1
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI TAHUN 2013 POLRES DHARMASRAYA Pendahuluan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dilaksanakan dalam rangka mengintegrasikan Strategi Polri dalam Renstra Polri Tahun 2010-2014 dan Program Revitalisasi Polri secara menyeluruh di Polres Dharmasraya dan Jajaran dengan sasaran akhir mewujudkan pelayanan prima melalui penjabaran dan aktualisasi dari 8 (delapan) sasaran area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Mind Set dan Cultur Set. Selanjutnya dilaksanakan dalam 9 (sembilan) Program yaitu Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Peraturan Perundangundangan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Manajemen Perubahan, Program Penguatan Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Monitoring dan Evaluasi. Oleh karenanya dalam rangka merealisasikan sasaran Reformasi Birokrasi Polri gelombang II yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, (2) Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat dan (3) Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi serta melakukan konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan yang sudah disusun sebagai panduan
2
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri gelombang II sampai tahun 2014 dengan pencapaian sebagai berikut : Program Kegiatan 1. Program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi bertujuan mewujudkan struktur yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size). Untuk mendukung Program Penataan dan Penguatan Organisasi sebagai implementasi dari program tersebut adalah Penataan dan Penguatan Organisasi Polri, dengan melaksanakan restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi pada Polres Dharmasraya sesuai dengan Perkap 23 tahun 2010 yaitu pembentukan Bag Ren, Sat Tahti, Sat Binmas, Subbag Humas, Subbag Hukum, Si Was, Unit Provost dan Si Um pada Polsek Urban dan Rural, serta perlu menyusun HTCK sebagai pedoman koordinasi baik vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral. Restrukturisasi dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan tugas antar fungsi terjalin kerjasama yang baik dan harmonis penataan ulang dan kerjasama perlu dilakukan dengan membuat sesuatu regulasi dalam bentuk HTCK antar fungsi sehingga mekanisme kerjasama dapat berjalan secara maksimal, jumlah personil sesuai DSP terutama pada tingkat Polsek Urban, dimana bhabinkamtibmas tidak termasuk dalam bentuk organisasi pada Perkap 23 tahun 2010. Maka sebagai bahan evaluasi terhadap beban kerja personil dan untuk menentukan kebutuhan personil pada Bag, Sat, dan Polsek dengan cara menyusun analisis beban kerja (ABK) sehingga organisasi menjadi kuat.
3
2. Program dan Kegiatan Penataan Tata Laksana dengan tujuan mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Govermance. Upaya yang dilaksanakan dalam Program Penataan Tata Laksana yaitu menghimpun, menata dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mensosialisasikan SOP yang telah disusun kepada seluruh anggota agar dalam pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada SOP yang ada. Pengembangan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) saat ini di Polres Dharmasraya belum dilaksanakan sementara dipusatkan di Polda Sumbar sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2010 dalam rangka mewujudkan Good Governace dan clean Goverment. Polres Dharmasraya mengembangkan system Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dalam rangka keterbukaan informasi publik dengan pembuatan Website, Twitter dan Facebook Polres Dharmasraya yang bisa diakses oleh masyarakat. Dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ( PID) pada Polres Dharmasraya dengan tujuan mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
4
3. Program dan Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan terwujudnya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Upaya yang dilakukan dalam mendukung program Penataan Perundangundangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Polri. Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak singkron dilingkungan Polri dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru, antara lain : a) b) c)
Perkap Nomor 26 tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan Kepolisian sebagai pedoman dalam pembuatan/ penyusunan regulasi dilingkungan Polri; Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem Manajemen dan Kinerja.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. BIDANG RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) Kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Reskrim adalah pengaduan komplin masyarakat/ layanan pengaduan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kepastian hukum terhadap yang telah dilaporkan masyarakat ke Polres Dharmasraya.
5
Polres Dharmasraya telah menyediakan layanan untuk melayani dan menampung semua keluhan dan komplain masyarakat dalam proses penanganan perkara sehingga dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat merasa terlayani dan merasa puas terhadap kinerja Kepolisian. Revitalisasi Kring Serse adalah kegiatan Reskrim di tempatkan pada tempat-tempat yang rawan terjadi kriminalitas dan berpotensi konflik yang bertujuan masyarakat merasa aman dengan keberadaan Polri, sehingga bila ada permasalahan dapat dengan cepat diselesaikan. Delivery SP2HP Satuan Reskrim adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penanganan perkara tindak pidana. Satuan Reserse Kriminal Polres Dharmasraya mengeluarkan terobosan dengan menggunakan sepeda motor yang didesain khusus yang di kendarai oleh petugas dari Unit Reskrim Satuan Reskrim Polres Dharmasraya yang mengantarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada masyarakat yang menjadi korban dalam Tindak Pidana langsung ke alamat yang bersangkutan.
6
b. BIDANG INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM) Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Intelkam adalah dengan membuat terobosan menyediakan pelayanan "One Day Service" terhadap yang ingin membuat SKCK sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam proses pembuatannya, cukup dalam 1 (satu) hari dalam waktu lebih kurang satu jam masyarakat sudah bisa menerimanya. Tujuannya agar masyarakat bisa memaksimalkan waktunya dalam membagi pekerjaannya dan tidak mengganggu kegiatan lainnya dan pembuatan SKCK tidak hanya dilakukan di Polres Dharmasraya saja namun pembuatan SKCK juga dapat dilakukan di pasar-pasar dan pusat keramaian dengan Mobil SPM dan juga pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat.
7
8
c. BIDANG LALU LINTAS (LANTAS) Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Lantas adalah dengan melakukan pengamanan aktifitas pagi, siang dan menjelang malam dengan mewujudkan pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menciptakan opini positif terhadap kegiatan mengayomi, melayani masyarakat, penegakkan hukum dan harkamtibmas khususnya pada jam sibuk masuk sekolah, masuk kerja, pulang sekolah, pulang kerja dan berpergian malam. Pelayanan Samsat Keliling adalah program Samsat bersama Kabupaten Dharmasraya (Polres Dharmasraya, Dispenda, Jasa Raharja) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahun (pengesahan STNK) di minibus Samsat keliling setiap hari senin awal bulan. Program pelayanan Samsat keliling bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan mudah, cepat dan tepat. Selanjutnya Program Patroli Subuh adalah peningkatan eksistensi Polri dilapangan dengan melaksanakan patroli di mulai pukul 05.00 WIB s/d 06.30 WIB untuk antisipasi tindak kejahatan saat masyarakat melaksanakan sholat subuh dan masyarakat yang kepasar atau olahraga pagi. Dengan adanya pelaksanaan patroli pagi masyarakat yang melaksanakan ibadah pagi dan olahraga pagi bisa merasa aman dan dapat beribadah lebih khusuk tanpa harus was-was karena rumah kosong saat melaksanakan ibadah.
9
10
11
12
d. BIDANG SAMAPTA BHAYANGKARA (SABHARA) Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Sabhara adalah Patroli Backbone Hot Spot dengan melakukan kegiatan Patroli Sabhara malam hari untuk mengawasi pergerakan sosial masyarakat, meningkatkan ketanggap segeraan petugas apabila terjadi tindak pidana sehingga segera menindak lanjuti (quic response) dan menekan angka kriminalitas bertujuan masyarakat merasa aman beristirahat di malam hari dengan keberadaan Polri.
13
e. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT (BINMAS) Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Binmas adalah dengan melakukan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM) dalam bentuk mobil minibus yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga efektif digunakan sebagai tempat menerima Laporan Polisi. Hal tersebut diharapkan nantinya jika masyarakat akan melaporkan gangguan kamtibmas, keluhan
14
maupun sejenisnya tidak perlu melaporkan ke Polres Dharmasraya yang kemungkinan jauh dari lokasi kejadian tetapi cukup dengan mobil SPM. Sementara mobil SPM akan ditempatkan pada pusat-pusat keramaian seperti acara pertandingan atau perlombaan, pertunjukan music, pesta rakyat, pasar dan sebagainya. Mobil SPM dengan jenis minibus diawaki 3 ( tiga) orang personil Polri berseragam dengan kemampuan Sabhara tugas umum dan Binmas. Tujuan adalah memberikan pelayanan Kepolisian secara mudah, cepat dan tepat dalam mewujudkan pelayanan prima melalui optimalisasi sentra pelayanan publik yang telah ada serta pengembangan sentra pelayanan untuk pelayanan Kepolisian yang belum tersedia. Penggelaran Bhabinkamtibmas 1 (satu) Nagari 1 (satu) Polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban dan juga menciptakan situasi kamtibmas aman dan kondusif sebagaimana salah satu tugas pokok Polri yang mengedepankan fungsi pencegahan, salah satunya dalam pembinaan masyarakat sebelum terjadinya tindak kejahatan yang diemban oleh satuan tugas Binmas dalam hal ini Polres Dharmasraya melalui fungsi Binmas menerapkan grand strategi Polri melalui Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan penggelaran petugas Bhayangkara Pembina Masyarakat( Bhabinkamtibmas) untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dan menjalin kemitraan dengan segenap unsur Pemerintah Daerah, yakni Babinsa, Wali Nagari, Kepala Jorong dan seluruh mitra kamtibmas serta lapisan masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Dharmasraya. Bentuk kemitraan tersebut di apresiasikan dalam penempatan petugas Polri (Bhabinkamtibmas) ditengah-tengah masyarakat 1 (satu) Nagari 1 (satu) petugas Bhabinkamtibmas untuk bekerjasama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Dan anggota Bhabinkamtibmas yang ditempatkan harus mempunyai kemampuan untuk menjadi konsultan yang akan bekerjasama dengan FKPM dan pemerintah di Nagari dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diwilayah kerja. Berdialog dengan masyarakat di Rumah Layanan Masyarakat adalah salah satu wadah dalam meyelesaikan masalah secara musyawarah dan kegiatan ini adalah salah satu terobosan kreatif yang di bentuk oleh Polres Dharmasraya. Kegiatan Palanta Polmas ( Polisi berdialog dengan masyarakat di lapau/ kedai) merupakan terobosan kreatif yang diharapkan dapat menjadi salah satu program yang bersifat strategis di dalam melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui bentuk-bentuk program kemitraan Polri dengan masyarakat mengadopsi budaya lokal sehingga diharapkan dapat mendekatkan diri kepada masyarakat yang selama ini menilai Polri kurang berada ditengah-tengah masyarakat yang setiap saat membutuhkan kehadiran Polisi selaku konsultan dalam pemecahan masalah.
15
Dalam menjaga situasi kamtibmas dan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program dan kegiatan Polisi Bumi Mekar (Polisi yang berkunjung kerumah warga) merupakan perpolisian yang mengadopsi kearifan budaya lokal sehingga diharapkan dapat mendekatkan diri kepada masyarakat serta mengoptimalkan upaya preemtif dan preventif Kepolisian. Tujuan adalah mendekatkan Polisi dengan masyarakat guna memahami keinginan masyarakat terhadap kinerja Operasional Polres Dharmasraya dalam mengatasi gangguan kamtibmas, menyelesaikan masalah social masyarakat sedini mungkin sebelum berkembang menjadi masalah kamtibmas dan kampanye cegah kejahatan lewat pesan-pesan kamtibmas dan sarana komunikasi social dan pelayanan Polisi pada masyarakat melalui kunjungan dari rumah kerumah, kunjungan ke Pos Kamling ( door to door visit, door to door service) dll. Kegiatan Rundo basamo Polisi (Ronda malam bersama Polisi) merupakan terobosan kreatif yang diharapkan dapat menjadi salah satu program yang bersifat strategis didalam melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui bentuk-bentuk program kemitraan Polri dengan masyarakat yang memerlukan peran serta masyarakat dan juga ikut serta mengatasi masalah-masalah gangguan kamtibmas, bahkan diharapkan agar masyarakat mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya sendiri dari gangguan kamtibmas (kamtibmas swakarsa).
16
17
f. BIDANG TAHANAN DAN BARANG BUKTI (TAHTI) Program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik bidang perawatan tahanan dan barang bukti adalah melaksanakan sosialisasi penerapan SOP penerimaan, penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang bukti, penerapan SOP pelayanan dan perawatan tahanan berstandar HAM, pengadaan pakaian tahanan warna orange, serta menyediakan tempat penyimpanan barang bukti yang representatif.
18
g. BIDANG SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) Program dan kegiatan kualitas pelayanan publik bidang SPKT adalah dengan melakukan upaya pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau
19
pengaduan, memberikan bantuan atau pertolongan/ pengamanan dan pelayanan surat keterangan, pelayanan masyarakat melalui telepon, penyiapan regristrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian.
20
5. Program dan Kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Kegiatan RBP gelombang II yang sedang dan akan dilaksanakan di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai penataan rekruitmen pegawai, mengiplementasikan/ penjabaran mengenai peraturan Kapolri, Keputusan Kapolri dan pembuatan SOP. Melakukan sosialisasi SOP tentang rekruitmen Brigadir, SIPSS, AKPOL dan PNS Polri, sosialisasi dan penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem Manajemen Kinerja dan SOP tentang tatacara penilaian kinerja, sosialisasi RHPP, membangun sistem Manajemen Kinerja (SMK) dengan melaksanakan sosialisasi terhadap personil dari tingkat atas sampai pada level bawah. Memperkuat pola rotasi, mutasi dan promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja, mempedomani Keputusan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 sebagai acuan dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan, mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) secara konsekuen dan konsisten.
21
22
6. Program Manajemen Perubahan Kegiatan RBP Gelombang II yang dilaksanakan dibidang Manajemen Perubahan adalah dengan pencapaian menyebarkan informasi tentang Perlunya Berubah di Internal Polri dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan untuk anggota Polres Dharmasraya dan jajaran dari tingkat Brigadir sampai dengan Pamen, menyebarkan informasi tentang perlunya berubah melalui kegiatan kampanye diantaranya pamflet, banner tentang anti KKN, anti kekerasan dan pelayanan prima, pin "anti korupsi", menanamkan pemahaman tentang perlunya berubah diinternal Polres Dharmasraya dengan kegiatan membaca do'a apel pagi, lagu Mars "Mari Berubah", mengucapakan Tribrata dan Catur Prasetya setiap apel pagi. Mendorong komitmen perubahan internal Polres Dharmasraya dengan kegiatan penandatanganan Fakta Integritas bagi para Pejabat Polres Dharmasraya dan anggota, menghindari sikap arogan, mengancam dan menekan dalam berkomunikasi, "Komitmen Bersama" anggota Polri sebagai pelayan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, penerapan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri terutama pasal 7 ayat 3 (c) sebagai bentuk perlindungan kepada anggota yang berani menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, yang berbunyi ”Menolak perintah atasan yang bertentangan
23
dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan". Menggerakkan partisipasi untuk melakukan perubahan internal Polri dengan ikut serta dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dan melaksanakan program kegiatan Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB), pelaksanaan maklumat Kapolri tentang perubahan sikap yang nyata untuk merealisasikan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) ditingkat Polres Dharmasraya.
24
25
26
27
28
29
30
31
7. Program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dengan tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, program penguatan pengawasan pada Reformasi Birokrasi Polri di tahun 2013. Dilaksanakan kegiatan sosialisasai Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk seluruh jajaran Polres Dharmasraya. Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut penanganan pengaduan/ komplain masyarakat, oleh seksi Pengawasan dan Seksi Propam Polres Dharmasraya. Kegiatan Peningkatan APIP sebagai Quality Assurance dilingkungan Polres Dharmasraya antara lain mensosialisasikan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres Dan Polsek, Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota, Peraturan Kapolri
32
Nomor 22 tahun 2011 Pertanggungjawaban Keuangan.
tentang
Meningkatnya opini BPK RI menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Polri tahun 2010, hal ini telah meningkatkan kepercayaan pengawas ekstern terhadap pengawas intern dengan terselenggaranya pengawasan manajemen bidang operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran keuangan dilingkungan Polri sesuai kebijakan pada tahap I (aspek perencanaan dan pengorganisasian), Si Was menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polres Dharmasraya dan Polsek untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan kegiatan Polri sesuai dengan SPIP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
33
8. Program dan Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dengan tujuan meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah diupayakan penyempurnaan/ revisi penyusunan LAKIP, sosialisasikan buku pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilingkungan Polri dan melaksanakan Revisi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Dharmasraya tahun 2013 yang baru. Program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Reformasi Birokrasi Polri pada triwulan II tahun 2013 dengan pencapaian : a. b. c. d.
Sosialisasi Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP; Sosialisasi Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Polres; Penyusunan Rencana Kerja Polres Dharmasraya; Revisi Renstra Polres Dharmasraya Tahun 2010-2014.
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Polres Dharmasraya telah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Program dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri.
34
Demikianlah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tahun 2013 Polres Dharmasraya ini dibuat sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas mendatang.
Gunung Medan,
Oktober 2013
KEPALA KEPOLISIAN RESOR DHARMASRAYA
BONDAN WITJAKSONO, S.H, S.I.K, M.M AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70030452
