Notulensi Rapat Kerja Pencanangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda Birawa Bidakara, 28 Mei 2013 Peserta Agenda Proses
: Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia : Pencanangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah :
No Hasil Pembahasan I. Pengantar Menteri PANRB • Pencanangan pelaksanaan reformasi birokrasi pemda adalah hasil rapat KPRBN, dengan ditetapkannya tahun 2013 sebagai tahun percepatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. • Tujuan kegiatan adalah meningkatkan komitmen, semangat pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. • Acara dihadiri lebih dari 1.100 peserta. • RB merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini berdasar pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan jangka menengah nasional. • Tunjangan kinerja dalam reformasi birokrasi diberikan dengan landasan berpikir peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur. Tunjangan ini didasarkan pada unit kerja dan prestasi kerja, sehingga reformasi birokrasi bukan hanya bertumpu pada remunerasi, tetapi lebih pada peningkatan kinerja. • Capaian reformasi birokrasi hingga saat ini: o Makro: Kerangka regulasi reformasi birokrasi telah diatur dengan sistematis. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara online dan real time untuk 600 instansi K/L/Pemda. Kenaikan indeks integritas pelayanan publik KPK. Terjadi kenaikan Indeks Persepsi Korupsi. Perbaikan pada akuntabilitas instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. o Mikro: Reformasi birokrasi telah dilakukan 64 K/L dari 76 K/L dan telah ditetapkan pilot project untuk RB di pemda. • Menteri PANRB telah menginisiasi percepatan reformasi birokrasi melalui 9 program percepatan reformasi birokrasi yang telah dijabarkan dalam rencana aksi. • Secara sederhana, Kementerian PANRB mendorong program percepatan ini melalui Zona Integritas, anggaran berbasis kinerja, dan pelayanan publik. • Hingga akhir 2012, fokus RB adalah pada instansi pemerintah pusat. Memasuki 2013, fokus tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah. • RB pada pemda dibedakan menjadi pilot project dan non-pilot project. Dalam pilot project, ditetapkan seluruh provinsi, seluruh ibukota provinsi, dan satu kabupaten di masing-masing provinsi sebagai pilot project. Namun demikian, Kementerian PANRB mendorong pemda yang bukan menjadi pilot project untuk melakukan RB di pemdanya. II.
Keynote Speech Wakil Presiden RI • Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan di tingkat pusat maupun daerah. • Hal ini dibuktikan melalui pengalaman di berbagai negara bahwa kinerja
• • •
• • •
• •
• • •
• •
pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kinerja pemerintahan. Birokrasi modern adalah birokrasi yang independen dan mendekati sifat mesin untuk mencapai suatu hasil. Capaian hasil akan tergantung pada efisiensi mesin dan siapa yang menggunakan mesin tersebut. Pimpinan instansi, baik pusat maupun daerah dihadapkan pada 2 tantangan: memperbaiki efisiensi birokrasi dan menjaga independensi birokrasi dari pengaruh yang tidak sehat. Langkah-langkah yang telah dijadwalkan oleh Kementerian PANRB merupakan upaya yang baik dan harus didukung. Setiap instansi dapat berbeda rencana aksinya dengan instansi lain, namun kerangkanya tetap sama dengan berdasar pada program yang diterbitkan Kementerian PANRB. Apabila birokrasi digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya, maka birokrasi tidak akan memberikan hasil yang baik. Keteladanan dari pimpinan pemda menjadi elemen penting dalam reformasi birokrasi. Ada 3 pengaruh yang dapat merusak birokrasi: o Politik. Birokrasi harus bebas dari kepentingan politik sempit. Tanpa kebebasan dari politisasi birokrasi, semua upaya reformasi akan gagal. o Pengaruh negatif dari kerja sama dengan sektor privat. Apabila tidak ada rambu yang jelas tentang hal yang benar dan salah, maka birokrasi dapat jatuh pada kebijakan yang salah. Birokrasi jangan sampai dikooptasi/disubordinasi oleh dunia bisnis. Ini menjadi tugas dari pimpinan setiap instansi pusat dan daerah. o Pengaruh negatif dari pribadi yang dominan yang memiliki agenda yang tidak sejalan dengan tujuan diciptakannya birokrasi di daerah ataupun negara. Apapun yang dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan kinerja birokrasi harus diiringi dengan pengawalan dari pimpinan mengenai dampak-dampak negatif yang mungkin memengaruhi. Diperlukan champion untuk melakukan reformasi birokrasi, karena ini adalah langkah yang tidak rutin dan membutuhkan energi, tekad, dan keberanian ekstra untuk melakukan perubahan. Tidak dapat mengandalkan reformasi birokrasi pada orang-orang yang berpikir secara rutin dan melakukan segala sesuatu sesuai apa yang ada. Idealnya, champion adalah pimpinan dari organisasi. Dalam hal pemerintah daerah, tentunya adalah kepala daerah. Tanpa keteladanan dari pimpinan, reformasi birokrasi akan menjadi reformasi birokrasi proforma atau reformasi birokrasi dokumen. Tugas pemerintah pusat adalah memfasilitasi proses reformasi birokrasi di daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Fasilitasi tidak diartikan sebagai mengambil alih. Artinya, pemerintah pusat akan mendukung asistensi teknis maupun dana. Namun demikian, intervensi dapat dilakukan dalam batas-batas negara kesatuan. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat membuat kebijakan tertentu untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah daerah. Pimpinan daerah harus dapat mengidentifikasi orang-orang yang dapat menggerakkan reformasi birokrasi di daerahnya. Bagi masyarakat, hal terpenting dari pemerintahan adalah o Pelayanan publik yang berkualitas baik; setiap pemda agar menyusun instrumen pengukuran kualitas pelayanan publik. Instrumen ini harus bersifat independen dan rutin. Kementerian PANRB harus mendukung hal ini. o Penyalahgunaan anggaran yang minim; hal ini juga harus didukung
oleh instrumen yang dapat mengukur keberhasilannya. Efisiensi penggunaan uang publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; hal ini juga dapat diukur, namun membutuhkan kesadaran pimpinan untuk mempertimbangkan ini. Kementerian PANRB diharapkan dapat memberikan pedoman untuk hal ini, sehingga pimpinan daerah akan lebih mantap dan tidak perlu khawatir dengan pertanggungjawabannya. o Perbaikan pada proses pembuatan kebijakan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan; Kami menghargai pemda yang melakukan eksperimentasi dalam mekanisme pelayanan publik yang lebih baik. Pilot project bukan untuk membatasi inovasi dan inisiatif pemerintah daerah, namun untuk menetapkan bottom-line atau batas minimal reformasi birokrasi. Perbaikan yang lebih tinggi lagi yang sebenarnya menjadi tujuan dari otonomi daerah. Manfaat reformasi birokrasi akan dapat dirasakan dalam jangka panjang untuk generasi muda di setiap daerah. Pimpinan daerah harus menjadi negarawan, bukan politisi. Bedanya adalah wawasan dari pimpinan tersebut. Politisi hanya berpikir tentang pemilu yang akan datang, sementara negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang. Kepala daerah harus dapat menjadi politisi yang berjiwa negarawan. o
• •
• •
III.
Paparan Menteri Dalam Negeri RI • Masalah dalam birokrasi Indonesia: o Masih ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, misalnya dalam hal bentuk hukum RPJMD yang berbeda antara UU 25/2004 dan UU 32/2004; o Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran; o Masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang; o Pelayanan publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat; o Manajemen SDM yang belum efektif dan optimal untuk meningkatkan profesionalisme aparatur; Penempatan SDM aparatur belum mencerminkan kompetensi yang dimiliki. o Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum mendukung terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional; • Keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan oleh komitmen pimpinan serta kemampuan dan integritas birokrat yang melaksanakan. • Pokok-pokok pengaturan dalam PP 41/2007 o Dasar pembentukan organisasi dengan Perda; o Mempertegas tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah; o Kritgeria dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD; o Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas dan LTD; o Pola dan susunan organisasi masing-masing SKPD; o Eselonisasi; o Staf ahli kepala daerah; keberadaan dan peran staf ahli perlu dipertimbangkan kembali; o Perangkat daerah otonom baru; o Perangkat daerah yang memiliki istimewa dan khusus; o Lembaga lain yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan; o Pembinaan dan pengendalian serta evaluasi. • Kondisi kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun
•
• • • •
•
2007: o PP revisi PP 41/2007 akan berlaku pascaRUU ASN menjadi UU ASN. o Terjadi pola organisasi yang sama antardaerah yang tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah; o Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD; o Susunan organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja; o Nomenklatur SKPD antardaerah sangat variatif; o Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja; o Kriteria variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD; o Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan menyebabkan pembebanan APBD; o Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah; o Kelembagaan daerah yang memiliki karakteristik istimewa dan khusus; o Staf ahli kepala daerah memiliki tugas fungsi dan kewenangan yang tidak jelas; o Belum ada kriteria pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali; o Sebagian kabupaten/kota tidak melaporkan kepada Mendagri dalam rangka pembinaan dan evaluasi’ o Pemberdayaan kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur; o Pemanfaatan jabatan fungsional belum optimal; o Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP 41/2007. Prinsip penataan SKPD o Diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat; o Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian, kewenangan, tata kerja yang jelas; o Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing; o Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah; o Pengembangan jabatan fungsional. Secara umum, belanja pegawai pada seluruh pemerintah provinsi memiliki persentase di bawah 50 persen dari APBD. Sementara itu, di sebagian besar kabupaten dan kota, proporsinya masih relatif tinggi. Penataan SKPD provinsi harus paralel dengan penataan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah; Revisi PP 41/2007 memperhatikan RUU ASN dan UU 32/2004; Pembentukan UPT K/L dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan
IV.
V.
dilantik oleh Gubernur. Paparan Menteri Keuangan RI oleh Bpk. Rionald Silaban • Kecenderungan transfer ke pemerintah daerah sejak 2008-2013 meningkat sekitar 8 persen; • Kendala dan tantangan reformasi birokrasi terkait aspek keuangan: o Proporsi terbesar belanja daerah adalah pada belanja pegawai; Secara umum, lebih dari 230 pemerintah daerah yang memiliki proporsi belanja pegawai di atas 50 persen; o Penyerapan APBD relatif lambat, yaitu rendah di triwulan I s.d. III, namun melonjak tinggi di akhir November-Desember; o Dana idle yang cukup besar akibat model transaksi berjangka yang dilakukan Pemda; o Belum optimalnya kualitasn pengelolaan administratif yang ditunjukkan oleh banyaknya daerah yang memperoleh opini disclaimer. Hanya 67 pemda yang mendapat opini WTP, 316 LKPD mendapat opini WDP. • Reformasi birokrasi adalah alat untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan; • Peningkatan kualitas birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat • Peningkatan kualitas birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat • Penyusunan/revisi berbagai UU yang terkait harus sangat terkoordinasi dan selaras dengan peraturan lainnya (Revisi UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah, Revisi UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan, RUU Aparatur Sipil Negara, dll) Penutup oleh Menteri PANRB • Dalam struktur organisasi, diharapkan prinsipnya adalah miskin struktur kaya fungsi. Di tingkat K/L, sedang dilakukan penataan kelembagaan pada 13 kementerian/lembaga. • Presiden berpandangan bahwa RUU ASN merupakan RUU yang sangat kritis dan menentukan untuk keberhasilan pemerintahan. • Kebijakan remunerasi PNS ke depannya adalah berdasarkan beban kerja, kelas jabatan, dan unit kerja. • Dibutuhkan komitmen kepala daerah dan Ketua DPRD untuk mensukseskan reformasi birokrasi. • Pemerintah daerah perlu menemukan dan mengoptimalkan engine of reform. • Pemerintah daerah dapat menentukan area perubahan yang paling penting untuk pemdanya sebagai prioritas, namun tetap perlu melakukan perubahan pada 8 area yang telah ditentukan dengan jadwal yang sesuai kebutuhan.
Notulis: M. Imam Alfie S.
