1
KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA TANAH Oleh Herul Anwar (Mahasiswa Hukum Universitas Pakuan) ABSTRAK Peradilan merupakan tumpuan dan harapan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum yang memuaskan dalam suatu perkara. Dari pengadilan ini diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah, karena itu jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan. Khususnya bagi penegakan hukum administrasi negara dan tata usaha negara, untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat diperlukan adanya sarana hukum yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat, atau penyelesaian sengketa ekstern administrasi negara, tidak termasuk penyelesaian sengketa intern, yaitu sengketa yang timbul antara sesama administrasi negara.
hukum. Dalam negara hukum, setiap
Latar Belakang Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
tindakan
pemerintah
dalam
Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa
menjalankan tugas-tugas pemerintahan
negara
dan pembangunan atau dalam rangka
Indonesia
adalah
negara
1
2
merealisir tujuan negara harus memiliki
konstitusi
dasar hukum atau dasar kewenangan.
undang-undang
serta
Dalam
pelaksanaannya
dengan
kepustakaan
Usaha
Negara,
Hukum
setiap
Tata
aktifitas
dan
menjalankan
segala
peraturan benar
dan
bersama masyarakat menjunjung tinggi
pemerintah harus berdasarkan hukum
hukum dan pemerintahan tersebut.
dikenal dengan istilah asas legalitas
Makna
negara
hukum
adalah
(legaliteitsbeginsel atau wetmatigheid van
apabila segala aktivitas kenegaraan dari
bestuur),
lembaga-lembaga
artinya
setiap
aktifitas
negara
maupun
pemerintah harus memiliki dasar pada
aktivitas kemasyarakatan dari seluruh
peraturan perundang-undangan yang
warga negara didasarkan pada hukum,
berlaku. Tanpa adanya dasar wewenang
yang berarti pengaturan tata kehidupan
yang diberikan oleh suatu peraturan
seluruh warga negara harus dibingkai
perundang-undangan
berlaku
oleh hukum. Oleh karena itu hukum
tersebut maka aparat pemerintah tidak
harus dijadikan sebagai panglima dan
memiliki
menempatkan bidang politik, ekonomi,
yang
wewenang
yang
dapat
mempengaruhi atau mengubah keadaan
sosial,
atau
keamanan berada dan tunduk kepada
posisi
hukum
warga
masyarakatnya.1
budaya,
pertahanan
dan
hukum.
Langgengnya suatu negara hukum,
Prinsip negara hukum menjamin
maka penghormatan terhadap hak-hak
suatu kepastian hukum, ketertiban dan
asasi
dengan
perlindungan hukum, dimana jaminan
konstitusi.
dari suatu kepastian, ketertiban dan
manusia
pencantumannya
ditandai dalam
Pemerintah harus memegang teguh
perlindungan kebijaksanaan
Indriharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Sinar Harapan, 1993), hal. 83. 1
harus
hukum
dalam
administrasi
dituangkan
dalam
setiap negara suatu
peraturan perundang-undangan yang
2
3
berwujud suatu dalam
ketetapan. Namun
kenyataannya
serta kepastian hukum
terjadi
bagi anggota masyarakat, tetapi untuk
bahwa ketetapan yang dikeluarkan
kepentingan administrasi negara agar
administrasi
mendapatkan
bertentangan
sering
perlindungan
negara
dianggap
dengan
hukum
atau
tempat
secara
wajar
sehingga benturan yang timbul akibat
merugikan kepentingan warga negara
keputusan
administrasi
negara
atau badan hukum perdata, akibatnya,
mendapat penyelesaian yang adil dan
perlindungan hukum dan keadilan yang
menyatu.
diberikan kepada masyarakat adalah
Kemudian salah satu bidang yang
dengan menggugat badan atau pejabat
mengatur tata kehidupan warga negara
administrasi negara yang mengeluarkan
yang juga tunduk pada hukum adalah
ketetapan itu di muka pengadilan.
bidang
Salah satu usaha pemerintah untuk
ayat
Pertanahan/Agraria. Pasal 33 (3)
UUD
Tahun
dan
menjamin perlindungan keadilan bagi
dijabarkan
anggota masyarakat ialah dengan cara
Pokok Agraria (selanjutnya disebut
diwujudkan
UUPA)
Peradilan
Tata
Usaha
dalam
1945
telah
Undang-Undang
mengatur
masalah
Negara berdasarkan Undang-undang
pertanahan di Indonesia sebagai salah
Nomor
yang
satu peraturan yang harus dipatuhi.
diundangkan pada tanggal 29 Desember
Salah satu tujuan pembentukan UUPA
1986, yang kemudian diubah dengan
adalah meletakkan dasar-dasar untuk
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
memberikan
dan
menjadi
mengenai hak-hak atas tanah bagi
Tahun
seluruh rakyat, yakni melalui kegiatan
5
Tahun
kemudian
Undang-Undang
di
1986
ubah
Nomor
51
kepastian
2009. Perwujudan dan penyempurnaan
pendaftaran
Peradilan
wilayah Indonesia yang produknya
Tata
dimaksudkan
Usaha
bukan
Negara
hanya
ini
untuk
adalah
3
tanah
pemberian
untuk
hukum
alat
seluruh bukti
4
kepemilikan hak atas tanah/sertifikat
3. Kurangnya keberpihakan kepada
hak milik atas tanah. Mengingat
masyarakat
demikian
besarnya
golongan
ekonomi
pengakuan
terhadap
lemah;
peranan tanah dalam kehidupan sosial,
4. Kurangnya
ekonomi, politik serta pengaruhnya
hak-hak masyarakat hukum adat
terhadap laju atau lambannya suatu
atas tanah (hak ulayat);
proses pembangunan maka diperlukan
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat
peraturan yang mampu menjamin hak-
pemegang hak atas tanah dalam
hak seseorang dan/atau badan hukum
pembebasan tanah.
terhadap tanah atas miliknya.2
Permasalahan tersebut
Namun yuridis
kenyataannya,
yang
pertanahan
mengatur tidak
landasan
memaksa
masalah
mengajukan
di atas
masyarakat
untuk
penyelesaian sengketa
sepenuhnya
tanah yang dialami melalui lembaga
dilaksanakan secara konsekuen dengan
peradilan baik peradilan umum maupun
berbagai alasan, sehingga menimbulkan
Peradilan
masalah/sengketa pertanahan. Sumber
Sedangkan masalah pertanahan yang
masalah/sengketa pertanahan yang ada
terjadi akibat konflik struktural karena
sekarang antara lain disebabkan :
kebijakan pemerintah di masa lalu
1. Pemilikan atau penguasaan tanah
dapat diselesaikan melalui suatu komisi
yang tidak seimbang dan tidak
atau badan peradilan khusus yang
merata;
dibentuk dengan undang-undang.
Tata
Usaha
Negara.
2. Ketidakserasian penggunaan tanah
Secara konvensional penyelesaian
pertanian dan tanah non pertanian;
sengketa tanah biasanya dilakukan secara
Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, (Bandung : CV. Utomo, 2006), hal. 9. 2
litigasi
atau
penyelesaian
sengketa di depan pengadilan. Peradilan merupakan
4
tumpuan harapan bagi
5
pencari keadilan untuk mendapatkan
Tata Usaha Negara dan Peradilan
suatu keadilan yang memuaskan dalam
Umum.
suatu perkara. Dari pengadilan ini
Kewenangan
absolut
Peradilan
diharapkan suatu putusan yang tidak
Tata Usaha Negara hanya sebatas
berat sebelah, karena itu jalan yang
mengadili sengketa yang berada dalam
sebaiknya
mendapatkan
hukum publik, yaitu sengketa yang
penyelesaian suatu perkara dalam suatu
timbul akibat perbuatan pemerintah
negara
dalam hukum publik yang bersifat
untuk hukum
adalah
melalui
pengadilan.
ekstern yang bersegi satu dan bersifat
Dalam
penyelesaian
sengketa
konkrit, individual dan final yang
tanah melalui jalur pengadilan/litigasi
tertuang
didasarkan
Pejabat Tata Usaha Negara.3
tanah,
kepada
hal
ini
objek
berkaitan
sengketa dengan
dalam
Pada
suatu
dasarnya
keputusan kewenangan
kewenangan untuk mengadili sengketa
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki
tanah
kepada
kompetensi/
absolut
mengadili sengketa tata usaha Negara
Peradilan Umum atau Peradilan Tata
(Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986).
Usaha Negara.
Menurut Pasal 1 butir (10) Undang-
apakah
termasuk
kompetensi/kewenangan
Kewenangan
absolut
Undang
kewenangan
Nomor
51
absolut
Tahun
2009,
peradilan/atribusi
sengketa tata usaha negara adalah
kompetensi/kewenangan (attributie van
sengketa yang timbul dalam bidang
rechtsmacht)
menyangkut
tata usaha negara antara orang atau
tentang pembagian wewenang antar
badan hukum perdata dengan badan
badan-badan
berdasarkan
atau pejabat tata usaha negara, baik di
jenis lingkungan pengadilan, misalnya
pusat maupun di daerah sebagai akibat
adalah peradilan
pembagian antara wewenang Peradilan 3
5
Indroharto, Op.Cit., hal. 85.
6
dikeluarkannya suatu keputusan tata
putusan pengadilan yang menyatakan
usaha negara. Untuk menilai dan
permohonan gugatan penggugat tidak
menentukan apakah suatu ketetapan
dapat diterima atau
yang dikeluarkan oleh badan atau
dalam
pejabat administrasi itu bertentangan
didasarkan
dengan hukum atau tidak. Berdasarkan
mengadili sehingga merugikan pihak
pengertian di atas maka terhadap
yang berselisih khususnya bagi pihak
sengketa
yang
tanah
dapat
penyelesaiannya ke
diselesaikan
Peradilan Tata
ditolak dimana
pertimbangan kepada
menggugat
hukumnya kewenangan
sengketa
tanah
tersebut, dan permasalahan selanjutnya
Usaha Negara dalam hal mengenai
adalah
pembatalan surat keputusan pemberian
eksekusi terhadap putusan Peradilan
hak atas tanah atau sertifikat hak atas
Tata
tanah atau keputusan yang berisikan
memperlambat
penolakan atau permohonan untuk
hukum untuk menuntut hak yang
memperoleh sertifikat hak atas tanah
dimilikinya
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
menimbulkan
Wilayah Badan Pertanahan atau oleh
kebingungan di masyarakat.
Kepala
Kantor
Pertanahan
bisanya
Usaha
dilakukan
Negara
sehingga
proses
penegakan
yang
akhirnya
keresahan
dan
Selain daripada perihal di atas,
Kabupaten/Kota. Namun
tidak
dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-
dalam
praktiknya
Undang
Dasar
1945,
menyatakan
kewenangan mengadili Pengadilan Tata
pengertian dari kekuasaan kehakiman,
Usaha Negara dan Pengadilan Umum
yaitu:
menimbulkan
“Kekuasaan
permasalahan
dalam
Kehakiman
pemeriksaan dan pemutusan sengketa
kekuasaan
pertanahan,
menyelenggarakan
logisnya
sehingga
adalah
sering
konsekuensi terjadinya
yang
merupakan
merdeka
untuk
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan”
6
7
Berhubungan
dengan
ketentuan
Kekuasaan
Kehakiman,
Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang
bahwa
Dasar 1945, dinyatakan pula dalam
kehakiman, yaitu :
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Nomor
sebuah Mahkamah Agung dan
48
Tahun
2009
tentang
pelaku
dinyatakan
dari
kekuasaan
badan
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan
peradilan
bahwa kekuasaan kehakiman yaitu:
dalam lingkungan peradilan umum,
“Kekuasaan
negara yang merdeka
untuk
menyelenggarakan
guna
menegakkan
peradilan
hukum
yang
berada
dibawahnya
lingkungan
peradilan
agama,
lingkungan
peradilan
militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dalam
keadilan berdasarkan Pancasila dan
pelaksanaan
kewenangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
dari kekuasaan kehakiman tersebut,
Indonesia
baik
Tahun
terselenggaranya
1945,
demi
Negara
Hukum
Mahkamah
Usaha Negara, memiliki kewenangan absolut
dua
maupun
peradilan Umum, Agama, Militer, Tata
Republik Indonesia.” Dari
Agung,
pengertian
yang
yang
berbeda
lainnya. Dalam Pasal 20
satu
sama
Ayat (2)
didasarkan aturan hukum positif di
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Indonesia,
tentang
adanya
jelas
dinyatakan
independensi
bahwa
kekuasaan
Kekuasaan
Kehakiman,
dinyatakan tentang kewenangan dari
sehingga pelaku kekuasaan kehakiman
Mahkamah Agung, yaitu :
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
a. Mengadili
badan
peradilan
yang
berada
pada
tingkat
terhadap putusan yang
dibawahnya, dalam Pasal 18 Undang-
pada
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
pengadilan
7
tingkat
kasasi diberikan
terakhir
di semua
oleh
lingkungan
8
peradilan yang berada di bawah
undangan. (5) Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kewenangan yang dimiliki oleh
Mahkamah Agung, kecuali undangundang menentukan lain; b. Menguji
peraturan
undangan undang
di terhadap
perundang-
bawah
undang-
badan-badan
undang-undang;
sebagai
dan
kekuasaan
pelaku
kehakiman
utama,
memiliki
pemahaman suatu kompetensi Absolut
c. Kewenangan lainnya yang diberikan
suatu peradilan dalam menangani suatu
undang-undang. Selain itu dalam Pasal 25 Ayat (2),
permasalahan hukum yang terjadi di
(3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 48
masyarakat.
Tahun
dapat diartikan sebagai kewenangan
2009
Kehakiman,
tentang menyatakan
Kekuasaan tentang
pengadilan
Kompetensi untuk
Absolut,
mengadili
suatu
kewenangan dari Peradilan Umum,
perkara menurut obyek, materi atau
Agama, Militer, Tata Usaha Negara,
pokok sengketa.
yaitu :
Bertitik
tolak
dari
suatu
kewenangan Absolut yang dimiliki oleh
“Ayat (2) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
4 (empat) peradilan dalam pembahasan di
atas,
Jimly
Asshiddiqie
dalam
bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum
Tata
menambahkan
8
khusus,
baik
maupun
Ad
Negara beberapa yang Hoc
Jilid
peradilan
bersifat serta
II, tetap
memiliki
9
kompetensi kewenangan yang berbeda,
pemberi Keputusan Tetap bila terjadi
diantaranya yaitu :4
upaya hukum kasasi. Berhubungan
a. Pengadilan HAM b. Pengadilan Tipikor c. Pengadilan Niaga d. Pengadilan Perikanan e. Pengadilan Anak f. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial g. Pengadilan Pajak h. Mahkamah Syariah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam i. Pengadilan Adat di Papua Secara
eksplisit
dengan
kemajemukan kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari peradilan-peradilan, namun di sisi lain kemajemukan dalam peradilan tersebut, tetap dikendalikan oleh pejabat-pejabat struktural secara Internal dalam peradilan, yang salah satunya yaitu hakim, sehingga dalam
penambahan
hal ini perlunya beberapa prinsip-
peradilan yang bersifat khusus dan Ad-
prinsip
Hoc,
melaksanakan peranan peradilan yang
guna
tercapainya
kekuasaan
dasar
bagi
hakim
kehakiman yang lebih mandiri dan
baik,
profesionalitasnya
dinyatakan dalam Pasal 5
suatu
lembaga
prinsip-prinsip
dalam tersebut Undang-
peradilan yang benar-benar bersih dari
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
rekayasa
Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
keadilan
sehingga
dalam
kompetensinya pun hanya berkaitan dengan
kompentesi
dimilikinya, penanganannya
absolut
namun semuanya
“ Ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib mengerti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”
yang dalam akan
bermuara di Mahkamah Agung, sebagai
Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, ( Jakarta : Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006), hal. 50-51. 4
9
10
Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk
tercapainya
sehat,
tidak
peradilan
memihak,
Usaha Negara Jakarta, Medan dan
yang
Ujung
memiliki
Pandang
Presiden
serta
Nomor
Keputusan
52 Tahun 1990
kekuasaan yang mandiri tanpa campur
tentang Pembentukan Peradilan Tata
tangan dari lembaga eksekutif maupun
Usaha
legislatif.
Palembang,
Negara
Jakarta,
Surabaya
Medan,
dan
Ujung
Pandang. Sekarang telah meliputi 4 Kompetensi
Peradilan
Tata
Pengadilan
Usaha
Tinggi
TUN
serta
26
Pengadilan Tata Usaha Negara.5
Negara dalam Penyelesaian Sengketa
Dalam Pasal 47 Undang-Undang
Pertanahan. Keberadaan Peradilan Tata Usaha
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Negara di Indonesia dimulai dengan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah
lahirnya Undang-Undang Nomor 5
di ubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Usaha
telah
nomor 51 tahun 2009 telah diatur
diubah dengan Undang-Undang Nomor
tentang kompetensi Peradilan Tata
9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Usaha Negara dalam sistem peradilan di
Nomor 51 Tahun 2009 serta mulai
Indonesia
beroperasi pertama kali pada tanggal 14
berwenang memeriksa, memutus, dan
Januari
menyelesaikan sengketa tata usaha
Negara
1991
sebagaimana
dengan
diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
tentang
Penerapan
yaitu
bertugas
dan
negara.
Undang-
Kewenangan
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
menerima,
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-
5
Pengadilan
memeriksa,
untuk
memutus
Ujang Abdullah, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, tersedia di http://www.ptun.palembang.go.id, diakses tanggal 01 Maret 2012.
Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tinggi Tata
10
11
menyelesaikan perkara yang diajukan
hukum banding melainkan langsung
kepadanya
mengajukan upaya hukum kasasi ke
yang
dikenal
kompetensi
atau
mengadili.
Pengadilan
dengan
kewenangan
Mahkamah Agung.
TUN
Sebelum
membahas
mempunyai kompetensi menyelesaikan
Kompetensi
sengketa tata usaha negara di tingkat
Negara dalam menyelesaikan sengketa
pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
pertahanan di Indonesia, penulis akan
Negara untuk tingkat banding dan
memberikan
Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi
mengenai
dan peninjauan kembali.
dimaksud
Khusus untuk sengketa-sengketa tata
usaha
negara
yang
Peradilan
tentang
Tata
sedikit
istilah dalam
Usaha
gambaran
Kompetansi
yang
lingkup
suatu
Peradilan. Kompetensi (kewenangan)
harus
suatu
badan
pengadilan
untuk
perkara
dapat
diselesaikan terlebih dahulu melalui
mengadili
upaya administrasi sebagaimana diatur
dibedakan atas kompetensi relatif dan
dalam
kompetensi absolut. Kompetensi relatif
Pasal
48 Undang-Undang
suatu
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
berhubungan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah
pengadilan
dirubah
perkara
dengan
Undang-Undang
dengan untuk
sesuai
kewenangan
mengadili dengan
wilayah
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-
hukumnya.
Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka
absolut adalah kewenangan pengadilan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
untuk mengadili suatu perkara menurut
dapat
obyek, materi atau pokok sengketa.6
memeriksa,
menyelesaikannya
memutus sebagai
dan
Sedangkan
suatu
kompetensi
badan 6
peradilan tingkat pertama dan terhadap
S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha
putusan Pengadilan Tinggi. Tata Usaha
Negara, (Yogyakarta : Liberty, 2003),
Negara tersebut tidak tersedia upaya
hal:59.
11
12
Kompetensi relatif suatu badan pengadilan daerah
ditentukan hukum
kewenangannya. pengadilan untuk apabila
oleh
salah
bersengketa
di
ibukota Provinsi dan daerah
menjadi
hukumnya
Suatu
badan
Provinsi. “
meliputi
wilayah
kompetensi
yang
berwenang
suatu
satu
batas
berkedudukan
yang
dinyatakan
memeriksa
Negara
pihak
sengketa
Adapun
sedang
berkaitan dengan tempat kedudukan
(Penggugat/Tergugat)
atau tempat kediaman para pihak yang
berkediaman di salah satu daerah
bersengketa
hukum yang menjadi wilayah hukum
Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal
pengadilan itu.
54 Undang-Undang Nomor
Untuk Pengadilan Tata Usaha
yaitu
Penggugat
Negara
sebagaimana
dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1986
dengan
Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Tahun
2004
sebagaimana
Nomor
diubah
5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, kompetensi relatifnya diatur
telah
dan
dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan
51
telah
diubah
Nomor
9
Undang-Undang
Tahun
2009
yang
menyebutkan:
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
(1) Tempat kedudukan Tergugat;
2009 menyatakan:
(2) Tempat Kedudukan salah satu
“(1) Pengadilan Tata Usaha Negara
berkedudukan
Tergugat;
di
(3) Tempat
kediaman
Penggugat
ibukota Kabupaten/Kota, dan
diteruskan ke Pengadilan tempat
daerah
kedudukan Tergugat;
hukumnya
meliputi
wilayah Kabupaten/Kota. (2)
(4) Tempat
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
(dalam
12
kediaman keadaan
Penggugat, tertentu
13
berdasarkan
atau pokok sengketa. Adapun yang
Peraturan
menjadi obyek sengketa di Pengadilan
Pemerintah); (5) PTUN Jakarta,
apabila
Tata Usaha Negara adalah Keputusan
tempat
kediaman Penggugat dan tempat
Tata Usaha Negara
kedudukan Tergugat berada diluar
yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat
negeri;
Tata
Usaha
(Beschikking)
Negara,
sebagaimana
(6) Tempat kedudukan Tergugat, bila
disebutkan dalam Pasal 1 angka (9)
tempat kediaman Penggugat di luar
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
negeri
tentang Perubahan Kedua Undang-
dan
tempat
kedudukan
Tergugat didalam negeri.
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata
Usaha
Negara.
Dengan ketentuan tersebut maka
Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat
pada prinsipnya gugatan diajukan ke
TUN lainnya baik perbuatan materiil
pengadilan Tata Usaha Negara di
(material daad) maupun penerbitan
tempat kedudukan Tergugat sedangkan
peraturan
yang bersifat eksepsional di Pengadilan
merupakan
Tata Usaha Negara tempat kedudukan
Umum dan Mahkamah Agung.
Penggugat diatur kemudian setelah ada
(regeling)
masing-masing
kewenangan
Kompetensi
absolut
Peradilan Pengadilan
Peraturan Pemerintah, akan tetapi
TUN diatur dalam Pasal 1 Angka 10
sampai
Peraturan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Pemerintah yang dimaksud belum ada
tentang Perubahan Kedua Undang-
sehingga belum dapat diterapkan.
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
sekarang
ini
Adapun Kompetensi absolut suatu
Peradilan Tata Usaha Negara, yang
badan pengadilan adalah kewenangan
menyebutkan:
yang berkaitan untuk mengadili suatu
” Sengketa tata usaha Negara adalah
perkara menurut obyek atau
sengketa yang timbul dalam bidang
materi
13
14
Tata Usaha Negara antara orang atau
Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi
Badan Hukum Perdata dengan Badan
:
atau Pejabat tata usaha negara, baik
1. Penetapan tertulis;
di pusat maupun di daerah, sebagai
2. Dikeluarkan
akibat
dikeluarkannya
oleh
Badan/Pejabat TUN;
Keputusan
tata usaha negara, termasuk sengketa
3. Berisi tindakan hukum TUN;
kepegawaian berdasarkan peraturan
4. Berdasarkan perundang-undangan
perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Keputusan
yang
Tata
menurut ketentuan
dimaksud
Usaha
Negara
5. Bersifat konkrit, individual dan
Pasal 1 Angka (9)
final; 6. Menimbulkan
tentang perubahan kedua Undang-
bagi
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
hukum perdata.
Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan
tertulis
yang
berlaku;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
suatu
peraturan
Keenam
akibat
seseorang
hukum
atau
persyaratan
badan tersebut
yang
bersifat komulatif, artinya untuk dapat
dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN
dijadikan obyek sengketa di Peradilan
yang berisi tindakan hukum TUN
Tata Usaha Negara, Keputusan Tata
berdasarkan
Usaha Negara harus memenuhi keenam
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat
persyaratan
tersebut.
konkrit, individual dan final sehingga
kompetensi
Peradilan
menimbulkan
Negara termasuk pula ketentuan yang
akibat
hukum
bagi
seseorang atau badan hukum perdata. Dari
rumusan
pasal
Selain Tata
itu, Usaha
terdapat dalam ketentuan Pasal 3
tersebut,
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
persyaratan keputusan Tata Usaha
Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat
Negara yang dapat menjadi obyek di
TUN
14
tidak
mengeluarkan
suatu
15
keputusan
yang
kepadanya
dimohonkan
sedangkan
hal
pertambangan, izin pengusahaan hutan, izin berburu, dan sebagainya); b. Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ herder ordonantie, amdal, dan sebagainya); c. Melindungi obyek tertentu (misalkan: izin masuk obyek wisata, cagar budaya, dan sebagainya); d. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: izin trayek, izin perdagangan satwa langka, dan sebagainya); e. Seleksi orang atau aktivitas tertentu (misalkan: SIM, izin memiliki senjata api, izin penelitian, dan sebagainya). 2. Keputusan tentang Status
itu
merupakan kewajibannya. Dalam
praktik
keputusan-
keputusan badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berpontesi menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu antara lain : 1. Keputusan tentang Perizinan, secara yuridis suatu izin adalah adalah merupakan persetujuan yang
diberikan
pemerintah
(Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata
untuk
Hukum, Hak dan Kewajiban
melakukan
a. Status hukum perorangan
aktivitas tertentu. Menurut
Philipus
atau Badan Hukum Perdata,
M.
misalkan:
Hadjon,7 tujuan diadakannya Perizinan
pada
akta
pokoknya
akta
kelahiran,
kematian,
akta
pendirian/pembubaran
adalah:
badan hukum, KTP, Ijazah,
a. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: izin prinsip, IMB, izin
Sertifikat
(Tanda
Lulus
Ujian), dan sebagainya); b. Hak/ Kewajiban perorangan atau Badan Hukum Perdata
7
Philipus M. Hadjon. “Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang rawan gugatan”, makalah Temu Ilmiah Hut Peratun XIII, Medan, 2004.
terhadap suatu barang untuk
15
16
jasa,
misalkan:
pemberian/pencabutan atas
tanah,
hak
likuidasi suatu instansi, dan
hak
sebagainya.
untuk
Dari
pembahasan
di
melakukan pekerjaan, dan
mengenai
kompetensi
peradilan
sebagainya).
Tata
3. Keputusan
tentang
Usaha
Negara,
atas dan
persyaratan atas keputusan Tata
Kepegawaian
Usaha
Negara
yang
a. Keputusan tentang mutasi
dijadikan obyek di
Pengadilan
PNS, dimana pegawai yag
Tata
dimutasi keberatan karena
disimpulkan
merasa
ketetapan yang
dapat dijadikan
sebagai
dari
dirugikan,
menghambat
karier
atau
Usaha
dapat
Negara,
dapat
bahwa
objek
setiap sengketa
karena mutasi itu dianggap
Pengadilan Tata Usaha Negara,
hukuman
dapat diselesaikan dalam lingkup
disiplin
terselubung;
kompetensi Absolut yang dimiliki
b. Keputusan tentang hukuman disiplin
PNS,
di
oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
mana
Berhubungan
dengan
hal
pegawai yang bersangkutan
tersebut dapat dilihat suatu acuan
menganggap hukuman itu
yuridis
tidak sesuai prosedur atau
permasalahan
tidak adil;
Indonesia, perihal tersebut memiliki
c. Keputusan pemberhentian misalnya
dalam
dari
permasalahanpertanahan
di
tentang
permasalahan yang sama yaitu
PNS,
terkait pemberian hak atas tanah,
rangka
dan pemberian hak atas tanah
perampingan pegawai atau
tersebut
dapat
menjadi
objek
sengketa dihadapan peradilan Tata
16
17
Usaha
Negara,
bila
keputusan/penetapan
terdapat dalam Sertifikat Hak Atas
yang
Tanah.
dikeluarkan sesuai dengan hal-hal yang meliputi yaitu :
Hak Atas Tanah
1. Merupakan suatu Penetapan
Di
tertulis;
UUPA
2. Dikeluarkan
oleh
dalam
Pasal
Nomor 5
4
Ayat
Tahun
(1) 1960
disebutkan adanya macam-macam hak
Badan/Pejabat TUN;
atas permukaan bumi yang disebut
3. Berisi tindakan hukum TUN;
tanah, yang dapat diberikan kepada
4. Berdasarkan
peraturan
dan dipunyai orang-orang, baik sendiri
yang
maupun bersama-sama dengan orang-
perundang-undangan berlaku;
orang
5. Bersifat konkrit, individual dan
hukum.
final;
serta
Hak-hak
badan-badan atas
tanah
tersebut dapat berbentuk Hak Milik,
6. Menimbulkan bagi
lain
akibat
seseorang
hukum
atau
Hak
badan
di
Usaha,
Bangunan, Hak
hukum perdata Pembahasan
Guna
Hak
guna
Pakai, Hak Sewa,
Hak membuka tanah, Hak memungut atas
memiliki
hasil
hutan,
Hak-hak
yang
tidak
pemahaman bahwa, dalam lingkup
termasuk hak-hak tersebut di atas yang
permasalahan
akan
pertahanan,
peradilan
ditetapkan
dengan
Undang-
Tata Usaha memiliki kewenangan yang
undang serta hak-hak yang sifatnya
mutlak
untuk
sementara sebagaimana disebut dalam
kepada
pasal 53 yaitu : hak gadai, hak usaha
masyarakat atas penetapan tertulis
bagi hasil, hak menumpang dan hak
yang merugikan secara keperdataan,
sewa tanah pertanian. Berikut ini
dan
penjelasan dari penguasaan hak-hak
secara
memberikan
penetapan
absolut, keadilan
tertulis
biasanya
17
18
atas tanah menurut UUPA Nomor 5
milik orang lain, yang memberi
Tahun 1960, yaitu :
wewenang dan kewajiban yang
a. Hak Milik
ditentukan
dalam
keputusan
Di dalam Pasal 20 ayat (1)
pemberiannya oleh pejabat yang
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Hak
berwenang memberikannya atau
Milik adalah hak turun-temurun
dalam perjanjian dengan pemilik
terkuat dan terpenuh yang dapat
tanahnya,
dipunyai orang atas tanah dengan
perjanjian
sewa-menyewa
atau
mengingat
perjanjian
pengolahan
tanah
ketentuan
di
dalam
yang
Pasal 6 yaitu mempunyai fungsi
segala
sosial.
bertentangan
b. Hak Guna Usaha (HGU)
sesuatu
bukan
asal
dengan
jiwa
ketentuan-ketentuan
Hak Guna Usaha adalah hak
tidak dan
Undang-
undang ini.
yang diberikan oleh negara kepada
d. Hak Sewa
perusahaan pertanian, perikanan
UUPA Nomor 5 Tahun 1960
atau perusahaan peternakan untuk
mengatur hak sewa ini dimulai dari
melakukan kegiatan usahanya di
Pasal 44 hingga
Indonesia.
Seseorang
c. Hak Pakai
hukum
Hak Pakai di dalam UUPA
tanah,
atau
Pasal suatu
mempunyai apabila
45. badan
sewa ia
atas
berhak
diatur mulai dari Pasal 41 hingga
mempergunakan tanah milik orang
Pasal 43, yang menyatakan bahwa
lain untuk keperluan bangunan
Hak Pakai adalah hak untuk
dengan
menggunakan dan/atau memungut
pemiliknya sebagai sewa.
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
18
membayar
kepada
19
Pendaftaran tanah dilaksanakan
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
oleh Perihal
penerbitan
Hak
Atas
pemerintah bagi kepentingan
rakyat,
dalam
rangka
memberikan
Tanah, maka ruang lingkup tersebut
jaminan kepastian hukum di bidang
merupakan ruang lingkup daripada
pertanahan.
pendaftaran Hak Atas Tanah, dengan
pendaftaran tanah antara lain berupa
suatu
suatu
pengumpulan data fisik tanah yang
penerbitan Hak Atas Tanah tidak akan
haknya terdaftar, kegiatan ini dapat
terjadi bila tidak ada pendaftaran Hak
dilimpahkan kepada pihak swasta.8
pengertian
bahwa
Atas Tanah, baik itu Pendaftaran
Tetapi
Kegiatan
untuk
dalam
memperoleh
Pertama kali dan bukan yang pertama
kekuatan hukum hasilnya memerlukan
kalinya.
pengesahan Pejabat Pendaftaran yang
Pendaftaran tanah yang dimaksud
berwenang
baru
dapat
digunakan
adalah “suatu rangkaian kegiatan”
sebagai alat bukti yang sah. Data yang
yang dilakukan oleh negara/pemerintah
dihimpun dalam pendaftaran tanah
secara “terus-menerus” dan “teratur”,
untuk
berupa pengumpulan keterangan atau
dasarnya meliputi dua bidang yaitu;
data tertentu mengenai tanah-tanah
Pertama, data fisik mengenai tanahnya:
tertentu yang ada di wilayah-wilayah
lokasi, batas-batas, luas bangunan dan
tertentu,
pengolahan, penyimpanan
tanaman yang ada di atasnya. Kedua,
penyajiannya bagi kepentingan rakyat
data yuridis mengenai haknya: hak apa,
penerbitan
sertifikat
pada
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 8
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Djambatan, 1999), hal. 72.
termasuk penerbitan sertifikat sebagai tanda buktinya dan pemeliharaannya.
19
20
siapa pemegang hak, ada atau tidak
masuk dan telah didaftar serta
adanya hak pihak lain.
mendapat nomor register yaitu
Proses Penyelesaian Sengketa
setelah
Pertanahan di Peradilan Tata Usaha
menyelesaikan
Negara
dengan membayar uang panjar Secara
garis
besar
proses
Penggugat/kuasanya administrasinya
perkara.
penyelesaian sengketa pertanahan
2. Proses Dismissal
di Peradilan Tata Usaha Negara
Setelah
Penelitian
tidak berbeda jauh dengan proses
Administrasi, Ketua melakukan
penyelesaian sengketa administrasi
proses dismissal, berupa proses
lainnya yang menjadi kewenangan
untuk meneliti apakah gugatan
Peradilan Tata Usaha Negara, di
yang diajukan penggugat layak
mana proses penyelesaian sengketa
dilanjutkan
tersebut
Pemeriksaan
berpedoman
tahapan-tahapan
kepada
pemeriksaan
atau
tidak. Disimissal,
dilakukan secara singkat dalam
perkara ketentuan Undang-Undang
rapat
Nomor
tentang
ketua dan ketua dapat menunjuk
Perubahan Kedua atas Undang-
seorang hakim sebagai reporteur
Undang Nomor 5 Tahun 1986
(raportir).
51 Tahun 2009
tentang
Peradilan
Tata
Usaha
oleh
3. Pemeriksaan Persiapan
Negara.
Sebelum pemeriksaan pokok
1. Penelitian Administrasi Penelitian
permusyawaratan
sengketa dimulai, Hakim wajib
Administrasi
mengadakan
dilakukan oleh Kepaniteraan,
persiapan
merupakan
gugatan
tahap
pertama
untuk memeriksa gugatan yang
pemeriksaan
untuk yang
melengkapi
kurang
jelas.
Tujuan pemeriksaan persiapan
20
21
adalah
untuk
mematangkan
gugatan dengan pemberitahuan
perkara. Segala sesuatu yang
bahwa
akan
dijawab dengan tertulis.
dilakukan
dari
jalan
pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan
dan
gugatan
dapat
5. Putusan
kebijaksanaan
Setelah kedua belah pihak
ketua majelis.
mengemukakan maka
4. Persidangan
Dalam
itu
pemeriksaan
kesimpulan,
Hakim
menyatakan
Ketua bahwa
Sidang sidang
persidangan ada dengan acara
ditunda
biasa dan acara cepat Ketua
kesempatan
Majelis/Hakim
Hakim bermusyawarah dalam
memerintahkan
untuk
memberikan
kepada
Majelis
panitera memanggil para pihak
ruangan
untuk pemeriksaan persidangan
mempertimbangkan
dengan surat tercatat. Jangka
sesuatu guna putusan sengketa
waktu antara pemanggilan dan
tersebut.
hari sidang tidak boleh kurang
musyawarah
dari enam hari, kecuali dalam
dipimpin oleh Hakim Ketua
hal
Majelis
sengketa
tersebut
harus
tertutup
Putusan majelis
merupakan
untuk segala dalam yang hasil
diperiksa dengan acara cepat.
permufakatan
Panggilan terhadap pihak yang
setelah
bersangkutan
sungguh-sungguh tidak dapat
apabila
dianggap
masing-masing
sah, telah
dicapai
bulat,
diusahakan permufakataan
kecuali dengan bulat,
menerima surat panggilan yang
putusan diambil dengan suara
dikirim
terbanyak.
dengan
surat
tercatat.Surat panggilan kepada
Apabila musyawarah majelis
tergugat disertai sehelai salinan
tersebut
21
tidak
dapat
22
menghasilkan
putusan,
permusyawaratan sampai
ditunda
musyawarah
berikutnya.
Berhubungan
proses
pemeriksaan tersebut bila dilihat objek,
majelis
Apabila
dengan
subjek
amar
putusan
serta
dalam
pertimbangan hakim dalam Penetapan
musyawarah majelis berikutnya
Putusan TUN yang telah berkekuatan
tidak
Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)
dapat
diambil
suara
terbanyak, maka suara terakhir
Nomor
Hakim
yang
Nomor 149/B/2007/PT TUN-Jkt Jo
Putusan
Nomor 84K/TUN/2008 Jo Nomor 35
Ketua
Majelis
menentukan. Pengadilan
dapat
dijatuhkan
76/G/2006/PTUN-BDG
Jo
PK/TUN/2009 tanggal 12 Januari.
pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau
Objek Gugatan
ditunda pada hari lain yang
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
harus
diberitahukan
kepada
43/Kel.Citarum, tanggal 21-12/1993,
kedua belah pihak. Putusan
tercatat
Pengadilan
Mandiri, berkedudukan di Jakarta,
harus
diucapkan
atas
nama
Bank
dalam sidang terbuka untuk
Gambar
umum. Apabila salah satu pihak
Desember 1993 Nomor 8980/1993
atau kedua belah pihak tidak
luas 2.935 M2, terletak di Jalan
hadir
Surapati Nomor 2, Kota Bandung.
pada
pengadilan
waktu
putusan
diucapkan,
atas
2. Sertifikat
Situasi
PT.
Hak
tanggal
Milik
13
Nomor
perintah Hakim Ketua Sidang
293/Kel. Cihapit tanggal 25/1/1991,
salinan putusan itu disampaikan
tercatat
dengan surat tercatat kepada
Mandiri, berkedudukan di Jakarta.
yang bersangkutan.
Surat Ukur tanggal 7 Mei 1987
atas
nama
PT.
Bank
Nomor 252/1987 luas 4.220 M2
22
23
terletak di Jalan Surapati Nomor 2,
6. Sertifikat Hak Pakai No. 8Kel
Kota Bandung.
Cihapit tanggal 3 April 1984 atas
3. Sertifikat Hak Pakai No.10/Kel
nama Pemerintah Propinsi Tingkat
Cihapit, tanggal 20/5/1985, Gambar
I Jawa Barat, Surat Ukur tanggal
Situasi tanggal 30 Juli 1984, Nomor
28 Juni 1940 Nomor 197 luas 1.400
5784/1982, Luas 1.100 M2, tercatat
M2, terletak di Jalan Dipenogoro,
atas nama Departemen Hankam cq
Kota Bandung.
TNI Angkatan Laut, terletak di
7. Sertifikat Hak Milik No. 307/Kel
Jalan Dipenogoro Nomor 23, Kota
Citarum tanggal 20/9/2000 tercatat
Bandung.
atas nama Auw Sia Tjeuw, Surat
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
Ukur tanggal 12 Juli 2000 No.
127/Kel.Citarum tanggal 29 Maret
15/Citarum/2000, luas 1.118 M2,
2005 tercatat atas nama PT Taspen,
terletak di Jalan Dipenogoro No. 19
Surat Ukur tanggal 21 Februari
(dahulu Nomor 21), Kota Bandung.
2005 Nomor 131/Citarum/2005 luas
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Kel.
962 M2 terletak di Jalan Dipenogoro
Citarum tanggal 16/2/1991 tercatat
Nomor 23, Kota Bandung.
atas nama Abdulrahman Habibie,
5. Sertifikat Hak Pengelolaan No.
Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940
8/Kel Citarum tanggal 13 Maret
Nomor 199/1940 luas 1113 M2
1997
terletak di Jalan Dipenogoro Nomor
atas
nama
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
21 Kota Bandung.
Barat, Gambar Situasi tanggal 5
9. Sertifikat
Hak
Milik
Agustus 1996 Nomor 8254/1996 luas
174/Kel/Citarum
18.000M2,
Dandan Riza Wardana, Gambar
terletak
di
Jalan
Dipenogoro, Kota Bandung.
atas
nama
No. Ir
Situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 Luas 1.180 M2 terletak di
23
24
Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota
Berdasarkan ketentuan Pasal 53
Bandung.
angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Subjek Yang Digugat. Adapun Subjek dari Peradilan
tentang
Tata Usaha Negara, yaitu :
Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
1. Penggugat
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
a) Eutik Suhanah;
yaitu :
b) Wati;
1) Seseorang
c) Hj. Eti Erawati.
atau
perdata
2. Tergugat :
suatu
Pertanahan Kota Bandung.
merasa
dirugikan oleh
Keputusan
Tata
Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan
b) Tergugat II, yaitu :
tertulis kepada Pengadilan yang
1) PT. Bank Mandiri 2) Komandon
hukum
yang
kepentingannya
a) Tergugat I, yaitu Kepala Kantor
badan
berwenang berisi tuntutan Bandung
Keputusan Tata Usaha Negara yang
Departemen
disengketakan itu dinyatakan batal
HANKAM Cq Tni Angkatan
atau tidak sah, dengan atau tanpa
Laut
disertai
atas
Denal
agar
nama
3) PT. Taspen.
rugi
Adapun alasan yang dimaksud
Propinsi Jawa Barat.
dalam
5) Auw Sia Tjeuw. Suryatim
ganti
dan/atau rehabilitasi.
4) Pemerintah Daerah Tingkat I
6) Ir.
tuntutan
isi
ketentuan Abdulrahman
gugatan, Pasal
Undang-Undang
Habibie.
Indonesia tentang
Alasan Gugatan
53
berdasarkan angka
(2)
Republik
Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun
24
25
1986 tentang Peradilan Tata Usaha
dengan keputsan itu seharusnya
Negara, yaitu :
tidak sampai pada pengambilan
2) Alasan-alasan
yang
digunakan
dapat
dalam
atau
gugatan
tidak
pengambilan
keputusan tersebut.
sebagaimana dimaksud dalam ayat
Amar Putusan
(1) adalah :
Adapun
amar
putusan
dalam
a) Keputusan Tata Usaha Negara
Penetapan Putusan TUN yang telah
yang digugat itu bertentangan
berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht
dengan
Van
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku;
76/G/2006/PTUN-BDG
b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
pada
mengeluarkan sebagaimana ayat
(1)
84K/TUN/2008
keputusan
telah
dalam
1) Mengabulkan
sebagaimana ayat
1. Eutik Suhanah, 2. Wati dan
kepentingan
3. Hj Eti Erawati, ketiganya
tidak
diwakili oleh kuasanya : 1. Edi
keputusan
Rohaedi, S.H., M.,H dan 2.
dimaksud
mempertimbangkan yang
Permohonan
waktu
atau
(1)
35
Pemohon Peninjauan Kembali :
pada
mengeluarkan
Nomor
Peninjauan Kembali dari Pra
diberikannya
c) Badan atau Pejabat Tata Usaha mengeluarkan
Jo
a. Mengadili, yaitu :
wewenang tersebut; Negara
Nomor
yaitu :
menggunakan
maksud
Jo
PK/TUN/2009 tanggal 12 Januari 2010,
wewenangnya untuk tujuan lain dari
Nomor
149/B/2007/PT TUN-Jkt Jo Nomor
waktu
dimaksud
Gewijsde)
dalam
Nandang
setelah
tersebut.
semua
2) Membatalkan
Kusnadi,
S.H, Putussan
Mahkamah Agung nomor 84
tersangkut
25
26
K/TUN/2008
tanggal
Agustus
dan
2008
20
Intervensi
3,
Tergugat
II
Putusan
Intervensi
4,
Tergugat
II
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Intervensi 5 dan Tergugat II
Negara
Intervensi 6 serta sertifikat
Jakarta
No.
149/B/2007/PT.TUN-JKT,
lainnya yang menjadi obyek
tanggal 26 Nopember 2007 yang
sengketa dalam perkara ini
dimohonkan
sampai
peninjauan
kembali ini.
adanya
putusan
Pengadilan yang mempunyai
b. Mengadili Kembali :
kekuatan Hukum tetap.
1) Dalam Eksepsi
3) Dalam Pokok Perkara
Menyatakan
menolak
a) Mengabulkan gugatan para
Eksepsi Tergugat dan Tergugat
Penggugat untuk sebagian;
II Intervensi 1. Tergugat II
b) Menyatakan Batal obyek
Intervensi
2,
Tergugat
II
Sengketa
berupa
Intervensi
3,
Tergugat
II
Keputusan Tergugat,
Intervensi
4,
Tergugat
II
c) Mewajibkan
Surat
Tergugat
Intervensi 5 dan Tergugat II
untuk
Intervensi 6 untuk seluruhnya.
mencoret obyek sengketa
2) Dalam Penundaan Menunda lebih Surat
lanjut
berupa Surat pelaksanaan
dan
terbitnya
Keputusan
Tergugat
nama
Tergugat
d) Mewajibkan
1.
Tergugat
II
Intervensi
2,
Tergugat
II
Keputusan Penguggat
membayar biaya Perkara.
II
Intervensi
dan
Tergugat
berupa Sertifikat-sertifikat hak atas
mencabut
26
27
status kepemilikan tanah-tanah
Pertimbangan Hukum Hakim
tersebut oleh para Penggugat/Para Adapun
Pertimbangan
Hakim
Pemohon Peninjauan Kembali.
dalam Penetapan Putusan TUN yang telah
berkekuatan
Tetap
Keputusan-Keputusan Tata Usaha
Nomor
Negara yang terdiri dari Sertifikat
Nomor
Hak Guna Bangunan Nomor 43
149/B/2007/PT TUN-Jkt Jo Nomor
Tahun 1993, Sertifikat Hak Milik
84K/TUN/2008
35
Nomor 293 Tahun 1991, Sertifikat
PK/TUN/2009 tanggal 12 Januari 2010,
Hak Pakai Nomor 10 Tahun 1985,
yaitu :
Sertifikat Hak Guna Bangunan
(Inkracht
Van
Hukum
Dengan demikian terbitnya
Gewijsde)
76/G/2006/PTUN-BDG
Jo
Jo
Nomor
1. Bahwa Bukti P. PK 1 s/d 5 dapat diterima
sebagai
bukti
(Novum)
karena
telah
Nomor 127 Tahun 2005, Sertifikat
baru
Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1984,
sesuai
Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor
dengan Pasal 67 huruf b Undang-
8 Tahun 1997, Sertifikat Hak Milik
Undang Mahkamah Agung RI,
Nomor 307 Tahun 2000, Sertifikat
oleh
adanya
Hak Milik Nomor 174 Tahun 1996
Novum tersebut (terutama P.PK-
yang dinyatakan Cacat Hukum
3)
oleh
karena yaitu
dengan
Putusan
Pengadilan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negeri Bandung JNo. 11/1984
Negara sudah Tepat dan Benar.
tertanggal 16 September 1948 yang
2. Mengenai alasan-alasan ke 2, 3 dan
sudah berkekuatan hokum tetap dan
P.PK-4
yaitu
4:
Penetapan
Bahwa
Pengadilan
Pengadilan Negeri Bandung 1971)
Tata
maka dalam hal ini tidak perlu
sebagai
dipermasalahkan
Mahkamah Agung sebagai Judex
lagi
tentang
27
Usaha
Negara
Tinggi
Judex
Jakarta
Factie
dan
28
Jaminan
Juris dalam hal init telah lagi,
Kepastian
berlaku
pada
masyarakat pada umumnya akan tetapi
Kembali
Peninjauan
sependapat
saja
menjadi
yang
oleh karenanya Mahkamah Agung Tingkat
tidak
Hukum
milik
pemerintah pun memiliki keadilan yang
dengan
seharusnya, dalam keputusan ini tidak
Pengadilan Tata Usaha Negara
adanya keadilan yang nyata bagi kedua
Bandung.
belah pihak, karena keadilan tersebut hanya ada dalam lingkup pihak penggugat
Penutup
saja, dan tidak adanya uang konpensasi dalam putusan tersebut untuk pemerintah
Ruang lingkup sengketa pertanahan
yang menjaga tanah itu hingga tahun 2008.
yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut asas peradilan yang dianut di Indonesia di dasarkan kepada suatu konsep dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengacu kepada Penelitian Administrasi, Proses Dismissal, Pemeriksaan
Persiapan,
Persidangan,
Putusan. Dalam Usaha
membentuk
Yang
memberikan
Peradilan
Tata
mana
dalam
putusan-putusannya
harus
Baik,
di
sesuai dengan keadilan, keadilan disini, adalah seimbang dalam putusan yang diberikan, karena keadilan yang nyata tak akan pernah dapat dibuktikan selama keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.
28
29
Boedi
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta : Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006 Eddy
Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Bandung : CV. Utomo, 2006.
Indriharto, Usaha Memahami Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Sinar Harapan, 1993. Ujang Abdullah, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, tersedia di http://www.ptun.palembang.go.i d, diakses tanggal 01 Maret 2012. S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta : Liberty, 2003. Philipus M. Hadjon. “Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang rawan gugatan”, makalah Temu Ilmiah Hut Peratun XIII, Medan, 2004.
29
Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan, 1999.
