PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI RAJA AMPAT, Menimbang

:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sudah tidak relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dinamika masyarakat serta adanya kebijakan Negara terhadap Daerah dalam hal pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya kepada Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan serta menjawab kebijakan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk Dinas Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842); 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat Lembaran Daerah Nomor 02; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI RAJA AMPAT MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3

6. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang tugasnya. 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selajutnya disingkat U P T D adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) (2)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Pemuda dan Olah Raga; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Sosial; e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; i. Dinas Pekerjaan Umum; j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; k. Dinas Perkebunan; l. Dinas Pertanian dan Peternakan; m. Dinas Kehutanan; n. Dinas Kelautan dan Perikanan; o. Dinas Pertambangan dan Energi; p. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 3 (1)

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum; 3. Seksi Bina TK dan SD. d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasara; 2. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum; 4

(2)

3. Seksi SLTP, SMU, SMK; e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari : 1. Seksi Pramuka dan UKS; 2. Seksi Bakat dan Minat; 3. Seksi Kursus dan Ketrampilan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pendidikan, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, dan pendidikan luar sekolah. Pasal 6 Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Dinas Pemuda dan Olah Raga Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 8 (1)

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 5

(2)

c. Bidang Kepemudaan dan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda; 2. Seksi Pembinaan Masyarakat. d. Bidang Olah Raga terdiri dari : 1. Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat; 2. Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional; e. Bidang Bina Fasilitas Olah Raga terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9

Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pemuda dan Olah Raga, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang Pemuda dan Olah Raga. Pasal 11 Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Dinas Kesehatan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 13 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 6

(2)

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KB); 2. Seksi Gizi; 3. Seksi Penyuluhan Kesehatan. d. Bidang Pelayanan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Puskesmas; 2. Seksi Rumah Sakit; 3. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi. e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari : 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan ,Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 14

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang kesehatan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 15 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang Kesehatan. Pasal 16 Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7

Bagian Keempat Dinas Sosial Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 18 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga; 2. Seksi Organisasi dan Kemitraan; 3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; d. Bidang Bantuan Jamiman Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bencana Sosial; 2. Seksi Jaminan Sosial; e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandan Cacat; 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan Dan Tugas Pokok Pasal 19

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Sosial Kemasyarakatan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Kemasyarakatan. Pasal 21 Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 8

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 23 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja; d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi; 2. Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja; e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; 2. Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. Bidang Transmigrasi terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Kawasan Trasmigrasi; 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Ketrampilan Trasmigrasi; 3. Seksi Penempatan Pelatihan Transmigrasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan.

9

Pasal 26 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 28 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; 2. Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan; d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut; 2. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : 1. Seksi Kebandaraan; 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan; f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Komunikasi dan Informatika; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 10

Pasal 30 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pasal 31 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 33 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil; e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk; 2. Seksi Teknologi Informasi; 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data; f. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Perkembangan Kependudukan; 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 3. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. 11

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil , dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 36 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 38 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Sarana Jasa Pariwisata; 2. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; d. Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Informasi. e. Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah terdiri dari: 12

(2)

1. Seksi Sejarah dan Purbakala; 2. Seksi Seni dan Budaya; f. Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika terdiri dari : 1. Seksi Nilai-Nilai Seni dan Budaya; 2. Seksi Nilai Estetika; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 39

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 41 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kesembilan Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 43 (1)

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pengairan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan; 2. Seksi Operasi dan Distribusi; 13

(2)

3. Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air; d. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga ; 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; e. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1. Seksi Teknis Cipta Karya; 2. Seksi Tata Ruang; 3. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan; f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; 2. Seksi Pertamanan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan danTugas Pokok Pasal 44

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 45 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum. Pasal 46 Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kesepuluh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 48 (1)

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : 14

(2)

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Penyiapan Program Industri logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro dan Kimia; 2. Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat Trasportasi serta Telematika; d. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1. Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; 2. Seksi Dagang Asing dan Keagenan; e. Bidang Koperasi terdiri dari : 1. Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM; 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permodalan; f. Bidang Penanaman Modal dan Promosi terdiri dari : 1. Seksi Dunia Usaha; 2. Seksi Bimbingan dan Promosi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 49

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 50 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pasal 51 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 15

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kesebelas Dinas Perkebunan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 53 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Bina Potensi Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Iventarisasi Perkebunan; 2. Seksi Tata Guna dan Perpetakan; 3. Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis. d. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Lahan; 2. Seksi Sarana Produksi; 3. Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi; e. Bidang Bina Usaha Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Usaha; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman; 2. Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman; 3. Seksi Pengawasan; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 54

Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perkebunan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 55 Dinas Perkebunan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perkebunan.

16

Pasal 56 Kepala Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keduabelas Dinas Pertanian dan Peternakan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 58 (1)

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari : 1. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan; 2. Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias; 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura; d. Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi; 2. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian Pengelolaan Pestisida dan Pupuk; 3. Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis. e. Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak terdiri dari : 1. Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak; 2. Seksi Teknologi Peternakan dan Sarana; 3. Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengelola Pemasaran; f. Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak terdiri dari : 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan; 3. Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan Evaluasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.

17

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 59 Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pertanian dan Peternakan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 60 Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peratanian dan Peternakan. Pasal 61 Kepala Dinas Peratanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 62 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 63 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Potensi Hutan terdiri dari : 1. Seksi Intensivikasi Hutan; 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan; 3. Seksi Rencana Karya dan Teknis; d. Bidang Sarana Produksi terdiri dari : 1. Seksi Sarana Produksi; 2. Seksi Pemungutan Hasil; 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi; e. Bidang Peredaran Hasil Hutan terdiri dari : 18

(2)

1. Seksi Pengujian Hasil Hutan; 2. Seksi Perizinan Kehutanan; 3. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan; f. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan terdiri dari : 1. Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan; 2. Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan; 3. Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 64

Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kehutanan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 65 Dinas Kehutanan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan. Pasal 66 Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 67 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempatbelas Dinas Kelautan Dan Perikanan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 68 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 19

(2)

c. Bidang Produksi terdiri dari : 1. Seksi Penangkapan; 2. Seksi Budi daya; 3. Seksi Sarana dan Prasarana; d. Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan terdiri dari : 1. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; 2. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan; e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi Daya; 2. Seksi Konservasi Laut dan Pesisir; 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan Dan Tugas Pokok Pasal 69

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 70 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 71 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 72 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20

Bagian Kelimabelas Dinas Pertambangan dan Energi Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 73 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Geologi terdiri dari : 1. Seksi Survey Geologi; 2. Seksi Sumber Daya Geologi; 3. Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana; d. Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Pengawasan Evaluasi; e. Bidang Migas terdiri dari : 1. Seksi Usaha Hulu Migas; 2. Seksi Usaha Hilir Migas; 3. Seksi Teknik dan Lingkungan Migas; f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; 2. Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan; 3. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 74

Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 75 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi.

21

Pasal 76 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 77 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenambelas Dinas Pendapatan Daerah Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 78 (1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Retribusi terdiri dari : 1. Seksi Penetapan Retribusi; 2. Seksi Penerimaan Retribusi; d. Bidang Pajak terdiri dari : 1. Seksi Penetapan Pajak; 2. Seksi Penagihan Pajak. e. Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri dari : 1. Seksi Penerimaan Lain-lain; 2. Seksi Penerimaan Bagi Hasil; f. Bidang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) terdiri dari: 1. Seksi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2. Seksi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB); g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 79

Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Daerah, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 22

Pasal 80 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. Pasal 81 Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 82 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuhbelas BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 83 (1) (2) (3) (4)

Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/ b. Sekretaris adalah jabatan eselon III/ a. Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/ b. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi , Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV/ a. (5) Kepala Sub Bagian Pada UPTD adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 84 Pejabat Eselon III /a, Pejabat Eselon III/ b, Pejabat Eselon IV /a dan Pejabat eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 85 (1) (2) (3)

Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih U P T D. Pembentukan U P T D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan Perundang-undangan. Pembentukan U P T D ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

23

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 86 (1) (2)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugastugas sesuai dengan kompetensi beban kerja dan kebutuhan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. BAB VII RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 87

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 88 Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 89 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat. Ditetapkan di Waisai, Pada Tanggal 16 Maret 2011 BUPATI RAJA AMPAT, TTD

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 16 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, TTD Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571212 198303 1 031

24

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN Ub. Kepala Bagian Hukum

MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 72

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT I.

PENJELASAN UMUM. Dalam rangka penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang menjadi landasan operasional bagi Dinas-dinas daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menunjang berbagai kegiatan pembangunan, kegiataan penatalayanan dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang sudah berjalan efektif selama 3 tahun dirasa sudah tidak relevan dan harus segera dievaluasi untuk direvisi kembali sesuai kondisi obyektif berdasarkan tuntutan perkembangan perubahan dinamikan kehidupan masyarakat pada saat ini, maupun adanya kebijakan negara dalam pemberian kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya lainnya yang berada didaerah untuk dikelolah secara bertanggungjawab oleh daerah dengan tetap memperhatikan azas manfaat dan azas kepatutan bagi kepentingan umum. Bahwa salah satu perangkat aturan yang menjadi dasar penyerahan kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya lainnya kepada daerah oleh negara sebagaimana dikemukakan diatas, adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, maka ada beberapa kewenangan Pemerintah 25

dan Pemerintah Propinsi dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk dikelola guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap harus memperhatikan kondisi daerah dan kebutuhan rill kehidupan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat setelah memperoleh kewenangan ini, segera mengambil langkah kebijakan untuk menata kembali perangkat kelembagaan daerah yang sesuai tugas pokoknya berfungsi untuk mencari, menggali dan menarik sumber-sumber penerimaan yang berada di daerah, dengan cara memperbesar fungsinya, menghilangkan dan atau menggabungkan fungsinya. Sehingga perangkat daerah tersebut tidak saling tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya tetapi akan saling mendukung satu sama lainnya dalam menunjang berbagai kebijakan daerah yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif. Maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan/perubahan dengan merevisi Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersifat urusan wajib dan urusan pilihan serta adanya urusan sisa yang perlu diatur tersendiri. Sehingga Pemerintah Daerah dalam menetapkan besarnya organisasi perangkat daerah, agar jangan melampaui standar besaran yang sudah ditetapkan sesuai nilai skor berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas sebagai pedoman dalam melakukan perubahan peraturan daerah ini, sangatlah perlu pula memperhatikan kondisi obyektif wilayah baik segi geografisnya, topografis, potensi Sumber Daya Alam dan juga tak kalah pentingnya harus pula memperhatikan karakteristik budaya masyarakat lokal yang bersifat heterogen. Dengan demikian, secara yuridis formal Pemerintah Daerah perlu menata dan merevisi kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang secara teknis operasional menjalankan fungsi lininya untuk memberikan kontrubusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah /(PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan cara mencabut dan menetapkan 26

kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Raja Ampat. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas 27

Pasal 27 Cukup Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup Pasal 42 Cukup Pasal 43 Cukup Pasal 44 Cukup Pasal 45 Cukup Pasal 46 Cukup Pasal 47 Cukup Pasal 48 Cukup Pasal 49 Cukup Pasal 50 Cukup Pasal 51 Cukup Pasal 52 Cukup Pasal 53 Cukup Pasal 54 Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas 28

Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas 29

Pasal 83 Cukup Pasal 84 Cukup Pasal 85 Cukup Pasal 86 Cukup Pasal 87 Cukup Pasal 88 Cukup Pasal 89 Cukup Pasal 90 Cukup TAMBAHAN

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

LEMBARAN

DAERAH

30

TAHUN

2011

NOMOR

68

Lampiran I Nomor Tanggal

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

: PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT : 6 TAHUN 2011 : 16 MARET TAHUN 2011

KEPALA SEKRETARIAT Kel. Jabatan Fungsional

Bidang Pendidikan Dasar

Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

Sub Bagian Tata Usaha

Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana Prasarana

Seksi Pramuka dan UKS

Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum

Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum

Seksi Bakat dan Minat

Seksi Bina TK dan SD

Seksi SLTP, SMU, SMK

Seksi Kursus dan Ketrampilan

UPTD

31

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORAGNISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA

SEKRETARIAT Kel.Jabatan Fungsional


Bidang Kepemudaan & Masyarakat


Bidang Bina Fasilitas Olah Raga

Bidang Olah Raga

Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Pembinaan Generasi Muda

Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa & Masyarakat

Seksi Pembinaan Masyarakat

Seksi Lomba & Pengembangan Olah Raga Tradisional

Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan

UPTD 32


Lampiran III : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

KEPALA

SEKRETARIAT

Kel.Jabatan Fungsional Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Kesehatan

Seksi Ibu, Anak, dan KB Seksi Gizi

Seksi Penyuluhan Kesehatan


Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Bidang Pelayanan Masyarakat

Seksi Pengamatan & Pencegahan Penyakit

Seksi PUSKESMAS Seksi Rumah Sakit

Seksi Pemberantasan Penyakit

Seksi Kesehatan Khusus & Farmasi

Seksi Penyehatan Lingkungan

UPTD

33


Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA

SEKRETARIAT


Bidang Pemberdayaan Sosial


Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Bantuan Jaminan Sosial

Seksi Pemberdayaan Keluarga

Seksi Bencana Sosial

Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Organisasi dan Kemitraan

Seksi Jaminan Sosial

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandan Cacat Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika

Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

UPTD

34


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

KEPALA SEKRETARIAT

Kel.Jabatan Fungsional


Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi

Seksi Hubungan Industrial

Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja



Bidang Transmigrasi

Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu,Ketrampilan Transmigrasi Seksi Penempatan Pelatihan Transmigrasi

UPTD

35

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA



Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Udara

Bidang Perhubungan Laut

Seksi Lalu Lintas & Angkutan Darat

Seksi Lalulintas & Angkutan Laut

Seksi Kebandaraan

Seksi Teknis & Prasarana Keselamatan

Seksi Kepelabuhanan & Penunjang Keselamatan Pelayaran

Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan

UPTD

36



Bidang Komunikasi & Informatika

Seksi Pos dan Telekomunikasi Seksi Komunikasi dan Informatika

Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA SEKRETARIAT


Bidang Pendaftaran Penduduk

Seksi Identitas Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk Seksi Pengawasan & Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk

Bidang Pencatatan Sipil

Seksi Perkawinan & Perceraian Seksi Kelahiran & Kematian Seksi Pengawasan & Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil



Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi

Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk

Seksi Perkembangan Kependudukan

Seksi Teknologi Informasi

Seksi Penyerasian Kebijakan Kependuduk

Seksi Jaringan dan Komunikasi Data

UPTD

37

Seksi Perencanaan Kependudukan & Komunikasi Informasi & Edukasi

Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORAGINISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA

SEKRETARIAT Kel.Jabatan Fungsional Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata

Bidang Promosi Pariwisata

Seksi Sarana Jasa Pariwisata

Seksi Promosi

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Bidang Permuseuman, Purbakala Bahasa Sastra dan Sejahrah

Seksi Sejarah dan Purbakala Seksi Seni & Budaya

Seksi Informasi

UPTD

38



Bidang Nilai-Nilai Budaya & Estetika

Seksi Nilai-Nilai Seni & Budaya

Seksi Nilai Estetika

Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

KEPALA


Bidang Pengairan

Bidang Bina Marga

Seksi Pembangunan

Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga

Seksi Teknis Cipta Karya

Seksi Operasi, & Distribusi

Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan

Seksi Tata Ruang

Seksi Bina Manfaat & Pelestarian Sumber Air

Bidang Cipta Karya

Seksi Tata Bangunan dan Perumahan

Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan

UPTD

39


Bidang Kebersihan & Pertamanan

Seksi Kebersihan

Seksi Pertamanan

Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

Lampiran X Nomor Tanggal

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN UKM


KEPALA

SEKRETARIAT



Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

Seksi Penyiapan Program Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro & Kimia

Seksi Perdagangan & Pendaftaran Perusahan

Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah & Alat Trasportasi serta Telematika

Seksi Dagang Asing & Keagenan

Bidang Koperasi

Seksi Koperasi Kelembagaan & Pengembangan SDM Seksi Usaha Mikro, Kecil & Menengah serta Permodalan

UPTD

40



Bidang Penanaman Modal dan Promosi

Seksi Dunia Usaha

Seksi Bimbingan dan Promosi

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN

KEPALA SEKRETARIAT



Bidang Bina Potensi Perkebunan

Bidang Produksi Perkebunan

Seksi Inventarisasi Perkebunan

Seksi Lahan

Seksi Tata Guna dan Perpetakan

Seksi Sarana Produksi

Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis

Bidang Bina Usaha Perkebunan

Seksi Pembinaan Usaha Seksi Perizinan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Seksi Rehabilitasi Diversifikasi dan Intensivikasi

UPTD

41



Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan

Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman Seksi Pengawasan

Lampiran XII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN

KEPALA


Bidang Produksi Tanaman Pangan, dan Holtikultura

Seksi Pembenihan Tanaman Pangan & Kacang-Kacangan Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman Hias Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian

Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak

Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian, Pengelolaan Pestisida dan Pupuk Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha Kelembagaan Agro Bisnis

Seksi Teknologi Peternakan dan Sarana

Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha Pengolahan, Pemasaran

UPTD

42



Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak

Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi , Penyiapan dan Evaluasi

Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

KEPALA



Bidang Potensi Hutan

Bidang Sarana Produksi

Seksi Intensifikasi Hutan

Seksi Sarana Produksi

Seksi Tata Guna Hutan & Perpetaan

Seksi Pemungutan Hasil

Seksi Rencana Karya & Teknis

Bidang Peredaran Hasil Hutan

Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan

Seksi Pengujian Hasil Hutan

Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan

Seksi Perijinan Kehutanan

Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan

Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan

Seksi Pengolahan Hasil & Pengendalian Hasil Produksi

Sub Bagian TU & Kepegawaian

UPTD

43

Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan

Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA

Tanggal Lampiran XVI AMPAT Nomor Tanggal

: 16 MARET TAHUN 2011 : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA : TAHUN 2011 : 16 MARET TAHUN 2011

SEKRETARIAT


Bidang Produksi

Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan

Seksi Penangkapan

Seksi Perizinan dan Bina Usaha

Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi Daya

Seksi Budi Daya

Seksi Pengolahan dan Bina Mutu

Seksi Konservasi Laut dan Pesisir

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati

Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Pengawasan dan Perlindungan

UPTD

44



Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA


Bidang Geologi

Seksi Survey Geologi Seksi Sumber Daya Geologi

Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana

Bidang Pertambangan


Bidang Migas

Seksi Ekslorasi,Eksploitasi dan Pemasaran Seksi Perizinan Seksi Pengawasan Evaluasi

45

Bidang Ketenagalistrikan

Seksi Usaha Hulu Migas

Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Seksi Usaha Hilir Migas

Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan

Seksi Teknik & Lingkungan Migas

UPTD


Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Lampiran XVI Nomor Tanggal

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH


KEPALA

SEKRETARIAT



Bidang Retribusi

Seksi Penetapan Retribusi

Seksi Penerimaan Retribusi

Bidang Pajak

Bidang Pendapatan Lain-Lain

Seksi Penetapan Pajak

Seksi Penerimaan Lain-Lain

Seksi Penagihan Pajak

Seksi Penerimaan Bagi Hasil



Bidang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) & Pajak Bumi & Bangunan ( PBB)

Seksi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Seksi Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

UPTD

46

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Recommend Documents