LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
: 25 /SB/2012
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2012 TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013 NO. 1 1.
2.
Judul Ranperda 2 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
Latar Belakang
-
-
3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang mengamantkan harus dibuat dengan Perda
- Dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi, diperlukan penambahan penanaman modal yang berasal dari
Tujuan Penyusunan 4 Membentuk Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 5 Terbentuknya kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagia wadah untuk pelayanan perizinan
Sebagai pedoman - Peningkatan dalam iklim investasi penyelenggaraan yang kondusif penanaman modal di - Peningkatan Provinsi Sumatera jumlah
Pokok Pikiran/Lingkup/Objek Yang Diatur 6 Struktur Organisasi Tupoksi
Jangkauan /Arah Pengaturan 7 Kewenangan Propinsi dan amanat UndangUndang
- Kebijakan Dasar Penanaman Modal Modal di Provinsi Sumatera Barat. - Bentuk Badan
Sesuai kewenangan provinsi di bidang penanaman
Peraturan/Perda terkait 8 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal - Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Keterangan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
1
dalam negeri maupun luar negeri untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomim riil yang berkelanjutan. - Menciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Barat.
penanam modal - Peningkatan sarana pendukung penanaman modal - Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengelolaan Sumber Daya Alam.
-
-
-
-
-
-
Usaha dan Kedudukan. Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha Lokasi Usaha Perlakuan Terhadap Penanam Modal Hak dan Kewajiban Penanam Modal Penyelenggaraan Urusan Penanam Modal Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Perizinan Penanaman Modal Insentif Daerah dan Kemudahan Penanaman Modal Ketenagakerjaan Pengembangan Penanaman Modal Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pengendalian Penanaman Modal Koordinasi Penanaman Modal Peran Serta Masyarakat Penyelesaian Sengketa
modal dan peraturan perundangundangan.
Perseroan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
2
3.
4.
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat
Pengelolaan Sumber Daya Air
- Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kepariwisataan yang mempunyai daya tarik wisata dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pengembangannya diperlukan pengaturan dan pengendalian. - Agar potensi pariwisata Sumatera Barat dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. - Untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang menjiwai kehidupan masyarakat di Sumatera Barat.
Sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kepariwisataan.
- Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya sehingga dapat dimafaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat. - Pengelolaan sumber daya air berada dalam suatu sistem yang kompleks sehingga prinsip keterpaduan merupakan salah satu keharusan untuk pengurusan sumber daya air yang
Sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyelenggaraan Pengelolalaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Barat
Berkembangnya Potensi dan Pembangunan Pariwisata Di Sumatera Barat.
-
-
-
-
-
Terkelolanya sumber daya air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-
-
-
Kebijakan Pengembangan Kebudayaan Pariwisata Nasional. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat. Program dan kegiatan Utama pengembangan Pariwisata Arah Pengembangan pembangunan Kabupaten/kota. Prospek Peluang Investasi Pariwisata
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat merupakan jabaran Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional.
-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Pemerintah Daerah
Pengelolaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air. Pengendalian daya rusak air. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Sistem kelembagaan
Pengaturan sesuai kewenangan provinsi di bidang pengelolaan sumber daya air dan peraturan perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air. - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air.
Pemerintah Daerah
-
3
5.
Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
-
6.
Perlindungan Perempuan dan Anak
-
-
-
efektif, yang mencakup lintas sektoral dan lintas wilayah, sehingga untuk menjamin ketersediaan air, menjaga kelangsungan fungsi serta manfaat air dan sumber air diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terpadu. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan ber masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat sudah tidak sesuai lagi dengan semangat dan tujuan kehidupan masyarakat Sumatera Barat, maka perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan YME yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia
besarnya kemakmuran rakyat.
-
Sebagai landasan hukum/acuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Sumatera Barat.
Terciptanya , ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat.
Pencegahan dan pemberantasan maksiat Ketentraman, ketertiban dan keindahan Tertib kesehatan Tertib tempat hiburan dan keramaian Tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai Tertib sosial Tertib lingkungan Tertib pemerintahan
Penyelenggaraa n ketertiban umum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
-
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
Pemerintah Daerah
- Hak dan kewajiban anak - Tanggung jawab dan peran pemerintah daerah - Sistem perlindungan anak - Tindakan perlindungan anak
Sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Pemerintah Daerah
-
-
-
-
Sebagai landasan hukum dalam upaya memberikan dan mewujudkan perlindungan kepada perempuan dan anak di Sumatera Barat.
Terwujudya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak
pengelolaan sumber daya air. Sistem informasi sumber daya air. Pembinaan dan pengawasan
4
agar menjadi generasi muda penerus cita-cita bangsa, perlu dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan akan pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. -
7.
SOTK Lembaga Lain (Sekretariat KORPRI, Sekretariat KPID, Sekretariat Bakorluh dan SOTK Rumah Sakit Paru)
- Dalam rangka mendukung teknis operasional KORPRI Provinsi serta pembinaan seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI. ( Sekretariat KORPRI )
- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional dan administrasi serta Pembinaan dalam lingkungan KORPRI
- Terwujudnya suatu wadah bagi PNS dilingkungan Pemerintah provinsi terhadap operasional dan administrasi serta pembinaan di bidang olahraga, seni,
- Pemberdayaan Peran kelompok sosial dan masyarakat adat - Pengawas dan koordinasi - Kebijakan perlindungan anak dan pembinaan anak terlantar - Rencana strategis peningkatan mutu pendidikan dan sumberdaya kreatif anak - Pendidikan luar sekolah dan percepatan pendidikan - Lembaga penghimpun dana pendidikan bagi anak Kebijakan dasar terhadap pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS untuk berhimpun dalam satu wadah.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan. -
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
5
budaya, mental, rohani, usaha, bantuan sosial dan kerjasama.
- Dalam rangka mendukung untuk pelayanan adminstrasi KPID. ( Sekretariat KPID)
- Dalam rangka mengkoordinasikan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. ( Sekretariat Bakorluh )
- Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat yang menderita
- Sebagai pedoman pelayanan pengawasan dan pembinaan tentang penyiaran.
- Sebagai pedoman berkoordinasi antara semua penyuluh di bidang pertanian, Perikanan, Kehutanan.
- Sebagai pedoman dalam meningkatkan status dari UPTD kepada Rumah
- Terwujudnya suatu wadah Sekretariat Provinsi dimana tugas dan wewenangnya diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. - Terwujudnya koordinasi antara penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan.
- Meningkatnya pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010
- Kebijakan dasar terhadap kewenangan daerah dalam pembinaan dan pengawasan di bidang penyiaran.
- kebijakan koordinasi penyuluh pertanian, kehutanan perikanan
-
Permendagri 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RI Provinsi dan Kabupaten/Kota.
-
Permendagri No.19 Tahun 2008 tentang Pedoman Org. dan Tata Kerja Sekretriat KPID.
-
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
terkait
dan
- Kebijakan pembentukan RS Khusus Paru, sebagai RS Khusus yang kedua setelah
6
penyakit paru ( RS Paru)
8.
9.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Dalam rangka mensikronkan kebijakan pemerintah pusat terhadap perubahan dari struktural ke fungsional di bidang pengawasan/inpektorat.
Penyertaan Modal Daerah
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala
- Pembentukan Balitbang (yang semula bergabung dengan Bappeda ) dalam rangka pengembangan penelitian di Sumatera Barat.
Sakit Khusus yang menangani penyakit paru.
masyarakat yang mempunyai penyakit paru.
RS Khusus JIwa HB. Saanin
Pedoman dalam rangka peningkatan kinerja di bidang pengawasan.
Menyesuaikan wadah inspektorat dengan aturan dari pemerintah pusat
Kebijakan menghidupkan jabatan fungsional dilingkungan inspektorat
Sebagai wadah bagi penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Barat.
Struktur Organisasi, serta tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Sumatera Barat.
Membentuk Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Sebagai payung hukum terhadap penyertaan modal
- Mendorong pertumbuhan
-
Kebijakan dasar investasi pada
Sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan -
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
-
Permendagri No.47 Tahun 2010 tentang Juknis Jabtan Fungsional Pnegwas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya.
Mencakup semua hak dan kewajiban
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010
Pemerintah Daerah
7
sektor serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada PT. Asuransi Bangun Askrida
ekonomi. -
- Membuka kesempatan kerja
-
- Sumber pendapatan asli daerah
-
-
-
perseroan. Maksud dan tujuan Besaran dan batasan penyertaan modal Hak dan kewajiban Pembinaan dan pengawasan Pelaporan dan penggunaan hasil usaha Sanksi
Pemprov Sumbar sebagai salah satu pemegang saham sesuai peraturan perundangundangan.
Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah. 10.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
- Sebagai tindak lanjut dari otonomi daerah, pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sebagai pedoman/acuan dalam penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga
Meningkatkan pendapatan daerah
-
-
Mekanisme dan prosedur penerimaan sumbangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
- Jenis sumbangan
Sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor
8
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Daerah.
- Permendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan PIhak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
11.
Ketenagalistrik - Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan an kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan , pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan ketenagalistrikan.
- Sebagai pedoman/ acuan dalam pengelolaan ketenagalistri kan di Sumatera Barat.
- Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkat kan kesejahtera an dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangu nan yang
- Wewenang dan tanggungjawab. - Pengelolaan ketenagalistrikan, yang terdiri dari : a. Perencanaan dan pengembangan ketenagalistrik an. b. Rencana Umum Ketenagalistrik an c. Pemanfaatan d. Pengusahaan dan perizinan e. Penjualan Tenaga listrik dan Jasa Penyaluran. f. Konservasi, lingkungan
Sesuai kewenangan provinsi di bidang ketenagalistrika n
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Pemerintah Daerah
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistri kan.
9
berkelanjutan.
12.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau
- Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta dalam upaya mewujudkan Sumatera Barat menjadi provinsi terkemuka yang berbasis keunggulan sumber daya manusia yang agamais, maka pemerintah daerah mendirikan yayasan beasiswa MInangkabau.
- Berdirinya Yayasan Beasiswa Minangkabau dalam rangka mendukung program pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Mewujudkan Sumatera Barat menjadi provinsi terkemuka yang berbasisikan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan agamais.
hidup dan keselamatan ketenagalistrik an. - Pembangunan Ketenagalistrikan masyarakat Perubahan terhadap substansi/materi tentang penggunaan dana hibah.
Sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tenatng Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
13.
Pertanggungja waban Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Sebagai Pertanggungjawa ban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD
- Adanya pertang gung jawaban terhadap kegiatan yang
-
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas
Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
Pemerintah Daerah
10
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setalah tahun anggaran berakhir
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggatan 2012
telah dilaksana kan
Laporan Keuangan
14.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
-
Karena berbagai keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2013.
Sebagai Acuan dan pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2012 Sebagai Acuan dan pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2013.
- Terlaksana nya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2013 sesuai dengan Anggaran yang telah disediakan.
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 serta uraiannya.
15.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
-
Sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun
Sebagai acuan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2014.
Terlaksanya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2014 sesuai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 serta uraiannya.
Tahun Anggatan 2012
Sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, - Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, - Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Pemerintah Daerah
11
2014
-
2008, bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan kepada DPRD tersebut merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD.
Anggaran yang telah disediakan.
-
12 Tahun 2008, - Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
16.
Pengendalian dan Pengawasan Beban Maksimum Angkutan Barang dan Tertib Pemanfaatan Jalan
Menghindari kerusakan jalan guna mewujudkan fungsi dan peran jalan.
Sebagai payung hukum pemeliharaan jalan
- Pemeliharaan Jalan Propinsi - Penertiban Pemakaian Jalan - Memperpan jang usia jalan
- Ketentuan Umum - Sarana dan Prasarana - Ketentuan sanksi - Ketentuan Peneutup
Kewnangan propinsi dalam hal pengelolaan jalan
Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Jalan
DPRD
17.
Hari Lahir Provinsi Sumatera Barat
- Menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah serta mengenang, menghormati dan menanamkan rasa cinta pada daerah khususnya kepada Provinsi Sumatera
Sebagai dasar Penentuan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumbar
- Menetap kan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
- Ketentuan Umum - Dasar Penetapan - Penetapan Hari Jadi - Peringatan Hari Jadi
Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
DPRD
12
Barat - Memotivasi masyarakat dalam membangun daerah
- Ketentuan Penutup
-
-
-
-
18.
Ketahanan Dan Ketersediaan Pangan
Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah - tangga yang terus -
Sebagai Landasan Hukum guna terjaminnya pemenuhan Kebutuhan Pangan
- Terpenuhinya Kebutuhan Pangan - Standar Keterjangkaua
-
Ketentuan Umum Ketersediaan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah
Pasal 7 ayat 2 huruf m PP Nomor 38 Tahun 2007
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang; Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUU-an. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 9 Tahun 2010 ttg Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C - Undang-Undang Nomor : 116 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
DPRD
13
berkembang dari waktu ke waktu. - Jaminan terpenuhinya Kebutuhan Pangan - secara terus menerus
19.
Penguatan dan Pelestarian Budaya Minangkabau
- Meningkatkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat - Memelihara jatidiri masyarakat Minangkabau
secara menerus
terus
n Pangan - Membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersedia an pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Provinsi Sumbar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
Sebagai Landasan - Efektivitas Hukum dalam Kelembaga an Penguatan Adat daerah Kelembagaan Adat sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah.
-
-
-
Provinsi Penganekaragama n Pangan Pencegahan, Penanggulangan Masalah Pangan Pegembangan SDM dan Kerjasama Internasional Ketentuan Penutup
- Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemerintah Daerah - Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Azasi Manusia.
Pasal 7 ayat 2 huruf w PP Nomor 38 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
DPRD
14
- Membentuk Lembaga Adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya dan peradaban Minangka bau
- Pembentukan Lembaga Adat - Hak,Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat - Pembinaan - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2007 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pemerintahan Nagari - Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran - Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat - Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran - Perda Nomor 6 Tahun 2008 ttg Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya - Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,
Ir.H.YULTEKHNIL,MM
15
