Oleh : Ketua Tim GNPSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Disampaikan pada acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Gorontalo, 10 Juni 2015
Data dan Informasi Kawasan Hutan
A. KAWASAN HUTAN (daratan)
NOMOR SK
HUTAN HUTAN TANGGAL KONSERVASI LINDUNG (HA) (HA)
NO
PROVINSI
1
Sulawesi Barat
862/Menhut29/09/2014 II/2014
2
Sulawesi Utara
734/Menhut02/09/2014 II/2014
3
Gorontalo
4
Maluku Utara
215.190
HUTAN PRODUKSI (HA)
TOTAL
PROSENTASE *
452.030
425.156
1.092.376
64,77
245.165
161.784
287.990
694.939
48,06
325/Menhut25/05/2010 II/2010
196.653
204.608
423.407
824.668
68,73
302/Menhut01/05/2013 II/2013
218.499
584.058
1.712.663
2.515.220
79,95
* Sumber luas daratan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Per Tahun 2013
I.
Realisasi Percepatan Penetapan =
61.434.612,94 ha (50,86%), terdiri dari: • Surat Keputusan 810 buah. • Peta Lampiran 12.795 lembar.
II.
III.
Realisasi Penetapan sebelum 2009 = 13.819.510,12 ha (11,44%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. Total Penetapan = 75.254.123,06 ha (62,30%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.640 buah. • Peta Lampiran 13.625 lembar.
62,30%
KORSUP MINERBA
DASAR HUKUM A. UU No 41 tahun 1999 jo UU No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan antara lain mengatur: • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung • Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka • Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri dengan mempertimbangankan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan
B. Pertambangan dengan pola penambangan terbuka di kawasan hutan lindung hanya diperkenankan kepada 13 izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana diatur dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan/perjanjian di bidang pertambangan yang berada dikawasan hutan
6
Daftar 13 Perusahaan Pertambangan yang diperkenankan beroperasional di Kawasan Hutan Lindung sampai berakhirnya perizinan atau perjanjiannya (Lampiran Keppres No. 41 tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada pada Kawasan Hutan) : 1.Freeport Indonesia Comp – Mimika (Papua) 2.Karimun Granit – Karimun (Kepri) 3.Inco Tbk – Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali (Sulsel, Sulteng, dan Sultra) 4.Indominco Mandiri – Kutai Timur, Kota Bontang (Kaltim) 5.Aneka Tambang Tbk – Halmahera Tengah (Malut) 6.Natarang Mining – Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat (Lampung) 7.Nusa Halmahera Minerals – Halmahera Utara, Halmahera Barat (Malut) 8.Pelsart Tambang Kencana – Kotabaru, Banjar, Tanah Laut (Kalsel) 9.Interex Sacra Raya – Pasir, Tabalong (Kaltim dan Kalsel)
10.Weda Bay Nikel – Halmahera Tengah (Malut) 11.Gag Nikel – Sorong (Papua) 12.Sorikmas Mining – Mandailing Natal (Sumut) 13.Aneka Tambang Tbk (B) – Kendari (Sultra)
REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI
NO
1
2
PROVINSI
SULAWESI UTARA
GORONTALO
JENIS IZIN
OPERASI PRODUKSI SURVEY/EKSPLORASI Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
GRAND TOTAL Unit
Luas (Ha)
IUP
-
-
6
849,71
6
849,71
KK
1
855,23
2
1.217,14
3
2.072,38
IUP
-
-
9
9.850,92
9
9.850,92
KK
-
-
2
7.196,85
2
7.196,85
3
SULAWESI BARAT
IUP
1
11,19
18
49.963,80
19
49.974,99
4
MALUKU UTARA
IUP
4
995,10
14
7.060,70
18
8.055,79
8
REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG OPERASI PRODUKSI NO
PROVINSI
1
2
GRAND TOTAL
JENIS IZIN Unit
SULAWESI UTARA
SURVEY/EKSPLORASI
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
Unit
Luas (Ha)
IUP
7
115,05
39
22.623,30
46
22.738,35
KK
3
3.713,40
2
13.801,97
5
17.515,37
IUP
-
-
17
31.167,94
17
31.167,94
KK
-
-
2
6.731,28
2
6.731,28
IUP
4
1.855,34
31
124.794,80
35
126.650,14
IUP
16
30.485,17
80
66.749,84
96
97.235,01
KK
2
23.259,65
1
7.940,15
3
31.199,81
GORONTALO
3
SULAWESI BARAT
4
MALUKU UTARA
9
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL IZIN BIDANG PERTAMBANGAN DENGAN KAWASAN HUTAN Kementerian Kehutanan telah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia (kecuali Bali, DKI. Jakarta dan Kalimantan Utara) menyampaikan sebagai berikut: 1.
Hasil analisis melalui overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi
2.
Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka
3.
Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004
4.
Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranya Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkahlangkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum 10
DAFTAR SURAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL WIUP DAN KAWASAN HUTAN
NOMOR
KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SE-
NOMOR SURAT
TANGGAL
1
Sulawesi Utara
S.714/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
2
Gorontalo
S.713/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
3
Sulawesi Barat
S.715/VII-PKH/2014
10 Juli 2014
4
Maluku Utara
S.551/VII-PKH/2014
9 Juni 2014
11
RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN NO
1
PENGIRIM
Pemerintah Kabupaten Mamuju
NOMOR/TGL SURAT
522/796/IX/2014
KEPADA
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
RINGKASAN SURAT
1. Izin pertambangan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung belum melakukan aktifitas fisik dilapangan
2. Untuk izin pertambangan yang terindikasi berada pada kawasan hutan konservasi akan dilakukan penyesuaian seperlunya 3. untuk para pemegang izin pertambangan yang berada dalama kawasan hutan dihimbau untuk melengkapi perizinan pinjam pakai kawasan hutan sesuai peraturan yang berlaku 12
RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN NO
2
PENGIRIM Bupati Bone Bolango
NOMOR SURAT
KEPADA
Direktorat Jenderal Planologi 522/DHT/BB/283/ Kehutanan IX/2014
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 522/D11/Hutbun/ 3 Kabupaten 316/X/2014 Bolaang Mongondow
Bupati Bolaang Mongondow
RINGKASAN SURAT
1. Bahwa munculnya beberapa IUP di kawasan hutan konservasi merupakan akibat dari perubahan penunjukan kawasan hutan di provinsi Gorontalo 2 Terhadap IUP-IUP yang terindikasi berada di kawasan hutan konservasi atau lindung dihimbau untuk mengajukan revisi areal
1. Menyampaikan analisis tentang WIUP yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Meminta perkenan bupati agar dapat menugaskan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan analisis dan kajian status areal sebelum IUP diterbitkan
13
Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan
I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif No.
Renaksi
I.11
Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
I.15
Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
I.28
Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibaannya
I.29
Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan No.
Renaksi
II.30
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin
II.31
Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
II.36
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
II.37
Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat No.
Renaksi
III.42
Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)
III.47
Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan No.
Renaksi
IV.52
Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)
IV.53
Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi No.
Renaksi
VI.61
Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan
VI.62
Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan
VI.73
Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP
MEKANISME PELAPORAN
Mekanisme dan Jadwal Pelaporan
Pemda KPK (Tembusan ke Kemen LHK)
K/L Pusat • 10 Juni • 10 Desember
Pemerintah Daerah • 10 Maret • 10 Juni • 10 Desember
CSO • 10 Juni • 10 Desember
TERIMA KASIH
Banyak pohon, banyak rejeki 22
