PERKEMBANGAN PENGATURAN KOMISI YUDISIAL DALAM UNDANG– UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG– UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”
Oleh Eggy Dwikurniawan (Mahasiswa Hukum Universitas Pakuan)
ABSTRAK Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengawasi perilaku hakim, hakim agung dan hakim konstitusi. Dalam hal ini pembentukan Komisi Yudisial dalam kewenangannya membentuk kekuasaan kehakiman dapat diawasai, sehingga lembaga peradilan dapat terawasi secara bijaksana dalam melaksanakan kinerjanya demi menjaga keadilan.
Latar Belakang
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum
Perubahan
UUD
1945
adalah
terjaminnya
melahirkan bangunan kelembagaan
kehakiman
Negara yang satu sama yang lain
menjalankan
dalam
melakukan
menegakkan hukum dan keadilan
balances),
berdasarkan Undang-Undang Dasar
posisi
controling
setara
(cheks
and
yang
kekuasaan
merdeka
peradilan
guna
Semangat perubahan UUD Tahun
Republik
1945
karena kekuasaan kehakiman yang
adalah
mendorong
terbangunnya ketatanegaraan
struktur yang
lebih
demokratis. Suatu konsekuensi logis
merdeka prinsip
Indonesia
untuk
Tahun
merupakan penting
bagi
salah
1945,
satu
Indonesia
sebagai suatu negara hukum. Prinsip 1
ini
menghendaki
kekuasaan
kehakiman yang bebas dari campur
sebagai
pelaku
kekuasaan
kehakiman.
tangan pihak luar dalam bentuk
3. Adanya
apapun,sehingga dalam menjalankan
bersifat
tugas dan kewajibannya ada jaminan
dengan kekuasaan kehakiman,
ketidakberpihakan (independensi)
yaitu
Secara
khusus,
hasil
lembaga mandiri
Komisi
baru
yang
yang
terkait
Yudisial
berwenang
yang
mengusulkan
amandemen UUD Tahun 1945 telah
pengangkatan hakim agung dan
membawa suatu perubahan dalam
mempunyai wewenang lain dalam
kehidupan
terutama
rangka menjaga dan menegakkan
kekuasaan
kehormatan, keluhuran martabat,
dalam
tatanegara pelaksaan
kehakiman. Pada cabang kekuasaan kehakiman,
terdapat
empat
serta perilaku hakim. 4. Adanya
wewenang
kekuasaan
perubahan penting, yaitu :
kehakiman
1. Apabila sebelumnya perubahan
dilakukan
oleh
Mahkamah
Tahun
Konstitusi
untuk
melakukan
kekuasan
pengujian
Undang-Undang 1945
Dasar
jaminan
kehakiman yang merdeka hanya
terhadap
terdapat
sengketa
dalam
penjelasannya,
dalam
hal
ini
undang-undang UUD,
memutus
wewenang lembaga
maka setelah perubahan jaminan
negara
tersebut secara eksplisit disebut
diberikan oleh UUD, memutus
dalam batang tubuh.
pembubaran
2. Mahkamah Agung dan lain-lain badan menjadi
kehakiman
tidak
satu-satunya
lagi
pelaku
memutus
Selain Asshiddiqie,
sampingnya
Komisi
Mahkamah
Konstitusi yang juga berfungsi
kewenangannya
parpol,
perselisihan
dan tentang
hasil pemilihan umum.
kekuasaan kehakiman, karena di ada
yang
itu,
maksud
Yudisial
kekuasaan
menurut
dibentuknya
dalam
kehakiman
Jimly
struktur Indonesia 2
adalah agar warga masyarakat di
tentang Komisi Yudisial. Perubahan
luar struktur resmi lembaga parlemen
dilakukan dalam upaya menjabarkan
dapat
“kewenangan
dilibatkan
dalam
pengangkatan
proses
kehormatan,
dimaksud
lain”
dalam
sebagaimana Undang-Undang
keluhuran martabat, serta perilaku
Dasar Negara Republik Indonesia
hakim dalam rangka mewujudkan
Tahun 1945 dan hal yang terkait
kebenaran dan keadilan berdasarkan
dengan upaya penguatan tugas dan
ke-Tuhanan
fungsi Komisi Yudisial. Selain itu,
Yang
Maha
Esa.
Dengan kehormatan dan keluhuran
perubahan
martabat itu, kekuasaan kehakiman
dengan
yang merdeka dan bersifat imparsial
terdapat
(independent and impartialjudiciary)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
diharapkan
2004 tentang Komisi Yudisial yang
sekaligus
dapat
diimbangi
dilakukan
pertimbangan beberapa
karena
pasal
dalam
oleh
dianggap sudah tidak sesuai lagi
kekuasaan
dengan perkembangan kebutuhan
kehakiman, baik dari segi hukum
hukum masyarakat dan kehidupan
maupun dari segi etika. Untuk itu
ketatanegaraan
diperlukan institusi pengawasan yang
Undang
independen terhadap para hakim itu
Indonesia Tahun 1945.
prinsip
dapat
diwujudkan
tersebut
akuntabilitas
Dasar
menurut
Undang-
Negara
Republik
sendiri. 1 Dalam
penjelasan
umum
Undang – Undang No 18 Tahun 2011
Komisi
Cita
negara
hukum
untuk
Yudisial
pertama kali dikemukakan oleh Plato
menyatakan : Undang-Undang ini
(Athena 429 SM).2 Sedikitnya ada
merupakan perubahan atas Undang-
tiga karya Plato yang sangat relevan
Undang Nomor 22 Tahun 2004
dengan masalah kenegaraan yaitu :
1
tentang
Hukum
I’Matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 210-211.
2
Ardhian Sumadhija, dkk, Peran Komisi Yudisiap di Era Transisi Menuju Demokrasi, (Jakarta :KYRI, 2010), hal.1.
3
Politeia (the republica) adalah buku
yang
pertama yang ditulis dengan melihat
diperintah
keadaan negaranya yang dipimpin
berkedaulatan hukum.3
oleh orang yang haus akan harta,
baik
ialah dengan
Konsep
negara
yang
konstitusi
dan
tentang
hukum
kekuasaan dan gila hormat; Politicos
sebagai cermin tata keadilan telah
(the
dikembangkan
statemen)
buku
kedua
ini
oleh
Yunani
untuk mengatur warga negara saja
Aristoteles.
dan
bagi
Plato menyatakan bahwa keadilan
penguasa karena penguasa memiliki
akan terwujud jika negara ditata
pengetahuan tentang hal itu dan
sesuai
dapat membuat hukum; Nomoi (the
sebagaimana ditetapkan oleh raja
law)
yang
harus
buku
berlaku
ketiga
ini
Plato
Dalam
dengan
sekaligus
Plato
pemikir
beranggapan perlu adanya hukum
tidak
terutama
para
dan
pandangannya
bentuk
filosof
ideal
dan
memberikan perhatian dan arti yang
dihubungkan dengan hukum yang
lebih
hukum,
berlaku dalam sebuah “polis”. Hukum
penyelenggaraan pemerintahan yang
adalah refleksi pengetahuan manusia
baik ialah yang diatur oleh hukum.
pada umumnya yang dikembangkan
Ide
oleh
secara sempurna. Bagi Plato, hukum
Aristoteles dengan karyanya Politica,
identik dengan jalan pikiran yang
di
nalar yang diwujudkan dalam dekrit
tinggi
pada
tersebut
samping
kenegaraan
dilanjutkan
membahas juga
masalah
meneliti
dan
yang
dikeluarkan
oleh
negara.
memperbandingkan 158 konstitusi
Hukum memiliki kualitas tidak tertulis
dari negara-negara Yunani.
dan alamiah sebagaimana terdapat
Menurut
Azhary
bahwa
Aristoteles dapat dianggap sebagai peletak
batu
pertama
di dalam kodrat manusia. Hukum juga
dipandang
identik
dengan
Ilmu
Perbandingan Hukum Tata Negara mengatakan bahwa suatu negara
3
Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya, (Jakarta : UI Press, , 1995), hal. 19-20.
4
moralitas dan tujuan hukum adalah
jenis hukum ini tidak ada bedanya
menghasilkan manusia yang benar-
sebab menurut hukum kodratnya,
benar baik. Menurut Plato, hukum
manusia adalah makhluk yang harus
diberlakukan dengan maksud untuk
hidup dalam persekutuan
membantu
menciptakan
sesamanya (makhluk polis). Di dalam
kesatuan dalam hidup komunitas
dirinya ada dorongan yang berasal
atau ketertiban sosial, atau kebaikan
dari kodratnya sendiri yang menjadi
umum.
alasan
manusia
Seperti Aristoteles
Plato,
tentang
gagasan
manusia
menginginkan hidup bermasyarakat
tidak
dan sekaligus ada dorongan lain
sistematis,
yang disebabkan oleh kepentingan
berbagai
yang berlaku umum yang mendorong
tulisannya. Aristoteles membedakan
individu untuk berpartisipasi dengan
antara konsep tentang hukum dari
sesamanya
konsep tentang konstitusi. Hukum
kehidupan yang baik. Hidup yang
berhubungan
baik merupakan cita-cita tertinggi
tersusun
hukum
mengapa
dengan
secara
melainkan
tersebar
di
dengan
organisasi
dalam
menciptakan
antar lembaga dalam sebuah negara,
yang
sedangkan konstitusi berhubungan
masyarakat
dengan
harus
maupun oleh setiap individu. Demi
masing-masing
cita - cita ini, secara bersama-sama
lembaga dalam menyelenggarakan
manusia kemudian membentuk dan
negara.4
menyelenggarakan
hal-hal
dikerjakan
yang
oleh
Berdasarkan terdapat hukum
terjadinya,
persekutuan
secara
politis
baik
oleh
keseluruhan
sebuah atau
sebuah
dua
jenis
hukum
yaitu
kodrat
dan
hukum
yang
Menurut John Locke dalam
perjanjian
antar
bukunya Two Treatises on Civil
didasarkan
atas
manusia. Menurut Aristoteles, kedua 4
hendak dicapai,
Ibid, hal. 42.
negara.
Government menyatakan bahwa : Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan 5
dan hak asasi, dan hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun terkecuali atas persetujuan pemiliknya, namun keadaan alami, hakhak asasi dan kebebasannya belum terjamin penuh agar supaya hak-hak asasi dan kebebasan yang satu jangan melanggar hak-hak asasi dan kebebasan yang lainnya, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan alami dengan membentuk Body Politic atau negara, yang tujuan negara adalah menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi manusia. Selain itu, Montesquieu mengatakan
bahwa
negara
hukum
dipisahkan
dalam
fungsi harus
3
(tiga)
kekuasaan lembaga negara dikenal dengan nama Trias Politika, yaitu :
undang-
undang.
putusan
apabila terjadi perselisihan antara para warga. 3. Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan
undang-
undang,
memaklumkan
perang,
mengadakan
perdamaian
dengan
negara-negara menjaga
lain,
tata
tertib,
menindas pemberontakan dan lain-lain.5
Penyelenggaraan
Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia
Sebagai esensi utama dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman.
UUD
menetapkan kehakiman
Tahun
adanya sebagai
1945
kekuasaan salah
satu
kekuasaan dalam negara hukum di samping
1. Kekuasaan legislatif, yang membentuk
memberikan
adanya
kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan legislatif. Di indonesia
kekuasaan
kehakiman,
sejak awal kemerdekaan diniatkan
2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan
hukuman
atas kejahatan dan yang
5
Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, (Liberty : Yogyakarta, 1983), hal. 25.
6
sebagai cabang kekuasaan yang
diselenggarakan untuk menegakkan
terpisah dari lembag– lembaga politik
hukum dan keadilan. Jika dilihat dari
seperti MPR/DPR dan Presiden.
hasil Perubahan UUD Tahun 1945,
Telah terdapat suatu kesepakatan
ketentuan
umum bahwa sistem UUD Tahun
kehakiman merupakan salah satu
1945
materi
tidak
menganut
ajaran
tentang
muatan
yang
kekuasaan
mengalami
pemisahan kekuasaan seperti yang
perubahan
dikehendaki
kuantitatif, perubahan tersebut dapat
Montesquieu,
yang
mendasar.
berlaku adalah sistem pembagian
dilihat
kekuasaan. Dalam ajaran pembagian
ketentuan.
kekuasaan. Kekuasaan kehakiman
perubahan,ketentuan
yang
harus
kehakiman dan UUD Tahun 1945
ditegakkan baik sebagai asas dalam
hanya 2 pasal yang terdiri atas 3
negara
berdasarkan
ayat.
maupun
untuk
merdeka
kekuasaan
tetap
atas
hukum
memungkinkan
kehakiman
menjamin
dari
Secara
penambahan
butir
Sebelum
Rumusan
tentang
kekuasaan
kekuasaan
Kehakiman diatur dalam Bab IX
agar pemerintahan tidak terlaksana
tentang
secara sewenang – wenang dan
Pasal
menindas.
Tahun 1945 pasca amandemen yang
Salah
satu
cabang
kekuasaan
Kekuasaan 24
Kehakiman
Undang-Undang
selengkapnya
berbunyi
Dasar
sebagai
negara adalah kekuasaan yudikatif,
berikut :
yaitu
“Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan
untuk
menyelenggarakan peradilan dalam
kekuasaan
bentuk memeriksa, mengadili, dan
menyelenggarakan peradilan guna
memutus
menegakkan hukum dan keadilan”.
perkara.
Kekuasaan
yang
merdeka
yudikatif, yang dalam UUD Tahun
Kekuasaan
1945
istilah
merdeka tersebut dapat diartikan
kehakiman,
pada suatu kekuasaan yang terlepas
disebut
kekuasaan
dengan
kehakiman
untuk
yang
7
dari pengaruh kekuasaan pemerintah
kehormatan dan keluhuran martabat,
dan
serta
karenanya
harus
diadakan
perilaku
seluruh
hakim
jaminan dalam Undang - Undang
merupakan hal yang sangat strategis
tentang
untuk
kedudukan
Kekuasaan kekuasaan
para
kehakiman yang
hakim. sebagai
merdeka
juga
mendukung
menegakkan peradilan yang handal dan
realisasi
berarti bebas dari campur tangan
adalah
pemerintah atau badan negara yang
lembaga
lain atau pihak manapun yang akan
diharapkan
mempengaruhi
lembaga
penyelenggaraan
tugas serta wewenangnya.
upaya
paham
negara
Indonesia
hukum.
Komisi
Melalui
Yudisial
dapat
ini,
diwujudkan
peradilan
yang
sesuai
dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum
Dasar
Hukum
dan
Kedudukan
Komisi Yudisial Di Indonesia
dan pencapaian keadilan melalui putusan
hakim
yang
terjaga
kehormatan dan keluhuran martabat Dasar hukum dari keberadaan
serta perilakunya.
Komisi Yudisial di Indonesia diatur
Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga
dalam Pasal 24B Perubahan Ketiga
UUD Tahun 1945 menyatakan :
UUD
“Komisi
1945
didasari
yang
pemikiran
hadir
karena
bahwa
hakim
yang
Yudisial
bersifat
berwenang
mengusulkan
agung yang duduk di Mahkamah
pengangkatan
Agung dan para hakim merupakan
mempunyai wewenang lain dalam
figur-figur yang sangat menentukan
rangka menjaga dan menegakkan
dalam
kehormatan,
perjuangan
menegakkan
hakim
mandiri
agung
keluhuran
dan
martabat,
hukum dan keadilan. Apalagi hakim
serta perilaku hakim.”
agung duduk pada tingkat peradilan
Pasal 24B ayat (2) Perubahan Ketiga
tertinggi dalam susunan peradilan.
UUD Tahun 1945 menyatakan :
Sebagai negara hukum, masalah 8
“Anggota
Komisi
mempunyai
Yudisial
harus
pengetahuan
dan
pengalaman di bidang hukum serta
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berhubungan
dengan
memiliki integritas dan kepribadian
keberadaan
yang tidak tercela.”
mempunyai peranan penting dalam
Pasal 24B ayat (3) Perubahan Ketiga
usaha
UUD Tahun 1945 menyatakan “
kehakiman yang merdeka melalui
“Anggota Komisi Yudisial diangkat
pencalonan
dan
pengawasan terhadap hakim yang
diberhentikan
dengan
oleh
Presiden
persetujuan
Dewan
Komisi
itu
Yudisial
mewujudkan
transparan
hakim
dan
kekuasaan
agung
serta
partisipatif
guna
kehormatan
dan
Perwakilan Rakyat.”
menegakkan
Pasal 24B ayat (4) Perubahan Ketiga
keluhuran martabat, serta menjaga
UUD 1945 menyatakan :
perilaku hakim. Wewenang Komisi
“Susunan,
kedudukan,
dan
Yudisial
dalam
menjalankan
keanggotaan Komisi Yudisial diatur
tugasnya terdapat dalam Pasal 13
dengan undang-undang.”
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
Setelah adanya ketentuan dalam
2011 tentang Komisi yudisial. Dalam
UUD
Pasal
Tahun
1945
maka
13
tersebut
menyebutkan
dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun
bahwa Komisi Yudisial mempunyai
2004 tentang Komisi Yudisial yang
wewenang:
kemudian
(1) Mengusulkan
mengalami
perubahan
pengangkatan
dengan UU No 18 Tahun 2011
hakim agung dan hakim ad hoc
tentang Komisi Yudisial. Menurut
di Mahkamah Agung kepada
ketentuan
DPR
Pasal
1
angka
(1)
ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah
lembaga
negara
sebagaimana dimaksud dalam UUD
untuk
mendapatkan
persetujuan; (2) Menjaga
dan
menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 9
(3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku
Hakim
bersama-sama
dengan
Mahkamah Agung; dan (4) Menjaga
dan
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor
Tahun
2011
tentang
perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004
menegakkan
18
juga
dalam
menyebutkan
melaksanakan
bahwa
wewenang
pelaksanaan Kode Etik dan/atau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pedoman Perilaku Hakim.
13
Dalam
melaksanakan
wewenang
huruf
b
mempunyai
Komisi tugas
Yudisial melakukan
untuk menegakkan kehormatan dan
pengawasan terhadap perilaku hakim
keluhuran martabat serta menjaga
dalam
perilaku
kehormatan dan keluhuran martabat
hakim,
Komisi
yudisial
rangka
menegakkan
memiliki tugas yaitu seperti yang
serta menjaga perilaku hakim yaitu :
terdapat dalam Pasal 22 UU NO. 18
(1) Dalam
rangka
Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
menegakkan
yang menyatakan:
keluhuran
(1) Menerima
laporan
masyarakat
pengaduan
tentang
perilaku
hakim,
dan
kehormatan, martabat,
serta
perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan dan
(2) Melakukan terhadap
menjaga
dugaan
pemeriksaan
pengawasan terhadap perilaku
pelanggaran
Hakim;
perilaku hakim, dan (3) Membuat
laporan
pemeriksaan
b. Menerima hasil berupa
laporan
dari
masyarakat berkaitan dengan pelanggaran
Kode
Etik
rekomendasi yang disampaikan
dan/atau Pedoman Perilaku
kepada Mahkamah Agung dan
Hakim;
tindasannya disampaikan kepada
c. Melakukan
Presiden dan DPR.
klarifikasi, terhadap
verifikasi, dan laporan
investigasi dugaan 10
pelanggaran
Kode
Etik
penyadapan
dan
merekam
dan/atau Pedoman Perilaku
pembicaraan dalam hal adanya
Hakim secara tertutup;
dugaan pelanggaran Kode Etik
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
dan/atau
Pedoman
Hakim oleh Hakim. (4) Aparat penegak hukum wajib menindak
e. Mengambil
langkah
hukum
dan/atau
langkah
lain
Perilaku
Komisi
lanjuti
permintaan
Yudisial
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
terhadap orang perseorangan,
Sedangkan ketentuan secara khusus
kelompok orang, atau badan
mengenai pengawasan diatur dalam
hukum
Pasal 22 Undang-undang Nomor 18
yang
kehormatan
merendahkan dan
keluhuran
martabat Hakim. (2) Selain
tugas
Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang menegaskan bahwa:
sebagaimana
(1) Dalam
melaksanakan
dimaksud pada ayat (1), Komisi
pengawasan
Yudisial juga mempunyai tugas
dimaksud
mengupayakan
Komisi
Yudisial
laporan
masyarakat
kapasitas
dan
peningkatan kesejahteraan
Hakim. (3) Dalam
dalam
Pasal
20,
menerima tentang
perilaku hakim; meminta laporan rangka
menegakkan keluhuran perilaku
sebagaimana
menjaga
dan
kehormatan, martabat,
hakim
serta
sebagaimana
secara berkala kepada badan peradilan
berkaitan
perilaku
hakim;
dengan melakukan
pemeriksaan terhadap dugaan
dimaksud pada ayat (1) huruf a
pelanggaran
perilaku
Komisi Yudisial dapat meminta
memanggil
dan
bantuan kepada aparat penegak
keterangan
hukum
diduga
untuk
melakukan
dari
melanggar
hakim; meminta
hakim kode
yang etik 11
perilaku hakim; dan membuat
data
laporan hasil pemeriksaan yang
sebagaimana
berupa
ayat (2), Komisi Yudisial meminta
rekomendasi
dan
dalam
disampaikan kepada Mahkamah
keterangan
Agung
tersebut
dan/atau
Konstitusi,
Mahkamah
serta
disampaikan
tindakannya
kepada
Presiden
dan DPR. melaksanakan
pengawasan
sebagaimana
waktu
dimaksud
pada
dan/atau melalui
data
pimpinan
Mahkamah Agung. (5) Pimpinan
Mahkamah
Agung
kepada
Badan
meminta
(2) Untuk
jangka
Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan
keterangan
dimaksud pada ayat (1), Komisi
data
Yudisial
meminta
pada ayat (3) dalam jangka
keterangan atau data kepada
waktu 14 (empat belas) hari
Badan
terhitung
dapat
Peradilan
dan/atau
Hakim. (3) Pimpinan
sebagaimana
atau
dimaksud
sejak
tanggal
permintaan Komisi Yudisial. Badan
Peradilan
dan/atau
Hakim
wajib
memberikan
keterangan
(6) Apabila
permintaan
sebagaimana
dimaksud
pada
atau
ayat (2) dan ayat (4) tidak
data yang diminta oleh Komisi
dipenuhi tanpa alasan yang sah,
Yudisial sebagaimana dimaksud
pimpinan Badan Peradilan atau
pada ayat (2) dalam jangka
Hakim
waktu 14 (empat belas) hari
dikenai sanksi sesuai dengan
terhitung
sejak
tanggal
peraturan perundang-undangan.
permintaan
Komisi
Yudisial
Dari
diterima. (4) Apabila
yang
bersangkutan
beberapa
kewenangan
Komisi Yudisial di atas, dapatlah Badan
Peradilan
dan/atau
Hakim
memberikan
keterangan
belum atau
diketahui
bahwa
Komisi
Yudisial
menjalankan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan
terhadap 12
perilaku
hakim
dilakukan
secara
hakim berasal dari pengadilan tingkat
mandiri tanpa adanya intervensi dari
pertama dan hakim tingkat banding,
Mahkamah
dengan meninjau profesionalitas dan
Agung
dan
ataupun
Mahkamah Konstitusi.
tanggungjawab yang berbeda. Bila dilihat dari perbedaan tersebut maka
Pengawasan Hakim
pengawasan hanya berlaku dalam lingkup hakim-hakim biasa yang di
Berdasarkan
pada
pembahasan
mana
keputusannya
sebelumnya,
penulis
memberikan
kembali
oleh
mengenai
beberapa
Mahkamah Agung.
ketentuan
Selain
uraian
permasalahan
dalam
itu,
Hakim
peninjauan
diperiksa Agung
di
terhadap
mengenai pengawasan hakim dalam
pengawasan oleh Komisi Yudisial,
Undang – Undang No.
pada tanggal 8 April 2009, Komisi
18 Tahun
2011.
Yudisial dan Mahkamah Agung telah
Seperti
diketahui
Komisi
mengesahkan Pedoman Kode Etik
kewenangan
dan Pedoman Perilaku Hakim yang
untuk mengawasi perilaku hakim,
tertuang dalam Keputusan Bersama
pengawasan Perilaku Hakim oleh KY
nomor
direkomendasikan
02/ SKB/P.KY/IV/2009.
Yudisial
bahwa
mempunyai
untuk
diperiksa
047/KMA/SKB/IV/2009
dan
kepada Hakim Agung dalam ruang
Pedoman tersebut mengatur 10 butir
lingkup
aturan perilaku sebagai berikut :
Mahkamah
Agung,
hal
tersebut dapat menjadi perbedaan yang
mutlak
perbedaan
antara
Hakim Agung dan hakim-hakim yang menjabat
di
Mahkamah
Agung.
diketahui
bahwa
tersebut
banyak
bawah
lingkup
Seperti
yang
pelanggaran dilakukan
oleh
(1) (2) (3)
Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. 13
adanya pemeriksaan bersama antara Dalam
kewenangannya,
pengawasan
yang
merupakan
dimiliki
suatu
KY
KY
dengan
MA
perbedaan
apabila
ditemui
pendapat,
juga
bentuk
kewenangan baru yang melibatkan
pemeriksaan terhadap hakim sampai
KY dalam hal peningkatan kapasitas,
mengusulkan sanksi kepada institusi
kesejahteraan
masing-masing inilah yang kemudian
yang semakin meneguhkan bahwa
dianulir
posisi KY sebagai mitra strategis dari
oleh
sebagaimana
MK.
Ketentuan
dimaksud
dianggap
dan
mutasi
hakim
MA.
menimbulkan ketidakpastian hukum
Berhubungan dengan hal itu,
karena tidak mengatur secara jelas
perihal keharusan Mahkamah Agung
prosedur pengawasan, siapa subjek
lebih
yang
diawasi,
diri
terhadap
objek
yang
pengawasan atas perilaku hakim
apa
yang
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial,
digunakan, serta bagaimana proses
sebab alasan kemerdekaan atau
pengawasan itu dilaksanakan.
independensi hakim dalam memutus
diawasi,
apa
membuka
instrumen
suatu perkara bukanlah hal yang tak Penutup
bisa diganggugugat. Kemerdekaan hakim itu bukan absolut, dia dibatasi
Harapan akan terciptanya lembaga
hukum dan keadilan. Independensi
peradilan yang bermartabat tentu
ini bukan sesuatu yang istimewa,
terbuka
adanya
meskipun pada Undang – Undang
kewenangan pengawasan KY. Mulai
Komisi Yudisial dan perubahannya
dari tahapan pemantauan, klarifikasi,
tidak
verifikasi,
proses
pelanggaran
kembali
hingga
penyimpulan kode
etik
dengan
pada
dugaan serta
perilaku
hakim.
Beberapa kewenangan lain seperti
ada
pengaturan
mengenai
kewenangan
untuk
melakukan
pemeriksaan
terhadap
putusan
hakim, karena independensi sangat rawan disalahgunakan hakim. 14
DAFTAR PUSTAKA UUD 1945 Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta : UI Press, , 1995. Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Liberty : Yogyakarta, 1983.
Penjelasan umum Undang – Undang No 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – UNDang No 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jimly Asshiddgie. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan dalam makalah penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan, Seminar Pembangunan Nasional VIII, 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 201. I’Matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 210-211. Ardhian Sumadhija, dkk, Peran Komisi Yudisiap di Era Transisi Menuju Demokrasi, (Jakarta :KYRI, 2010.
15
