MATA KULIAH OTONOMI DAN PEMERINTAH DAERAH
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI KODE MK RUMPUN MK CA015223 -PengantarIlmuAdministrasiPublik -KebijakanPublik -SistemAdministrasi Negara Indonesia -PerbandinganAdministrasi Negara -Keuangan Negara & Daerah -SistemSosialBudaya Indonesia -HukumAdministrasi Negara -EkologiAdministrasi -Administrasi Pembangunan -EtikaAdministrasi Negara -ManajemenPublik -TeoriAdministrasi -TeoriOrganisasi -ManajemenPelayananPublik -ManajemenStrategisSektorPublik -KinerjaOrganisasiSektorPublik Perencanaan&PenganggaranSektorP ublik -Good Governance PadaSektorPublik
BOBOT 3 SKS
SEMESTER VI
DIREVISI
DIBUAT
OTORISASI
KOORDINATOR MK
KOORDINATOR RMK
KA PRODI
Dr. Tuswoyo PROGRAM STUDI
Dr. Bambang Irawan, M.Si.,MM
Suraji,S.Ag.,S.Sos,M.Si
CAPAIAN PEMBELAJARAN
DESKRIPSI BAHAN KAJIAN & POKOK BAHASAN
PUSTAKA
MEDIA PEMBELAJARAN
DOSEN ASSESSMENT MATA KULIAH SYARAT
MATA KULIAH Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapakan mahasiswa dapat memahami konsep dasar Otonomi dan Pemerintahan Daerah, memahami landasan hukum dan dasar pembentukan Otda di Indonesia, konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pusat dan daerah konsep-konsep pemerintahan daerah di Indonesia, azas-azas yang mendasari pendelegasian kewenangan, Mahasiswa mampu memaparkan organisasi dan hubungan kelembagan pemerintahan daerah, tugas dan peran lembaga-lembaga daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah , mengungkapkan tentang kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah , kebijakan kepegawaian di pemerintahan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah , mekanisme pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, arah kebijakan otonomi daerah, strategi dan penguatan otda serta kebijakan dalam pemerintahan daerah. BAHAN KAJIAN Membahas tentang konsep, prinsip, azas-azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam kaitanya dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional. POKOK BAHASAN Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah UTAMA Hanif Nurcholis, Pemerintah dan Otonomi Daerah : teori dan praktek, Jakarta, PT Grafindo, 2007 PENDUKUNG 1. M.Arif Nasution, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Jakarta 2. Dedy Setyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi PenyelenggaranPemerintahan Daerah 3. Pheni Chalid, Keuangan, Investasi : Tantangan dan Hambatan, 4. Citra Umbara, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, 2015 SOFTWARE HARDWARE Materi Presentasi Laptop Borwsing Internet Infocus Dr. Tuswoyo, S.IP, M.Si -
Pekan Ke
Capaian Pembelajaran
Indikator
MateriPokok (BahanKajian)
1
Mahasiswa memahami makna dan hakekat Otda
Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia
2
Mehasiswa memahami landasan hukum dan dasar pembentukan Otda di Indonesia
-Memahami hubungan pemerintahan pusat dan daerah di negara-negara demokrasi -Memahami hubungan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia -Memahami makna pasal 18 UUD5 dan aturan Perundangundangan yang mengatur Otda. -Memahami Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum Pembentukan Otonomi Daerah di Indonesia
3
Mahasiswa memahami konsep-konsep pemerintahan daerah di Indonesia
Memahami tentang pengertian daerah besar dan kecil. Memahami tentang daerah otonom, daerah/wilayah administrasi dan
Konsep Pemerintahan Daerah di Indonesia
Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar) Ceramah, Diskusi dan tanya jawab
Jenis
Penilaian Kriteria
DaftarReferensi Bobot
Kuis
Kesesuain jawaban yang diberikan
2%
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2 % jawaban yang diberikan
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2 % jawaban yang diberikan
UU RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Otoda 2015) dan Hanif Nurcholis, Ibid. Hanif Nurcholis Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
daerah istimewa. 4
Mahasiswa memahami pembagian kewenangan pusat dan daerah
5
Mahasiswa memahami azasazas yang mendasari pendelegasian kewenangan
6
Mahasiswa mampu memaparkan organisasi dan hubungan kelembagan pemerintahan daerah
7
Mahasiswa mampu memahami tugas dan peran lembaga-lembaga daerah
8 9
Mahasiswa mampu
-Memahami distribusi kewenangan pemerintahan -Memahami kewenangan pusat dan daerah Memahami azas dekonsentrasi, desentralisasi, dan pembantuan Memahami konsep otonomi daerah dan daerah otonom Memahami tata kerja pemerintahan daerah (PEMDA dan DPRD) Memahami hubungan kerja, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga di tingkat daerah (I, II) Memahami Satuan Kerja Pemerintah Daerah Memahami tugas pokok dan fungsi UTS Mahasiswa mehamami konsep
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 3 % jawaban yang diberikan
Hanif Nurcholis Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Azas pendelegasian kewenangan dari Pusat ke Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 6 % jawaban yang diberikan
M.Arif Nasution, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah
Lembaga Pemerintahan Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2% jawaban yang diberikan
Dedy Setyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Kebijakan Pemerintah Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2% jawaban yang diberikan
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Perencanaan Pembangunan
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2% jawaban
Hanif Nurcholis, dkk,
9
10
menjelaskan Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah
dasar pembangunan daerah Memahami pedoman penyusunan RKPD dan SKPD
Daerah
Mahasiswa mampu mengungkapkan tentang kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebijakan kepegawaian di pemerintahan daerah
Memahami pengertian perimbangan keuangan Memahami prinsipprinsip perimbangan keuangan Memahami sistem kepegawaian daerah. Memahami pola rekruitmen, pembinaan, dan pengembangan SDM daerah Memahami penerimaan daerah (PAD) Memahami konsep bagi hasil, dana alokasi umum, khusus, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan Mahasiswa memahami
Pelayanan Pemerintahan Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kepegawaian Pemerintah Daerah
11
Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah
12
Mahasiswa mampu
yang diberikan
Parencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah
Tugas
Kesesuaian 3% jawaban yang diberikan
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 2% jawaban yang diberikan
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Keuangan Pemerintah Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Tugas
Kesesuaian 5 % jawaban yang diberikan
Pheni Chalid, Keuangan, Investasi : Tantangan dan Hambatan.
Pengelolaan Anggaran
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
kuis
Kesesuaian 5 % jawaban
Hanif Nurcholis, Teori dan
menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan daerah
13
14
15
16.
Mahasiswa mampu memahami kebijakan pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan daerah Mahasiswa mampu menggambarkan arah kebijakan otonomi daerah Mahasiswa mampu memahami strategi dan penguatan otda
penyusunan dan penetapan APBD Mahasiswa mampu memahami pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Memahami Kepentingan pemerintah pusat terhadap daerah Memahami kebijakan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah Memahami tujuan kebijakan otonomi daerah Memahami perkembangan kebijakan Otda Memahami kebijakan Otda yang Ideal Memahami kebijakan otda untuk mencapai kesejahteraan di daerah UAS
Daerah
yang diberikan
Praktek Pemerintahan dan otonomi Daerah
Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian jawaban yang diberikan
5%
Ni’Matul Huda, Pengawasan Pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraa n pemerintahan
Arah Kebijakan Otonomi Daerah
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 5 % jawaban yang diberikan
Capacity Building Otda dan Strategi Penguatannya
Caramah, diskusi, dan tanya jawab
Kuis
Kesesuaian 5 % jawaban yang diberikan
M. Mas’ud Said, Arah Baru Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, 2005 Junal Desentralisasi, LAN, 2003
