OVERVIEW PEMERIKSAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
Universal Coverage
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Millenium Development Goals
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
VISI : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
Membangun untuk manusia dan masyarakat
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan
Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman
Antarwilayah
Pariwisata dan Industri
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Slide - 11
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Identifikasi Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan JKN Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah Pihak Swasta (Tenaga Kesehatan, Klinik dan RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Asuransi kesehatan swasta
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Tujuan Pemeriksaan PendahuluanPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 1. Program Jaminan Kesehatan merupakan salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah 2. Pemeriksaan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan dengan AKN III 3. Tujuan program pemeriksaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam RPJMN 2010 – 2014
HASIL PEMERIKSAAN PERALIHAN PT ASKES KE BPJS KESEHATAN TAHUN 2013 1. PT Askes kelebihan mencatat dan melaporkan Pendapatan Premi Tahun 2013 sebesar Rp4.907.282.186,00; 2. Piutang Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pengalihan PT Jamsostek Berpotensi tidak tertagih minimal sebesar Rp5.630.992.632,00 dan tidak diyakini jumlahnya sebesar Rp1.136.033.607,00; 3. Tunggakan Iuran Askes Sosial sebesar Rp943.307.698.055,00 belum diselesaikan Pemerintah Daerah; 4. PT Askes mengembalikan sisa Consumable Hemodialisa Set (CHD Set) sebelum menerima pembayaran dari rekanan minimal sebesar Rp933.857.436,00; 5. PT Askes tidak cermat dalam menyusun Laporan Keuangan Penutup PT Askes per 31 Desember 2013 dalam rangka Pengalihan Aset dan Liabilitas kepada BPJS Kesehatan; 6. Data Master File Peserta TNI/POLRI dan Eks Jamsostek untuk pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan pembayaran kapitasi Pada BPJS Kesehatan belum akurat; 7. Data Master File Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan belum akurat sehingga berpotensi membebani APBN dan APBD; 8. Pengawasan dan Pengendalian BPJS Kesehatan atas penerimaan iuran peserta Badan Usaha lemah.
HASIL PEMERIKSAAN TEMATIK PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008 DAN 2009 1. Pendataan dan manajemen kepesertaan belum akurat dan valid, dan untuk TA 2009 (sampai akhir Juni 2009) kegiatan manajemen kepesertaan oleh PT Askes (Persero) yang telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp51.099.174.644,00 belum diikat oleh perjanjian kerjasama 2. Pelayanan kepada pasien Jamkesmas belum optimal 3. Pemerintah daerah belum sepenuhnya berperan aktif memberikan kontribusi dana untuk masyarakat miskin peserta maupun diluar peserta Program Jamkesmas. 4. Penetapan alokasi dana Jamkesmas dan penyalurannya ke RS, Puskesmas dan Tim Pengelola tidak memperhatikan kebutuhan PPK dan Tim Pengelola 5. Penggunaan dana Jamkesmas senilai Rp5.086.903.006,60 tidak sesuai ketentuan 6. Jasa giro sebesar Rp6.851.013.864,00 yang terdiri dari jasa giro yang di BRI selaku bank penyalur senilai Rp1.390.635.215,00 dan jasa giro di rekening rumah sakit - rumah sakit selaku PPK senilai Rp5.460.378.649,00 belum disetor ke Kas Negara 7. PT Askes (Persero), RS dan Puskesmas belum menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan secara tertib 8. Kebijakan dan prosedur pengelolaan dana Jamkesmas yang ditetapkan oleh Menkes tidak sejalan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Mendagri 9. Kegiatan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara optimal serta masih belum tertibnya penyampaian laporan secara berjenjang
Identifikasi Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Program JKN 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Pendataan masyarakat miskin 2. Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) * Validasi dan penetapan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menyerahkan datanya ke Kementerian Kesehatan * Melakukan updating data PBI minimal 6 bulan sekali 3. Dewan Jaminan Sosial Nasional * Pengusulan anggaran program JKN - PBI kepada Kementerian Kesehatan * Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan * Melakukan kajian dan penelitian program JKN * Melakukan monitoring dan evaluasi program JKN
Lanjutan 4. Kementerian Kesehatan * Penetapan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Program JKN di tingkat Nasional * Melakukan proses penganggaran Program JKN khususnya Penerima Bantuan Iuran dengan data PBI berasal dari Kementerian Sosial/TNP2K * Penyerahan data PBI by name by address peserta PBI ke BPJS Kesehatan * Penyerahan dana iuran peserta PBI kepada BPJS Kesehatan * Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada semua peserta JKN di Fasilitas Kesehatan vertikal Kementerian Kesehatan yang mengacu pada INACBG'S dan Formularium Obat Nasional * Melakukan monitoring dan evaluasi program JKN
Lanjutan 5. BPJS Kesehatan * Penerimaan data by name by address peserta PBI dari Kemenkes * Penerimaan dana iuran peserta PBI dari Kemenkes * Pendaftaran, memungut dan mengumpulkan iuran peserta JKN * Mengelola dana Jaminan Sosial Nasional dan dana yang menjadi bagian BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN * Membayar klaim biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan * Membayar biaya kapitasi kepada FKTP dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan oleh FKTP kepada peserta * Membayar biaya klaim kepada Faskes II dan III dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Faskes II dan III kepada peserta * Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan program JKN kepada masyarakat * Melakukan kerjasama dalam kerangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan pihak lain
Lanjutan 6. Pemerintah Daerah * Penetapan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di tingkat daerah * Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN baik PBI dan Non PBI yang meliputi 155 diagnosa non spesialistik di tingkat Puskesmas * Melakukan pengelolaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta yang meliputi biaya tenaga medis dan operasional Puskesmas * Memberikan pelayanan kesehatan atas peserta yang mengalami kasus kegawatdaruratan di RS Daerah * Memberikan pelayanan kesehatan di RS Daerah atas peserta yang dirujuk oleh Faskes tingkat di bawahnya sesuai dengan kelas standar pelayanan yang dimiliki RS Tipe A, B, C dan D * Melakukan pelayanan kesehatan yang mengacu pada INACBG'S dan Formularium Obat Nasional * Menagihkan biaya pelayanan kesehatan atas peserta JKN ke BPJS Kesehatan yang mengacu pada INACBG'S dan Formularium Obat * Mengelola dana dalam pelayanan kesehatan yang diterima dari BPJS Kesehatan
Lanjutan 7. Pihak Swasta (Tenaga Kesehatan, Klinik dan RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan * Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN baik PBI dan Non PBI yang meliputi 155 diagnosa non spesialistik di tingkat FKTP * Memberikan pelayanan kesehatan atas peserta yang mengalami kasus kegawatdaruratan di RS/FKTL * Memberikan pelayanan kesehatan di RS/FKTL atas peserta yang dirujuk oleh Faskes tingkat di bawahnya sesuai dengan kelas standar pelayanan yang dimiliki RS/FKTL Tipe A, B, C dan D * Melakukan pelayanan kesehatan yang mengacu pada INACBG'S dan Formularium Obat Nasional * Menagihkan biaya pelayanan kesehatan atas peserta JKN ke BPJS Kesehatan yang mengacu pada INACBG'S dan Formularium Obat
Lanjutan 8. Asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan * Melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dalam hal pembayaran klaim pelayanan kesehatan dan iuran JKN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NASIONAL
RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Coverage Dan Program: Seluruh Pekerja Baik Penerima Upah (Termasuk Aparatur Penyelenggara Negara Dan Bukan Penerima Upah Termasuk Pekerja Asing Yang Telah Menetap Selama 6 Bulan) Meliputi Program Sbb: Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun
KEPESERTAAN
Kepesertaan APN 1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM Untuk PNS sudah terbit PP70 Tahun 2015 Paling lambat 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JHT dan JP
Hasil Pemeriksaan BPK Pemeriksaan terdahulu yang dilaksanakan oleh BPK adalah ketika status BPJS Ketenagakerjaan sebagai PT Jamsostek, sehingga terdapat perbedaan substansi dari sisi pengelolaan dana kepesertaan. Pemeriksaan selanjutnya adalah ketika PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Publik sebagai BPJS Ketenagakerjaan sehingga tujuan pemeriksaan adalah terkait dengan Pengalihan Asset PT Jamsostek menjadi Asset BPJS Ketenagakerjaan, Pengembangan dana Program JHT dan Non JHT serta Biaya PT Jamsostek Tahun buku 2012 dan 2013, dengan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebagai berikut: Pengelolaan dana Program JHT tidak sesuai dengan PP 22 TAHUN 2004 sehingga peserta program JHT tidak menerima dana pengembangan manfaat tepat waktu dan tepat jumlah ; Reklasifikasi Liabilitas dana pengembangan non JHT ke cadangan umum ekuitas tidak sesuai UU No. 40 tahun 2004 sehinga mengurangi nilai asset PT Jamsostek ke BPJS PT Jamsostek tidak membagi dana pengembangan non JHT kepeserta sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan dana pengembangan non JHT kedalam masing-masing program jaminan sosial senilai Rp1,7 Trilyun sesuai prorporsi asset yang telah ditentukan.
Arah Pemeriksaan BPK Terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk menilai SINKRONISASI peraturan pelaksanaan terkait UU SJSN dan UU BPJS DAN telah meliputi seluruh komponen tenaga kerja (penerima upah , bukan penerima upah dan aparatur penyelenggara negara)
Untuk menilai kesetaraan manfaat layanan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara jaminan sosial (BPJS TK, PT Taspen, PT ASABRI) Penilaian Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan terkait Kewajiban Para Pihak dalam rangka Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial dan validitas pembayaran Iuran Untuk menilai kesiapan infrastruktur TI (SIJSTK), transisi SIPT-SIJSTK integrasi database intern dan eksternal (adminduk dsb) yang dilaksanakan oleh BPJS TK
PERAN DJSN DALAM KERANGKA KOORDINASI KE KEMENTERIAN/ LEMBAGA GUNA SUKSEKNYA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Sudahkah Kementerian Dalam Negeri Memberikan Peraturan/ Instruksi kepada Seluruh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota guna mensukseskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional dengan melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sudahkah Kementerian BUMN sebagai salah satu leading sector menginstruksikan seluruh BUMN dan anak perusahaannya untuk mensukseskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional dengan mendaftarkan seluruh pegawai dan melaporkan jumlah upahnya dengan benar? Untuk MENGEDUKASI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH TANGGUNG JAWAB SIAPA ?
JENIS PEMERIKSAAN a. Pemeriksaan Laporan Keuangan (Tidak dilakukan BPK RI karena diamanatkan ke Kantor Akuntan Publik) b. Pemeriksaan Kinerja c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
KONSEP DASAR FRAUD 23
Pusdiklat BPK RI @ 2010
FRAUD TRIANGLE Perceived Opportunity
FraudTriangle Pressure / Motive
Donald R. Cressey, Others People Money, A study In The Social Psychology of Embezzlement.
Rationalization
Kecurangan sering terjadi Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum
Bentuk Kerugian Negara Dasar Hukum UU No. 17 Tahun 2003 Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dilakukan Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya Timbulnya kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
Lanjutan Timbulnya kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya diterima Hak negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya diterima
Sumber Kerugian Negara/Daerah Pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar Harga pengadaan barang dan jasa wajar akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang & jasa yang dipersyaratkan Transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar Piutang negara berkurang secara tidak wajar Aset negara dijual dengan harga murah Memperbesar biaya instansi Hasil transaksi dilaporkan lebih kecil
Pencegahan kecurangan antara lain dengan cara –cara berikut :
Membangun struktur pengendalian intern yang baik Mengefektifkan aktivitas pengendalian Meningkatkan kultur organisasi Mengefektifkan fungsi internal audit
PEMERIKSAAN KINERJA A. Pemeriksaan Pendahuluan Identifikasi proses bisnis entitas Identifikasi titik-titik kritis dalam proses bisnis entitas yang mempengaruhi output/outcome entitas Identifikasi kelemahan dalam bisnis proses entitas Pemilihan area yang akan menjadi fokus pemeriksaan yang mempengaruhi keberhasilan tujuan program/entitas Pembuatan kriteria pemeriksaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan bisnis proses yang telah dipilih B. Pemeriksaan Terinci Interviu dan kuesioner pelaksanaan program yang ditujukan ke stakeholder Pemeriksaan secara fisik dan reviu dokumen pelaksanaan program
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Perencanaan PDTT terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu: (1) Pemahaman tujuan dan harapan penugasan, (2) Pemahaman entitas, (3) Penilaian risiko dan SPI, (4) Penetapan kriteria pemeriksaan, dan (5) Penyusunan program pemeriksaan (P2) dan program kerja perorangan (PKP). Pelaksanaan PDTT : a. Pengumpulan dan analisis bukti (reviu, interviu, obseervasi) yang memenuhi unsur kecukupan, relevan dan kompeten b. Bandingkan hasil pengujian bukti-bukti pemeriksaan (kondisi) dengan kriteria pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria, Pemeriksa dapat menggunakan model analisis sebab akibat (causalitas analysis) untuk mengidentifikasi bukti tersebut.
Lanjutan Apabila dalam menganalisis bukti pemeriksaan ditemukan indikasi kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan, dan ketidakpatutan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, Pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan melalui penambahan sampel pemeriksaan.
