Koordinator Tim Pembaruan

PEMBARUAN PERADILAN PEMBARUAN PERADILAN Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH P f D P l Eff di L l SH Koordinator Tim Pembaruan

Strategi Pembaruan • Penyusunan Cetak Biru dan Kertas Kerja  Pembaruan Peradilan Tahun 2003, yang terdiri  d i C k Bi MA K dari: Cetak Biru MA, Kertas Kerja Pembinaan  K j P bi SDM, Kertas Kerja Pengelolaan Keuangan  g , j Pengadilan, Kertas Kerja Pendidikan dan  Pelatihan. • Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan yang  t di i d i i i terdiri dari pimpinan struktural MA dan pihak non  t kt l MA d ih k pengadilan.  • Penyusunan Agenda Prioritas dari Cetak Biru dan  Penyusunan Agenda Prioritas dari Cetak Biru dan Kertas Kerja • Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan  Peradilan dl

Peradilan Ideal *…….. Menjunjung tinggi keadilan  I d Independen, imparsial dan akuntabel d i i ld k t b l Memberikan layanan terbaik pada pencari keadilan. Memberikan akses pada masyarakat atas informasi peradilan Memberikan akses pada masyarakat atas informasi peradilan Menyelenggarakan penyelesaian perkara secara  mudah, sederhana dan biaya ringan • segenap jajarannya menjunjung tinggi integritas dan martabat  lembaga peradilan.  memiliki SDM dan anggaran yang memadai • memiliki SDM dan anggaran yang memadai • Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Diambil dari beberapa prinsip yang berlaku secara universal di  lembaga peradilan di dunia:

• • • • •

Peradilan Indonesia saat ini ….

Beberapa kegiatan pembaruan peradilan saat ini diantaranya: bidang manajemen perkara, IT, diklat, SDM, keuangan, pengawasan dan transparansi

Kerja belum selesai…. • Lima Tahun dilaksanakannya Cetak Biru  tercatat : 1.

Berdasarkan Pemetaan Awal Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan  Kertas Kerja Pembaruan diketahui kurang lebih 172 poin rekomendasi  yang terdapat dalam Cetak Biru MA, poin rekomendasi yang telah 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tercapai

Sedang  dilaksanakan

Belum Tercapai

Kerja belum selesai….

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tercapai

Tercapai Sebagian Tercapai Sebagian

tercapai (poin rekomendasi terpenuhi) tercapai sebagian (poin rekomendasi dipenuhi secara parsial/dengan perubahan) sedang dilaksanakan (poin rekomendasi sedang dalam proses pemenuhan)  belum tercapai (poin rekomendasi belum terpenuhi/baru dalam tahap perencanaan)

Tantangan Pelaksanaan Cetak Biru 1. Proses Penyatuan Atap Pengisian jabatan pasca penyatuan atap memakan  waktu yang cukup panjang

2. Perubahan Struktur Organisasi MA Terdapat beberapa poin rekomendasi Cetak Biru  yang pelaksanaannya tergantung pada  pembentukan beberapa struktur. Pelaksanaan  b k b b k l k rekomendasi tersebut menjadi terganggu ketika  struktur organisasi MA hasil penyatuan atap tidak struktur organisasi MA hasil penyatuan atap tidak  mencakup atau berbeda dari struktur organisasi  y g yang direkomendasikan Cetak Biru.

3 Ruang Lingkup Cetak Biru 3.Ruang Lingkup Cetak Biru Mengingat Cetak Biru disusun sebelum penyatuan atap, rekomendasi yang  dihasilkan belum sepenuhnya menggunakan perspektif seluruh lingkungan  peradilan yang ada, sehingga beberapa poin rekomendasi dapat  dil d hi b b i k d id diterapkan pada satu lingkungan peradilan namun belum tentu dapat  diterapkan di lingkungan peradilan yang lain. – Rekomendasi Cetak Biru masih terfokus pada permasalahan seputar  R k d i C k Bi ih f k d l h Hakim. Rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan  Panitera dan pegawai pengadilan lainnya masih dibuat secara terbatas. – Cetak Biru Pembaruan baru mencakup Rencana Aksi dan Belum  C t k Bi P b b k R Ak i d B l Menyertakan Rencana Manajemen Perubahan untuk Melalaksanakan  Rencana Aksi tersebut. (Internalisasi Quick Wins atau Program‐ Program Ad Hoc dalam Sistem Kerja yang berlaku di MA) Program Ad‐Hoc dalam Sistem Kerja yang berlaku di MA)

4. Hambatan Eksternal – Beberapa poin rekomendasi Cetak Biru digantungkan  pada perubahan peraturan perundang‐undangan  d b h t d d tertentu. Ketika perubahan tersebut tidak  terjadi, implementasi Cetak Biru menjadi sulit  j , p j dilakukan. Selain itu terdapat beberapa Rekomendasi  yang berada di luar kewenangan Mahkamah Agung  sehingga sulit dilakukan. hi lit dil k k – Keterlibatan lembaga negara/pemerintahan yang  fungsi dan wewenangnya terkait dengan MA dan fungsi dan wewenangnya terkait dengan MA dan  rencana pembaruan MA masih belum optimal dalam  implementasi agenda pembaruan peradilan.

5 Hambatan Internal 5. Hambatan Internal – Transformasi pengetahuan, keterampilan, dan  komitmen dalam melaksanakan agenda agenda komitmen dalam melaksanakan agenda‐agenda  pembaruan dari pihak‐pihak eksternal termasuk  lembaga donor kepada SDM peradilan belum  g p p berjalan seperti yang diharapkan. – Transformasi program dan kegiatan pembaruan  p g g p dari pihak‐pihak eksternal termasuk lembaga  donor kepada rencana kerja dan aktifitas  k l b kelembagaan peradilan belum berjalan seperti  dl b l b l yang diharapkan.

Kita pasti bisa… • Tunjangan Kinerja • Anggaran Pengadilan yang meningkat per  tahun • Perbaikan sarana dan prasarana • Kapasitas SDM yang meningkat Kapasitas SDM yang meningkat • Dorongan kuat dari pemerintah dan publik • Penguatan pengawasan

Perubahan Dimulai oleh Orang‐orang yang  Bijak, Dilaksanakan j oleh orang‐orang g g yyang  g Berani, dan Dimenangkan oleh Orang‐orang yang Tulus