12/2/2013
TEMA: KONDISI DAN TANTANGAN DI BIDANG SOSIAL POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN / ORGANISASI PEMERINTAHAN KE DEPAN
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN YANG IDEAL DAN EFEKTIF
Oleh Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si
PENDAHULUAN • Kehadiran partai politik dalam pemerintahan memang tidak bisa lagi dihindari, akan tetapi kebutuhan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang netral, profesional, dan mantap juga tidak bisa juga dihindari. • Keduanya merupakan kebutuhan yang esensial yang mestinya disadari. Kelembagaan birokrasi pemerintah mestinya memperoleh perhatian yang pertama sebelum semuanya diperbaiki. • faktor lain yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya akuntabilitas publik yang dilakukan oleh kelembagan birokrasi pemerintah.
1
12/2/2013
• Keadaan seperti ini, bisa dipergunakan sebagai salah satu strategi perubahan dalam hal reformasi birokrasi pemerintah. Mengigat lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. • Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (values), sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya. • Dengan demikian maka reformasi kelembagaan birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari sumber daya manusianya.
Permasalahan Strategi apakah yang hendaknya dilakukan dalam menghadapi tantangan di bidang sosial, politik yang implikasinya berdampak efektif terhadap kelembagaan / organisasi pemerintah.
2
12/2/2013
Rekomendasi Strategis dalam Menghadapi Tantangan di Bidang Sosial, Politik dan Implikasinya terhadap Kelembagaan / Organisasi Pemerintah • Memahami konsep pemikiran seperti diuraikan di atas, maka upaya untuk merestrukturisasi birokrasi pemerintah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.
Setiap lembaga departemen pemerintah baik dipusat dan di daerah yang dipimpin oleh pejabat politik harus dibedakan antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi. Lembaga pemerintah bisa dibedakan antara lembaga Departemen yang dipimpin Menteri sebagai pejabat politik, dan lembaga Non Departemen yang dipimpin oleh bukan Menteri dan bukan pejabat politik. Seharusnya pejabat yang memimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah pejabat profesional dari birokrasi karier, bukan dijabat oleh pejabat politik dan dirangkap oleh Menteri. (berlanjut ... )
(... lanjutan) Pejabat politik adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat langsung maupun tidak (oleh Presiden). Dengan demikian posisinya adalah sebagai wakil rakyat dalam menganbil kebijakan publik dan mengontrol birokrasi pemerintah. Sedangkan Pejabat birokrasi adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Jika mekanisme kontrol dan pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan antara kedua jabatan itu maka pertangung jawaban publik tidak mungkin tidak mesti bisa dilaksanakan.
3
12/2/2013
2. Desentralisasi kewenangan baik desentralisasi politik maupun administrasi perlu dilakukan di dalam kelembagaan pemerintah ini. Dengan desentralisasi diharapkan akuntabilitas publik bisa dilakukan, yang pada gilirannya diharapkan pula kontrol rakyat semakin efektif dan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa dihilangkan dalam birokrasi pemerintahan ini.
3. Perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintah perlu segera ditindaklanjuti. Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa lembaga birokrasi perlu segera di analisis dan dihilangkan kekembaran itu. Lembaga kementerian (departemen) dan lembaga non kementerian (departemen) yang menunjukkan kekembaran tugas dan fungsi perlu segera dianalisis dan dan dipecahkan dengan prinsip efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi baik dalam masa krisis seperti sekarang ini maupun di masa-masa non krisis. Jumlah eselonisasi di pemda juga dipikirkan lebih ramping lagi
4
12/2/2013
Kesimpulan 1.
2.
Reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah bisa dijalankan dengan memperhatikan tiga faktor pengungkit yang telah saya sebutkan di atas. Jabatan dan akses politik perlu disediakan dalam kelembagaan birokrasi pemerintah agar jelas hubungan antara jabatan politik dan birokrasi karier. Pertanggung jaawaban publik bisa dijalankan dalam pemerintahan ini jika kekuasaan itu tidak memusat di salah satu pusat kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pemusatan kekuasaan itu. Desentralisasi kekuasaan sekaligus merupakan upaya untuk secara konsisten melakukan demokrasi yang benar dalam pemerintahan. Pada tatanan kepemerintahan yang demokratis ini, peranan rakyat menjadi penting dalam melangsungkan pemerintahan dan dalam melaksanakan kontrol sehingga bisa menjamin lurusnya kepemerintahan.
• Kekuasan yang memusat mengakibatkan tidak adanya transparansi sehingga menyulitkan lahirnya pertanggung jawabab publik. Tidak adanya keterbukaan dikalangan instansi dan pejabat pemerintah, mengakibatkan akses melakukan kontrol rakyat menjadi buntu dan mampet. • Reposisi dan restrukturisasi kelembagaan pemerintah perlu segera ditata ulang, yang memungkinkan adanya kejelasan antara posisi jabatan politik dan birokrasi karier. Dengan demikian pertanggung jabaran publik bisa didorong dengan melakukan desentralisasi kekuasaan, transparansi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan pemerintah. • Struktur kelembagaan pemerintah perlu diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perubahan strategis nasional kita di era reformasi ini, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi dan rasionalitas maka perampingan susunan kelembagana birokrasi pemerintah perlu kembali dipikirkan. • Efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi dalam susunan kelembagaan pemerintahan ini perlu dilakukan karena harapannya adalah tidak ada lagi kekembaran lembaga yang tugas dan fungsinya sama.
5
12/2/2013
Sekian dan terima kasih.
6