peningkatan
kualitas
dan
fasilitasi
pelayanan
bidang
kesehatan dan pendidikan; 2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat; 3. Gerakan Wajib Belajar Tanpa Pengecualian; 4. Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dan
pengentasan
kemiskinan; 5. Penataan dan mengoptimalkan Sumber Daya yang ada; 6. Peningkatan
profesionalisme
aparatur
dan
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan. 2.
Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 2
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan
untuk
mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 serta Visi Kecamatan Rumpin yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin, dan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian; 2. Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dan kesejahteraan bermasyarakat; 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang mandiri; 4. Meningkatkan Kualitas dan kinerja aparatur. Misi Pertama : “
Meningkatkan
aksesbilitas
pelayanan
kesehatan,
pendidikan dan perekonomian” Misi ini mengandung makna bahwa dalam era reformasi dan era globalisasi
terjadi
perubahan
lingkungan
strategi,
dimana
tuntutan pelayanan semakin dirasakan penting, oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kecamatan Rumpin. Melalui kecamatan pemerintah daerah dituntut
agar
mampu
menyelenggarakan
tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, yaitu melaksanaan kesehatan dan pendidikan gratis serta peningkatan perekonomian menuju masyarakat sejahtera. Kemudahan kesehatan
masyarakat akan
dalam
memberikan
mendapatkan dampak
positif
pelayanan terhadap
peningkatan kesehatan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 3
sarana dan prasarana/fasilitas kesehatan yang memadai serta didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. Optimalisasi
pendidikan
merupakan
hal
penting
dalam
meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk terlibat
dan
pemerintah
berperan terhadap
aktif
wajib
dalam belajar.
mendukung Indikator
program
keberhasilan
program pendidikan dapat dilihat dari prosentase Wajib Belajar (Wajar) dan Angka Melek Huruf (AMH). Dan yang sangat menjadi pemerhati pemerintah adalah masih adanya masyarakat yang belum bisa melaksanakan pendidikan terutama di daerah yang terisolir karena jarak tempuhnya yang sangat jauh menuju ke sekolah. Perekonomian yang berbasis kemasyarakatan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing. Hal ini
tentunya
harus
didukung
dengan
infrastruktur
yang
memadai, pemeliharaan dan perbaikan irigasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian serta bantuan sarana dan prasarana benih tanaman/pertanian dan alat mesin pengolahan lahan/pangan. pengembangan perekonomian perdesaan sangat diharapkan
oleh
masyarakat
Rumpin.
Hal
ini
mendorong
pemerintah daerah untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki sesuai kebutuhan dan karakteristik terutama dalam hal meningkatkan
kualitas
perekonomian
bagi
masyarakat,
penyediaan sarana dan prasarana di wilayah yang sesuai kebutuhan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan,
kebutuhan,
pengelolaan,
pendayagunaan maupun pemanfaatannya. Penyertaan modal usaha akan dapat memacu masyarakat meningkatkan tarap hidupnya menuju kesejahteraan.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 4
Misi Kedua : “Meningkatkan
Kerukunan
Hidup
Beragama
dan
kesejahteraan bermasyarakat” Misi ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan yang damai dan pemerataan kebersamaan, masyarakat Rumpin hidup selalu berdampingan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dan pembinaan mental menuju masyarakat sejahtera dan penuh kedamaian yang berlandaskan taat terhadap aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Hal ini harus didukung dengan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai. Salah satu upaya pemerintah dalam pelaksanaannya adalah di Kecamatan Rumpin telah dibangunnya Masjid Raya serta setiap tahun adanya bantuan untuk sarana peribadahan umat Islam. Optimalisasi
menuju
kesejahteraan
masyarakat
menjadi
perhatian yang utama, hal ini pemerintah telah berupaya melaksanakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program RASKIN bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, di Kecamatan Rumpin masih terdapat masyarakat yang
belum
terpenuhinya
ketersediaan
listrik
yang
masih
bertempat tinggal pada daerah/wilayah terisolir yang harus dengan
segera
terpenuhinya
ketersediaan
listrik
dan
infrastruktur yang dapat dilalui oleh kendaraan. Misi Ketiga : “ Mengoptimalkan sumber daya manusia yang mandiri” Misi ini mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan seluruh potensi
yang
dimiliki
sesuai
kebutuhan
terutama dalam hal meningkatkan
dan
kualitas
karakteristik sumberdaya
manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 5
oleh Pemerintah Daerah bagi kecamatan yang lengkap sesuai kebutuhan. Menjadikan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, kebutuhan, pengelolaan, pendayagunaan maupun pemanfaatannya dapat dilaksanakan sesuai harapan, sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan kemampuannya. Optimalisasi sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat
dibutuhkan,
sangatlah
penciptaan
diharapkan.
Hal
ini
kemandirian tentunya
masyarakat
didukung
dengan
pemerataan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang siap pakai, kebutuhan lapangan kerja yang
dapat
diandalkan,
investasi
yang
nelaksanakan
pembangunan di wilayah dapat mendorong kompentensi untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang memang kebutuhan tersebut masyarakat miliki. Misi Keempat : “Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Aparatur ” Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas dan kinerja
aparatur
merupakan
peningkatan
kompetensi
dan
profesionalisme aparat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini tentunya didukung dengan pelaksanaan pembinaan peningkatan
SDM
aparatur
kecamatan/desa,
pemahaman
peraturan yang berlaku, optimalisasi tertib administrasi desa, terlaksananya pemilihan kepala desa dengan tertib dan aman. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1. Tujuan Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 6
dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan
yang
mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian, mempunyai tujuan : 1.
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat;
2.
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3.
Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dalam perekonomian masyarakat.
Misi Kedua : Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dan kesejahteraan masyarakat, mempunyai tujuan : 1.
Meningkatnya kerukunan beragama dan persatuan dan kesatuan antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2.
Meningkatkan
kualitas
dan
taraf
hidup
demi
tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Misi Ketiga : Mengoptimalkan sumber daya manusia yang mandiri, mempunyai tujuan : 1.
Meningkatkan
partisipasi
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan; 2.
Menfasilitasi
pembangunan
fisik
dan
non
fisik
dalam
pembangunan.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 7
Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Aparatur, mempunyai tujuan : 1. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur; 2. Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan berhasil guna; 3. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. 4.3. Strategi dan Kebijakan 1. Sasaran Strategis Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan
dilakukan
untuk
mencapai
tujuan.
Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran
Kecamatan
Rumpin
Kabupaten
Bogor
adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang
harus
dicapai,
dan
untuk
itulah
Kecamatan
Rumpin
Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.
Misi No.
Pertama: Meningkatkan aksesbilitas pendidikan dan perekonomian. Sasaran Strategis
pelayanan
Indikator Sasaran
1.1
Terfasilitasinya pembuatan Kartu BPJS
1
Persentase kartu BPJS
1.2
Terfasilitasinya pelayanan kesehatan
1
Jumlah pelayanan kesehatan
dasar
kepemilikan fasilitasi dasar
kesehatan, Satuan % Kali
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 8
1.3
Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat
1
Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat
1.4
Tuntasnya masyarakat tuna aksara Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
1
Angka melek huruf
1
Jumlah pembinaan koperasi dan UMKM
1.5
Misi
Kedua
: Meningkatkan Kerukunan Kesejahteraan Masyarakat.
Hidup
Kali
% Kali
Beragama
No.
Sasaran Strategis
2.1
Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya Terfasilitasinya bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai
1
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
Kali
1
Jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan yang difasilitasi
kegiatan
2.3
Terselenggaranya kegiatan hari nasional/daerah
1
Kali
2.4
Terfasilitasinya program RASKIN dan BLSM bagi masyarakat miskin dan kurang mampu Terfasilitasinya bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah fasilitasi program raskin dan BLSM
2.2
2.5
Indikator Sasaran
besar
1
1
Jumlah fasilitasi bantuan pembangunan RTLH
dan
Satuan
Kali
Kali
Misi Ketiga : Mengoptimalkan sumber daya manusia yang mandiri No. 3.1 3.2
Sasaran Strategis Meningkatnya royong pembangunan Meningkatnya pembinaan pemberdayaan
Indikator Sasaran
gotong dalam
1 1
Jumlah kegiatan gotong royong dalam pembangunan Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat
Satuan Kegiatan Kali
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV - 9
3.3 3.4
masyarakat Tersedianya data usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
1
Jumlah dokumen Dokumen perencanaan
1
Jumlah kegiatan pembangunan fisik atau non fisik
Kegiatan
Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Aparatur No.
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Satuan Kasus
4.1
Meningkatnya kerja
disiplin
1
Jumlah pegawai
4.2
Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat
1
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
1
Jumlah izin yang dikeluarkan; Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi
4.3
2 3
pelanggaran
Izin Rekome ndasi SK Jenis
2. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan
oleh
yang
pedoman/pegangan/petunjuk
berwenang
dalam
untuk
dijadikan
pengembangan
ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor IV - 10 Tahun 2013-2018
Misi Pertama : Peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian, dengan pencapaian tujuan : a. Bidang Kesehatan : 1. Mengoptimalkan
pemanfaatan
penggunaan
sarana
dan
prasarana kesehatan; 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 3. Memfasilitasi dan mengakomodir pembuatan Kartu BPJS; 4. Melaksanakan
Pembinaan
Bidan
Desa/Paraji,
dan
Kader
Posyandu; 5. Meningkatkan Kesehatan bagi pelajar dan masyarakat; 6. Menurunnya angka kematian anak dan Ibu Hamil; 7. Meningkatkan peserta KB bagi masyarakat; 8. Menciptakan
Lingkungan
yang
sehat
dari
pencemaran
lingkungan dan kerusakan lingkungan. b. Bidang Pendidikan : 1. Mengoptimalkan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun; 2. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH); 3. Meningkatkan
kualitas
pendidik
dan
sarana
prasarana
pendidikan; 4. Terselenggaranya mutu PAUD yang berkualitas; 5. Terakomodirnya penyaluran dana Bos; c. Bidang Perekonomian : 1. Mengoptimalkan kemitraan kelompok tani untuk peningkatan hasil pertanian/produksi pertanian;
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor IV - 11 Tahun 2013-2018
2. Terakomodirnya
bantuan
sarana
dan
prasarana
benih
tanaman/pertanian dan alat mesin pengolahan lahan/pangan; dan 3. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat. 2. Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan kesejahteraan masyarakat, dengan pencapaian tujuan : 1. Terciptanya Persatuan dan kerukunan beragama antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat; 2. Terlaksananya kegiatan pengajian tingkat desa dan kecamatan; 3. Terwujudnya terhadap bantuan pembangunan
sarana dan
prasarana peribadatan yang memadai; 4. Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan; 5. Memfasilitasi
terhadap
pemberian
bantuan
pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 6. Terakomodirnya program RASKIN dan BLSM bagi masyarakat miskin dan kurang mampu; 7. Terakomodirnya pemenuhan kebutuhan/ketersediaan listrik dan sarana jalan di daerah terisolir; dan 8. Meningkatnya
tarap
hidup
masyarakat
dalam
bidang
keterampilan dan bidang usaha; 3. Pengoptimalan sumber daya manusia yang mandiri, dengan pencapaian tujuan : 1. Terakomodirnya
terhadap
investor
untuk
mendorong
kompentensi kebutuhan lapangan pekerjaan; 2. Meningkatnya Penurunan Angka Pengangguran; 3. Terakomodirnya perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik dalam Musrenbang; 4. Meningkatnya
partisipasi
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan; Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor IV - 12 Tahun 2013-2018
5. Terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
segala
bidang; 6. Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak; dan 7. Terwujudnya
kesadaran
hukum
bagi
masyarakat
dan
pengembang. 4. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur, dengan pencapaian tujuan : 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja; 2. Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga aparatur yang ada; 3. Meningkatnya disiplin kerja; 4. Terakomodirnya Layanan Pengaduan Masyarakat dan Desa; 5. Meningkatnya
kualitas,
profesionalisme
dan
kompetensi
aparatur; 6. Terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat dan berhasilguna; 7. Tertatanya
organisasi
perangkat
kecamatan,
perangkat
desa/kelurahan dalam tertib administrasi; dan 8. Terbitnya pedoman/peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 secara lengkap
disajikan dalam lampiran 1.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor IV - 13 Tahun 2013-2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/sasaran berdasarkan muatan Indikator Penciri Kabupaten Termaju di Indonesia, Aspek, fokus dan
indikator
kinerja
menurut
bidang
urusan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta sasaran muatan lokasilitas Kecamatan Rumpin, Program/ Kegiatan Lintas Kecamatan dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja Kecamatan Rumpin. Program Lintas Kecamatan Rumpin adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kepala Seksi. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kecamatan/Instansi
dan Desa mengenai suatu atau beberapa
wilayah, Daerah, atau kawasan perdesaan. Program dan Kegiatan Kecamatan Rumpin Misi Pertama : 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
pemerintahan kecamatan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-1
b.
Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian.
c.
Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah
d.
Pembinaan Pelaksanaan dan Pengendalian Perekonomian
e.
Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
f.
Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan
g.
Inventarisasi Potensi Penenaman Modal Daerah
h.
Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan
i.
Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian
j.
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
k.
Pembinaan Keluarga Berencana
l.
Pengkoordinasian, Pelaporan
Pembinaan
Langkah-langkah
dan
Pengawasan
Penanggulangan
Serta
Terjadinya
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan m. Pembinaan pemberdayaan perempuan n.
Pembinaaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu pengetahuan dan tehnologi generasi muda keolahragaan kepramukaan seni dan budaya.
Misi Kedua: 1.
2.
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama a.
Fasilitasi Kegiatan Mutsabaqoh Tilawatil Quran
b.
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan
Program Peningkatan Peran Serta Pemuda 1.
Peringatan Hari - Hari Bersejarah.
2.
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten Bogor.
3.
Fasilitasi
Kegiatan
Lomba-lomba
Tingkat
Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan Nasional Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-2
4.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.
b.
Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
c.
Fasilitasi Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
d.
Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah
e.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
f.
Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan
g.
Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial
h.
Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
i.
Pembinaan Masalah Sosial
j.
Pembinaan Kerukunan Beragama
Misi ketiga: 1.
Program peningkatan kinerja Kecamatan a.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan.
b.
Penyelenggaraan rapat minggon tingkat kecamatan
c.
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
d.
Penyusunan Monografi Kecamatan.
e.
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan
f.
Pengkoordinasian
Pelaksanaan
Pembangunan
Swadaya
Masyarakat g.
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam
Misi keempat: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam
ini
dimaksudkan
pemerintahan
melalui
untuk
pelayanan
meningkatkan administrasi
kinerja
perkantoran
Kecamatan Rumpin yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-3
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
g.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor. h.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.
j.
Penyediaan
jasa
tenaga
pendukung
administrasi/teknik
perkantoran. k.
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD.
l.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang n. 2.
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan Rumpin melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
3.
a.
Pengadaan Mebeleur.
b.
Pengadaan Peralatan Kantor.
c.
Pengadaan Perlengkapan Kantor.
d.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
e.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
g.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Program
Peningkatan,
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-4
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan
cara
peningkatan,
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
4.
b.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
c.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
d.
Penyusunan perencanaan angggaran.
e.
Penatausahaan Keuangan SKPD.
f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
g.
Pubilkasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan a.
Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan.
b.
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan. c.
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
dan
Kelurahan d.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
e.
Penataan Administrasi Pertanahan
Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-5
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Rumpin berkontribusi secara tidak langsung terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Rumpin adalah sebagai berikut : 1.
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
2.
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
3.
Jumlah izin yang dikeluarkan
4.
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
5.
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
6.
pembinaan oleh kecamatan Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-1
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V-2
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN TAHUN 2013-2018
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
1
2
3
4
5
KONDISI AWAL (2013) 6
TARGET 2014 7
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
2015 8
V - 46
2016 9
2017 10
2018 11
KONDISI AKHIR (2018)
PROGRAM
KET
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
8
V - 47
9
10
11
12
13
14
LIHAT BAB V ……………..
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
V - 48
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin.
Penyusunan
program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Kecamatan Rumpin maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Melalui Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPM Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan datang. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan
Rumpin
Tahun
2013-2018,
sangat
tergantung
dari
kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kecamatan Rumpin, karena tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan adanya sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanan tugas bersama SKPD dan Pemerintahan Desa, selain itu komitmen Pemerintah
Daerah
terhadap
pelaksanaan
berorientasi meningkatkan tata kelola
otonomi
daerah
yang
Pemerintahan yang Baik dan
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara sistematik dan terstruktur dituangkan dalam rencana strategis.
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
VI - 1
Demikian rencana strategis Kecamatan Rumpin yang disusun sesuai
kebutuhan
dan
dapat
diaplikasikan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan serta sebagai barometer bagi seluruh program kerja dan anggaran Kecamatan Rumpin untuk mempercepat pelayanan masyarakat sesuai visi dan misi Kabaupaten Bogor.
Rumpin, 2014 CAMAT RUMPIN
Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina NIP. 197207311993111002
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
VI - 2
Lampiran : MATRIK RENSTRA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
Lampiran 1 MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGORM TAHUN 2013 - 2018 Visi Misi Keempat
: : TARGET TAHUNAN
INDIKATOR KEGIATAN
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
STN
HASIL SD 2013
20014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
11
12
13
URAIAN
STN
20014
2015
2016
2017
2018
SUMBER DANA
KET
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
TABEL 2.9 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR 2009 - 2013 Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
2
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
3
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
4
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
5
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
6
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
100%
100%
7
Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100%
100%
100%
Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
II-23
II 22
TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR
Anggaran pada tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BELANJA DAERAH
0
1.925.385.000
1.899.015.000
2.212.496.000
2.245.544.000
0
1.693.582.324
1.781.833.323
2.023.951.971
1.927.434.880 #DIV/0!
0,88
0,94
0,91
0,86
449.108.800
385.486.976
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0
1.581.384.000
1.592.015.000
1.668.836.000
1.812.944.000
0
1.355.597.300
1.478.598.348
1.484.331.088
1.520.315.192 #DIV/0!
0,86
0,93
0,89
0,84
362.588.800
304.063.038
1.668.836.000
1.812.944.000
1.355.597.300
1.478.598.348
1.484.331.088
1.520.315.192 #DIV/0!
0,86
0,93
0,89
0,84
790.692.000
677.798.650
337.985.024
303.234.975
539.620.883
407.119.688 #DIV/0!
0,98
0,99 0,99
0,94
86.520.000
81.423.938
0,96 0,99
1,00
28.700.000
28.670.000
Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.581.384.000 0
1.592.015.000
344.001.000
307.000.000
543.660.000
432.600.000
89.950.000
100.945.000
86.415.000
143.500.000
89.950.000
97.295.000
85.375.000
143.350.000 #DIV/0!
1,00
206.770.000
206.055.000
231.345.000
261.100.000
202.630.024
205.939.975
228.595.883
254.019.688 #DIV/0!
0,98
1,00 0,99
0,97
52.220.000
50.803.938
225.900.000
28.000.000
45.405.000
225.650.000
9.750.000 #DIV/0!
0,96
#DIV/0! 1,00
0,35
5.600.000
1.950.000
47.281.000
0
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
I
II
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
50%
60%
70%
80%
90%
1 Terfasilitasinya pembuatan Kartu BPJS 2 Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan
1 Persentase kepemilikan kartu BPJS 2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar kesehatan
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
1 Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat 2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara
1 Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat 2 Angka melek huruf
2 kali 14 desa 90,00
2 kali 14 desa 91,00
2 kali 14 desa 92,00
2 kali 14 desa 93,00
2 kali 14 desa 94,00
3 Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dalam perekonomian masyarakat
1 Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
1 Jumlah pembinaan koperasi dan UMKM
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 Meningkatnya kerukunan beragama dan persatuan dan kesatuan antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat
1 Meningkatnya pelayanan dan 1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; 2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan sarana dan prasarana peribadatan prasarana peribadatan yang difasilitasi yang memadai 3 Terselenggaranya kegiatan hari besar 3 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari nasional/daerah besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
1 kali 14 desa
2 kali 14 desa
2 kali 14 desa
2 kali 14 desa
2 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
10 kali 14 desa
10 kali 14 desa
10 kali 14 desa
10 kali 14 desa
1 Terfasilitasinya program RASKIN dan 1 Jumlah fasilitasi program raskin dan BLSM bagi masyarakat miskin dan BLSM kurang mampu 2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah fasilitasi bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); RTLH
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 Meningkatnya gotong royong dalam pembangunan
1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam pembangunan
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
1 kali 14 desa
2 Meningkatnya pembinaan pemberdayaan masyarakat
2 Jumlah pembinaan oleh kecamatan
19 keg 14 desa
19 keg 14 desa
19 keg 14 desa
19 keg 14 desa
1 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
2 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup demi tercapainya kesejahteraan masyarakat
III
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
1 Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan
5 keg 14 desa
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
2 Menfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam pembangunan
IV
1 Tersedianya data pembangunan baik fisik maupun non fisik 2 Terlaksananya pembangunan fisik maupun non fisik
usulan 1 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan 2 Jumlah kegiatan pembangunan fisik atau non fisik
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014
2015
2016
2017
5
6
7
8
2018
9
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
14 keg 14 desa
14 keg 14 desa
14 keg 14 desa
14 keg 14 desa
14 keg 14 desa
0%
0%
0%
0%
0%
1 Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur
1 Meningkatnya disiplin kerja
1 Persentase pelanggaran pegawai
2 Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan berhasil guna
1 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
1 Jumlah izin yang dikeluarkan 2 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 3 Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
36 izin 25 rekom 423 SK
40 izin 30 rekom 450 SK
45 izin 35 rekom 475 SK
50 izin 40 rekom 500 SK
55 izin 50 rekom 525 rekom
3 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
1 Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
1 Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi
2 jenis
4 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
6
7
5
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
59.600.000
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
LOKA SI
MISI I 1 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
1 Terfasilitasinya pembuatan Kartu
1 Persentase kepemilikan kartu
1
20
37
BPJS 2 Terfasilitasinya pelayanan dasar
BPJS 2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar
1
20
37
kesehatan
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 002
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial
kesehatan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial Jumlah
12 kali keg
Pembinaan Monitoring
59.600.000
4 keg
14 kali 14 kali
Laporan hasil Evaluasi
Pembinaan keluarga berencana
4 keg
14 kali 14 kali
KAK
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
Laporan akhir
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku
3 buku
Jumlah peserta yang dibina
100 orang
15.000.000
14 desa
100 orang
17.250.000
14 desa
100 orang
19.837.500
14 desa
100 orang
22.813.125
14 desa
400 orang 14 desa
Pembinaan kesehatan masyarakat
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Pembinaan pemberdayaan
Jumlah peserta yang dibina
100 orang
15.000.000
100 orang
17.250.000
100 orang
19.837.500
100 orang
22.813.125
400 orang
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
perempuan Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelaporan
14 desa Jumlah peserta yang dibina
100 orang
14 desa 15.000.000
14 desa
100 orang
14 desa 17.250.000
14 desa
100 orang
14 desa 19.837.500
14 desa
100 orang
14 desa 22.813.125
14 desa
400 orang 14 desa
Langkah-langkah Penanggulangan Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
1 Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat 2 Tuntasnya
1 Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat 2 Angka melek huruf
masyarakat tuna aksara
Pembinaaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu pengetahuan
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
1 Memberdayakan
saing koperasi,
koperasi dan usaha
usaha kecil menengah (UKM)
mikro, kecil dan menengah;
dalam perekonomian masyarakat
koperasi dan UMKM
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
budaya Pengkoordinasian dan pengawasan
1 Jumlah pembinaan
100 orang 14 desa
dan tehnologi generasi muda keolahragaan kepramukaan seni dan
Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan
1 kegiatan
wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah 3 Meningkatnya daya
15.000.000
Pembinaan dan pengembangan industri,koperasi dan usaha kecil
15.000.000
14 desa
Jumlah peserta yang dibina
100 orang
1 kegiatan
17.250.000
14 desa
15.000.000
14 desa
100 orang
1 kegiatan
19.837.500
14 desa
17.250.000
14 desa
100 orang
1 kegiatan
22.813.125
14 desa
19.837.500
14 desa
100 orang
4 kegiatan 14 desa
22.813.125
14 desa
400 orang 14 desa
menengah Pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Inventarisasi potensi penanaman modal daerah
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Pengawasan penyaluran dan
Jumlah kegiatan pengawasan
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
pengembalian perkreditan
penyaluran dan pengembalian perkreditan
Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian
Jumlah peserta yang dibina
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian Jumlah Pembinaan
4 keg
59.600.000
Kec. Rumpin
Rumpin
1 kegiatan 14 desa
100 orang 14 desa 12 kali keg
4 keg
14 kali
59.600.000
15.000.000
15.000.000
1 kegiatan 14 desa
100 orang 14 desa
17.250.000
17.250.000
1 kegiatan 14 desa
100 orang 14 desa
19.837.500
19.837.500
1 kegiatan 14 desa
100 orang 14 desa
22.813.125
22.813.125
4 kegiatan 14 desa
14 kali
2
TUJUAN
1
SASARAN
KODE
INDIKATOR SASARAN
2
3
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
6
7
5 Monitoring
dan persatuan dan kesatuan antar warga demi ketentraman dan ketertiban masyarakat
1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
20
26 0001
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an
kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; 2 Terfasilitasinya
1
2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana
sarana dan prasarana
8 14 kali
peribadatan yang difasilitasi
2016
2017
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
TARGET 18 14 kali 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
KAK Jumlah dokumen
200 orang 1 dokumen
200 orang
30.000.000
Jumlah fasilitasi
besar keagamaan
peringatan hari besar keagamaan
200 orang
30.000.000
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
33.795.000
3 kali
39.675.000
38.864.250
5 kali
45.626.250
44.693.888
5 kali
1000 orang
51.397.971
14 desa
16 kali
1 dokumen 1 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
1000 orang 5 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
Jumlah fasilitasi KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Laporan akhir
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
Bogor
Fasilitasi kegiatan lomba-lomba
Jumlah fasilitasi
7 kali
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
KAK Laporan akhir
Peringatan Hari - Hari Bersejarah.
Jumlah kegiatan memperingati hari
3 kegiatan
bersejarah
30.170.000
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Ketertiban Umum
Evaluasi Bidang Ketertiban Umum Jumlah
34.695.500
3 kali 14 desa
9 kali
48.258.025
39.899.825
3 kali 14 desa
10 kali
55.496.729
45.884.799
4 keg
34 kali
14 desa 1 dokumen
14 desa 1 dokumen
14 desa 1 dokumen
14 desa 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
3 buku 1 dokumen
25.000.000
3 kegiatan
14 desa
12 kali keg
12 kali 14 desa
3 buku
3 buku
3 buku
59.600.000
4 keg
14 kali
14 kali
14 kali
14 kali
Laporan akhir
Kec. Rumpin
Rumpin
168.751.108
Kec. Rumpin
Rumpin
182.208.254
Kec. Rumpin
Rumpin
150.650.124
Kec. Rumpin
Rumpin
25.000.000
Kec. Rumpin
Rumpin
59.600.000
Kec. Rumpin
Rumpin
3 buku
Monitoring
KAK
149.801.250
14 desa
Pembinaan Laporan hasil Evaluasi
Pembinaan kesatuan bangsa
8 kali
41.963.500
14 desa 1 dokumen
3 buku Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Pembinaan, Monitoring dan
3 kali 14 desa
21
14 desa
hari-hari besar nasional/daerah Kabupaten
36.490.000
20
14 desa
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi penyelenggaraan
3 kali 14 desa
19
5 dokumen 5 dokumen
14 desa
14 desa
1 dokumen 1 dokumen
200 orang 1 dokumen 1 dokumen
14 desa
14 desa
1 dokumen 1 dokumen
200 orang 1 dokumen 1 dokumen
14 desa
14 desa
KAK Jumlah dokumen
34.500.000
1 dokumen 1 dokumen
14 desa 3 kali
200 orang
laporan 3 Fasilitasi
2018
1 dokumen
Jumlah peserta
LOKA SI
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
RENSTRA SKPD (2018)
KAK
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari
peribadatan yang
kegiatan hari besar nasional/daerah
TARGET
2015
laporan
bantuan pembangunan
memadai 3 Terselenggaranya
2014
PADA AKHIR PERIODE
Laporan hasil Evaluasi
Laporan akhir
MISI II Meningkatnya 1 Meningkatnya kerukunan beragama pelayanan dan
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
3 buku
3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
Jumlah peserta yang dibina
140 orang 14 desa
15.685.000
140 orang 14 desa
18.037.750
140 orang 14 desa
20.743.413
140 orang 14 desa
23.854.924
560 orang 14 desa
78.321.087
Kec. Rumpin
Rumpin
Fasilitasi pembinaan ideologi negara dan kesatuaan bangsa
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Fasilitasi penegakan peraturan daerah
Jumlah kegiatan penegakan perda
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Penyelenggaraan pembinaan
Jumlah kegiatan pembinaan
dan perlindungan masyarakat
1 kegiatan
15.000.000
14 desa
1 kegiatan
17.250.000
14 desa
1 kegiatan
19.837.500
14 desa
1 kegiatan
22.813.125
14 desa
4 kegiatan 14 desa
1 kegiatan 14 desa
15.000.000
1 kegiatan 14 desa
17.250.000
1 kegiatan 14 desa
19.837.500
1 kegiatan 14 desa
22.813.125
4 kegiatan 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
1 kegiatan
15.000.000
1 kegiatan
17.250.000
1 kegiatan
19.837.500
1 kegiatan
22.813.125
4 kegiatan
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
3
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
5 polisi pamong praja kecamatan
6 polisi pamong praja kecamatan
Pembinaan dan pengendalian
7
2014
2015
TARGET
Rp.
8
9
1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam
pembinaan pemberdayaan
oleh kecamatan
dan non fisik dalam pembangunan
1 Tersedianya data usulan
kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
LOKA SI
Rp.
18 14 desa
19
20
21
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa
15.000.000
100 orang 14 desa
17.250.000
100 orang 14 desa
19.837.500
100 orang 14 desa
22.813.125
400 orang 14 desa
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Pembinaan masalah sosial
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa 100 orang
17.250.000
100 orang 14 desa 100 orang
19.837.500
100 orang 14 desa 100 orang
22.813.125
400 orang 14 desa 400 orang
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
Jumlah peserta yang dibina
100 orang 14 desa 100 orang
15.000.000
Pembinaan kerukunan
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
47.800.000
Kec. Rumpin
Rumpin
286.869.394
Kec. Rumpin
Rumpin
193.123.772
Kec. Rumpin
Rumpin
51.410.000
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
14 desa
14 desa
19.837.500
14 desa
17
TARGET
100 orang 14 desa
17.250.000
16 14 desa
Rp.
15.000.000
15.000.000
15
TARGET
100 orang 14 desa
22.813.125
14 desa
14 desa
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan
1 Jumlah dokumen perencanaan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan
12 kali keg
4 keg
47.800.000
4 keg
Jumlah Pembinaan
14 kali
14 kali
Monitoring
14 kali
14 kali
Laporan hasil Evaluasi
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
KAK
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
1 dokumen 3 buku 1 dokumen
3 buku
3 buku
Laporan akhir 2 Jumlah kegiatan pembangunan fisik atau non fisik
Rp.
Jumlah peserta yang dibina
pembangunan baik fisik maupun non fisik 2 Terlaksananya
TARGET 14 14 desa
masyarakat 2 Menfasilitasi pembangunan fisik
Rp. 13
beragama
dalam pembangunan pembangunan 2 Meningkatnya 2 Jumlah pembinaan
TARGET
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
2018
12 14 desa
kemasyarakatan
1 Meningkatnya gotong royong
Rp.
2017
RENSTRA SKPD (2018)
11
Pembinaan organisasi sosial
masyarakat dalam pembangunan
TARGET
2016
PADA AKHIR PERIODE
10 14 desa
bantuan sosial
MISI III 1 Meningkatkan partisipasi swadaya
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling tingkat
Jumlah kegiatan rapat minggon keliling tingkat
Kecamatan
kecamatan yang terselenggara
1 kegiatan
1 kegiatan
KAK
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
5 dokumen 15 buku
Laporan akhir
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
5 dokumen 15 buku
Penyelenggaraan Musrenbang
Jumlah Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Tingkat Kecamatan
Musrenbang Tingkat Kecamatan KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
Laporan akhir
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
15 buku 5 dokumen 15 buku
Penyusunan Monografi Kecamatan
KAK Laporan akhir
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan
Jumlah Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan
20.000.000
5.000.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen 10 buku
57.450.000
38.676.000
10.000.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen 10 buku
66.067.500
44.477.400
11.000.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen 10 buku
75.977.625
51.149.010
12.100.000
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen 10 buku
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 buku
3 buku
3 buku
3 buku
1 kali 14 desa
15.000.000
1 kali 14 desa
17.250.000
1 kali 14 desa
19.837.500
1 kali 14 desa
87.374.269
5 kegiatan
58.821.362
13.310.000
5 dokumen 43 buku 4 dokumen 12 buku
22.813.125
4 kali 14 desa
KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
Laporan kegiatan
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
12 buku 4 dokumen 12 buku
Pengkordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya
Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya
masyarakat
masyarakat KAK Laporan kegiatan
pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam
1 dokumen 3 buku
50.000.000
Jumlah peserta yang dibina
1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3
15.000.000
dokumen buku dokumen buku
100 orang 14 desa
1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3
15.000.000
17.250.000
dokumen buku dokumen buku
100 orang 14 desa
1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3
17.250.000
19.837.500
dokumen buku dokumen buku
100 orang 14 desa
1 kegiatan 14 desa 1 3 1 3
19.837.500
22.813.125
dokumen buku dokumen buku
100 orang 14 desa
4 kegiatan 14 desa 4 12 4 12
22.813.125
dokumen buku dokumen buku
400 orang 14 desa
MISI IV
4
TUJUAN
1 1 Meningkatnya kualitas,
SASARAN
2 1 Meningkatnya disiplin kerja
INDIKATOR SASARAN
3 1 Persentase
4
yang sesuai dengan 2 Jumlah rekomendasi ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
20
01 0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
dan prasarana kerja
1 Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
109.854.250
Kec. Rumpin
Rumpin
16.478.138
Kec. Rumpin
Rumpin
2014
Jumlah Materai Yang Tersedia - Materai 6000 - Materai 3000
1
20
01 0002
yang dikeluarkan 3 Jumlah surat keterangan yang
Penyediaan jasa komunikasi,
Jumlah Jasa
sumber daya air dan listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia
dikeluarkan 3 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana
DAN KEGIATAN
5 Program Pelayanan
1 Meningkatnya 1 Jumlah izin yang pelayanan perizinan dikeluarkan
berhasil guna
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
LOKA SI
Administrasi Perkantoran 1
cepat, tepat dan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN
pelanggaran pegawai
profesionalisme dan kompetensi aparatur 2 Terwujudnya pelayanan yang
KODE
1 Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi
01 0006
19.200.000
22.000.000
25.300.000
29.095.000
33.459.250
1 jaringan 12 bulan
1 jaringan 12 bulan
1 jaringan 12 bulan
1 jaringan 12 bulan
1 jaringan 12 bulan
1 jaringan 60 bulan
- Internet
1 jaringan 12 bulan 2 jaringan
1 jaringan 12 bulan 2 jaringan
1 jaringan 12 bulan 2 jaringan
1 jaringan 12 bulan 2 jaringan
1 jaringan 12 bulan 2 jaringan
1 jaringan 60 bulan 2 jaringan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bulan
- Listrik
20
100 lembar 50 lembar
- Telepon
dan prasarana kerja 1
750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/
3 mobil 5 motor
Dinas/Operasional
Operasional Yang
1 tahun
2.800.000
3 mobil 5 motor
3.300.000
1 tahun
3 mobil 5 motor
3.795.000
1 tahun
3 mobil 5 motor
4.364.250
1 tahun
3 mobil 5 motor
5.018.888
1 tahun
3 mobil 5 motor 5 tahun
Diperbaharui
1
20
01 0011
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
9 jenis
2.000.000
12 jenis
6.294.000
12 jenis
7.238.100
12 jenis
8.323.815
12 jenis
9.572.387
48 jenis
31.428.302
Kec. Rumpin
Rumpin
9 jenis
5.500.000
9 jenis
6.325.000
9 jenis
7.273.750
9 jenis
8.364.813
36 jenis
27.463.563
Kec. Rumpin
Rumpin
27.463.563
Kec. Rumpin
Rumpin
Yang Tersedia
1
1
1
20
20
20
01 0012
01
01
Penyediaan Komponen
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Listrik Gedung Kantor Yang Tersedia
Penyedian Bahan bacaan dan
Jumlah buku yg
Peraturan Perundang-undangan
tersedia
Penyediaan Logistik Kantor
Jumlah logistik yang
11 komponen
2.200.000
11 komponen
5.500.000
11 komponen
6.325.000
11 komponen
7.273.750
11 komponen
8.364.813
44 komponen
12 buku
2.000.000
12 buku
2.300.000
12 buku
2.645.000
12 buku
3.041.750
48 buku
9.986.750
Kec. Rumpin
Rumpin
3 jenis
5.980.000
3 jenis
6.877.000
3 jenis
7.908.550
3 jenis
9.094.833
12 jenis
29.860.383
Kec. Rumpin
Rumpin
tersedia
1
1
20
01 0018
Penyediaan Makanan dan
Jumlah makanan dan
Minuman
minuman rapat
20 kali
10.000.000
20 kali
14.000.000
20 kali
16.100.000
20 kali
18.515.000
20 kali
21.292.250
100 kali
69.907.250
Kec. Rumpin
Rumpin
59.421.163
Kec. Rumpin
Rumpin
108.855.575
Kec. Rumpin
Rumpin
20
01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang
53 kali
27.000.000
10 kali
11.900.000
10 kali
13.685.000
10 kali
15.737.750
10 kali
18.098.413
50 kali
20
01 0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai Jumlah Alat Kebersihan
1 orang 12 bulan 10 jenis
12.613.000
3 orang 12 bulan 10 jenis
21.800.000
3 orang 12 bulan 10 jenis
25.070.000
3 orang 12 bulan 10 jenis
28.830.500
3 orang 12 bulan 10 jenis
33.155.075
3 orang 60 bulan 50 jenis
1
20
01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumen dan arsip yang dipelihara
1
20
01
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Administrasi
21
100 dokumen
3.210.000
100 dokumen
3.691.500
100 dokumen
4.245.225
100 dokumen
4.882.009
400 dokumen
16.028.734
Kec. Rumpin
Rumpin
5 dokumen 15 buku
1.050.000
5 dokumen 15 buku
5.000.000
5 dokumen 15 buku
5.750.000
5 dokumen 15 buku
6.612.500
5 dokumen 15 buku
7.604.375
25 dokumen 75 buku
24.966.875
Kec. Rumpin
Rumpin
4 dokumen
1.000.000
4 dokumen
2.500.000
4 dokumen
2.875.000
4 dokumen
3.306.250
4 dokumen
3.802.188
20 dokumen
12.483.438
Kec. Rumpin
Rumpin
Kepegawaian Selama 1 Tahun 1
20
01
22
Penyediaan Pelayanan
Jumlah Laporan
5
TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
1
20
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
PROGRAM DAN KEGIATAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
5 Administrasi Barang
6 Administrasi Barang
01 0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah Petugas piket pengamanan kantor yang
02
Program Peningkatan Sarana dan
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8 12 buku 1 orang 12 bulan
2015 Rp. 9
7.200.000
TARGET
2016 Rp.
TARGET
2017 Rp.
LOKA SI
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
18 60 buku
19
20
21
PADA AKHIR PERIODE
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
2018 Rp. 15
TARGET 16 12 buku
Rp. 17
TARGET
10 12 buku
11
12 12 buku
13
14 12 buku
3 orang 12 bulan
30.600.000
3 orang 12 bulan
35.190.000
3 orang 12 bulan
40.468.500
3 orang 12 bulan
46.538.775
3 orang 60 bulan
152.797.275
Kec. Rumpin
Rumpin
1 jenis 75 buah
10.000.000
2 jenis
15.000.000
3 jenis
20.000.000
4 jenis
25.000.000
10 jenis
70.000.000
Kec. Rumpin
Rumpin
2 jenis
11.500.000
2 jenis
12.650.000
2 jenis
13.915.000
2 jenis
15.306.500
10 jenis
70.371.500
Kec. Rumpin
Rumpin
61.410.000
Kec. Rumpin
Rumpin
tersedia
Prasarana Aparatur
02
014
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor
2 jenis
17.000.000
3 unit 02
013
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan kantor
2 jenis
4 unit 15.000.000
5 unit
2 jenis
021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah bahan baku bangunan
02
023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor
3 unit 5 unit
25.000.000
3 unit 5 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara
1 jenis 6 unit
6.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
20
03
1
20
03
10.000.000
4 unit
02
1
4 unit 2 jenis
4 unit 11.000.000
4 unit
2 jenis
4 unit 12.100.000
4 unit
2 jenis
19 unit 13.310.000
4 unit
10 jenis 21 unit
10 jenis
15.000.000
10 jenis
16.500.000
10 jenis
18.150.000
30 jenis
49.650.000
Kec. Rumpin
Rumpin
21.500.000
3 unit 5 unit
23.650.000
3 unit 5 unit
26.015.000
3 unit 5 unit
28.616.500
3 unit 5 unit
124.781.500
Kec. Rumpin
Rumpin
1 jenis 6 unit
6.000.000
3 jenis 5 unit
6.600.000
3 jenis 5 unit
7.260.000
3 jenis 5 unit
7.986.000
11 jenis 27 unit
33.846.000
Kec. Rumpin
Rumpin
3 jenis 24 unit
6.000.000
3 jenis 8 unit
6.600.000
3 jenis 8 unit
7.260.000
3 jenis 8 unit
7.986.000
12 jenis 48 unit
27.846.000
Kec. Rumpin
Rumpin
5.600.000
84 stel
16.800.000
Kec. Rumpin
Rumpin
154.908.670
Kec. Rumpin
Rumpin
28.205.000
Kec. Rumpin
Rumpin
16.423.000
Kec. Rumpin
Rumpin
10 jenis
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah pakaian batik
28 stel
5.600.000
28 stel
5.600.000
28 stel
Beserta Perlengkapannya 1
20
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06
06
001
002
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Jumlah LAKIP
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Evkin
1 dokumen 1 dokumen
Jumlah Tapkin
1 dokumen
Jumlah Laporan Semesteran
2 dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06
003
Penyusunan Pelaporan Keuangan
7.000.000
Jumlah Laporan Tahunan
1 dokumen
31.870.000
1 dokumen 5.000.000
10 buku
Akhir Tahun
1 dokumen 1 dokumen
2 dokumen
2.500.000
1 dokumen
1 dokumen 5.500.000
10 buku 3.000.000
5 buku
1 dokumen
38.562.700
2 dokumen
3.300.000
1 dokumen
42.418.970
2 dokumen
6.655.000
10 buku 3.630.000
5 buku
1 dokumen
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
1 dokumen 6.050.000
10 buku
5 buku
1 dokumen 1 dokumen
10 dokumen 50 buku
3.993.000
5 buku
5 dokumen 25 buku
4 dokumen 36 buku
24.266.000
4 dokumen 40 buku
28.100.000
4 dokumen 36 buku
30.910.000
4 dokumen 36 buku
34.001.000
4 dokumen 36 buku
37.401.100
20 dokumen 184 buku
154.678.100
Kec. Rumpin
Rumpin
Jumlah Laporan keuangan bulanan
12 dokumen
12 dokumen 72 buku
37.000.000
12 dokumen 24 buku
30.000.000
12 dokumen 24 buku
33.000.000
12 dokumen 24 buku
36.300.000
12 dokumen 24 buku
39.930.000
60 dokumen 168 buku
176.230.000
Kec. Rumpin
Rumpin
Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah Renja dan renstra
1 dokumen 5 buku
2 dokumen 6 buku
20.000.000
2 dokumen 6 buku
20.000.000
Kec. Rumpin
Rumpin
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renstra
1 dokumen 5 buku
11.070.000
Kec. Rumpin
Rumpin
Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renja
8 dokumen
87.993.360
Kec. Rumpin
Rumpin
141.025.000
Kec. Rumpin
Rumpin
004
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah Dokumen RKA/DPA
06
005
Penatausahaan Keuangan SKPD
06
006
1 dokumen 5 buku
11.070.000
2 dokumen
18.960.000
20 buku 013
2 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
2 dokumen
06
06
35.057.000
1 dokumen 5.000.000
10 buku
5 buku
1 dokumen 1 dokumen
Publikasi Kinerja
Jumlah spanduk yang tersedia Jumlah publikasi media yang terselenggara
20 spanduk 4 media
25.000.000
20 spanduk 4 media
2 dokumen
20.856.000
10 buku 25.000.000
20 spanduk 4 media
2 dokumen
22.941.600
10 buku 27.500.000
20 spanduk 4 media
2 dokumen
25.235.760
10 buku 30.250.000
20 spanduk 4 media
50 buku 33.275.000
100 spanduk 20 media
6
TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
6
7
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
12 kali keg
5 Program Peningkatan Kinerja
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGU JAWAB
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
129.000.000
Kec. Rumpin
Rumpin
761.245.000
Kec. Rumpin
Rumpin
74.900.625
Kec. Rumpin
Rumpin
272.638.275
Kec. Rumpin
Rumpin
56.320.277
Kec. Rumpin
Rumpin
2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
LOKA SI
Kecamatan 1
20
37
001
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
Jumlah Pembinaan Monitoring
20
37 0014
Penyelenggaraan Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
129.000.000
4 keg
14 kali 14 kali
14 kali 14 kali
Laporan hasil Evaluasi
1 dokumen
1 dokumen
KAK
3 buku 1 dokumen 3 buku
3 buku 1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
Laporan akhir
1
4 keg
Jumlah dokumen pelayanan
12 dokumen
204.325.000
12 dokumen
120.000.000
kependudukan
Penataaan administrasi pertanahan
132.000.000
12 dokumen
145.200.000
12 dokumen
159.720.000
60 dokumen
KAK
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
5 dokumen 15 buku
Laporan akhir
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
1 dokumen 3 buku
5 dokumen 15 buku
Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa
1 dokumen 5 buku
15.000.000
14 desa Penyelenggaraan administrasi
12 dokumen
administrasi terpadu kecamatan
Jumlah dokumen administrasi kependudukan
Jumlah dokumen administrasi pertanahan yang ditata
1 dokumen
1 dokumen 5 buku
17.250.000
14 desa 54.600.000
1 dokumen
1 dokumen 5 buku
19.837.500
14 desa 62.790.000
1 dokumen
1 dokumen 5 buku
22.813.125
14 desa 72.208.500
1 dokumen
4 dokumen 20 buku 14 desa
83.039.775
4 dokumen
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
20 buku
14 desa
14 desa
14 desa
14 desa
14 desa
12 dokumen 14 desa
11.279.000
12 dokumen 14 desa
12.970.850
12 dokumen 14 desa
14.916.478
12 dokumen 14 desa
17.153.949
48 dokumen 14 desa
7
TABEL 6 : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
1
2
2013 3
2014 4
2015 5
2016 6
2017 7
2018 8
9
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
5 kegiatan
2
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
15 kegiatan
4
Jumlah izin yang dikeluarkan
25 izin
36 izin
46 izin
56 izin
66 izin
76 izin
280 izin
5
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
63 rekomendasi
25 rekomendasi
35 rekomendasi
45 rekomendasi
55 rekomendasi
65 rekomendasi
225 rekomendasi
6
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
762 SK
423 SK
450 SK
475 SK
500 SK
525 SK
2.373 SK
7
pembinaan oleh kecamatan
5 kegiatan
5 kegiatan
27 kegiatan
27 kegiatan
27 kegiatan
27 kegiatan
113 kegiatan
