NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH
SURAT KETERANGAN MEDIK BAGI NARAPIDANA, TAHANAN DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN Nomor
:
Nomor:
M. HH-1 9.
HM.05.02 Tahun 2013
488 lMenkes I SKB
lK/J-
I 2413
Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini
1.
:
AMIR SYAMSUDIN, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. NAFSIAH MBOI, selaku Menteri Kesehatan
Republik lndonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
merupakan lnstitusi pemerintah yang tugasnya melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan pengembangan hukum dan pemajuan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
b. Bahwa Kementerian Kesehatan Republik lndonesia merupakan
lnstitusi
pemerintah yang tugasnya menyelenggarakan urusan berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang
pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 361a); 2. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; Kedokteran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor aR1); 3. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); 4. Undang-undang Republik lndonesia Nomor
44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5072); 5.
lnstruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2011 langgal 12 Mei 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011;
di atas, PARA PIHAK
sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Memperoleh Surat Keterangan Medik Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Didik Berdasarkan hal-hal tersebut
Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut
:
Pasal
1
MAKSUD DAN TUJUAN (1)
Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Memperoleh
surat Keterangan Medik dari tenaga kesehatan di Fasilitas
Pelayanan
Dan Kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA Bagi Narapidana, Tahanan
Anak Didik PemasYarakatan (2).
-
Tujuan dari Nota Kesepahaman
ini
adalah untuk menghindari atau
mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan kesehatan rujukan bagi narapidana, tahanan, dan andikpas diseluruh lndonesia' Pasal 2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi permintaan dan pembiayaan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperoleh surat Keterangan Medik dari PIHAK tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh KEDUA. Pasal 3
IUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1)
PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan dalam rangka memperoleh keterangan medik dari PIHAK KEDUA,
(2)
PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai rujukan pelaksanaan permintaan keterangan medik.
Pasal 4 TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN MEDIK
(1)
Kalapas/Karutan/Kacabrutan mengajukan surat permohonan memperoleh
surat keterangan medik kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. (2).
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menugaskan dokter/dokter spesialis
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam surat keterangan medik atas pemeriksaan sebelumnya. (3)
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter/dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan yang mengajukan permintaan keterangan medik. (4)
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
serta menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5).
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permintaan surat keterangan medik
bagi narapidana, tahanan dan andikpas diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh PIHAK KESATU.
Pasal 5 PEMBIAYAAN
(1)
Pembiayaan atas pemeriksaan kesehatan dalam memperoleh surat Keterangan Medik dibebankan kepada PIHAK KEDUA atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(2)
Pembiayaan selain sebagaimana disebut pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU.
Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK. Pasal 7
JANGKA WAKTU
(1 ).
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2).
Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK'
(3)
Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya' Pasal 8 PENUTUP
Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU,
