Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No.12C
TIM KUASA HUKUM
Jin. Letjend. Suprapto Kav.l Jakarta Pusat-10640.
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
Jakarta, 20 Maret 2017
Kepodo Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medon Merdeko Borat No. 6 Jakarta Pusat.
Perihol:
JAWABAN TERMOHON Terhodap Perkoro Nomor 39/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh Posangan Bupott
dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 1.
Dengan hormat,
Bertindok untuk dan otas nama serta kepentingan hukum klien kami: N a m a
MARTHINUS NASARANY, SH.
Worga Negoro
Indonesia
Jabatan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG. Jin. Baru Distrik Ainnas Kabupaten Sorong, Prov. PaDuo
Alamat
Barat.
Dalam hal in! bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON, yang
untuk kepentingan perkoro ini teloh memberi Kuasa Khusus don selanjutnya memilih domisili hukum di kantor kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus fertanggal
13 Maret 2017 yang ditando tangani oleh
MARTHINUS NASARANY, SH. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong, dalam hal ini telah member! kuasa khusus kepada DANIEL TONAPA MASIKU, SH. PITHER SINGKAU, SH., MH.
ALEXI SASUBE, SH.
FILEP WAMAFMA, SH. M.Hum.
KRISTIAN MASIKU, SH.
VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., MH.
YULIUSSAHU M., SH DM KkIM \ 1) \KI
Hari
Tan^^Ral hi m
vrMyHon-
Ce la5<^
^1 |Vic\re+;2oi7 C>8-4h
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Advokat
dan
Konsuitan
Hukum yang
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No.l2C Jin. Leijend. Suprapio Kav.l Jakana Pusat-10640. Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
berkantor di Gedung
ITC
Cempakamas Lantai 7 Nomor 12C Jin. Letjend Supropto Kov-lJokarta Pusat.
Sehubungon dengan diojukannya Permohonan dalam sengketo Penetapan Rekapitulosi Hasil Perolehcn Sucra Pemilihon Bupoti Kabupcten Sorong Tohun 2017 dalam Register Perkoro Nomor 39/PHP.BUP-XV/2017 oleh:
Posangon Colon Nomor Urut 1 otos nama : ZETH KADAKOLO, SE., MM dan
H. IBRAHIM POKKO sebagai Pasangan Colon Bupati dan Wakil Bupoti podo
PllkodaKabupaten Sorong Tahun 2017, selanjutnya disebut juga PEMOHON. Perkenankan TERMOHON menyampaikan EKSEPSI dengan uraion sebagai berikut:
Jawaban/Tanggapan don
I. PENDAHUIUAN
PELAKSANAAN PILKADADI KABUPATEN SORONG TAHUN 2017
1. Bahwa Pilkada Kobupaten Sorong diikuti oleh 2 (duo) Pasangan Calon sebagai berikut:
Nama Pasangan Colon
No 1.
ZETH KADAKOLO, SE., MM. DAN H. IBRAHIM POKKO
2.
DR. JOHNY KAMURU, SH., M.SI. dan SUKA HARJONO, S.Sos., M.SI.
Sumber Dafa : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU don Model DB 1
KPU Kobupaten SORONG.
2. Bahwa pelaksanaon pemungutan suara diloksanokan pada tanggol 15 Februari 2017 sesuai jadwol yang ditetapkan dan secara umum
berjolon dengan baik sampoi selesai pemungutan dan penghitungan suara.
3. Selanjutnya diloksanokan Pleno Rekapitulosi Hasil Penghitungan perolehan suoro ditingkat Distrik yong berlangsung mulai tanggal 16 sompai tanggol 22 Februari 2017.
4. Setelah Pleno ditingkat Distrik selesai diloksanokan moka selanjutnya diloksanokan Pleno Rekapitulosi Hasil Penghitungan Suara Tingkot Kobupaten di KPU Sorong pada tanggal 23 Februari 2017 yang selanjutnya dituangkan dalam:
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Gedung ITC Cempaka Mas L[.7 No.l2C Jin. Letjend. Suprapio Kav.l Jakarta Pusai-10640. Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-
SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasii Penghitungan Perolehan Suara dan Hasii Pemilihan Bupati dan Waki) Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Febnjari 2017. (Vide : Buktl:TD3.001) b) Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakii Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pennilihan Umum Kabupaten Sorong tertanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU). (Vide : Bukfl: TD3.001)
c) Sertifikat Pelaksanaon Rekapitulasi Hasii Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong, Model DBl-KWK.KPU. (Vide: Buktl: TD3.002)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan caion berdasarkan
Hasii Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut: Perolehan
Pasangan Colon
Suora
Prosentase
21.675
39,31%
DR. JOHNY KAMURU, SH., M.SI. dan SUKA HARJONO, S.Sos., M.SI.
33.773
60.69%
TOTAL SUARA SAH
55.648
100%
ZETH KADAKOLO, SE., MM. DAN H. IBRAHIM POKKO
Sumber ; Formulir Model
DB-KWK.KPU, Model DBl-KWK.KPU dan
Lamplran Model DBl-KWK.KPU
6. Bahwa penyelenggaraon Pilkada sejak awai pelaksanaan sampai dengon penetapan pasangan colon terpilih telah berjalan songat demokratis, jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanyo indikasi
praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius loinnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalom pleno penghitungan suara di TPS don di PPD, tidak ado keberotan dari soksi-saksi Pasangan Colon yang dituangkon dolom Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPD yang telah disediakan oleh TERMOHON. Pada soot itu, TERMOHON telah memberikan waktu dan
kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.
Hi
TIM KUASA HUKUM I^PITWAR radat KTV KAB. SORONG, Papita PAPUA BARAT
II.
Gedung ITC Cempaka Mas U.7 No.12C Jin. Letjend. Suprapto Kav.l Jakarta Pusal-10640. q, ,,42900922 ,Fax. 021.42900928
DALAM EKSEPSI
1. Mahkamah
KonstitusI
Tldak
Berwenang
Memeriksa
dan
Menyidangkan Permohonan Pemohon.
1.1 Bahwa substansi Pernnohonan PEMOHON adalah mengenoi Permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Februari 2017.
1.2 Bahwa di dalann dalil pernnohonan PEMOHON tidak ado
satupun dalil yang nnenguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang nnennpengaruhi terpilihnya pasangon colon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.
1.3 Bahwa TERMOHON menggarisbawahi berlakunya ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati
dan
Walikota
menjadi
Undang-Undang
yang
menetopkan bahwa:
"Pengajuan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"
J.4 Bahwa
permohonan
Pemohon
soma
sekali
tidak
mempersoalkan tentang selisih hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon bahkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang hasil perolehan suara Pemohon untuk dapat membatalkan Surat ICeputuson Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapituasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017 sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak benA'enang mengadili perkara aquo.
* ^
TIM KUASA HUKUM K^PTT KAB. WAR iURONO. ^ORONP P.\PUA PAPlfA BARAT RAUAT KFV
Gedung ITC Cempaka Mas Ll.7 No.l2C J'fi-Letjend. Supraplo Kav.I Jakarta Pusai-10640. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
2. Kedudukan Hukum [Legal Standing) Pemohon.
2.1 Bahwa permohonan Pemohon semestinya memenuhi isi ketentuon pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pQsal 158 UU 10/2016 Juncfo Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana
I
teloh diubah dengan PM< 1/2017 otau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017. Pasal 158 mengotur sebagai berikut: Ayat 2:
Peserta Pemilihan Bupafi dan Wakil Bupoti serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penefapan has/7 pengh/fungan suara dengan kefentuan:
hurof (a). Kabupafen / Kota dengan jumloh penduduk sampai dengon 250.000 fdua rafus lima puluh n'bu) //wo, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jlka terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara terhadap akhir yang ditetapkan oieh KPU Kabupaten/Kota.
Sejalan dengan itu, ketentuon Pasal 8 PMK 2/2017 Ayaf2
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat I huruf (bj dan huruf (d) mengo/ufcan permohonan fcepada Wahkamoh dengan ketenfuan; huruf (a)
Kabupo/en/Kofa dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling bayak sebesar 2% (dua persenj dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
2.3. Bahwa penduduk Kabupaten Sorong sejumlah 160.738 Jlwa, berarti masuk dalam kwoiifikasl kurang dari 250.000 ]iwa sehingga ketentuon kotegori syarot seiisih yang berlaku adalah 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mohkomoh Konstitusi, maka agar Pemohoh dapat mengajukan permohonan ke Mohkamoh, Pemohon harus memiliki seiisih suara maksimal adalah 2 % suara
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No.l2C .lln. Leljend. Suprapio Kav.l Jakarta Pusat-10640. Tip. 02i.42900922 , Fax. 021.42900928
sah dikalikan jumlah suara sah, yakni 55.648 X 2% = 1.113 suara Berarti untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi
Pemohon seharusnya memiliki selisih perolehan suara paling bonyak sejumlch 1.113 suara akan tetapi fcktanya perolehan suara Pemohon dibandingkon dengon perolehan suara terbanyak ditetapkan Termohon adalah sejumlah 11.898 suara Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
[legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah.
2.4. Bahwa hosll perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan (CPU
Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulosi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemillhon Bupali dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Februori 2017, sebagai berikut: Perolehan
Pasangon Colon
Suara
Prosentase
21.875
39,31%
DR. JOHNY KAMURU, SH., M.SI. don SUKA HARJONO, S.Sos., M.SI.
33.773
60.69%
TOTAL SUARA SAH
55.648
100%
ZETH KADAKOLO, SE., MM. DAN H. IBRAHIM POKKO
Sumber: Formultr Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lompiran Model DBl-KWK.KPU.
Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangon Colon dengon Suara Terbanyak odoloh sebanyok 33.773 suara dikurangi perolehan suaro Pemohon sejumlah 21.875 suara = 11.898 suara atau21.38%.
2.5 Bahwa berdasar Isi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Juncfo Pasal
7 PMK 1/2016 sebagoimano telah diuboh dengan PMK 1/2017 atau Posol 8 PMK 2/2016 sebagoimano teloh diubah dengan PMK 2/2017 Juncfo Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong (Termohon) Nomor 025/SK/KAP-SRG/1I/2017 Tentang Penetapan Rekopituasi Hasil Perolehan Suora don Hasil Pemilihon Bupati don Wokil Bupati Kabupaten Sorong tertonggol 24 Februari 2017, selisih suara ontoro Pemohon dengan Pasangon Colon Urut 2 sebagai pasangon colon yang memperoleh suaro terbanyak yaltu sejumlah 33.773 suara dikurangi perolehan suora Pemohon
TIM KUASA HUKUM
GedungITCCempakaMasLi.7No.12C
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
x,;
21.875 suara = 11,898 suara atau sama dengan 21.38 %, sehingga selisih suara antora Pemohon dengan Pasangan Galon yang memperoleh suaro terbonyck lebih dori 2 %, make karenanya menurut hukum Pemohon tidak menniiiki kedudukan
hukum (Legai Stand/ng) untuk nnengajukan pemnohonan a quo dan atau Permohonon Pemohon Tidak Memenuhl Syarot Untuk DIajukan Sebogoi Sengketo Perolehan Suara ke Mahkamoh.
3. Permohonon Pemohon Kabur fObscuur LibeQ
3.1 Bahwa Permohonon PEMOHON kobur fObscuur Ubel) oleh karena permohonon Pemohon odolah untuk Pembatalan Surat
Keputusan Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 Tentang Penetapan
Rekapituasi
Hasil
Perolehan
Suara
dan
Hasil
Pemilihan Bupatl dan Wakil Bupati Kobupaten Sorong tertonggal 24 Februori 2017, namun Pemohon dalam permohonannya hanyo mendalilkan dan atau mempermosalahkan tentang DPL status hukum KPPS dan tentang kinerjo Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcopil) Kobupaten Sorong serta lebih mempersoalkan kewenangan Mahkomah, yong bertujuan hendak menggiring Mohkamah untuk ikut serta menilai don mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum, oieh karenanya dalil permohonon Pemohon tidak mempunyoi korelasi/persesuaian antora posito
dalil Pemohon dengan Petitum permohonon Pemohon. 3.2 Bahwa dalil permohonon PEMOHON tidak oda satupun dalil
yang menguroikan tentang keberotan yang berkenoon dengan hasil penghitungon suara yong mempengoruhi terpilihnya pasangan colon don selanjutnya PEMOHON tidak mendalilkan don atau tidak membuktikan hasil penghitungon yong benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempot penghitungon suoro (TPS) yang terjodi kesalohan dalam penghitungon suara sehingga secoro signifikan mempengoruhi perolehan suoro Pemohon. 3.3 Bahwo oleh korena posito dalil permohonon Pemohon tidok memiliki korelasi dengan petitumnyo, dimano Pemohon
mempermosalahkan tentang DPL status hukum KPPS don tentang kineno Dinos Kependudukan don Cototon Sipll (Dukcopil) Kobupoten Sorong serta lebih mempersoalkan
TIM KUASA HUKIIM
KPTI KAB. KAR SORONP PAPTIA BAKAl RARAT SWV ?>UKUiNt., I'AFVA
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7No.i2C
J'n. Letjend. Suprapto Kav.l Jakarta Pusal-10640. -j.,p 021.42900922 , Fax. 021.42900928
kewenangan Mahkamah namun dalam petitumnya Pemohon Membatalkan
Keputusan
Termohon
dan
mennerintahkan
Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara, sehingga permohonon demikian merupokan permohonan yang tidak jelas/kabur (obscuur //ber), sehingga mohon agar Mahkannah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga tidok dapat diterima.
4. Eksepst Persona Sfand/ /n Judlcio
4.1 Bahwa sesuai Surat Kuaso Khusus Pemohon tertanggal 27 Februari 2017 menerangkan bahwa Bpk. Zeth Kadakolo, SE, MM dan H. Ibrahim Pokko memberikan kuasa kepada Habel, SH. dan Muhajir, SH, untuk mengajukon Permohonan Pembatalan Berita
Acara Rapat Pleno Terbuica Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sorong Nomor093/BA/ KAB-SORONG/ll/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. (Vide: Buktl:TD3.001) 4.2 Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut telah
mengajukan permohonan ke Mahkamah sebagoimana datam "Perbaikan Permohonon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 25/KptsKPU.MBT/ll/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulcsi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 sesuai permohonan tertanggal 27 Februari 2017.
4.3 Bahwa sesuai Pasol 4 PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hosil Pemilihan Gubernur, Bupoti, dan Walikota pada pokoknya mengatur "Objek da/am perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Kepufusan Termohon fenfang penetapan perolehan suara hasil pemiiihan". 4.4 Bahwa adapun Keputusan Termohon terkait penetapan perolehan suara adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/ll/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan
TIM KUASA HUKUM K"PI1 K'AR ^nRONr" PAPUA PAPUA RADAT KFU KAB. SOKONG, BARAT
GedungITCCempakaMasLl.7No.l2C Kav.l Jakarta Pusat-10640. j|p 021.42900922 , Fax. 021.42900928
Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017. 4.5 Bahwa oleh karena itu maka Kuasa Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (persona stand) /n jud/c/o) untuk mengajukan permohonan pembatolan Keputusan Termohon sebogaimano dalam Surot Keputusan Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/ll/2017 tentang Penetapan RekapitulasI Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapon dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017, karena Pemohon dolam Surot Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017 dikuasakan untuk mengajukan Permohonan Pembatolan Berita Acora Rapot Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KAB-SORONG/II/2017 tentang Penetapan RekapitulasI Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
4.6 Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak memiliki kopositos untuk bertindak sebagoi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatolan Keputusan Termohon ke Mohkamoh
(Eksepsf
Persona
Standi in
Judicio],
moko
mohon
agar
Mahkamah menyatakan bahwa Kuasa Pemohon tidak memiliki kopositos sebogai kuasa dalam mengajukan Permohonan sehingga Permohonan cacat dan tidak dopat diterima.
III. DALAM POKOK PERMOHONAN
TERMOHON dengon ini menyompaikan Jawobon/bantahon berikut bukti TERMOHON sebagoi berikut:
1. Bahwa TERMOHON secaro tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/ll/2017 tentang Penetapan RekapitulasI Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati don Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 didosorkan odonyo permasalohan penggelembungan Daftar Pemilih Tetop, status hukum KPPS dan status hukum PANWAS Kabupaten Sorong serta lebih mempersoalkon kewenangan Mahkamah.
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No. I2C Jin. Letjend. Suprapto Kav.I Jakana Pusat-10640.
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
2. Bahwa Termohon dapat sampoikan bahwa peloksanaan dan penyelenggaraan PILKADAdi Kabupaten Sorong Tahun 2017 di 385 TPS, 30 Distrik berlangsung secara demokrosi
sesuai ketentuan
perundang-undangan, yang wolcupun terdapat beberapa kejadian-kejodian yang berupa perdebatan-perdebatan pada saat rekapitulasi, namun pada dasarnya semua pihak baik saksi Pasangan Calon, Panwaslu, maupun KPU selaku penyelenggara menyepakati hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Sorong pada tanggal 24 Febnjari 20] 7;
3. Bahwa segala tindakan Termohon telah sesuai dengan tahapantahapan pelaksanaan Pilkadasebagaimana diatur oleh ketentuan
perundang-undangan dan telah melakukan hak dan kewajibon serta kewenangan-kewenangan Termohon yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana semua tugas Termohon diawasi oleh Panwas hingga terbitnya Surat Keputusan KPU
Kabupaten
Sorong
Nomor
025/SK/KAB-SRG/II/2017
tentang
Penetapon Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehon Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februori 2017. TABELT-02
Perolehon
Pasangan Colon
Suara
Prosentase
21.875
39,31%
DR. JOHNY KAMURU, SH., M.SI. dan SUKA HARJONO, S.Sos., M.SI.
33.773
60.69%
TOTAL SUARA SAH
55.648
100%
ZHH KADAKOLO, SE., MM. DAN H. IBRAHIM POKKO
4. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 7 Pokok Permohonan menyotakan "terdapat Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sitematis dan masif terkait:
4.1DAFTAR PEMILIH TETAP
4,1.1 Bohwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pilkadaKab. Sorong terjadi penggelembungon pemillh dalam DPT karena terdapat 29.647 pemilih yang memiiiki NIK ganda, ganda nama dan tanggal lahir, berusia di bawah 17 tahun, bertempat tinggal di daerah lain sehingga DPT yang dijadikan sebogai dasar dalam pencobiosan tidak sah, sebagaimana dalam Tabel halaman 8. 10
TIM KUASA HUKUM K'PTIVAR PAPllA BARAT rai3\x KVV KAB. J^OKONG, PAPUA
Gedung !TC Cempaka Mas Lt.7 No.I2C J'n. Suprapto Kav.l Jakarta Pusal-10640. ^,p Letjend. 021.42900922 . Fax. 021.42900928
4.1.2 Bahwa keberalan Pemohon tersebut tidak menjalaskon secara terperinci dan okurat mengenai pemilih yang memiiiki NIK ganda, nama ganda, tanggal lahir ganda dan nnasih berusia dibawah umur, itu terjadi di TPS dan Distrik dimana saja. Pemohon hanyo menyatokan secara umum terdapat penggelembungon DPI hingga sejumlah 29.647 pemilih. Ternyato fakta perolehan data Pemohon tersebut
diperoleh
dengan
menggunokan
sistem
aplikasi
perhitungon manual milik Pemohon pribadi.
4.1.3 Bahwa atas keberatan Pemohon mengenai DPT, Termohon telah melakukan pemutokhiron data pemilih muloi dari tahopan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Doftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melibatkan Tim Sukses Posongan Colon termasuk Tim Sukses Pemohon, Panwaslu
bohkan dengan melibatkan dan meminto masyarokat untuk menyandlngkon data pemilih mulai dari tingkat PPS, Distrik hingga Kabupaten dengan menggunakan "sistem SIDALIH". Hal ini dibuktikan dengan Beriata Acara Penetapan Doftar Pemilih Sennentara (DPS) Nomor 048/ BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 dilaksanakan pado tanggal 31 Oktober 2016, Beriota Acara Penetapan Daftar Pemilih Tefap
(DPT)
Nomor
063/BA/KPU/KAB-SRG/XII/2016
tetang
PenetopQn Daftor Pemilih Tetop (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupoti dan Wokil Bupoti Kab. Sorong, periode 2017 tertonggal 06 Desember 2016, jurnluh DPT SS.S?? don tidok lOQi ditemukon perriilih
ganda boik mengenai pemilih yang memiiiki NIK ganda, nama ganda, tanggal lahir ganda dan masih berusia dibawoh umur (Vide : Buktl: TB.004} dan kolah itu Pemohon dapat memakluminya. Selanjutnya Pemutohiran data pemilih terakhir dilckukan pada tanggal 06 Desember 2016 sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 015/Kpts/KPU/ KAB-SRG/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Doftar Pemilih Tetap (DPT) Dalom Rongko Pemilihan Gubernur dan Woki! Gubernur Provinsi Papua Barat Bupoti dan Wokil Bupati Kab. Sorong tahun 2017. (Vide : Buktl: TB.005)
4.1.4 Bahwa sehubungon dengan penyelenggaraan Ropot Pleno Terbuko Penetapan DPT tingkat Kab. Sorong dalom rongko Pemilihan Gubernur dan Wokil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong tahun 2017 dopot dibuktikan pula dengan doftar dan dokumentasi foto. (Vide: Bukti : TB.006)
11
TIM KUASA HUKUM
K-PlflCAR QORONr PAPIIA Krv KAB. SOKUJNO, FAPUA RAPAT BARAT
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No.I2C Jin. Leljend. Suprapio Kav.l Pusat-10640. l.42900922 , Fax. 02!Jakarta .42900928
4.1.5 Bahwa berikut Krononologis Pennutakhiran Data pemliih pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sorong tahun 2017:
1) DAFTAR PENDUOUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (0P4) Sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati. don/atau Walikota dan Wakil Walikota. pasal 7 bahwa DP4 diterima dari Pemerintah yang selanjutnyo disinkronisasi dengan DPT terakhir dilakukan oleh KPU Rl.
Kabupaten Sorong menerima rekapitulasi DP4 pado tanggal 16 Agustus 2016 melalui portal sorongkab.kpu.go.id sejumlah 91.316 pemilih.
Setelah diterima rekap tersebut terdapat beberapa name kampung pemekaran yang telah teregister di dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri belum masuk sebanyak 28 kampung. Dalam hal Ini KPU Kabupaten Sorong melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong guna
menindaklanjuti permasalahan tersebut, hinggo tercapai kesepokatan bahwa KPU bersama Disdukcapil berkoordinasi
dengan Admiduk Pusat dan KPU Rl guna mengakomodir ke 28 kampung tersebut sehingga dapat dimasukkan dalam aplikasi SIDALIH.
Setelah berkoordinasi dengan Adminduk Pusat dan KPU Rl, 28
kampung tersebut telah diakomodir ke dalam aplikasi tersebut. Sehingga di kabupaten Sorong terdapat 30 Distrik dan 252 Kelurohan/Kampung.
12
Gedung ITC Cempaka Mas Li.7 No.l2C Jin. Letjend. Suprapio Kav.l Jakarta Pusai-10640.
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
2) PROSES PEMUTAKHIRAN DATA
Peningkatan jumlah distrik dan kampung pemekaran cukup signifikan, sebagai berikut:
Keterangan
Pemilihan
Pllkada
Terakhir
2017
DisWk
17
30
Kelurahan/Kompung
133
TPS
289
252 385
Dengan kondisi tersebut proses pemetaan TPS sulit diiakukan
karena sebaglan data pemillh masih berada di kampung induk. Setelah diiakukan pemetaan TPS melalui aplikasi SIDAUH, masih terdapat data pemilih yang berada di TPS 0 di masing-masing kampung dalam arti bahwa pemilih tersebut tidak memlliki TPS sesuai dengan yang dipetakan. Setelah pemetaan selesal (sekalipun masih ada TPS 0), KPU Kabupaten menyusun daftar pemillh. Untuk mengatasi hai tersebut maka data pemilih yang masih berada di TPS 0 juga diturunkan kepada PPS dan PPDP untuk diiakukan pencocokan dan penelltlan.
Setelah diiakukan pencocokan dan penelltian oleh PPDP yang selanjutnya diiakukan rekapitulasi befjenjang mulai dari tingkat PPS dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPD dan KPU Kabupaten, sejumlah 96.653 pemilih.
Hasil dari pencocokan dan peneiitlan daftar pemilih tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara.
3) PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) Rapat
Pleno
Penetcpan
Daftar
Pemilih
Sementara
sebagaimona tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 048/BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016. Hal tersebut sesuai dengan PKPU No 7 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, 13
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Gedung ITC Cempaka Mas Li.7 No.l2C
Tl^
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati don Wakil Bupati, don/atau
Wolikota don Wakil Walikota Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Oktober s/d. 2 Nopember 2016.
Rapot Pieno tersebut dilaksonakan di Hotel Aquarius, Aimas
pada pukul 09.00 WIT yang dihadlrl antara Iain sebagai berikut:
1. Saksi Paslon No. 1 (Bp. Max. Yekwam dan Bp. Subarkah) 2. Saksi Paslon No. 2 {Bp. Siamet) 3. Panwoslu Kabupaten Sorong 4. Wakapolres Sorong
5. Kesbangpol Kabupaten Sorong
6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong 7. DIsdukcapil Kabupaten Sorong
8. Kepala Distrik se Kabupaten Sorong 9. Ketua, Anggota dan Sekretaris PPD se Kabupaten Sorong 10. H. Roktiman
11. Sarsito, SE
Dalam proses Rapat Pleno tersebut tidak ada keberatan dari
saksi pasangan colon boik Pasangan Galon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Colon Nomor Urut 2.
4) PEMUTAKHIRAN DPSHP DAN PENETAPAN DPT
Hasil Penetapan Daftar Pemilih Sementara selanjutnya dimutakhirkan kembali dalam kegioton Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam kegiatan ini, Daftar Pemilih Sementara (DPS) by name diserahkan kepoda PPS melalui
PPD untuk diumumkan kepada mosyarakat mulai tanggal 10 s.d. 19 Nopember 2016. Dalam ha! Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, KPU
Kabupaten Sorong menggunakan aplikasi SIDAUH yang diwajibkan oleh KPU Rl.
TIM KUASA HUKUM
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No. 12C
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
X-
KPU Kabupaten Sorong melakukan pemutakhiran data
dalom aplikasi SIDALIH sesuai dengan hasil yang didopat dari PP5 melolui PPD.
Poda tanggal 25 Nopember 2016, KPU Kabupaten Sorong meneiinna surat tanggapan Daftar Pemtlih Sementora dari
Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut ] Nomor 059/B/TKZETIBA/XI/2016 tentang Penyampaian Permasalahan DPS.
Dalam surat tersebut dtsampaikan bahwa Tim Kampanye telah menverifikasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri dan menemukan:
1. Pemilih terdaftar ganda NIK
: 16.223
2. Pemilih ganda nama dan tanggal lahir
: 12709
3. Pemilih dibawah usia 17 tahun
: Jumlah
715
: 28.932
Tanggal 28 Nopember 2016, KPU Kabupaten Sorong menerima Surat Panwaslu Nomor 059/PNWS-SRG/IX/2016 tentang Penjelasan Laporan Permasalahan DPS. Dalam surat tersebut.
Panwaslu
pengecekan
ulang
meminta
terkait
KPU
untuk
permasalahan
melakukan
DPS tersebut
dengan melakukan pengecekan secara faktual sebelum penetapan DPT.
Menanggapi kedua surat tersebut KPU Kabupaten yang pada saat itu memang masih melaksonakan tohapan pemutakhiran dan
perbaikan DPS dengan melakukan
koordinasi don meminta kepada PPS melalui PPD untuk
melakukan
verifikasi
faktual
terhadap
daftar
pemilih
sementara tersebut dengan menyaring data pemilih yang masih
ditemukan ganda
poda aplikasi SIDALIH untuk
mendapatkan data tunggal.
Dalam Rapat Pleno Rekapituiasi DPSHP untuk ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 6 Desember 2016, KPU Kabupaten
Sorong atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong
15
TIM KUASA HUKUM
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No. 12C Jin. Letjend. SupraploK.av.UakartaPusat-10640. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
KPIJKAR lU-U KAB. ^iORONr: M^KUING, PAPTJARAUat FAFUA BARAl
menerima terlebih dahulu DPSHP yang disampaikan oleh mosing-masing PPD.
Selanjutnya KPU Kobupaten Sorong bersama dengan Tim Kampanye Paslon No Urut 1 melakukan sanding data ontara
aplikasi SIDALIH dengan
hasil temuan aplikasi yang
digunakan oleh Tim Kampanye Paslon No Urut 1.
Dalam sanding data
tersebut menggunakan metode
pencarion satu persatu data pemillh yang ditengorai gonda oleh Tim Kampanye Paslon 1 di aplikasi SIDALIH, dimana
penelusuran tersebut ditampilkan juga melalui proyektor,
sehingga semua peserta Rapat Pleno dan undongan mengetahul proses tersebut.
Peserta yang hadir dalam rapat pleno ontara lain sebagai berikut;
1. Saksi Paslon No Urut I 2. Saksi Paslon No Urut 2
3. Tim Kampanye Paslon No Unjt 1
4. Tim Kampanye Paslon No Urut 2 5. Polres Sorong
6. Panwaslu Kabupaten Sorong 7. Kesbongpol Kabupaten Sorong 8. Disdukcapil Kabupaten Sorong 9. Kodim 1704 Sorong
10. Para Kepala Distrik se Kabupaten Sorong
11. Ketuo, Anggota dan Sekretaris PPD se Kabupaten Sorong Proses sanding data tersebut meliputi 385 TPS di 252
Keiurohan/Kampung
pada
30
Distrik
sebogaimano
temuan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Paslon 1 dan tidok ditemukan data ganda balk ganda NIK, ganda nama dan tanggal lahir maupun dibawoh umur seperti data yang disampaikan oleh Tim Kampanye Paslon No
Urut 1. Oleh karenanya, Tim Kampanye memutuskan untuk menghentikan proses sanding data tersebut.
]6
TIM KUASA HUKUM K'PTIWAH QOPOlSir^ PAPUA PAPITA BARAT RAD AT KJ'U KAB. t>OKONG,
Gedung ITC Cempaka Mas Ll.7No.l2C Jin. Suprapto Kav.021.42900928 1Jakarta Pu^t-10640. -pjp Letjend. (,2, .42900922 . Fax.
Selanjutnya KPU Kabupoten Sorong melakukan snapshoot terhadap hasil rekapitulasi tersebut sejumlah 85.899 pemilih
untuk ditetapkan sebagai DPT Kobupoten Sorong.
5) PENETAPAN DAFTAR PEMIUH TETAP
DPT Kabupoten Sorong ditetapkan sejumlah 85.899 pemilih podc pagi harinya jam 05.00 WIT yang merupakan 1
rangkaian rapat pleno penetapan DPT. Sebogaimano diketahui bahwa penetapan tersebut telah diterima oleh Tim
Kampanye Paslon No Urut 1 dan Tim Kompanye Paslon Nomor Urut 2. Penandatanganan berlto acara rapat pleno disaksikan oleh Panwaslu, kedua tim Paslon dan Polres
Sorong.
4.1.6 Bahwa terkait persoolon penggelembungan pemilih dalam DPT yang didolilkan oleh Pemohon seharusnya Pemohon mempersoolkannyo poda saot proses tahapon pilkado kareno penentuon jumlah pemilih dalam DPT terkait proses tahapan, sedongkon permasalahan yang dapat diajukan ke Mahkomah odaloh terkait dengan hasti penghitungan suaro yang mempengaruhi terpilihnya pasangan colon UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peroturan
Pemerintah Penggonti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjodi UndangUndang. Oleh karenanya permohonan Pemohon secaro hukum patut untuk tidak diterima dan atau ditolak.
4.2 STATUS HUKUM KPPS
4.2.1 Bahwa dolil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh KPPS sejumlah 285 TPS yang tersebar di 30 Distrik dl Kab Sorong tidok memiliki dasar hukum adalah tidak benar, korena pengongkaton KPPS dimaksud teiah sesuai dan
berdasor ketentuan hukum yakni Pasal 13 huruf (e) UU Nomor 1 Tohun 2015 dan dilaksanakan secara profesional dan tronsparan sesuai tahopan pilkada. 4.2.2 Bahwa dasar hukum pengangkatan penyelenggara pemunguton suara (seluruh KPPS) dibuat per kelompok Distrik/Kecomatan sehingga untuk Kobupaten Sorong terdopot 30 Distrik karenanya KPU Kabupaten Sorong telah 17
TIM KUASA HUKUM
Gedung ITC Cempaka Mas Lt.7 No. I2C
KPU JSJ'U KAB KAB. SORONC ?>UKU[NO, IPAPUA AFUA RARAT BAKA I
J'n. Suprapio Kav.l Jakarta PusaM0640. ^,p Letjend. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
mengeiuarkan sejumlah 30 Surat Keputusan tentang Keiompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dan Pemtlihan Gubernur don Wokil Gubemur Provinsi Papua Borat tahun 2017.
4.2.3 Bohwo daiom persidangon aquo Termohon mengajukan seluruh bukti mengenai Pengangkatan Keiompok Penyelenggara
Pemungutan
Suora
(KPPS)
secara
beruruton mulai dari Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik
Mayamuk, Distrik Salawati, Distrik Klomono, Distrik Seget ...
dst. hingga terakhir Distrik Botain se-Kabupaten Sorong sejumlah 30 Distrik/Kecamatan.
(Vlde:Buktl:TF.001) 4.2.4 Bahwa terkait persoalan status hukum KPPS tersebut
merupakan bagian proses tahapan dalam pilkcdo yang bukan
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi,
berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketc mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) karenanya menjadi kewenangan Peradilon Tata Usaha Negara (TUN) sedangkan permosalahan yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempenganjhl terpilihnyo pasangan colon UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduo Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peroturan Pemerintah Penggonti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oteh karenanya permohonan Pemohon secara hukum patut untuk tidak diterimo dan atau ditolok.
4.2.5 Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan korelasi dalil Pemohon mengenai dosar hukum status KPPS di 30 Distrik yang tersebar di 285 TPS di
Kab. Sorong yang akhirnya
bisa
menunjukkan
dan
mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon mengenai dasar hukum status KPPS dan baru dipersoakan oleh Pemohon sekarang in! adalah tidak
pantas dan mengado-ada, oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum potut untuk tidak diterima dan atau ditolak.
5. Bahwa mengenai dalil keberatan Pemohon mengenai Status hukum PANWAS, dipersidongan telah dicabut oleh Pemohon.
18
TIM KUASA HUKUM KPTIKAR ^JORONr PAPIIARapat KTU KAB. ^UKONG, PAPUA BARAT
Gedung ITC Cempaka Mas U.7 No. 12C
Jin. Leijend.Supraplo Kav.021.42900928 I Jakarta Pusat-10640. Tip. 021.42900922 , Fax.
6. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwo KPSS tidok memberikon Berita Accra Model C-KWK, Sertifikat Model Cl-KWK dan lompirannya kepoda saksi serta PPD tidak nnemberikan Berita Acara Model DA-KWK, Sertifikat Model DAl-KWK dan
lompirannya kepada saksi, namun Pemohon tidak menguraikan olasan-alasan yang menyebabkan KPPS dan PPD tidak memberikan
Berita Acara dan Sertifikat beserta lompirannya tersebut. Tanggapan Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut odolah tidak
benar dan mengada-oda kareno faktonya petugas baik KPPS maupun petugas PPD telah membagikan/menyerahkan apa yang menjadi hak dari saksi-saksi pasangan colon yang mosih hadir hingga proses penghitungan suara berakhir baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik namun patut disangkon kareno banyak puia saksi pasangan calon baik di tingkat TPS maupun PPD yang pulang terlebih dahulu sebelum berokhimya proses rekopituasai perhitungon suara baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPD. 7. Bahwa mengingot dalil Pemohon sebogaimano tersebut di otos yang tidak menguraikan secaro detil dan cermot dimono tempat
kejadian pelanggaron dimaksud oleh Penyelenggoro baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPD karenanyo dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sangat sumir dan mengado-odo serta tidak berdasar hukum sehingga mohon kepada yang MuHa Majelis Hakim MK untuk mengesampingkan dan menolaknyo.
8. Bahwa dalil keberatan Pemohon berkoitan dengan Dinos Kependudukan dan Cototan Sipil (Dukcopil) Kob. Sorong yang maslh mengeluorkan Surot Keterangon Keterangan Kependudukan untuk colon tertentu sampai tanggol 14 Februori 2017, padahai berdosarkan Surat Edaron Difjen Dukcapil tanggol 31 Jonuori 2017, botas waktu yang diberikon adalah tanggal 8 Februori 2017. Tanggapan Termohon bohwo dalil keberatan Pemohon tersebut
adalah solah alomat sebob keberatan Pemohon adoloh ditujukan kepada kinerja Dines Dukcapil apalogi berkoitan dengan kepentingon pasangan colon tertentu pilkodo yang tidak oda korelosinya dengan Termohon. Namun Termohon perlu menyompoikan fokta bohwo sejak tonggol 14 Februori 2017 yang Termohon ketahui bohwo Dinas Dukcapil tidak logi mengeluorkan Surat Keterangan Kependudukan. Dinos Dukcapil tetop membuka layanan masyarokot saot itu semata-mota untuk peloyanan masyorokat bermaksud untuk tetop memberikan pelayanan pado tanggal 15 Februori 2017 khususnya dalam hoi melakukon pengecekan
surat
keterangon
kependudukan
melolui
Sistem 19
TIM KUASA HUKUM KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Cempaka MasLi.7 No. 12C
Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelayanan oleh Dinas Dukcapil berdasar himbauan Surat Kementerian Dalam Negeri R1 Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan telah Terdato Dalam Database Kependudukan tertanggal 20 Februari 2017 dan Surat Kennendagri RI Nomor 471.13/10231/DUKCAPlL Perihal Format
Surat Keterangan sebagai
Pengganti KTP-el tertanggal 29
September 2016. (Vide: Buktl; TB.008)
Bahwa tentang keberatan Pemohon aquo. telah ditindaklanjuti berdasar dan sesuai surat Berita Acara Pembahasan Sentro
GAKKUMDU Kabupaten Sorong, Laporan/Temuan
Nomor 06/
Pelapor/ll/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan dari Laporan tersebut Panwas Kabupaten Sorong menyatakan pada prinsipnya setelah dilakukan pengkajian dengan tim Panwas bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor kurang terpenuhinya unsur formil
sehingga
Panwas
mengembalikan
kepada
pelapor
untuk
melengkapi buktl agar terpenuhinya unsur formil sebagaimana
laporan
terebut.
Selanjutnya
berdasar
bukti
aquo
merekomendasikan sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara
tim Panwas, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 17 Februari 2017, maka laporan tersebut dikembalikan kepada pelapor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang beriaku. (Vide: Buktl: TF.002)
9. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya menuntut agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 025/SK/KABSRG/ll/2017 dan menuntut agar Mahkamah memerintahkan
Termohon untuk melaksanakan pemungutan suaro ulang (PSU) di 285 TPS, 30 Distrik se-Kab. Sorong, namun Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan dan membuktikan pelanggaron-pelanggaron di 285 TPS se-Kab. Sorong yang mempengaruhi perolehan suora Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon.
Bahwa oleh karena dalil permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas terkait hubungan antara fakta-fakta pelanggaran yang diuraikan Pemohon sehingga mempengaruhi jumloh perselisihan suara atau
kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA, serta tidak sinkronnya antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TiDAK DAPAT DiTERIMA.
20
Gedung ITC Cempaka Mas Ll.7 No.l2C Jin. Leljend. Suprapto Kav.I Jakarta PusaH0640. Tip. 021.42900922 , Fax. 021.42900928
TIM KUASA HUKUM
KPU KAB. SORONG, PAPUA BARAT
Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XV/2017 serta
berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diferima.
II. DALAM POKOK PERMOHQNAN
- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. - Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/ll/ 2017 Tentang Penetapan Rekapituasi Hasil Peroiehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017 adalah SAH dan BENAR.
Atau;
Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami
Kuasa Hukum TERMOHON,
DANIEL TONAPA MASIKU, SH.
ALEXI SASUBL SH
VINSENSMJS H\ RANTEALLO, SH., MH.
KRISTIAN MASIKU, SH.
YULIUS^AHU M., SH.
21
