Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri i

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

i


i

KATA PENGANTAR

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Hari Rabu Tanggal 9 Juli 2014 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dengan telah disusun dan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sekaligus menandai dimulainya seluruh tahapan. Pada saat yang bersamaan Komisi Pemilihan Umum masih menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang masih tersisa. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langusung oleh rakyat” pasal 6A ayat (1). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden harus melalui pemilihan umum, sebagaimana disebut dalam pasal 22E bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pemilihan Umum adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat diberikan kekuasan penuh untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Peserta untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah Komisi Pemilihan Umum. Sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemilihan Umum memikul tanggung jawab yang besar untuk dapat menyelenggarakan Pemilu secara transparan dan angkutabel dengan mencerminkan azas-azas Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya serta berpegang teguh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

ii

pada kode etik penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berpegang teguh kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 dalam melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah disusun dalam Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada tahapan inilah rakyat akan secara langsung akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah terseleksi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu. Oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya ada dua pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sudah barang tentu akan memunculkan persaingan yang cukup ketat kearah konflik yang cukup besar. Kondisi seperti inilah yang mengharuskan KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, tidak terkecuali KPU Kabupaten Wonogiri harus mampu mengelola dan melakukan pengendalian secara optimal untuk meminimalkan serta mengeliminasi setiap kesalahan yang mungkin terjadi, agar tidak terjadi konflik internal dan eksternal.

Wonogiri, September 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI KETUA,

Mat Nawir, S.Ag.


iii

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud Dan Tujuan C. Ruang lingkup D. Dasar Hukum E. Sistematika Penulisan

i ii iv 1 2 2 3 3 6

BAB. II

7

BAB III

BAB IV

TAHAPAN PERSIAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN A. Tahapan, Program dan Jadwal B. Penataan Organisasi dan Pembentukan Badan Penyelenggara C. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden D. Sosialisasi Informasi E. Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu F. Bimbingan Teknis dan Koordinasi Penyelenggara Pemilu

7 8 34

34 41 41

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN A. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih B. Pencalonan C. Pengadaan dan Distribusi Logistik D. Kampanye E. Masa Tenang F. Pemungutan dan Penghitungan Suara

50

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN A. Dasar Hukum B. Pelaksanaan C. Jawaban dan Daftar Alat Bukti D. Hasil Yang Dicapai

140


50 70 73 84 94 95

140 140 146 172

iv

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

175

BAB VI

PERMASLAHAN DAN pENYELESAIANNYA A. Permasalahan Yang Dihadapi B. Penyelesaian Terhadap Permasalahan

176 176 180

BAB VII

PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi

183 183 185

Lampiran-Lampiran Dokumentasi Kegiatan


v

PENDAHULUAN

BAB I

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini diartikan sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Aplikasi dari sistim ini dapat diartikan bahwa demokrasi dilakukan dengan sistim perwakilan, sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh rakyat melainkan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan untuk Anggota DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat serta utusan daerah dan golongan dipilih oleh Presiden. Selanjutnya, dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar karena telah menempatkan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada ditangan rakyat, rakyat diberikan kedaulatan penuh dan menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membentuk pemerintahan negara secara demokratis melalui Pemilihan Umum. Realisasi dari amandemen tersebut maka pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009 dan 2014, khususnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku diberikan hak pilih secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam kaitannya dengan Evaluasi Penyelenggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf m UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.


1

A. Latar Belakang Bahwa dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat memilih telah diberikan hak politiknya untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. Untuk mengevaluasi partisipasi politik rakyat dan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri berpedoman pada ketentuan : 1. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud : Maksud pembuatan laporan ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota

melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Tujuan : a.

Untuk memberikan informasi mengenai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b.

Menghimpun seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri untuk dijadikan sebagai dokumen kelembagaan.


2

C. Ruang Lingkup 1.

Pendahuluan, berisi latar belakang perlunya disusun buku laporan , maksud dan tujuan pembuatan laporan serta dasar hukum yang dijadikan landasan pembuatan laporan.

2.

Tahapan Persiapan, berisi informasi tentang penataan organisasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pengelolaan dan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3.

Tahapan Pelaksanaan, berisi informasi tentang pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pengadaan dan distribusi logistik, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, keberatan dan PHPU.

4. Tahapan Penyelesaian, berisi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, evaluasi dan pembubaran panitia Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 5.

Permasalahan dan Rekomendasi, berisi informasi tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan masalah-masalah lain yang berkenaan dengan tugas-tugas penunjang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

6.

Penutup

D. Dasar Hukum Dasar Hukum pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Wonogiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);


3

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;


4

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014; 16. Keputusan KPU Nomor : 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 17. Keputusan KPU Nomor : 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 18. Keputusan KPU Nomor : 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 19. Keputusan KPU Nomor : 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 20. Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 21. Keputusan KPU Nomor : 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.


5

22 Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 23 Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih (DPS, DPSHP dan DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah : Kata Pengantar BAB I

Pendahuluan

BAB II

Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

BAB III Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BAB IV Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BAB V

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

BAB VI Permasalah dan Penyelesaiannya BAB VII Penutup Lampiran-lampiran Dokumentasi


6

TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

BAB II A. Tahapan, Program dan Jadwal Pendekatan yang digunakan untuk melakukan Sosialisasi Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Wonogiri adalah pendekatan partisipatif (Andragogy System). Di mana, KPU akan mendorong prakarsa dan keterlibatan masyarakat (dan pihak-pihak terkait) dalam kegiatan sosialisasi, sehingga akan terjadi transfer pengetahuan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan yang kelak akan berdampak langsung terhadap peningkatan motivasi dan atau antusiasme masyarakat di dalam mengikuti Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 PROGRAM/KEGIATAN 1. Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 2. Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih

JADWAL

KETERANGAN

Desember 2013 s/d 31 Mei 2014

Dilaksanakan oleh KPU

3 Maret s/d 20 Oktober 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan instansi terkait. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

3. Simulasi Pemungutan dan 1 Mei s/d 30 Penghitungan suara di TPS Juni 2014


7

4. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN 5. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Ad hock: a. PPK, PPS dan PPSLN b. KPPS dan KPPSLN c. Pantarlih dan Pantarlih LN 6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014: 1. Putaran I b. Putaran II

3 Maret s/d 30 September 2014

Kabupaten Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

10 April s/d 30 Agustus 2014

3 Maret s/d 8 Juli 2014 22 Juli s/d 8 September 2014

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS

B. Penataan Organisasi dan Pembentukan Badan Penyelenggara 1. Kegiatan Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan PPS Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. PPK dan PPS yang telah terbentuk pada tahun 2013 selesai masa jabatannya pada bulan Desember 2013, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2014 menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengangkatan/penetapan kembali PPK dan PPS dalam

penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

Tahun

2014.

Dalam

Surat

Edaran tersebut, masa kerja PPK dan PPS pada Tahun 2014 ini selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Juli 2014, namun apabila terjadi Putaran ke-dua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masa kerja diperpanjang selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak Agustus sampai dengan September 2014. PPK dan PPS yang diangkat/ditetapkan kembali oleh KPU Kabupaten Wonogiri adalah sesuai Surat Edaran KPU Nomor 331/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS serta Surat Edaran KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang tindak lanjut Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS. Mendasari Surat Edaran KPU tersebut di atas, berdasarkan hasil evaluasi


8

kinerja terhadap PPK dan PPS dapat dikategorikan baik, maka seluruh anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD Tahun 2014 ditetapkan kembali untuk menjadi PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN WONOGIRI

No 1

Kecamatan Pracimantoro

2

Giritontro

3

Giriwoyo

4

Batuwarno

5

Tirtomoyo

6

Nguntoronadi

Nama 1. Karsito 2. Raharjo Budi Prasetyo 3. Hastin Afrilia, S.E 4. Agus Kristiyanto, S.Sos 5. Nanik Yetty Winarni, SE 1. Sularto 2. Ichsanudin, S.Pd 3. Listiana Ari Subekti, S.Pd 4. Nawangsih Intan P, SE 5.Daryoko 1. Muchyi 2. Hariyanto 3. Endah Sujianti, S.E 4. Heri Nur Cahyanto 5. Hendro Wicaksono 1. Soetjipto 2. Andi Setyobudi, S.Pd 3. Yudisthiro Ardy Nugroho, SH 4. Suyanto, S.IP 5. Wahyu Eko Nugroho, ST 1. Susilo Budi Hananto 2. Muhtarom 3. Prihananto Budi Santoso, S. Pd 4. Wirid Supriyanto, S. PdI 5. Yuliastuti 1. Ehwandi, S.Pd.I 2. Catur Wijayanto, SE 3. Teguh Sugiyarto 4. Purwadi, SS


9

No

Kecamatan

7

Baturetno

8

Eromoko

9

Wuryantoro

10

Manyaran

11

Selogiri

12

Wonogiri

13

Ngadirojo

14

Sidoharjo

Nama 5. Dony Prasetyo 1. Drs. Djarot Tri Hardjanto 2. Wahyu Purbo Susilo, S.Ikom 3. Bambang Susila 4. Bimas Agung Prihantono, S.Pd 5. Purwanti, SE 1. Bambang Suntoro, ST 2. Agung Dewantoro 3. Kurniawan Dwijo Sukasmo 4. Sugiyono 5. Darwanti 1. Priyono 2. Augustina Puspa DewI, MM 3. Suwardi, A.Ma.Pd 4. Dani Yuli Susanto 5. Apri Nur Wahyu Sutanto, S.Pd 1. Dra. Anastasia Sri Siswanti, MH 2. Drs. Sardi 3. Dwi Heriyanto 4. Sugiyono 5. Santino, SH 1. Dwi Hartanto, ST 2. Joko Santoso 3. Suyati, S.Pd.l 4. Iffah Farisah, S.Ag 5. Wahyudi, A.Md 1. Titin Sumarni, S.Pd.I 2. Aprilia Tami Yuniarti 3. Emi Budiningsih, SE 4. Heribertus Adi Budi Yanto 5. Sriyono, S.Pd 1. Saeful Bahri, SE 2. Rahmad Saleh Irawan 3. Wiwik Rusmiyani 4. Kiswanto, S. Pd.I 5. Aris Midayani, ST 1. Sutarman, S.Pd, M.Pd 2. Sutarso 3. Novita Betty Anggraheni, S.Pd 4. Hendro Tri Sugiharto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

10

No

Kecamatan

15

Jatiroto

16

Kismantoro

17

Purwantoro

18

Buluketro

19

Slogohimo

20

Jatisrono

21

Jatipurno

22

Girimarto

Nama 5. Tri Widodo 1. Harno, S.PdI 2. Jarto, SE 3. Bagus Dwi Hatmoko, S.Sos 4. Didyo Pratomo Putro, S.Pd. SD 5. Sindhu Anggono 1. Paryanto, ST 2. Yuzidha Ekawati, A.Md 3. Tegar Sukma M, S.Pd 4. Wahyu Andi Nugraha, S.Pd 5. Parji, S.Pd 1. Tomas Parnidi, S.Pd 2. Hariyanto, S.Pd 3. Ita Sri Wahyuningtyas 4. Didik Setyanto Aris Purnomo 5. Eko Hari Bowo, SE 1. Subandi, S.Pd 2. Wahyu Nurjannah, S.TP 3. Eko Kusatwo Suryantoro 4. Ida Eki Handayani 5. Titik Ismulyanti, S.IP 1. Madhona Widyaningrum, S.HI 2. Oktori Bayu Pramono, S.Pd 3. Agus Primadana, ST 4. Slamet Mulyono 5. Joko Wiratmo, SE 1. Setiyarmo 2. Dyah Linawati 3. Retno Wulandari, SH 4. Suwarno 5. Haryadi 1. Kawit Budi Handoko, S.Sos 2. Manto, S.Ag 3. Paidi, S.Pd, M.Pd 4. Joko Sulistyo 5. Setyaningsih Ariyani, S.IP 1. Maryanto, S.Pd 2. Hartono 3. Maria Goreti Isty Wijayati, M.Pd 4. Giyanto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

11

No

Kecamatan

23

Karangtengah

24

Paranggupito

25

Puhpelem

Nama 5. Krisnadi Guntoro, SE 1. Agus Susanto 2. Ali Witanto 3. Sarwoko Epnu Saputro 4. Yanto 5. Siswanto, S. Pd 1. Eko Hery Santoso, S.Pd 2. Ponco Waluya 3. Nugroho Budi Santoso, SP 4. Aris Prasetya 5. Suprapto 1. Sunarno 2. Pedhut Guntoro, S.Pd 3. Yulis Untari, A.Md 4. Mujianto, S.Pd 5. Rumono, S.Pd

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN WONOGIRI 1.

KECAMATAN PRACIMANTORO

No 1

Desa/Kelurahan Gedong

2

Sumberagung

3

Joho

4

Petirsari

5

Gambirmanis

6

Suci

Nama 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Sakimin Edi purwanto Dwiyanto Subardi, S. Pd Sarmo Suyud Suharto S. Pd Sadari Tri Gunadi Hendro Kristiawan, S.Pd.SD Suratman Suradi, S. Pd Surakin, S. Pd, SD Suranto Dwi Ediyanto, A. Ma, Pust Jhonny Sukat Budhiarto Sarmadi


12

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. 1

2

2 Sunarni, S. Sos 3 Taryati Sambiroto 1 Karsido 2 Suyatno 3 Tri hartanto Watangrejo 1 Widodo, S. Pd 2 Larso 3 Sukadi Pracimantoro 1 Wasijo, A. Ma 2 Suhardi 3 Siswanto Sedayu 1 Alex Harie Wibowo, M. Pd 2 Wahyu Nur Hidayat, S. Pd 3 Triyatmi Jimbar 1 Tri Suyono, S. Sos 2 Sarwadi, S. Pd 3 Yahmini Banaran 1 Sakat 2 Ihsanudin 3 Supriyono Trukan 1 Warsino 2 Marijo 3 Nanik umi lestari Tubokarto 1 Heru suprapto 2 Sudiyanto 3 Toeloes Among Diprojo,S. Si Lebak 1 Misran, S.Pd 2 Endang Sudiyanti 3 Sutino Gebangharjo 1 Sutrisno, S. Pd 2 Purwanto, S. Pd 3 Triyono Glinggang 1 Giyanto 2 Triyanto 3 Jumali Wonodadi 1 Wagimin, S. Pd 2 Suparno, S. Pd, SD 3 Bambang irianto KECAMATAN GIRITONTRO Bayemharjo 1 Warno 2 Dwi Atmadi 3 Mulyadi Giritontro 1 Suwarno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

13

3

4

5

6

7

3. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 Ngargoharjo 1 2 3 Tlogosari 1 2 3 Tlogoharjo 1 2 3 Jatirejo 1 2 3 Pucanganom 1 2 3 KECAMATAN GIRIWOYO Girikikis 1 2 3 Giriwoyo 1 2 3 Tirtosworo 1 2 3 Guwotirto 1 2 3 Ngancar 1 2 3 Bulurejo 1 2 3 Gedongrejo 1 2 3 Pidekso 1 2 3 Tukulrejo 1

Rizky Sulih Saputra Rudi Santoso Ahmad Muhlis Darmanto, S.Sos Wartono Mujianto, S. Pd Ahmad Yasin, S. PdI Agus Santoso Teguh Wiyono Miyanto, S. Sos Ahmad Syamsudi Warto Santoso Djoko Mulyono Sunardi Edi Topo Ashari Ahmad Sobari Dhian Winarto Drs. Wakino, MM Sugeng, S.Pd Yusuf Dian Tama, S.Pd Sukar, S.Pd Sukatno, S.Pd Agus Triyatno, SH Karwanto Widodo MM. Ratriningsih, A.Md Slameto Rukiyanto Seno Pujanto Ahmad Widodo, S.AG Darmanto Sukino Yudi Subagyo Thohir Karnen, S.Pd Drs. Gunawan Giyanto Sutrisno Dwiyanto Hariyanto Nur Ariwibowo Sri Yanto, S.Pd


14

10

11

12

13

14

15

16

4. 1

2

3

4

5

6

7

2 Suryo Sumpeno Hadi 3 Taufiq Hari Nugroho Bumiharjo 1 Subyanto, S.Pd 2 Wiyono 3 Sofwan Selomarto 1 H. Mudji, S.Pd 2 Muniyati, S.Pd 3 Kirman Sejati 1 Sugeng 2 Satijo, S.Pd 3 Walujo Sendangagung 1 H. Dwi Yanto 2 Petrus Sunaryo 3 Siman Platarejo 1 Marmin, S.Ag 2 Suwardi 3 Y. Sunanto Sirnoboyo 1 IG. Suratno 2 Sutarno 3 R. Ari Wibawa Tawangharjo 1 TH. Supriyanto, M.Pd 2 Muhsin, S.Ag 3 Puji Warasto KECAMATAN BATUWARNO Selopuro 1 Agus Susilo, ST 2 Nurgiyanto 3 Theresia Wiwik Widowati, SH Sendangsari 1 Umar Ibnu Khotob 2 Suwarno 3 Ambar Suryanto Tegiri 1 Awal Wahyudi 2 Muhammad Makrus, S.Ag 3 Juari, S.KM Batuwarno 1 Ahmad Ichwanudin, S.Pd 2 Bambang Eko Cahyono 3 Herianto Sumberejo 1 Suparjo 2 Triyono 3 Agung Suroto, A.Md Ronggojati 1 Pariyo, S.Pd 2 Sulasno 3 Sutaryo Sumberagung 1 Narno,SH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

15

8

5. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 Kudi 1 2 3 KECAMATAN TIRTOMOYO Tirtomoyo 1 2 3 Ngarjosari 1 2 3 Hargosari 1 2 3 Dlepih 1 2 3 Wiroko 1 2 3 Sukoharjo 1 2 3 Hargorejo 1 2 3 Sidorejo 1 2 3 Genengharjo 1 2 3 Girirejo 1 2 3 Hargantoro 1 2 3 Banyakprodo 1 2 3 Sendangmulyo 1

Hendrik Istiarto Sri Wahyuni Cokro Salino Ruswanto, A.Md Radi Heru Widodo Kismanto, S.Pd Maryanto Danial Ichwani, S. Ag Sutardi Fajar wahyudi Catur Setyo Pranoto Agus Susilo Aristiawan Suhadi Sarwanto Sunarti Sugiyarto Agus istiyanto Giyanto Fitriyanto Nugroho S. Pd, M. Pd Ridjo Martoto S. Pd Murdiyono S. Pd Sukino Purwanto Rato, A. Ma Sugiyanto, A. Md Ike Ridha Rusnani, S. Pd Muh Amin Isbani, S.Pd Kardi Maryanto Karno Tarmo Sugeng Khoirul Anwar Agus Arif Fadilah Muhamadi Suwarto, S. Pd Darwanto Isti Rokhimah Wuri Agus Budiyono, S.Pd


16

14

6. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. 1

2 Pujianto 3 Sumarmo Tanjungsari 1 Edy Suwarko 2 Kristanti, S.Pd 3 Sutino KECAMATAN NGUNTORONADI Kedungrejo 1 Tukini 2 Sutarno 3 Indang Sriyati Beji 1 P. Parno 2 Sismanto 3 Wiji Hestianto Wonoharjo 1 Sutrisno 2 M. Ichsanudin, A.Md 3 Nunuk Dwi Murtiningtyas, SE Bulurejo 1 Suparlan 2 Marsayid 3 Sugiyatno Kulurejo 1 Rigen Susanto, S.Pd.i 2 Suwati 3 Dhiastuti Nurbito,S.Pd Semin 1 Sumardi 2 Widodo 3 Hariyanto Bumiharjo 1 Sugeng Triyono 2 Triyani 3 Wibowo Sajarwo Gebang 1 Asih Susanto 2 Rahayu Erna Nursanti 3 Indriyanto Pondoksari 1 Gunawan Wibisono 2 Hariyono 3 Mursito Ngadiroyo 1 Haryoso 2 Ika Anggia Setyarini,SE 3 Mulyono Ngadipiro 1 Imam Ahmadi 2 Kasimo 3 Detik Sukarni KECAMATAN BATURETNO Glesungrejo 1 Yudi Mulyono, S.SOS 2 Sri Hartono 3 Wiyono Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8. 1

2

Balepanjang

1 2 3 Watuagung 1 2 3 Belikurip 1 2 3 Baturetno 1 2 3 Gambiranom 1 2 3 Talunombo 1 2 3 Saradan 1 2 3 Temon 1 2 3 Setrorejo 1 2 3 Sendangrejo 1 2 3 Boto 1 2 3 Kedungombo 1 2 3 KECAMATAN EROMOKO Puloharjo 1 2 3 Ngadirejo 1 2 3

Siti Nurhayati, S.Pd Drs. Sutrisno Supono Drs. Sukidi, M.Pd Susilahadi Suprapto Herman Sudarwanto, S.Pd, MMA Slamet Riyanto, S.Pd Lantian Tomi Surya Drs. Budiyanto Sumarno Sri Taryani Joko Pramono, SE Purwanto Suranto Ruwiyanto, S.PD Hartoyo Sumislan Suyadi Sunarno Alfi Darmanto Waris Eko Hari Budiyanto Sugeng Harjito Supriwanto Warsito Endang Sayekti Darno Sunardi Suharto Hendratno Dwi Novinanto Samsi Issuyanti Suroto Didik Triyatno Sujarno Kasino Wahyu Budiyanto Dari Rahayu Sularno Susanto, S. Pd Triyanto


18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9. 1

Basuhan

1 Sadiyo 2 Yatmo 3 Marsiyo Pucung 1 Parno 2 Riyanto 3 Gunanto Sindukarto 1 Pujono 2 Sunaryo 3 Setiyo Panekan 1 Parno 2 Sugeng 3 Sarpin Baleharjo 1 Sulino 2 Sudarto 3 Surati, SE Sumberharjo 1 Sarino, S.Pd 2 A. Budiharjo 3 Trisniwati Gondo Minggarharjo 1 Supardi 2 Chandra Yogayana 3 Sunarmo Tegalharjo 1 Wardoyo 2 Sulistyaningsih 3 Santo Eromoko 1 Kasmo, A. Ma. Pd 2 Henry Setioso, S.Pd 3 Hatmi Fjaiyah Yatnarsiwati Ngunggahan 1 Hadi Wuryanto 2 Syamsul Rihadi, S. PdI 3 Setyo Utami Tempurharjo 1 Sumadi, S.Pd 2 Sukadi 3 Sutarno Pasekan 1 Sutardi 2 Dwi Hariyanto 3 Agung Suprihanto Ngandong 1 Sunaryo, S.Sos 2 Saiman 3 Suribno KECAMATAN WURYANTORO Mojopuro 1 Putut Hendriyatno 2 Iswadi 3 Daksoko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

19

2

3

4

5

6

7

8

10. 1

2

3

4

5

6

7

Wuryantoro

1 2 3 Genukharjo 1 2 3 Sumberejo 1 2 3 Mlopoharjo 1 2 3 Pulutan Kulon 1 2 3 Pulutan Wetan 1 2 3 Gumiwang Lor 1 2 3 KECAMATAN MANYARAN Pagutan 1 2 3 Punduhsari 1 2 3 Kepuhsari 1 2 3 Pijiharjo 1 2 3 Bero 1 2 3 Gunungan 1 2 3 Karanglor 1 2 3

Bowo Setiadi Rukiman Trimurti Yunet Iswanto Suliyo Endang Sri Wahyuniati Suri Hadmadi Supadmo Tri Wahyuni, S.Pd Sunarno Muhamad Aminudin Sriyanto Slamet Nariyanto Sumarno Agus Lestariyanto Parino Eko Taryatno Suyono Su'ali, S.Pd Susanto, SE Cipto Wiyono Suyatno Suyatno Heru Prikhadi Suhardi, A.Ma.Pd Suwondo Sumarno Sukiman, S.Pd Agus Sularto Haryadi Wiyanto, S.Pd Anggoro Safari, SKM Sudardi Yoppy Rumagit Jarot Puspita, S.Kom Wastuti Ariyani Saliyo Thomas Sigit Widi Nurcahyo Lina Sutantiningsih Yuli Asmono, SE Suprapto Rahmanto Wahyu Widodo


20

11. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12. 1

2

3

KECAMATAN SELOGIRI Kaliancar 1 2 3 Pare 1 2 3 Keloran 1 2 3 Kepatihan 1 2 3 Pule 1 2 3 Jendi 1 2 3 Singodutan 1 2 3 Gemantar 1 2 3 Jaten 1 2 3 Nambangan 1 2 3 Sendangijo 1 2 3 KECAMATAN WONOGIRI Wuryorejo 1 2 3 Giritirto 1 2 3 Giripurwo 1 2

Supardi, S.Pdi Sri Maryani, A.Md Surojo Ngatno Mariyanto Suharto Ngatmin Maryadi Sri Wartini Drs. Paidi Dwi Sartono Suparto, S.Pd.SD Supadya Retno Widyowati Winarno Sukatno Juni Priyanto Titiyani Praptiningsih Dwi Hariyanto Suroto Kunto Budhi Sasongko Sriyono Bilal Wahyu Anggoro, S.T Parino Eka Ernawati Jumadi Muhammad Fauzan Rohmad Sukamto Dahru Bunyaniah Surono Sartono Giyanto Mulyadi Sadmoko Widhi Nugroho Hastin Putri, S.Pd Wahyatmo, S.Pd Sugeng Riyoto, S.Pd Dheta Audityawati Ir. Yudi Iriandoyo Pati Agus Saputro, A.Md


21

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13. 1

2

3 1 2 3 Wonoboyo 1 2 3 Wonokarto 1 2 3 Sendang 1 2 3 Pokoh Kidul 1 2 3 Purworejo 1 2 3 Bulusulur 1 2 3 Purwosari 1 2 3 Wonoharjo 1 2 3 Manjung 1 2 3 Wonokerto 1 2 3 Sonoharjo 1 2 3 KECAMATAN NGADIROJO Mlokomanis 1 Kulon 2 3 Kasihan 1 2 Giriwono

Samino Setyo Widhi Nugroho Eko Aris Setyawan Pujiono Danang Wijayanto, S.Pt Sentot Gunawan Yuli Hartiningsih Suwartono, BA Purwanto Sanjoyo Faisal Kurniawan, SH.I H. Triman, S.Pd Drs. Warno, M.Pd Ibnu Asmoro Dwi Anggono Yuda Antonius Kartolo, M.Pd Budi Prabowo Agus Wiyanto, S.Pd Suyanto, S.Pd sri rahayu, S.Pd Marni Wartoyo Saad prayitno Triyono Sukiyatno, S.Pd Sugeng Sapardi, S.Pd Listyorini Kunto Aji Timan Parjo Sarwendah Lestari Exsanuri Sujiman Suwanti Sutrisno, S.Pd Widi Astuti, S.Pd Tukimin Suhartoyo Agus Danang Sriyanto Tarwi Siswadi Suwandi Brotoningsih Kiyat rusdiyanto Suyono


22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14. 1

2

3

4

5

3 1 2 3 Kerjo Kidul 1 2 3 Gedong 1 2 3 Pondok 1 2 3 Kerjo Lor 1 2 3 Ngadirojo Kidul 1 2 3 Ngadirojo Lor 1 2 3 Mlokomanis 1 Wetan 2 3 Jatimarto 1 2 3 KECAMATAN SIDOHARJO Kayuloko 1 2 3 Sidoharjo 1 2 3 Sempukerep 1 2 3 Sembukan 1 2 3 Tempursari 1 2 Gemawang

Darman Sri Hartati Sukijan Jatmin Mulyono Giyat Heru Setiyono Sri Wahyuni, SE Sarmo Arih Prihatin,S.Pd Agus Setiyawan Purdiyono Mei Eko Setyaningsih Giyato Kuncoro Bernaditha Eni Budiarsi,S.Pd Slamet, S.Pd Semin, S.Pd Tarjo Sri Kuncorowati, S.Sos Tumino Sugiyatno Tri Suharni Ridi, A.Md Mugi Handayani, S.Pd Anti Endyah Widiastuti,S.Pd Sutardi, S.Pd Wanti Suparno Wakiman, S.Pd Astria Damayanti Pariyem Sunyoto Sutarno Parwanti Sarimo Witanto, S.Kom Narti Basuki Ruswadi Saino Widodo Witanto


23

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

6

Kebonagung

7

Widoro

8

Mojoreno

9

Ngabeyan

10

Kedunggupit

11

Tremes

12

Jatinom

15. 1

KECAMATAN JATIROTO Sanggrong 1 2 3 Jatiroto 1 2 3 Brenggolo 1 2 3 Boto 1 2 3 Guno 1 2 3 Dawungan 1 2 3 Ngelo 1 2

2

3

4

5

6

7

Sugeng Riyadi Hidayat Puguh Santoso, A.Ma.Pd Sri Handoko Agnes Irawati Purwanto Supriyono, S.Sos Ekawati Anjar Rahino, A.Md Akbar Suci Adi, S.Pd Listyaningsih, SH Lardi Sutarti Suratno Suroto Sigit Purnomo, SE Hartini Rahmadi Widyatmoko, S.Pd Lamjari Marjuki Drs. Purwanto Dwi Wahyuni Larman Sukadi, SE Arief Purwadi Kusdiyanto Titik Handayani, A.Ma Suyatno Eko Sri Prabowo, S.Pd Y Aji Siswiyanto Nyoto, S.Pd Wahono Suyanto Sadadi, S.Pd Sigit Winarno Paryanto Wakijo Puguh Priyanto Santi Nurman Indriyani Sutarno, S.Ag Sarti Suyatno Maryanto, S.Pd Sri Purwanti


24

8

9

10

11

12

13

14

15

16. 1

2

3

4

5

6

3 Eko Budi Santoso 1 Edi Saryoko,S.IP 2 Hari Hartanto,A.Md 3 Narti, S.Pd Mojopuro 1 Endar Susilo 2 Pardjo 3 Rudi Saptono Pesido 1 Sri Suyatno 2 Eko Priyanto,A.Md 3 Endarto Cangkring 1 Suyanto 2 Paiman 3 Suciyatno Pengkol 1 Suwarto, S.Pd 2 Sutrisno 3 Widi Danar Hadi Sugihan 1 Sularso 2 Parto 3 Darwanti Duren 1 Parsino, S.Pd 2 Sumidi 3 Larti, S.Pd. AUD Jatirejo 1 Yohanes Trisnadi Tulus K, S.Sos 2 Andy Sulistiyanto Saputro, ST 3 Dwi Kuncoro KECAMATAN KISMANTORO Kismantoro 1 Sargini 2 Surati 3 Jari Salim Mustofa Gesing 1 Imam Musthofa Al Jufri 2 Purwani 3 Sucipto Pucung 1 Triyanto, SST 2 Gunawan Wibisono 3 Palupi Arisanti Plosorejo 1 Joko Ismanto 2 Sumpah Siswanti 3 Iswanto Bugelan 1 M. Tohari 2 Nyono 3 Fatma Wiyanti Ngroto 1 Semun 2 Yatno Pingkuk


25

7

8

9

10

17. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Karti 1 Komar, A.Md 2 Jamari 3 Markini Lemahbang 1 Sugito 2 Sunyoto 3 Karsi Gambiranom 1 Muhammad Rosyid Al Sarnu 2 Wanto 3 Herlina Gedawung 1 Bibit 2 Asih Pondriyani 3 Parji KECAMATAN PURWANTORO Tegalrejo 1 Purwono 2 Toyik Haryanto, S.Pd 3 Katmo Purwantoro 1 Suwandi 2 Lendi Wahananto 3 Musriati Biting 1 Oky Styo Budi 2 Iwan Susanto, SE 3 Katmin Bangsri 1 Sri Suyatmi Minuk 2 Bambang Murtiyanto 3 Eko Budi Prasetyo Sumber 1 Parno 2 Sri Yuono 3 Felyyana Wahyu Candrawati Joho 1 Bekti Winarto 2 Nurhamudin, S.Pd 3 Parmi Miricinde 1 Syukroni, S.Ag 2 Surawan 3 Wahanto S.Pd Gondang 1 Sigit Saryanto 2 Supriyadi 3 Tedi Sumiran Kepyar 1 Purwoko 2 Sarwoko 3 Eni Dwi Susanti Bakalan 1 Agus Budiyanto, S.Pd 2 Jarot Santosa, ST Miri


26

11

12

13

14

15

18. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 1 2 3 Kenteng 1 2 3 Sendang 1 2 3 Talesan 1 2 3 Sukomangu 1 2 3 KECAMATAN BULUKERTO Bulukerto 1 2 3 Domas 1 2 3 Nadi 1 2 3 Ngaglik 1 2 3 Bulurejo 1 2 3 Krandegan 1 2 3 Tanjung 1 2 3 Sugihan 1 2 3 Conto 1 2 Ploso

Suparno Sunarto Muhammad Sudaryanto Slamet Heru Setyo Raharjo Prayitno Purwanto Agus Tarmuji Sulis Setyanto Yulisningtyas Supriyoko, A.Ma Pd. OR Triyono Supratman Hamidin, S.Ag Sunarto Purwanti Dony Wahid Setyono Widiyanto Suratmanto Mulatiningsih, A.Ma,Keb Heru Sumanto Tarmin Sukarno, S.Pd Witono, S.Pd Umi Fatimah, SE Dwi Suparji, S.Pd Imam Nawawi, S.Pd Hardiyanto Surono, S. Pd Mahanani, S. Pd Eko Wahyuno Sutar Mulyono Giyono Siswoto Warso Basuki Rahmat Nardi Winano, S.Pd Sriyanto Haryanto, S. Pd Rudi Cahyono, S. Pd


27

10

19. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 1 2 3 KECAMATAN SLOGOHIMO Bulusari 1 2 3 Karang 1 2 3 Padarangin 1 2 3 Watusomo 1 2 3 Sambirejo 1 2 3 Pandan 1 2 3 Made 1 2 3 Tunggur 1 2 3 Waru 1 2 3 Slogohimo 1 2 3 Soco 1 2 3 Klunggen 1 2 3 Sedayu 1 2 Geneng

Edi Purwadi Wiratno Puryadi Sunar, AMK Agus Winarto, S.Pd Paiman Sutarman Sularno Sukamto Suyadi, ST Tekad Sunarto Suyanto Wartono, A. Ma Pd Karmin Marmi Suwarno, S.Pd DrH. Erna Wulandari Arief Grahadi Jayantio, S.Pd Parladi Mulyadi Narto Waryanto, S. Pd Ndaru Handayani Heri Susanto Jaino Sunarso Parwanto Larmin Alfiyadi Yuliani Ratno, S. Pd Sarobi, S. Pd Slamet Agus Riyanto Paryanto Sujarno Sumanto, S. Pd, M. Pd Sugiyarto Waloyo, S.Pd.SD Marino, S.Pd Paryanto


28

14

15

16

17

20. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 1 2 3 Randusari 1 2 3 Sokoboyo 1 2 3 Setren 1 2 3 KECAMATAN JATISRONO Pelem 1 2 3 Tanjungsari 1 2 3 Tasikhargo 1 2 3 Sumberejo 1 2 3 Rejosari 1 2 3 Gondangsari 1 2 3 Sidorejo 1 2 3 Ngrompak 1 2 3 Semen 1 2 3 Pule 1 2 Gunan

Umi Zakiyah Triyono Endang Puji Hastuti Nyami Eri Astuti, S.Pd Kasino, S.Pd Sugiyanta Edi Pratomo, S. Pd Widodo Sri Suparti Faizin Wisnu Jatmiko, SE Hartono Sutris Ekko Widodo, S.Pd Sarno Sri Yati Sugiyanto, SH Suharto Eni Widaryanti Adrianus Pradnyasunu Purwadi Etik Supriyani FX. Sri dwi purwanto Samuri Rejo Sutarmin Sukamto, S.Pd.SD Trisman Suliyo Drs. Suparno Ismiyati, A.Ma.Pd.TK Sarno Hes Sukisto Supriyanto Heri Sudarwo Sukamti Saryoko Sutanti, S.Pd.I Tarmin Sutrisno Nurdiyah Muji Rahayu Bambang Supriyono, SP Suyanto Ari Nurcahyani, A.Ma


29

11

12

13

14

15

16

17

21. 1

2

3

4

5

6

7

3 1 2 3 Tanggulangin 1 2 3 Gunungsari 1 2 3 Jatisari 1 2 3 Jatisrono 1 2 3 Watangsono 1 2 3 Pandeyan 1 2 3 KECAMATAN JATIPURNO Jatipurno 1 2 3 Balepanjang 1 2 3 Giriyoso 1 2 3 Kopen 1 2 3 Jatipurwo 1 2 3 Tawangrejo 1 2 3 Slogoretno 1 2 Sambirejo

Mardiyanto Anung Dwi Wahyu Putro, S.Pd Winarti, S.Kom Sarto, A.Ma.Pust Sutarno, A.Ma.Pd Nandar Suyadi Maryati Wiratno Suwando, ST Giyo Paino, A.Ma.Pd Daryanto, SE Sukatmin Drs. Sri Hardono Sugiyatmo, S. IP Edi Pramono Sumardi Dwi Harianto Suyato Gino, S.Pd, S.IP, M.Pd Giri Sarsana Sutarti Suroyo Retno Wati Sulardi Supriyanto Budi Kismowardoyo, S.IP Eko Pujoko Paiman, S.Pd Drs. Sutrisno Sutrisno Saryoko H. Kardi Sarmin Budiono Ratno Saliman Dwi Asmoro Lati Edi Suranto Sukarni Suradi Sugiman Sigit Triadi


30

8

9

10

11

22. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 1 2 3 Girimulyo 1 2 3 Jeporo 1 2 3 Mangunharjo 1 2 3 KECAMATAN GIRIMARTO Sidokarto 1 2 3 Gemawang 1 2 3 Waleng 1 2 3 Doho 1 2 3 Girimarto 1 2 3 Jendi 1 2 3 Nungkulan 1 2 3 Tambakmerang 1 2 3 Jatirejo 1 2 3 Giriwarno 1 2 Kembang

Yeni Supriyanti Sutrisno Purwoko Suwarto Lardi, S.Pd Efri Susanti, A.Md Christina Wijayanti, SP Yadi, S.Pd Tugiman, BA Sutarman Sularto Dwi Mulyadi, SP Supriyadi,S.Pd Pudjud Siswadi Eni Handayani Mulyadi, S.IP Bambang Pranoto Giyanto Sutarji Indri Hartoyo Narwitri Supriyadi, A. Ma.Pd.OR Didik Meiyono, S. Pd Rizki Ichwan Sumaryadi Cipto Wiyono Suranto Eko Haryanto Erlangga Budi Indriono Suharto, S.Th Sapto Atmojo Sugiyanto Sularno Sutarto Sigit Supriyanto Sugino Wagino, S.Pd Giyoto Sukasno Paino Agus Priyono Wardi Joko Sumarjo, S.Pd


31

11

12

13

14

23. 1

2

3

4

5

24. 1

2

3

4

5

3 Miyono 1 Sayudi 2 Surono 3 Lasiyah Dwi Kurniawati Semagar 1 Sadikan 2 Tarmo, S.IP 3 Sularti Sanan 1 Sutrisno, M.Pd 2 Kirno Husodo 3 Slamet Widodo Bubakan 1 Suparno, S.Pd 2 Suyatno 3 Subur Shobari KECAMATAN KARANGTENGAH Purwoharjo 1 Suhirmanto, S.Pd 2 Katman 3 Wahyono Karangtengah 1 Yenuta Chayat, S.Pd.SD 2 Tutik Harini, SH 3 Yuni Ariani Ngambarsari 1 Nuryono 2 Heri Susanto 3 Wahyu Al Hidayat Jati, S.Pd Jeblogan 1 Ponimin 2 Katmin 3 Tri Warsito, S.Pd. SD Temboro 1 Sutarto 2 Sutino 3 Sri Harmini KECAMATAN PARANGGUPITO Songbledeg 1 Kincoko, S.Pd 2 Sidik Rohmadi 3 Arif Sudarsono Ketos 1 Agus Setiawan 2 Supardi 3 Sutriman, A.Ma.Pd.SD Paranggupito 1 Dwi Hartono 2 Purwadi 3 Suratmo Gudangharjo 1 Joko Ratmanto 2 Dwi Hartanto 3 Sri Wahyuni Gunturharjo 1 Suyanto, S.Pd Selorejo


32

6

7

8

25. 1

2

3

4

5

6

2 3 Sambiharjo 1 2 3 Johunut 1 2 3 Gendayakan 1 2 3 KECAMATAN PUHPELEM Giriharjo 1 2 3 Puhpelem 1 2 3 Nguneng 1 2 3 Sukorejo 1 2 3 Tengger 1 2 3 Golo 1 2 3

Hendriyatno Tris Prananto Sugeng Dwi Hartanto Slamet Praptono Kasiran Agus Tjahjono Sukimo Krisnawati Adi Waluyo, S.Pd Tugiyo Suhardi Sularni, S. Pd.I Martin, S. Pd Maryanto, S. Pd Giyono Agus susanto Dewi Lestari, S. Pd Agus Riyanto Didik Haryanto Endang Suryati Lamidi, ST Sakat Kletong Suparlan Paryani Mayar Tugiyo Satimo Parmo

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pembentukan KPPS diserahkan kepada PPS atas nama KPU Kabupaten Wonogiri melakukan seleksi terhadap Calon Anggota KPPS, adapun tata cara pelaksanaan seleksi anggota KPPS adalah dengan proses pendaftaran, seleksi dan penilaian akhir. PPS melakukan penilaian akhir dan menyusun hasil penilaian akhir berurutan sesuai dengan ranking sebanyak 7 (tujuh) orang. Hasil penilaian akhir digunakan sebagai bahan penetapan anggota KPPS. Anggota KPPS ditetapkan dengan Keputusan PPS. PPS menyampaikan salinan Keputusan PPS tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

33

Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK, sebanyak 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) personil.

3. Pemberhentian KPPS, PPS dan PPK Sedangkan pemberhentian PPS dan PPK beserta sekretariat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa masa tugas dan kewenangan PPK dan PPS adalah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, maka PPS se Kabupaten Wonogiri diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2014 yang disertai dengan kegiatan evaluasi hasil pemilihan umum tingkat kecamatan dan kelurahan. PPK diberhentikan pada tanggal 31 Juli 2014 yang disertai dengan tanda penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 51/Kpts/KPU-Wng012329512/2014 tentang Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

C. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penyusunan peraturan dan keputusan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan KPU Kabupaten Wonogiri berperan serta dalam pembahasan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Sosialisasi Informasi. Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang, mulai dari KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pelayanan public mempunyai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

34

kewajiban memberikan informasi (sosialisasi) baik itu sosialisasi tentang tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. KPU Kabupaten Wonogiri menyusun bahan informasi yang menyangkut tentang tahapan pelaksanaan kegiatan PemilIihan Umum mulai dari Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan dan Tahapan Pelaporan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pendekatan yang digunakan untuk melakukan Sosialisasi Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Wonogiri adalah pendekatan partisipatif (Andragogy System). Di mana, KPU akan mendorong prakarsa dan keterlibatan masyarakat (dan pihak-pihak terkait) dalam kegiatan sosialisasi, sehingga akan terjadi transfer pengetahuan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan yang kelak akan berdampak langsung terhadap peningkatan motivasi dan atau antusiasme masyarakat di dalam mengikuti PemilIihan Umum. Maksud dirumuskannya kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dari segala lapisan dan golongan tentang sistem Pemilihan Umum Tahun 2014, sehingga masyarakat dapat menggunakan haknya secara rasional. Dengan demikian, hasil dari PemilIihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lebih berkualitas dalam rangka membangun sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. 2. Meningkatkan motivasi masyarakat dari seluruh lapisan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai Warga Negara dalam rangka membangun sistem demokrasi yang modern pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas mengenai metode dan tata cara Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2014-2019.


35

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat penyelenggara Pemilihan Umum tentang metode dan teknik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan perangkat penyelenggara Pemilihan Umum khususnya tentang metode dan teknik Penetapan dan Pengumuman Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan kegiatan sosialisasi melalui Media Center, pemilih pemula, dan sosialisasi kepada masyarakat umum melalui media cetak serta elektronik (radio). 1. Sosialisasi melalui Media Center : Penyajian data, tabel dan foto dari setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam Media Center yang berada di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi/sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada masyarakat umum Kabupaten Wonogiri. Penyajian data dan informasi dilaksanakan pada setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dan materi yang

disajikan berdasarkan tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertempat di Ruang Media Center Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Materi yang disajikan antara lain : a. Struktur Organisasi, Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. b. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri. c. Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Tahapan PemilIihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. d. Foto-foto kegiatan KPU Kabupaten Wonogiri. 2.

Sosialisasi kepada Kelompok Tertentu Metode sosialisasi bagi kelompok tertentu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Wonogiri adalah tatap muka. Oleh karena adanya kendala waktu dan sumber daya


36

manusia yang terbatas, sehingga hanya ada beberapa kelompok sasaran yang berhasil dijangkau antara lain adalah : a. Ibu-ibu PKK Dharma Wanita Kabupaten Wonogiri; b. Himpunan Musyawarah Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKN) SMA dan SMK. c.

Pengemudi Angkutan Wonogiri, yang merupakan bentuk kerjasama antara KPU-RI dengan KPU Kabupaten Wonogiri, dengan pihak-pihak kelompok sipil (civil society) yang dianggap mewakili elemen masyarakat yang menjadi agen sosialisasi politik.

3.

Sosialisasi melalui Media Cetak Sosialisasi melalui media cetak dilakukan melalui kerjasama dengan Komunitas Pers/Wartawan dalam bentuk Press-release dan pengusaha percetakan. Namun demikian pada dasarnya setiap diadakan acara yang bersifat umum, dan perlu diketahui oleh berbagai elemen masyarakat, KPU Kabupaten Wonogiri selalu mengundang media massa dari mulai tahap persiapan pembentukan badan penyelenggara Adhock (PPK dan PPS), tahap Pendaftaran Pemilih, Kampanye, sampai pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4.

Sosialisasi melalui Media Elektronik (Radio) Melakukan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada masyarakat umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, teknis pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan berita acara penghitungan suara di TPS. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi : a. Masyarakat Umum; b. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (pemilih pemula); c. Pemilih Perempuan; d. Pengemuka Pendapat; e. Petani, buruh, pedagang dan kelompok pekerja lainnya; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

37

f. Partai Politik; g. Pengawas/Pemantau Pemilihan Umum; h. LSM; i.

Pemilih dengan kebutuhan khusus, diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dalam menyampaikan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditempuh dengan menggunakan strategi pendekatan yang berbasis pada kelompok sasaran dengan landasan : a. Tepat sasaran; b. Pesan yang disampaikan singkat dan padat sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran; c. Informasi yang disampaikan bersifat informatif serta mengajak untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Juli 2014. Sedangkan tujuan dari sosialisasi sendiri adalah : a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan dan Program Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar. d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada masyarakat umum melalui media elektronik, KPU Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan beberapa studio radio yang ada, antara lain : a. Studio Radio RSPD / Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri; b. Radio GIS (Gelora Indah Suara); c. Radio Komunitas Lokal; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

38

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi melalui media elektronik antara lain, adalah : a. Pendataan Pemilih, syarat menjadi pemilih, tata cara mengurus pindah memilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. b. Waktu pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pemberian tanda/pencoblosan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. c. Peserta, syarat menjadi peserta, kenali pasangan calon pilihan anda pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Talk Sow di Media elektronik Radio

5. Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dengan Anggota PPK dan Pemangku Kepentingan Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 25 (dua puluh lima) kecamatan dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan sosialisasi dan implementasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang peraturan

perundang-undangan

dan

pengetahuan

teknis

penyusunan

dan

pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.


39

Sosialisasi Anggota PPK dan Pemangku Kepentingan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 jam 09.00-12.00 WIB, bertempat di Aula Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Wonogiri, dengan materi yang disampaikan antara lain : a. Data DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dijadikan data DPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. b. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) melalui koordinasi dengan unsur Dinas Transmigrasi dan Pencatatan Sipil yang ada di Kelurahan dan Kecamatan, serta dengan tokoh masyarakat (pengurus RT dan RW setempat). c. Membantu pemilih yang akan pindah memilih pada tanggal 9 Juli 2014, dengan mengeluarkan formulir model A5 PPWP. Pelaksanaan Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dengan Anggota PPK dan Pemangku Kepentingan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan. Oleh karena tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 masih berlangsung ketika tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimulai, sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. DPS ditambah data pemilih pemula sejak 9 April 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 inilah yang dimutakhiran oleh PPS dan bukan lagi oleh Pantarlih, untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP)

Sosialisasi Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

40

E. Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu. Mengelola data dan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan tujuan untuk menyimpan data dan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dokumen lembaga dengan rapi, aman dan sistematis sehingga memberikan kemudahan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bentuk pelayanan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan data dan informasi dilakukan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Seluruh materi data dan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui website KPU Kabupaten Wonogiri. KPU Kabupaten Wonogiri dapat memberikan pelayanan informasi melalui website sehingga masyarakat yang tidak sempat datang ke KPU Kabupaten Wonogiri dapat mengakses informasi secara online melalui website KPU Kabupaten Wonogiri yaitu www.kpud-wonogirikab.go.id

F. Bimbingan Teknis dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu. 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih relatif lebih mudah karena menggunakan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang sudah cukup akurat sebagai DPS dan ditambah data pemilih pemula yang pada tanggal 9 Juli 2014 genap berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai bahan coklit untuk dilakukan pemutakhiran oleh PPS. Bimbingan teknis yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri pada proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan secara berjenjang, terhadap PPK dan selanjutnya kepada PPS. Adapun bimbingan teknis yang sudah dilakukan adalah :


41

a. Bimbingan teknis penyusunan DPSHP Bimbingan teknis dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di Aula Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Peserta bimbingan teknis adalah anggota PPK yang membidangi pemutakhiran data pemilih, dari 25 (dua puluh lima) kecamatan. Materi yang disampaikan adalah penyampaian peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemutakhiran data pemilih dan yang terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini perlu untuk disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana aturan dan mekanisme yang harus ditaati serta dilaksanakan untuk menghasilkan daftar pemilih yang komprehenshif, akurat dan mutakhir. Disamping itu disampaikan juga standar operasional prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran(DPSHP), dengan melakukan coklit terhadap Daftar Pemilih Sementara yang merupakan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan memperhatikan Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu juga melakukan coklit terhadap Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berisikan pemilih pemula yang pada saat tanggal 9 Juli 2014 sudah berusia 17 tahun. Termasuk didalamnya adalah bagaimana mekanisme pelaporan secara berjenjang dari PPS, PPK ke KPU Kabupaten Wonogiri dan tata cara penetapannya.


42

Bintek Mutarlih Penyusunan DPSHP PPWP

b. Bimbingan teknis regrouping TPS dan penyusunan DPT Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa menyusun DPSHP PPWP dengan jumlah pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih untuk setiap TPS. Kebijakkan yang diambil oleh KPU Kabupaten Wonogiri terkait ketentuan tersebut di atas adalah melakukan regroupin terhadap jumlah TPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk kebutuhan TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Salah satu materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan teknis pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di Aula Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri adalah terkait regrouping TPS disamping disampaikan pula mekanisme dan tata cara penyusunan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Mekanisme yang ditempuh adalah PPS melakukan penggabungan TPS diwilayahnya masing-masing dengan memperhatikan jumlah maksimal pemilih setiap TPS dan keterjangkauan pemilih serta letak administrasi geografis. Proses penggabungan ini dilakukan dengan menggabungkan seluruh atau sebagian pemilih dari satu TPS ke TPS yang lain, sehingga dengan demikian jumlah pemilih secara komulatif dalam satu desa/kelurahan akan tetap sama baik secara jumlah maupun komposisi laki-laki dan perempuannya. Setelah proses ini dilakukan, hasilnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK, untuk dilakukan sinkronisasi. Setelah data pemilih dalam DPSHP PPWP hasil regrouping sudah sesuai dengan data pemilih pada DPSHP PPWP, baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

43

dilakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DPT PPWP).

Bintek Mutarlih Regrouping TPS dan Penyusunan DPT PPWP

2. Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada Anggota PPK : Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 25 (dua puluh lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di Aula Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Wonogiri. Peserta bimbingan teknis adalah anggota PPK dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan, masing-masing kecamatan mengirimkan 3 (tiga) orang anggota, yaitu yang mebidangi mutarlih, logistik serta pemungutan dan penghitungan suara. Maksud dan tujuan diadakannya bimbingan teknis adalah untuk memberikan bekal pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan pengetahuan teknis pemungutan dan penghitungan suara, pembuatan berita acara penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014. Adapun materi yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis antara lain adalah : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

44

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014. d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar,

Kebutuhan

Pengadaan

dan

Pendistribusian

Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan KPPS. Bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis lainnya seperti : a. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan petugas keamanan TPS serta lokasi TPS; b. Pengelolan logistik, alat kelengkapan serta dokumen pemungutan dan penghitungan suara; c. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara, formulir-formulir yang digunakan untuk mencatat hasil pemungutan dan penghitungan suara; d. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; e. Tata cara dan SOP yang harus dilakukan pada proses pelaporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPPS, PPS dan PPK; Tahap awal bimbingan teknis dilakukan dengan memberikan semua peraturan dan perundang-undangan yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi terhadap hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini dimaksudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

45

agar supaya didapatkan pemahaman bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki aturan main sendiri dan boleh jadi berbeda dengan aturan main yang sudah pernah dilaksanakan. Sehingga dengan demikian diharapkan semua yang terlibat akan memegang aturan yang berlaku dan meninggalkan kebiasaan lama. Pelaksanaan bimbingan teknis ini dimaksudkan agar peserta memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memahami tata cara rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS dan PPK, menyepakati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara dan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara serta tata cara pelaporannya. Selain itu peserta diharapkan mampu menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mungkin muncul dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pelaksanaan rekapitulasi di PPS dan PPK. Dari hasil diskusi terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam DIM yang sudah disusun, mampu memberikan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. KPU Kabupaten Wonogiri juga sudah menyiapkan file excel sederhana sebagai file bantu bagi PPS dan PPK untuk mengirimkan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara sementara setelah proses selesai di tingkat TPS. File ini juga dapat digunakan sebagai kontrol awal bagi PPS di hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, ketika menerima laporan dari KPPS. PPK juga diharapkan melakukan monitoring kepada PPS, sehingga pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan ketika ada selisih atau salah input sata bias diantisipasi dan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Pada akhir bimbingan teknis ditutup dengan simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Peserta langsung berperan sebagai pelaku dalam simulasi, sehingga diharapkan menjadi faham betul terhadap proses yang dilakukan serta mampu mengantisipasi terhadap semua permasalahan dan kendala yang mungkin muncul. Setelah memperoleh bimbingan teknis kemudian PPK melakukan bimbingan teknis kepada PPS dibawah monitoring dan supervisi oleh KPU Kabupaten Wonogiri, selanjutnya PPS

melakukan bimbingan teknis sekaligus

pengarahan kepada KPPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

46

Bintek Tungsura bagi PPK

Simulasi Penggunaan Kotak Suara

Latihan File Bantuan Penghitungan


47

DAFTAR KOORDINATOR WILAYAH MONITORING BINTEK TUNGSURA PILPRES TAHUN 2014 NO 1.

KOORDINATOR Mat Nawir, S.Ag

WILAYAH Jatisrono, Jatiroto Tirtomoyo, Karangtengah Batuwarno

NO KONTAK 081226255848 08121526549

2.

Bambang Tetuko, ST

Wonogiri, Selogiri Eromoko, Wuryantoro Manyaran

082138848411

3.

Suyono, S.Pd. Kim

Pracimantoro, Giritontro Paranggupito, Giriwoyo Baturetno

081329131777

4.

A. Joko Wuryanto SH

Slogohimo, Purwantoro Kismantoro, Bulukerto Puhpelem

081329712211

5.

Agoes Wibowo, SH

Ngadirojo, Sidoharjo Girimarto, Jatipurno Nguntoronadi

08122987099

Bimbingan Teknis kepada PPS dan KPPS


48

JADWAL BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI KPPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE KABUPATEN WONOGIRI NO 1.

HARI/TANGGAL Rabu, 25 Juni 2014

2.

Kamis, 26 Juni 2014

3.

Jumat, 27 Juni 2014

4.

Sabtu, 28 Juni 2014

JAM 19.00 WIB 20.00 WIB 09.00 WIB 09.00 WIB 13.00 WIB 09.00 WIB 09.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 15.00 WIB 08.00 WIB 09.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 13.00 WIB 09.00 WIB 13.00 WIB 10.00 WIB 13.00 WIB 09.00 WIB 13.00 WIB

KECAMATAN Giriwoyo Nguntoronadi Purwantoro Kismantoro Karangtengah Eromoko Jatipurno Batuwarno Pracimantoro Wonogiri Selogiri Jatisrono Baturetno Girimarto Tirtomoyo Wuryantoro Manyaran Ngadirojo Bulukerto Jatiroto Sidoharjo Giritontro Paranggupito Slogohimo Puhpelem


49

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

BAB III

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden pada pasal 27 sampai dengan pasal 32 menyangkut hak memilih, penyusunan daftar pemilih dan pengawasan terhadap daftar pemilih antara lain disebutkan, bahwa : 1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dengan syarat harus terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih; 2. KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 3. DPS dimutakhirkan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang kemudian diumumkan selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat serta peserta pemilu sebagai dasar dalam melakukan perbaikan selama 7 (tujuh) hari, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; 4. Pengawasan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh Panitia Pengawas dimana setiap temuan yang disampaikan wajib untuk ditindaklanjuti. Sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan tersebut di atas KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pemutakhiran data pemilih dari DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan cara penelitian, pencoretan, penambahan, perbaikan penulisan dan validasi oleh PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

50

294 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Tujuan yang akan dicapai adalah tersusunnya daftar pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri yang akurat sesuai dengan keadaan faktual/riil dan tingkat validasi yang tinggi. Selain itu juga merupakan bentuk palayanan kepada warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan memastikan bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT PPWP serta untuk kepentingan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mempersiapkan logistik Pemilihan Umum. Tahapan Dan Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih PROGRAM/KEGIATAN JADWAL 1. Permintaan data WNI yang berumur 3 s/d 23 Maret 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 2014 Juli 2014 kepada Kemendagri.

KETERANGAN Dilaksanakan oleh KPU

2. Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih a. Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Tahun 2014) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 b. Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb 4. Penetapan DPS hasil pemutakhiran

24 s/d 30 Maret 2014

Dilaksanakan oleh KPU

11 s/d 20 April

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

5. Pengumuman pemutakhiran

DPS

hasil

6. Masukan dan tanggapan masyarakat

2014

21 April s/d 10 Mei 2014

Dilaksanakan oleh PPS

11 s/d 12 Mei 2014


13 s/d 19 Mei 2014


20 s/d 26 Mei



51

terhadap DPS hasil pemutakhiran 7. Perbaikan terhadap DPS hasil 27 Mei s/d 2 Dilaksanakan oleh PPS pemutakhiran Juni 2014 8. Penetapan dan rekapitulasi DPT a. Penyusunan DPT di PPS 3 s/d 4 Juni Dilaksanakan oleh PPS 2014 b. Penyusunan dan rekapitulasi di PPK

5 s/d 6 Juni 2014

Dilaksanakan oleh PPK

c. Rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota

7 s/d 9 Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

d. Rekapitulasi di KPU Provinsi

10 s/d 11 Juni 2014

Dilaks oleh KPU Provinsi

e. Rekapitulasi di KPU

12 s/d 13 Juni Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota 2014

9. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

5 Juni s/d 1


Juli 2014 10. Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

1.

1 s/d 2 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Penyusunan DPSHP PPWP Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Wonogiri menggunakan data pemilih dari DPT pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan jumlah 904.133 (sembilan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih, terdiri dari 449.268 (empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) pemilih laki-laki dan 454.865 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima) pemilih perempuan, untuk dijadikan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, setelah itu KPU Kabupaten Wonogiri menerima daftar pemilih baru Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diserahkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Komisi Pemilihan Umum, yaitu pemilih yang berusian 17 (tujuh belas) tahun sejak tanggal


52

9 April sampai dengan 9 Juli 2014 untuk disusun menjadi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Setelah dilakukan bimbingan teknis terhadap PPK, secara berjenjang PPK melakukan bimbingan teknis kepada PPS di wilayah kerjanya masinh-masing di bawah monitoring dan supervisi oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Secara garis besar proses pemutakhiran yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut : a. PPS menghapus/mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi

sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2014, oleh karena (1) meninggal dunia, (2) Tercatat Ganda (K1 dan K2), (3) Belum cukup umur, (4) Pindah domisili, (5) Tidak dikenal/Fiktif, (6) TNI, (7) POLRI; b. Memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat dari daftar pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (usia 17 tahun) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A-PPWP) dengan terlebih dahulu membenarkan dan atau melengkapi semua informasi identitas pemilih; c. Memasukkan nama-nama pemilih yang menggunakan KTP (A.T Khusus) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A-PPWP); d. Memasukkan pemilih yang terdaftar dalam Model A.4-KPU (DPTb) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan menyatakan tetap akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama di wilayah kerja PPS, ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A-PPWP); e. Membersihkan data ganda K1 dan K2 yang terdapat dalam DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 berdasarkan hasil saringan yang dilakukan oleh sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang tersedia di portal masing-masing kabupaten; PPS segera menyusun DPSHP PPWP menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403/Kpts/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan


53

Wakil Presiden Tahun 2014.

Hasil dari penyusunan DPSHP PPWP, PPS

menetapkannya dalam rapat pleno sekaligus menanda tangani Berita Acara, untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK. PPK setelah menerima laporan dari PPS, segera melakukan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi DPSH PPWP di tingkat kecamatan sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DPSHP PPWP) yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/KPU-Wng/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 jumlah pemilih di Kabupaten Wonogiri adalah 908.514 (Sembilan ratus delapan ribu lima ratus empat belas) dengan perincian 451.516 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas) pemilih laki-laki dan 456.998 (empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) pemilih perempuan. KPU Kabupaten Wonogiri mencetak DPSHP PPWP, kemudian diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di kantor sekretariat dan tempat-tempat strategis pada RT/RW dimana TPS yang bersangkutan berada. Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dari kedua pasangan calon, juga diberikan salinan Berita Acara serta file DPSHP PPWP dalam cakram padat dengan format yang tidak bias dirubah (pdf). Dari kegiatan ini diharapkan baik masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan peserta pemilu dapat memberikan tanggapan dan masukan yang akan digunakan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri untuk memperbaiki DPSHP PPWP sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPSHP PPWP Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri | 54

Penyerahan Salinan Berita Acara dan DPSHP PPWP kepada Panwaslu dan Peserta Pemilu


55

A.2.3-PPWP REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PROVINSI

: WONOGIRI : JAWA TENGAH JUMLAH PEMILIH

NO

NAMA KECAMATAN

JUMLAH DESA / KEL

JUMLAH TPS

LK

PR

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

1

Pracimantoro

18

186

27,755

28,883

56,638

2

Giritontro

7

67

9,114

9,760

18,874

3

Giriwoyo

16

115

18,171

18,791

36,962

4

Batuwarno

8

53

8,123

8,407

16,530

5

Tirtomoyo

14

149

23,836

23,454

47,290

6

Nguntoronadi

11

69

11,119

11,221

22,340

7

Baturetno

13

126

20,222

20,734

40,956

8

Eromoko

15

127

19,460

20,018

39,478

9

Wuryantoro

8

69

11,222

11,969

23,191

10

Manyaran

7

102

16,145

16,795

32,940

11

Selogiri

11

133

22,160

22,068

44,228

12

Wonogiri

15

215

34,531

34,962

69,493

13

Ngadirojo

11

170

25,268

25,275

50,543

14

Sidoharjo

12

117

19,020

18,938

37,958

15

Jatiroto

15

98

17,630

17,747

35,377

16

Kismantoro

10

95

16,164

16,075

32,239

17

Purwantoro

15

141

23,896

23,793

47,689

18

Bulukerto

10

81

14,534

14,668

29,202

19

Slogohimo

17

125

22,493

22,388

44,881

20

Jatisrono

17

158

27,560

27,305

54,865

21

Jatipurno

11

96

16,684

16,478

33,162

22

Girimarto

14

117

20,387

20,088

40,475

23

Karangtengah

5

68

9,814

9,843

19,657

24

Paranggupito

8

52

7,678

8,323

16,001

25

Puhpelem

6

55

8,530

9,015

17,545

JUMLAH

294

KETERANGAN

2,784 451,516 Umum 456,998 Komisi Pemilihan Kabupaten 908,514 Wonogiri |

8

56


57

1

3

8

14

11

13

15

8

7

11

15

11

12

15

10

15

10

17

17

11

14

5

8

6

294

5 Tirtomoyo

6 Nguntoronadi

7 Baturetno

8 Eromoko

9 Wuryantoro

10 Manyaran

11 Selogiri

12 Wonogiri

13 Ngadirojo

14 Sidoharjo

15 Jatiroto

16 Kismantoro

17 Purwantoro

18 Bulukerto

19 Slogohimo

20 Jatisrono

21 Jatipurno

22 Girimarto

23 Karangtengah

24 Paranggupito

25 Puhpelem

JUMLAH

3 Giriwoyo

4 Batuwarno

7

16

2 Giritontro

18

2

NO

8,506

7,623

9,711

20,331

16,588

27,394

22,402

14,466

23,804

16,044

17,619

18,922

25,200

34,187

22,004

16,176

11,180

19,364

20,142

11,068

23,811

8,110

18,020

9,070

27,526

5

LK

8,998

8,289

9,752

20,038

16,369

27,112

22,281

14,588

23,735

15,997

17,728

18,858

25,200

34,629

21,936

16,786

11,962

19,932

20,631

11,181

23,379

8,393

18,649

9,725

28,717

6

PR

904,133

17,504

15,912

19,463

40,369

32,957

54,506

44,683

29,054

47,539

32,041

35,347

37,780

50,400

68,816

43,940

32,962

23,142

39,296

40,773

22,249

47,190

16,503

36,669

18,795

56,243

7

JUMLAH

( 30 Nopember 2013 )

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2,784 449,268 454,865

55

52

68

117

96

158

125

81

141

95

98

117

170

215

133

102

69

127

126

69

149

53

115

67

186

4

JUMLAH JUMLAH DESA / TPS KEL

1 Pracimantoro

NAMA KECAMATAN

KABUPATEN : WONOGIRI PROVINSI : JAWA TENGAH

185

0

8

0

3

0

23

3

0

42

2

2

6

0

2

0

6

47

18

1

19

0

0

0

1

134

0

3

0

1

1

15

1

0

26

3

0

4

1

2

0

3

29

14

4

21

3

0

0

2

1

9

8

2

PR

LK

DPK

280

5

2

0

21

0

3

19

12

8

5

19

17

29

2

4

7

15

29

15

10

37

0

0

2

19

10

LK

231

4

0

0

10

0

7

5

5

13

6

14

13

33

5

3

4

18

22

17

4

27

0

0

4

17

11

PR

DPKTb

237

2

5

0

25

5

12

17

5

18

6

4

12

16

17

15

10

8

15

20

5

0

11

0

8

1

12

LK

DPTb

196

2

5

0

11

4

13

18

4

14

4

2

6

14

13

19

14

9

13

16

2

0

7

0

5

1

13

PR

4,776

78

99

123

195

195

330

243

151

234

206

186

186

237

413

227

170

109

143

185

96

252

75

202

92

349

14

LK

17 TH

4,499

70

86

106

179

189

311

220

147

202

177

162

157

203

423

219

185

110

139

203

79

291

68

194

92

287

15

PR

A.PPWP (GABUNG)

369

1

64

0

0

9

31

36

6

13

8

0

5

15

33

16

0

1

16

4

6

7

2

8

8

80

16

LK

BARU

78

106 159 76

178 86

201

244 123

196

209

279

318 373

159

399

268

198

227

174

178

211

315

185

265

297 226

473

467

261

206

193 262

169

180

200

243

225 221

115

136

324

88 296

203

210

112

354

451 111

19

PR

18

LK

162

337

229

445

405

772

597

333

583

425

389

411

562

940

523

399

349

421

468

251

620

166

413

223

805

20

JML

28

22

13

60

60

124

83

40

65

31

41

56

84

62

45

71

44

51

75

46

81

32

59

26

91

21

LK

36

29

10

69

52

99

72

38

73

39

62

62

81

68

61

64

68

55

71

49

86

35

61

29

79

1,448

22

PR

MENINGGAL DUNIA

321 5,847 5,381 11,228 1,390

0

65

0

0

2

27

35

3

13

8

0

5

14

30

20

0

3

12

3

9

3

3

9

9

48

17

PR

JUMLAH

256

1

2

4

54

2

9

9

17

14

10

18

2

22

0

4

15

13

2

11

3

7

1

0

14

22

23

LK

204

0

1

2

31

2

7

14

14

9

6

12

0

18

2

2

14

13

0

8

0

14

2

0

17

16

24

PR

TERCATAT GANDA (K1,K2)

9

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

25

LK

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

26

PR

BELUM CUKUP UMUR < 17 th

1,845

33

98

3

72

51

98

134

49

142

62

76

67

120

60

57

138

78

70

59

36

181

35

0

27

99

27

LK

1,512

23

93

3

50

33

74

85

27

126

73

40

41

89

70

65

115

80

58

59

26

149

22

0

31

80

28

PR

PINDAH DOMISILI

93

0

1

0

1

0

1

0

0

2

4

65

3

3

0

0

0

1

2

0

0

2

5

0

0

3

29

LK

75

0

2

0

1

0

0

1

0

2

2

43

2

2

0

1

4

1

1

2

0

0

7

0

0

4

30

PR

TDK DIKENAL/FIKTIF

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

31

LK

TNI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

PR

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

33

LK

POLRI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

PR

PEMILIH TMS PADA DPT 17 JANUARI 2014 (13 JANUARI s/d 30 April 2014)

REKAPITULASI PERKEMBANGAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

LK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

PR

TERGANGGU JIWANYA

3,597

62

123

20

188

113

233

227

106

223

107

200

128

229

123

106

224

138

125

145

85

271

73

59

67

222

37

LK

3,250

59

125

15

151

87

180

172

79

210

120

159

105

190

140

129

197

162

114

140

75

249

66

61

77

188

38

PR

JUMLAH

6,847

121

248

35

339

200

413

399

185

433

227

359

233

419

263

235

421

300

239

285

160

520

139

120

144

410

39

JML

451,518

8,530

7,678

9,814

20,387

16,684

27,560

22,493

14,534

23,896

16,164

17,630

19,020

25,268

34,531

22,160

16,145

11,222

19,460

20,222

11,119

23,836

8,125

18,171

9,114

27,755

40

LK 41

PR

456,996

9,015

8,323

9,843

20,088

16,478

27,305

22,388

14,668

23,793

16,075

17,747

18,938

25,275

34,962

22,068

16,795

11,969

20,018

20,734

11,221

23,454

8,405

18,791

9,760

28,883

DPSHP-PPWP

908,514

17,545

16,001

19,657

40,475

33,162

54,865

44,881

29,202

47,689

32,239

35,377

37,958

50,543

69,493

44,228

32,940

23,191

39,478

40,956

22,340

47,290

16,530

36,962

18,874

56,638

42

JUMLAH

12 MEI 2014


58

2. Regrouping TPS Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014, pasal 16 ayat 3, bahwa PPS menyusun DPSHP-PPWP dengan jumlah pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih dalam satu TPS. KPU Kabupaten Wonogiri mengambil kebijakan untuk melakukan regrouping terhadap TPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Prinsip yang dilakukan pada proses regrouping TPS adalah tidak melakukan pemetaan ulang terhadap TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, akan tetapi hanya mengurangi jumlah TPS yang ada dan menggabungkan pemilih dalam TPS yang dihilangkan, kedalam TPS yang lain dalam satu Desa/Kelurahan. Berdasarkan prinsip di atas yang perlu dipahami adalah bahwa sebelum dan sesudah proses regrouping dilakukan, jumlah pemilih dalam 1 (satu) desa/kelurahan adalah sama, baik secara jumlah dan komposisi lakilaki dan perempuan.

Rapat Kerja Regroupin TPS DPSHP PPWP


59

HASIL REGROUPING TPS DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN DI KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PROVINSI NO

: WONOGIRI : JAWA TENGAH

NAMA KECAMATAN

JUMLAH DESA / KEL

2

3

1

1

Pracimantoro

2

JUMLAH TPS PILEG TAHUN 2014

JUMLAH TPS PILPRES TAHUN 2014

4

5

18

186

137

Giritontro

7

67

53

3

Giriwoyo

16

115

93

4

Batuwarno

8

53

42

5

Tirtomoyo

14

149

125

6

Nguntoronadi

11

69

65

7

Baturetno

13

126

93

8

Eromoko

15

127

103

9

Wuryantoro

8

69

58

10

Manyaran

7

102

78

11

Selogiri

11

133

107

12

Wonogiri

15

215

178

13

Ngadirojo

11

170

128

14

Sidoharjo

12

117

92

15

Jatiroto

15

98

90

16

Kismantoro

10

95

84

17

Purwantoro

15

141

120

18

Bulukerto

10

81

72

19

Slogohimo

17

125

113

20

Jatisrono

17

158

124

21

Jatipurno

11

96

78

22

Girimarto

14

117

100

23

Karangtengah

5

68

56

24

Paranggupito

8

52

49

25

Puhpelem

6

55

42

JUMLAH

294

2.784

2.280


60

Dari hasil regrouping TPS yang dilakukan oleh PPS, terdapat pengurangan jumlah TPS yaitu dari jumlah 2.784 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) TPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjadi 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) TPS untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Penggabungan TPS dengan memindahkan pemilih dari TPS satu ke TPS yang lain dalam satu desa/kelurahan, dilakukan dengan memperhatikan jumlah maksimal dalam satu TPS dan kondisi administrasi serta geografis dari masing-masing wilayah. Sehingga dengan demikian penggabungan TPS ini akan tetap memberikan kemudahan bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Pengurangan jumlah TPS sebanyak 504 (lima ratus empat) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 juga berimplikasi kepada jumlah penyediaan logistik dan alat kelengkapan TPS serta anggota KPPS. Lebih jauh akan berpengaruh cukup besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran yang sudah disediakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT PPWP) Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang pendaftaran pemilih di Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial/Jompo dan Pelabuhan Udara Internasinal, untuk wilayah Kabupaten Wonogiri hanya terdapat panti sosial/jompo, dimana semua penghuni yang ada didalamnya sudah dimasukkan dalam daftar pemilih pada TPS dimana panti tersebut berada, sehingga dengan demikian tidak perlu diadakan TPS khusus. Lebih jauh Komisi Pemilihan Umum memerintahkan untuk selalu melakukan monitoring dan supervisi terhadap proses penyusunan daftar pemilih sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 429 tanggal 13 Mei 2014 tentang Supervisi dan Monitoring Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Masukan dan tanggapan masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu dan peserta pemilu terhadap DPSHP PPWP yang sudah diumumkan, digunakan dasar bagi PPS untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan adalah mencermati kembali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

61

DPSHP PPWP yang sudah ditetapkan dan diumumkan terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dikarenakan (1) meninggal dunia, (2) Tercatat Ganda (K1 dan K2) (3) Belum cukup umur, (4) Pindah domisili, (5) Tidak dikenal/Fiktif, (6) TNI, (7) POLRI. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri terus melakukan pembersihan terhadap data ganda K1 dan data ganda K2, dengan mendatangi kembali pemilih yang bersangkutan untuk memastikan akan menggunakan hak pilih dimana dengan membuat surat pernyataan menggunakan hak pilih yang akan digunakan dasar dalam hal KPU Kabupaten Wonogiri akan menghapus pasangan ganda dari pemilih yang bersangkutan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan selalu melakukan koordinasi baik dengan seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Wonogiri, maupun dengan kabupaten/kota lain atau bahkan lintas Provinsi Jawa Tengah untuk mensikapi dan menghapus data pemilih yang ditengarai ganda. Terhadap informasi identitas pemilih menyangkut NIK, NKK, alamat, jenis kelamin, umur, status yang belum lengkap dan kesalahan penulisan, secara terus menerus

dilakukan serta diupayakan. Dengan langkah-langkah yang sudah

diambil, diharapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang akan ditetapkan adalah DPT yang komprehensif, akurat dan terkini. Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal pemutakhiran data pemilih, maka PPS menyusun DPT PPWP pada tanggal 3-4 Juni 2014, sedangkan PPK melakukan penyusunan dan rekapitulasi DPT PPWP pada tanggal 5-6 Juni 2014, untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan penetapan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pada hari Senin tanggal sembilan Juni 2014 KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri, Tim Kampanye pasangan calon nomor urut satu dan dua, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Berita Acara Nomor 025/BA/KPU-Wng/VI/2014 jumlah pemilih di Kabupaten Wonogiri untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah 906.345 (Sembilan ratus enam ribu tiga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

62

ratus empat puluh lima) dengan perincian 450.372 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih laki-laki dan 455.973 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) pemilih perempuan.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT PPWP Tingkat Kabupaten



63

KPU Kabupaten Wonogiri mencetak DPT PPWP, kemudian diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di kantor sekretariat dan tempat-tempat strategis pada RT/RW dimana TPS yang bersangkutan berada. Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dari kedua pasangan calon, juga diberikan salinan Berita Acara serta file DPT PPWP dalam cakram padat dengan format yang tidak bias dirubah (pdf). Dari kegiatan ini diharapkan baik masyarakat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan peserta Pemilihan Umum dapat memberikan tanggapan dan masukan yang akan digunakan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri untuk terus menyempurnakan DPT PPWP sampai dengan 14 (empat belas) hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Penyerahan Salinan Berita Acara dan DPT PPWP kepada Panwaslu dan Peserta Pemilu


64

A.3.3-PPWP REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PROVINSI


NO

NAMA KECAMATAN

JUMLAH DESA / KEL

JUMLAH TPS

LK

PR

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

1

Pracimantoro

18

137

27,662

28,825

56,487

2

Giritontro

7

53

9,103

9,750

18,853

3

Giriwoyo

16

93

17,996

18,628

36,624

4

Batuwarno

8

42

8,116

8,394

16,510

5

Tirtomoyo

14

125

23,836

23,454

47,290

6

Nguntoronadi

11

65

11,106

11,208

22,314

7

Baturetno

13

93

20,195

20,713

40,908

8

Eromoko

15

103

19,399

19,962

39,361

9

Wuryantoro

8

58

11,181

11,940

23,121

10

Manyaran

7

78

16,099

16,748

32,847

11

Selogiri

11

107

22,119

22,009

44,128

12

Wonogiri

15

178

34,450

34,900

69,350

13

Ngadirojo

11

128

25,242

25,248

50,490

14

Sidoharjo

12

92

19,007

18,913

37,920

15

Jatiroto

15

90

17,621

17,740

35,361

16

Kismantoro

10

84

15,998

15,957

31,955

17

Purwantoro

15

120

23,873

23,769

47,642

18

Bulukerto

10

72

14,523

14,651

29,174

19

Slogohimo

17

113

22,476

22,366

44,842

20

Jatisrono

17

124

27,422

27,168

54,590

21

Jatipurno

11

78

16,665

16,460

33,125

22

Girimarto

14

100

20,309

20,017

40,326

23

Karangtengah

5

56

9,809

9,838

19,647

24

Paranggupito

8

49

7,640

8,300

15,940

25

Puhpelem

6

42

8,525

9,015

17,540

294

2,280

450,372

455,973

906,345

JUMLAH

KETERANGAN


8

65


66

6

294

Giritontro

Giriwoyo

Batuwarno

Tirtomoyo

Nguntoronadi

Baturetno

Eromoko

Wuryantoro

Manyaran

Selogiri

Wonogiri

Ngadirojo

Sidoharjo

Jatiroto

Kismantoro

Purwantoro

Bulukerto

Slogohimo

Jatisrono

Jatipurno

Girimarto

Karangtengah

Paranggupito

Puhpelem

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8

5

14

11

17

17

10

15

10

15

12

11

15

11

7

8

15

13

11

14

8

16

7

18

Pracimantoro

1

3

2

NO

JUMLAH DESA / KEL

NAMA KECAMATAN

2,784

55

52

68

117

96

158

125

81

141

95

98

117

170

215

133

102

69

127

126

69

149

53

115

67

186

4

JUMLAH TPS

451,516

8,530

7,678

9,814

20,387

16,684

27,560

22,493

14,534

23,896

16,164

17,630

19,020

25,268

34,531

22,160

16,145

11,222

19,460

20,222

11,119

23,836

8,123

18,171

9,114

27,755

5

LK

456,998

9,015

8,323

9,843

20,088

16,478

27,305

22,388

14,668

23,793

16,075

17,747

18,938

25,275

34,962

22,068

16,795

11,969

20,018

20,734

11,221

23,454

8,407

18,791

9,760

28,883

6

PR

908,514

17,545

16,001

19,657

40,475

33,162

54,865

44,881

29,202

47,689

32,239

35,377

37,958

50,543

69,493

44,228

32,940

23,191

39,478

40,956

22,340

47,290

16,530

36,962

18,874

56,638

7

JUMLAH

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTKHIRAN (DPSHP) 17 MEI 2014

2,280

42

49

56

100

78

124

113

72

120

84

90

92

128

178

107

78

58

103

93

65

125

42

93

53

137

4

JUMLAH TPS

451,516

8,530

7,678

9,814

20,387

16,684

27,560

22,493

14,534

23,896

16,164

17,630

19,020

25,268

34,531

22,160

16,145

11,222

19,460

20,222

11,119

23,836

8,123

18,171

9,114

27,755

5

LK

456,998

9,015

8,323

9,843

20,088

16,478

27,305

22,388

14,668

23,793

16,075

17,747

18,938

25,275

34,962

22,068

16,795

11,969

20,018

20,734

11,221

23,454

8,407

18,791

9,760

28,883

6

PR

908,514

17,545

16,001

19,657

40,475

33,162

54,865

44,881

29,202

47,689

32,239

35,377

37,958

50,543

69,493

44,228

32,940

23,191

39,478

40,956

22,340

47,290

16,530

36,962

18,874

56,638

7

JUMLAH

489

12

4

0

21

11

14

121

12

12

19

1

11

25

8

31

5

82

12

10

8

0

9

35

1

25

18

LK

442

15

1

0

10

4

14

123

10

6

13

1

6

19

9

23

3

87

14

13

2

0

7

25

1

36

19

PR

931

27

5

0

31

15

28

244

22

18

32

2

17

44

17

54

8

169

26

23

10

0

16

60

2

61

20

JML

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMILIH BARU PEMUTKHIRAN (DPSHP) HASIL REGROUPING (19 s/d 27 Mei 2014 MEI 2014) 1

448

14

12

4

20

15

24

17

13

18

17

1

14

22

27

28

14

15

27

17

10

0

6

63

6

44

21

LK

457

11

12

5

19

14

24

23

14

14

16

1

20

21

26

40

20

7

29

17

8

0

8

54

7

47

22

PR

MENINGGAL DUNIA

172

1

6

0

0

2

91

8

0

3

3

9

2

13

1

9

0

0

6

0

3

0

1

5

0

9

23

LK

182

0

2

0

1

2

94

9

3

2

3

7

1

18

1

13

1

2

4

1

2

0

3

7

0

6

24

PR

TERCATAT GANDA (K1,K2)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25

LK 26

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

PR

BELUM CUKUP UMUR < 17 th

989

2

22

1

70

12

36

113

9

14

163

0

8

16

60

34

37

107

38

20

8

0

9

142

6

62

27

LK

812

4

8

0

52

5

32

112

10

14

112

0

10

7

44

29

29

107

36

15

5

0

9

127

4

41

28

PR

PINDAH DOMISILI

20

0

2

0

9

1

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

29

LK

14

0

2

0

9

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

30

PR

TDK DIKENAL/FIKTIF

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

31

LK

TNI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

PR

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

LK

POLRI

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PR

PEMILIH TMS PADA DPSHP HASIL REGROUPING 19 MEI 2014 (1 MEI s/d 27 MEI 2014)

REKAPITULASI PERKEMBANGAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

0 15 34 70 116 50 82 71 46 31 8 131 30 27 145 151 22 81 5 24 15

0 21 37 73 123 51 72 89 51 24 10 185 35 23 138 152 30 99 5 42 17

1,467

20

16

1,633

11 188

12 210

94

38

PR

118

37

LK

JUMLAH

3,100

32

66

10

180

52

303

283

50

65

316

18

55

97

160

154

101

239

143

71

36

0

36

398

23

212

39

JML

450,372

8,525

7,640

9,809

20,309

16,665

27,422

22,476

14,523

23,873

15,998

17,621

19,007

25,242

34,450

22,119

16,099

11,181

19,399

20,195

11,106

23,836

8,116

17,996

9,103

27,662

40

LK

455,973

9,015

8,300

9,838

20,017

16,460

27,168

22,366

14,651

23,769

15,957

17,740

18,913

25,248

34,900

22,009

16,748

11,940

19,962

20,713

11,208

23,454

8,394

18,628

9,750

28,825

41

PR

906,345

17,540

15,940

19,647

40,326

33,125

54,590

44,842

29,174

47,642

31,955

35,361

37,920

50,490

69,350

44,128

32,847

23,121

39,361

40,908

22,314

47,290

16,510

36,624

18,853

56,487

42

JUMLAH

DAFTAR PEMILIH TETAP - PPWP 9 JUNI 2014

4. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK PPWP) Bilamana masih terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPS PPWP, DPSHP PPWP dan DPT PPWP, maka pemilih yang lapor tersebut didaftar oleh PPS sebagai pemilih baru dan dicatatkan pada Daftar Pemilih Khusus menggunakan formulir A.Khusus PPWP. PPS sebelum mencatat pemilih yang melapor terlebih dahulu harus memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan belum pernah terdaftar dalam daftar pemilih, menunjukkan KTP/identitas lain yang sah sesuai dengan alamat desa/kelurahan, mencatat informasi identitas pemilih sacara lengkap. PPS menentukan di TPS mana pemilih yang bersangkutan akan dicatat, dengan memperhatikan ketersediaan surat suara dan keterjangkauan pemilih. PPS menyusun DPK PPWP, kemudian membuat dan menanda tangani Berita Acara beserta rekapitulasinya paling lambat tanggal 24 Juni 2014 untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK. PPK selanjutnya menyusun DPK PPWP tingkat kecamatan, menanda tangani Berita Acara beserta lampirannya sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Wonogiri. Oleh KPU Kabupaten Wonogiri hasil laporan penyusunan DPK PPWP dari PPS melalui PPK, disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2014. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, KPU Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DP Khusus) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berdasarkan Berita Acara Nomor 028/BA/KPU-Wng/VI/2014 jumlah pemilih dalam DPK PPWP di Kabupaten Wonogiri adalah 120 pemilih, dengan perincian 66 (enam puluh enam) pemilih laki-laki dan 54 (lima puluh empat) pemilih perempuan.

Penetapan Rekapitulasi DPK PPWP tingkat Kabupaten


67

Lampiran Rekapitulasi Penetapan DP Khusus

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DP KHUSUS) KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PROVINSI


NO

NAMA KECAMATAN

JUMLAH DESA / KEL

JUMLAH TPS

LK

PR

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Pracimantoro

5

6

5

6

11

2

Giritontro

0

0

0

0

0

3

Giriwoyo

0

0

0

0

0

4

Batuwarno

2

2

2

1

3

5

Tirtomoyo

0

0

0

0

0

6

Nguntoronadi

0

0

0

0

0

7

Baturetno

6

10

4

7

11

8

Eromoko

2

3

4

1

5

9

Wuryantoro

1

1

1

1

2

10

Manyaran

0

0

0

0

0

11

Selogiri

4

12

14

9

23

12

Wonogiri

4

9

8

8

16

13

Ngadirojo

4

4

8

8

16

14

Sidoharjo

4

7

8

2

10

15

Jatiroto

0

0

0

0

0

16

Kismantoro

1

1

1

0

1

17

Purwantoro

3

5

3

5

8

18

Bulukerto

6

8

5

4

9

19

Slogohimo

0

0

0

0

0

20

Jatisrono

0

0

0

0

0

21

Jatipurno

0

0

0

0

0

22

Girimarto

3

4

3

2

5

23

Karangtengah

0

0

0

0

0

24

Paranggupito

0

0

0

0

0

25

Puhpelem

0

0

0

0

0

45

72

66

54

120

JUMLAH

KETERANGAN


68

5. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb PPWP) Menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 693/KPU-Prov-012/09/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Surat Edaran KPU Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Surat Pindah Memilih (Model A.5-PPWP), KPU Kabupaten Wonogiri segera mengambil kebijakan dan menurunkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi PPK dan PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Tambahan. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT PPWP disuatu TPS tertentu yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Kedaan tertentu tersebut adalah keadaan karena menjalan tugas pada saat hari pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan pemilih (sakit, menjadi tahanan, bencana alam) sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dimana yang bersangkutan terdaftar. Untuk dapat terdaftar dalam DPTb pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain karena keadaan tertentu, melapor kepada PPS asal (tempat yang bersangkutan terdaftar) untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (formulir A.5-PPWP) yang akan digunakan untuk memilih di tempat lain. PPS meneliti laporan pemilih, apakah benar-benar sudah terdaftar dalam DPT, bila benar PPS menyerahkan formulir A.5-PPWP dan memberikan catatan “pindah domisili” pada kolom keterangan DPT. Pemilih melapor kepada PPS tujuan dimana yang bersangkutan akan menggunakan hak pilih dengan membawa formulir A.5-PPWP dari asal pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. PPS tujuan mendaftar pemilih yang datang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

69

wilayahnya dengan membawa formulir A.5-PPWP serta menentukan nomor TPS dimana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilih, dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surat suara di TPS. PPS mencatat atau mendaftar pemilih pindah tersebut ke dalam daftar pemilih tambahan (formulir Model A.4-PPWP) dan menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS. Kendala yang terjadi dilapangan, pemilih yang datang ke desa/kelurahan lain atau pindah dari suatu desa/kelurahan tidak membawa formulir A.5-PPWP karena masyarakat kurang memahami mekanisme yang harus ditempuh untuk bisa menggunakan hak pilih di tempat lain. Bila terjadi keadaan seperti ini PPS tidak dapat mendaftar pemilih yang datang tanpa membawa surat pemberitahuan pindah memilih. Untuk melayani pemilih agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. PPS mendata secara lengkap semua pemilih yang pindah datang diwilayah kerjanya berikut diberikan keterangan dari mana alamat asalnya; b. Apabila pemilih sebagaimana tersebut

pada angka 1,

berasal dari

desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, PPS saling berkoordinasi dengan PPS asal pemilih melalui PPK untuk membuatkan formulir A.5-PPWP bagi pemilih yang bersangkutan dan diberikan catatan “pindah domisili” di kolom keterangan DPT; c. Apabila pemilih sebagaimana tersebut

pada angka 1,

berasal dari

desa/kelurahan di luar wilayah kecamatan, PPS melaporkannya ke KPU Kabupaten Wonogiri untuk dikoordinasikan kepada PPS melalui PPK daerah asal pemilih yang bersangkutan untuk dibuatkan formulir A.5-PPWP dan diberikan catatan “pindah domisili” di kolom keterangan DPT; d. Apabila pemilih sebagaimana tersebut

pada angka 1,

berasal dari

desa/kelurahan di luar wilayah Kabupaten Wonogiri, PPS melaporkannya ke KPU Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Kabupaten/Kota daerah asal pemilih yang bersangkutan. Surat Edaran Komisi


70

Pemilihan Umum Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Surat Pindah Memilih, dalam rangka melayani pemilih khususnya bagi pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di kabupaten/kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan formulir A.5-PPWP dari PPS asal, KPU Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan formulir A.5-PPWP untuk pemilih yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir pindah memilih (A.5-PPWP) kepada pemilih melalui PPS dimana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan memastikan bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar pada DPT di tempat asal pemilih. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan merekap semua pemilih pindah memilih secara lengkap

serta

diberikan

keterangan

Kabupaten/Kota,

kecamatan,

desa/kelurahan asal dan Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan tujuan, kemudian dikirimkan ke KPU Provinsi asal pemilih.

B. Pencalonan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara teknis dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 17 Ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat dua pasangan calon yaitu :


71

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa.

Diusung dari partai : a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) b. Partai Golongan Karya (Golkar) c. Partai Kedilan Sejahtera (PKS) d. Partai Amanat Nasional (PAN) e. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) f. Partai Bulan Bintang (PBB) Tim kampanye Tingkat Kabupaten adalah Tim Pemenangan Koalisi Merah Putih Pasangan H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa di Kabupaten Wonogiri Visi dan Misi Pasangan Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta

Rajasa), Visi dan Misi yang tertuang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu : VISI : Negara Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, MISI : Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial. Atas dasar tersebut VISI dan MISI Pasangan H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa adalah : VISI : “ Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat ” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

72

MISI :  Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.  Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri.  Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif, trampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla.

Diusung dari partai : a. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) c. Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) d. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) e. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Tim Kampanye tingkat Kabupaten adalah Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI Ir.H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla di Kabupaten Wonogiri.


73

Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla) : Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut : ” Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “ Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui MISI sebagai berikut : a.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

b.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.

c.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.

d.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

e.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

f.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

g.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Pengadaan dan Distribusi Logistik. 1. Latar Belakang Proses kegiatan Pengadaan Alat kelengkapan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri untuk tahun anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Memasuki awal tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri kembali akan melakukan pengelolaan Logistik


74

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang merupakan lanjutan dari rangkaian proses pengelolaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 ditambah 2% (dua persen) per-TPS, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 402/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 741/SJ/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Pengadaan logistik untuk keperluan Pilpres 2014, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 773/SJ/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan Surat Edaran Nomor 1340/KPU/VII/2014 perihal Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Bahwa pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan oleh KPU dan didistribusikan ke masing-masing KPU Kabupaten/Kota. 2. Penerimaan Logistik Penerimaan Logistik Hasil dari Pengadaan di KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan di Gudang Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Semua logistik yang diterima akan dilakukan pensortiran dan pengesetan terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke PPK/Kecamatan. Adapun Logistik tersebut antara lain berupa : a.

Surat Suara Jumlah Surat Suara untuk Kabupaten Wonogiri sebanyak 906.345 (Sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima) lembar Surat Suara, dengan


75

surat suara cadangan sebanyak 18.127 (delapan belas ribu dua seratus dua puluh tujuh) lembar Surat Suara Cadangan. Sebelum Surat Suara di distribusikan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), KPU Kabupaten Wonogiri akan melakukan kegiatan pensortiran terhadap

kelayakan dan keabsahan Surat Suara untuk kemudian dilakukan pelipatan Surat Suara terhadap Surat Suara yang telah tersortir, yang dilaksanakan secara swakelola dengan warga masyarakat di sekitar. Mekanisme kegiatan swakelola yang dilakukan adalah pengadaan swakelola yang dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai penanggung jawab

anggaran, pelaksanaan dilakukan oleh warga masyarakat setempat dan pengawasan dilakukan oleh

staf dan tenaga honorer sekretariat KPU

Kabupaten Wonogiri serta aparat keamanan dari Kepolisian Resor Kabupaten Wonogiri.

1) Penerimaan Surat Suara : Jumlah pemilih di wilayah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai dengan Rapat Pleno penetapan DPT tanggal 9 Juni 2014, sebanyak 906.345 (sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima) pemilih, dengan demikian maka kebutuhan surat suara untuk wilayah Kabupaten Wonogiri adalah sejumlah DPT ditambah 2% dihitung dari jumlah DPT per TPS. Hasil akumulasi perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan surat suara sebanyak 924.472 (sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua) lembar surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Penerimaan surat suara dilakukan di gudang Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. 2) Sortir dan Lipat Surat Suara Pelaksanaan kegiatan meliputi proses-proses pekerjaan yang dimulai dari pemilahan/pensortiran surat suara yang layak pakai (tidak cacat) baik dari sisi kualitas kertas maupun isi cetakan surat suara tersebut sehingga sah/layak untuk digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Proses dan hasil pensortiran dituangkan dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

76

bentuk Berita Acara untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum RI.

Sortir dan pelipatan surat suara Proses Pensortiran meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut : -

Penghitungan ulang kuantitas;

-

Pemilihan kelayakan baik secara kualitas maupun kuantitas;

-

Pengesetan

atau

pemilahan

jumlah

berdasarkan

kebutuhan

Kecamatan/Kelurahan/TPS; -

Pengepakan

Surat suara cacat dan rusak


77

Kegiatan tersebut melibatkan sumber daya manusia yang cukup besar dengan pola rekrutmen harian lepas, disamping itu Pokja Logistik juga akan dilibatkan berkaitan dengan pengawasan dalam proses pensortiran tersebut. Mekanisme Pengadaan kegiatan tersebut adalah kegiatan swakelola dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai pengguna anggaran. Kegiatan pensortiran ini akan terkonsentrasi di Aula Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Wonogiri. Surat suara hasil dari pensortiran dan pelipatan kemudian dipilah dan dipak (dikemas) sesuai dengan kebutuhan di TPS pada masing masing wilayah kelurahan dan kecamatan. Tahap pengawasan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan oleh Panitia/Staff KPU Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara teliti dan cermat untuk menjaga keamanan dan netralitas serta kualitas dan kuantitas surat suara yang akan di distribusikan ke TPS agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan yang dapat menggangu jalannya proses pemungutan suara di TPS. Pengawasan secara eksternal juga dilakukan berkaitan dengan keamanan proses kegiatan pensortiran dan pelipatan surat suara, dengan melibatkan pihak Kepolisian. Hasil dari proses pengawasan tersebut akan dilaporkan secara periodik progress perkembangannya, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk formulir pengawasan kepada Ketua Tim Swakelola. Sasaran mutu yang akan dicapai dalam kegiatan sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah menghasilkan Surat Suara yang siap pakai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, serta siap untuk di distribusikan ke TPS dan dipakai dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, melalui proses kegiatan Swakelola yang efektif, efisien transparan dan akuntabel.


78

b.

Formulir Penghitungan Suara Sama dengan pada saat penerimaan surat suara, ketika KPU Kabupaten Wonogiri menerima pengiriman semua jenis formulir penghitungan suara, segera melakukan sortir dan pengesetan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Sortir dilakukan untuk memastikan bahwa semua formulir yang dikirim dalam keadaan baik secara fisik dan tidak cacat serta secara jumlah sudah memenuhi kebutuhan. Jenis formulir untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lebih sedikit dan lebih mudah dalam hal pengesetannya, karena pengiriman dari percetakan sudah dibuat perbendel untuk tiap TPS, masing-masing bendel formulir berisikan 7 (tujuh) set formulir. Sortir dilakukan disamping untuk memastikan formulir yang diterima berkualitas baik, juga untuk memastikan bahwa jumlah set fornulir dalam satu bendel adalah lengkap, termasuk satu set formulir yang berhologram. Hologram sudah ditempel secara langsung oleh penyedia pencetakan formulir penghitungan suara. Hasil dari sortir dan pengesetan formulir sesuai dengan jumlah TPS selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota.

Sortir dan pengesetan formulir 3. Pengadaan Logistik Pengadaan logistik alat kelengkapan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, dengan melakukan survey harga di pasar dari beberapa penyedia, selanjutnya mengundang penyedia untuk melakukan seleksi kualifikasi dan kemudian ditentukan sebagai penyedia alat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

79

kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, di KPU Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Jenis dan peruntukannya pengadaan

tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu, ATK, Barang Cetakan, dan kelengkapan TPS seperti yang telah dilakukan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Jenis dan kewenangan pengadaan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri meliputi alat coblos, alas coblos, tali

pengikat alat pemberi tanda pilihan, tanda pengenal KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik besar, kantong plastik kecil, ballpoint, spidol besar, spidol kecil, gembok dan anak kunci serta buku panduan KPPS. Jumlah TPS yang digunakan dalam perhitungan alokasi alat kelengkapan TPS yang akan diadakan adalah sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) TPS, sesuai dengan Rapat Pleno Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tanggal 9 Juni 2014. Dengan jenis barang sebagai berikut : JENIS KEBUTUHAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jenis Barang 2 Kotak Suara Bilik Suara Alat pemberi tanda pilihan Bantalan Paku Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan Tanda pengenal KPPS,saksi dan keamanan Karet pengikat surat suara Segel pemilu Lem atau perekat kertas Tinta sidik jari Kantong plastik besar Kantong plastik kecil Ballpoint Spidol kecil Spidol besar Gembok dan anak kunci Stiker kotak suara

Pengadaan Oleh

Alokasi Kirim Tanggal (lembar/buah/ Pengiriman botol/set)

Kebutuhan (lembar/buah/ botol/set)

Tanggal Distribusi ke Kec.

3 KPU KPU KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota

4 6/30/2014 6/30/2014

5 2599 9120 9,120 9,120

6 buah buah buah buah

7 2599 9120 9,120 9,120

8 buah buah buah buah

9 6/25/2014 6/25/2014 7/2/2014 7/2/2014

KPU Kab/Kota

6/12/2014

6,840

buah

6,840

buah

7/2/2014

KPU Kab/Kota

6/10/2014

25,080

buah

25,080

buah

7/2/2014

KPU Kab/Kota KPU KPU Kab/Kota KPU KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota

6/12/2014 6/26/2014 6/12/2014 6/14/2014 6/12/2014 6/12/2014 6/13/2014 6/14/2014 6/15/2014 6/30/2014 6/10/2014

228,000 107,388 2,599 5,568 13999 2,280 5,198 7,159 4,560 4,560 4,879

buah buah botol botol buah buah buah buah buah buah buah

228,000 107,388 2,280 4,560 13999 2,280 5,198 7,159 4,560 4,560 4,879

buah buah botol botol buah buah buah buah buah buah buah

7/2/2014 7/3/2014 7/2/2014 7/3/2014 7/2/2014 7/2/2014 7/2/2014 7/2/2014 7/2/2014 6/25/2014 6/26/2014


80

No 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jenis Barang

2 Pedoman KPPS Daftar Pasangan Caon Surat Suara Alat bantu tuna netra Hologram Denah TPS Brosur Penghitsu Pilpres Papan Pengumuman di TPS Formulir model C a. Model C pilpres b. Model C1 pilpres c. Model C1 pilpres plano d. Model C2 ppwp e. Model C3 ppwp f. Model C4 ppwp g. Model C5 ppwp h. Model C6 ppwp i. Model C7 ppwp Formulir model D a. Model D ppwp b. Moel D1 ppwp c. Model D1 ppwp plano d. Model D2 ppwp e. Model D3 ppwp f. Model D4 ppwp g. Model D5 ppwp h. Model D6 ppwp Formulir Model DA a. Model DA ppwp b. Model DA1 ppwp c. Model DA1 ppwp plano d. Model DA2 ppwp e. Model DA3 ppwp f. Model DA4 ppwp g. Model DA5 ppwp h. Model DA6 ppwp Formulir Model DB a. Model DB ppwp b. Model DB1 ppwp c. Model DB2 ppwp d. Model DB3 ppwp e. Model DB4 ppwp f. Model DB5 ppwp g. Model DB6 ppwp 27 Sampul a. V.S1-PWP tps ke kpu b. V.S1-PWP tps ke pps c. V.S2-PWP d. V.S3.1-PWP

Pengadaan Oleh 3 KPU Kab/Kota KPU KPU KPU KPU KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota KPU Kpu Provinsi Kpu Provinsi Kpu Provinsi Kpu Provinsi Kpu Provinsi -

Alokasi Kirim Tanggal (lembar/buah/ Pengiriman botol/set) 4 6/24/2014 6/21/2014 6/21/2014 6/23/2014 6/23/2014 6/30/2014 6/24/2014 6/12/2014 6/23/2014 6/24/2014 6/24/2014 6/24/2014 6/24/2014 6/28/2014 -

Kebutuhan (lembar/buah/ botol/set)

Tanggal Distribusi ke Kec.

5 6 7 8 4,879 buah 4,879 buah 2,280 buah 2,280 buah 926,564 lembar 924,472 lembar 2,784 buah 2,280 buah 8,352 buah 8,352 buah 2,280 buah 2,280 buah 5,567 lembar 5,567 lembar 2,280 buah 2,280 buah lembar lembar 38,976 38,976 19,488 19,488 2,784 2,784 4,560 lembar 4,560 lembar 2,280 2,280 4,560 4,560 6,840 6,840 453,173 453,173 61,560 61,560 lembar lembar 2,940 2,940 13,230 13,230 882 882 588 588 2,280 2,280 588 588 1,176 1,176 3,456 3,456 lembar lembar 250 250 1,125 1,125 75 75 50 50 588 588 50 50 75 75 394 394 lembar lembar 12 12 54 54 2 2 50 50 2 2 3 3 3 29 buah buah 2,280 2,280 2,280 2,280 6,840 6,840 2,280 2,280 -

9 7/4/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/4/2014 7/4/2014 7/2/2014 7/3/2014 7/3/2014 6/26/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/3/2014 7/3/2014 -


81

No 1

Jenis Barang 2 e. V.S3.2-PWP f. V.S4-PWP g. Sampul anak kunci h. IV.S1-PWP i. III.S1-PWP j. II.S1-PWP k. II.S2-PWP l. I.S1-pwp

Pengadaan Oleh 3 -

Alokasi Kirim Tanggal (lembar/buah/ Pengiriman botol/set) 4 -

5 2,280 4,560 4,560 294 25 1 1,315

6 -

Kebutuhan (lembar/buah/ botol/set) 7 2,280 4,560 4,560 294 25 1 1,315

8 -

Tanggal Distribusi ke Kec. 9 -

4. Pengesetan dan Pengepakan Logistik Semua logistik Pemilihan Umum dan alat kelengkapan TPS yang sudah melalui proses sortir dan pengesetan selanjutnya dilakukan pengepakan menggunakan kotak suara sebelum didistribusikan ke KPPS melalui PPS dan PPK. Kebujakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Wonogiri bahwa semua penglolaan logistik Pemilihan Umum dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, tugas PPK hanya menerima kemudian mendistribusikan kepada KPPS di wilayah masing-masing melalui PPS. Agar memudahkan dalam mengontrol ketika pelaksanaan pengepakan, sebelumnya logistik dan alat kelengkapan TPS terlebih dahulu dikelompokan berdasarkan jenisnya dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Proses pengepakan dilakukan secara berurutan dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dari 25 (dua puluh lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam proses pengepakan logistik pemilu cukup menggunakan satu kotak suara untuk tiap TPS dan ditempel stiker nama TPS serta nama desa/kelurahan secara jelas.


82

Pengelompokan Logistik Pemilu sesuai jenisnya

Kotak suara yang sudah diisi dengan semua logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS, sekali lagi dicek untuk memastikan bahwa semua sudah lengkap, sebelum nantinya akan ditutup, digembok kemudian disegel. Kotak-kotak suara yang sudah digembok dan disegel kemudian disusun berbasis kecamatan sesuai dengan jumlah TPS disetiap desa/kelurahan dalam satu kecamatan. Lokasi menyusun kotak suara dibuat sedemikian rupa sehingga kecematan-kecamatan yang secara geografis berdekatan dikumpulkan dalam satu lokasi, hal ini untuk memudahkan dalam pengaturan pengiriman pada saat pendistribusiannya.

Pengepakan Logistik Pemilu


83

5. Pendistribusian Logistik Pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik dilakukan secara bersamaan, mulai dari kotak suara dan bilik suara serta seluruh alat kelengkapan TPS yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam melakukan proses pengepakan KPU Kabupaten Wonogiri menggunakan Aula Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Wonogiri, sehingga dengan demikian semua kegiatan pendistribusian logistik pemilu juga dipusatkan di tempat tersebut. Kotak yang yang akan dikirimkan ke Kecamatan - Kecamatan / PPK se Kabupaten Wonogiri sudah dalam kondisi terakit dengan jumlah kotak suara 2 buah per TPS (satu diantaranya sudah berisikan alat kelengkapan TPS) serta bilik suara sejumlah 4 buah per TPS, dengan menggunakan jasa transportasi angkutan barang. Jasa transportasi angkutan barang ini digunakan dari saat pendistribusian logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS sampai dengan pada saat penarikan semua kotak dan bilik suara serta semua logistik pemilu setelah digunakan untuk kegiatan pemungutan

dan

penghitungan

suara.

KPU

Kabupaten

Wonogiri

hanya

mendistribusikan logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS sampai pada kecamatan, selanjutnya PPK mendistribusikannya sampai ke TPS melalui PPS. Begitu pula pada saat penarikan logistik, KPU Kabupaten Wonogiri hanya mengambil sampai batas kecamatan yang sebelumnya sudah ditampung oleh PPK setelah pelaksanaan rekapitulasi ditingkat desa/kelurahan.

Pendistribusian Logistik Pemilu


84

6. Pengelolaan Logistik Dengan telah selesainya PHPU di Mahkamah Konstitusi yang hasilnya menolak seluruh gugatan, maka semua barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang masih terdapat di dalam kotak suara di Gudang KPU Kabupaten Wonogiri nantinya akan diidentifikasi dan ditimbang per jenis barang kemudian dimasukkan karung yang selanjutnya akan dipakai untuk keperluan dan sisanya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum guna pengelolaan arsip daerah dan kemungkinan untuk penghapusan barang yang terdiri dari : a. Surat suara terpakai; b. Surat suara tidak terpakai; c. Formulir; d. Sampul; e. Kartu Tanda Pengenal; f. Gembok dan Anak Kunci; g. Alat Coblos dan Alas Pencoblosan; h. Plastik, dan lain-lain.

D. Kampanye Menciptakan kampanye yang jujur dan bersih. Masyarakat sudah menentukan pilihan pemimpin mana yang layak untuk memimpin bangsa Indonesia? Tentunya kita sangat bingung apabila diberikan pertanyaan siapa pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia 5 (lima) tahun ke depan. Kampanye PemilIihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dicalonkan pada tahun ini sama-sama memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendukungnya. Untuk nomor urut 1 yaitu pasangan H. Prabowo Subianto-Ir. H.M. Hatta Rajasa dikenal masyarakat dan para pendukungnya sebagai sosok yang memiliki ketegasan dan religius. Sedangkan untuk nomor urut 2 yaitu pasangan Ir.H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla dikenal masyarakat dan para pendukungnya sebagai sosok yang inovatif, bersahaja, kreatif, dan bukan sosok pemimpin yang haus kekuasaan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

85

Tentunya banyak cara yang dilakukan para calon untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan para calon yaitu dengan kampanye yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat atau para pemilih agar mau memilih calon tersebut, tapi sebelumnya kita perlu mengetahui apa definisi dari kampanye itu sendiri. Kampanye

adalah

sebuah

upaya

teroganisir

yang

bertujuan

untuk

mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan dukungan para pemilih. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014, mengatur bahwa dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul membentuk Tim Kampanye tingkat nasional, selanjutnya Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk Tim Kampanye Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Adapun metode kampanye yang dapat

dilaksanakan antara lain : Pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik, penyebaran melalui radio dan/atau televisi, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tiga hari menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara semua pasangan calon dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. 1. Deklarasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas Sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni s/d 5 Juli 2014, maka pada tanggal 3 Juni 2014 dilakukan kegiatan Deklarasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas Tahun 2014 yang diikuti oleh masing-masing tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil


86

Presiden Tahun 2014 bertempat di kantor KPU RI. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai. Sama halnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, untuk mengawali masa kampanye KPU Kabupaten Wonogiri juga menggelar kegiatan Deklarasi Kampanye Damai, yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut satu dan nomor urut dua, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri, unsur Pimpian Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, DPRD Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resor Kabupaten Wonogiri, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak dalam masa kampanye selalu menjaga kondusivitas, keamanan dan keterntraman serta saling menahan diri agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Deklarasi Kampanye Damai Kabupaten Wonogiri


87

2. Masa Kampanye Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilihan Umum dan atau informasi lainnya. Saat ini Pedoman Pelaksanaan Kampanye diatur dalam Pasal 38 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (6), Pasal 42 Ayat (3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

88

Pasal 46 Ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 66 Ayat (5) UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kampanye tersebut sudah termasuk pada kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, diantara tahapan tersebut ada juga tahapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye periode pertama pada 3 Juni s/d 13 Juni 2014, Dana Kampanye periode kedua pada 6 Juli 2014, Rekening Khusus Dana Kampanye pada 7 Juni s/d 17 Juni 2014, dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pada 18 Juli 2014 yang menurut tahapan harus dilaksanakan oleh para Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai tingkatannya. a.

Peserta kampanye : -

Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

-

Calon Presiden dan Wakil Presiden.

-

Pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Jadual Kampanye Secara Nasional jadwal kampanye dibuat sama tanpa ada pembagian waktu dan tempat, setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, akan tetapi bila dilakukan dalam kota yang sama diatur sedemikan rupa sehingga lokasi kampanye tidak saling berdekatan, hal ini untuk menjaga agar semua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jadual kampanye yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut satu dan nomor urut dua adalah sebagai berikut :


89

JADWAL KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN WONOGIRI NO 1

HARI dan TANGGAL Minggu 15 Juni 2014

WAKTU

LOKASI

10.45-13.00 Kantor Sekretariat DPD Partai GOLKAR

2

Sabtu 20.00-21.00 21 Juni 2014

Garasi PO. Timbul Jaya Ngadirojo, Wonogiri

3

Minggu 06.00-09.00 22 Juni 2014

Gedung Giri Cahaya Kabupaten Wonogiri

4

Minggu 12.00-15.00 22 Juni 2014 Senin 20.33-22.00 23 Juni 2014

Balai Desa Bulukerto Kec. Bulukerto Puri Kamulyan Joglo

6

Rabu 19.00-04.00 25 Juni 2014

Pagelaran Wayang Kulit Lapangan Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo

7

Kamis 19.00-04.00 26 Juni 2014

Pagelaran Wayang Kulit Lapangan Kismantoro Kecamatan Kismantoro

5

8

Jumat 15.00-16.30 27 Juni 2014

Lapangan Bantarangin Bulusulur, Wonogiri

9

Sabtu 10.00-13.10 28 Juni 2014

Balai Desa Gemantar Kecamatan Selogiri

10

Sabtu 09.00-12.00 28 Juni 2014 Rabu 17.00-18.00 2 Juli 2014 Kamis 21.00-03.30 3 Juli 2014

Rumah Makan FAJAR Kecamatan Slogohimo Kantor Sekretariat DPC PAN Kab. Wonogiri Pagelaran Wayang Kulit Batu Tengah, Baturetno Kabupaten Wonogiri

11 12

13

Jumat

08.00-10.00

Pertigaan Tugu Bintang

PELAKSANA Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA Tim Kampanye Pemenangan


90

NO

14 15

16 17 18

HARI dan TANGGAL 4 Juli 2014

WAKTU

LOKASI Keamatan Jatisrono

Jumat 4 Juli 2014 Sabtu 5 Juli 2014

15.30-18.00

Sabtu 5 Juli 2014 Sabtu 5 Juli 2014 Sabtu 5 Juli 2014

20.30-24.00

21.30-22.15

13.00-18.00 15.00-17.45

Lapangan Biting Kecamatan Purwantoro Posko Pemenangan PRABOWO-HATTA RM. KRT WASKITO Sanggrahan, Wonogiri Lapangan Jetak, Bangsri Kecamatan Purwantoro Pasar Induk dan Ponten Kecamatan Wonogiri Batu Tengah, Baturetno Kabupaten Wonogiri

PELAKSANA Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Kampanye Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA

Tim Pemenangan PRABOWO-HATTA Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Pemenangan Jokowi – JK Kab. Wonogiri Tim Pemenangan

c. Materi Kampanye : Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 1) Pasangan Prabowo Subianto –.Hatta Rajasa Visi Membangun Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur serta Bermartabat. Misi  Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis dan berdaulat serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.  Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan dan mandiri.  Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif dan terampil.


91

2) Pasangan Ir. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla Visi Jalan

Indonesia

Yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong. Misi  Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.  Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.  Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.  Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.  Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. d. Metode Kampanye : Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui : 1) Pertemuan terbatas; 2) Pertemuan tatap muka; 3) Media massa cetak dan media massa elektronik; 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 5) Rapat umum; 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. e. Larangan Kampanye : Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye dilarang : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

92

1) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, dan

Bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia; 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilihan Umum lain; 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 5) Mengganggu ketertiban umum; 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau Peserta Pemilihan Umum yang lain; 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Komisi Pemilihan Umum; 8) Menggunakan fasiltas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari

tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilihan Umum yang

bersangkutan; 10) Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya.

Tim Kampanye Pemenangan JokowiJK Kab. Wonogiri


93

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Kabupaten Wonogiri

f. Pelanggaran Kampanye Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mengeluarkan 3 (tiga) Surat Rekomendasi terkait pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon tingkat Kabupaten, baik oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut Satu maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut Dua. KPU Kabupaten Wonogiri telah menindaklanjuti semua Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut : 1) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 491/Panwaslu-Wng/VI/2014. Jenis pelanggaran yang disampaikan adalah berupa pelanggaran administrasi, yaitu tentang pemasangan alat peraga kampanye pada zona-zona yang dilarang oleh kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 297/KPU-Wng-012329512/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 kepada kedua Tim Kampanye Pasangan Calon, untuk segera menertibkan alat


94

peraga kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri, pada 23 Juni 2014 Nomor : 508/PanwasluWng/VI/2014. Jenis pelanggaran yang disampaikan adalah berupa pelanggaran administrasi, yaitu tentang pemasangan alat peraga kampanye pada zona-zona yang dilarang oleh kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 312/KPU-Wng-012329512/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014 kepada kedua Tim Kampanye Pasangan Calon, untuk segera menertibkan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri, tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 527/Panwaslu-Wng/VII/2014. Jenis pelanggaran yang disampaikan adalah berupa pelanggaran administrasi, yaitu tentang pemasangan alat peraga kampanye pada zona-zona yang dilarang oleh kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 327/KPU-Wng012329512/VI/2014, tanggal 2 Juli 2014 kepada kedua Tim Kampanye Pasangan Calon, untuk segera menertibkan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Masa Tenang Masa tenang berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 6 s/d 8 Juli 2014, seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilarang melakukan berbagai bentuk kegiatan kampanye. Tim Kampanye tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

95

Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembersihan terhadap seluruh alat peraga kampanye yang berupa spanduk, baliho, tanda gambar dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga telah membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum yang dikomandani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dukungan penuh dari Kepolisian Resor Kabupaten Wonogiri. Tim gabungan ini bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan terhadap alat peraga kampanye yang belum atau tidak dibersihkan oleh peserta pemilu. F. Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional, maka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditetapkan hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf (g) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Tabulasi penghitungan dan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, merupakan kelanjutan dari proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat KPPS, PPS dan rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK.


96

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus selesai pada hari yang sama di hari pemungutan suara yaitu tanggal 9 April 2014, selanjutnya PPS dapat melakukan rekapitulasi mulai tanggal 10 - 12 Juli 2014, PPK melakukan rekapitulasi mulai tanggal 13 - 15 Juli 2014, dan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai tanggal 16 - 17 Juli 2014. Pemungutan dan

penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tepat pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di mulai pukul 13.00 WIB. 1. Pemilih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 pasal 121 menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah meliputi : a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tambahan di TPS yang bersangkutan. Pemilih yang oleh karena suatu keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu tersebut adalah karena menjalankan tugas, tugas belajar, bencana alam, pindah domisili, menjadi tahanan, sakit di rumah sakit; Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah nama-nama pemilih yang pada saat Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 9 Juni 2014 sudah tercatat dan masih memenuhi syarat serta hanya menggunakan hak pilihnya di TPS dimana pemilih terdaftar. PPS selalu memelihara DPT sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hari pemungutan suara, dengan melakukan pencermatan terhadap semua perkembangan daftar pemilih. PPS mencoret serta memberikan catatan pada kolom keterangan terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dengan demikian secara jumlah DPT tidak akan mengalami perubahan, akan tetapi bagi nama-nama pemilih yang sudah dicoret dan diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

97

catatan pada kolom keterangan akan dikategorikan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilih di TPS dimana yang bersangkutan pernah tercatat. Pemilih yang oleh karena suatu keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS lain yang dituju, yang bersangkutan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS tujuan. Pemilih melapor kepada PPS dimana yang bersangkutan terdaftar untuk memperoleh surat pemberitahuan pindah memilih (formulir A.5-PPWP). PPS mengecek untuk memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar sudah terdaftar dalam DPT kemudian membuatkan formulir A.5PPWP dan menyerahkannya kepada pemilih. Setelah memperoleh formulir A.5PPWP, pemilih harus melapor kepada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara untuk dicatatkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (formulir A.4-PPWP) dengan menunjukkan formulir A.5-PPWP dan KTP atau identitas lain. Formulir A.4-PPWP (DPTb) disusun oleh PPS dan diserahkan kepada KPPS untuk diumumkan. Pemilih yang sudah membawa formulir A.5PPWP akan tetapi belum atau tidak sempat melapor kepada PPS dimana yang bersangkutan akan menggunakan hak pilih, dapat memberikan suaranya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara KPPS mencatat dan menambahkan nama pemilih tersebut pada nomor berikutnya dalam formulir A.4-PPWP (DPTb), kepada pemilih dari TPS lain diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih jam 07.00 sampai dengan 13.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 27 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 10 dan 11, selain dilengkapi Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPK PPWP). Ada dua kriteria pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, yaitu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

98

(DPKTb). Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, baik yang sudah memiliki KTP/identitas lainnya ataupun belum memiliki, melapor kepada PPS setempat maksimal 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara. PPS menyusun nama-nama pemilih tersebut dalam formulir A-PPWP, kemudian melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, melalui PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri untuk ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Di hari pemungutan suara ketentuan yang berlaku untuk pemilih dalam DPK sama dengan pemilih dalam DPT dan DPTb. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan KK atau identitas lainnya. Pemilih mendaftarkan diri kepada KPPS di TPS dengan menunjukkan KTP atau KK atau identitas lainnya. Kepada pemilih akan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih 1 (satu) jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya KPPS mencatatnya ke dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (formulir A.Khusus-PPWP). Dalam rangka persiapan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Tim Monitoring Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melakukan pengecekan ke tiap-tiap kecamatan, kelurahan dan khususnya di tiap-tiap

TPS untuk

memastikan kesiapan petugas KPPS dengan segala kelengkapan logistik dalam penyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara. 2. Hari dan Tempat Pemungutan Suara Pemungutan suara dilaksanakan secara serempak pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU, yaitu pada tanggal 9 Juli 2014. Mengenai hari dan tanggal serta tempat pemungutan suara di TPS wajib diumumkan oleh KPPS dengan caracara yang lazim digunakan dimasing-masing wilayah paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar pemilih tahu dan ingat serta mendorong pemilih untuk hadir di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya. Waktu yang disediakan untuk dapat menggunakan hak pilih adalah sejak rapat pemungutan suara dibuka oleh ketua KPPS sampai rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

99

pemungutan suara ditutup, yaitu sejak pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB. Setelah rapat pemungutan suara ditutup, pada saat sama kemudian dilaksanakan rapat penghitungan suara dan harus selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara. Tempat pemungutan suara dapat dibuat di tempat yang tertutup atau terbuka dengan diberikan batas-batas tertentu secara jelas dan menjamin asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lokasi TPS dibuat atas seijin pemilik tempat, tidak berdekatan dengan sekretariat partai politik pengusul pasangan calon serta tidak dibenarkan di dalam ruang tempat ibadah. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau dengan prinsip aksesibiltas yang dapat memberikan kemudahan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk penyandang cacat dengan bentuk serta ukuran TPS menyesuaikan situasi dan kondisi tempat yang digunakan.

KPU Kabupaten Wonogiri menyiapkan 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) TPS yang tersebar di 294 (dua ratus sembilan puluh empat) desa/kelurahan dan 25 (dua puluh lima) kecamatan. Oleh karena untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak


100

disediakan TPS khusus, dari jumlah TPS yang sudah disiapkan, terdapat 35 (tiga puluh lima) TPS yang melayani Rumah Sakit, Puskesamas rawat inap serta 1 (satu) TPS melayani Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Wonogiri.

3. KPPS, PPL, Saksi dan Pemantau Pelaksana pemungutan dan penghitungan suiara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang mempunyai tugas pokok salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Pelaksanaan tugas di atas perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilainilai demokrasi yang dapat dibanggakan. Dalam melaksanakan tugasnya KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan TPS. KPPS dibentuk oleh PPS dari warga masyarakat dalam wilayah desa/kelurahan yang sudah memenuhi syarat, atas nama KPU Kabupaten Wonogiri sejumlah 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) personil dengan petugas keamanan 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) personil. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) adalah petugas pengawas pemilih di desa/kelurahan yang diangkat oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di desa/kelurahan oleh PPS. Oleh karena jumlah PPL hanya 3 (tiga) personil di setiap desa/kelurahan, sedang bidang pengawasan yang cukup luas serta jumlah TPS dalam desa/kelurahan rata-rata melebihi jumlah petugas, sehingga fungsi pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan dan peghitungan suara tidak bisa berjalan secara maksimal. Saksi mewakili Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum yang bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan. Saksi yang hadir harus membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

101

kabupaten. Satu surat mandat hanya berisikan satu orang saksi yang bertugas di TPS. Penyampaian surat mandat saksi kepada petugas KPPS tidak dibatasi waktu kapan harus diserahkan. Pemantau merupakan unsur masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum. Pemantau bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemantau hanya berhak untuk menyaksikan dan melakukan pendokumentasian semua proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menyampaikan temuan kepada pengawas pemilu, apabila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa petugas KPPS, PPL dan saksi bertugas di dalam TPS pada saat hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan pemantau hanya bertugas di luar TPS.

4. Pendamping Pemilih Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 38 dan 39 yang menyebutkan bahwa pemilih tuna netra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh pendamping, yaitu anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Pemberian bantuan tersebut harus berpegang pada asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagi pemilih yang tidak bisa berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Sedangkan bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk mengantarkan sampai ke bilik dan membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS. Pemilih yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan


102

pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP.

5. Penandaan dan Surat Suara Sah Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya terdapat satu jenis surat suara, yang berisi nomor urut, foto dan nama dari kedua pasangan calon. Pada masing-masing TPS akan disediakan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2% (dua prosen) dari DPT sebagai surat suara cadangan.

Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah dengan cara

mencoblos foto pasangan calon dan atau nama pasangan calon serta nomor urut pasangan calon. Alat yang sudah ditetapkan sebagai alat coblos adalah paku. Apabila pemilih dalam menggunakan hak pilih, ternyata mencoblos tempat yang salah, maka kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan untuk meminta penggantian surat suara paling banyak satu kali. Begitu pula apabila pemilih pada saat menerima surat suara dari ketua KPPS, ternyata rusak, maka pemilih juga berhak untuk meminta penggantian surat suara maksimal satu kali. Surat suara dinyatakan sah apabila sudah ditanda tangani oleh ketua KPPS, dalam keadaan baik (tidak rusak), tidak terdapat tanda atau coretan serta dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS. Guna melayani dan memberikan kemudahan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, ada beberapa varian penandaan surat suara yang masuk dalam kategori sah, antara lain :


103


104

Contoh Surat Suara Tidak Sah

TERDAPAT TANDA COBLOS PADA KOLOM PASANGAN CALON DAN DI LUAR KOLOM PASANGAN CALON


105

6. Pengorganisasian Kerja Dalam

melakukan

kerja

pemungutan

dan

penghitungan

suara

KPU

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut : a. KPU Kabupaten Wonogiri Tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Wonogiri dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, adalah menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mendistribusikannya kepada KPPS melalui PPK dan PPS, menerima surat suara dan jenis-jenis formulir dari Komisi Pemilihan Umum serta mendistribusikannya kepada KPPS melalui PPK dan PPS, melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dan ditingkat kecamatan untuk PPK dan PPS serta KPPS. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di tingkat PPS dan KPPS yang dilakukan oleh PPK. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dengan memastikan semua logistik pemilu sudah sampai dan diterima dengan baik oleh KPPS. Menerima semua logistik yang sudah digunakan dari KPPS melalui PPS dan PPK. Menerima, mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan

hasil

rekapitulasi

penghitungan

perolehan

suara

ditingkat

desa/kelurahan dan ditingkat kecamatan oleh PPS dan PPK sekaligus mendokumentasikan semua dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagai acuan untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, kemudian menyerahkannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; b. Panitia Pemilihan Kecamatan


106

PPK membantu KPU dalam melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Melakukan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS dan KPPS di wilayah kerja PPK. Menerima semua logistik dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kabupaten Wonogiri untuk didistribusikan sampai ke KPPS melalui PPS. Melakukan monitoring terhadap kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mengkoordinasikan dan menerima laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat desa/kelurahan oleh PPS sebagai dasar untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan. Menerima semua logistik yang sudah digunakan serta dokumen pemungutan dan penghitungan suara untuk kemudian menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Wonogiri. c. Panitia Pemungutan Suara Melakukan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS di wilayah kerja PPS. Menerima semua logistik dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPK untuk disampaikan kepada KPPS. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Menerima semua logistik pemilu yang sudah digunakan serta memastikan kelengkapan semua dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS dari masing-masing TPS dalam keadaan lengkap. Mengumumkan Sertifikat dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (formulir model C PPWP beserta lampirannya). Menyampaikan Salinan formulir model C PPWP beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon yang tidak hadir di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Menyiapkan dan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa/kelurahan berdasarkan dokumen yang sudah disampaikan oleh KPPS, untuk kemudian melaporkan serta menyerahkannya kepada PPK. d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemungutan dan pengitungan suara. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

107

KKPS sangat penting perannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Karena strategisnya peran KPPS inilah, baik dan buruknya hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sangat bergantung kepada kinerja KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sejak di TPS. Jika KPPS bekerja secara optimal, transparan dan tidak memihak serta memegang teguh kode etik penyelenggara pemilu dengan melaksanakan semua yang sudah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan, maka hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan valid. KPPS dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menyangkut beberapa hal antara lain : 1) Mengumumkan hari, tanggal dan tempat pemungutan suara dengan cara-cara yang lazim digunakan di wilayah TPS masing-masing; 2) Menerima dan memeriksa alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diserahkan oleh PPS; 3) Menyiapkan dan mengatur Tempat Pemungutan suara serta membersihkan lokasi dari alat peraga kampanye; 4) Mengumumkan Daftar Pasangan Calon, DPT-PPWP, DPK-PPWP, DPTbPPWP sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai; 5) Melaksanakan Rapat

Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai jadual

waktu yang telah ditetapkan; 6) Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPL dan saksi yang hadir; 7) Mengumumkan dan melaporkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPS, beserta seluruh alat kelengkapan dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara.

7. Alur serta Jadual Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, tentang Tahapan, Program dan Jadual Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

108

Tahun 2014, kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara diawali dengan persiapan, pelaksanaan dan rekapitulasi. Tahapan, Program dan Jadual ini disusun untuk dijadikan pedoman berkaitan dengan pengalokasian waktu yang sesuai dengan tahapan-tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan. Pengaturan waktu ini sangat penting dilakukan, agar ada waktu yang cukup dalam mengelola suatu kegiatan. Dengan berpedoman pada jadwal yang sudah ditetapkan akan mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan jadwal tersebut KPU Kabupaten Wonogiri sejak awal bisa memperkirakan kapan kotak dan bilik suara harus disiapkan, pengadaan alat kelengkapan TPS harus dilaksanakan sampai dengan proses pengesetan dan pengepakan sebelum didistribusikan. Mengingat cakupan wilayah untuk kabupaten Wonogiri cukup luas dengan letak geografisnya yang cukup sulit, sudah barang tentu akan memakan waktu cukup lama dalam proses pendistribusian logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS. Sehingga pengaturan jadwal tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan semua logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS sudah sampai dan diterima oleh KPPS satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Adapun tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, adalah sebagai berikut : JADUAL DAN PROGRAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 KPU KABUPATEN WONOGIRI NO PROGRAM/KEGIATAN 1, Persiapan Menjelang Pemungutan Suara: a. Monitoring persiapan pemungutan suara

JADUAL

Dilaksanakan 2 s/d 8 Juli 2014 oleh KPU sampai ke PPK

b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat Sebelum 6 Juli dan waktu pemungutan suara kepada 2014 pemilih dan saksi oleh KPPS c. Penyiapan TPS 7-8 Juli 2014 d. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan 8 Juli 2014 suara 2, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara : a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

KETERANGAN

9 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS Oleh KPPS

Dilaksanakan oleh KPPS


109

NO

PROGRAM/KEGIATAN b. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS

3, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara : a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di PPS kepada PPK d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi

JADUAL 9 Juli 2014 9 Juli 2014 9 Juli 2014

KETERANGAN Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS

10 s/d 12 Juli 2014 10 s/d 12 Juli 2014

Dilaksanakan

10 s/d 12 Juli 2014


13 s/d 15 Juli 2014


13 s/d 15 Juli 2014


13 s/d 15 Juli 2014


16 s/d 17 Juli 2014 16 s/d 17 Juli 2014

Oleh KPU Kabupaten Oleh KPU Kabupaten

16 s/d 17 Juli 2014

Oleh KPU Kabupaten

oleh PPS Dilaksanakan oleh PPS

8. Koordinasi Antar Lembaga Dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang transparan, aman dan lancar dengan memberikan hasil yang akurat dan dapat diterima semua pihak, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

110

Kabupaten Wonogiri dalam hal ini dengan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri terkait pembentukan petugas keamanan saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Hal yang sama juga melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Resort Kabupaten Wonogiri, guna memberikan dukungan pengamanan, sejak pendistribusian alat kelengkapan, pelaksanaan sampai pada penarikan kembali semua alat kelengkapan dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara. Dalam koordinasi tersebut pada intinya secara bersama melakukan kegiatan antisipasi terhadap hal –hal yang menghambat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

9. Publikasi Hasil Penghitungan dan Pemungutan Suara Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat

(4) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan data hasil Pemilihan Umum dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota. Sebuhungan dengan hal tersebut diperlukan seuatu Standar Operasional Prosedur untuk mengkompilasi data perolehan suara per TPS dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Wonogiri. KPU Kabupaten Wonogiri menyusun dan membuat file softcopy dalam bentuk excel untuk menghitung serta merekap perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi : Formulir Model D1-PPWP, Formulir Model DA1PPWP dan Formulir Model DB1-PPWP. Sehingga pada saatnya nanti akan tersusun file pelaporan perolehan suara per TPS dalam format excel dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta terkompilasinya


111

perolehan suara per TPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 10. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dilakukan dengan cara-cara yang lazim digunakan di wilayah yang bersangkutan. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (formulir model C6-PPWP) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK. Agar pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan tertib perlu dilakukan gladi bersih KPPS satu hari sebelum hari pemungutan suara untuk memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota KPPS, termasuk memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra (template) dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi formulir model C3PPWP. Selain dari pada itu KPPS mampu menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta memahami pengisian formulir-formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara serta

dukungan perlengkapan lainnya sudah harus diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Bila ada kekurangan meyangkut jumlah dan jenisnya segera dilaporkan kepada PPS untuk memperoleh kelengkapannya.

NO

JENIS

1

SURAT SUARA

2 3 4 5 6

KOTAK SUARA BILIK SUARA TINTA SEGEL SAMPUL

PERLENGKAPAN DI TPS JUMLAH DAN KETERANGAN Masing-masing sejumlah pemilih dalamDPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT. 1 - 2 buah 4 buah 2 botol (500 pemilih) 32 buah 11 buah


112

7

Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampirannya

8 9 10 11 12 13

Model C1 plano berhologram Model C2 Model C3 Model C4 Model C5 Model C6

14 15

Model C7 Model A.K-PPWP

16 17

Daftar Pasangan Calon (DPC) & Visi, Misi & Program Salinan DPT, DPTb dan DPK

18 19

Alat Coblos/Paku Alas/Bantalan untuk mencoblos

NO 20 21

7 set, termasuk 1 set berhologram: • 1 set Berhologram masuk kotak untuk rekapitulasi Boleh PPS • 1 set langsung ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK • 1 set untuk diumumkan di PPS • 1 set untuk PPL • 1 set untuk setiap Saksi yang hadir • 1 set untuk diumumkan di TPS 1 Set 4 Set 10 Set 2 Set 1 Set Sejumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS ditambah Model C6 untuk pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan DPK dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota 1 Set 1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK yang datang pada hari H dengan membawa KTP atau Identitas Lain atau Paspor 1 buah untuk dipasang di papan pengumuman 5 Set, terdiri dari :  1 set untuk dipasang di papan pengumuman • 1 set untuk petugas KPPS ke 4 • 1 set untuk PPL, • 1 set untuk masing-masing saksi ( 2 set) 4 buah 4 buah

JENIS

22 23 24 25

Tanda Pengenal KPPS Tanda Pengenal Petugas Keamanan Tanda pengenal saksi Karet pengikat Lem perekat Kantong plastik besar

26

Kantong plastik kecil

27 28 29 30 31 32

Gembok dan kunci gembok Balpoint Spidol besar Spidol kecil Tali pengikat paku Alat bantu tunanetra/template

JUMLAH DAN KETERANGAN 7 buah 2 buah 2 buah 100 buah 1 botol 5 buah, untuk memasukan sampul KPPS V.S1, Formulir C1 Plano dan lainnya (menyesuaikan kondisi) 1 buah, untuk memasukan alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan 2 buah 2 buah 2 buah 3 buah 1 rol 1 buah

Perincian Sampul :

NO

JENIS SAMPUL

1

Sampul V.S1 PPWP

2 3 4

Sampul V.S2.1 PPWP Sampul V.S2.2 PPWP Sampul V.S2.3 PPWP

JUMLAH DAN KETERANGAN 2 buah : • Untuk Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 berhologram untuk PPS serta Model C2. • Untuk Model C Model C1 dan Lampiran Model C1, untuk KPU Kabupaten/Kota 1 buah : untuk surat suara rusak dan/atau keliru coblos 2 buah : untuk surat suara tidak terpakai 1 buah : untuk surat suara tidak sah


113

5 6

Sampul V.S3 PPWP Sampul biasa

3 buah : untuk surat suara sah 2 buah : untuk tempat kunci gembok kotak suara

Rincian Peruntukan Segel untuk ditempel pada:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENIS SAMPUL Sampul V.S1 PPWP Sampul V.S2.1 PPWP Sampul V.S2.2 PPWP Sampul V.S2.3 PPWP Sampul V.S3 PPWP Sampul biasa berisi kunci kotak suara Lobang kotak suara Gembok kotak suara Cadangan

JUMLAH DAN KETERANGAN 4 buah 2 buah 2 buah 4 buah 6 buah 2 buah 4 buah 2 buah 6 buah

Dalam waktu yang sama tempat pemungutan suara (TPS) juga disiapkan, bisa di tempat terbuka ataupun tertutup. Luas TPS harus mampu untuk menampung dan memberikan keleluasaan serta kenyamanan semua peserta rapat pemungutan dan penghitungan suara. Bentuk TPS mempertimbangkan alur kegiatan serta harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas dan lanjut usia. Khusus TPS di tempat terbuka pada bagian belakang bilik suara harus diberikan penutup, sehingga orang tidak bisa berlalu lalang dibelakang pemilih saat memberikan suaranya, hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan. Di dalam TPS harus diberikan penerangan yang cukup untuk penghitungan suara. Guna memudahkan penyampaian undangan kepada semua saksi, KPU Kabupaten Wonogiri menghimbau bagi Tim Kampanye pasangan calon tingkat kabupaten untuk memerintahkan kepada saksi yang sudah diberikan mandat agar bisa menyerahkan surat mandatnya ke KPPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Begitu juga untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, kebijakan yang ditempuh adalah dengan menyampaikan undangan kepada tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten.

11. Pemungutan Suara di TPS


114

Sesuai

dengan

Surat

Keputusan

Pemilihan

Umum

Nomor

:

1362/Kpts/KPU/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah hari libur nasional, yaitu hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3, bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Hari Libur Nasional. Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Sebelum acara dibuka KPPS melakukan persiapan dengan mengecek semua kelengkapan termasuk menempel daftar pemilih dan daftar pasangan calon serta mempersilahkan dan mengatur tempat duduk pemilih, PPL, saksi. Pukul 07.00 tepat rapat pemungutan suara dibuka dengan diawali pembacaan sumpah dan janji anggota KPPS, membuka kotak suara untuk memeriksa alat kelengkapan TPS dengan disaksikan oleh semua yang hadir, dan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara meyangkut alur pemberian suara, jenis dan jumlah surat suara, alat coblos (paku), pendampingan dan penyampaian keberatan baik oleh saksi, PPL, pemantau serta masyarakat. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dengan memperhatikan pemilih yang lanjut usia, hamil, dan penyandang cacat. Untuk menjaga kerahasian, kepada pemilih tidak diperkenankan membawa handphone berkamera atau kamera di dalam bilik suara. Surat suara yang akan digunakan terlebih dahulu diisi dengan lengkap semua kolom keterangannya dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Setelah menerima dan memeriksa nama pemilih dilakukan, kepada pemilih yang bersangkutan dipersilahkan untuk menggunakan hak pilih menuju bilik suara kemudian memasukkan hasil pilihannya pada kotak suara yang sudah disediakan. Selanjutnya pemilih diminta untuk memasukkan salah satu jarinya ke dalam tinta sampai sebatas kuku sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

115

Anggota KPPS dimana wilayahnya meliputi atau berdekatan dengan Rumah Sakit, Puskesmas Rawat Inap memberikan pelayanan dengan mendatangi pasien dan atau keluarga pasien yang menunggui untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan yang dilakukan tetap harus memperhatikan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada saat mendatangi Rumah Sakit atau Puskesmas Rawat Inap, petugas KPPS didampingi oleh PPL. Satu jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup Ketua KPPS mengumumkan dan mempersilahkan kepada pemilih yang menggunakan KTP (masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan) untuk menggunakan hak pilih. Rapat pemungutan suara dilaksanakan sampai seluruh pemilih yang hadir selesai menggunakan hak pilih dan ditutup tepat pukul 13.00 waktu setempat. Pada saat rapat pemungutan suara ditutup pemilih tidak lagi bisa menggunakan hak pilihnya, kecuali bagi pemilih yang sudah mendaftar dan masih menunggu antrian untuk menggunakan hak pilih. Saat rapat pemungutan suara ditutup, disampaikan kepada saksi dan PPL pemilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang hadir dan menggunakan hak pilih, kemudian dicatatkan dalam formulir model C1-PPWP.

12. Penghitungan Suara di TPS Penegasan waktu pelaksanaan penghitungan suara di TPS yaitu dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat dan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelumnya, meskipun semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sudah menggunakan hak pilihnya. Sebelum rapat penghitungan suara dimulai, ruang yang tadi digunakan untuk rapat pemungutan suara diatur kembali sedemikian rupa sehingga semua peserta rapat penghitungan suara dapat melihat dan menyaksikan dengan jelas, termasuk menambah penerangan bila dirasakan kurang jelas. Semua alat tulis dan formulir penghitungan suara dipersiapkan terlebih dahulu, formulir model C1PPWP Plano berhologram ditempel terlebih dahulu untuk digunakan untuk mencatat rincian perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.


116

Denah Pengaturan TPS Saat Penghitungan Suara Setelah semua siap, tepat pukul 13.00 Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara, kotak suara yang sudah berisi surat suara hasil pilihan pemilih dibuka dan dihitung jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara. Jumlah surat suara dari kotak harus dipastikan sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Setelah ada kesesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih, kemudian dicatatkan dalam formulir model C1-PPWP. Secara berurutan satu persatu surat suara dibuka, ketua KPPS meneliti dan menyatakan sah tidaknya surat suara yang dibuka dan menunjukkannya kepada saksi dan PPL. Surat suara yang sah dicatatkan pada formulir model C1-PPWP Plano. Demikian seterusnya sampai seluruh surat suara selesai dibuka dan dicatatkan hasilnya pada formulir model C1PPWP Plano. Untuk menjamin transparansi terhadap hasil penghitungan suara, kepada saksi, PPL, pemantau dan warga masyarakat yang hadir diberikan


117

kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C1-PPWP Plano setelah selesai dilakukan pencatan hasil penghitungan perolehan suara. Catatan rincian hasil penghitungan perolehan suara pada formulir C1-PPWP Plano disalin oleh petugas KPPS menggunakan formulir model C1-PPWP dan lampiran model C1-PPWP (ukuran folio) untuk masing-masing Pasangan Calon. Setelah selesai disalin dan tidak ada lagi perbedaan atau kesalahan dalam menyalin, kemudian ditandatangani oleh sekurang-kurang 3 (tiga) anggota KPPS dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Setiap permasalahan yang terjadi sebisa mungkin diselesaikan saat itu juga, bila ada keberatan saksi terhadap kesalahan tata cara pemugutan dan penghitungan ataupun jumlah perolehan, KPPS segera menindaklanjuti dengan membenarkan kesalahan yang terjadi dengan meminta rekomendasi kepada PPL yang hadir. Setelah semua surat suara dihitung dan disalin dalam formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya, KPPS segera menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kepada saksi pasangan calon dengan mengisi dan menandatangani formulir model C5-PPWP. Saksi Pasangan Calon yang tidak hadir mempunyai hak yang sama untuk tetap memperoleh salinan formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya. KPPS menitipkan sisa salinan formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya yang diperuntukkan bagi saksi kepada PPS. Saksi Pasangan Calon yang tidak hadir dan belum mendapatkan salinan formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya dapat meminta kepada PPS dengan menunjukkan surat tugas atau surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten. Selain kepada saksi Pasangan Calon, salinan formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya juga diberikan kepada PPL. KPPS menempelkan 1 (satu) set salinan formulir model C-PPWP dan model C1PPWP beserta lampirannya di papan pengumuman untuk diumumkan kepada masyarakat. Semua dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara segera diatur dan disusun sesuai dengan standar operasinal prosedur yang sudah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

118

digariskan, pada hari yang sama KPPS menyerahkan semua dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta semua sisa logistik pemilu yang sudah digunakan kepada PPS dengan menggunakan formulit model C4PPWP. PPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara, menerima laporan dari KPPS dengan memberikan formulir model D3-PPWP setelah memeriksa dengan teiliti semua dokumen yang diantarkan. PPS menempelkan 1 (satu) set salinan formulir model C-PPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya di papan pengumuman untuk diumumkan kepada masyarakat. Setelah PPS menerima laporan dari seluruh TPS yang ada di wilayah kerjanya, segera menyerahkan salinan formulir model CPPWP dan model C1-PPWP beserta lampirannya yang tidak berhologram dalam sampul V.S1-PPWP kepada PPK. Setelah PPK menerima semua salinan formulir model C-PPWP dan model C1_PPWP beserta lampirannya yang tidak berhologram dalam sampul V.S1-PPWP dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, segera menyerahkannya ke KPU Kabupaten Wonogiri pada hari yang sama. Pengaturan penggunaan

2 (dua0 buah kotak suara guna melaporkan hasilu

pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, adalah sebagai berikut :

a. KOTAK SUARA “A”, dimasukkan dokumen dengan rincian sebagai berikut: 1) Model C, 2) Model C-1 berhologram dan Lampiran C-1 berhologram, 3) Model C-2, 4) Model C-3, 5) Model C-5, 6) Model C-6, 7) Model C-7, 8) Model C-1 Plano berhologram, 9) Salinan DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb,

b. KOTAK SUARA “B”, dimasukkan dokumen dengan rincian sebagai berikut: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

119

1) Sampul V.S2.1 yang berisi Surat Suara Rusak/Keliru coblos, 2) Sampul V.S2.2 yang berisi Surat Suara yang tidak terpakai, 3) Sampul V.S2.3 yang berisi Surat Suara tidak sah, 4) Sampul V.S3 yang berisi Surat Suara sah, 5) Salinan Daftar Pasangan Calon, dan 6) Seluruh alat kelengkapan TPS.

Ketua KPPS menyerahkan Kotak Suara beserta alat kelengkapan TPS yang sudah dipakai kepada PPS pada hari yang sama. Berikut tata cara penggunaan kotak suara yang digunakan oleh KPPS untuk menyerahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta semua alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan kepada PPS :

KOTAK SUARA “A” 1) Sampul V.S (C, C1, Lamp C1, C2) 2) C1 Plano 3) C3, C5, Tanda Terima C6, C7, Salinan DPT, DPTb, DPK, DPKTb dalam kontong plasti

KOTAK SUARA “B” 1. SS rusak/keliru coblos 2. SS tidak dipakai 3. SS tidak sah 4. SS sah 5. Salinan Daftar Paslon 6. Alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan

13. Rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh PPS Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa


120

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang, yaitu di tingkat desa/kelurahan oleh PPS, di tingkat kecamatan oleh PPK dan di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota. JADWAL REKAPITULASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN WONOGIRI NO

PENYELENGGARA 9

1 2 3 4

10

TANGGAL DI BULAN JULI 2014 11 12 13 14 15

16

17

KPPS PPS PPK KPU KABUPATEN

Untuk memudahkan bagi PPS dan PPK dalam hal menyampaikan undangan kepada saksi pasangan calon, KPU Kabupaten Wonogiri mengambil suatu kebijakan dengan menempuh mekanisme dengan memberikan pemberitahuan melalui Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten. Surat yang sudah disampaikan memuat perihal penyampaian surat mandat oleh saksi Pasangan Calon serta jadwal waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disetiap jenjang, yaitu untuk tingkat desa/kelurahan tanggal 10-12 Juli 2014, tingkat kecamatan tanggal 13-15 Juli 2014 dan tingkat kabupaten tanggal 16-17 Juli 2014. Hal ini dimaksudkan agar Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengerti, selanjutnya akan memerintahkan saksi yang sudah diberikan mandat untuk menyerahkan surat mandat dan hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disetiap jenjang.

JADUAL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN TINGKAT KECAMATAN

NO 1 2

KECAMATAN Pracimantoro Giritontro

JADUAL REKAPITULASI PPS

PPK

11 Juli 2014 11 Juli 2014

14 Juli 2014 13 Juli 2014


121

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Giriwoyo Batuwarno Tirtomoyo Nguntoronadi Baturetno Eromoko Wuryantoro Manyaran Selogiri Wonogiri Ngadirojo Sidoharjo Jatiroto Kismantoro Purwantoro Bulukerto Slogohimo Jatisrono Jatipurno Girimarto Karangtengah Paranggupito Puhpelem

11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 12 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 10 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 10 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014 11 Juli 2014

14 Juli 2014 14 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014 14 Juli 2014 14 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014 14 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 14 Juli 2014 13 Juli 2014 13 Juli 2014

Sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan, PPS melakukan persiapan dengan menyampaikan undangan (formulir model D6-PPWP) kepada seluruh peserta rapat (KPPS, PPL dan saksi), menyusun jadwal pelaksanaan dan mengatur tempat. Ketua PPS membuka acara rapat, kemudian menunjukkan semua kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS yang masih tersegel. Setelah acara rapat dimulai, seluruh kotak suara yang berisikan sampul V.S1-PPWP (formulir model C-PPWP, model C1-PPWP dan lampiran model C1-PPWP berhologram) dan formulir model C1PPWP Plano dibuka. Formulir yang digunakan untuk melakukan pencatatan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan adalah formulir model D-PPWP, D.1-PPWP, D.2-PPWP, D.3-PPWP, D.4-PPWP, D.5-PPWP dan D.6-PPWP.


122

Penghitungan dimulai dengan membuka kotak suara secara berurutan dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir pada wilayah kerja PPS. PPK melakukan monitoring serta membantu PPS dengan melakukan input data penghitungan suara dari TPS dengan menggunakan file bantuan excel yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dengan demikian setiap kesalahan yang timbul sudah dapat diklarifikasi dan diantisipasi sejak awal. Petugas PPS menempelkan kembali formulir model C1-PPWP Plano berhologram dari masing-masing TPS, kemudian ketua KPPS membacakan formulir model CPPWP, model C1-PPWP dan lampiran model C1-PPWP berhologram yang dikeluarkan dari sampul V.S1-PPWP. Apabila ada perbedaan dengan apa yang dibaca oleh ketua KPPS dengan yang tertulis di formulir model C1-PPWP Plano karena ada kesalahan dalam menyalin atau dalam menjumlahkan, maka dilakukan koreksi dan pembetulan saat itu juga, angka yang salah dicoret dan dituliskan angka yang benar, kemudian diparah oleh ketua KPPS dan PPL yang hadir. Hal ini dilakukan agar setiap kesalahan yang terjadi di TPS bisa diselesaikan di tingkat PPS atau satu jenjang di atasnya serta tidak akan dipermasalahkan lagi ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten. Ketika sudah tidak ada perbedaan maka petugas PPS mencatatkan hasil penghitungan tersebut ke dalam formulir model D1-PPWP Plano. Hal ini dilakukan dan diberlakukan sama sampai dengan hasil penghitungan untuk seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS selesai dibacakan. Petugas PPS menyalin catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat desa/kelurahan ke dalam foumulir model D-PPWP dan model D.1-PPWP, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan saksi Pasangan Calon yang hadir dan bersedia menandatangani. Salinan Berita Acara (formulir model D-PPWP dan model D.1-PPWP) disampaikan kepada saksi yang hadir, masing-masing 1 (satu) set, PPL (1 set), ditempel dan diumumkan (1 set), dimasukkan sampul IV.S.1-PPWP (masuk kotak) untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Agar memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen, maka seluruh sampul V.S1-PPWP dan formulir model C1-PPWP Plano dari seluruh TPS dalam wilayah


123

PPS dijadikan satu dan dimasukkan dalam satu kotak. Sedangkan sampul IV.S1PPWP dan formulir model D1-PPWP Plano dimasukkan dalam kotak tersendiri. PPS menyerahkan seluruh dokumen hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan beserta seluruh kotak suara yang berasal dari TPS di wilayah kerjanya kepada PPK dengan menggunakan formulir model D.4-PPWP. PPK menerima penyerahan dokumen dari PPS dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan jumlah serta jenisnya, baru kemudian dibuatkan formulir model DA.3-PPWP sebagai tanda terima.

Penggunaan Kotak Suara Setelah Rekapitulasi di Desa/Kelurahan

14. Rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan, PPK melakukan persiapan dengan menyampaikan undangan (formulir model DA6-PPWP) kepada seluruh peserta rapat (PPS, Panwas Kecamatan dan saksi), menyusun jadwal pelaksanaan dan mengatur tempat. Ketua PPK membuka acara rapat, kemudian menunjukkan semua kotak suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK yang masih tersegel. Setelah acara rapat dimulai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

124

seluruh kotak suara yang berisikan sampul IV.S1-PPWP (formulir model D-PPWP, model D.1-PPWP, dan formulir model D.1-PPWP Plano) dibuka. Formulir yang digunakan untuk melakukan pencatatan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir model DA-PPWP, DA.1-PPWP, DA.2-PPWP, DA.3-PPWP, DA.4PPWP, DA.5-PPWP dan DA.6-PPWP. Penghitungan dimulai dengan membuka kotak suara secara berurutan dari desa/kelurahan pertama sampai dengan desa/kelurahan terakhir pada wilayah kerja PPK. Petugas PPK menempelkan kembali formulir model D.1-PPWP Plano dari masing-masing PPS, kemudian ketua PPS membacakan formulir model D-PPWP dan model D.1-PPWP yang dikeluarkan dari sampul IV.S1-PPWP. Apabila ada perbedaan dengan apa yang dibaca oleh ketua PPS dengan yang tertulis di formulir model D.1-PPWP Plano karena ada kesalahan dalam menyalin atau dalam menjumlahkan, maka dilakukan koreksi dan pembetulan saat itu juga, angka yang salah dicoret dan dituliskan angka yang benar, kemudian diparah oleh ketua PPS dan Panwas kecamatan yang hadir. Hal ini dilakukan agar setiap kesalahan yang terjadi di PPS bisa diselesaikan di tingkat PPK atau satu jenjang di atasnya serta tidak akan dipermasalahkan lagi ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Ketika sudah tidak ada perbedaan maka petugas PPK mencatatkan hasil penghitungan tersebut ke dalam formulir model DA.1-PPWP Plano. Hal ini dilakukan dan diberlakukan sama sampai dengan hasil penghitungan untuk seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK selesai dibacakan. Petugas PPK menyalin catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan ke dalam foumulir model DA-PPWP dan model DA.1-PPWP, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir dan bersedia menandatangani. Salinan Berita Acara (formulir model DAPPWP dan model DA.1-PPWP) disampaikan kepada saksi yang hadir, masingmasing 1 (satu) set, Panwas kecamatan (1 set), ditempel dan diumumkan (1 set), dimasukkan sampul III.S.1-PPWP (masuk kotak) untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Agar memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen, maka seluruh sampul V.S1-PPWP dan formulir model C1-PPWP Plano dari seluruh TPS


125

diikat menjadi satu untuk masing-masing desa/kelurahan kemudian dijadikan satu per kecamatan dan dimasukkan dalam satu kotak, seluruh sampul IV.S1-PPWP dan formulir model D.1-PPWP Plano dari seluruh PPS dalam wilayah PPK dijadikan satu dan dimasukkan dalam satu kotak. Sedangkan sampul III.S1-PPWP dan formulir model DA.1-PPWP Plano dimasukkan dalam kotak tersendiri. PPK menyerahkan seluruh dokumen hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan beserta seluruh kotak suara yang berisi dokumen hasil penghitungan suara berasal dari TPS dan PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan formulir model DA.4-PPWP. Disamping itu PPK juga menyerahkan hasil input pada file bantuan excel yang sudah disusun oleh KPU Kabupaten Wonogiri sebagai bahan sinkronisasi data dengan hasil input yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Setelah KPU Kabupaten Wonogiri menerima penyerahan dokumen dari PPK dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan jumlah serta jenisnya, baru kemudian dibuatkan formulir model DB.3-PPWP sebagai tanda terima.

Penggunaan Kotak Suara Setelah Rekapitulasi di Kecamatan


126

15. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri PPK pada hari dan tanggal pemungutan suara menyampaikan sampul VS.1-PPWP yang berisikan formulir model C-PPWP, model C1-PPWP dan lampiran model C1PPWP non hologram ke KPU Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan proses rekam data (scan) dan input data. Ada kewajiban bagi KPU Kabupaten Wonogiri untuk melakukan scan terhadap formulir model C beserta lampirannya dari KPPS, dimana hasilnya akan dikirimkan ke website KPU melalui portal kabupaten masingmasing, sebagaimana diperintahkan oleh KPU melalui Surat Edaran KPU Nomor 316/KPU/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014. Hasil scan inilah yang nantinya akan ditayangkan secara online oleh KPU sebagai informasi sementara terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain dari pada itu KPU Kabupaten Wonogiri juga berkewajiban untuk untuk melakukan input data ke dalam sistem informasi penghitungan yang sudah disiapkan oleh KPU.


127

Penerimaan Sampul V.S1-PPWP dai PPK

Scan Model CPPWP

Input Data Model C-PPWP


128

Pada hari Kamis tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu empat belas dengan mengambil tenpat di Gedung Griya Asri Kabupaten Wonogiri, KPU Kabupaten Wonogiri

menyelenggarakan

Rapat

Pleno

Terbuka

Rekapitulasi

Hasil

Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten. Seluruh anggota PPK dari 25 (dua puluh lima) kecamatan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang diundang dan hadir pada acara tersebut. Hadir pula pada acara tersebut 3 (tiga) personil Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, saksi yang sudah diberikan mandat dari kedua Pasangan Calon. Dengan demikian seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten sudah lengkap dan memenuhi syarat. Ikut pula menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri adalah dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dengan dukungan penuh keamanan dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Wonogiri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

129

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri dilanjutkan penyampaian tata tertib dan tata cara pelaksanaan serta penyampaian keberatan. Dua puluh lima kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berjajar dengan rapi di depan seluruh peserta rapat dalam keadaan tertutup dan tersegel. Penghitungan perolehan suara dimulai dengan membuka kotak suara dari kecamatan pertama, yaitu kecamatan Pracimantoro kemudian dibacakan oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Wonogiri secara bergantian, setelah selesai dilanjutkan dengan kecamatan berikutnya, demikian seterusnya sampai pada kotak suara dari kecamatan terakhir, yaitu kecamatan Puhpelem. Disetiap akhir pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk masingmasing kecamatan, disampaikan dan diberikan kesempatan kepada saksi serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten apakah ada keberatan atau tidak. Bila ada keberatan segera dilakukan klarifikasi dengan PPK dari masing-masing kecamatan yang juga hadir. Hasil klarifikasi terhadap perbedaan atau kesalahan dari apa yang sudah dibacakan, dilakukan saat itu juga, kemudian diparaf oleh Ketua PPK dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten. Demikian juga bila terjadi keberatan untuk pembacaan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing kecamatan. Sampai akhir pembacaan dari seluruh kecamatan selesai, tidak ada keberatan dari saksi maupun Panitia Pengawas Pemilu yang hadir.

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Wonogiri


130

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Wonogiri Sesuatu yang diluar dugaan terjadi ketika pembacaan hasil penghitungan perolehan suara selesai, kemudian kepada para saksi diminta untuk menyampaikan tanggapannya, saksi pasangan calon nomor satu menyampaikan bahwa secara angka hasil penghitungan perolehan suara, mereka bisa menerima dan tidak ada selisih, akan tetapi ada dua PPS yang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan mendahului dari tahapan yang sudah ditetapkan, yaitu desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo dan desa Soco, Kecamatan Slogohimo. Terkait hal tersebut saksi pasangan calon nomor urut satu minta untuk diklarifikasi. KPU Kabupaten Wonogiri dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri segera melakukan klarifikasi dengan menanyakan secara langsung kepada PPK yang kebetulan juga dihadirkan. PPK kecamatan Sidoharjo dan PPK kecamatan Slogohimo menyatakan bahwa tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan rekapitulasi di dua desa yang mendahului tersebut, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

131

semua Berita Acara yang dilaporkan dan diterima oleh PPK semua sudah sesuai, yaitu tanggal 10 Juli 2014. Guna memperoleh informasi yang lebih akurat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri melakukan klarifikasi kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Dari hasil Klarifikasi yang juga dilakukan kepada PPS di dua desa yang bermasalah tersebut, ternyata benar bahwa berdasarkan kesepakatan semua pihak antara PPS, PPL, saksi kedua pasangan dan KPPS telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di desa Tremes kecamatan Sidoharjo dan desa Soco kecamatan Slogohimo pada tanggal 9 Juli 2014, akan tetapi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dibuat dan diserahkan kepada PPK pada tanggal 10 Juli 2014. Hasil klarifikasi ini disampaikan kepada saksi pasangan calon nomor urut satu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri serta sudah ditawarkan apakah perlu dilakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di dua desa tersebut, karena semua pihak yang terkait sudah dihubungi dan siap jika memang menghendaki untuk diulang. Dalam kesempatan yang sama saksi pasangan calon nomor urut satu, menyatakan untuk tidak perlu dilakukan Rekapitulasi ulang di dua desa tersebut, secara angka saksi pasangan calon nomor urut satu bisa menerima dengan baik hasilnya karena memang sudah sesuai dan tidak ada selisih, terkait apa yang sudah dilakukan oleh ke dua PPS di dua kecamatan tersebut mohon dijadikan catatan agar tidak tidak terjadi lagi hal yang sama untuk penyelenggaraan Pemilu dimasa-masa yang akan datang dan secara administrasi harus benar. Walaupun akhirnya bisa menerima saksi pasangan calon nomor urut satu tetap memberikan catatan pada formulir model DB.2-PPWP.


132

Klarifikasi terhadap PPK terkait pelaksanaan Rekapitulasi di desa Tremes kecamatan Sidoharjo dan Soco kecamatan Slogohimo

Setelah formulir DB.1-PPWP Plano ditanda tangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Wonogiri dan kedua saksi pasangan calon yang hadir, selanjutnya kepada saksi kedua pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu serta masyarakat yang hadir dipersilahkan untuk mendokumentasikannya.

Penandatanganan Formulir Model DB.1-PPWP Plano Oleh Anggota KPU Kabupaten Wonogiri dan Saksi Kedua Pasangan Calon


133

Dokumentasi Formulir DB.1-PPW Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Wonogiri

Jenis-jenis formulir untuk rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten adalah formulir model DB-PPWP, DB.1-PPWP, DB.2-PPWP. DB.3-PPWP, DB.4-PPWP, DB.5-PPWP dan DB.6-PPWP. Proses rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat kecamatan, setelah dibacakan dan tidak ada kesalahan serta keberatan dari seluruh peserta rapat, dicatatkan dengan menggunakan formulir model DB-PPWP dan DB.1-PPWP. Berita Acara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten disiapkan untuk ditanda tangani oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Wonogiri. Kedua saksi dari pasangan calon peserta pemilu yang hadir bersedia untuk menanda tangani. Untuk selanjutnya salinan Barita Acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada kedua saksi yang hadir, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten serta KPU Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi.


134

Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Wonogiri. Kepada saksi dan Panwaskab

Berikut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang yang telah dilaksanakan olek KPU Kabupaten Wonogiri : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU KABUPATEN WONOGIRI NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN JUMLAH PEMILIH (DPT, DPTb, DPK, DPKTb) JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT, DPTb, DPK, DPKTb) JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN JUMLAH SUARA SAH JUMLAH SUARA TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON a. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa b. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla

HASIL 910,007 607,328 607,328 602,257 5,071 139,522 462,735


135

REKAP JUMLAH DAN PROSENTASI PEROLEHAN SUARA PASLON, SUARA SAH, DAFTAR PEMILIH DAN SURAT SUARA

KPU KABUPATEN A

: WONOGIRI

JUMLAH DAN PROSENTASE PEROLEHAN SUARA PASLON PASLON 1 139,522 23.17%

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PROSENTASE B

JUMLAH PROSENTASE

602,257 99.17%

SUARA TDK SAH 5,071 0.83%

DPK 120 0.01%

DPKTb 2,114 0.23%

DPT 906,345 99.60%

DPTb 1,428 0.16%

JUMLAH PROSENTASE

604,056 66.65%

JUMLAH PROSENTASE

JUMLAH 906,345

81 67.50%

DPK TDK HADIR 39 32.50%

PEMILIH HADIR 607,328 66.74%

PEMILIH TDK HADIR 302,679 33.26%

JUMLAH 120

JUMLAH 910,007

JUMLAH DAN PROSENTASE PEMILIH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN LAKI-LAKI 452,403 49.71%

PEREMPUAN 457,604 50.29%

SS DIGUNAKAN

SS RUSAK/KELIRU DICOBLOS

SS TDK DIGUNAKAN

607,328 65.78%

179 0.02%

315,813 34.20%

JUMLAH PROSENTASE H

DPT TDK HADIR 302,289 33.35%

JUMLAH DAN PROSENTASE KEHADIRAN PEMILIH

JUMLAH PROSENTASE G

JUMLAH 910,007

JUMLAH DAN PROSENTASE DPK HADIR DPK HADIR

F

607,328

JUMLAH DAN PROSENTASE DPT HADIR DPT HADIR

E

JUMLAH

JUMLAH DAN PROSENTASE DAFTAR PEMILIH

JUMLAH PROSENTASE D

JUMLAH 602,257

JUMLAH DAN PROSENTASE SUARA SAH SUARA SAH

C

PASLON 2 462,735 76.83%

JUMLAH 910,007

JUMLAH DAN PROSENTASE SURAT SUARA

JUMLAH PROSENTASE

JUMLAH 923,320


136

16. Penyampaian Hasil Setelah KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan Rapar Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah menyerahkan Berita Acara Rapat Pleno beserta lampirannya ke KPU Provinsi Jawa Tengah serta melakukan sinkronisasi data sebagai persiapan untuk pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat provinsi. Sinkronisasi yang dilakukan adalah dengan membacakan satu persatu hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten secara lengkap. Hal ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan atau mengantisipasi bila ditemukan permasalahan sebelum dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi.

Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingka Kabupaten Ke KPU Provinsi Jawa Tengah 17. Rekapitulasi Ulang Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, ketika Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Wonogiri selesai dibacakan, kemudian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, kepada kedua saksi dari Pasangan Calon, untuk Pasangan Calon Nomor Urut satu dimandatkan kepada Riyono, S.Kel, M.Si. sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut dua dimandatkan kepada Saiful Hadi, S.I Kom agar menyampaikan apabila ada keberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor urut satu, menyampaikan bahwa kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

137

yang terjadi di dua desa, yaitu desa Tremes kecamatan Sidoharjo dan desa Soco kecamatan Slogohimo sama persis dengan yang terjadi di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal, akan tetapi mengapa untuk Kabupaten Wonogiri tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Saksi pasangan calon nomor urut satu memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah untuk merekomendasikan agar dilakukan penghitungan ulang di dua desa tersebut di atas. Lain halnya dengan saksi pasangan calon nomor urut dua, berasumsi bahwa tidak perlu dilakukan penghitungan ulang, karena pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten secara jumlah angka tidak ada permasalahan dan tidak dipersoalkan oleh saksi pasangan calon nomor urut satu. Setelah dilakukan loby-loby oleh semua peserta rapat yang hadir maka diambil kesimpulan bahwa, berdasarkan Rekomendasi Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 740/KPU-Prov012/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 untuk dilakukan Rekapitulasi ulang secara berjemjang disetiap tingkatan untuk desa Tremes kecamatan Sidoharjo dan desa Soco kecamatan Slogohimo. KPU Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 356/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 untuk mengundang PPS desa Tremes dan PPK kecamatan Sidoharjo, serta PPS desa Soco dan PPK kecamatan Slogohimo untuk melaksanakan Rekapitulasi Ulang di setiap tingkatan, yaitu pada tingkat PPS Desa Soco, tingkat PPK Kecamatan Slogohimo, tingkat PPS Desa Tremes, tingkat PPK Kecamatan Sidoharjo dan selanjutya pada tingkat KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 19 Juli 2014 di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Rekapitulasi/Peghitungan Suara Ulang tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 (Riyono, S.Kel, M.Si) dan Saksi pasangan Calon Nomor 2 (Saiful Hadi, S.I Kom), juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Panwaslu di masing-masing tingkatan, dimana hasilnya adalah sama dengan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

138

Semua saksi-saksi, termasuk saksi mandat dari Pemohon tidak menyatakan adanya keberatan serta turut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Terhadap PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo yang melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan Surat Peringatan nomor : 357/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014 kepada PPS yang bersangkutan. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri nomor : 597/PanwasluWng/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang dugaan pelanggaran administrasi. KPU Kabupaten Wonogiri memberikan surat peringatan nomor : 360/KPU-Wng012329512/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 kepada Sdr. Joko Wiratmo, SE anggota PPK Kecamatan Slogohimo.


139

Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri

Dari seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Rekapitulasi Ulangan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang dari mulai PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri, serta ditandatangani oleh saksi dari kedua pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah.


140

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

BAB IV

PRESIDEN DAN WAKIL PRESDIEN TAHUN 2014

A. Dasar Hukum Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wakil Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum untuk setiap tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum. Selanjutnya seiring dengan ditetapkan dan diundangkannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Peralihan tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 21 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut : “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN diatasnya menyelesaikan pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari”. B. Pelaksanaan Menindaklanjuti Surat Edaran KPU Tanggal 18 Juli 2014 Nomor 1411/KPU/VII/2014 Perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Surat Edaran KPU Tanggal 25 Juli 2014 Nomor 1446/KPU/VII/2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP, Surat Edaran KPU Tanggal 25 Juli 2014 Nomor 1449/KPU/VII/2014 Perihal Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan beberapa langkah sebagai berikut :


141

1. Melakukan identifikasi terhadap adanya potensi sengketa Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) dengan menyusun kronologis singkat permasalahan dan dokumen pendukung dengan berpedoman pada format yang telah diberikan KPU RI. 2. Menyusun jawaban, daftar bukti dan alat bukti Termohon berdasarkan pada format yang telah diberikan KPU RI. 3. Menyiapkan alat bukti berupa Formulir C1-PPWP Plano berhologram, C1-PPWP Folio dan lampiran C1-PPWP Folio berhologram serta dokumen pendukung lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb dan daftar hadir pemilih). Proses penyiapan dokumen tersebut dari kotak suara dilakukan dengan menghadirkan Pengawas Pemilu, Saksi Peserta Pemilu dan pihak Kepolisian serta menyusun Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri, kedua saksi Pasangan Calon, pejabat kepolisian dengan memuat keterangan dokumen-dokumen apa saja yang diambil (pengambilan jenis dokumen dari kotak suara disesuaikan dengan obyek sengketa Pemohon) sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara nomor 35/BA/KPU-WNG/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014.


142

Pembukaan Kotak Suara untuk Penyelesaian PHPU 4. Menggandakan daftar bukti dan alat bukti Termohon dengan ketentuan : a) Daftar Alat Bukti, digandakan 4 (empat) rangkap, dengan rincian : 1) 2 (dua) rangkap untuk Mahkamah Konstitusi; 2) 1 (satu) rangkap utnuk Kuasa Hukum KPU RI; 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU RI. b) Alat Bukti, digandakan 4 (empat) rangkap, dengan rincian : 1) 2 (dua) rangkap untuk Mahkamah Konstitusi; 2) 1 (satu) rangkap utnuk Kuasa Hukum KPU RI; 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU RI.

5. Mempersiapkan softfile/CD yang memuat kronologis singkat permasalahan, jawaban dan daftar bukti Termohon sebanyak 2 (dua) buah/keping.

6. Menyiapkan salinan/fotokopi formulir model A5 PPWP dan model C7 PPWP yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos serta segera menyampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan permintaan KPU RI, terkait gugatan Pemohon yang menyoal Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan;


143

Klarifikasi DPTb dan DPKTb bersama PPK Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan nomor register : 1/PHPU-PRES/XII/2014 yang dimuat di Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

Nomor Register Perkara di Mahkamah Konstitusi NO 1 1

PASANGAN CALON YANG MENGAJUKAN KEBERATAN 2 PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 : H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA

DAFTAR PERKARA KONSTITUSI DIREGISTRASI 3 1/PHPU-PRES/XII/2014

Adapun alasan dan dasar permohonan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengajukan permohonan terdapat pada permohonan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014. Gugatan yang disampaikan oleh Pemohon untuk KPU Provinsi Jawa Tengah pada KPU Kabupaten Wonogiri dalam PERBAIKAN PERMOHONAN PRABOWO-HATTA tanggal 7 Agustus 2014 adalah :


144

Jakarta, 07 Agustus 2014 Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Di Jakarta Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “TIM PEMBELA MERAH PUTIH”, yang berdomisili hukum di RUMAH POLONIA, Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014 Terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON


145

4. POKOK PERMOHONAN XIII. JAWA TENGAH Bahwa secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah ditemukan permasalahan mobilisasi pemilih, sehinga terdapat suara yang bermasalah sebesar 1,737,772 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara yakni uraiannya sebagai berikut: a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.13 Jawa Tengah (Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (Bukti P1.33.1 sampai dengan Bukti P1.33.2178) b. Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 121 (seratus dua puluh satu) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.13 Jawa Tengah (Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (Bukti P2.33.1 sampai dengan Bukti P2.33.121) c. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.13 Jawa Tengah (Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (Bukti P3.33.1 sampai dengan Bukti P3.33.11) d. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.13 Jawa Tengah (Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (Bukti P4.33.1 sampai dengan Bukti P4.33.2552) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

146

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi dan berlangsung di wliayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana fakta hukum berikut :

i. KABUPATEN WONOGIRI

1) Terdapat penyelenggara pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Soco Kec. Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya pada tanggal 10 Juli 2014 (Bukti P.13-24) 2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten Dan lampiran tambahan permohonan PHPU : menyangkut jumlah pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, surat suara sah dan tidak sah, jumlah pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP (DPKTb).

C. Jawaban dan Daftar Alat Bukti

JAWABAN ATAS PERMOHONAN PHPU PILPRES 2014 Nomor : 1/PHPU-PRES/XII/2014 KABUPATEN WONOGIRI

Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 128 huruf I angka/point (1) dan (2), adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa di dukung dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu sebagai barikut :


147

1. Bahwa terhadap Dalil Pemohon point 1 “terdapat penyelenggara pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya tanggal 10 Juli 2014”. Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo yaitu melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 9 Juli 2014 telah disepakati dan dihadiri oleh KPPS, saksi pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 serta PPL (Pengawas Pemilu Lapangan). Saksi pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 serta PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) menerima dan menandatangani Berita Acara Model D-PPWP dan Model D1-PPWP tanpa ada catatan keberatan. Namun ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 16 Juli 2014, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 menyatakan tidak ada permasalahan terkait hasil rekapitulasi akan tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa terjadi rekapitulasi di tingkat PPS yang dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 tetapi pada Berita Acara Model D ditulis/dilaporkan tanggal 10 Juli 2014, terjadi pada PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo. Terkait hal tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Wonogiri tidak mengeluarkan Rekomendasi (T.Jawa Tengah.Wonogiri.1). Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Jawa Tengah padsa tanggal 18 Juli 2014, saksi pasangan calon nomor 1, menyatakan keberatan dan meminta kepada KPU Provinsi Jawa Tengah guna memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo. Berdasarkan Rekomendasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai Surat KPU Provinsi Jawa Tengah nomor: 740/KPU-Prov-012/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 (T.Jawa Tengah.Wonogiri.3) Termohon/KPU Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti


148

dengan mengeluarkan surat nomor : 356/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 (T.Jawa Tengah.Wonogiri.4) dan melakukan Rekapitulasi Ulang di setiap tingkatan, yaitu pada tingkat PPS Desa Soco, tingkat PPK Kecamatan Slogohimo, tingkat PPS Desa Tremes, tingkat PPK Kecamatan Sidoharjo dan selanjutya pada tingkat KPU KabupatenWonogiri pada tanggal 19 Juli 2014 di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Rekapitulasi/Peghitungan Suara Ulang tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 (Riyono, S.Kel, M.Si) dan Saksi pasangan Calon Nomor 2 (Saiful Hadi, S.I Kom), juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Panwaslu di masing-masing tingkatan, dimana hasilnya adalah sama dengan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri. Semua saksi-saksi, termasuk saksi mandat dari Pemohon tidak menyatakan adanya keberatan serta turut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota (T.Jawa Tengah.Wonogiri.2). 2. Bahwa terhadap PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo yang melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan Surat Peringatan nomor : 357/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal

19

Juli

2014

kepada

PPS

yang

bersangkutan.(T.Jawa

Tengah.Wonogiri.5). 3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri nomor : 597/Panwaslu-Wng/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang dugaan pelanggaran administrasi. KPU Kabupaten Wonogiri memberikan surat peringatan nomor : 360/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 kepada Sdr. Joko Wiratmo, SE anggota PPK Kecamatan Slogohimo.(T.Jawa Tengah.Wonogiri.6). Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil


149

Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

KESIMPULAN TERMOHON (KPU KABUPATEN WONOGIRI) atas Gugatan Termohon I. DALAM POKOK PERMOHONAN 1.

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam bagian eksepsi dianggap termuat pula dan digunakan dalam bagian kesimpulan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian ini;

2.

Bahwa pada prinsipnya Termohon bertetap pada segala sesuatu yang terurai dalam jawaban dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan;

3.

Bahwa PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo dalam melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014 atas persetujuan dan sepengetahuan serta dihadiri oleh saksi Pemohon, saksi pasangan calon nomor dua, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta disepakati untuk penanggalan dalam

Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tetap tanggal 10 Juli 2014. Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon nomor dua menandatangani Berita Acara (Form Model D dan lampirannya) serta tidak memberikan catatan keberatan pada Form Model D2; Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Slogohimo dan PPK Kecamatan Sidoharjo, Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon nomor dua menerima hasilnya dengan baik dengan menandatangani Berita Acara (Form Model DA dan lampirannya) serta tidak memberikan catatan keberatan pada Form Model DA2; Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri, Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon nomor dua memerima hasil dan menandatangani Berita Acara (Form Model DB dan lampirannya). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

150

Saksi Pemohon memberikan catatan pada Form Model DB2, sebagai berikut “tidak ada permasalahan terkait hasil rekapitulasi akan tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa terjadi rekapitulasi di tingkat PPS yang dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 tetapi pada Berita Acara Model D ditulis/dilaporkan tanggal 10 Juli 2014, terjadi pada PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo. Terkait hal tersebut Panwaslu Kabupaten Wonogiri tidak mengeluarkan Rekomendasi; Segala dalil Termohon tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah yaitu terdiri dari Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.1a sampai dengan Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.1i. 4.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Juli 2014, PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo telah melaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 19 Juli 2014 bertempat di KPU Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Slogohimo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sidoharjo, KPU

Kabupaten Wonogiri, serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu Kabupaten Wonogiri, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Slogohimo,

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

Sidoharjo, dan

Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Segala dalil Termohon tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah yaitu terdiri dari Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.3 dan T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.4;. 5.

Bahwa hasil rekapitulasi ulang sama dengan hasil Rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014 (oleh PPS Soco dan Desa Tremes), tanggal 13 Juli 2014 (oleh PPK Slogohimo dan PPK Sidoharjo) dan tanggal 16 Juli 2014 (oleh KPU Kabupaten Wonogiri)dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

151

Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor dua serta tidak ada keberatan. Dalil Termohon tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah yaitu terdiri dari Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.2a sampai dengan Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.2g; 6.

Bahwa saksi Pemohon secara lesan menyatakan bahwa dengan adanya rekapitulasi ulang yang dilaksanakan dengan bertempat di KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 2014, keberatan terhadap rekapitulasi di PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo telah selesai, dan saksi menyatakan akan menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Ulang kepada Tim Pemenangan tingkat Pusat bahwa keberatan telah ditindaklanjuti;

7.

Bahwa Termohon sudah memberikan Surat Peringatan kepada PPS Desa Soco dan PPS Desa Tremes yang sudah melaksanakan Rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014. Dalil Termohon tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah yaitu terdiri dari Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.5;

8.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri nomor: 597/Panwaslu-Wng/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang dugaan pelanggaran administrasi Termohon sudah memberikan Surat Peringatan kepada Sdr. Joko Wiratmo, SE anggota PPK Kecamatan Slogohimo. Dalil Termohon tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah yaitu terdiri dari Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.6;

9.

Bahwa untuk mempertegas kebenaran Termohon, kiranya perlu ditambahkan fakta sebagai berikut : a.

Surat Pernyataan PPS Desa Soco dan PPS Desa Tremes (Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.7);

b.

Surat

Pernyataan PPK Kecamatan Slogohimo dan PPK Kecamatan

Sidoharjo (Bukti T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.8);


152

c.

Surat

Keterangan

Ketua KPU

Kabupaten

Wonogiri (T.JAWA

TENGAH.WONOGIRI.9); 10. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, keberatan Pemohon menyangkut PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri sangat beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima, karena telah ditindaklanjuti dan diselesaikan ditingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.


153


154

: : :

I/PHPU-PRES/VII/2014 JAWA TENGAH WONOGIRI

d. Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat tingkat Kecamatan Slogohimo menandatangani dan tidak terkait dengan pembukaan kotak Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Formulir Model DA1 Plano dan menerima suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA1 hasilnya Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014 Plano) Kecamatan Slogohimo

c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam tingkat Kecamatan Slogohimo menandatangani dan tidak terkait dengan pembukaan kotak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun Berita Acara Model DA-PPWP, DA1-PPWP suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan 2014 (Formulir Model DA-PPWP dan dan tidak ada Keberatan. Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014 Lampirannya) Kecamatan Slogohimo

b. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan tingkat Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan tidak terkait dengan pembukaan kotak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menandatangani Formulir Model D1 Plano dan suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano) Desa menerima hasilnya Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014 SOCO Kecamatan Slogohimo

NO NOMOR ALAT BUKTI NAMA BUKTI PEMBUKTIAN KETERANGAN 1 T.JAWA a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi TENGAH.WONOGIRI.1 Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan tingkat Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan tidak terkait dengan pembukaan kotak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menandatangani Berita Acara Model D-PPWP, suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan Tahun 2014 (Formulir Model D-PPWP dan D1-PPWP dan tidak ada Keberatan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014 Lampirannya) Desa SOCO Kecamatan Slogohimo

NOMOR PERKARA PROVINSI KABUPATEN

DAFTAR BUKTI KPU PROVINSI JAWA TENGAH PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI MAHKAMAHKONSTITUSI


155

NOMOR ALAT BUKTI

2 T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.2

NO

Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di tingkat Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo menandatangani Formulir Model D1 Plano dan menerima hasilnya

f.

a. Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil a. Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan LampirannyaDesa SOCO Kecamatan Slogohimo

Untuk membuktikan bahwa catatan khusus menyangkut PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo telah ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di tingkat Kabupaten Wonogiri menyatakan menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan menandatangani Berita Acara Formulir Model DB dan Lampirannya.

i.

Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi dan tidak terkait dengan pembukaan kotak suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014


Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sidoharjo menandatangani dan tidak terkait dengan pembukaan kotak Formulir Model DA1 Plano dan menerima suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan hasilnya Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014

h. Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA1 Plano) Kecamatan Sidoharjo

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-PPWP dan Lampirannya)

Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sidoharjo menandatangani dan tidak terkait dengan pembukaan kotak Berita Acara Model DA-PPWP, DA1-PPWP suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan dan tidak ada Keberatan. Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014


KETERANGAN Alat bukti ini diperoleh pada saat Rekapitulasi dan tidak terkait dengan pembukaan kotak suara sebagimana dimaksud dengan Penetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2014

g. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA-PPWP dan Lampirannya) Kecamatan Sidoharjo

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano) Desa TREMES Kecamatan Sidoharjo

PEMBUKTIAN Untuk mebuktikan bahwa saksi Pemohon di tingkat Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo menandatangani Berita Acara Model D-PPWP, D1-PPWP dan tidak ada Keberatan.

NAMA BUKTI e. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D-PPWP dan Lampirannya) Desa TREMES Kecamatan Sidoharjo


156

Surat Peringatan Nomor 357/KPU- Untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten WNG/012329512/VII/2014 Tanggal 19 Juli Wonogiri berkomitmen untuk menegakkan profesionalisme Penyelenggara Pemilu

Surat Peringatan Nomor 360/KPU- Untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu WNG/012329512/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 Wonogiri berkomitmen untuk menegakkan Kabupaten Wonogiri nomor : 597/Panwasluprofesionalisme Penyelenggara Pemilu Wng/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, perihal dugaan pelanggaran administrasi

Surat Pernyataan PPS Desa Soco dan PPS Desa Untuk membuktikan bahwa telah dilakukan Tremes Rekapitulasi Ulang tingkat Desa pada tanggal 19 Juli 2014, yang hasilnya sama dengan hasil Rekapitulasi tanggal 9 Juli 2014

Surat Pernyataan PPK Slogohimo dan PPK Untuk membuktikan bahwa telah dilakukan Sidoharjo Rekapitulasi Ulang tingkat Kecamatan pada tanggal 19 Juli 2014, yang hasilnya sama dengan hasil Rekapitulasi tanggal 13 Juli 2014

Surat keterangan tertulis KPU Kabupaten Wonogiri Menerangkan telah dilakukan Rekapitulasi Ulang di Desa Soco, Kec. Slogohimo, Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo serta KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 19 juli 2014 bertempat di AULA KPU Provinsi Jawa Tengah.






KETERANGAN

NAMA BUKTI PEMBUKTIAN Surat KPU Provinsi Nomor 740/KPU-Prov- Untuk membuktikan bahwa telah ditindaklanjuti 012/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014 terkait catatan keberatan dari saksi Pemohon Surat Undangan KPU Kabupaten Wonogiri kepada PPK Slogohimodan PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo serta PPK Sidoharjo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo

NO NOMOR ALAT BUKTI 3 T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.3 4 T.JAWA TENGAH.WONOGIRI.4


157

1 2 3 4

Gedong Wonodadi Gambirmanis Gambirmanis

DESA NO KELURAHAN


c.

Ngancar Giriwoyo Gedongrejo

1 2 3

1 2

Sukoharjo Wiroko

DESA NO KELURAHAN

Kecamatan Tirtomoyo

DESA KELURAHAN

NO

b. Kecamatan Giriwoyo

a.

12 5

TPS

4 6 2

TPS

1 5 8 9

TPS

PROVINSI : JAWA TENGAH KABUPATEN : WONOGIRI

361 245 233 154

PENGGUNA HAK PILIH

360 246 227 204

216 335 280

SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN

231 293

PENGGUNA HAK PILIH

228 292


3 1

SELISIH

131 2 1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

347 333 279

PENGGUNA HAK PILIH

1 1 6 50

SELISIH

MENURUT PEMOHON


MENURUT PEMOHON

361 245 227 204


216 335 280


228 292

PENGGUNA HAK PILIH

228 292


0 0

SELISIH

0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

216 335 280

PENGGUNA HAK PILIH

0 0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

361 245 227 204

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT TERMOHON

Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN

T..JAWA TENGAH. Kab. Wonogiri.11

DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI

JAWABAN TERMOHON ATAS LAMPIRAN KEJANGGALAN JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH ( P 1 )


158

g.

f.

e.

d.

Tempurharjo Panekan Eromoko

Bero Gunungan Gunungan

DESA KELURAHAN

Pare

1 2 3

NO

Giripurwo Wonoboyo Giritirto

DESA KELURAHAN

Kecamatan Wonogiri

1

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Selogiri

1 2 3

NO

Kecamatan Manyaran

1 2 3

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Eromoko

14 2 2

TPS

4

TPS

6 4 12

TPS

4 5 1

TPS

233 275 284


330 107 389


356


278 255 226

PENGGUNA HAK PILIH

275 207 266


3 48 40

SELISIH

1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

355

PENGGUNA HAK PILIH

205 202 1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

535 309 388

PENGGUNA HAK PILIH

1 100 122

SELISIH

MENURUT PEMOHON

234 175 406

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT PEMOHON

233 275 284


330 309 389


356


275 207 266

PENGGUNA HAK PILIH

275 207 266


0 0 0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

356

PENGGUNA HAK PILIH

0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

330 309 389

PENGGUNA HAK PILIH

0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

233 275 284

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT TERMOHON


KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN


KETERANGAN


KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


159

j.

i.

DESA KELURAHAN

5 8 5 10 11

1 2 3 4 6

Purwantoro Kenteng Biting Biting Biting

TPS

3

DESA NO KELURAHAN

Kecamatan Purwantoro

1 Ngabeyan

NO

Kecamatan Sidoharjo

TPS

11 10 11 10 15 11

1 2 3 4 5 6

Kerjo Kidul Ngadirojo Lor Pondok Ngadirojo Kidul Ngadirojo Kidul Ngadirojo Lor

TPS

DESA NO KELURAHAN

h. Kecamatan Ngadirojo

304 306 173 259 220 236


220


306 278 208 289 399

PENGGUNA HAK PILIH

254 279 209 211 225


52 1 1 78 174

SELISIH

84

SELISIH

MENURUT PEMOHON

304

PENGGUNA HAK PILIH

5 107 36 1 93 3

SELISIH

MENURUT PEMOHON

309 413 209 260 313 239

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT PEMOHON

304 306 173 259 220 236


220


254 279 209 289 225

PENGGUNA HAK PILIH

254 279 209 289 225


0 0 0 0 0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

220

PENGGUNA HAK PILIH

0 0 0 0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

304 306 173 259 220 236

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT TERMOHON

Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


160

DESA KELURAHAN

Sambiharjo Karang Made Bulusari

NO

1 2 3 4

Kecamatan Slogohimo

Geneng Sugihan Sugihan Sugihan Sugihan

1 2 3 4 6

DESA KELURAHAN

1 Sumberejo 2 Sambirejo

NO

m. Kecamatan Jatisrono

l.

DESA KELURAHAN

NO

k. Kecamatan Bulukerto

5 5

TPS

5 4 2 6

TPS

4 2 3 4 5

TPS

254 279 209 211 225


324 244 261 189

323 245 361 193

147 347

PENGGUNA HAK PILIH

247 198


100 149

SELISIH

1 1 100 4

SELISIH

MENURUT PEMOHON


PENGGUNA HAK PILIH

52 1 1 78 174

SELISIH

MENURUT PEMOHON

306 278 208 289 399

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT PEMOHON

254 279 209 289 225


324 244 261 189


247 198

PENGGUNA HAK PILIH

247 198


0 0

SELISIH

0 0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

324 244 261 189

PENGGUNA HAK PILIH

0 0 0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

254 279 209 289 225

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT TERMOHON


KETERANGAN


KETERANGAN

Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih Tidak ada selisih

KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


161

DESA KELURAHAN

1 2 3 4

NO

Paranggupito Gendayakan Ketos Gudangharjo

DESA KELURAHAN

o. Kecamatan Paranggupito

1 Jatipurwo

NO

n. Kecamatan Jatipurno

1 4 4 1

TPS

5

TPS

321



232 231 270 253

PENGGUNA HAK PILIH

233 213 370 259

1 18 100 6

SELISIH

3

SELISIH

MENURUT PEMOHON

324

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT PEMOHON

324


232 231 270 253

PENGGUNA HAK PILIH

232 231 270 253


0 0 0 0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

324

PENGGUNA HAK PILIH

MENURUT TERMOHON


KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


162

d.

c.

b.

a.

Gambirmanis Gambirmanis

Gunungan

Biting

DESA KELURAHAN

1

NO

Jatipurno

DESA KELURAHAN

Kecamatan Jatipurno

1

NO


1

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Manyaran

1 2

NO

DESA KELURAHAN


5

TPS

10

TPS

4

TPS

8 9

TPS


227 204

233 154

309

TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH

289


321

SURAT SUARA YANG DIPERGUNAKAN

324


3

SELISIH

78

SELISIH

MENURUT PEMOHON

211


202

SELISIH

MENURUT PEMOHON

107


6 50

SELISIH

MENURUT PEMOHON



MENURUT PEMOHON

227 204


309


289


324


324


0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

289


0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

309


0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

227 204


MENURUT TERMOHON

Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN


KETERANGAN

JAWABAN TERMOHON ATAS LAMPIRAN KEJANGGALAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH ( P 2 )


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


163

JAWABAN TERMOHON

1 2

Sedayu Suci

DESA NO KELURAHAN


c.

Tlogosari

Mgargosari

Tirtomoyo

1

2

DESA NO KELURAHAN

Kecamatan Tirtomoyo

1

DESA NO KELURAHAN

b. Kecamatan Giritontro

a.

3

2

TPS

4

TPS

3 3

TPS


0

0 3

1

3

3

1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

3

DATA PENGGUNA KTP PEMILIH KTP

0

SELISIH

1 6

SELISIH

MENURUT PEMOHON

1 6


0 0


MENURUT PEMOHON

1 0

3

3

1

3

1


0

0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

3


0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

1 204


MENURUT TERMOHON

Tidak ada selisih

Tidak ada selisih (dalam Model A.T.Khusus tertulis 1)


DAFTAR BUKTI



KETERANGAN

DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI

KETERANGAN


KETERANGAN

ATAS LAMPIRAN KEJANGGALAN PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb/PENGGUNA KTP ATAU IDENTITAS LAIN ATAU PASPOR LEBIH BESAR DARI PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb)/PENGGUNA KTP ATAU IDENTITAS LAIN ATAU PASPOR ( P 4 )


164

Temon Watuagung Baturetno Balepanjang

1 2 3 4

DESA KELURAHAN

DESA KELURAHAN

1 Mlopoharjo 2 Mlopoharjo 3 Wuryantoro

NO

f. Kecamatan Wuryantoro

1 Ngunggahan

NO

e. Kecamatan Eromoko

DESA KELURAHAN

NO

d. Kecamatan Baturetno

2 7 3

TPS

4

TPS

4 5 14 1

TPS

MENURUT PEMOHON

1 1 1 4

1 1 1 2

MENURUT PEMOHON

1

1

0 0 0

5 3 1

5 3 1

DATA PENGGUNA KTP SELISIH PEMILIH KTP

0


0 0 0 2


MENURUT PEMOHON

1 1 1 2 0 0

0

0

0

5 3 1

5 3 1

0 0 0


MENURUT TERMOHON

0


MENURUT TERMOHON

1 1 1 2


MENURUT TERMOHON


KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN


KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI

Giripurwo

Pokoh Kidul Wonoboyo

Giritirto

Giritirto

4

5 6

7

8

9

165

Giritirto

Bulusulur Wonokarto Giripurwo

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Wonogiri

Nambangan

2

1 2 3

h.

Nambangan

1

NO

DESA KELURAHAN

g. Kecamatan Selogiri


20

2

15

4 1

18

2 12 13

TPS

6

5

TPS

0

0

0

0 0

0

0 0 0

3

2

8

14 7

5

8 8 3

3

2

8

14 7

5

8 8 3

SELISIH

2

1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

2

1


0

0


MENURUT PEMOHON

2

1

0

2

6

14 7

5

8 8 3

0

2

6

14 7

5

8 8 3


0

0

0

0 0

0

0 0 0

SELISIH

0

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

2

1


MENURUT TERMOHON

Bukan DPKTb tetapi DPTb






KETERANGAN



KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


166

l.

k.

j.

i.

Mlokomanis Kulon

Ngadirojo Kidul Kerjo Lor

NO

1

2 3

Jatiroto

Gambiranom

1 2 3 5

NO

Purwantoro Miricinde Miricinde Kenteng

DESA KELURAHAN


1

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Kismantoro

1

NO

DESA KELURAHAN

Kecamatan Jatiroto

DESA KELURAHAN

Kecamatan Ngadirojo

9 1 3 8

TPS

3

TPS

4

0 0 0 0

2 1 5 1

1

2 1 5 1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

1


0

1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

1


0

SELISIH

4 2

7

SELISIH

MENURUT PEMOHON

4 2

7


0 0

3 3

TPS

0


3

TPS

MENURUT PEMOHON

4 2

7

1

1

2 1 5 0

2 1 5 0


0 0 0 0

SELISIH

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

1


0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

1


0 0

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

4 2

7


MENURUT TERMOHON


KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN



KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


167

1 2 3 4

NO

Sidorejo Rejosari Tanjungsari Gunungdari

DESA KELURAHAN

Kecamatan Jatisrono

Sugihan

DESA KELURAHAN

Jeporo Kopen Kembang

1 2 4

NO

Sambiroto Johunut Songbledeg

DESA KELURAHAN

p. Kecamatan Paranggupito

1 2 3

NO

DESA KELURAHAN

o. Kecamatan Jatipurno

n.

1

NO

m. Kecamatan Bulukerto

4 5 4

TPS

2 4 7

TPS

2 6 4 4

TPS

2

TPS

0 0 0

3 4 4

2 2 3

3 4 4

SELISIH

MENURUT PEMOHON

2 2 3


0 0 0

2 2 4 2

SELISIH

MENURUT PEMOHON

2 2 4 2


0 0 0 0

SELISIH

1

SELISIH

MENURUT PEMOHON

1


0


MENURUT PEMOHON

0

0 2 4 0

2 2 3

0 4 4

0 4 4


0 0 0

SELISIH

0

0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

2 2 3


0 0 0 0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

0 2 4 0


0

SELISIH

MENURUT TERMOHON

0


MENURUT TERMOHON


KETERANGAN


KETERANGAN


KETERANGAN

Tidak ada selisih

KETERANGAN


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


DAFTAR BUKTI


168

2 T.JAWA TENGAH. KAB.WONOGIRI.11

a.

Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Untuk membantahLampiran Pemohon pada Perolehan AlatBukti dilakukan sesuai dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat BuktiP1.33.760, P1.33.761, P1.33.763, PENETAPAN MKNomor : 1/PHPUHasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pres/XII/2014 P1.33.764, P1.33.765, P1.33.766, di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu P1.33.767, P1.33.768, P1.33.769, Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut P1.33.771, P1.33.773, P1.33.774, lampirannya di : P1.33.775, P1.33.777, P1.33.778, P1.33.779, P1.33.781, P1.33.783, P1.33.784, P1.33.785, P1.33.786, 1) Kecamatan Pracimantoro P1.33.787, P1.33.789, P1.33.790, P1.33.791, P1.33.792, P1.33.793, a) Desa Gedong TPS 1 P1.33.794, P1.33.795, P1.33.796, b) Desa Wonodadi TPS 5 P1.33.797, P1.33.798, P1.33.799, c) Desa Gambirmanis TPS 8 dan 9 P1.33.800, P1.33.801, P1.33.802, 2) Kecamatan Giriwoyo, P1.33.803, P1.33.804, P1.33.805, a) Desa Ngancar TPS4 P1.33.806, P1.33.807, P1.33.808, b) Desa Giriwoyo TPS 6 P1.33.810, P1.33.812, P1.33.813, c) Desa Gedongrejo TPS 2 P1.33.814, P1.33.815 3) Kecamatan Tirtomoyo a) Desa Sukoharjo TPS 12 b) Desa Wiroko TPS 5

NO NOMOR ALAT BUKTI NAMA BUKTI PEMBUKTIAN KETERANGAN 1 T.JAWA TENGAH. BERITA ACARA Nomor : 35/BA/KPU- Bahwa alat bukti T. JAWA Pembukaan Kotak Suara dilaksanakan setelah KAB.WONOGIRI.10 WNG/VII/2014 Tentang Pembukaan kotak suara, TENGAH.Kab.Woonogiri.11 s.d. T. JAWA PENETAPAN MKNomor : 1/PHPUtanggal 9 Agustus 2014 (jam 08.00) TENGAH.Kab.Woonogiri.13, diperoleh Pres/XII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 dengan membuka Kotak Suara dengandisaksikanOlehPanwas, Polresdan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2, sesuai dengan PENETAPAN MK Nomor : 1/PHPUPres/XII/2014.

BUKTI TAMBAHAN TERMOHON/KPU KABUPATEN WONOGIRI JAWA TENGAH PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014


169

NO NOMOR ALAT BUKTI

NAMA BUKTI 4) Kecamatan Eromoko a) Desa Tempurharjo TPS 4 b) Desa Panekan TPS 5 c) Desa Eromoko TPS 1 5) Kecamatan Manyaran a) Desa Bero TPS 6 b) Desa Gunungan TPS 4 dan 12 6) Kecamatan Selogiri a) Desa Pare TPS 4 7) Kecamatan Wonogiri a) Desa Giripurwo TPS 14 b) Desa Wonoboyo TPS 2 c) Desa Giritirto TPS 2 8) Kecamatan Ngadirojo a) Desa Kerjo Kidul TPS 11 b) Desa Ngadirojo Lor TPS 10 c) Desa Pondok TPS 1 d) Desa Ngadirojo Kidul TPS 10 dan 15 e) Desa Kerjo Lor 10 dan 11 9) Kecamatan Sidoharjo a) Desa Ngabeyan TPS 3 10) Kecamatan Purwantoro a) Desa Purwantoro TPS 5 b) Desa Kenteng TPS 8 c) Desa Biting TPS 5, 10 dan 11 11) Kecamatan Bulukerto a) Desa Geneng TPS 4 b) Desa Sugihan TPS 2, 3, 4 dan 5 12) Kecamatan Slogohimo a) Desa Sambirejo TPS 5 b) Desa Karang TPS 4 c) Desa Made TPS 2 d) Desa Bulusari TPS 6

PEMBUKTIAN

KETERANGAN


170

4 T.JAWA TENGAH.Kab. Wonogiri.13

3 T.JAWA TENGAH. KAB.WONOGIRI.12

NO NOMOR ALAT BUKTI

a.

a.

Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Untuk membantah Lampiran Pemohon Perolehan AlatBukti dilakukan sesuai dengan PENETAPAN MKNomor : 1/PHPUPemungutan dan Penghitungan Suara dan pada Bukti P4.33..839 – 882 Pres/XII/2014 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :

1) Kecamatan Pracimantoro a) Desa Gambirmanis TPS 8 dan 9 2) Kecamatan Manyaran a) Desa Gunungan TPS 4 3) Kecamatan Purwantoro a) Desa Biting TPS 10 4) Kecamatan Jatipurno a) Desa Jatipurwo TPS 5

NAMA BUKTI PEMBUKTIAN KETERANGAN 13) Kecamatan Jatisrono a) Desa Sumberejo TPS 5 b) Desa Sambirejo TPS 5 14) Kecamatan Jatipurno a) Desa Jatipurwo TPS 5 15) Kecamatan Paranggupito a) Desa Paranggupito TPS 1 b) Desa Gendayakan TPS 4 c) Desa Ketos TPS 4 d) Desa Gudangharjo TPS 1 Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Untuk membantah Lampiran Pemohon pada Perolehan AlatBukti dilakukan sesuai dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Bukti P2.33.47 – 51 PENETAPAN MKNomor : 1/PHPUHasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pres/XII/2014 di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :


171

NO

NOMOR ALAT BUKTI

NAMA BUKTI

1) Kecamatan Pracimantoro a) Desa Sedayu TPS 3 b) Desa Suci TPS 3 2) Kecamatan Giritontro a) Desa Tlogosari TPS 5 3) Kecamatan Tirtomoyo a) Desa Ngarjosari TPS 2 b) Desa Tirtomoyo TPS 3 4) Kecamatan Baturetno a) Desa Temon TPS 4 b) Desa Watuagung TPS 5 c) Desa Baturetno TPS 14 d) Desa Balepanjang TPS 1 5) Kecamatan Eromoko a) Desa Ngunggahan TPS 4 6) Kecamatan Wuryantoro a) Desa Mlopoharjo TPS 2 dan 7 b) Desa Wuryantoro TPS 3 7) Kecamatan Selogiri a) Desa Nambangan TPS 5 dan 6 8) Kecamatan Wonogiri a) Desa Bulusulur TPS 2 b) Kelurahan Wonokarto TPS 12 c) Kelurahan Giripurwo TPS 13 dan 18 d) Desa Pokoh Kidul TPS 4 e) Kelurahan Wonoboyo TPS 1 f) Kelurahan Giritirto TPS 15, 2 dan 20 9) Kecamatan Ngadirojo a) Desa Mlokomanis Kulon TPS 3 b) Desa Ngadirojo Kidul TPS 3 c) Desa Kerjo Lor TPS 3 10) Kecamatan Jatiroto a) Desa Jatiroto TPS 4

PEMBUKTIAN

KETERANGAN


172

NO NOMOR ALAT BUKTI

11) Kecamatan Kismantoro a) Desa Gambiranom TPS 3 12) Kecamatan Purwantoro a) Desa Purwantoro TPS 9 b) Desa Miricinde TPS 1 dan 3 c) Desa Kenteng TPS 8 13) Kecamatan Bulukerto a) Desa Sugihan TPS 2 14) Kecamatan Jatisrono a) Desa Sidorejo TPS 2 b) Desa Rejosari TPS 6 c) Desa Tanjungsari TPS 4 d) Desa Gunungsari TPS 4 15) Kecamatan Jatipurno a) Desa Jeporo TPS 2 b) Desa Kopen TPS 4 c) Desa Kembang TPS 7 16) Kecamatan Paranggupito a) Desa Sambiharjo TPS 4 b) Desa Johunut TPS 5 c) Desa Songbledeg TPS 4

NAMA BUKTI

PEMBUKTIAN

KETERANGAN

D. Hasil Yang Dicapai

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

(1)

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan

putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang diajukan oleh :

(2)

1. Nama

: H. Prabowo Subianto

Pekerjaan Alamat

: Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat. 2. Nama : Ir. H. M. Hatta Rajasa Pekerjaan : Anggota Kabinet Kementrian/Wiraswasta Alamat : Jl. RS. Fatmawati RT.003/RW.009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1, memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2014.


173

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Hamdan Zoelva sebagai Ketua merangkap Ketua, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu empar belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu empar belas, selesai diucapkan pukul 20.44 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Hamdan Zoelva sebagai Ketua merangkap Ketua, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Luthfi Widagdo Eddyono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Rhamadani, Rizki Amalia, dan Cholidin Nasir masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Berdasar

pada

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Republik

Indonesia

Nomor

1/PHPU.PRES-XII/2014 (terlampir) yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

174

Ribu Empat Belas, Mahkamah Konstitusi mengadili untuk register perkara sebagai berikut : Permohonan Register Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 Adapun Putusan Mahkamah dalam pokok permohonan yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memberikan amar putusan untuk register perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXII/2014 terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menyatakan menolak permohonan pemohon Register Perkara Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA dengan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 160 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, dengan ini Komisi Pemilihan Umum menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Penyusunan Jawaban Termohon, Daftar Alat Bukti, dan Penyerahkan Berkas Jawaban pada PHPU Pilpres Tahun 2014 Di Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

175

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESDIEN TAHUN 2014

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dari tanggal 21 s/d 22 Juli 2014, bertempat di Gedung Komisi Pemilihan Umum RI Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat telah menghasilkan perolehan suara dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi 33 Provinsi dan perolehan suara luar negeri. Dari hasil perolehan suara tersebut ditetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019 terpilih, dengan perolehan suara sebagai berikut : 1.

H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hattarajasa sebanyak 62.576.444 (46,85 %)

2.

Ir. H. Jokowi dan Drs. H.M. Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 (53,15 %) Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-

XII/2014 terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menyatakan menolak permohonan pemohon Register Perkara Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA dengan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 160 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, dengan ini Komisi Pemilihan Umum menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.


176

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

BAB VI

I.

DAN PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Wonogiri Tahun terdapat hambatan dan permasalahan. KPU Kabupaten Wonogiri mengangkat beberapa permasalahan yang muncul baik permasalahan yang bersifat internal penyelenggaraan maupun eksternal dengan membagi permasalahan menjadi 5 (lima) bagian sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berikut ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi kepada pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain : a. Bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih sehingga dapat membangun sinergi yang responsif antara pemilih dan penyelenggara pemilihan umum. b. Masih adanya asumsi di masyarakat bahwa pemilih lebih baik melakukan aktivitas lain yang memberikan keuntungan daripada memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum. c. Keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan serta terbatasnya sumber daya manusia sehingga tidak cukup waktu dan tenaga untuk pelaksanaan sosialisasi. d. Disamping keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, ketersedian dana untuk melaksanaan sosialisasi belum mencukupi untuk bisa menjangkau seluruh kelompok yang ada di masyarakat secara luas. 2. Pemutakhiran Data Pemilih Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus tentang pemutakhiran


177

data pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain : Personel Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusun Daftar Pemilih adalah PPS, sudah tidak ada lagi petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dengan demikian cakupan wilayahnya menjadi bertambah luas, karena meliputi satu wilayah desa/kelurahan. a)

Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data. 1)

Dalam

proses

memasukkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, meskipun PPS sudah mendatangi

langsung

pemilih

untuk

menentukan

dimana

yang

bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya, kenyataan di tempat asal pemilih juga masih terdaftar, sehingga menjadi tercatat ganda; 2) Perpindahan penduduk pemilih karena faktor pernikahan yang tidak disertai surat pindah dan/atau tidak melakukan pengurusan data kependudukan di tempat yang baru. 3) Masih banyak ditemui pemilih dengan informasi identitasnya yang belum lengkap, antara lain NIK dan NKK atau bahkan sama sekali tidak ada NIK dan NKK (khususnya tahanan). 4) Masih terdapat NIK double, nama double dan tanggal lahir double , hal ini dikarenakan PPS kurang cermat dan teliti dalam melakukan pendataan dan pencatatan. b) Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPS di setiap desa/kelurahan hanya bekerja dibalik meja dengan mencocokkan data kependudukan yang ada, sehingga secara faktual keberadaan pemilih tidak bisa dipastikan, disamping itu dalam melaksanakan tugasnya tidak melibatkan pengurus RT/RW. c)

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas maupun peserta pemilu, tentang mekanisme pendaftara pemilih, terutama yang menyangkut Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (formulir Model A.5-PPWP);


178

d) Oleh karen kurang adanya sosialisasi mengakibatkan masyarakat dan paserta pemilu kurang berpartisipasi dalam meberikan masukan maupun tanggapan terhadap daftar pemilih yang sudah diumumkan disetiap tahapan.

3. Kampanye a)

Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta kampanye terutama tentang pemasangan umbul-umbul, spanduk, baliho, poster, leafletleaflet dan alat peraga lainnya baik mengenai tempat pemasangan maupun waktu kampanye khususnya yang dilakukan oleh tim kampanye kedua pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b) Demikian juga pelanggaran terhadap jadual kampanye, terutama yang dilakukan oleh para tim sukses kedua pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang melakukan kampanye tanpa menyampaikan pemberitahuan baik kepada pihak KPU, Panwaslu maupun pihak berwajib. Termasuk pelanggaran terhadap kegiatan yang terindikasi diluar jadwal, money politic dan mengikut sertakan anak-anak dibawah umur termasuk pelanggaran lalu lintas.

4.

Logistik a)

Adanya surat suara yang rusak, kotor, hasil cetak yang jelek, dan jumlah pengiriman yang kurang dari percetakan.

b) Penyiapan, pengesetan, pengepakan, dan distribusi

logitik dan alat

kelengkapan TPS cukup berat dengan waktu yang tersedia dari sisa waktu penerimaan logistik dari KPU maupun KPU Provinsi bila ditangani oleh sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini menyebabkan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, ketika KPPS membuka kotak suara untuk menginventarisasi semua alat kelengkapan TPS seringkali masih terdapat kekurangan dan tidak lengkap. c)

Seringkali jadual pengiriman dan penerimaan Logistik dari KPU dan KPU Provinsi tidak tepat waktu, sehingga pekerjaan yang semestinya bisa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

179

dilaksanakan sempat tertunda, karena menunggu. Belum lagi semua logistik yang diterima perlu dilakukan sortir, pengesetan, dan pengepakkan, disisi lain jadwal waktu pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS sudah terjadwalkan.

5.

Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Sumber Daya Manusia

1) Keterbatasan secara jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai anggota KPPS amat sangat dirasakan terutama yang didaerah perdesaan, persyaratan umur dan usia sebagai anggota KPPS merupakan masalah utama yang sering dihadapi, sehingga dibeberapa TPS sulit

merekrut

orang menjadi KPPS. 2) Kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan, menyangkut jumlah personil yang banyak dengan keterbatasan sumber daya manusia, secara kemampuan, sehingga tidak mudah memahami apa yang disampaikan dalam bimbingan teknis. 3) Banyak KPPS yang bekerja serta adanya pergantian personil pada saat pelaksanaan, sehingga sangat dimungkinkan mereka tidak mengikuti bimbingan teknis. b. Formulir penghitungan masih cukup rumit, dengan adanya perincian pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, KPPS seringkali salah mencatat oleh karena memang adanya pemahaman yang keliru. c. Kewajiban untuk menyalin Berita Acara, dikarenakan faktor lelah dan kondisi fisik serta konsentrasi yang sudah mulai berkurang, seringkali terjadi kesalahan dalam menyalin, bahkan letak kesalahannya berbeda-beda untuk masing-masing Berita Acara. d. Pemahaman yang tidak sama-sama menyangkut peraturan perundang-undangan antara KPPS, PPL dan saksi pasangan calon, seringkali memicu terjadinya kesalahpahaman dalam mensikapi suatu permasalahan yang terjadi.


180

B. Penyelesaian terhadap Permasalahan 1. Di bidang Sosialisasi Dengan perencanaan bentuk-bentuk sosialisasi yang efektif dan efisien agar mampu menjangkau seluruh kelompok atau segmen yang ada di dalam masyarakat, meskipun

dengan

dukungan

anggaran

yang

terbatas.

Disetiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu kegiatan sosialisasi juga ikut disertakan, sehingga pada setiap kesempatan dengan waktu yang tersedia cukup untuk bisa menyampaikan semua informasi tentang penyelenggaraan Pemilu yang sedang dilaksanakan.

2. Di bidang Data Pemilih a.

Mengoptimalkan kerja PPS dengan mengikutsertakan keterlibatan perangkat RT dan RW dimasing-masing wilayah. Hal ini akan lebih teliti dan akurat dalam melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan keadaan faktual pemilih.

b.

Berkoordinasi dengan aktif antar PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota lain dalam rangka mendaftar pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sehingga tidak memunculkan kegandaan.

c.

Senantiasa mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan peserta Pemilu, untuk ikut mencermati proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dengan memberikan masukkan dan tanggapan, termasuk terhadap informasi identitas kependudukan.

3. Kampanye Sudah dibentuk Tim Gabungan di tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan pelanggaran kampanye, terutama terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye. Secara aktif menerima dan menindaklanjuti laporan yang masuk setiap terjadi adanya pelanggaran kampanye dan melakukan tindakan keras dan tegas terhadap semua pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga diperlakukan sama terhadap semua peserta Pemilu tanpa kecuali.


181

4.

Pemecahan Masalah Logistik a. Dilakukan pengaturan jadwal pengelolan logistik, menyesuaikan penerimaan logistik dari KPU dan KPU Provinsi. b. Segera melakukan pengelolaan terhadap logistik yang sudah tersedia untuk kemudian dilakukan pengesetan sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan, tanpa harus menunggu sampai seluruh pengiriman diterima, dengan demikian setiap saat, waktu dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. c. Guna mengantisipasi kekurangan dan ketidaklengkapan alat kelengkapan TPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan pos bergerak yang menggunakan mobil dengan membawa semua jenis alat kelengkapan TPS. Posisi pos bergerak ini berada di tiga titik yang bisa menjangkau dan melayani semua wilayah Kabupaten Wonogiri dengan cepat, apabila ada laporan kekurangan logistik dan alat kelengkapan TPS.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Melakukan seleksi yang baik pada saat perekruitan anggota KPPS, dengan memperhatikan kondisi dan ketersedian sumber daya manusia di masingmasing wilayah. Pegawai, karyawan ataupun guru merupakan target utama untuk bisa menjadi anggota KPPS, karena mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan administratif. b. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap KPPS ditambah meskipun dukungan anggaran yang terbatas dibawah supervisi dan monitoring KPU Kabupaten Wonogiri, sehingga semua badan penyelenggara adhock, dari mulai PPK, PPS dan KPPS benar-benar mampu memahami dan memiliki kesiapan yang cukup dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. c. Disetiap kegiatan bimbingan teknis, mekanisme dan tata cara pengisian formulir penghitungan suara berulang-ulang dilakukan, sampai dengan bagaimana cara menyalin dengan benar. Penggunakan kotak suara setelah pemungutan dan penghitungan suara juga berulangkali disampaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

182

semua pihak menyepakati standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, hal ini menjadi penting agar semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara mudah dikelola dengan aman. d. Menyampaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada semua pihak yang terkait, baik saksi dari peserta Pemilih, Pengawas Pemilu Lapangan agar bisa memahami dan mengerti pada setiap penyelenggaraan Pemilu, sehingga adanya kesalah pahaman dalam mensikapi suatu permasalahan tidak akan terjadi.


183

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan Seluruh rangkaian Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sudah diuraikan dari BAB I sampai dengan BAB VI sejak masa persiapan, pelaksanaan, rekapitulasi dan penetapan perolehan suara, KPU Kabupaten Wonogiri menyimpulkan beberapa hal penting berdasarkan apa yang sudah diuraikan, sebagai berikut : 1. Kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Wonogiri pada

tahun 2014 dalam tahap

persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Seluruh kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga ada kesesuaian rekapitulasi antara penetapan yang dilakukan mulai dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri. Pada tanggal 9 Juni 2014 KPU Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berdasarkan Berita Acara Nomor 025/BA/KPU-Wng/VI/2014 jumlah pemilih di Kabupaten Wonogiri untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah 906.345 (Sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima) dengan perincian 450.372 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih laki-laki dan 455.973 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) pemilih perempuan. Sebagai bentuk pelayanan terhadap pemilih yang tidak dan/atau belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, telah didaftar oleh KPU Kabupaten Wonogiri dalam Daftar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

184

Pemilih Khusus. Berdasarkan Berita Acara Nomor 028/KPU-Wng/VI/2014 jumlah pemilih dalam DPK PPWP di Kabupaten Wonogiri adalah 120 pemilih, dengan perincian 66 (enam puluh enam) pemilih laki-laki dan 54 (lima puluh empat) pemilih perempuan. 3. Pelaksanaan kampanye oleh kedua Tim Kampanye Pasangan Calon di Kabupaten Wonogiri berjalan tertib, aman dan lancar. Pelanggaran yang terjadi hanya berupa pelanggaran administrasi, berupa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai.

Terhadap

pelanggaran

tersebut

sudah

ditindaklanjuti

dengan

memberitahukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten untuk dilakukan penertiban. Disamping itu sudah dibentuk Tim Gabungan di Kabupaten Wonogiri, untuk mengantisipasi apabila Tim Kampanye Pasangan Calon tidak segera melakukan penertiban. 4. Logistik pemilu baik yang berasal dari KPU dan KPU Provinsi maupun yang harus diadakan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dapat dikelola dengan baik, mulai dari pengadaan dan penerimaan, pengesetan berdasarkan jenis dan jumlahnya, pengepakaan sesuai dengan jumlah TPS sampai dengan pendistribusian sampai ke tingkat KPPS melalui PPK dan PPS. Begitu pula penarikan kembali terhadap semua logistik pemilu dan alat kelengkapan TPS setelah digunakan. 5. Puncak acara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan suara secara serentak pada tanggal 9 Juli 2014 di 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) TPS diseluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dengan aman, lancer dan sukses. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang, yaitu di 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) desa/kelurahan oleh PPS pada tanggal 10-12 Juli 2014, di 25 (dua puluh lima) kecamatan oleh PPK pada tanggal 13-15 Juli 2014 dan di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 16 Juli 2014 dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah pemilih

: 910.007

b. Jumlah Pengguna Hak Pilih

: 607.328

c. Jumlah Surat Suara yang digunakan

: 607.328

d. Jumlah Suara Sah

: 602.257 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

185

e. Jumlah Suara Tidak Sah

:

f. Perolehan Suara

:

5.071

1) H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa

: 139.522

2) Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla

: 462.735

B. Rekomendasi 1. Di bidang Sosialisasi Perlu direncanakan bentuk-bentuk sosialisasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu menjangkau selruh kelompok atau segmen yang ada di dalam masyarakat, dengan

dukungan

anggaran

yang

memadahi.

Dalam

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum harus menyertakan kegiatan sosialisasi, sehingga waktu yang tersedia cukup untuk bisa menyampaikan semua informasi tentang penyelenggaraan Pemilu yang sedang dilaksanakan. 2. Di bidang Data Pemilih a.

Pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebaiknya dilakukan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih (pantarlih) yang bekerja dalam lingkup TPS, masa kerjanya yang dipersingkat. Hal ini akan lebih teliti dan akurat dalam melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan keadaan faktual pemilih.

b.

Sistem informasi data pemilih mampu memfasilitasi setiap laporan yang terkait proses menginput data pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sehingga tidak memunculkan

kegandaan. c.

Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan peserta Pemilihan Umum, untuk ikut mencermati proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dengan memberikan masukkan dan tanggapan, termasuk terhadap informasi identitas kependudukan.

3. Kampanye Pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur

kampanye, perlu adanya

peningkatan fungsi pengawasan baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |

186

Stage Holder Pemilihan Umum serta masyarakat. Melaporkan setiap terjadinya pelanggaran kampanye dan perlu adanya tindakan keras dan tegas terhadap semua pelanggaran yang terjadi. Hal ini harus diperlakukan sama terhadap semua peserta Pemilihan Umum tanpa kecuali.

4. Logistik a. Perlu adanya ketepatan waktu dalam hal pengiriman logistik Pemilihan Umum dari KPU dan KPU Provinsi, sehingga sejak awal dapat diselaraskan dengan jadwal yang sudah disusun di tingkat Kabupaten. b. Agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaanya, jika memungkinkan semua pengadaan logistik Pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan diberikan speck teknis dan pagu anggaran yang pasti, sehingga dapat direncanakan sejak dari awal pengadaan, sortir, pengesetan, pengepakaan serta pendistribusiannya sampai dengan KPPS melalui PPK dan PPS.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Perlu dikaji kembali terhadap persyaratan untuk menjadi anggota KPPS, mengingat jumlah personil yang harus direkruit cukup besar sedangkan ketersedian sumber daya manusia, terutama di daerah cukup terbatas. b. Pelaksanaan bimbingan teknis perlu ditambah dan diberikan dukungan anggaran yang cukup, sehingga semua badan penyelenggara adhock, dari mulai PPK, PPS dan KPPS benar-benar mampu memahami dan memiliki kesiapan yang cukup dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. c. Perlu adanya penyederhanaan formulir penghitungan suara, akan tetapi bisa memuat semua informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses penggandaanya bisa dilakukan dengan cara disalin dan/atau di foto copy, sehingga bisa memperkecil adanya kesalahan dalam menyalin, minimal bila terjadi kesalahan, letak semua kesalahannya adalag sama. d. Semua pihak yang terkait, baik saksi dari peserta Pemili, Pengawas Pemilu Lapangan memahami dan mengerti semua peraturan perundan-undangan yang mengatur

tentang pemungutan dan penghitungan

suara pada setiap


187

penyelenggaraan Pemilu, sehingga adanya kesalah pahaman dalam mensikapi suatu permasalahan tidak akan terjadi.


188

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi Melalui Media


189

Sosialisasi Implementasi Peraturan KPU

Bintek Mutarlih Penyusunan DPSHP PPWP


190

Bintek Mutarlih Regroupin TPS dan Penyusunan DPT PPWP


191

Bintek Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK


192

Simulasi Penggunaan Kotak Suara


193

Latihan File Bantuan Penghitungan

Bimbingan Teknis kepada PPS dan KPPS


194

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPSHP PPWP Tingkat Kabupaten


195

Penyerahan Salinan Berita Acara dan DPSHP PPWP kepada Panwaslu dan Peserta Pemilu


196

Rapat Kerja Regroupin TPS DPSHP PPWP



197

Penyerahan Salinan Berita Acara dan DPT PPWP kepada Panwaslu dan Peserta Pemilu


198

Penetapan Rekapitulasi DPK PPWP tingkat Kabupaten


199

Sortir dan Pelipatan Surat Suara

Sortir dan Pengesetan Formulir


200

Pengesetan Alat Kelengkapan TPS


201

Pengepakan Logistik dan Alat Kelengkapan TPS


202

Distribusi Logistik dan Alat Kelengkapan TPS

Deklarasi Kampanye Damai di Kabupaten Wonogiri


203

Penerimaan Formulir Model C dalam Sampul V.S1-PPWP


204

Input Data Formulir Model C dan Lampirannya


205

Scan Formulir Model C dan Lampirannya

Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten


206

Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten


207

Formulir Model DB.1-PPWP


208

Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten


209

Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten


210

Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten ke KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekapitulasi Ulang Hasil Pengitungan Perolehan Suara Desa Soco Kec. Slogohimo dan Desa Tremes Kec. Sidoharjo di KPU Provinsi Jawa Tengah


211


212

Pembukaan Kotak Suara disaksikan oleh Saksi dan Panwas Kabupaten untuk mempersiapkan Alat Bukti pada PHPU PILPRES Tahun 2014


213

Klarifikasi Dokumen bersama PPK se Kabupaten untuk mempersiapkan Alat Bukti pada PHPU PILPRES Tahun 2014


214

Penyerahan Dokumen Jawaban dan Daftar Alat Bukti Termohon pada PHPU PILPRES Tahun 2014


215

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri i

Recommend Documents