AA
.t .,f va
.\4 PER^'AITJIAN IIER.'ASATA DAL/IT BIDANG IIUK'il PERI'ATA DAIT TATA USAIIA I{EGARA AITTARA KABUPATEN WOIfOGIRI T'ilI'M KO}IISI PEMILIHAN DENGAN KE AKSAAIT ITEGERI WONOGIRI
Nomor : 0 1 /PK/ KPU -Kab-O 12 -329512 | VllI I 2Ol5 Nomor : B- 1366/03.35/GS/08/20 15 pada hari ini
Jum,at
tanggal Dua
hrluh satu bulan Agustus tahun Dua
Ribu Linabelas ( 21-O8-2015 | bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wonogiri Jl. Gununggandul RT 0o3 Rw O05 Joho Lor Giriwono Wonogiri, yang bertandatangan di bawah ini : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
I. MAT NAWIR, S.Ag
Wonogiri, dalam hal ini bertindak unhrk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Jl. Gununggandul RT OO3 RW OO5 Joho Lor
Giriwono Wonogiri selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
II. DWI SETYO BUDI UTOMO,SH
Kepala Kejaksaan Negeri
Wonogiri
Jl. Multipranoto No. 10 Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk berkedudukan di
dan atas nama Kejaksaan Negeri Wonogiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan
ketentuan sebagai berikut
:
PEI|GERTIAN DAN ISTILIIH
Pasd
1
penyelenggara Pemilu PIHAK PERTAMA merupakan salah satu lembaga Bupati Wonogiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Tahun 2015. b.
dimungkinkan Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PIHAK PERIAMA tata usaha terdapat berbagai masalah hukum di bidang perdata dan pengadilan (non litigasi) negara yang memerlukan penanganan baik diluar maupun di dalam pengadilan (litigasi)' Kementerian yang Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non tugas dart berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 memiliki dapat wewenang di bidang hukum perdata dan tata usaha negara' atas nama bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan Surat Kuasa negara atau pemerintah/BUMN/BUMD dengan berdasarkan Khusus.
I
Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum' pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan surat kuasa khusus dari PIHAK PERTAMA. DASAR IIER.'ASAilA Pasal 2
Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah
1. Undang
-
:
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
2O10 Jo. PERJA No. OO9/A/JA/01
/
2O11 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2OO8 yang
diubah dengan Undang
-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2
5. Undang-Undang
I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang
Nomor
Pemerintah Pengganti Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1O/Kpts/KPU-Kab-OL2.32951212015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015. TUJUAN Pasal 3
Trrjuan Pe{anjian Kerjasama ini adalah untuk menangani
bersama
penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar pengadilan. RUANG LINGKT'P
Pasd 4 Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : pemberian bantuan hukum,
pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Us$a Negara oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA PEI"AI(SANAAI| PERJAN.'IAN XTR^'ASAilA Paeal 5
1. Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
3. Permohonan sebagaimana pada ayat (21 setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hokum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
5. Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.
6. Dalam rangka penyelesaian permasalahan, PIHAK
PERTAMA dan PIHAK
KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah. Pasal 6
1. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan.
2. Pelaksanaan atas ketentuan ayat (l) pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.
BIAYA
Pasd 7 Biaya yang dmbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
TAI{(K}UNG JAWAB Pasal a
PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Pe{anjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kedasama dan peraturan perundang-undangan. MASA BERLIU(I'
Pasal 9 1. Perjanjian Ke{asama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal penanda tanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut wajib
memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
I(ETENTUAIT LAII{
-
LIUN
Pasal 1O
1.
Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe{anjian Kerjasama ini.
2.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pe{anjian
ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundangKedasama
undangan.
5
IISTEI|TUAN PEIIUTT'P Pesal 11
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua)' masing masing bermaterai cukup yang berlaku sebagai asli serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.
PIHAK KEDUA NEGERI WONOGIRI
PIHAK PERTAMA PEMILIHAN UMUM
o
