PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIT USAHA BAGI HASIL KOPERASI PERUMAHAN WANABAKTI NUSANTARA DENGAN MITRA USAHA PESERTA USAHATANI JATI UNGGUL POLA BAGI HASIL TENTANG PENGEMBANGAN USAHATANI JATI UNGGUL POLA BAGI HASIL Nomor : Pada hari ini yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama Tempat dan tanggal lahir Alamat rumah
: : :
Jabatan
:
Alamat kantor
:
Ir. Hariyono Soeroso, MS. Ngawi 26 Desember 1949 Komplek Kehutanan Selakopi Kav. A2 Kel. Pasirmulya RT 01, RW 06 Kec. Bogor Barat Kota Bogor Telp. 0251-630317 Direktur Utama Unit Usaha Bagi Hasil Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (Unit UBH KPWN) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPWN No. : 82/Kpts-KPWN/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007. Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Jln. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit UBH-KPWN, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.
Nama Tempat dan tanggal lahir Alamat rumah Pekerjaan Telephone/Handphone E-mail
: : : : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Mitra Usaha yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dalam rangka pengembangan Usahatani Jati Unggul Pola Bagi Hasil (UJU-PBH), kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan kedalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 Ketentuan Umum Didalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : 1. Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara atau disingkat KPWN adalah lembaga usaha yang berbadan hukum koperasi dengan Akta Pendirian Nomor : 8295, tanggal 25 Februari1989 yang disyahkan dengan surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 39/Pad/Meneg.1/XII/2002, tanggal 02 Desember 2002, dan berkedudukan di Jakarta. 2. Unit Usaha Bagi Hasil KPWN atau disingkat Unit UBH-KPWN adalah salah satu unit usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPWN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus KPWN Nomor : 62/Kpts/KPWN-XII/2006, tanggal 21 Desember 2006, yang bertindak sebagai Lembaga Fasilitator yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan usahatani jati unggul pola bagi hasil. 3. Mitra Usaha/Investor adalah pihak yang menanamkan modal berupa dana kepada Lembaga Fasilitator untuk keperluan usahatani jati unggul pola bagi hasil. 4. Usahatani Jati Unggul Pola Bagi Hasil atau disingkat UJU-PBH adalah suatu kegiatan usahatani yang mencakup : penanaman, pemeliharan secara intensif, pemanenan dan pemasaran hasil, dengan melibatkan pihak Mitra Usaha, petani penggarap, pemilik lahan, Pemerintah Desa dan Lembaga Fasilitator dengan jangka waktu panen sekitar 5 (lima) tahun sejak penanaman dan pembagian hasil panen kepada para pihak terkait secara proporsional.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5. Petani Penggarap adalah pihak yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan dalam rangka UJU-PBH. 6. Pemilik Lahan adalah pihak yang memiliki lahan dengan bukti kepemilikan yang syah dan menjadi peserta UJUPBH. 7. Pendamping adalah pegawai Unit UBH-KPWN yang ditugaskan melakukan bimbingan teknis dan sosial kepada petani penggarap di wilayah kerjanya, sejak penyiapan lahan, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, sampai pemanenan. 8. Bagian hasil panen adalah dana yang diterima oleh masing-masing pihak dari pembagian hasil panen tanaman JUN, yang nilainya sudah termasuk pengembalian dana investasi yang ditanamkan oleh pihak yang bersangkutan dalam rangka Usahatani Jati Unggul Pola Bagi Hasil. Pasal 2 Maksud dan Tujuan Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan agar UJU-PBH dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan. Pasal 3 Ruang lingkup Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan investasi untuk kegiatan UJU-PBH sebanyak pohon terdiri dari : nama petani , nomor pohon , di Desa , Kecamatan , Kabupaten , Propinsi . Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak (1) Hak PIHAK PERTAMA : a. Menerima dan mengelola dana investasi dari PIHAK KEDUA sebesar sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 untuk pengelolaan UJU-PBH. b. Mengelola kegiatan UJU-PBH di lapangan. c. Menerima bagian hasil panen sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah pohon yang ditanam. Dalam hal terdapat pohon JUN yang mati maka PIHAK PERTAMA menanggung resiko kematian sebesar 0,3 (tiga per sepuluh) bagian dari pohon yang mati. (2) Hak PIHAK KEDUA : a. Menerima dari PIHAK PERTAMA informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi lokasi penanaman, jumlah tanaman, petani penggarap dan petugas Pendamping. b. Menerima dari PIHAK PERTAMA laporan perkembangan tanaman sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. c. Menerima Sertifikat Peserta dari PIHAK PERTAMA sebagai bukti penanaman modal yang syah dalam rangka UJU-PBH. d. Menerima dari PIHAK PERTAMA bagian hasil panen sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah pohon yang ditanam setelah pohon tersebut pada Pasal 3 dipanen pada umur 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila terdapat pohon yang mati, PIHAK KEDUA tidak ikut bertanggung jawab menanggung resiko kematian. Contoh cara perhitungan bagian hasil panen sebagaimana terdapat dalam Lampiran perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan harga yang berlaku sesuai dengan harga penjualan pada saat penjualan hasil panen. e. Dalam hal terjadi kegagalan UJU-PBH akibat kesalahan manajemen PIHAK PERTAMA tetapi bukan akibat force majeure (keadaan memaksa), maka PIHAK KEDUA berhak menerima pengembalian dana dari PIHAK PERTAMA sebesar dana investasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ditambah dengan bunga sebesar bunga bank sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate). (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA : a. Menyampaikan informasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a kepada PIHAK KEDUA. b. Menyediakan bibit jati yang ditanam berupa bibit Jati Unggul Nusantara (JUN) dan menggunakan pupuk organik dan anorganik, membayar upah tenaga Petani Penggarap, menyediakan tenaga Pendamping, dan lainlain kegiatan agar UJU PBH berhasil dan menguntungkan para pihak. c. Menjamin pencapaian volume batang rata-rata per pohon sekurang-kurangnya 0,20 (dua per sepuluh) meter kubik pada waktu tanaman JUN berumur 5 (lima) tahun, dan apabila tidak dicapai volume tersebut maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA selisih pendapatan akibat tidak tercapainya volume tersebut. Contoh cara perhitungan sebagaimana terdapat dalam Lampiran perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan harga yang berlaku sesuai dengan harga penjualan pada saat penjualan hasil panen. Apabila terjadi perubahan harga, bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
d. e. f. g.
Menyampaikan laporan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b kepada PIHAK KEDUA. Memberikan Sertifikat Peserta kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti peserta UJU-PBH. Memasarkan hasil panen tanaman JUN sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Memberikan bagian hasil panen kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah pohon yang ditanam. Contoh cara perhitungan pembagian hasil panen sebagaimana terdapat dalam Lampiran perjanjian kerjasama ini. h. Dalam hal terjadi kegagalan UJU-PBH akibat kesalahan manajemen PIHAK PERTAMA tetapi bukan akibat force majeure, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan kepada PIHAK KEDUA dana penanaman modal sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ditambah dengan bunga sebesar bunga bank sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate).
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Menyetorkan dana investasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA. b. Menyerahkan copy bukti setor sebagaimana tersebut pada huruf a kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 5 Peralihan Hak Mitra Usaha (1) Dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia maka peralihan hak PIHAK KEDUA diberikan kepada ahli warisnya dengan urutan prioritas sebagai berikut : 1. N a m a Tempat dan tanggal lahir Hubungan dengan PIHAK KEDUA
: : :
2. N a m a Tempat dan tanggal lahir Hubungan dengan PIHAK KEDUA
: : :
3. N a m a Tempat dan tanggal lahir Hubungan dengan PIHAK KEDUA
: : :
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalihkan haknya kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA wajib memproses perubahan perjanjian kerjasama ini. Pasal 6 Tatacara Pembayaran (1) Dana investasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 disetor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening nomor 102.0004602543 Bank Mandiri Kantor Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta. (2) Bagian hasil panen sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf g yang merupakan hak PIHAK KEDUA, dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran hasil penjualan kayu dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan Sertifikat Peserta UJU-PBH kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 7 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) diluar kemampuan kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian UJU-PBH maka kedua belah pihak sepakat untuk mengatur kembali perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah. (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) pada ayat (1) adalah hal-hal atau kejadian diluar kekuasaan manusia seperti bencana alam (gempa bumi dan atau tsunami, dan atau gunung meletus, dan atau tanah longsor, dan atau banjir, dan atau sebab-sebab lainnya), dan atau kebakaran, dan atau perang, dan atau huru hara, dan atau pemberontakan, dan atau sabotase, dan atau pemogokan, dan atau ketetapan yang dikeluarkan pemerintah.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Pasal 8 Perselisihan (1) Setiap perselisihan yang ditimbulkan dari penjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian perselisihan seperti tersebut pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum yang berlaku dan memilih penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 9 Lain- Lain (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan pembagian hasil panen. Pasal 10 Penutup Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua dengan dibubuhi meterai yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
( )
( Ir. Hariyono Soeroso, MS. )
Telah didaftarkan dalam Buku Daftar yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu pada : - Tanggal
:
- Nomor
: Notaris di Depok,
(Sigit Siswanto, SH)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIT USAHA BAGI HASIL KOPERASI PERUMAHAN WANABAKTI NUSANTARA DENGAN MITRA USAHA PESERTA USAHATANI JATI UNGGUL POLA BAGI HASIL TENTANG PENGEMBANGAN USAHATANI JATI UNGGUL POLA BAGI HASIL Nomor :
Contoh Cara Perhitungan Bagian Hasil Panen Mitra Usaha Peserta UJU-PBH 1. Prinsip Bagi Hasil: Mitra Usaha tidak ikut menanggung resiko kematian tanaman JUN 2. Besarnya bagian hasil panen Mitra Usaha : Besarnya bagian hasil panen adalah 40% dari jumlah pohon yang ditanam 3. Cara menghitung bagian hasil panen Mitra Usaha : − Jumlah pohon yang ditanam = 100 pohon − Harga kayu per m3 di kebun = Rp 2.750.000,(biaya tebang dan angkutan ditanggung pembeli) A. Jika tidak ada pohon yang mati : 1) Jumlah pohon yang dipanen = 100 pohon 2) Volume hasil panen = 20 m3 3) Maka, volume rata-rata per pohon = 0,20 m3 4) Harga rata-rata per pohon di kebun (0,20 m3 x Rp 2.750.000,-/ m3) = Rp 550.000,5) Bagian hasil panen : (40% x 100 pohon )xRp 550.000,= Rp 22.000.000,B. Jika ada pohon yang mati : 1) Jumlah pohon yang mati = 10 pohon 2) Resiko kematian yang ditanggung oleh Mitra Usaha = NIHIL 3) Jumlah pohon yang dipanen = 90 pohon 4) Volume hasil panen = 18 m3 5) Maka volume rata-rata per pohon = 0,20 m3 6) Harga rata-rata per pohon di kebun (0,20 m3 x Rp.2.750.000,-/ m3) = Rp 550.000,7) Bagian hasil panen Mitra Usaha/Investor : [(40 % x 100 pohon) - NIHIL] x Rp 550.000,= Rp 22.000.000,C. Jika volume batang rata-rata per pohon kurang dari 0,20 m3 : 1) Jumlah pohon yang dipanen = 100 pohon 2) Volume panen keseluruhan = 15 m3 3) Maka volume rata-rata per pohon = 0,15 m3 3 3 4) Selisih dari yang seharusnya (20 m – 15 m ) = 5 m3 5) Harga jual rata-rata per meter kubik = Rp 2.750.000,6) Yang diterima oleh Mitra Usaha : 40% x (15 m3 + 5 m3) x Rp. 2.750.000,= Rp 22.000.000,-*) *) Rp 16,5 juta dari hasil panen + Rp 5,5 juta dari Unit UBH-KPWN Catatan : Harga kayu disesuaikan dengan harga penjualan yang berlaku pada saat penjualan hasil panen. Naik turunnya harga pasar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA (Unit UBHKPWN). PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
( )
( Ir. Hariyono Soeroso, MS. )
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
