PENGUKURAN KINERJA DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI DEPAN UMUM ORGANISASI SEKTOR PELAYANAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT VONSEN ANGGELOLI Universitas Padjadjaran Program Magister. Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jl. H Juanda Dago Pojok No 66 Bandung 40135
Abstrak Kabupaten Raja Ampat adalah daerah otonom baru yang baru dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sorong. Kabupaten Raja Ampat sebagian besar adalah kepulauan yang terdiri dari beberapa distrik dan kampung yang sangat berjauhan sehingga pemerintah berkerja dengan serius. Kabupaten Raja Ampat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Raja Ampat di wilayah Propinsi Papua Barat, yang berdasarkan daerah otonom baru. Sebab itu pemerintah diharapkan untuk menunjang suatu program kerja untuk membangun daerah dibutuhkan kinerja seorang kepala daerah atau pegawai untuk menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik sehingga mencapai suatu pembangunan di daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam suatu analisis pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan didepan umum organisasi sektor pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggunakan metode kuantitatif, mendiskipsikan yang berdasarkan pengukuran kinerja pemerintah didepan umum organisasi sektor pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang menggunakan pendekatan ilmiah melalui analisis data dan informasi tentang pengukuran kinerja dan manajemen didepan umum organisasi sektor pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Kata Kunci : Pengukuran Kinerja dan Manajemen (PKM)
Abstract Raja Ampat Regency is a new autonomous region that has been justly expanded from a parent regency, Sorong Regency. Raja Ampat Regency is largely archipelago consisting of several districts and villages that are very distant from each other such that the government works seriously. Raja Ampat Regency has been established based on The Law Number 14 of 2013 concerning the formation of Raja Ampat Regency in the region of West Papua Province, based on a new autonomous region. Hence, the government is expected to support a work program to build a region requiring the performance of a regional head or an employee to undertake a governmental management successfully such that it can achieve a development in the region of Raja Ampat Regency. In an analysis of performance measurement and governmental management to the public of public-sector organization, Raja Ampat Regency uses a quantitative method, to conduct a description based on the governmental performance to the public of public-sector organization. Raja Ampat Regency uses a scientific approach through the analysis of data and information about the measurement of performance and management to the public of public-sector organization of Raja Ampat Regency. Keywords : Work Measurrement And Management (WMM)
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang Pada dasarnya kinerja dan manajemen sangat dibutuhkan dalam melaksanakan roda pemerintahan dimana kemampuan pegawai pada suatu instansi pemerintah sangat diharapkan untuk menunjang suatu program kerja yang diturunkan oleh pimpinan baik pimpinan pada instansi tersebut pada instansi swasta maupun yang lebih tinggi dari pada itu bupati selaku pimpinan tertinggi yang mengatur suatu daerah tertentu, maka diharapkan semua pegawai harus memiliki kinerja yang tinggi dan dapat menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada seorang pegawai yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesuksesan pengelolaan SDM dan tata kelola organisasi serta sistem kerja yang prima (excellent) akan memberikan hasil berupa kegiatan operasional yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran dalam lingkup keterbatasan finansial yang dimiliki. Hasilnya adalah kepuasan pelanggan yang bukan saja dalam arti masyarakat umum, tapi juga penyandang dana seperti pemerintah, organisasi donor serta organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan terhadap pelayanan publik.di Kabupaten Raja Ampat. Ketika kita berbicara mengenai pengukuran kinerja dan manajemen kemampuan pegawai dalam menyusun suatu program yang berkaitan dengan kinerja dari pada pegawai negeri sipil tersebut yang mana sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat dibutuhkan suatu kinerja yang baik yang mana kinerja itu berkaitan dengan keadaan atau kemampuan berhasilnya kerja yang dilakukan oleh suatu oknum dalam hal ini seorang pegawai negeri untuk memberikan hasil yang baik dan berguna seperti yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan di depan umum organisasi sektor pemeritahaan daerah Kabupaten Raja Ampat dapat diukur dengan mengarah kepada pelaksanaan pegawai karena pada hakekatnya keluaran pemerintah adalah berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengukur kinerja pegawai dapat dilihat dari perbandingan antara
realisasi dan target yang dicapai. Kemampuan pegawai di lingkungan Kabupaten Raja Ampat memadai berarti dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan waktu maupun target yang telah ditetapkan dalam progaram pemerintah sehingga akan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Kabupaten Raja Ampat adalah daerah otonom baru yang baru dimekarkan, dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sorong. Kabupaten Raja Ampat sebagian besar adalah kepulauan yang terdiri dari beberapa distrik dan kampung yang sangat berjauhan sehingga pemerintah berkerja dengan serius, Kabupaten Raja Ampat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Raja Ampat di wilayah Propinsi Papua Barat yang berdasarkan daerah otonom baru sebab itu pemerintah diharapkan untuk menunjang suatu program kerja untuk membangun daerah dibutuhkan kemampuan kinerja seorang kepala daerah atau pegawai untuk menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik sehingga mencapai suatu pembangunan di daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat dimasa sekarang ini dizaman era globalisasi pegawai negeri di wilayah pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dituntut harus memiliki keterampilan (skill) individu atau kemampuan kerja yang harus ditunjukkan dengan dedikasi yang tinggi dan loyalitas yang tinggi kepada pimpinan sehingga kesemuanya itu dapat mempengaruhi suatu hasil kerja nyata yang dapat diliat dan dapat dirasakan masyarakat sebagai obyek dari pada pelayanan publik. Hal-hal yang melatarbelakangi pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan didepan umum organisasi sektor pemeritahaan daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu ada beberapa hal antara lain: Pendidikan Pendidikan merupakan suatu faktor utama yang sangat berpengaruh pada seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Raja Ampat yang mana dengan tingkat pendidikan yang menunjang akan berpengaruh
pada kemampuan berpikir serta melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan dari pimpinan baik dalam mengusulkan suatu program kegiatan maupun sebagai pelaksanaan kegiatan atau pun juga sebagai suatu pengawasan kegiatan. Yang
mana
kegiatan
yang
lebih
dititik-beratkan
untuk
meningkatkan pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan di depan umum organisasi sektor pelayanan pemeritahaan daerah Kabupaten Raja Ampat jika pegawai memiliki pendidikan yang memadai maka dalam pengukuran kinerja dan manajemen bisa berjalan dengan baik, sehingga menyentuh masyarakat sebagai objek dalam suatu pembangunan khususnya pembangunan di wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah daerah otonom baru yang baru dimekarkan, dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat sebagian besar adalah kepulauan yang terdiri dari beberapa distrik dan kampung yang sangat berjauhan sehingga pemerintah bekerja dengan serius. Kabupaten Raja Ampat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Raja Ampat di wilayah Propinsi Papua Barat yang berdasarkan pada daerah otonom baru oleh sebab itu, pemerintahan diharapkan untuk menunjang suatu program kerja untuk membangun daerah dibutuhkan kemampuan kinerja seorang kepala daerah atau pegawai untuk menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik sehingga mencapai suatu pembangunan di daerah Kabupaten Raja Ampat. Pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan di depan umum organisasi sektor pelayanan pemerintahan daerah Kabupaten Raja Ampat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai, efesiensi dan kinerja pegawai dalam mencapai sasaran (Handoko 2007). Salah satu hal yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang pegawai adalah latar belakang pendidikan formalnya di samping kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tugas-tugas yang semakin kompleks maka perlu adanya peningkatan
pegawai karena masih banyak pegawai yang pendidikannya setara SLTP dan SMU. Motivasi kerja Selain faktor pendidikan dan pengetahuan kerja yang tidak kalah penting mempengaruhi kemampuan kinerja dari pada seseorang pegawai adalah faktor motivasi kerja pegawai hal ini mengingat bahwa motivasi adalah
dorongan
untuk
membuat
semaksimal
mungkin
dalam
melaksanakan tugasnya karena menyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, pribadi atau individu anggota organisasi akan terpilih (Siagian, 1998) Manusia adalah unsur terpenting yang paling menentukan kelancarannya suatu organisasi pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, oleh karena itu motivasi kinerja pegawai mempunyai peranan untuk mengelola manajemen pemerintahan yang sangat penting bagi kinerja manajemen organisasi
pemerintahan
daerah
Kabupaten
Raja
Ampat
untuk
mengerahkan dan pegawai mampu bekerja optimal. Ketrampilan Pegawai pemerintahan kabupaten tidak saja memiliki pendidikan, pengalaman serta motivasi kinerja tetapi salah satu faktor lainnya yang menunjang serta mempengaruhi kemampuan kinerja dari seseorang pegawai dalam mengusulkan suatu program kegiatan adalah ketrampilan yaitu peningkatan teori dan ketrampilan yang dimaksud untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut program kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya hal ini membuat kemampuan kinerja pegawai didalam bekerja menjadi meningkat sehingga dapat membuat pegawai bekerja dengan lebih efektif dan efesien.
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kerangka Teori Menurut Mangku Negara Anwar Prabu mendefinisikan kinerja atau kemampuan yang diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nawawi H. dari dalam artikelnya yang membahas tentang pengertian kinerja serta teori pengukuran serta penilaian, yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan satu pekerjaan baik bersifat fisik/mental maupun non-fisik/non-mental sedangkan Bernade dan Rusel sebagai mana di kutip oleh Gomes, Faustino Cardoso (2000) mengartikan kinerja sebagai catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi dari suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan pegawai selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja atau lebih dari kenal istilah performance appraisal menurut pendapat Leon C.Megginson, sebagai mana dikutip Mangkunegara Anwar Prabu suatu proses yang dapat digunakan majikan/pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud. Penilaian pegawai merupakan evalisuasi yang sistematik dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan sedangkan penilain sendiri proses penaksiran atau penentuan nilai kualitas, atau status dari beberapa objek ataupun sesuatu, berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat di katakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pimpinan secara sistimatis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, pimpinan yang menilai pekerjaan pegawai yaitu atasan pegawai. Di samping itu juga kepala bidang ataupun kepala seksi berhak pula memberikan penilaian prestasi terhadap semua pegawai sesuai dengan data yang ada pada bagian administrasi pegawai. Menurut Handoko. Hani pengkatakan penilaian kerja dapat digunakan untuk perbaikan kinerja supaya mendapat umpan-balik pelaksanaan pekerjaan yang memungkinkan untuk dapat diberbaikinya kegiatan kegiatan mereka
demi peningkatan prestasi kerja, penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan yaitu pimpinan dalam sebuah organisasi dalam menentukan upah, pemberian bonus dan bentuk-bentuk lainnya. Selain hal-hal tersebut keputusan keputusan penempatan promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas kinerja dari pada pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas, promosi merupakan suatu penghargaan pada hasil kerja dari pada pegawai pada masa lalu, perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya suatu latihan.
III. M ETODE PENILITIAN Metode penilitian kualitatif secara luas adalah meneliti atau ingin mengetahui tentang hal-hal yang diteliti sebagai berikut: Untuk mengetahui sejauh mana pengukuran kinerja dari pada pegawai pada Kabupaten
Raja
Ampat
dalam
menyusun
suatu
program
pembangunan yang menyentu masyarakat sebagai dari sasaran dari pelayanan publik. Metode penilitian kualitatif secara luas telah dipakai atau digunakan dalam berbagai penelitian sosial tetapi ada terdapat beberapa kesimpangsiuran dalam memahami metode kualitatif yang sering dianggap sebagai pelengkap dari metode kuantitatif. Untuk mengetahui apakah tangungjawab yang diberikan oleh seorang pimpinan dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja yang tinggi pada Kabupaten Raja Ampat.
3.1 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah supaya dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan serta kinerja pegawai pada Kabupaten Raja Ampat dalam menyusun sebuah program kerja menyangkut pembangunan
infrastruktur dasar yang berkaitan dengan masyarakat sebagai sasaran dari pada suatu proses pembangunan itu harus disertai dengan pendidikan serta pelatihan dan motivasi kerja yang tinggi sehinga hasil kerja yang dicapai dapat berjalan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan dan hasil kerjanya betul dirasakan oleh masyarakat. Selain manfaat tersebut di atas adapun manfaat yang lain adalah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang baik daripada pemerintah selaku pengambil-kebijakan dalam suatu program pembangunan di daerah serta tanggung jawab pegawai sebagai pelaksana kebijakan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
IV. PEMBAHASAN 4.1 Tujuan pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan di depan umum organisasi sektor pelayanan pemeritahaan daerah Kabupaten Raja Ampat: Pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan di depan umum organisasi sektor pelayanan pemeritahaan daerah Kabupaten Raja Ampat adalah daerah otonom baru yang baru dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat sebagian besar adalah kepulauan yang terdiri dari beberapa distrik dan kampung yang sangat berjauhan sehingga pemerinta berkerja dengan serius, Kabupaten Raja Ampat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat di wilayah Propinsi Papua Barat yang berdasarkan daerah otonom baru, dan oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk menunjang suatu program kerja untuk membangun daerah dengan dibutuhkannya kinerja seorang kepala daerah atau pegawai untuk menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik sehingga mencapai suatu pembangunan di daerah
Kabupaten Raja
Ampat. Dalam suatu analisis pengukuran kinerja dan manajemen pemerintahan didepan umum organisasi sektor pemerintah Kabupaten
Raja Ampat mengunakan metode kuantitatif ,mendiskipsikan yang berdasarkan pengukuran kinerja pemerintah didepan umum organisasi sektor pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang menggunakan pendekatan ilmia melaliu analisis data dan informasi tentang pengukuran kinerja dan manajemen didepan umum organisasi sektor pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat daerah Propinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan. Menurut Mangku Negara Anwar prabu mendifinisikan kinerja atu kemampuan yang di artikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nawawi H. dari dalam artikelnya yang membahas tentang pengertian kinerja serta teori pengukuran serta penilaian, yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksaan satu pekerjaan baik bersifat fisik/mental maupun non-fisik/non-mental sedangkan Bernade dan Rusel sebagai mana dikutip oleh Gomes ,Faustino Cardoso( 2000) mengartikan bahwa kinerja adalah sebagai catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi dari suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan pegawai selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja atau lebih dikenal sebagai istilah performance appraisal menurut pendapat Leon C. Megginson, sebagai mana dikutip Mangkunegara Anwar Prabu suatu proses yang dapat digunakan majikan/pimpinan
untuk
menentukan
apakah
seorang
pegawai
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud, penilaian pegawai merupakan evalisuasi yang sistematik dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan sedangkan penilain sendiri proses penaksiran atau penentuan nilai kualitas, atau status dari beberapa objek ataupun sesuatu, berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pimpinan secara sistimatis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, pimpinan yang menilai pekerjaan pegawai yaitu atasan pegawai di samping itu juga kepala bidang ataupun kepala seksi berhak pula memberikan penilaian prestasi terhadap semua pegawai sesuai dengan data yang ada pada bagian administrasi pegawai. Menurut Handoko. Hani pengkatakan penilaian kerja dapat digunakan untuk perbaikan kinerja supaya mendapat umpan-balik pelaksanaan pekerjaan memungkinkan untuk dapat diperbaiki kegiatan
kegiatan mereka demi peningkatan prestasi kerja, penyesuaian-penyesuain gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan yaitu pimpinan dalam sebuah organisasi dalam menentukan upah, pemberian bonus dan bentuk bentuk lainnya, selain hal-hal itu keputusan keputusan penempatan promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas kinerja dari pada pegawai tersebut
dalam
melaksanakan
tugas,
promosi
merupakan
suatu
penghargaan pada hasil kerja daripada pegawai pada masa lalu, perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya latihan. Yang mana untuk mengukur manajemen kerja dapat digunakan beberapa ukuran kinerja yang meliputi: kualitas kerja, kuantitas kinerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja dan manajemen untuk mengukur prestasi kerja yang lebih disederhanakan, pengukuran kinerja dan manajemen Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Meningkatkan pengaruh kinerja terhadap pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Raja Ampat yaitu terakumulasi dalam pengembangan perencanaan dan teknik manajemen dan sistem seperti sistem perencanaan penganggaran pemrograman (PPBS ), dan setelah itu, manajemen berdasarkan sasaran ( MBO ) dan penganggaran berbasis nol ( ZBB, ada penekanan baru pada manajemen kinerja, terutama karena peningkatan defisit fiskal tetapi sering juga terinspirasi oleh ideologi menjaga negara sekecil mungkin. Pada fase ini, tujuan utama dari kinerja pengukuran adalah untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan efisiensi dan/atau untuk memotong pengeluaran.
V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Pengumpulan data bersumber dari berbagai macam analisis berpikir secara akurat sehingga berbagai macam kendala yang sebelumnya tersusun, membuat sehingga terselesainya penyusunan ini, perlu diketahui bahwa tidaklah mudah untuk merangkumkan beberapa data karena sangat dibutuhkannya waktu serta tenaga dan pikiran untuk dapat menyelesaikan tugas abtrak ini. Sesuai dengan rumusan masalah maka yang merupakan kesimpulan sesuai dengan pemikiran yaitu: 1. Suatu faktor yang sangat mempengaruhi dalam seseorang pegawai negeri sipil adalah faktor lingkungan, budaya dan upah kerja di Kabupaten Raja Ampat 2. Kurangnya pengawasan dalam penyusunan program 3. Besarnya pengaruh lingkungan sehingga mempengaruhi pengawasan pegawai negeri sipil di daerah Kabupaten Raja Ampat 4. Kinerja pegawai negeri sipil didaerah Kabupaten Raja Ampat sangatlah minim sehingga penyusunan program sangat lambat
DAFTAR PUSTAKA AA. Anwar Prabu Mangkunegara, kualitas kinerja pegawai Jakarta Ghalia Indonesia, 2005 Nadra.T. Ilmu Pemerintahan (Kybernologi), PPS IIP -UNPAD, JAKARTA 2001 Handoko, Hani Manajemen sumber daya manusia edisi kedua penerbit BPFE-UGMYokyakarta Damora, A Pengaruh Leadership Terhadap Kinerja Pegawai, Jakarta, 2010 Aliwine Thomas C, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta, 2002
