Oleh : Ketua Tim GNPSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pontianak, 9 September 2015
Data dan Informasi Kawasan Hutan
2
KAWASAN HUTAN KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA (Daratan)
NO
PROVINSI
NOMOR SK
TANGGAL
HUTAN KONSERVASI
(HA)
HUTAN HUTAN PRODUKSI LINDUNG (HPT, HP, HPK) (HA)
(HA)
TOTAL
PROSENTASE (%) dari luas kawasan hutan (daratan) NKRI
(HA)
1
Kalbar
733/Menhut2/09/2014 II/2014
1.430.101
2.310.874 4.457.681
8.198.656
55,85
2
Kalteng
869/Menhut29/09/2014 II/2014
1.608.286
1.346.066 9.742.813 12.697.165
80,37
3
Kalsel
465/Menhut09/08/2011 II/2011
213.285
4
Kaltim dan 718/Menhut 29/8/2014 Kaltara -II/2014
1.704.666
526.425
1.040.272
1.779.982
45,94
2.848.243 9.302.924 13.855.833
64,54
3
I.
Realisasi Percepatan Penetapan =
61.434.612,94 ha (50,86%), terdiri dari: • Surat Keputusan 810 buah. • Peta Lampiran 12.795 lembar.
II.
III.
Realisasi Penetapan sebelum 2009 = 13.819.510,12 ha (11,44%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. Total Penetapan = 75.254.123,06 ha (62,30%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.640 buah. • Peta Lampiran 13.625 lembar.
62,30%
Sifat Kegiatan 1.
Penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.
2.
KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.
3.
Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Indonesia.
4.
Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.
5.
Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.
6.
Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.
5
Tujuan Kegiatan 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara. 6
6 Sasaran Kegiatan 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatur negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi 7
Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
8
SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN NO
PROVINSI
UNIT
Total Luas (Ha)
1
Kalbar
24
273.271,77
2
Kalteng
91
920.381,04
3
Kalsel
18
214.204,83
4
Kaltim
57
494.474,79
5
Kaltara
-
Grand Total
190
1.902.332,43 9
PERSETUJUAN PRINSIP KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN NO
PROVINSI
UNIT
Total Luas (Ha)
1
Kalbar
11
71.740,00
2
Kalteng
21
146.970,06
3
Kalsel
3
17.250,00
4
Kaltim
1
16.350,00
5
Kaltara
-
-
Grand Total
36
252.310,06 10
DATA PEMANFAATAN HUTAN No
PERIZINAN
KALIMANTAN BARAT UNIT LUAS
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS
KALIMANTAN UTARA UNIT LUAS
1 IUPHHK-HA
24
1.169.430
57
4.004.299
4
231.066
57
3.626.510
23
1.543.031
2 IUPHHK-HT
41
1.901.491
23
623.884
17
552.255
43
1.605.195
4
297.596
3 IUPHHK-RE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 HTR
3
2.390
3
19.735
0
0
2
10.300
0
0
5 HD
24
72.405
11
46.280
9
11.465
6
27.030
1
4.415
6 HKM
5
6.165
0
0
2
730
10
1.400
0
0
TOTAL
97 3.151.881
94 4.694.198
32 795.516
118 5.270.435
28 1.845.042
11
Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan
12
I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif No.
Renaksi
I.11
Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
I.15
Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan
I.28
Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya
I.29
Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban
13
II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan No.
Renaksi
II.30
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin
II.31
Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
II.36
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
II.37
Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.
14
III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat No.
Renaksi
III.42
Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)
III.47
Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan No.
Renaksi
IV.52
Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)
IV.53
Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
15
VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi No.
Renaksi
VI.61
Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan
VI.62
Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan
VI.73
Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP
16
MEKANISME PELAPORAN
17
Mekanisme dan Jadwal Pelaporan
Pemda KPK (Tembusan ke Kemen LHK)
K/L Pusat • 10 Juni • 10 Desember
Pemerintah Daerah
CSO
• 10 Maret • 10 Juni • 10 Desember
• 10 Juni • 10 Desember
LAPORAN PROVINSI YANG SUDAH MASUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ACEH RIAU BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN JAWA TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT
19
LAPORAN PROVINSI YANG SUDAH MASUK (Tambahan) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TIMUR
20
TERIMA KASIH
Banyak pohon, banyak rejeki
21
