PEMBARUAN PERADILAN PEMBARUAN PERADILAN Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH P f D P l Eff di L l SH Koordinator Tim Pembaruan
Strategi Pembaruan • Penyusunan Cetak Biru dan Kertas Kerja Pembaruan Peradilan Tahun 2003, yang terdiri d i C k Bi MA K dari: Cetak Biru MA, Kertas Kerja Pembinaan K j P bi SDM, Kertas Kerja Pengelolaan Keuangan g , j Pengadilan, Kertas Kerja Pendidikan dan Pelatihan. • Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan yang t di i d i i i terdiri dari pimpinan struktural MA dan pihak non t kt l MA d ih k pengadilan. • Penyusunan Agenda Prioritas dari Cetak Biru dan Penyusunan Agenda Prioritas dari Cetak Biru dan Kertas Kerja • Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan dl
Peradilan Ideal *…….. Menjunjung tinggi keadilan I d Independen, imparsial dan akuntabel d i i ld k t b l Memberikan layanan terbaik pada pencari keadilan. Memberikan akses pada masyarakat atas informasi peradilan Memberikan akses pada masyarakat atas informasi peradilan Menyelenggarakan penyelesaian perkara secara mudah, sederhana dan biaya ringan • segenap jajarannya menjunjung tinggi integritas dan martabat lembaga peradilan. memiliki SDM dan anggaran yang memadai • memiliki SDM dan anggaran yang memadai • Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Diambil dari beberapa prinsip yang berlaku secara universal di lembaga peradilan di dunia:
• • • • •
Peradilan Indonesia saat ini ….
Beberapa kegiatan pembaruan peradilan saat ini diantaranya: bidang manajemen perkara, IT, diklat, SDM, keuangan, pengawasan dan transparansi
Kerja belum selesai…. • Lima Tahun dilaksanakannya Cetak Biru tercatat : 1.
Berdasarkan Pemetaan Awal Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Kertas Kerja Pembaruan diketahui kurang lebih 172 poin rekomendasi yang terdapat dalam Cetak Biru MA, poin rekomendasi yang telah 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tercapai
Sedang dilaksanakan
Belum Tercapai
Kerja belum selesai….
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tercapai
Tercapai Sebagian Tercapai Sebagian
tercapai (poin rekomendasi terpenuhi) tercapai sebagian (poin rekomendasi dipenuhi secara parsial/dengan perubahan) sedang dilaksanakan (poin rekomendasi sedang dalam proses pemenuhan) belum tercapai (poin rekomendasi belum terpenuhi/baru dalam tahap perencanaan)
Tantangan Pelaksanaan Cetak Biru 1. Proses Penyatuan Atap Pengisian jabatan pasca penyatuan atap memakan waktu yang cukup panjang
2. Perubahan Struktur Organisasi MA Terdapat beberapa poin rekomendasi Cetak Biru yang pelaksanaannya tergantung pada pembentukan beberapa struktur. Pelaksanaan b k b b k l k rekomendasi tersebut menjadi terganggu ketika struktur organisasi MA hasil penyatuan atap tidak struktur organisasi MA hasil penyatuan atap tidak mencakup atau berbeda dari struktur organisasi y g yang direkomendasikan Cetak Biru.
3 Ruang Lingkup Cetak Biru 3.Ruang Lingkup Cetak Biru Mengingat Cetak Biru disusun sebelum penyatuan atap, rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya menggunakan perspektif seluruh lingkungan peradilan yang ada, sehingga beberapa poin rekomendasi dapat dil d hi b b i k d id diterapkan pada satu lingkungan peradilan namun belum tentu dapat diterapkan di lingkungan peradilan yang lain. – Rekomendasi Cetak Biru masih terfokus pada permasalahan seputar R k d i C k Bi ih f k d l h Hakim. Rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Panitera dan pegawai pengadilan lainnya masih dibuat secara terbatas. – Cetak Biru Pembaruan baru mencakup Rencana Aksi dan Belum C t k Bi P b b k R Ak i d B l Menyertakan Rencana Manajemen Perubahan untuk Melalaksanakan Rencana Aksi tersebut. (Internalisasi Quick Wins atau Program‐ Program Ad Hoc dalam Sistem Kerja yang berlaku di MA) Program Ad‐Hoc dalam Sistem Kerja yang berlaku di MA)
4. Hambatan Eksternal – Beberapa poin rekomendasi Cetak Biru digantungkan pada perubahan peraturan perundang‐undangan d b h t d d tertentu. Ketika perubahan tersebut tidak terjadi, implementasi Cetak Biru menjadi sulit j , p j dilakukan. Selain itu terdapat beberapa Rekomendasi yang berada di luar kewenangan Mahkamah Agung sehingga sulit dilakukan. hi lit dil k k – Keterlibatan lembaga negara/pemerintahan yang fungsi dan wewenangnya terkait dengan MA dan fungsi dan wewenangnya terkait dengan MA dan rencana pembaruan MA masih belum optimal dalam implementasi agenda pembaruan peradilan.
5 Hambatan Internal 5. Hambatan Internal – Transformasi pengetahuan, keterampilan, dan komitmen dalam melaksanakan agenda agenda komitmen dalam melaksanakan agenda‐agenda pembaruan dari pihak‐pihak eksternal termasuk lembaga donor kepada SDM peradilan belum g p p berjalan seperti yang diharapkan. – Transformasi program dan kegiatan pembaruan p g g p dari pihak‐pihak eksternal termasuk lembaga donor kepada rencana kerja dan aktifitas k l b kelembagaan peradilan belum berjalan seperti dl b l b l yang diharapkan.
Kita pasti bisa… • Tunjangan Kinerja • Anggaran Pengadilan yang meningkat per tahun • Perbaikan sarana dan prasarana • Kapasitas SDM yang meningkat Kapasitas SDM yang meningkat • Dorongan kuat dari pemerintah dan publik • Penguatan pengawasan
Perubahan Dimulai oleh Orang‐orang yang Bijak, Dilaksanakan j oleh orang‐orang g g yyang g Berani, dan Dimenangkan oleh Orang‐orang yang Tulus
