CAKUPAN PEKERJAAN KOORDINATOR SEKTOR DAN STAF ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014
Jangka Waktu Program Posisi
: :
Daerah Penugasan Lama Waktu Pekerjaan Mulai dan Berakhirnya Penugasan Penanggungjawab
: : :
2 (dua) tahun 1. Koordinator Sektor (Konsultan Waktu Tertentu) : 3 posisi 2. Staf Administrasi/Keuangan : 1 posisi Nasional 1 (satu) tahun 1 Maret – 31 Desember 2013 (dapat diperpanjang)
:
Koordinator Tim Pelaksana
CV dan surat lamaran serta posisi yang diinginkan ditujukan ke
[email protected] atau melalui link http://www.kemitraan.or.id/main/apply_career_detail/21/44 paling lambat tanggal 22 Februari 2013
I.
Latar Belakang
Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah penajaman untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi. Diantara langkah-langkah tersebut adalah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), dengan mengacu pada strategi-strategi yang telah ditetapkan sejalan dengan ketentuan UNCAC, meliputi 6 strategi yaitu Pencegahan; Penegakan Hukum; Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset; Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; dan Mekanisme Pelaporan. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan Stranas PPK, maka diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2012, penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilakukan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, diperlukan pula pemantauan, evaluasi terhadap aksi dan pencapaian Stranas PPK tersebut, untuk kemudian menjadi bahan laporan kepada Presiden, termasuk untuk disampaikan dalam forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the States Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Sejak Stranas PPK ditetapkan, beberapa kegiatan dalam rangka penjabaran lebih lanjut Stranas PPK telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Koordinasi yang intensif dengan para pihak dari berbagai elemen pemerintah, yang mencakup Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, UKP4, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Pusat Statistik; Koordinasi dengan elemen pemerintah, masyarakat, pakar dari berbagai disiplin ilmu, dan lembaga mitra pembangunan, khususnya untuk memperoleh masukan terkait dengan: (i) penyusunan Aksi Nasional dan Aksi Daerah PPK sebagai penjabaran atas Stranas PPK; (ii) sinergi berbagai inisiatif strategis yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Open Government Indonesia (OGI); dan (iii) sinergi pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sosialisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012, khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Sosialisasi kepada seluruh Kepala Bappeda dan Inspektur Provinsi bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mempercepat penyusunan dan pelaksanaan aksi daerah PPK; Sosialisasi kepada seluruh jajaran Kementerian/ Lembaga (K/L) yang turut melibatkan berbagai unit kerja di K/L tersebut yang memiliki fungsi dan peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, khususnya Sekretariat Jenderal dan Inspektorat. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan draft aksi PPK Tahun 2013 oleh K/L. Koordinasi yang intensif dengan Badan Pusat Statistik, terutama dalam penyusunan survey baseline perilaku anti korupsi, yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam strategi pendidikan dan budaya anti korupsi pada Stranas PPK; Di tingkat daerah, telah dilakukan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Aksi Daerah PPK di beberapa daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebelum diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2012, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang fokus kepada pencegahan korupsi dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Dengan adanya Perpres No. 55 Tahun 2012, penyusunan RAD PK akan disesuaikan dengan 6 strategi yang ada dalam Stranas PPK yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Saat ini sedang disiapkan penyusunan Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan melalui pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.
Berbagai kegiatan masih akan terus dilakukan, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan visi dan misi Stranas PPK. Untuk memastikan pelaksanaan dari Stranas PPK, diperlukan sekretariat yang sifatnya
memberi dukungan atau fasilitasi kepada stakeholder dalam pelaksanaan Stranas PPK, dengan struktur sebagai berikut:
Struktur Sekretariat Stranas PPK
Sekretariat Stranas PPK akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Tim Pengarah akan terdiri dari beberapa Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait. Koordinator Tim Pelaksana adalah Direktur Analisa Perundang-undangan, Bappenas dengan didukung oleh sekretaris dan koordinator sektor. Untuk kelompok kerja, terdiri dari para pakar dan penggiat anti korupsi serta akan bekerja secara tematik dan sesuai kebutuhan. Pembentukan dan operasionalisasi sekretariat akan didukung bersama APBN dan mitra pembangunan seperti Kemitraan. Dari struktur tersebut, fungsi yang sangat dibutuhkan untuk ditempati para profesional dan pakar yang berpengalaman di bidangnya masing-masing adalah 1) pengelolaan inisiatif strategis, 2) komunikasi, informasi dan edukasi, serta 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan. II. Goal Sekretariat Mendukung implementasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
III. Objectives Sekretariat 1) Mendukung proses internalisasi Stranas PPK ke Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Stakeholders terkait 2) Mendukung penyusunan aksi PPK (nasional dan daerah) 3) Mendukung penajaman sasaran aksi (nasional dan daerah) 4) Mendukung Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan aksi PPK maupun pencapaian Stranas PPK 5) Mendukung sinkronisasi berbagai kebijakan percepatan dan pemberantasan korupsi serta kebijakan terkait 6) Memastikan pencapaian indikator keberhasilan dari masing-masing Strategi dalam Stranas PPK 7) Mendukung terbentuknya pusat informasi terkait perkembangan dan implementasi Stranas PPK (kegiatan, best practice, hambatan, tantangan, pencapaian) IV. Output Sekretariat 1) Strategi internalisasi Stranas PPK kepada stakeholder 2) Pemetaan aksi strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjadi masukan bagi Bappenas dalam penyusunan aksi PPK setiap tahun 3) Masukan bagi Bappenas dalam pencapaian indikator keberhasilan utama dan indikator keberhasilan masing-masing strategi Stranas PPK 4) Sinkronisasi berbagai kebijakan percepatan dan pemberantasan korupsi serta kebijakan terkait 5) Analisa hasil pemantauan dan evaluasi Stranas PPK 6) Dokumentasi kegiatan, best practice, hambatan, tantangan, pencapaian Stranas PPK V. Tugas dan Kualifikasi Koordinator Sektor 1.
Koordinator Sektor Pengelolaan Inisiatif Strategis (1 posisi), bertugas: a) melakukan sinkronisasi terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan Stranas PPK, terutama keterkaitan dengan Reformasi Birokrasi, dan Open Governance Indonesia; b) menyusun langkah-langkah konkrit untuk mendorong K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan aksi PPK; c) melakukan pemetaan aksi PPK (setiap tahun) sebagai penjabaran Stranas PPK; d) mengumpulkan informasi tentang prakarsa-prakarsa dari berbagai stakeholders (K/L, Pemda, akademisi, OMS, media dan mitra pembangunan) yang memiliki tautan strategis dengan pencapaian agenda Stranas PPK. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: - Pendidikan S1 (diutamakan S2) pada bidang-bidang ilmu sosial;
-
-
Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, terutama yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi; Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi; Memahami sistem dan prosedur birokrasi pemerintah dan negara/lembaga mitra pembangunan; Memiliki pengalaman bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, CSO, akademisi, swasta serta mitra pembangunan internasional; Memiliki keahlian dan pengalaman dalam penyusunan logical frame work; Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim; Mampu bekerja dalam tekanan dan jadwal yang ketat; Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
2. Koordinator Sektor Komunikasi, Informasi dan Edukasi (1 posisi), bertugas: a) menyiapkan bahan dan strategi untuk menginternalisasi Stranas PPK kepada K/L dan Pemda serta stakeholder terkait; b) mendukung proses fasilitasi penyusunan aksi di K/L dan Pemerintah Daerah; c) menyelenggarakan hubungan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait; d) menyusun strategi pelibatan peran serta masyarakat. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: - Pendidikan S1 (diutamakan S2) pada bidang-bidang ilmu teknik maupun sosial; - Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, terutama yang terkait dengan komunikasi, informasi dan edukasi; - Mempunyai latar belakang mengenai information and communication technology akan lebih diutamakan; - Memiliki pengalaman bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, CSO, akademisi, swasta serta mitra pembangunan internasional; - Memiliki keahlian dan pengalaman dalam penyusunan logical frame work; - Memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan negosiasi serta presentasi; - Mampu bekerja secara individu maupun dalam Tim; - Mampu bekerja dalam tekanan dan jadwal yang ketat. 3. Koordinator Sektor Pemantauan dan Evaluasi (1 posisi), bertugas: a) Mendukung pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi PPK dan Stranas PPK di K/L dan Pemerintah Daerah – termasuk analisis beserta rekomendasinya; b) penyiapan bahan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi PPK (output) dan pencapaian Stranas PPK (outcome). Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: - Pendidikan S1 (diutamakan S2) pada bidang bidang ilmu teknik maupun sosial;
-
4.
Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dengan pengalaman kerja menangani persiapan dan pengembangan program pembangunan khususnya bidang monitoring dan evaluasi; Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan prosedur khususnya di bidang monitoring dan evaluasi; Memiliki keahlian dan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, penyusunan logical frame work; Memiliki pengalaman bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, CSO, akademisi, swasta serta mitra pembangunan internasional; Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim; Mampu bekerja dalam tekanan dan jadwal yang ketat; Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Staf Administrasi dan Keuangan (1 posisi), bertugas: a) Mengelola administrasi dan implementasi operasional dari Sekretariat b) Membantu rencana perjalanan dan pertemuan dari para Koordinator Sektor c) Mengelola logistik dan pengadaan dari Sekretariat d) Mengelola transaksi keuangan dan pertanggungjawabannya Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: Minimum D-3 pada bidang-bidang manajemen, akuntansi dan keuangan; Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam mengelola administrasi dan keuangan (berpengalaman pada lembaga donor/CSO internasional lebih diutamakan); Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang baik; Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim; Mampu bekerja dalam tekanan dan jadwal yang ketat.
