Persepsi Para Birokrat Pemerintah Kota Salatiga Unit Kerja Non DPPKAD Terhadap Understandability dan Usefulness Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga Oleh Nama : Leila Desy Nugrahaeni NIM : 232009137
KERTAS KERJA Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Guna Mememenuhi Sebagian dari Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERRSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013 i
ii
iii
ABSTRACT Local goverment must inform the financial report as responsible to the citizens. Public sector financial report is the responsibility of the goverment to the implementation of its program. The birokrat serve the financial report in the use of decision making and sence understanding as they are the user and implementor of public sector financial report. This research aims to reveral the perception of the non DPPKAD official unit related with the understandability and usefulness of financial report of the Salatiga lokal Goverment. Based the sector aspect, the result shows that Salatiga local Goverment financial report has not fullfiled the main purpose yet.
Keyword: Financial Report, Local Goverment, Birokrat, Understandability, Usefulness
iv
SARIPATI Pemerintah Daerah harus memberikan pertanggungjawaban atas kinerja keuangan daerah terhadap rakyatnya. Laporan keuangan sektor publik merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pengguna laporan keuangan sektor publik. Birokrat selaku pembuat serta pengguna laporan keuangan sektor publik, harus menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan serta memiliki unsur keterpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi birokrat unit kerja non DPPKAD mengenai keterpahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga berdasarkan dari aspek penggunanya, belum memenuhi tujuan utama dari laporan keuangan.
Kata Kunci: Laporan keuangan, Pemerintah Daerah, Birokrat, Keterpahaman, Kegunaan
v
KATA PENGANTAR
Dalam penelitian ini penulis meneliti persepsi para birokrat Pemerintah Kota Salatiga unit kerja non DPPKAD terhadap understandability dan usefulness laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja pemerintah. Agar dapat memenuhi tujuannya laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu keterpahaman (understandability) serta kegunaan dalam pembuatan keputusan (decision usefulness). Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penelitian yang serupa dikemudian hari. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Penulis,
Leila Desy Nugrahaeni
vi
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena penyertaanNya, kertas kerja penulis yang berjudul “Persepsi Para Birokrat Pemerintah Kota Salatiga Unit Kerja Non DPPKAD Terhadap understandability dan Usefulness Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga” telah dapat diselesaikan dengan baik. Kertas kerja ini diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak antara lain kepada: 1. Keluarga tercinta, ayah, ibu, kakak, adik yang telah mendukung baik moril maupun materiil. 2. Bapak Marwata, S.E., M.Si., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan inspirasi, ide, saran, dan kritik selama penyusunan kertas kerja ini. 3. Dosen Penguji, bapak Prof. Supramono, S.E., MBA., DBA dan ibu Like Soegiono, S.E., M.Si yang telah memberikan saran dan ide kepada penulis. 4. Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta Bapak Henci I.A Latunussa, S.E., MPA., selaku wali studi yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga selesainya kertas kerja ini. 5. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang sudah membimbing selama masa perkuliahan penulis, serta penyusunan kertas kerja ini secara langsung maupun tidak langsung. 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta SKPD Kota Salatiga yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam proses pencarian data selama penyusunan kertas kerja ini. 7. Sahabat-sahabat baik saya, Handita Rachma, Erlyna, Anita Ardhiyanti, Retno Mei, Dian Sari, Prissada Sasanti dan teman-teman lain yang tidak vii
dapat penulis sebutkan yang telah membantu maupun merepotkan penulis dalam segala hal, baik suka maupun duka. 8. Teman-teman seperjuangan, Christine, Hikmah, Wenly yang telah membantu dan berbagi segala hal dalam proses penyusunan kertas kerja.
Salatiga, 2013
Leila Desy Nugrahaeni
viii
DAFTAR ISI Halaman Judul..........................................................................................................i Surat Pernyataan Keaslian Skripsi...........................................................................ii Halaman Persetujuan Skripsi..................................................................................iii Abstrac....................................................................................................................iv Saripati.....................................................................................................................v Kata Pengantar........................................................................................................vi Ucapan Terima Kasih............................................................................................vii Daftar Isi.................................................................................................................ix 1. Pendahuluan........................................................................................................1 2. Telaah Teoritis.....................................................................................................4 3. Metode Penelitian................................................................................................9 4. Temuan dan Pembahasan..................................................................................12 4.1 Gambaran Umum Responden....................................................................12 4.2 Keterpahaman (Understandability) Laporan Keuangan............................13 4.3 Kegunaan (Usefulness)Laporan Keuangan................................................17 4.4 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan Laporan Keuangan....................................................................................................30 5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran......................................................................33 Daftar Pustaka........................................................................................................36 Lampiran................................................................................................................38
ix
Persepsi Para Birokrat Pemerintah Kota Salatiga Unit Kerja Non DPPKAD Terhadap Understandability Dan Usefulness Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga 1. Pendahuluan Laporan keuangan merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), yang dapat menjadi tolok ukur atas kinerja pemerintah yang dipertanggungjawabkan kepada pengguna. Tuntutan untuk pembuatan laporan keuangan yang akuntabel menyebabkan terjadinya fenomena adopsi praktik akuntuntasi sektor swasta oleh organisasi sektor pemerintah (Harun, 2009: 12-13). Akuntansi basis akrual yang merupakan salah satu praktik akuntansi sektor swasta yang diadopsi oleh sektor publik, menuntut adanya pembuatan laporan keuangan baru di sektor publik. Dengan basis akrual itu, kini sektor pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja pemerintah, selain laporan keuangan tradisional seperti laporan realisasi anggaran dan laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja. Di Indonesia fenomena adopsi laporan keuangan sudah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Di dalam UUKN tersebut disebutkan bahwa organisasi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyajikan berbagai laporan keuangan yang baru. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005, Pemda wajib untuk menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual, untuk menghasilkan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, PP No.71 Tahun 2010 mengatur mengenai penyusunan akuntansi
Pemerintah
basis
akrual,
yang
menuntut
Pemerintah
untuk
menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 1
PP No.71 Tahun 2010 memberikan batas waktu untuk implementasi akuntansi basis akrual paling lambat pada tahun 2014. Saat ini beberapa Pemda sudah menyajikan sebagian dari komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh PP No.71 Tahun 2010 termasuk Pemkot Salatiga, yang pada tahun 2011 Pemkot salatiga telah menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja, serta catatan atas laporan keuangan. Munculnya laporan-laporan baru Pemda menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana laporan-laporan baru tersebut mudah dipahami serta berguna dalam pembuatan keputusan pengguna. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah laporan-laporan baru tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang utama, yaitu understandability dan usefulness. Penelitian mengenai understandability dan usefulness laporan-laporan jenis baru di sektor pemerintahan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kober, Lee, dan Ng (2010) meneiliti kegunaan dan keterpahaman laporan keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Australia, dengan melakukan survei terhadap pengguna internal maupun eksternal serta preparers laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian Kober dkk menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, akuntansi berbasis kas dianggap tidak lagi memadai untuk lembaga pemerintah. Dalam penelitiannya Kober dkk menemukan dua hal, yang pertama mengenai kegunaan, bahwa basis kas dianggap tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan dan basis akrual dianggap lebih berguna. Kedua mengenai keterpahaman, bahwa dalam hal ini laporan akuntansi akrual dinilai lebih dipahami oleh para pengguna laporan keuangan sektor publik di Australia dibandingkan akuntansi basis kas. Deaconu, Nistor, dan Filip (2011) meneliti mengenai ada atau tidaknya manfaat/ keuntungan menggunakan akuntansi akrual dibandingkan akuntansi kas pada Pemerintah Rumania. Hasil penelitian mereka menunjukkan manfaat dari penerapan akuntansi akrual, bahwa akuntansi akrual membuat pengelolaan keuangan sektor publik di Rumania lebih efisien.
2
Penelitian seperti yang dilakukan Kober, dkk (2010) dan Deaconu, dkk (2011) di Indonesia belum ada, apalagi PP No.71 baru akan diimplementasikan Tahun 2014. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar diketahui persepsi pengguna di Indonesia mengenai karakteristik utama dari laporan keuangan pemerintah yang baru yaitu understandability dan usefulness. Ada banyak pihak yang terkait dengan laporan keuangan sektor pemerintah. Salah satunya adalah birokrat selaku penyedia sekaligus pengguna dari laporan keuangan Pemda. Birokrat dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Salatiga yang unit kerjanya di luar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), artinya mereka yang hanya menyusun laporan keuangan pada satuan kerja maing-masing saja bukan pembuat kebijakan.
Tujuan dan Manfaat Pemkot Salatiga saat ini belum sepenuhnya menggunakan akuntansi basis akrual, baru sebagian dari laporan keuangan yang dipersyaratkan PP No. 71 yang disajikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga telah memenuhi karakteristik kualitatif yang utama yaitu understandability dan usefulness dari sudut pandang Birokrat di luar DPPKAD. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para birokrat unit kerja non DPPKAD terhadap understandability dan usefulness laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga.
3
2.
Telaah Teoritis
2.1 Tujuan Laporan keuangan Pemerintah Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan secara umum digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi (Madiasmo 2002 dalam Nordiawan dan Hertianti 2010: 126). Laporan keuangan pemerintah adalah hasil akhir dari laporan akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010: 9). Menurut PP No. 71 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
4
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Aggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. 3. Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 4. Laporan Operasional (LO) Laporan operasional ini bermanfaat untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur laporan keuangan terdiri 5
dari pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasi. 5. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan). 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya ekuitas awal, surplus/defisit
laporan
operasional,
koreksi-koreksi
yang
langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 30 Poin 2 Tentang Keuangan Negara, pemerintah diwajibkan membuat laporan keuangan setidaktidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
2.2 Understandability dan Decision Usefulness Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk
pertanggungjawaban
pihak
manajemen
pemerintah
dalam
menginformasikan kepada pihak lain dalam hal ini pengguna laporan keuangan
6
pemerintah tentang kondisi keuangan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Gambaran kerangka karateristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dikemukan dalam kerangka konseptual Financial Accounting Standart Boards (FASB) yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2 sebagai berikut :
Gambar 1
User specific qualities
Sumber: SFAC No.2 (FASB 1980) dalam Scott (2009)
Dari gambar di atas terlihat bahwa, tujuan laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pengguna tertentu (user specific qualities), yaitu pada karakteristik utamanya understandability dan decision usefulness. Praktik laporan keuangan dipilih atas dasar kegunaannya dalam proses pembuatan keputusan ekonomik, selanjutnya pengguna akan menggunakan laporan keuangan jika mereka memandang laporan keuangan itu memiliki kegunaan dalam proses pembuatan keputusan. Jika pengguna memandang bahwa laporan keuangan tidak berguna atau laporan keuangan tersebut tidak memenuhi tujuannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik laporan keuangan adalah aktifitas yang sia-sia.
7
Agar laporan keuangan berguna dalam pembuatan keputusan, harus dipenuhi persyaratan tertentu pada aspek informasinya dan aspek penggunanya. Pada aspek informasinya, laporan keuangan harus memiliki karakteristik utama relevan dan reliability. Pada aspek penggunanya, laporan keuangan harus dimengerti atau dipahami oleh penggunanya. Menurut PP 71 Tahun 2010, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Menurut Suwardjono (2006: 165), kebijakan akuntansi haruslah melalui proses pertimbangan apakah pemakai mampu mencerna informasi tersebut, untuk menentukan apakah suatu informasi terpahami (understandable) oleh mereka tanpa harus selalu disertai penjelasan rinci yang bersifat mengajari. Kemudian bila suatu informasi dapat dipahami pemakai, apakah informasi tersebut akan dipakai. Informasi akan dipakai kalau terdapat kebermanfaatan terhadap keputusan pemakai (decision usefulness). Menurut Bastian (2010: 90), informasi harus menghasilkan atau menjadi berguna terkait dengan tindakan yang dirancang untuk memfasilitasi atau menghasilkan sesuatu yang hendak dihasilkan. Dalam kerangka IASB/FASB An Improved Conceptual Framework for Financial Reporting (dalam Kober, 2010) menyatakan relevansi dan representasi sebagai dasar karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna (usefulness) untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi laporan keuangan dilihat sebagai hasil tergantung dari sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut dapat berguna (usefulness) sebagai alat pengambilan keputusan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip karateristik kualitatif laporan keuangan.
8
3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi. Objek penelitian adalah SKPD Kota Salatiga non DPPKAD. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan alat atau instrumen kuesioner dan metode wawancara mendalam dengan instrumen peneliti sendiri. Pertanyaan survei mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kober dkk, (2010). Pertanyaan wawancara berupa kuesioner yang kemudian dikembangkan dengan menanyakan alasan terhadap pilihan yang telah dipilih responden. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama mengenai data diri responden, bagian kedua mengenai keterpahaman laporan keuangan kegunaan dan bagian
ketiga mengenai laporan keuangan dalam 12 konteks
keputusan (Lihat lampiran). Keterpahaman akan dianalisis berdasarkan tingkat interval, sedangkan kegunaan akan dianalisis berdasarkan prosentase rata-rata. Hal tersebut dikarenakan pada bagian keterpahaman responden diminta untuk memberikan penilaian setuju atau tidak setuju. Sedangkan pada bagian kegunaan, reponden diminta untuk memberikan tanda centang pada laporan keuangan yang dinilai paling berguna berdasarkan 12 konteks keputusan yang disediakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat SKPD non DPPKAD. Sampel dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling yaitu dengan cara membagi populasi kedalam kelompokkelompok yang homogen (strata), yaitu bagian keuangan dan non keuangan berdasarkan non proporsional. Kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata. Dari 19 SKPD yang ditunjuk oleh Kesbangpol peneliti mengambil sampel sebanyak 13 SKPD yang terdiri dari kantor, badan, dan dinas. Dari 13 SKPD dipilih sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 13 orang bidang jabatan keuangan dan 17 orang diluar bidang keuangan. Dari 30 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 26 lembar dan yang dapat diolah sebanyak 20 lembar. Beberapa kuesioner tidak dapat diolah dikarenakan, responden dalam pengisiannya tidak sesuai dengan intrumen yang telah diberikan. 9
3.1 Metode Pengumpulan Data 1. Langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan kuesioner yang mengacu dari penelitian yang pernah dilakukan Kober dkk, dengan sedikit melakukan penyesuaian 2. Meminta responden untuk memberikan penilaian setuju atau tidak mengenai seberapa mudah keempat laporan keuangan yang disajikan tersebut untuk dipahami. Pada kuesioner bagian understandability dengan skala penilaian (skala 1: sangat tidak setuju; skala 4: sangat setuju) 3. Persepsi pada point 4 akan dilihat dengan menggunakan rumus interval sebagai berikut:
Dimana: I
= Interval
k
= Kategori jawaban
Nilai max
= nilai tertinggi
Nilai min
= nilai terendah
Range
Kriteria
1,00 – 1,75
Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Mudah Dipahami
1,76 – 2,50
Tidak Setuju/ Tidak Mudah Dipahami
2,51 – 3,25
Setuju/ Mudah Dipahami
3,26 – 4,00
Sangat Setuju/ Sangat Mudah Dipahami
4. Setelah diperoleh data mengenai keterpahaman (Understandability) laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk dapat memaknai data yang telah diperoleh. 10
5. Meminta responden untuk menilai laporan mana yang berguna dalam beberapa konteks keputusan. Laporan keuangan yang disajikan adalah Neraca, LRA, LAK, dan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja (LTRPB). 6. Selanjutnya akan dihitung prosentase terhadap kegunaan laporan keuangan berdasarkan 12 konteks keputusan yang ada. Prosentase akan dirata-rata dan akan dianalisis berdasarkan karakteristik responden. 7. Selain dengan menggunakan kuesioner, peneliti juga menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk proses wawancara mengenai topik yang diangkat penulis. 8. Selanjutnya akan dibuat matrix yang akan dibagi berdasarkan karakteristik responden. Penilaian tentang keterpahaman akan dibandingkan dengan penilaian terhadap kegunaan laporan keuangan pemkot. Dari 12 konteks keputusan akan dibuat rata-rata, yaitu dengan cara:
11
4. Temuan dan Pembahasan 4.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai data responden, didapat informasi yang digambarkan dengan tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Gambaran Umum Responden Keterangan Jenis Kelamin
Tingkat Pendidikan
Bidang Jabatan
Lama Bekerja
Kriteria
Jumlah responden
Prosentase
Laki-laki
10
50%
Perempuan
10
50%
Total
20
100%
Na (tidak diketahui)
6
30%
SLTA
2
10%
D3
2
10%
S1
8
40%
S2
2
10%
Total
20
100%
Sub Bagian Keuangan
10
50%
Non Keuangan
10
50%
Total
20
100%
Na (tidak diketahui)
5
25%
<10 Tahun
2
10%
>10 Tahun
13
65%
Total
20
100%
Sumber: Data Primer, 2013
12
Pada penelitian ini responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, bidang jabatan, dan lama bekerja. Jumlah responden yang bersedia atau tidak berhalangan mengikuti penelitian ini adalah 20 orang dari 13 SKPD yang dijadikan sampel dan dapat diolah. Menurut jenis kelamin, responden lakilaki dan perempuan adalah sama masing-masing 10 orang atau 50% laki-laki dan 50% perempuan. Tingkat pendidikan, berkisar antara SLTA, D3, S1, dan S2 serta didominasi oleh responden yang berpendidkan S1 (40%). Bidang jabatan responden terdiri dari Kasubbag keuangan dan non keuangan masing-masing 10 orang atau 50% Kasubbag keuangan dan 50% non keuangan. Lama bekerja responden rata-rata adalah lebih dari 10 tahun.
4.2 Keterpahaman (understandability) Laporan Keuangan 4.2.1
Keterpahaman Laporan Keuangan Berdasarkan Bidang Jabatan Berdasarkan hasil penilaian kepada responden berdasarkan bidang jabatan
terhadap keterpahaman (understandability) laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga, didapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2 Penilaian Responden Terhadap Keterpahaman (Understandability) Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga Berdasarkan Jabatan indikator
keuangan total rata-
1
Neraca mudah dipahami oleh
skor
rata
27
2,7
Birokrat unit kerja non DPPKAD 2
Laporan Realisasi Anggaran
persepsi
mudah
non keuangan total rataskor
rata
31
3,1
dipahami 31
3,1
(LRA) mudah dipahami oleh
mudah
persepsi
mudah dipahami
29
2,9
dipahami
mudah dipahami
Birokrat unit kerja non DPPKAD 3
Laporan Target dan Realisasi
29
Pendapatan & Belanja mudah
2,9
mudah dipahami
dipahami oleh birokrat unit kerja 13
29
2,9
mudah dipahami
non DPPKAD 4
Laporan Arus Kas (LAK) mudah
32
dipahami oleh Birokrat unit kerja
3,2
mudah
29
2,9
dipahami
mudah dipahami
non DPPKAD
Sumber: Data Primer, 2013 Berdasarkan hasil temuan diatas, terlihat dari total skor dan rata-rata bahwa seluruh responden baik responden bidang jabatan keuangan maupun non keuangan setuju laporan bahwa keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah dipahami oleh para birokrat unit kerja non DPPKAD. Responden menilai laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkot Salatiga selama ini mudah untuk dipahami. Sesuai dengan wawancara kepada responden yang berpendapat sebagai berikut, “selama ini Pemkot Salatiga telah memberikan palatihan atau Bintek kepada para birokrat agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami, tidak sebatas pada birokrat dengan bidang jabatan keuangan saja”. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah untuk dipahami oleh birokrat tidak sebatas pada birokrat bidang jabatan keuangan saja. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah telah memberikan pelatihan agar laporan keuangan tersebut dapat dipahami. Akan tetapi dalam wawancara dengan beberapa responden bidang keuangan mengatakan bahwa tidak semua birokrat memahami neraca. Hal tersebut seperti pernyataan responden sebagai berikut, “dalam uraian neraca terdapat item-item tertentu yang belum sepenuhnya dipahami oleh para birokrat, hal tersebut dikarenakan pada masing-masing SKPD pengelolaan laporan keuangannya berbeda-beda. Serta untuk memahami neraca diperlukan pengetahuan dalam bidang akuntansi yang cukup, tidak semua orang dapat memahami neraca dengan mudah”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa, tidak seluruhnya birokrat dapat memahami neraca dengan baik terutama birokrat non keuangan. Karena diperlukan pengatahuan akuntansi yang cukup untuk memahami neraca. Kemudian responden bagian keuangan dan non keuangan setuju bahwa, “LRA dan LTRPB lebih mudah dipahami karena LRA dan LTRPB disajikan secara rinci”. Akan tetapi untuk laporan realisasi 14
anggaran bagian SILPA sulit dipahami, karena SILPA tidak disosialisasikan serta hanya dibuat di DPPKAD, dalam hal ini hanya orang-orang DPPKAD saja yang mengetahui, hal tersebut perlu dan sebaiknya disosialisasikan agar dapat dipahami”.
Dari peryataan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sepenuhnya item yang terdapat dalam LRA mudah dipahami. Terutama pada bagian SILPA, para birokrat non DPPKAD sama sekali tidak memahami SILPA karena hanya dibuat di DPPKAD dan SILPA tidak disosialisasikan di SKPD non DPPKAD. Menurut pendapat sebagian besar reponden, LAK juga mudah dipahami oleh birokrat non DPPKAD serta ada pula yang menyatakan tidak mudah dipahami. Sesuai dengan pendapat responden bahwa, ”LAK sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami, akan tetapi kurang disosialisasikan dan tidak semua SKPD menyusun LAK sehingga tidak seluruh birokrat SKPD memahami LAK”. Dari pernyataan responden di atas dapat dinilai bahwa, tidak selurunya reponden menilai LAK mudah untuk dipahami. Karena tidak semua SKPD menyusun LAK, serta LAK juga kurang disosialisasikan. 4.2.2
Keterpahaman (understandability) Laporan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Setelah dilakukan penelitian mengenai keterpahaman laporan keuangan
terhadap responden yang dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat hasil seperti pada tabel 3 dan tabel 4 di bawah ini: Tabel 3 indikator
1
Neraca mudah
SLTA total
rata-
skor
rata
5
2,5
D3 persepsi
tidak
dipahami oleh
mudah
Birokrat unit kerja
dipahami
total
rata-
skor
rata
6
3
NA persepsi
mudah
total
rata-
skor
rata
18
3
dipahami
persepsi
mudah dipahami
non DPPKAD 2
Laporan Realisasi
6
3
mudah
15
6
3
mudah
18
3
mudah
Anggaran (LRA)
dipahami
dipahami
dipahami
mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD 3
Laporan Target dan
6
3
Realisasi
mudah
6
3
dipahami
mudah
16
2,7
dipahami
mudah dipahami
Pendapatan & Belanja mudah dipahami oleh birokrat unit kerja non DPPKAD 4
Laporan Arus Kas
7
3,5
(LAK) mudah
mudah
6
3
dipahami
mudah
18
3
dipahami
mudah dipahami
dipahami oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD
Sumber: Data Primer 2013 Tabel 4 indikator
1
S1
Neraca mudah dipahami oleh Birokrat
total
rata-
skor
rata
24
3
unit kerja non DPPKAD
S2 persepsi
mudah
total
rata-
skor
rata
5
2,5
dipahami
persepsi
tidak mudah dipahami
2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
24
3
mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja
mudah
6
3
dipahami
mudah dipahami
non DPPKAD 3
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
24
3
& Belanja mudah dipahami oleh birokrat
mudah
6
3
dipahami
mudah dipahami
unit kerja non DPPKAD 4
Laporan Arus Kas (LAK) mudah
24
dipahami oleh Birokrat unit kerja non
3
mudah dipahami
6
3
mudah dipahami
DPPKAD
Sumber: Data Primer 2013 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diihat bahwa, menurut responden dengan pendidikan SLTA dan S2 neraca tidak mudah dipahami oleh 16
birokrat unit kerja non DPPKAD. Sesuai dengan pernyataan responden dengan Pendidikan SLTA dan S2 bahwa, “ tidak semua item-item dalam neraca dapat dipahami, karena pengelolaan keuangan pada masing- masing SKPD berbedabeda, serta untuk dapat memahami neraca diperlukan pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi”. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua birokrat non DPPKAD memahani neraca dengan mudah. Hal tersebut tidak berbeda dengan pernyataan responden bidang jabatan keuangan. Secara keseluruhan responden menyatakan bahwa, seluruh laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah dipahami oleh birokrat non DPPKAD. Hal tersebut dikarenakan selama ini Pemkot Salatiga telah memberikan pelatihan atau Bintek.
4.3 Kegunaan Laporan Keuangan 4.3.1 Analisis Menurut Bidang Jabatan Responden Berdasarkan penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga terhadap 12 konteks keputusan yang disediakan dibedakan menurut bidang jabatan, didapat hasil seperti terlihat pada tabel 5 dibawah ini: Tabel 5
Konteks Keputusan 1 Menilai kinerja Pemkot 2 Menilai kinerja Program 3 Menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 4 Menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/
Neraca Non Keu Keu (%) (%) 80 40
LRA
LAK
Keu (%) 90
Non keu (%) 70
Keu (%) 50
Non Keu (%) 20
LTRPB Non Keu Keu (%) (%) 80 80
20
10
100
90
20
20
80
60
30
60
80
30
20
20
50
40
40
50
50
50
10
10
40
70
17
5
6
7
8
9
10
11
12
jasa Untuk membantu mengelola aset dan liabilitas (kewajiban) Pemkot Untuk membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas Untuk keputusan alokasi sumberdaya Pemkot Untuk keputusan belanja modal Pemkot yang besar nilainya Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya Pemkot Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan Pemkot Untuk mengidentifikasi harga pokok barang dan jasa yang disediakan Pemkot Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot Rata-rata
100
90
40
50
10
10
20
30
80
50
90
60
50
50
70
50
10
20
30
40
20
0
30
30
50
40
40
30
20
20
30
40
10
30
30
40
20
0
20
30
20
30
20
40
10
0
40
70
30
30
30
30
0
30
30
10
10
10
20
10
60
60
10
0
40
38,3
52
45
24,2
20
42
42,5
Sumber: Data Primer, 2013
4.3.1.1 Kegunaan Neraca Berdasarkan hasil temuan pada tabel 5, dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan responden bidang jabatan keuangan dan responden diluar keuangan menilai bahwa neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Untuk beberapa situasi keputusan seperti dalam membantu mengelola aset dan kewajiban Pemkot serta membantu pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas, responden bagian keuangan dan non keuangan menilai neraca berguna untuk konteks keputusan tersebut. 18
Namun terdapat perbedaan pendapat antara responden bagian keuangan dan non keuangan terhadap kegunaan neraca untuk beberapa konteks keputusan. Konteks keputusan tersebut adalah dalam menilai kinerja Pemkot, responden bagian keuangan menilai neraca berguna dalam konteks keputusan tersebut yang terlihat bahwa 80% responden menilai berguna, sedangkan responden non keuangan menilai neraca tidak berguna dalam menilai konteks keputusan tersebut yang terlihat hanya 40% responden yang menilai berguna. Selanjutnya adalah untuk keputusan belanja Pemkot yang besar nilainya, terlihat bahwa 50% responden keuangan menilai neraca berguna untuk konteks keputusan tersebut dan 50% menilai tidak berguna. Sebaliknya responden non keuangan menilai neraca tidak berguna untuk konteks keputusan tersebut. Terjadinya perbedaan persepsi ini dikarenakan perbedaan bidang jabatan, responden, responden bidang jabatan keuangan diasumsikan lebih mengerti isi dan kegunaan neraca dibanding bidang diluar keuangan.
4.2.1.2 Kegunaan LRA Berdasarkan temuan tabel 5, terlihat bahwa rata-rata secara keseluruhan responden bidang jabatan keuangan menilai laporan realisasi anggararan (LRA) berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Lebih banyak atau 52% responden bagian keuangan menilai LRA berguna dari pada yang menilai tidak berguna. Sebaliknya responden bidang jabatan non keuangan menilai tidak berguna dari keseluruhan responden 10 orang (100%), yang menilai berguna 45% dan lebih banyak yang menilai tidak berguna. Terjadi perbedaan persepsi terhadap kegunaan LRA antara responden bidang keuangan dengan non keuangan, diasumsikan bahwa responden bagian keuangan lebih memahami dan mengerti terhadap kegunaan LRA dibandingkan dengan responden non keuangan. Untuk beberapa konteks keputusan, responden non keuangan menilai bahwa LRA berguna untuk beberapa konteks keputusan. Dari 12 konteks keputusan yang ada responden non keuangan menilai LRA berguna untuk 5 situasi keputusan, antara lain menilai kinerja Pemkot 70% responden menilai berguna, menilai kinerja program 90% responden menilai berguna, membantu 19
Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas sebanyak 60% responden menilai berguna. Dalam konteks keputusan menilai efisiensi dalam pengelolaan barang/jasa, dan membantu mengelola aset dan kewajiban Pemkot responden non keuangan yang menilai berguna dan tidak berguna adalah sama yaitu masingmasing 50%.
4.3.1.3 Kegunaan LAK Berdasarkan temuan diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata secara keseluruhan responden baik bidang jabatan keuangan maupun non keuangan menilai laporan arus kas (LAK) tidak berguna hampir dalam seluruh situasi keputusan. Responden bidang keuangan dan non keuangan sepakat menilai LAK hanya berguna dalam menilai arus kas yang dibutuhkan Pemkot. Akan tetapi baik responden bidang keuangan maupun non keuangan masih ragu terhadap kegunaan LAK dalam membantu kewajiban akuntabilitas Pemkot, hal tersebut terlihat dari prosentase penilaian responden yaitu 50% responden menilai berguna dan 50% menilai tidak berguna. Dalam wawancara Responden berpendapat bahwa, “tidak seluruh SKPD menyusun LAK, maka dari itu responden ragu terhadap kegunaan LAK untuk beberapa konteks keputusan termasuk dalam membantu kewajiban akuntabilitas Pemkot”. Berdasarkan hasil dari kutipan wawancara dapat dikatakan bahwa, responden menilai LAK tidak berguna dikarenakan rata-rata responden ragu terhadap kegunaan neraca. Hal tersebut karena tidak semua SKPD menyusun LAK. Terdapat perbedaan persepsi antara responden bidang keuangan dengan non keuangan, 50% dari 100% responden bidang keuangan menilai LAK berguna dalam menilai kinerja Pemkot. Sedangkan responden non keuangan menilai LAK tidak berguna dalam menilai kinerja Pemkot, yang terlihat bahwa dari keseluruhan responden non keuangan (100%) yang menilai berguna hanya 20% saja dan lebih banyak dari responden yang menilai tidak berguna.
20
4.3.1.4 Kegunaan LTRPB Berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa meskipun hampir sama isinya dengan LRA tetapi rata-rata secara keseluruhan responden baik bidang keuangan maupun non keuangan menilai laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB) tidak berguna terhadap sebagian besar situasi keputusan. Dapat dilihat pada prosentase rata-rata keseluruhan (100%) responden bidang keuangan yang menilai berguna adalah 42% dan responden non keuangan 42,5%. Lebih banyak responden yang menilai tidak berguna dibandingkan yang menilai berguna. Untuk beberapa konteks keputusan seperti dalam menilai kinerja Pemkot, menilai kinerja program, membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas kedua responden sama-sama menilai LTRPB berguna untuk situasi keputusan tersebut. Sedangkan untuk beberapa situasi keputusan terdapat perbedaan persepsi, seperti kegunaan LTRPB dalam menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/jasa responden bidang keuangan menilai LTRPB berguna dalam konteks keputusan tersebut dan responden non keuangan menilai LTRPB tidak berguna untuk situasi keputusan tersebut. Kemudian untuk konteks keputusan menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/jasa serta untuk menilai kebutuhan sumberdaya Pemkot masa depan adalah sama yaitu, sebanyak 70% responden non keuangan menilai LTRPB berguna untuk situasi keputusan tersebut. Sedangkan reponden bagian keuangan menilai tidak berguna. Terlihat bahwa dari keseluruhan (100%) responden yang menilai berguna adalah 40%, lebih banyak responden yang menilai tidak berguna.
4.3.1.5 Analisis kegunaan seluruh laporan keuangan menurut bidang jabatan terhadap 12 konteks keputusan Dari hasil analisis kegunaan masing-masing laporan keuangan menurut bidang jabatan, terlihat bahwa seluruh laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Laporan realisai anggaran (LRA), dan laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB) berguna untuk konteks keputusan menilai kinerja Pemkot serta untuk menilai kinerja program. 21
Pada dasarnya seluruh laporan keuangan yang disajikan digunakan sebagai pertanggunjawaban. Oleh karena itu untuk konteks keputusan membantu Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas seluruh laporan keuangan dinilai berguna dalam situasi keputusan tersebut. Neraca dinilai lebih berguna dalam membantu mengelola aset dan liabilitas Pemkot. Laporan keuangan yang dinilai responden paling tidak berguna untuk sebagian besar konteks keputusan adalah laporan arus kas (LAK). Dalam membuat
keputusan tidak selalu menggunakan laporan
keuangan, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan responden bidang jabatan keuangan yang menyatakan bahwa, “untuk mengidentifikasi harga pokok barang atau jasa ada Perwali (Peraturan Walikota Salatiga) mengenai standarisasi indeks biaya dilingkungan Pemkot Salatiga. Standarisasi indeks biaya adalah patokan harga tertinggi belum termasuk pajak untuk menentukan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas. Sedangkan yang tertuang dalam LRA dan laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja adalah realisasi dari pengadaan barang atau jasa”. Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tidak digunakan dalam menentukan harga pokok barang dan jasa yang disediakan pemkot. Dalam menentukan harga pokok barang dan jasa digunakan standarisasi harga Selanjutnya untuk konteks keputusan menilai kebutuhan sumberdaya masa depan responden menyatakan bahwa, “Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan (kebutuhan pegawai, barang/jasa, dll) dikaitkan dengan perencanaan. Ada beberapa dokumen perencanaan seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dan Renstra (Rencana Strategis)”. Dari kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa terdapat dokumendokumen lain yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal
22
ini pengambilan keputusan tidak selalu menggunakan laporan keuangan yang telah disajikan Pemkot Salatiga. Selanjutnya pada tabel analisis di atas terlihat bahwa laporan realisasi dinilai berguna untuk sebagian besar konteks keputusan oleh responden keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut, “Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk mengungkapkan kegiatan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, atas kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing SKPD”. Dari kutipat wawancara tersebut dapat dinilai bahwa, laporan realisasi anggaran berperan untuk mengungkapakan kinerja dari satuan kerja. Oleh karena itu menurut beberapa responden bagian keuangan laporan keuangan yang paling berguna adalah LRA. Namun beberapa responden juga berpendapat bahwa “setiap SKPD hanya pelaksana atau pembuat laporan keuangan pada setiap satuan kerja (Satker) masing-masing. Sehingga untuk menilai kegunaan dari laporan keuangan tersebut mereka kurang memahami dan masih ragu atau tidak yakin untuk memberikan penilaian pada kegunaan masing-masing laporan keuangan yang disusun”. Jadi dapat dikatakan bahwa, responden sebenarnya kurang mengerti kegunaan laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Karena SKPD disini hanya sebagai pelaksana dalam menyusun lapora keuangan.
4.3.2 Analisis Menurut Tingkat pendidikan 4.3.2.1 Kegunaan Neraca Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) Neraca terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 6 di bawah ini:
23
Tabel 6 Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Neraca Dalam 12 Konteks Keputusan Konteks Keputusan 1 Menilai kinerja Pemkot 2 Menilai kinerja Program 3 Menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 4 menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 5 Untuk membantu mengelola aset dan liabilitas (kewajiban) Pemkot 6 Untuk membantu Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas 7 Untuk keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 8 Untuk keputusan belanja modal Pemkot yang besar nilainya 9 Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan Pemkot 11 Untuk mengidentifikasi harga pokok barang dan jasa yang disediakan Pemkot 12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot Rata-rata Sumber: Data Primer, 2013
Na (%) 50 0 50
SLTA (%) 100 0 50
D3 (%) 0 0 50
S1 (%) 62,5 12,5 37,5
S2 (%) 100 50 50
67
0
0
62,5
0
83
100
100
100
100
83
100
50
62,5
50
0
0
0
37,5
0
50
50
0
50
100
17
100
100
37,5
0
34
0
0
37,5
50
0
50
50
37,5
50
0 36,2
0 45,8
0 25 0 29,2 58,3 45,8
Berdasarkan hasil temuan diatas, terlihat bahwa rata-rata keseluruhan responden dengan pendidikan S1 menilai neraca berguna untuk sebagian besar konteks keputusan. Sebanyak 58,3% responden dengan pendidikan S1 menilai neraca berguna. Sedangkan secara keseluruhan responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai neraca tidak berguna untuk sebagian besar konteks keputusan. Untuk konteks keputusan membantu mengelola aset dan liabilitas Pemkot serta dalam membantu Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas, seluruh responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai neraca berguna untuk situasi keputusan tersebut.
24
4.3.2.2 Kegunaan LRA Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) Laporan Realisasi Anggaran terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7 Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Realisasi Anggaran Dalam 12 Konteks Keputusan Konteks Keputusan 1 Menilai kinerja Pemkot 2 Menilai kinerja Program 3 Menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 4 Menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 5 Untuk membantu mengelola aset dan liabilitas (kewajiban) Pemkot 6 Untuk membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas 7 Untuk keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 8 Untuk keputusan belanja modal Pemkot yang besar nilainya 9 Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan Pemkot 11 Untuk mengidentifikasi harga pokok barang dan jasa yang disediakan Pemkot 12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot Rata-rata Sumber: Data Primer, 2013
Na SLTA D3 S1 (%) (%) (%) (%) 83 100 50 75 100 100 100 87,5 50 100 0 62,5
S2 (%) 100 100 50
50
50
50
37,5
100
67
50
0
25
100
83
100
0
75
100
33
0
0
50
100
33
50
0
37,5
100
33
100
100
50
100
33
0
0
37,5
100
33
50
0
12,5
50
0 50
0 58,3
0 25
37,5 0 55 83,3
Berdasarkan hasil temuan diatas, rata-rata keseluruhan responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai bahwa LRA berguna dalam sebagian situasi keputusan. Hanya responden dengan pendidikan D3 saja yang menilai LRA tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Untuk beberapa konteks keputusan seluruh responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai LRA 25
berguna. Seperti yang terlihat pada tebel 7, yaitu dalam menilai kinerja Pemkot dan menilai kinerja program. Terdapat pula perbedaan persepsi mengenai kegunaan LRA menurut tingkat pendidikan, untuk penilaian efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa seluruh responden kecuali yang berpendidikan D3 menilai LRA berguna untuk situasi keputusan tersebut. Selanjutnya seluruh responden kecuali yang berpendidikan S1 menilai LRA berguna untuk penilaian efisiensi Pemkot dalam penyediaan barang/ jasa.
4.3.2.3 Kegunaan LAK Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) Laporan Arus Kas terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8 Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Arus Kas Dalam 12 Konteks Keputusan Konteks Keputusan 1 Menilai kinerja Pemkot 2 Menilai kinerja Program 3 Menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 4 Menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 5 Untuk membantu mengelola aset dan liabilitas (kewajiban) Pemkot 6 Untuk membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas 7 Untuk keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 8 Untuk keputusan belanja modal Pemkot yang besar nilainya 9 Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan Pemkot 26
Na SLTA (%) (%) 17 100 17 0 17 0
D3 (%) 0 0 100
S1 (%) 37,5 25 0
S2 (%) 100 100 50
0
50
0
0
50
0
50
0
0
50
67
50
0
50
100
0
0
50
12,5
0
0
0
50
25
50
17
100
50
0
0
17
0
0
0
50
11 Untuk mengidentifikasi harga pokok barang dan jasa yang disediakan Pemkot 12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot Rata-rata Sumber: Data Primer, 2013
17
0
67 20
100 37,5
0
12,5
50
100 37,5 100 29,2 12,5 58,3
Berdasarkan temuan pada tabel 8, terlihat bahwa dari berbagai tingkat pendidikan menilai LAK tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. dan rata-rata secara keseluruhan yang menilai LAK berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden dengan pendidikan S2. Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot seluruh responden dari berbagai tingkat pendidikan kecuali yang berpendidikan S1 menilai LAK berguna dalam konteks keputusan tersebut. Untuk sebagian besar situasi keputusan lebih banyak yang menilai LAK tidak berguna. Terlihat prosentase pada masing- masing konteks keputusan responden lebih banyak tidak memberikan penilaian 0% atau sama sekali tidak ada yang menilai LAK berguna. Hal tersebut kemungkinan karena para responden kurang mengerti terhadap kegunaan LAK untuk beberapa situasi keputusan. Karena menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa responden, bahwa beberapa SKPD tidak menyusun LAK. Sehingga mereka tidak dapat menilai kegunaan LAK dalam proses pembuatan keputusan.
4.3.2.4 Kegunaan LTRPB Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 9 di bawah ini:
27
Tabel 9 Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dalam 12 Konteks Keputusan Konteks Keputusan
Na
SLTA
D3
S1
S2
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1 Menilai kinerja Pemkot
83
100
50
75
100
2 Menilai kinerja Program
67
100
0
75
100
83
50
0
37,5
50
100
0
0
37,5
100
33
50
0
12,5
50
67
100
50
37,5
100
50
50
50
0
100
17
50
50
37,5
100
17
100
50
25
100
83
0
100
37,5
100
0
50
0
12,5
50
0
0
0
12,5
0
50
54,2
3 Menilai efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 4 Menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan barang/ jasa 5 Untuk membantu mengelola aset dan liabilitas (kewajiban) Pemkot 6 Untuk membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas 7 Untuk keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 8 Untuk keputusan belanja modal Pemkot yang besar nilainya 9 Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya Pemkot 10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan Pemkot 11 Untuk mengidentifikasi harga pokok barang dan jasa yang disediakan Pemkot 12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot Rata-rata
29,2 43,8 79,2
Sumber: Data Primer, 2013 Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6, dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh responden dari berbagai bidang pendidikan menilai laporan terget dan realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB) berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. dapat terlihar secara rata-rata responden yang menilai LTRPB tidak berguna untuk sebagian besar konteks keputusan adalah responden dengan tingkat pendidikan D3 dan S1. Meskipun isi dari LTRPB tidak jauh berbeda atau hampir sama dengan isi dari LRA, akan tetapi dapat dikatakan bahwa sebenarnya responden masih ragu 28
untuk menilai kegunaan LTRPB. Terlihat dalam prosentase rata-rata responden yang menilai berguna tidak berbeda jauh dari responden yang menilai tidak berguna. Terlihat lebih jelas pada responden yang tidak menyebutkan tingkat pendidikannya, rata-rata sebagian (50%) menilai berguna dan (50%) reponden menilai tidak berguna.
4.3.2.5 Analisis terhadap kegunaan seluruh laporan keuangan berdasarkan tingkat pendidikan Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing laporan keuangan yang dibedakan menurut tingkat pendidikan, terlihat bahwa hampir sama dengan persepsi responden berdasarkan bidang jabatan. Laporan realisasi anggaran (LRA) dianggap lebih berguna untuk sebagian besar konteks keputusan. Dalam wawancara yang dijelaskan oleh responden dengan pendidikan SLTA, S1, dan S2 yang menyatakan bahwa, ”LRA menunjukkan ketaatan terhadap APBD atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD”. Dari kutipan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa LRA lebih berguna karena menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dari LRA dapat terlihat realisasi dan anggaran dari pencapaian kinerja masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB) juga dinilai berguna untuk sebagian besar situasi keputusan, meskipun rata-rata responden masih ragu terhadap kegunaan laporan tersebut. Pada dasarnya, ratarata responden menilai laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga tidak berguna. Meskipun untuk beberapa situasi keputusan laporan-laporan tersebut dinilai berguna. Laporan keuangan yang dinilai paling tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah laporan arus kas (LAK).
29
4.4 Matrik keterpahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterpahaman dan kegunaan laporan keuangan yang telah dilakukan, didapat hasil perbandingan yang digambarkan dengan menggunakan matrik seperti dibawah ini: Tabel 10 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan Neraca Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak berguna
mudah dipahami
4
13
tidak mudah dipahami
1
2
Sumber: Data Primer 2013 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang menilai neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden yang menilai neraca mudah dipahami. Sedangkan responden yang menilai neraca tidak mudah dipahami menilai neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun menurut para responden neraca mudah untuk dipahami oleh birokrat unit kerja non DPPKAD. Namun dalam hal ini neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dalam penelitian ini berarti neraca belum memenuhi salah satu karakter kualitatif dari laporan keuangan.
30
Tabel 11 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LRA Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak berguna
mudah dipahami
11
8
tidak mudah dipahami
1
0
Sumber: Data Primer 2013 Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa, responden yang menilai laporan realisasi anggaran beguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden yang menilai LRA berguna. Akan tetapi reponden yang menilai LRA mudah dipahami ada pula yang menilai LRA tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Sedangkan responden yang menilai LRA tidak mudah dipahami menilai LRA berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Dapat disimpulkan bahwa, hampir secara keseluruhan responden menilai LRA mudah untuk dipahami para birokrat unit kerja non DPPKAD dan LRA juga dinilai berguna untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini LRA sudah memenuhi karakter kualitatif dari laporan keuangan. Tabel 12 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LAK (Laporan Arus Kas) Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak berguna
mudah dipahami
1
15
tidak mudah dipahami
0
4
Sumber: Data Primer 2013 31
Berdasarkan dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang menilai Laporan Arus Kas tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden yang menilai LAK mudah dipahami. Selanjutnya responden yang menilai LAK tidak mudah dipahami menilai LAK tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun LAK dinilai oleh para responden mudah untuk dipahami para birokrat unit kerja non DPPKAD. Tetapi LAK yang disajikan oleh Pemkot Salatiga dinilai tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa neraca belum memenuhi salah satu karakter kualitatif dari laporan keuangan.
Tabel 13 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LTRPB (Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja) Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak berguna
mudah dipahami
11
9
tidak mudah dipahami
0
0
Sumber: Data Primer 2013 Berdasarkan dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang menilai LTRPB berguna untuk sebagian besar situasi keputusan dan yang menilai tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden yang menilai LTRPB mudah dipahami. Sedangkan dari tabel di atas dapat terlihat bahwa tidak satupun responden yang menilai LTRPB tidak mudah dipahami. Sama halnya dengan LRA, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden menilai LTRPB mudah untuk dipahami oleh para birokrat unit kerja non DPPKAD. Selanjutnya responden juga menilai bahwa LTRPB dinilai berguna untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dapat dikatakan bahwa 32
dalam penelitian ini LTRPB sudah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan keterpahaman laporan keuangan, secara keseluruhan responden setuju bahwa keempat laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah untuk dipahami, hal tersebut dikarenakan pemerintah telah memberikan pelatihan atau bimbingan mengenai laporan keuangan pemerintah. Meskipun ada beberapa responden yang menilai terdapat laporan keuangan yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi lebih banyak responden yang menilai mudah dipahami. Bedararkan analisis kegunaan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa, menurut jabatan secara rata-rata responden menilai seluruh laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkot Salatiga tidak berguna dalam 12 konteks keputusan yang disediakan. Meskipun untuk beberapa konteks keputusan laporan keuangan dinilai berguna. Responden bidang jabatan non keuangan, secara rata-rata menilai bahwa seluruh laporan keuangan tidak berguna. Akan tetapi responden bidang jabatan keuangan secara rata-rata menilai laporan realisasi anggaran (LRA) berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan. Menurut tingkat pendidikan banyak sekali terjadi perbedaan persepsi terhadap kegunaan laporan keuangan. Responden dengan pendidikan S2 secara rata-rata menilai hampir seluruh laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga berguna sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan, hanya neraca yang dinilai tidak berguna. Berbeda dengan responden yang berpendidikan S1 yang secara rata-rata menilai bahwa, dari keempat laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga yang berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan adalah neraca dan laporan realisasi anggaran. Jika dilihat secara keseluruhan menurut jabatan, terjadi perbedaan persepsi antara responden keuangan dan non keuangan. Responden non keuangan menilai seluruh laporan keuangan tidak berguna dalam pengambilan keputusan untuk 12 33
konteks keputusan yang disediakan. Responden bidang jabatan keuangan menilai dari seluruh laporan keuangan, hanya LRA yang berguna untuk sebagian besar situasi kepuusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, dari keempat laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga hanya laporan realisasi anggaran (LRA) yang dianggap paling berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan. Dapat dikatakan bahwa, menurut persepsi dari seluruh responden, laporan realisasi anggaran dinilai paling berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan. Dari kesimpulan di atas, berdasarkan telaah teoritis dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga belum sepenuhnya memenuhi aspek penggunanya yaitu usefulness. Dalam hal ini pengguna beranggapan bahwa, lebih banyak dari laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga tidak berguna dalam pembuatan keputusan dalam hal ini untuk 12 konteks keputusan yang disediakan. Dapat dikatakan dalam penelitian ini, bahwa laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi tujuan utama dari laporan keuangan. Namun hal tersebut hanya didasarkan pada 12 konteks keputusan pada penelitian yang telah dilakukan Kober dkk, (2010). Dalam penelitian ini tentunya terdapat kekurangan, yaitu yang pertama dalam pengisian koesioner beberapa responden berhalangan hadir dan tidak dapat mengikuti penelitian ini. Yang kedua, konteks keputusan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 12 konteks keputusan pada penelitian yang dilakukan Kober dkk, (2010). Yang ketiga penelitian ini hanya sebatas study eksplorasi. Yang keempat bahwa penelitian ini hanya sebatas pada persepsi dan penulis menyadari bahwa tidak seluruhnya konteks keputusan dapat dilihat dari keempat laporan keuangan tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa konteks keputusan, tidak hanya terbatas pada penelitian yang telah dilakukan Kober dkk, (2010). Dapat pula dengan membedakan konteks keputusan yang sesuai untuk masing-masing laporan keuangan. Atau dengan memberikan pertanyaan terbuka seperti, laporan keuangan tersebut berguna untuk keputusan 34
yang seperti apa. Hasil penelitian mungkin saja dapat berbeda jika menambah konteks keputusan lain atau dengan memberikan pertanyaan terbuka. Saran kepada objek bahwa sebaiknya para birokrat unit kerja non DPPKAD mendapatkan pelatihan atau bimbingan tentang kegunaan dari laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Agar para birokrat memahami dengan tepat kegunaan dari masing-masing laporan keuangan. Karena jika dilihat dari hasil persepsi ada banyak perbedaan yang sangat jauh terhadap kegunaan laporan keuangan antara responden bidang keuangan dan non keuangan. Apalagi Pemkot akan menerapkan laporan akuntansi akrual penuh pada tahun 2014.
35
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor: Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
Deaconu, Adela.,Nistor, Cristina, S.,dan Filip, Crina. 2011. The Impact of Accrual Accounting on Public Sector Management An Exploratory Study for Romania. http://ssrn.com/abstract=1911285. 25 Oktober 2012.
Harun, 2009, Reformasi Akuntasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik. Kober, Ralph.,Lee, Janet.,dan Ng, Juliana, 2010, “Mind Your Accruals: Perceived usefulness Of Financial Information In the Australian Accounting System”, Financial Accountability & Management, 26(3), August 2010, 0267-4424.
Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman. 2004. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah: Tjetjep R. Jakarta: UI-Press.
Nordiawan, Deddi.,dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tanggal 22 Oktober 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 36
Suwardjono, 2006, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, BPFE, Yogyakarta. Scott, W.R., 2009. “Financial Accounting Theory”. Toronto, Canada: Prentice-Hall.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara
37
LAMPIRAN
38
Kuesioner Penelitian Kuesioner ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai persepsi para Birokrat unit kerja non DPPKAD Kota Salatiga terhadap usefulness dan understandability laporan keuangan Yang Disajikan Pemerintah Kota Salatiga. Tanggal
: .................................................
Tempat
: .................................................
1. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden
: .............................................. (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin
: ..............................................(L/P)
3. Umur
: .............................................. (Boleh tidak diisi)
4. Pendidikan Terakhir : .............................................. (Bidang Pendidikan) 5. Lama Bekerja
: ..............................................
6. Jabatan
: ..............................................
7. Lama Jabatan
: ..............................................
8. Tempat Kerja
: ..............................................
9.
39
2. Kegunaan (Usefulness) laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Laporan mana yang berguna untuk konteks keputusan ini? [Berilah tanda “√” (centang/contreng) pada pilihan Laporan yang menurut Bapak/Ibu sesuai dengan konteks keputusan yang ada]. Laporan Neraca No
Konteks Keputusan
1
Menilai kinerja Pemerintah Kota
2
Menilai kinerja program
3
Menilai efektivitas Pemerintah Kota dalam penyediaan barang atau jasa
4
Menilai efesiensi Pemerintah Kota dalam penyediaan barang atau jasa
5
Untuk membantu dalam mengelola aset & liabilitas (kewajiban) Pemerintah Kota Untuk membantu Pemerintah Kota dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas Untuk keputusan alokasi sumber daya Pemerintah Kota
6
7
8
Untuk keputusan belanja modal yang besar nilainya
9
Untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya Pemerintah Kota
10
Untuk menilai kebutuhan sumber daya masa depan Pemerintah Kota
11
Untuk mengidentifikasi harga pokok barang atau jasa yang disediakan Pemerintah Kota Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemerintah Kota
12
40
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Arus Kas
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
3.
Keterpahaman (Understandability) laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkot Salatiga Keterangan: STS TS S SS
= Sangat Tidak Setuju, = Tidak Setuju, = Setuju, = Sangat Setuju
[Berilah tanda “√” (centang/contreng) pada pilihan Bapak/Ibu]
No 1 2
3
4
Indikator STS Neraca mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD Laporan Target dan Realisasi Pendapatan & Belanja mudah dipahami oleh birokrat unit kerja non DPPKAD Laporan Arus Kas (LAK) mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD
TS
S
Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu pengisian kuesioner ini dengan baik.
41
SS
