1 PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR DALAM MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2008 Oleh Lia Amelia* (Mahasiswa Hukum Universitas Pakuan) ABSTRAK Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibutuhkan dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, di lingkungan Kabupaten Bogor, berdasarkan legislasi hukum positif di Indonesia berdasarkan asas Otonomi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah menjadi peraturan penting dalam mewadahi Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal, sehingga pengkajian mendalam terhadap ketentuan peraturan ini merupakan hal penting dalam meninjau kembali tugas dan peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.
kualitatif, agar seluruh aktivitas penduduk
Latar Belakang Peranan Kualitas lingkungan hidup harus dijaga kelestariannya agar kesejahteraan dan mutu
hidup
lancar dan sehat.1
mendatang
lebih
manusia
yang
pemerintahan Indonesia dewasa ini, tidak
perikehidupan
dan
terlepas dari pengaruh dan maraknya tuntutan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
profesi. Salah satu dampaknya adalah terjadi
lainnya tersebut dari hari kehari berkembang
perubahan
menjadi aktivitas yang lebih dinamis dan
pemerintahan,
serba kompleks.
penggantian Undang-Undang Nomor 22 tahun
terjamin.
generasi
tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib,
Perilaku
mempengaruhi
Perkembangan
situasi
mendasar yaitu
dan
kondisi
terhadap
tatanan
dengan
adanya
Guna mendorong aktivitas manusia yang
1999 dengan Undang-Undang Nomor 32
dinamis dan kompleks tersebut diperlukan
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
dukungan prasarana kota, seperti prasarana
Perubahan
tersebut
diharapkan
mampu
air bersih, prasarana air buangan/hujan, dan prasarana persampahan serta sanitasi yang memadai baik secara kuantitatif maupun
1 R, Rudi, P Hendro, Hari Tri, Dimensi Keruangan Kota, Artikel, Universitas Indonesia, 2001, hal. 43.
2
memberikan wewenang untuk daerah dalam
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
peningkatan pembangunan.
Tuntutan akan pembangunan yang membawa
Berdasarkan prinsip Undang-Undang di
ke
situasi
yang
lebih
baik,
merupakan
atas, pelaksanakan Pemerintahan Daerah
konsekuensi logis dari dinamika kehidupan
secara luas, nyata dan tanggung jawab dititik
masyarakat yang selalu ditandai dengan
beratkan pada daerah kabupaten dan kota,
adanya
bukan kepada Daerah Provinsi. Kebijakan ini
merefleksi proses transformasi, ada perubahan
didasarkan
sosial
pada
pertimbangan
bahwa
perubahan. yang
Perubahan
meliputi
institusi
sosial tertentu
penyelenggaraan pemerintah akan berjalan
termasuk juga hubungan diantara institusi
efektif
tersebut.
dan
memberikan dengan
efisien
jika
pelayanan
yang
antara
dan
diberi
yang
perlindungan
pelayanan
dan
Pembangunan di
yang relatif dekat.
ketentuan
pemerintah
yang
daerah
ingin adalah
didapatkan agar
dapat
Bogor
dilaksanakan oleh beberapa dinas-dinas yang
perlindungan berada dalam jarak hubungan Harapan
kabupaten
wilayah
Kabupaten
Peraturan
Bogor.
Daerah
Dalam
Kabupaten
Bogor Nomor 11 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan
melaksanakan fungsi pemerintahan umum dan
mempunyai
memberikan pelayanan kepada masyarakat
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
secara cepat dan tepat. Penyelenggaraan
berdasarkan
pemerintah di daerah sebagaimana tertuang
pembantuan, yaitu :
dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang
(1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam Pemerintahan Daerah, Pemerintahan
Daerah
menggunakan
asas
tugas asas
yang
pada
otonomi
intinya
dan
kebersihan dan pertamanan; (2) Menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan;
Otonomi Daerah Pembantuan. Selanjutnya
(3) Pembinaan dan pelaksanakan tugas;
menurut Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang
(4) Pengelolaan ketatausahaan;
Nomor
(5) Pelaksanakan
32 Tahun
perencanaan
2004 yang mengatur
pembangunan
daerah
menyebutkan bahwa rencana kerja satuan kerja
perangkat
kebijakan,
daerah
program,
yang dan
memuat kegiatan
tugas
tugas-tugas
lain
yang
diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam salah satu Peran institusi yaitu mengacu kepada
penanggulangan sampah
pembangunan baik yang dilaksanakan oleh
yang merupakan sosok penting dalam peranan
pemerintah daerah maupun yang ditempuh
Dinas Kebersihan dalam menjaga kebersihan,
3
di mana hal ini di titik beratkan kepada Dinas
pemerintah daerah / kota sangat berat. Salah
Kebersihan
yang
satu dampak dari pembangunan kabupaten
yang
Bogor
dan
notabanenya
Pertamanan
merupakan
dinas
adalah
terjadinya
peranannya sangat penting dalam mengatasi
penduduk
berbagai permasalahan mengenai pengelolaan
diantaranya dapat diakibatkan oleh besarnya
kebersihan. Apalagi dengan diberlakukannya
arus
Otonomi Daerah, maka dalam pelaksanaan
(kelahiran) penduduk Kabupaten Bogor itu
prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan
sendiri, yang mengakibatkan semakin banyak
bertanggung jawab dititik beratkan pada
juga sampah yang dihasilkan oleh masing-
Pemerintah Kota / Kabupaten sebagai titik
masing penduduk yang ada di kota Bogor.
sentral
dalam
penyelenggaraan
sistem
yang
pertambahan
urbanisasi
semakin dan
pesat,
pertumbuhan
yang alami
Dalam hal ini dalam menjalankan
desentralisasi. Sebagai konsekuensinya, maka
peranannya
urusan - urusan Pemerintahan akan lebih
Pertamanan memiliki suatu pengawasan yang
banyak diserahkan kepada Pemerintah Kota /
sifatnya konsisten, dan konsekuesinya demi
Kabupaten.
terciptanya
Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang
bersih,
maka tidak
akan terlepas
Dinas
Kebersihan
pemenuhan
hak
dan
masyarakat
dalam menjaga kebersihan. Dalam suatu pemahaman
bahwa
pengawasan
yang
kaitannya dengan masalah sampah yang dari
dimaksud merupakan proses pengamatan dari
hari ke hari semakin menumpuk. Makin
seluruh
menumpuknya
tersebut
menjamin bahwa semua pekerjaan yang
karena adanya pertambahan penduduk yang
sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang
semakin meningkat dan disertai juga dengan
telah ditentukan sebelumnya.
volume
sampah
adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang
pembangunan
Pemerintah
organisasi
guna
Kabupaten
lebih
Bogor,
yang
khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dilakukan juga terus meningkat, sehingga sisa
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
atau bekas makanan dan sisa barang industri
besar dalam meningkatkan kebersihan dalam
yang biasa di kenal sebagai sampah akan
peranan yang lebih luas tidak hanya mengacu
semakin bertambah pula. Kabupaten Bogor
kepada
dalam
pengawasan
luas
dan
kegiatan
wilayah
yang
sangat
besar
permasalahan yang
sampah.
lebih
optimal
Dengan dalam
memiliki suatu kesinambungan yang rentan
pengelolaan kebersihan sehingga peranannya
terhadap
dapat terpenuhi dengan baik.
kebersihan
dalam
lingkup
pengelolaan sampah, di sini dapat dilihat bahwa
beban
yang
ditanggung
oleh
4
Konsep
Otonomi
Daerah
dalam
historis,
asal-usul
kata
pemerintah daerah berasal dari bahasa Yunani dan latin kuno seperti koinotes (komunitas) dan demos (rakyat atau distrik), commune (dari bahasa perancis) yaitu suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide dasar tentang commune adalah suatu pengelompokan alamiah dari penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan kolektif yang dekat dan memiliki
minat
dan
perhatian
yang
Koesoemahatmadja, dan Miftah Thoha memberikan pendapat bahwa Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik.3 Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan kemandirian tersebut, suatu daerah
dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk menentukan
kepentingan
adalah
Tuhan.
Raja dan Paus. Menurut ajaran Marsilius Raja adalah wakil dari Tuhan untuk melaksanakan dan memegang kedaulatan di dunia. Karena itu, Raja merasa dapat berbuat apa saja karena perbuatannya merupakan kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun kecuali pada Tuhan, dan kemudian muncul gagasan kedaulatan negara. Namun dari gagasan itu akhirnya timbul kekuasaan yang sewenang-wenang dengan dalil dan idealime yang bersandar pada muncul perlawanan dari kaum monarkomaken dengan
Pada masa abad pertengahan kekuasaan Raja didasarkan atas kekuasaan Tuhan yang bersandar pada teori kedaulatan Tuhan di mana teori ini menyatakan bahwa kekuasaan
Althusius
sebagai
lagi mendasarkan kekuasan Raja itu atas kehendak
Tuhan,
rakyat,
dimana
kekuasaan
kepada
perjanjian
yang
tetapi
atas
rakyat Raja
kekuasaan
menyerahkan dalam
disebut
suatu
perjanjian
penundukan.4 Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan tempat yang utama. Isu
yag
muncul
pembatasan
adalah
kekuasaan
isu
mengenai
negara.
Pada
prinsipnya negara tetap diselenggarakan oleh orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut
Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 152-170. 3 Miftah Thoha, “Menejemen Pembangunan Daerah Tingkat II” dalam Prisma, No. 12, 1985. Majalah.
Johannes
pelopornya. Dalam ajarannya Althusius tidak
daerah maupun
masyarakatnya sendiri.
2
memiliki
paham-paham tersebut. Dari hal tersebut
bermacam-macam.2
dan
yang
Pemegang dari kekuasaan ini di dunia adalah
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara
tertinggi
harus
mendapat
legitimasi
dan
kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu,
4
Soehino, Op. cit. Hal. 159-160
5
pemikiran-pemikiran yang sebelumnya hanya
(Separation of Power) yang dikembangkan oleh
berbentuk
seorang
umum,
teori-teori
dan
berkembang
konsep-konsep
pada
pemikiran-
sarjana
Perancis
bernama
Montesquieu.
pemikiran yang mulai menggali persoalan-
Menurutnya, kekuasaan negara haruslah
persoalan pelembagaan. Berkaitan dengan
dipisah-pisahkan
konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi
otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat
legislatif biasanya dikaitkan dengan peran
mempunyai pengaruh yang besar,
di mana
lembaga parlemen atau „legislature‟, fungsi
pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah
eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah
ada semacam pembagian kekuasaan dengan
dan
mendesentralisasikan
peradilan.5
kewenangan
yang
selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah
fungsi
ke
dalam
yudikatif
fungsi-fungsi
dengan
lembaga
Lebih lanjut lagi sebenarnya otonomi
pusat. Karena itu, ada semacam pegeseran
daerah
kekuasaan dari pusat ke daerah.
Montesquieu tersebut merupakan mekanisme
Dengan
demikian
terselenggaranya
otonomi
daerah
aspirasi
rakyat
dalam
dikaitkan
dengan
teori
dengan
untuk mengatur kekuasaan Negara yang
adalah
dibagikan secara vertikal dalam hubungan
upaya untuk mewujudkan demokratis di mana aspek
jika
ini
Sebagaimana diketahui dalam berbagai
kepentingan yang terdapat di tiap daerah
literatur bahwa pemisahan kekuasaan dan
dapat terakomodir dengan baik. Otonomi
pembagian
kekuasaan
daerah
merupakan
konsep
memungkinkan
masing-masing
“kearifan
daerah
lokal”
itu
mengenai
sama-sama pemisahan
berjalan
kekuasaan (Separation of Power) yang, secara
sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan
akademis, dapat dibedakan antara pengertian
inisiatif
sempit dan pengertian luas.
masyarakat
dapat
hal
„atas-bawah‟.
di
daerah.
Aspek
pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan
maksimal
sehingga
tidak
terjadi
kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan
Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah „division of power’ (‘distribution of power’).
kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan
Pemisahan kekuasaan merupakan konsep
kekuasaan (Separation of Power). Teori yang
hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal,
paling populer mengenai soal ini adalah gagasan
pemisahan
kekuasaan
negara
5 Jimly Asshiddiqie, “Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah”, Makalah.
6
sedangkan
konsep
pembagian
kekuasaan
2.
bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu
3.
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam
konsep
pembagian
kekuasaan
(distribution of power atau division of power) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan „atas-bawah.6 Dalam
hubungan
konsep
pemahaman
kekuasaan pelaksanaan
bahwa
mengandung Otonomi
Dalam
pembagian pembagian
asas-asas
dalam
daerah.
Dalam
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan terkait asas-asas yang berlaku
suatu
penjabaran
terkait
mengenai konsep dari pembagian kekuasaan, perihal
kekuasaan yang dimaksud dapat diberikan suatu
Dalam ayat (2), bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (3) bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
kekhususan
dalam
asas-asas
ini
didasarkan pada ketentuan dalam ayat (2) dan ayat
(3),
di
mana
ke
dua
ayat
ini
mengkhususkan kinerja dari tugas daerah terhadap pusat, maka oleh sebab itu dalam berbicara
landasan
asas
pelaksanaan
Pemerintahan Daerah, maka dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan menjadi dasar dari pembahasan.
dalam konsep pembagian kekuasaan, adapun menurut ketentuan peraturan tersebut bahwa, yaitu :7 1.
Dalam ayat (1) bahwa Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum dan Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. Asas Kepastian Hukum; b. Asas tertib penyelenggara negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; g. Asas akuntabilitas; h. Asas efisiensi; dan i. Asas efektivitas.
Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Meninjau permasalahan hak masyarakat suatu negara dapat dilihat dalam hubungan dengan hak sebagai Warga Negara, dalam suatu
keterkaitan
tersebut.Menurut
Jimly
pemahaman Asshiddiqie,8
pengertian mengenai hak warga negara yang termasuk ke dalam hak masyarakat suatu negara merupakan hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, selain itu pengertian tentang hak asasi manusia dan hak
Ibid. Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 20. 6 7
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, Artikel. hal. 2.
7
asasi warga negara dapat dikaitkan dengan
kepada perlindungan dan pengelolaan lingkup
pengertian “constitutional rights” yang dijamin
hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32
dalam UUD 1945.
Tahun
Berhubungan
dengan
hak
warga
2009
Pengelolaan
tentang
Perlindungan
Lingkungan
Hidup,
dan dalam
negara/masyarakat negara, dalam ketentuan
ketentuan peraturan ini pun dinyatakan
ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
tujuan utama tentang pengaturan hak atas
diatur di dalamnya macam-macam hak warga
konsitusional,
negara, yang di mana salah satunya adalah
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
hak setiap warga negara yang berhak hidup
bagian dari hak asasi manusia.10
yaitu
hak
setiap
atas
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
Selain itu dalam ketentuan Pasal 65 ayat
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
tentang
kesehatan;9
Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa dalam
Dalam
perspektif
pernyataan
yang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang
diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
baik dan sehat seseorang berhak atas, yaitu :
terkandung
1. Pendidikan lingkungan hidup,
suatu
pemahaman
bahwa
lingkungan hidup yang baik dan sehat
UNESCO
memberikan
definisi
merupakan hak asasi dan hak konstitusional
pendidikan lingkungan hidup, yaitu :11
bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh
“Environmental Education is the process of recognizing values and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in decision-making and self-formulating of a code of behavior about issues concerning environmental quality.”
karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan lingkungan
perlindungan hidup
dan
dalam
pengelolaan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Berhubungan kebijakan
Dalam terjemahan bahasa Indonesia,
dengan
pemerintah
dalam
kebijakan-
yaitu :
menjamin
lingkungan yang sehat, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengacu 9 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1). 11 UNESCO, Environmental Education, (New York: Division of Science, Technical and Environmental Education, 1985), hal. 7.
8
"Pendidikan Lingkungan Hidup adalah proses mengenali nilai-nilai dan memperjelas konsep-konsep lingkungan hidup dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menghargai keterkaitan antara manusia, budaya dan lingkungan biofisik nya. Pendidikan lingkungan juga memerlukan praktik dalam pengambilan keputusan dan diri merumuskan suatu kode perilaku tentang isu-isu tentang kualitas lingkungan.”
d. Keterampilan untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan tantangan lingkungan; e. Partisipasi dalam kegiatan yang mengarah pada resolusi tantangan lingkungan 2. Akses informasi; Hak atas Akses informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada
asas
keterbukaan.
informasi Dari pengertian yang diberikan oleh UNESCO memberikan suatu kesimpulan dalam terdapat
pendidikan suatu
lingkungan
pemahaman
hidup tentang
keterikatan saling menghargai antara manusia dengan manusia lainnya dalam
kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain itu ada beberapa komponen yang perlu diberikan dalam pendidikan lingkungan yaitu :12 a. Kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan tantangan lingkungan; b. Pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan tantangan lingkungan; c. Sikap kepedulian terhadap lingkungan dan motivasi untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas lingkungan;
12 UNESCO, Environmental Education, (New York: Division of Science, Technical and Environmental Education, 1985), hal. 10.
hidup
atas akan
meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta
dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup, di samping akan membuka peluang bagi
masyarakat
mengaktualisasikan
untuk
haknya
atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
lingkup situasi budaya dan lingkungan biofisika dan untuk mengetahui suatu
lingkungan
Hak
Informasi lingkungan hidup dalam hal ini
berupa
data,
keterangan,
atau
informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang
terbuka
untuk
diketahui
masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan hidup,
laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan penaatan
hidup,
baik
maupun
pemantauan pemantauan
perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.13
13Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009. Penjelasan Umum.
9
3. Akses partisipasi ; Akses
partisipasi
dapat
diartikan
sebagai salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat dalam suatu peran serta masyarakat Lingkungan Sistem
dalam melalui
Pengelolaan
rangka pelestarian lingkungan hidup.
Pengelolaan Pengembangan Pengaduan
dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
fungsi
4. Akses keadilan. Akses terhadap keadilan adalah salah satu
bentuk
pengejahwantahan
dari
prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945. Keseluruhan hak dan
Landasan hukum peran serta masyarakat
kewajiban yang digariskan dalam UUD
dalam pengelolaan lingkungan terdapat dalam
Tahun 1945 merupakan kesatuan upaya
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
untuk mencapai tujuan berdirinya Negara
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Kesatuan
Lingkungan Hidup, yaitu :
mencapai keadilan sosial bagi seluruh
a.
Ayat (1), Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Ayat (2), peran masyarakat dapat berupa: 1) Pengawasan sosial; 2) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau; 3) Penyampaian informasi dan/atau laporan. c. Ayat (3), peran masyarakat dilakukan untuk: 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 3) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 4) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam
Republik
masyarakat
Indonesia
Indonesia.
yaitu
Tercapainya
keadilan sosial ini juga menjadi tujuan konsepsi akses terhadap keadilan.14 Adapun
akses
keadilan
terhadap
lingkungan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai situasi di mana akses pada manfaat lingkungan dan sumber daya alam, serta risiko dan bahaya lingkungan yang menyertainya didistribusikan secara adil dan tanpa diskiriminasi. Termasuk dalam
keadilan
dinikmatinya
lingkungan
akses
pada
adalah informasi
tentang lingkungan dan sumber daya alam dan partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh semua pihak.15 14Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, (Jakarta : Direktorat Hukum dan HAM, 2009), hal. 20. 15 Ibid. hal. 7.
10
Sikap dan tindakan yang ramah dan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan
berpihak pada lingkungan hidup merupakan
Hidup Yang Sehat Oleh Dinas Kebersihan dan
perwujudan
dari
Pertamanan
terbentuk
melalui
Permasalahan
yang
kompleks
dalam
pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup
perlu
dipertimbangan
dalam
segi
pertambahan jumlah penduduk yang dapat menimbulkan suatu perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat
sehingga
permasalahan
berdampak
penumpukan
hasil
kepada organic
tanpa daur ulang yaitu sampah.
dipertimbangan
adalah
penghayatan yang
yang
telah
pemahaman
dan
baik
terhadap
fungsi
lingkungan hidup itu sendiri bagi mereka. Oleh sebab itu, pendidikan lingkungan hidup
menjadi
salah
satu
pilar
dalam
memberikan kontribusinya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pelatihan guru menjadi kunci
utama
lingkungan
keberhasilan
hidup.
Dengan
pendidikan keterampilan
(skills) dan pengetahuan yang memadai yang
Dalam permasalahan tersebut hal yang perlu
kesadaran
pengelolaan
mereka dapat dari pelatihan, diharapkan mereka
mampu
mengajarkan
pendidikan
sampah yang tidak mempergunakan metode
lingkungan hidup di sekolah dengan baik.
dan teknik pengelolaan sampah yang ramah
Lebih lanjut, mereka diharapkan mampu
lingkungan selain akan dapat menimbulkan
mengintegrasikan
dampak negatif terhadap kesehatan juga akan
lingkungan hidup itu sendiri ke dalam mata
sangat
ajaran
mengganggu
kelestarian
fungsi
kurikulum
materi yang
ada,
mengingat
hidup
disarankan
lingkungan baik lingkungam pemukiman,
pendidikan
hutan, persawahan, sungai dan lautan.
untuk tidak disampaikan berdiri sendiri.
Permasalahan lainnya yaitu menyangkut kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak pribadinya untuk ikut dan turut serta dalam menjaga kebersihan. Kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan
hidupnya
akan
terbangun dengan baik apabila pendidikan tentang lingkungan hidup itu sendiri telah diberikan dan sampai kepada mereka, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
lingkungan
pendidikan
Pendidikan lingkungan hidup tidak memiliki kurikulum
tersendiri
di
sekolah
hanya
beberapa sekolah saja yang sudah menerapkan kurikulum tersendiri. Perubahan sikap akan mudah dibangun pada usia dini, Pendidikan Dasar. Oleh sebab itu, pendidikan lingkungan hidup untuk jalur formal pada saat ini berpusat pada Pendidikan Dasar. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan
Sampah
sudah
11
diberlakukan. Setiap rumah tangga sebagai
fasilitas
penghasil sampah tidak bisa lagi mengabaikan
fasilitas pemilahan sampah. (Pasal 13).
urusan sampahnya dengan alasan sudah membayar
iuran
kebersihan.
Pengelolaan
sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan “kumpul, angkut, buang” ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat
bagi
masyarakat
dan
aman
lainnya
wajib
menyediakan
d. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19). 1)
Pengurangan sampah;
2)
Penanganan sampah.
Dengan semakin maju dan berkembang
bagi
suatu masyarakat, semakin banyak pula
lingkungan, serta dapat mengubah perilaku
sampah yang dihasilkan, terutama sampah
masyarakat. Masalah sampah tidak bisa
dari bahan plastik dan organik. Pemerintah
diselesaikan hanya oleh Pemerintah. Sudah
Daerah pun kesulitan dalam menanggulangi
saatnya sebagai penghasil sampah kita ikut
masalah
membantu, bahkan ikut bertanggung jawab
masalah sampah ini turut dipikul oleh tiap
minimal mengurus sampahnya sendiri.
rumah tangga, tiap kompleks perumahan,
sampah,
sehingga
ada
baiknya
Beberapa ketentuan dalam UU No. 18
asrama-asrama, pasar industri pabrik dan
Tahun 2008 yang terkait dengan peran serta
perusahaan. Terlibatnya semua pihak maka
masyarakat, yaitu:
tugas
a. Pengelolaan
sampah
bertujuan
untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan
serta
menjadikan
sampah sebagai sumber daya. (Pasal 4) b. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (Pasal 12). c. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial,
kawasan
industri,
kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan
dari
diperingan,
Pemerintah sehingga
tak
Daerah akan
dapat terdapat
timbunan-timbunan sampah dalam tempat penimbunan sampah sementara, tak ada sampah yang dibuang di suatu tempat di pinggir sungai atau badan air lainnya, yang dapat menutup sungai dan mencemari air sungai tersebut. Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong
dan
meningkatkan
kapasitas
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah
contohnya
Program
Adipura.
Apresiasi
12
pemerintah dan masyarakat selalu dituntut untuk
melakukan
pengelolaan
sampah
sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah secara mandiri dan menjadi sumberdaya. Mencermati fenomena di atas maka sangat diperlukan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat dalam upaya mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan hijau Dengan uraian diatas jelaslah betapa pentingnya penanganan sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan yang bersih dan terjaga. Jadi dalam hal ini permasalahan yang ada hanyalah dalam lingkup sampah sehingga dalam upaya penyelesaiannya diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat, yang dimana kesadaran tersebut timbul antara lain melalui pendidikan sejak dini. Penutup Dari pembahasan di atas tersebut dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa peranan Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor memiliki peranan
yang
sangat
penting
dalam
memberikan lingkungan masyarakat yang sehat, dengan system tugas dan kewenangan yang
diberikan
oleh
Peraturan
Daerah
berdasarkan asas otonomi daerah, diharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atas Hak seseorang untuk Hidup Sehat.
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly. “Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah”. Makalah. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya. Artikel. Miftah Thoha. “Menejemen Pembangunan Daerah Tingkat II” dalam Prisma, No. 12, 1985. Majalah. Rudi, R, dkk. Dimensi Keruangan Kota, Artikel, Universitas Indonesia, 2001. Soehino.Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. 2000. UNESCO, Environmental Education, (New York: Division of Science, Technical and Environmental Education, 1985. Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Jakarta : Direktorat Hukum dan HAM, 2009.
