BPK DAERAH
Kondisi Geografis & Cuaca Kerap Menyulitkan
Parna
O
PINI atas laporan keuangan yang diraih oleh entitas di Kepulauan Riau semakin tahun makin membaik. Kini tidak ada lagi pemerintah daerah yang menyandang opini disclaimer. Meski begitu sejumlah kendala masih dirasakan oleh Parna, Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri). Berikut petikan hasil wawancara dengan Warta BPK di kantornya belum lama ini : Bagaimana program dan kebijakan BPK Perwakilan Kepri tahun ini? Program dan kebijakan yang telah digariskan adalah mendukung tercapainya tujuan strategis sebagaimana ditetapkan oleh BPK yaitu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,
42
MARET 2012
42 - 44 bpk daerah.indd 42
transparan, dan bertanggung jawab. Juga mendorong terwujudnya pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta mewujudkan birokrasi yang modern. Sebagai perwakilan baru dengan personil yang tidak banyak. Apakah ada rencana strategis untuk menghadapi kondisi itu? Kalau kaitannya dengan audit dan pengelolaan keuangan, kami mengikuti kebijakan dari pusat. Mengenai strategi pemasangan tim, kami mempertimbangan beberapa hal, seperti karakteristik pemda seperti apa. Meliputi besarnya anggaran yang akan diperiksa, sifat pejabatnya apakah rata-rata sudah pintar atau tidak, dan karakteristik daerah. Ini strategi pemasangan tim. Untuk internal, kami kelompokkan. Kami memilih mana kelompok auditor yang menjadi ketua tim. Juga siapa saja yang bisa menjadi orang kedua yang mendampingi ketua. Kami akan menentukan siapa saja pasangannya. Kami juga mencari komposisi yang terbaik. Kami juga melihat posisi geografis masing-masing pemda. Kendalanya adanya ombak itu. Apa saja program-program prioritas yang akan dikembangkan? Mendukung transparansi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga entitas yang mendapatkan opini WTP meningkat. Selain itu, pemeriksaan kinerja, terutama pada sektor-sektor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prioritas selanjutnya penerapan e-audit sehingga pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif serta menghasilkan laporan pemeriksaan yang bermutu sehingga dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program itu? Kendala dalam pelaksanaan program prioritas, pertama, terbatasnya auditor yang ada di perwakilan terutama untuk Pengendali Teknis. Kedua, kendala geografis, wilayah Provinsi Kepri terdiri dari kepulauan yang antara wilayah satu dengan lainnya dipisahkan oleh lautan lepas. Hal itu menyulitkan dalam transportasi. Selain itu, cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilalui karena tingginya gelombang terutama pada Oktober sampai dengan Maret. Bagaimana kualitas hasil laporan di wilayah Anda? Cukup memuaskan. Hal itu ditunjukkan dari hasil
Warta BPK
11/05/2012 13:02:12
BPK DAERAH evaluasi Itama tidak ada permasalahan yang material berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Di samping itu, tanggapan entitas dan pihak pemangku kepentingan atas laporan hasil pemeriksaan cukup positif. Bagaimana cara mencegah agar auditor tidak main mata dengan auditee? Cara yang kami lakukan di antaranya memberikan pengarahan kepada para auditor akan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Juga mengoptimalkan fungsi supervisi, baik oleh ketua tim pengendali teknis maupun oleh penanggungjawab audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Cara lainnya, menumbuhkan suasana kerja yang harmoni, baik antara sesama auditor maupun antara auditor dengan pejabat struktural sehingga dapat menumbuhkan motivasi kerja bagi auditor. Yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko auditor bermain mata dengan auditee. Bagaimana kondisi laporan keuangan auditee di wilayah Anda? Kondisi laporan keuangan secara umum sudah cukup bagus dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan . Untuk laporan keuangan tahun anggaran
2010 sudah tidak ada auditee yang memperoleh opini disclaimer. Bahkan, sudah ada auditee yang mendapatkan opini WTP. Berapa entitas yang mendapat opini WTP? Apa penyebabnya? Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP sebanyak satu entitas yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Opini ini diberikan karena tidak ada salah saji material yang berdampak terhadap terhadap penyajian laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh penyimpangan terhadap SAP atau adanya pembatasan lingkup audit. Lantas, berapa banyak auditee yang mendapat opini WDP? Auditee yang mendapatkan opini WDP untuk tahun anggaran 2010 sebanyak delapan entitas, yaitu BP Batam, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas. Opini ini diberikan karena laporan keuangan pemda itu secara umum telah disajikan secara wajar, kecuali hal-hal yang telah disebutkan dalam opini, antara lain : - Penyajian aset tetap di neraca belum didukung dengan bukti pencatatan yang memadai - Selisih kurang pada kas di bendahara pengeluaran - Belanja yang tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P - Penyajian investasi nonpermanen tidak didukung
Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan penyerahan cinderamata antara Kepala Perwakilan BPK Kepri Parna dan Pejabat Pemda seusai penandatanganan kesepakatan e-audit, belum lama ini. Warta BPK
42 - 44 bpk daerah.indd 43
MARET 2012
43
11/05/2012 13:02:13
BPK DAERAH
Ibu Hadi Poernomo menggunting pita tanda diresmikannya gedung baru perwakilan BPK Kepri.
dengan bukti pencatatan yang memadai - Pencairan dana dari BUD tidak memenuhi prosedur yang sesuai dengan mekanisme APBD - Terdapat selisih saldo SILPA antara SILPA pada laporan realisasi anggaran dengan SILPA pada neraca Apakah masih ada auditee yang mendapatkan opini disclaimer? Untuk tahun anggaran 2010, tidak ada opini disclaimer Berapa jumlah entitas di wilayah Anda? Jumlah entitas ada sembilan, terdiri dari satu provinsi, satu BP Batam, dan tujuh kabupaten/kota. Bagaimana tanggapan Anda mengenai e-audit? Entitas di wilayah kami siap mendukung penerapan e-audit karena banyak keuntungan yang bisa diperoleh, mengingat kondisi geografis di wilayah kami. Auditor dan entitas tidak harus bertemu secara fisik untuk transfer data yang berkaitan dengan pemeriksaan. Bahkan untuk BP Batam, mengusulkan selain e-audit, BPK bisa bekerjasama dalam hal penyimpanan back up data. Pasalnya, BP Kawasan Batam memiliki TI Center yang antara lain fungsinya sebagai pusat penyimpanan data oleh berbagai instansi. Bagaimana kesiapan penerapan e-audit di kantor Anda? Apa kendala penerapannya? Untuk penerapan e-audit kamu sudah siap, baik dari
44
MARET 2012
42 - 44 bpk daerah.indd 44
aspek SDM maupun sarana dan prasarana. Kendala yang masih dirasakan adalah kesiapan SDM di pemda. Hal itu disebabkan belum mempunyai pemahaman yang baik terhadap arti pentingnya e-audit. Selain itu, beberapa pemda masih belum optimal menggunakan komputer sebagai sarana untuk pengolahan data.
Warta BPK
11/05/2012 13:02:15
PROFESI
Tak Hanya diperpanjang Masa Magang Tapi juga Pensiun Notaris Draf revisi rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur perpanjangan masa magang calon notaris menjadi 24 bulan. Usia pensiun notaris juga diperpanjang menjadi 67 tahun.
K
alangan profesi kini bisa menarik lapas lega. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merampungkan draf revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan begitu dalam waktu dekat, pembahasan RUU ini akan segera dimulai oleh DPR dan pemerintah. Nah, salah satu yang baru dalam revisi UU ini adalah diperpanjangnya masa magang untuk calon notaris, dari hanya 12 bulan menjadi 24 bulan. Untuk lebih jelasnya, Pasal 3 huruf f RUU Notaris berbunyi: ‘Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebelum lulus strata dua kenotariatan dan 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atas rekomendasi organisasi notaris’ Mayoritas fraksi di Baleg menyetujui rumusan pasal tersebut. Juru Bicara Fraksi PPP Zainut Tauhid berharap dengan diperpanjangnya masa magang calon notaris ini dapat meningkatkan profesionalitas. Fraksi PKB juga menyatakan dukungannya terhadap pengetatan syarat menjadi notaris ini. Menurut juru Bicara Fraksi PKB Ottong Abdurahman, pengetatan syarat menjadi notaris untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan pengalaman dalam kecakapan calon notaris. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Rahadi Zakaria justru menyampaikan catatan khusus terhadap ketentuan ini. Dia berpendapat perlu ada analisis yang mendalam karena frase magang 12 bulan sebelum lulus S-2 kenotariatan dapat berimplikasi kepada calon notaris yang telah lulus S-2 tetapi sampai saat ini belum mengajukan pengangkatan. Kalangan notaris, juga setuju adanya perpanjangan masa magang calon notaris. Notaris Irma Devita Purnamasari mengatakan proses magang yang lama dapat mengasah kemampuan notaris untuk ‘berijtihad’ di lapangan. “Di magister kenotariatan, mereka hanya belajar teori, sedangkan dalam praktik selalu ada perbedaan dengan teori,” katanya. Dia berpendapat dengan masa magang yang cukup maka pengetahuan si calon notaris akan semakin matang. Warta BPK
45 - profesi.indd 45
“Notaris itu tanggung jawabnya sampai mati. Sebab risiko profesi ini sangat tinggi. Ada notaris yang sudah tua-tua, baru dituntut ke pengadilan. Makanya, dahulu banyak notaris yang buka praktik kena masalah, saking kurangnya magang.” Meski begitu, Irma menyadari bila kandidat notaris tentu tak setuju dengan pasal ini. “Saya mengerti dari segi kandidat notaris itu sebenarnya ingin segera diangkat. Jadi, di lapangan, mereka berpendapat kenapa sih notaris senior kesannya ingin membatasi dan magang diatur-atur. Namun ini sebenarnya untuk kebaikan mereka juga,” tegasnya. Mengenai fase magang 12 bulan sebelum magister kenotariatan yang dikritik oleh Fraksi PDIP, Irma menilai hanya perlu ada perbaikan sedikit. Dia mengatakan fase magang sebelum magister kenotariatan itu bertujuan untuk mengakomodir para asisten notaris yang sudah magang sebelum mengikuti magister kenotariatan. “Jadi dia tinggal tambah 12 bulan. Kalau belum magang (sebelum magister kenotariatan), ya tetap 24 bulan setelah lulus,” katanya. Usia Pensiun Selain mengatur masa magang, RUU ini, juga mengatur usia pensiun notaris. Sebelumnya 65 tahun ditambah menjadi 67 tahun. Irma mengatakan perubahan ini tak terlalu signifikan dibandingkan dengan UU Jabatan Notaris yang berlaku saat ini. “Sekarang pensiun 65 tahun tetapi bisa diperpanjang menjadi 67 tahun dengan pemeriksaan kesehatan, jiwa, dan wawancara bahwa si notaris masih dalam kondisi yang sehat,” kata Irma. Karakteristik profesi notaris yang berbahaya memang mengharuskan agar diatur usia pensiun. “Kami beda dengan pengacara. Dia tak ada masa pensiun. Kalau pengacara udah nggak connect, ya dia nggak dipakai klien. Namun, kalau notaris sudah nggak connect, justru semakin disenangi oleh klien. Misalnya jual beli tanah, dia main tandatangan saja berhubung karena sudah pikun,” jelasnya. Irma lebih setuju dengan aturan yang ada saat ini. Yakni, pensiun 65 tahun, dan dapat diperpanjang menjadi 67 tahun setelah melewati proses tes kesehatan dan kejiwaan. bw MARET 2012
45
5/10/2012 3:22:15 PM
TEMPO
doeloe
Dinamika Pegawai BPK Sejak Berdiri BPK menjadi satu-satunya lembaga negara dengan sedikit pegawai di awal pendiriannya. Namun, kemudian berkembang sesuai tuntutan zaman.
Foto bersama para pegawai Dewan Pengawas Keuangan
P
ada 10 Desember 1946, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat edaran No. 003-21-49 sebagai pemberitahuan bahwa mulai 1 Januari 1947 Pemerintah akan membentuk Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Indonesia yang baru saja terbentuk untuk menjalankan roda kenegaraan menjalankan apa yang sudah diamanatkan UUD’45 Pasal 23 Ayat 5, yang berbunyi: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Akhirnya, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah 1946 No.11/Oem tertanggal 28 Desember 1946. Penetapan pemerintah inilah yang menjadi hukum legal formal pendirian BPK. Pada hari itu juga, Presiden Soekarno mengeluarkan SK pengangkatan Presiden RI kepada R. Soerasno
46
MARET 2012
46 - 47 tempo doeloe.indd 46
untuk menjadi Ketua BPK yang pertama. Dan, mulai 1 Januari 1947, Aboetari diangkat sebagai Anggota BPK sementara Djoenaedi diangkat sebagai Sekretaris BPK. Setelah R. Soerasno resmi sebagai ketua, kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Ketua BPK No. 16/Peg. 1 Februari 1947. Surat Keputusan itu berisi pengangkatan R. Kasirman, Bandji, M. Soebardjo, Dendadipradja, Rachmad dan Wiradisastra sebagai pegawai BPK. Dengan pengangkatan itu, lengkaplah personil BPK. Pada saat pendiriannya, BPK hanya memiliki sembilan personil. Namun, jika dipisahkan dengan unsur pimpinan, jumlah pegawai BPK sebenarnya hanya enam orang. Jika berdasarkan SK Ketua BPK No. 16/Peg, tertanggal 1 Februari 1947, enam pegawai BPK itu adalah R. Kasirman, Bandji, M. Soebardjo, Dendadipradja, Rachmad dan Wiradisastra. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran lembaga negara, sekalipun untuk ukuran pada waktu itu. Namun, tak lama berselang, jumlah personil BPK bertambah menjadi 42 orang. Ketika Kantor Pusat BPK ditetapkan berkedudukan di Yogyakarta, sementara kedudukannya di Magelang sebagai Kantor Cabang, berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 6 tertanggal 6 November 1948, jumlah pegawai BPK mencapai 116 orang. Uniknya, jumlah pegawai di kantor pusat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai di Kantor Cabang. Jumlah pegawai kantor pusat BPK di Yogyakarta, sampai akhir 1948, sebanyak 42 orang. Sementara kantor cabang BPK di Magelang yang dipimpin oleh M. Soebardjo, jumlah pegawainya mencapai 74 orang. Pasca-Agresi Militer Belanda Ke-II, Kantor
Warta BPK
5/10/2012 3:59:57 PM
TEMPO Cabang BPK di Magelang ditutup. Semua pegawainya dipindahkan ke kantor pusat di Yogyakarta. Sampai 31 Desember 1949, jumlah pegawai yang bekerja kembali di Kantor BPK di Yogyakarta berjumlah 79 orang. Jika mengacu pada jumlah pegawai BPK sebelum Agresi Militer Belanda II yang berjumlah 116 orang, maka ada pengurangan. Ada 37 pegawai yang tak bekerja. Hal ini dimungkinkan karena pada saat itu suasana perang dengan Belanda berlangsung sengit. Pada saat itu, pegawai BPK mengungsi dan ada yang ikut berjuang melawan Belanda. Bisa jadi, pegawai BPK yang tidak kembali bekerja ini gugur dalam situasi peperangan.
Fluktuasi Pegawai Sejak 1950, pegawai BPK (pada waktu itu bernama Dewan Pengawas Keuangan) kembali bertambah menjadi 135 orang. Tahun berikutnya, 1951 ditambah 15 orang lagi menjadi 150 pegawai. Secara umum, walau ada kecenderungan penambahan pegawai, dalam kurun 1950-1959, ada jumlah yang fluktuatif. Ada penambahan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi ada di tahun tertentu jumlahnya berkurang walau tidak terlalu besar. Jumlah penambahan pegawai BPK yang mencolok pada kurun waktu itu (1950-1959) ada pada tahun1958. Pada tahun itu, jumlah pegawai BPK mencapai 310 orang. Sementara tahun sebelumnya hanya 197 pegawai. Artinya ada kenaikan jumlah pegawai sebesar 113 orang. Lonjakan jumlah pegawai yang luar biasa besar pada waktu itu. Namun, dalam tahun 1959, jumlah pegawai BPK kembali turun menjadi 290 orang.
doeloe
Fluktuasi perkembangan kepegawaian BPK pada kurun waktu itu disinyalir karena ada banyak penerimaan pegawai sesuai kebutuhan yang dirasakan pada tahun-tahun tertentu. Di sisi lain, ada juga sejumlah pegawai yang keluar secara beruntun. Seperti per 1 Januari 1950 tercatat jumlah pegawai BPK 135 orang dan pada akhir tahun menjadi 150 pegawai. Dari jumlah tersebut, terdapat 30 Ahli Pengawas Keuangan. Pada 1951, 10 Ahli Pengawas Keuangan telah dipensiunkan. Pada waktu itu, ada sejumlah Tenaga Ahli Belanda yang sudah bekerja di BPK. Sebelumnya, mereka bekerja di Algemene Rekenkamer (ARK) Hindia Belanda, atau ‘BPK’ Indonesia zaman kolonial Belanda. Jumlah mereka di BPK kemudian berangsur-angsur dikurangi. Menjelang akhir 1958, hampir seluruhnya sudah kembali ke negara asalnya, Belanda. Keberadaan tenaga ahli Belanda itu, sebenarnya berkaitan dengan hasil Konferensi Meja Bundar, di mana Kerajaan Belanda punya ‘hubungan khusus’ layaknya negara-
negara persemakmuran terhadap Kerajaan Inggris. Atas dasar itulah, Belanda memperbantukan tenagatenaga ahli ARK untuk dipekerjakan di BPK. Di sisi lain, pendapatan pegawai BPK pada waktu itu dirasa kurang. Gaji pertikelir atau sektor swasta lebih besar dibandingkan dengan gaji pegawai negeri. Apalagi hanya sedikit saja dari mereka yang bisa menduduki jabatan pimpinan. Oleh karena permasalahan itu, BPK meminta agar pemerintah menetapkan gaji Ahli Pengawas Keuangan yang sebaik-baiknya, dan kedudukannya dipersamakan dengan pegawai Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dan Bea Cukai. Selain itu, untuk menambah jumlah pegawai teknis pemeriksa keuangan, BPK berusaha mengadakan kursus untuk mendidik pegawai yang berijazah SMA menjadi Ahli Pengawas Keuangan. Sehingga, kesulitan mendapatkan Ahli Pengawas Keuangan karena permasalahan pendapatan dan lain sebagainya bisa diatasi. and
Foto bersama para pegawai Dewan Pengawas Keuangan
Warta BPK
46 - 47 tempo doeloe.indd 47
MARET 2012
47
5/10/2012 4:00:02 PM
ROAD TO WTP Kementerian Perindustrian meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturutturut. Kunci suksesnya, menindaklanjuti seluruh temuan BPK, melakukan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan rutin fisik kas. Juga menerapkan sistem komputerisasi SAK dan SIMAK-BMN antar-Satker secara berjenjang.
Kementerian Perindustrian, MS Hidayat
Tiga Kali Sandang Opini WTP
48
MARET 2012
48 - 49 road to wtp.indd 48
(istimewa)
P
RESTASI cemerlang diraih Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Untuk ketiga kalinya berturut-turut kementerian yang di komandani oleh MS Hidayat ini meraih Opini WTP dari BPK. Opini itu disandang mulai 2008, 2009, dan 2010. Berkat prestasi ini, Wakil Presiden Boediono memberikan penghargaan kepada beberapa waktu lalu. Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang dikeluarkan BPK kepada kementerian atau lembaga yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). MS Hidayat mengatakan predikat opini WTP ini diperoleh lantaran laporan keuangan dinilai telah disajikan secara memadai, informatif, dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar di sini diartikan bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta informasinya lengkap. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah dan pengungkapan yang tercantum
MS Hidayat
dalam laporan, akan tetapi juga meliputi ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban. Menteri menjelaskan setiap tahun BPK memberikan penilaian atau opini terhadap laporan keuangan kementerian atau
lembaga pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Dasar pemberian penilaian meliputi kesesuaian dengan SAP. Adanya penjelasan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern.
Warta BPK
11/05/2012 13:03:55
ROAD TO WTP Oleh karena itu, MS Hidayat memandang penghargaan yang diberikan pemerintah ini merupakan apresiasi atas hasil kerja keras dan kepatuhan aparatur kementerian terhadap perundang-undangan yang berlaku. “Ini prestasi yang membanggakan, tetapi sekaligus juga sebagai tantangan untuk dapat mempertahankan opini WTP,” katanya.
“Ini prestasi yang membanggakan, tetapi sekaligus juga sebagai tantangan untuk dapat mempertahankan opini WTP,”
Untuk mencapai dan mempertahankan opini WTP, dia mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya setiap tahun juga mengeluarkan Instruksi Menteri Perindustrian kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja (Satker) berupa rencana aksi. Pada 2010, misalnya, diterbitkan Instruksi Menteri Perindustrian No.472/M-IND/8/2010 tentang Rencana Aksi mempertahankan opini WTP Laporan Keuangan Kemenperin 2010. Selain itu, lanjutnya, langkah lain yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yakni menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan BPK atas Laporan Keuangan 2010 dan tahun sebelumnya. Tak hanya itu, kementerian juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemeriksaan rutin atas fisik kas. Langkah lain yang ditempuh Kementerian Perindustrian, yakni meningkatkan fungsi tugas administrasi dan tugas verifikasi barang pada Kuasa Pengguna Anggaran. Selain itu, juga meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Salah satunya yakni dengan mematuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dan menghindari pemecahan paket. Tidak hanya itu, lanjut MS Hidayat, kementerian juga menerapkan sistem komputerisasi SAK dan SIMAK-BMN antar-satker Warta BPK
48 - 49 road to wtp.indd 49
(istimewa)
Mengeluarkan Instruksi
di lingkungan kemenperin secara berjenjang. Caranya yakni dengan menerapkan aplikasi persediaan dalam rangka mengadministrasikan persediaan berdasarkan dokumen sumber (SPM, SP2D, Faktur dan BA Stock Opname). Untuk itu, Kementerian Perindustrian juga melakukan bimbingan teknis tentang pencatatan transaksi dalam aplikasi SAI (SAK , SIMAK-BMN dan Persediaan). Adapun, di bidang administrasi Kementerian Perindustrian juga meningkatkan penatausahaan (tertib administrasi) Peralatan dan Mesin pada 2010 dan tahun sebelumnya yang akan atau telah
diserahkan kepada Dinas dan Masyarakat serta menyelesaikan status kepemilikan dan lain-lain. Sementara di bidang sumber daya manusia, paparnya, juga melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan SDM khusus pengelola keuangan. Seperti pembinaan kepada seluruh satuan kerja, bimbingan teknis dalam pengelolaan aset dan penyusunan LK dan BMN, mengirimkan petugas akuntansi dan BMN dalam Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) dan menetapkan kembali petugas akuntansi dan BMN berdasarkan struktur organisasi yang baru. bw MARET 2012
49
11/05/2012 13:03:56
REFORMASI BIROKRASI
Predikat A Dalam
Akuntabilitas Kinerja BPK meraih nilai A dalam penilaian akuntabilitas kinerja untuk 2011, naik dari posisi B tahun sebelumnya. Dengan kata lain, reformasi birokrasi di BPK sudah berjalan sangat baik.
Herry Yana Sutisna
P
REDIKAT itu disandang dalam hal Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011. Hasil ini diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) pada 28 Februari 2012, di Aula Kantor Pusat Kemenpan dan RB. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat waktu. Hanya dua lembaga yang meraih nilai A yaitu BPK dan KPK. Adapun, 17 K/L meraih nilai B atau Baik, 49 K/L lainnya meraih nilai CC atau Cukup Baik, 14 K/L mendapatkan nilai C atau Agak Kurang. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, ada perkembangan yang cukup
50
MARET 2012
50 - 52 reformasi birokrasi.indd 50
baik. Akuntabilitas kinerja yang baik, nilai CC ke atas, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, pada 2009, K/L yang memperoleh nilai CC ke atas hanya sebesar 47,37%. Pada 2010 naik menjadi 63,29%, dan 2011 mencapai 82,93 %. Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Herry Yana Sutisna mengatakan bahwa salah satu azas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut UU No. 28/1999, dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres itu mengarahkan kepada setiap instansi untuk dua hal. Pertama, melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Kedua, pada setiap akhir tahun anggaran menyampaikan LAKIP kepada Presiden melalui Menpan dan RB. Selanjutnya, LAKIP itu dirangkum dan diikhtisarkan menjadi Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). Laporan kinerja ini bersama dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi laporan pertanggungjawaban APBN. Laporan Pertanggungjawaban APBN ini disampaikan pemerintah kepada DPR. Hal ini diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja. Untuk memastikan penerapan kebijakan akuntabilitas kinerja telah terimplementasikan dengan baik di setiap instansi, pemerintah melalui Kemenpan dan RB perlu melakukan evaluasi.
Tujuan dan Komponen Evaluasi Menurut Herry Yana Sutisna, ada empat hal terkait tujuan dan urgensi dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja. Pertama, untuk mendorong peningkatan kualitas serta menilai akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Kedua, melihat kemajuan penerapan manajemen sektor publik yang berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketiga, memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Keempat, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah berupaya melaksanakan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Adapun hal penting yang diungkap dalam evaluasi akuntabilitas kinerja ini antara lain: Untuk melihat sejauhmana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja
Warta BPK
11/05/2012 13:05:34
REFORMASI BIROKRASI
yang lebih berfokus pada hasil; Pembangunan sistem pengukuran, pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja; Perkembangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan khususnya program strategis instansi; Perkembangan dan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Herry menjelaskan penyerahan LAKIP tepat waktu kepada Presiden melalui Menpan dan RB merupakan salah satu syarat awal dilaksanakannya evaluasi terhadap kementerian/lembaga yang dievaluasi. Berdasarkan ketentuan itu, pelaksanaan evaluasi tahun 2011 dilaksanakan terhadap 82 K/ Lembaga yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Cakupan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan tidak hanya berdasarkan desk evaluation dari LAKIP yang diterima saja. Namun, dilakukan juga melalui penilaian di lapangan. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja pada K/L telah dijalankan. Secara sederhana penerapan akuntabilitas kinerja yang baik dapat digambarkan sebagai satu rangkaian: Plan, Do, Check, dan Action for Improvement, yaitu kinerja
Warta BPK
50 - 52 reformasi birokrasi.indd 51
apa yang direncanakan, dijanjikan, dilaksanakan, dilaporkan, dan dievaluasi untuk menjadi umpan balik perbaikan manajemen kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga terwujud pemerintah yang terukur, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan evaluasi, aspek penilaian berdasarkan pada kriteria utama lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Dari lima komponen tersebut, unsur-unsur yang dinilai adalah: Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 35. Meliputi kelengkapan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 20. Meliputi Pemenuhan Pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15, meliputi Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Evaluasi Kinerja dengan bobot nilai 10. Meliputi pemenuhan evaluasi kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20. Meliputi kinerja yang dilaporkan baik output maupun outcome, serta kinerja lainnya. and
MARET 2012
51
11/05/2012 13:05:34
REFORMASI BIROKRASI
Kinerja BPK Bergerak Positif
S
EBELUM mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja dengan predikat Sangat Baik, BPK juga meraih nilai Baik dalam evaluasi reformasi birokrasi tingkat nasional yang dilakukan Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional. Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan BPK mengarah kepada perkembangan yang positif. Dengan mendapat penghargaan dari Kemenpan ini, Kepala Ditama Daeng M. Nazier Revbang BPK Daeng M. Nazier, yang berkesempatan menerima penghargaan dari Menpan dan RB Azwar Abubakar, menyatakan bahwa ini adalah prestasi yang BPK capai. Dengan evaluasi-evaluasi seperti ini, dia yakin akan membuat semua peduli, dan kemudian betul-betul me-manage akuntabilitas kinerja ini. “Instansi yang serius dalam me-manage kinerja harusnya mendapatkan penilaian yang baik, karena kriteria, tolok ukur, persentase dari Menpan sudah jelas, tinggal kita mengikuti saja apa yang diatur oleh peraturan menpan, sebetulnya nilai kita bisa diketahui dari awal juga. Namun, yang utama adalah apakah kinerja kita betul-betul meningkat atau tidak,” ungkap Daeng. BPK sendiri telah menjalankan program yang mengakomodir penilaian kinerja di internal. Awalnya yang diukur adalah kinerja institusi. Kemudian mengukur kinerja satuan-satuan kerja. Juga telah menjalankan program untuk mengukur kinerja individu pegawai sendiri. Menpan dan RB Azwar Abubakar mengapresiasi keberhasilan BPK dan KPK yang meraih predikat A. Keberhasilan kedua institusi itu sebenarnya bisa memacu instansi lain agar bisa berubah ke arah yang lebih baik. “BPK dan KPK itu pasti orang-orang Indonesia juga. Mereka bisa. Demikian juga yang mendapat B, dan yang naik dari C ke CC. Kalau ada keinginan dan kesadaran penuh dari kita semua, kita bisa melakukan perubahan,” ucap Azwar Abubakar. Dia menambahkan dalam Baharuddin Aritonang
52
MARET 2012
50 - 52 reformasi birokrasi.indd 52
akuntabilitas kinerja melalui lima tahapan. Lima tahapan itu jelas akan mendorong good governance yang diharapkan bisa menciptakan clean government, effective government. Dan, ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, menurut dia, bertujuan untuk menciptakan birokrat yang bersih, mumpuni dan melayani. Birokrat yang bersih dari KKN dan bersih dari politisasi. Mumpuni mengandung arti jujur, cakap dan amanah. Sementara, melayani berarti melayani masyarakat.
Aneh Dikte BPK Mengenai evaluasi ini, mantan Anggota BPK Baharuddin Aritonang berpendapat adalah hal yang aneh jika penilaian dilakukan oleh pemerintah, sama saja mendikte BPK. Seharusnya yang melakukan adalah BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan di negara ini. BPK, selain memeriksa keuangan entitas, juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terkait dengan akuntabilitas kinerja, BPK punya kewenangan karena salah satu pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan kinerja. Jadi, yang berhak mengevaluasi akuntabilitas kinerja K/L adalah BPK, bukan Kemenpan dan RB. Apa yang disampaikan Baharuddin Aritonang ini merupakan perspektif lain dari kacamata ketatanegaraan Indonesia yang memiliki lembagalembaga negara berdiri sendiri dalam independensi sesuai kewenangannya masingmasing. Dalam hal ini, Presiden sebagai sebuah lembaga berdiri sejajar dengan BPK. Reformasi birokrasi memang kewenangan Kemenpan dan RB. BPK telah dievaluasi oleh Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional dari Pemerintah. Sementara akuntabilitas kinerja K/L, bukan bagian dari penilaian Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional. Dari sisi tugas pokok dan fungsi, BPK cenderung punya kewenangan untuk menilainya. and
Warta BPK
11/05/2012 13:05:35
INTERNASIONAL
Komite Eksekutif ASEANSAI Bertemu di Brunei
K
ETUA BPK Hadi Poernomo yang juga ketua ASEANSAI, menghadiri Pertemuan Komite Eksekutif ASEANSAI yang diselengarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 25-27 Januari 2012. Dalam pertemuan ini ketua BPK didampingi oleh enam orang anggota di antaranya Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif, Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Juska Meidy Enyke Sjam, Kepala Sub Bagian Hubungan ASOSAI Hery Wahyu Wibowo, serta Staf Sub Bagian Hubungan ASOSAI Werdiningsih. ASEANSAI merupakan asosiasi badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN yang didirikan pada 16 November 2011 di Denpasar, Bali. Organisasi ini beranggotakan badan pemeriksa Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesuai hasil First Assembly ASEANSAI di Bali, Ketua BPK terpilih menjadi Ketua ASEANSAI dan Ketua Jabatan Audit Brunei, Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Mat Salleh menjadi Wakil Ketua ASEANSAI. Pertemuan komite eksekutif ASEANSAI merupakan pertemuan pertama komite eksekutif ASEANSAI setelah dibentuk. Pertemuan ini diikuti oleh anggota komite eksekutif ASEANSAI yaitu ketua dan wakil ketua ASEANSAI. Pertemuan yang diadakan di kantor Jabatan Audit Brunei ini didahului dengan diskusi teknis program kerja ASEANSAI dan dilanjutkan dengan Courtesy Call antara Ketua BPK dan Ketua Jabatan Audit Brunei. Pertemuan komite eksekutif ini membahas program kerja komite eksekutif dan sekretariat ASEANSAI periode 2011-2013, pengembangan rencana strategis ASEANSAI, keselarasan strategis serta hubungan bilateral antara BPK dan Jabatan Audit Negara. Terkait program kerja komite eksekutif dan sekretariat ASEANSAI, Ketua dan Wakil Ketua ASEANSAI menyepakati empat hal pokok. Pertama, BPK akan membangun website ASEANSAI dan mendesain logo ASEANSAI serta mendistribusikannya ke semua anggota ASEANSAI untuk memperoleh masukan. Pendistribusian logo dilakukan setelah mendapat persetujuan dari komite eksekutif. Kedua, berkenaan dengan rencana pertemuan ASEANSAI selanjutnya, komite eksekutif sepakat agar program kerja dan Terms of Reference komite-komite dikembangkan pada pertemuan komite di Kota Kinabalu, Malaysia awal Februari 2012 dan disahkan pada pertemuan
Warta BPK
53- 57 INTERNASIONAL.indd 53
Ketua BPK Hadi Poernomo dan delegasi bertemu dengan Jabatan Audit Brunei dalam Pertemuan Komite Eksekutif ASEANSAI, di Brunei, belum lama ini.
informal ASEANSAI di Jaipur, India bersamaan dengan ASOSAI Assembly XII. Ketiga, ASEANSAI akan mempererat hubungan dengan organisasi-organisasi terkait seperti ASOSAI, INTOSAI, ASEAN dan lembaga donor internasional. Komite eksekutif akan mengadakan pertemuan dengan Sekretariat ASEAN untuk memperkenalkan ASEANSAI sekaligus mendaftarkan ASEANSAI sebagai entitas yang berasosiasi dengan ASEAN. Selain itu komite eksekutif juga akan mengadakan pertemuan dengan lembaga donor internasional. Keempat, Ketua ASEANSAI secara sukarela akan mengadakan seminar atau workshop terkait audit sektor publik di Indonesia pada tahun 2012. Komite eksekutif ASEANSAI juga akan turut serta dalam pengembangan visi, misi dan rencana strategis ASEANSAI. BPK dan Jabatan Audit Brunei menyepakati dua hal terkait pengembangan rencana strategis ASEANSAI. Pertama, periode rencana strategis adalah empat tahun dengan roadmad selama dua puluh tahun. Kedua, Ketua Komite Rencana Strategis akan mengadakan survei tentang isi rencana strategis, visi, misi dan tujuan strategis serta mendistribusikan hasil survei kepada komite eksekutif, anggota komite rencana strategis dan semua anggota ASEANSAI.
Tiga Kesepakatan Dalam pertemuan ini , Ketua dan Wakil Ketua ASEANSAI juga membahas keselarasan strategis serta mendapatkan tiga kesepakatan. MARET 2012
53
11/05/2012 13:06:16
INTERNASIONAL Program kerja semua komite harus diselaraskan agar dapat diperhitungkan kegiatannya, waktu pelaksanaan serta sumber daya yang tersedia. Komite eksekutif sepakat untuk membuat forum untuk mengharmonisasikan seluruh program kerja komite. Komite eksekutif akan memberikan arahan pada saat pelaksanaan pertemuan komite eksekutif di Kota Kinabalu, Malaysia. BPK dan Jabatan Audit Brunei juga membahas
rencana kerjasama bilateral. Kedua badan pemeriksa menyepakati dua hal yaitu BPK dan Jabatan Audit Brunei akan mengidentifikasi area kerjasama di bidang pemeriksaan, pelatihan dan berbagi pengalaman. Juga penjajakan kerja sama akan diadakan pada 2012 dan akan diimplementasikan pada tahun 2013. Di sela-sela pertemuan komite eksekutif, Ketua BPK juga mengadakan audiensi dengan Sultan Hassanal Bolkiah pada 26 Januari 2012 di Istana Nurul Iman. aiz
Komite ASEANSAI Bahas TOR dan WP di Kinabalu
Peserta pertemuan Komite ASEANSAI di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 9-11 Februari 2012, berfoto bersama di depan gedung pertemuan. Pertemuan bertujuan untuk melakukan finalisasi dan harmonisasi draf Term of References (TOR) dan Work Plan (WP) periode 2011-2013.
P
ADA 9-11 Februari 2012, ASEANSAI mengadakan pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, untuk melakukan finalisasi dan harmonisasi draf Term of References (TOR) dan Work Plan (WP) periode 2011-2013. Pertemuan ini menghasilkan draft TOR dan WP dari keempat komite yang nantinya akan disahkan pada pertemuan ASEANSAI selama ASOSAI Assembly di jaipur, India, 29 Februari 2012. Seperti diketahui, ASEANSAI
54
MARET 2012
53- 57 INTERNASIONAL.indd 54
adalah organisasi Supreme Audit Institution (SAI) se-Asia Tenggara yang terbentuk pada tanggal 16 November 2011 di Bali, Indonesia. ASEANSAI beranggotakan 10 badan pemeriksa keuangan negara anggota ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan menjalin kerja sama antaranggota ASEANSAI melalui pertukaran dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang audit sektor publik, memfasilitasi penelitian, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan antaranggota ASEANSAI melalui best
practices dan pertukaran pengalaman. ASEANSAI diharapkan akan menjadi pusat informasi dan penghubung ASEAN dengan organisasi internasional lain di bidang audit sektor publik. ASEANSAI memiliki empat komite yang memegang peranan masingmasing yaitu : 1. Strategic Planning Committee, diketuai oleh SAI Vietnam 2. Rules and Procedures Committee, diketuai oleh SAI Singapura 3. Knowledge Sharing Committee, diketuai oleh SAI Malaysia 4. Training Committee, diketuai oleh SAI Filipina. Untuk menjalankan tugasnya, komite-komite tersebut diharuskan untuk menyusun suatu Term of Procedure (TOR) dan Work Plan (WP). Nah, pertemuan di Kinabalu Malaysia itu membahas draf TOR dan WP yang sudah disusun oleh masing-masing komite. Peserta pertemuan komite ASEANSAI berjumlah 49 orang dari 10 badan pemeriksa anggota ASEANSAI. Delegasi BPK dipimpin oleh Ketua BPK Hadi Poernomo serta beberapa pejabat seperti Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Daeng M. Nazier (Kaditama Revbang Diklat BPK), Bahtiar Arif (Karo Humas dan Luar Negeri BPK), dan Cris Kuntadi (Kepala Pusdiklat BPK). Pembukaan dilakukan pada Kamis, 9 Februari 2012 pukul 10.00 waktu setempat yang dihadiri oleh seluruh delegasi. Pembukaan diawali oleh sambutan Tan Sri Dato’ Setia Ambrin Buang, Auditor General Jabatan Audit Malaysia, selaku tuan rumah.
Warta BPK
11/05/2012 13:06:16
INTERNASIONAL Setelah sambutan pembukaan, acara dilanjutkan dengan pidato pembukaan Parallel Meeting secara resmi oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, selaku ketua ASEANSAI. “Tujuan dari Parallel Meeting ini adalah untuk mendiskusikan dan menyelesaikan draft TOR dan WP dari tiap-tiap komite ASEANSAI untuk 2 tahun kedepan. Draft TOR dan WP hasil dari Parallel Meeting ini nantinya akan disahkan dalam ASEANSAI Meeting selama ASOSAI Assembly di Jaipur, India pada 29 Februari 2012,” katanya dalam sambutan itu.
Parallel Meeting Setelah upacara pembukaan selesai, dilanjutkan dengan Parallel Meeting membahas draft TOR dan WP yang dilakukan oleh masing-masing komite. Untuk Strategic Plan Committee dilaksanakan di Function Room 10, lantai 3, diketuai oleh SAI Vietnam. Untuk Rules and Procedures Committee diketuai oleh SAI Singapura dan pembahasannya digelar di Function Room 8, lantai 3. Sementara Knowledge Sharing Committee memulai pertemuan di Ballroom 1, lantai 2. Komite ini diketuai oleh SAI Malaysia. Dan Training Committee di Function Room 7, lantai 3 dengan ketua SAI Filipina. Setelah melakukan pembahasan atas draft TOR dan WP masingmasing, para ketua komite melakukan harmonisasi dan finalisasi dengan sekretariat. Pembahasan pada parallel meeting ini akan dibawa ke agenda Briefing pada keesokan harinya, yang akan dipresentasikan oleh masingmasing ketua komite. Untuk Strategic Plan Committee disampaikan oleh Nguyen Van Quoc dari SAI Vietnam, Rules and Procedures Committee oleh Mabel Watt dari SAI Singapura, Knowledge Sharing Committee Masiah Ahmad dari SAI Malaysia, dan Training Committee oleh Leila S. Paras dari SAI Filipina. Setelah para ketua komite mempresentasikan draft TOR dan WP masing-masing, Sekjen BPK Hendar
Warta BPK
53- 57 INTERNASIONAL.indd 55
10 Anggota ASEANSAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jabatan Audit Negara Brunei National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; State Audit Organization of Lao P.D.R.; Jabatan Audit Negara Malaysia; Office of the Auditor General of the Union, the Republic of the Union of Myanmar; Commission on Audit of the Republic of the Philippines; Auditor General’s Office Singapore Office of the Auditor General of the Kingdom of Thailand; dan State Audit Office of Vietnam.
Agenda pertemuan komite ASEANSAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kedatangan Delegasi Briefing oleh Sekretariat ASEANSAI Sambutan oleh Ketua SAI Malaysia sebagai tuan rumah Pembukaan oleh Ketua BPK RI sebagai Ketua ASEANSAI Pembahasan TOR dan WP oleh masing-masing komite ASEANSAI Harmonisasi TOR dan WP masing-masing komite dengan sekretariat ASEANSAI Briefing oleh Komite Akuntansi Publik Negeri Sabah Presentasi TOR dan WP oleh masing-masing ketua komite ASEANSAI Penutupan oleh Ketua SAI Brunei Darussalam sebagai Wakil Ketua ASEANSAI
Ristriawan selaku Sekjen ASEANSAI menyampaikan presentasi atas work plan Sekretariat ASEANSAI periode 2011-2013. Secara umum, Sekretariat mempunyai rencana kerja untuk mendukung aktivitas komite dan administrasi ASEANSAI. Menurut dia, hal-hal yang sudah dilakukan selama ini adalah : 1. Diseminasi hasil dari sidang pertama kepada seluruh anggota ASEANSAI. 2. Membuat beberapa pilihan logo ASEANSAI. 3. Mengembangkan work plan dari tiap-tiap komite. 4. Mendaftarkan ASEANSAI sebagai badan hukum agar mendapatkan pengakuan secara hukum. Selain itu, dipandang perlu untuk membuka akun pada bank di Indonesia untuk pembayaran kontribusi tahunan. 5. Mengajukan prosposal kepada Sekretariat ASEAN agar ASEANSAI menjadi asosiasi dengan ASEAN. 6. Melakukan pertemuan dengan lembaga internasional seperti AUSAID dan World Bank terkait mengajukan proposal dukungan
terhadap aktivitas ASEANSAI. Agenda selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan oleh Pengiran Hj. Abd. Rahman Pengiran Hj. Mat Salleh, Auditor General Jabatan Audit Negara Brunei Darussalam, selaku Wakil Ketua ASEANSAI. Setelah beliau selesai menyampaikan kesimpulan dari pertemuan ini, Tan Sri Dato’ Ambrin Buang, Auditor General Jabatan Audit Negara Malaysia, selaku tuan rumah menyampaikan pidatonya untuk menutup pertemuan ini. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebagai tindaklanjut dari pertemuan itu adalah, pertama, ketua dari masing-masing komite ASEANSAI harus mengumpulkan final draft TOR dan WP 2011-2013 kepada Komite Eksekutif melalui Kepala Sekretariat ASEANSAI. Kedua, Kepala Sekretariat mengirimkan final draft TOR dan WP yang telah dikumpulkan kepada semua anggota ASEANSAI. Ketiga, komentar atas final draft TOR dan WP diterima paling lambat 24 Februari 2012. Dan keempat, TOR dan WP 20112013 akan disahkan dalam ASEANSAI Meeting selama ASOSAI Assembly di Jaipur, India pada 29 Februari 2012. aiz MARET 2012
55
11/05/2012 13:06:16
INTERNASIONAL
Ketua BPK Hadi Poernomo yang juga ketua ASEANSAI memimpin pertemuan 10 SAI di Asean di sela-sela pelaksanaan pertemuan ASOSAI pada 27 Februari sampai dengan 4 Maret 2012, di Marriott Hotel Jaipur, India. Hadi Poernomo, didampingi oleh Pengiran Haji Abd Rahman bin Pengiran Haji Mat Saleh, Ketua Jabatan Audit Brunei Darussalam sebagai Wakil Ketua ASEANSAI, dan Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI.
BPK Hadiri Pertemuan ASOSAI & ASEANSAI di Jaipur
B
PK menghadiri pertemuan ke-44 Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institution (Dewan Pengurus ASOSAI), Pertemuan ke 12 ASOSAI Assembly (Sidang ASOSAI), dan Simposium ASOSAI pada 27 Februari sampai dengan 4 Maret 201. Kegiatankegiatan itu dilaksanakan di Marriott Hotel Jaipur, India. Pertemuan ke 44 Dewan Pengurus ASOSAI dilaksanakan pada 28 Februari 2012, yang merupakan kegiatan rutin diselenggarakan minimal 1 tahun sekali dan diikuti oleh 11 lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) anggota Dewan Pengurus. Anggota Dewan Pengurus itu yaitu SAI Pakistan, SAI Korea Selatan,
56
MARET 2012
53- 57 INTERNASIONAL.indd 56
SAI Jepang, SAI Bangladesh, SAI Cina, SAI India, SAI Indonesia, SAI Iraq, SAI Kuwait, SAI Turki, dan SAI Vietnam. Delegasi BPK dipimpin oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dan didampingi oleh Anggota VIII BPK Bahrullah Akbar, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif beserta pejabat dan staf dari Biro Humas dan Luar Negeri. Keikutsertaan BPK merupakan wujud komitmen BPK dalam hubungan internasional sesuai perannya sebagai anggota Dewan Pengurus periode 20092012. Pertemuan ini membahas mengenai laporan kegiatan dan keuangan ASOSAI tahun 2011 serta menyampaikan kegiatan untuk tahun yang akan datang. Sementara itu, pertemuan ke-
12 Sidang ASOSAI dihadiri oleh 45 SAI anggota ASOSAI berlangsung pada 29 Februari 2012. Pertemuan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Pertemuan membahas mengenai pertanggungjawaban Sekretariat ASOSAI terkait kegiatan dan keuangan ASOSAI selama 2009-2012. Selain itu juga dibahas mengenai laporan atas kegiatan-kegiatan INTOSAI yang diikuti oleh anggota ASOSAI, antara lain laporan aktivitas INTOSAI Working Group on IT Audit, INTOSAI Professional Standard Committee. Pada kegiatan Assembly juga dilakukan pemilihan enam SAI untuk memenuhi posisi sebagai anggota Dewan Pengurus ASOSAI periode 2012-2015, dua SAI sebagai Komite Audit ASOSAI, dan satu SAI sebagai training administrator. Pada pemilihan kali ini, yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengurus periode 2012-2015 adalah Bangladesh, China, Filipina, Rusia, Thailand, dan Saudi Arabia. Adapun, untuk Komite Audit ASOSAI adalah Turki dan Yordania. Jepang
Warta BPK
11/05/2012 13:06:19
INTERNASIONAL terpilih kembali menjadi training administrator ASOSAI periode 20122015.
Pertemuan ASEANSAI Di sela-sela rangkaian acara pertemuan ASOSAI itu, BPK selaku Ketua dan Sekretariat organisasi badan pemeriksa se-ASEAN atau ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) juga mengadakan pertemuan ASEANSAI di Sapphire Ballroom, Hotel J.W. Marriott Jaipur, India pada 29 Februari 2012. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan Ketua dan Wakil Ketua ASEANSAI sebagai Eksekutif Komite ASEANSAI di Brunei Darussalam pada 25-27 Januari 2012 dan pertemuan Komite-Komite ASEANSAI di Kota Kinabalu, Malaysia pada 9-11 Februari 2012. Empat Komite telah dibentuk pada sidang pertama ASEANSAI di Bali, 16 November 2012 untuk
mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan utama ASEANSAI. Ke-empat Komite tersebut adalah Komite Rencana Strategis, Komite Peraturan dan Prosedur, Komite Pelatihan, dan Komite Pertukaran Pengetahuan. Pertemuan ASEANSAI tersebut dihadiri oleh sepuluh SAI sebagai anggota ASEANSAI. Pertemuan dipimpin oleh Hadi Poernomo, Ketua BPK sebagai Ketua ASEANSAI, didampingi oleh Pengiran Haji Abd Rahman bin Pengiran Haji Mat Saleh, Ketua Jabatan Audit Brunei Darussalam sebagai Wakil Ketua ASEANSAI, dan Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK. Tujuan pertemuan ASEANSAI di Jaipur adalah untuk mengesahkan rencana kerja ASEANSAI 2012-2013. Rencana kerja ASEANSAI 2012-2013 terdiri dari rencana kerja Sekretariat
dan keempat komite ASEANSAI. Setelah disahkan, rencana kerja ASEANSAI 2012-2013 tersebut akan dijadikan panduan untuk pelaksanaan tugas sampai Rencana Strategis ASEANSAI disusun dan disahkan pada Sidang ASEANSAI ke dua pada 2013 di Brunei Darussalam. Pada pertemuan itu, Ketua ASEANSAI juga meluncurkan website resmi ASEANSAI yang dapat diakses melalui http://www.aseansai. org. Selain itu, ASEANSAI juga mendiskusikan beberapa isu penting antara lain logo resmi ASEANSAI, hubungan ASEANSAI dengan organisasi sejenis, dan beberapa penggunaan terminologi. Agenda terakhir yang dihadiri delegasi BPK adalah Simposium ASOSAI ke 5 yang dilaksanakan pada 2 Maret 2012, topik yang dibahas adalah Asimilasi Standar Internasional Badan Pemeriksa (International Standard of Supreme Audit Institutions/ISSAI).
Para peserta pertemuan ke-44 Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institution (Dewan Pengurus ASOSAI), Pertemuan ke 12 ASOSAI Assembly (Sidang ASOSAI), dan Simposium ASOSAI berfoto bersama di depan di Marriott Hotel Jaipur, India. Pertemuan berlangsung pada 27 Februari sampai dengan 4 Maret 2012.
Warta BPK
53- 57 INTERNASIONAL.indd 57
MARET 2012
57
11/05/2012 13:06:23
HUKUM
Giliran Kejaksaan Terbelit Rekening Gendut Wabah rekening gendut ternyata tak hanya berkembang di lingkungan pegawai pajak dan bea cukai. Para penegak hukum disinyalir banyak yang memiliki rekening gendut.
B
erdasarkan laporan PPATK setidaknya ada 89 aparat kepolisian, 12 aparat kejaksaan, 17 hakim, satu anggota KPK, dan 65 anggota legislatif yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Jaksa Agung Basrief Arief kaget bukan kepalang. Betapa tidak. Di tengah-tengah riuhnya gebrakan kejaksaan yang sedang getol-getolnya menangani rekening gendut pegawai Dirjen Pajak, di antaranya Dhana Widyatmiko, tiba-tiba saja Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melansir adanya sejumlah anggota korp Adhiyaksa yang juga memiliki transaksi mencurigakan. Keterkejutan Jaksa Agung Basrief Arief ini tentunya cukup beralasan. Bak kata peribahasa : “Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak “. Alangkah ironinya bila kejaksaan yang kini tengah mengobok-obok instansi lain yang dicurigai menjadi sarang koruptor, Jaksa Agung Basrief Arif tetapi rumahnya sendiri ternyata menjadi ‘sarang tikus’. “Saya agak kaget ketika disebutkan ada Jamwas untuk klarifikasi masalah rekening mencurigakan 12 rekening gendut jaksa yang dilaporkan PPATK. Setelah ini,” tambahnya. saya cek dan saya minta konfirmasi dari PPATK, ternyata Basrif memaparkan informasi tersebut hanya hanya ada sembilan rekening yang mencurigakan. Dan disampaikan dalam satu lembar kertas. Informasi tersebut itupun rekening yang sudah lalu-lalu,” kata Jaksa Agung menyebutkan, ada 12 transaksi mencurigakan yang kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (8/3). dilakukan sembilan jaksa. Informasi tersebut, juga tidak Meski begitu, Basrief Arief tetap meradang dan segera disertai data-data yang lengkap. memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan “Kalau yang namanya laporan analisis transaksi , Marwan Efendi mencari kebenaran laporan PPATK yang mencurigakan ya datanya yang lengkap, transaksi di menyebutkan adanya 12 jaksa yang masuk dalam 707 mana, melalui mana, kepada siapa,” ujarnya. temuan PPATK terhadap transaksi keuangan rekening PPATK sebelumnya merilis beberapa transaksi gendut PNS . mencurigakan pegawai negeri sipil dan penegak hukum. “Yang pasti, laporan itu belum disampaikan ke Ada sebanyak 707 anggota PNS, termasuk 89 aparat Kejaksaan Agung. Jadi, laporan itu bukan laporan analisis kepolisian, 12 aparat kejaksaan, 17 hakim, satu anggota transaksi yang mencurigakan. Hanya sekadar informasi KPK, dan 65 anggota legislatif yang diduga memiliki yang diberikan bahwa ada transaksi seperti ini. Jadi datarekening mencurigakan. data lengkap tidak ada sama kami. Namun, saya minta
58
58 - 62 hukum.indd 58
MARET 2012
Warta BPK
5/14/2012 1:43:18 PM
HUKUM Tidak Keberatan Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy menegaskan dirinya tidak keberatan institusinya disidik penegak hukum lain, jika memang ada jaksa yang dicurigai memiliki rekening gendut dari hasil melakukan tindak pidana. “Bisa saja ditangani KPK atau Mabes Polri,” kata Marwan. Kendati demikian, dengan aturan yang baru, tim jaksa pengawas memiliki kewenangan untuk menyidik kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan sesama jaksa. Namun tim jaksa pengawasan tidak punya kewenangan mengusut tindak pidana para jaksa yang berstatus pensiunan. “Namun, ada pidsus atau jaksa pidana khusus yang bisa menindaklanjuti kasus tindak pidana pensiunan jaksa. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bila ada pensiunan jaksa yang memiliki rekening gendut dari hasil tindak pidana lantas tak akan ditindak lanjuti,” ujar Marwan. Dia menambahkan hingga saat ini sudah ada lima jaksa yang dimintai keterangan dari total sembilan jaksa yang dilaporkan memiliki dua belas transaksi mencurigakan. Timnya masih mendalami bukti-bukti yang diajukan kelima jaksa tersebut. “Dari hasil pendalaman nantinya baru bisa ditentukan apakan mereka clear atau tidak,” katanya. Marwan menuturkan dari sembilan jaksa, satu jaksa sudah dipidana yaitu mantan jaksa Urip Tri Gunawan, dua jaksa berstatus pensiunan, dan enam jaksa masih berstatus aktif. Dari enam jaksa aktif, ada satu jaksa yang belum hadir. “Belum datang karena salah nama, yang benar di Kalimantan, ternyata yang dipanggil dari Gorontalo. Terpaksa dijadwal ulang nanti,” kata mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini. Dia mengingatkan kejaksaan tidak akan segan-segan mencopot jaksa yang terbukti memiliki rekening gendut dari hasil tindak pidana korupsi. “Kalau dia terbukti, bukan hanya dicopot, tetapi dia dipidana juga ,” ucapnya. Namun demikian Marwan juga menambahkan, sepengetahuan dia jumlah isi rekening para jaksa tersebut masih dinilai wajar. Dari hasil pemeriksaan terhadap enam jaksa yang diduga memiliki rekening di atas rata-rata gaji dari profesinya hasilnya masih diketegorikan wajar-wajar saja. ‘Jadi tidak sama dengan yang ditemukan di instansi lain itu yang puluh-puluhan miliar. Dana yang masuk, ada yang dari penjualan rumah dari orang tuanya, warisan, dan hasil sewa rumahnya dan istrinya yang kepala cabang bank, kecil-kecil,” ungkap Marwan lagi. Satu jaksa lainnya yang diduga memiliki rekening gendut juga hampir sama, yakni memiliki tanah warisan orang tua di Kalimantan Selatan yang dijadikan lokasi penambangan batu bara. Atas penambangan itu, yang Warta BPK
58 - 62 hukum.indd 59
bersangkutan mendapatkan royalti. “Uang royalti tadi dibelikan truk terus disewakan, sehingga uangnya masuk ke rekening itu lagi,” terangnya. Jaksa lainnya diketahui mendapat transfer uang Rp10 juta sebanyak tiga kali. Sementara, gaji yang bersangkutan hanya Rp5 juta. Marwan mengemukakan transfer itu berasal dari warga yang bermaksud membantu korban bencana alam. “Dia ini ketua pembangunan rehabilitasi ada longsoran di daerah bencana alam. Jadi orang ini mengirim uang untuk membantu bencana alam dan masuk ke rekening dia,” tegasnya. Menurut Marwan Jaksa tersebut kini sudah pensiun. Namun dia masih diminta agar rekeningnya diserahkan disertai bukti kalau dia panitia korban bencana alam. Dokumen itu juga harus ditunjukan. “Dia pernah diperiksa aswas asisten pengawasan Jawa Tengah,” lanjutnya. Sekalipun sudah melakukan pemeriksaan awal, Marwan mengaku sampai saat ini pihaknya belum sampai pada tahap pengusutan harta para jaksa jaksa itu. Sejauh ini mereka masih dalam proses klarifikasi. “Jadi bukan 12 jaksa loh, 12 rekening dari sembilan jaksa. Sembilan jaksa itu dua sudah pensiun, satu sudah narapidana. Tinggal enam, ini yang urusan saya,” simpulnya. Para jaksa yang terlibat itu, tuturnya, tidak tergolong pejabat eselon. Mereka hanya eselon II, III dan IV. Terkait dengan kemungkinan mereka berbohong ketika dimintai klarifikasi, Marwan menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi. bd
Marwan Effendy MARET 2012
59
5/14/2012 1:43:19 PM
HUKUM
Revisi UU KPK, Penguatan atau Penggembosan? Revisi UU KPK masih berlangsung. Prokontra muncul. Pihak-pihak yang berkepentingan sama-sama memiliki argumen yang kuat. Bagaimana selanjutnya?
Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman
K
PK tampaknya tak hentihentinya didera isu, sebut saja penyidik yang mbalelo, perpecahan pimpinan, hingga rencana DPR merevisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Sekalipun satu demi satu isu itu ditepis, hal itu menggambarkan posisi KPK yang dibutuhkan, tetapi di sisi lain dimusuhi. Rencana untuk merevisi UU KPK yang sudah mulai digodog oleh Komisi III DPR, merupakan isu terbaru yang tengah bergulir. Meskipun perjalanan menuju revisi itu masih jauh, akan tetapi hal itu mengundang reaksi prokontra,
60
58 - 62 hukum.indd 60
MARET 2012
baik di kalangan penegak hukum, pemerintah, DPR, maupun di masyarakat luas. Sebagian besar wakil rakyat menilai revisi ini sebagai suatu keharusan yang bertujuan memperkuat posisi KPK. Namun, di lain pihak banyak kalangan yang meragukan niat baik itu. Bahkan, khawatir jika revisi itu hanya dijadikan sebagai alat untuk menggembosi kewenangan KPK. Masalah revisi UU KPK mencuat kepermukaan pada awal Maret, ketika Komisi III menindaklanjuti presentasi yang disampaikan oleh Deputi Perundangundangan Setjen DPR mengenai
draf revisi UU KPK yang telah diperbarui. Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil menegaskan pihaknya akan serius menyelesaikan RUU itu sebagai langkah dalam memperkuat institusi KPK. Menurut dia, telah disepakati bahwa setiap fraksi akan mengirimkan perwakilan dalam Panja sehingga pembahasan di komisi bisa lebih fokus dan dapat selesai tahun ini. “Politik hukum kita jelas bahwa korupsi masih menjadi musuh terbesar bangsa kita. Makanya, kalau kita memperlemah KPK, sama saja dengan membunuh negara kita,” ujar Nasir. Dia memaparkan rincian draf revisi UU KPK, antara lain mengenai kewenangan KPK dalam supervisi, pelaksanaan penyadapan, kode etik, dan Dewan Pengawas KPK, masa jabatan Pimpinan KPK yang antarwaktu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengenai penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang tidak dapat ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja minimal 2 tahun di KPK dan tidak sedang menangani kasus. Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman menegaskan revisi UU KPK dan UU Tipikor merupakan satu keharusan. Pasalnya, langkah itu merupakan langkah politik hukum untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, UU KPK dan Tindak Pidana Korupsi harus disesuaikan dengan standar dan
Warta BPK
5/14/2012 1:43:19 PM
HUKUM sistem pemberantasan korupsi. Revisi itu harus memastikan pemberantasan korupsi tidak melanggar hak asasi manusia. Benny menjamin bahwa revisi ini tak bertujuan melemahkan kewenangan KPK. Untuk memperkuat rencana revisi UU KPK ini, sejumlah anggota Komisi III terus melakukan kajian. Tak hanya di dalam negeri, melainkan juga studi banding ke luar negeri antara lain ke Prancis, Australia, dan Hongkong.
Belum Perlu Revisi Menanggapi adanya rencana revisi UU KPK, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan bahwa KPK memandang belum perlu dilakukan revisi. Menurut dia, UU KPK saat ini sudah dijalankan dengan baik dan cukup memadai, sehingga tidak ada urgensi sedikitpun untuk dilakukannya revisi. “Sebenarnya Komisi III DPR tidak perlu repot-repot melakukan revisi UU KPK. Akan tetapi jika itu dilakukan, artinya DPR, khususnya Komisi III pergi-pergi keluar negeri itu dalam kaitan revisi UU KPK. Itu hak mereka. Cuma nanti kami akan cermati saja ke arah mana sesungguhnya. Mudah-mudahan memperkuat, tidak memperlemah,” tegas Busyro. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana juga mengkhawatirkan bila revisi UU KPK justru akan memperlemahkan kewenangan KPK. Menurut dia, rencana itu harus disikapi dengan hati-hati. Dia menegaskan jika arahnya memang jelas untuk melemahkan KPK, Kementerian Hukum dan HAM akan menolak ikut dalam pembahasan RUU KPK “Dari pengalaman kita melihat proses legislasi memang harus sangat hati-hati karena banyak sekali pihak yang ingin KPK justru dilemahkan. Tanpa ada jaminan perubahan UU tidak masuk menjadi pelemahan, sebaiknya kita tidak
Warta BPK
58 - 62 hukum.indd 61
mendorong prosesnya ke sana, nanti kita terperangkap pada ‘jebakan Batman’,” kata Denny Menurut dia, perubahan dalam UU KPK semestinya atas restu KPK. “KPK yang paling paham apakah UU mereka sudah memadai atau tidak, karena jangan sampai, upaya untuk mengubah justru menjadi pintu masuk melemahkan KPK,” sambungnya. Denny juga tidak setuju dengan rencana Komisi III DPR untuk menghilangkan fungsi penindakan KPK. Menurut dia, KPK harus tetap memiliki kewenangan penindakan seperti penyadapan, serta kewenangan pencegahan. “Ini komisi pemberantasan
cara ikut mendompleng Komisi III DPR yang tengah mempersiapkan revisi tersebut. “Salah satu skema pelemahan KPK yang paling strategis adalah melalui produk legislasi. Wacana yang berkembang belakangan ini mengkonfirmasi dugaan tersebut,” kata Ronald. Dia sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa koruptor dicurigai bermain dalam revisi UU KPK, karena itu Komisi III DPR harus transparan dalam pembahasannnya. “Kalau revisi itu tetap akan dijalankan, kita akan mendesak agar Komisi III menyertakan naskah akademik RUU KPK dan segera
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas
korupsi yang harus mempunyai kewenangan-kewenangan luar biasa dalam memberantas korupsi. Upaya untuk mengurangi kewenangan KPK, justru tidak tepat,” ujarnya. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai upaya pelemahan KPK dilakukan lewat berbagai cara. Tak mustahil dalam revisi UU KPK inipun para koruptor ikut bermain dengan
mempublikasikannya, sebagaimana yang diperintahkan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 & Pasal 142 ayat (2) UU 27/2009,” jelasnya. Apalagi, dalam revisi UU KPK itu disebutkan KPK diberi kewenangan menghentikan kasus sama seperti kepolisian dan kejaksaan, kemudian ada dewan pengawas yang juga diisi anggota Komisi III dan penindakan KPK diperlemah. MARET 2012
61
5/14/2012 1:43:19 PM
HUKUM “Naskah Akademik RUU KPK 10 Poin Revisi UU KPK harus segera dipublikasikan secara luas agar publik dapat 1. Kewenangan KPK merekrut penyidik melihat argumentasi yang dan penuntut. melatarbelakangi rencana 2. Fokus pada agenda pemberantasan DPR merevisi UU KPK. KPK korupsi harus dipertegas. merupakan salah satu lembaga capaian reformasi yg menjadi 3. Soal wewenang melakukan harapan perbaikan negeri penyadapan, akan dibicarakan ini. Untuk itu menjadi sangat apakah yang dimiliki KPK sekarang penting bagi Komisi III untuk ini dipertahankan atau diubah. melaksanakan proses legislasi 4. Laporan harta kekayaan yang transparan dan akuntabel,” penyelenggara negara jelasnya. Sementara itu, Peneliti 5. Kewenangan KPK melakukan Indonesia Coruption Watch Febri penyitaan dan penggeledahan Diansyah menegaskan agar 6. Soal pemberian kewenangan Komisi III DPR menghentikan kepada KPK untuk menerbitkan pembahasan revisi UU KPK. surat perintah penghentian “Selaku anggota DPR yang penyidikan (SP3), seperti yang terhormat seharusnya berjuang dimiliki kepolisian, juga jadi prioritas memperkuat KPK. Revisi yang krusial pembahasan. dilakukan justru dicurigai 7. Berkaitan dengan prinsip kolektif ditunggangi koruptor ada kolegial kepemimpinan KPK. rencana penghilangan beberapa kewenangan KPK.” 8. Prioritas kerja KPK dalam bidang Febri menambahkan pencegahan atau penindakan harus keinginan sejumlah anggota dipertegas. Komisi III DPR yang begitu 9. Fokus penindakan KPK untuk kasus menggebu-gebu berkunjung dengan ukuran tertentu, apakah ke sejumlah negara hanya akan fokus ke kasus-kasus besar atau menghabiskan uang rakyat.“ tidak. “Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, DPR jangan 10. Fokus KPK untuk menyelamatkan bebani APBN lagi dengan uang negara atau ingin menghukum mengeluarkan biaya tambahan pelaku korupsi. hanya untuk revisi UU KPK,” jelasnya. Sumber : Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan keberatannya aturan-aturan yang diterapkan atas rencana Komisi III merevisi UU sejak zaman pemerintahan Belanda. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Sehingga penerapannya saat ini dia, daripada merevisi UU KPK, ada dianggap sudah tidak relevan. yang lebih mendesak dilakukan oleh “Draft itu sudah cukup lama tidak komisi hukum, yakni merevisi KUHP diperbarui,” tegasnya lagi. dan KUHAP. UU KPK, sambungnya, masih “Ada yang lebih prioritas relevan dengan kebutuhan yang dibandingkan dengan revisi UU KPK. ada. UU KPK yang merupakan dasar Kenapa revisi KUHP dan KUHAP tidak pembentukan lembaga ini untuk jadi prioritas, Padahal itu sudah ada kebutuhan pemberantasan korupsi di kebutuhannya,” kata Bambang. Indonesia yang bersifat masif. KUHP dan KUHAP, lanjut “Dulu KPK dibentuk karena Bambang, masih menggunakan kemampuan pemberantasan
62
58 - 62 hukum.indd 62
MARET 2012
korupsi yang terbatas. Kalau masih relevan mengapa harus diubah,” tanya komisioner yang membawahi bidang penindakan ini. Juri bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar berpendapat langkah Komisi III DPR yang ingin menghilangkan fungsi penindakan yang dimiliki KPK dinilai sebagai tindakan keliru. Dia mengatakan bahwa UU KPK yang berlaku sekarang masih memadai dengan situasi penegakan hukum terkini. Oleh karena itu, sangat tidak tepat kalau UU KPK sampai harus direvisi, sebab hal tersebut merupakan langkah kontraproduktif dan sama saja mengamputasi kewenangan KPK. “Kehadiran KPK masih dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai badan antikorupsi yang cukup mumpuni memenjarakan koruptor,” ujar Akil di gedung Mahkamah Konstitusi Menurut Akil, isu yang dihembuskan terkait dengan perubahan UU KPK sangat tidak relevan. Apalagi RUU KPK sekarang menjadi rebutan pihak pemerintah dan DPR yang seakan-akan semua berjuang untuk memberantas korupsi. Padahal, itu semua cuma lipstick alias pura-pura saja komitmennya terhadap perlawanan korupsi. “Sesungguhnya DPR dan pemerintah justru pada kenyataan tidak antikorupsi,” kritik Akil. Sebaliknya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru mendukung revisi. Meskipun, para pimpinan KPK menganggap revisi undang-undang belum diperlukan saat ini. “Prinsipnya adalah kalau konteksnya untuk perbaikan tentu mendukung,” kata Anas usai rapat Fraksi Partai Demokrat, di DPR, Jumat (16/3/2012). bd
Warta BPK
5/14/2012 1:43:19 PM
