S
ekretariat Badan PPSDM Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
manajemen di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Untuk itu, seluruh kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Badan PPSDM Keseahtan Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016.
Secara umum, pada tahun anggaran 2016 Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan telah memenuhi seluruh target kinerja yang diukur melalui indikator sebagaimana berikut: Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1
Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
20 Dokumen
21 Dokumen
105%
2
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan
34 Dokumen
34 Dokumen
100%
3
Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Kumulatif)
17 Satker
66 Satker
388,24%
Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
20.000 orang
20.315 orang
101,58%
4
Capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan rata-rata dapat dicapai di atas 100% dari target dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Jumlah anggaran
ii
yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp.359.225.985.000,- atau terealisasi 84,30% dan jika dengan pagu setelah self blocking sebesar Rp. 326.761.663.000,- atau terealisasi 92,68%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebesar 15,21% dan capaian output sebesar 86,06% serta nilai kinerja sebesar 84,59%. ran
iii
KATA PENGANTAR Hal. KATA PENGANTAR
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
ii
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR TABEL
v
DAFTAR GRAFIK
vi
DAFTAR GAMBAR
vii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A.
Latar Belakang
1
B.
Tujuan
2
C.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
3
D.
Susunan Organisasi
4
E.
Sistematika
9
BAB II
BAB III
BAB IV
PERENCANAAN KINERJA
11
A.
Tujuan dan Sasaran Strategis
13
B.
Perjanjian Kinerja
13
C.
Strategi
15
AKUNTABILITAS KINERJA
16
A.
Capaian Kinerja
16
B.
Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
19
C.
Sumber Daya
35
1. Sumber Daya Manusia
35
2. Sumber Daya Anggaran
38
PENUTUP
42
LAMPIRAN
iv
Hal Tabel 2.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 Capaian Kinerja Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan Tahun 2016 Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas
14 17 18 19
Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tabel 3.4
Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDMK Tahun 2016 dalam Aplikasi e-
19
Monev Bappenas Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016
39
Alokasi dan Realisasi Anggaran pe Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tabel 3.6
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun
40
2016 Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan pada Kantor UPT dan Dekonsentrasi Tahun 2016
41
v
KATA PENGANTAR Hal Grafik 3.1
Pemantauan Anggaran dan Kinerja Sekretariat BPPSDM Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan
Grafik 3.2
Target dan Capaian Indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015-2019
Grafik 3.3
Target dan Capaian Indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Grafik 3.4
Target dan Capaian (Kumulatif) Indikator Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019
Grafik 3.5
Target dan Capaian per Tahun Indikator Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019
Grafik 3.6
Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Tahun 2015-2019
Grafik 3.7
Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
Grafik 3.8
Persentase Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Golongan Tahun 2016
Grafik 3.9
Distribusi Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2016
18
20
24
27
28
32
36
37
38
vi
Hal Gambar 1.1
Pelaksanaan Kegiatan Bagian Program dan Informasi Tahun 2016
4
Gambar 1.2
Pelaksanaan Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Tahun 2016
6
Gambar 1.3
Pelaksanaan Kegiatan Bagian Keuangan dan BMN Tahun 2016
7
Gambar 1.4
Pelaksanaan Kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2016
8
Gambar 1.5
Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015
9
Gambar 3.1
Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016
23
Gambar 3.2
Satuan Kerja (Poltekkes Mamuju) yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
31
Gambar 3.3
Lulusan Tenaga Kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
34
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
S
ekretariat Badan PPSDM Kesehatan bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan salah
satu unit eselon II di Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Dalam LKj IP mengukur kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Hasil pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). LKj IP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 sesuai dengan tujuan dan
1
sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2015 – 2019 dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja atau bagian di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pengambil keputusan demi perbaikan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Sedangkan untuk target kinerja ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015-2019 karena pada saat penyusunan LKj IP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 ini revisi Renstra Kementerian Kesehatan dan RAP Badan PPSDM Kesehatan belum ditetapkan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LKj IP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKj IP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 ini, dapat dilihat kinerja keberhasilan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan melalui pengukuran yang dilakukan, karena penyusunan LKj IP Sekretriat Badan PPSDM mengacu kepada Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2016.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan LKj IP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 adalah untuk menyajikan gambaran pencapaian keberhasilan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan periode tahun 2016 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.
2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan,
kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah unsur pembantu pimpinan Badan PPSDM Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.
2. Tugas Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi. b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat. d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan, dan e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
3
D. SUSUNAN ORGANISASI Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdiri atas: 1. Bagian Program dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Program
dan
Informasi
menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. c. Pemantauan, evaluasi, dan laporan.
Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran b. Subbagian Data dan Informasi c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Program dan Informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya melaksanakan beberapa kegiatan untuk memfasilitasi fungsi koordinasi terkait program dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan Program PPSDM Kesehatan. Berikut gambar kinerja Bagian Program dan Informasi periode Tahun Anggaran 2016 : Gambar 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Bagian Program Dan Informasi Tahun 2016
4
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan. b. Penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi, dan c. Pelaksanaan urusan advokasi hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Pada tiap tahun Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya melaksanakan beberapa pertemuan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi fungsi koordinasi terkait peraturan perundangan-undangan, organisasi dan tata laksana, serta advokasi hukum dan hubungan masyarakat.. Berikut gambaran kinerja Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat periode Tahun Anggaran 2016 :
5
Gambar 1.2 Pelaksanaan Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Tahun 2016
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan. b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, dan c. Pengelolaan barang milik negara.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan. b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi, dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.
Pada tiap tahun Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya melaksanakan beberapa pertemuan yang dilaksanakan
untuk
memfasilitasi
fungsi
koordinasi
terkait
urusan
perbendaharaan, verifikasi dan akuntasi, serta barang miliki negara. Berikut
6
gambar kinerja Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara periode Tahun Anggaran 2016 : Gambar 1.3 Pelaksanaan Kegiatan Bagian Keuangan dan BMN Tahun 2016
4. Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Kepegawaian
dan
Umum
menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pengembangan pegawai. b. Pelaksanaan pengadaan dan mutasi kepegawaian. c. Pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga, dan d. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.
Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai. b. Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai, dan c. Subbagian Umum dan Layanan Pengadaan.
7
Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya melaksanakan beberapa pertemuan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi fungsi koordinasi terkait pengembangan pegawai, pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/ jasa. Berikut gambaran kinerja Bagian Kepegawaian dan Umum periode Tahun Anggaran 2016 :
Gambar 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2016
8
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015
E.
SISTEMATIKA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sistematika penulisan atau outline dari LKj IP, terdiri dari:
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF Menguraikan secara singkat isi LKj IP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
2.
BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sistematika penulisan LKj IP.
9
3.
BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, Rencana Kinerja Tahunan, serta Perjanjian Kinerja.
4.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta sumber daya.
5.
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN
10
B A B II PERENCANAAN KINERJA
P
erencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2015 – 2019. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/I/2015 disusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 (Renstra Kemenkes 2015 - 2019), dimana didalamnya disebutkan bahwa salah satu program pembangunan kesehatan adalah Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Badan PPSDM Kesehatan. Secara umum tugas pokok dan fungsi Badan PPSDM Kesehatan adalah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 4 eselon II teknis dan 1 sekretariat, 38 politeknik kesehatan serta 6 BBPK dan Bapelkes. Masing– masing Satuan Kerja (satuan kerja) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Poltekkes dan BBPK/Bapelkes memiliki peran dan fungsi yang saling bersinergi serta mendukung satu sama lain. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berperan memantapkan dukungan manajemen, pusat-pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan berperan menyerasikan pengadaan, menjamin pemerataan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Sedangkan Poltekkes, BBPK dan
11
Bapelkes berperan memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dan dibutuhkan. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan PPSDM Kesehatan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang memberikan penjelasan program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi Badan PPSDM Kesehatan sesuai Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Tahun Tahun 2015 Nomor: HK.02.03/I.1/008232/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019. menunggu revisi RAP 2016 selesai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Dalam pelaksanaan fungsinya Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Nomor: HK.02.04/I.1/002832/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 20152019. Visi dan Misi yang digunakan adalah Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.
12
A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan adalah
terselenggaranya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
2. Sasaran Strategis Sasaran strategis Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pencapaian sasaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016, yaitu: a. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebanyak 20 dokumen. b. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan sebanyak 34 dokumen. c. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 17 Satuan kerja (kumulatif). d. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 20.000 orang.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 berisikan penugasan dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 inilah, Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
13
Perjanjian Kinerja ini telah selaras dengan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 yang disusun mengacu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 ini disusun untuk menentukan tujuan dan arah pelaksanaan program selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, yang berisi indikator untuk mengukur keberhasilan dari kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.
Tabel. 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
1 Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
20 Dokumen
2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan
34 Dokumen
3 Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya (kumulatif)
17 Satuan Kerja
Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi
4 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
20.000 Orang
14
C. STRATEGI
Strategi untuk mencapai sasaran indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah ditetapkan adalah: a.
Perencanaan kebijakan dan program. Perencanaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan azas pembiayaan sesuai fungsi, dan sejalan dengan persamaan gender.
b.
Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan selama Tahun 2016. Pemantauan ditekankan pada input dan proses penyelenggaraan kegiatan dari masing-masing kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
c.
Pengendalian dan penilaian Pengendalian dan penilaian didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya serta didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Disamping itu, perlu dilakukan penyelenggaraan sistem informasi SDM Kesehatan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. Untuk penyelenggaraan sistem informasi SDM Kesehatan di daerah didukung dengan alokasi dana dekonsentrasi. Diperlukan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
15
B A B III AKUNTABILITAS KINERJA
A
khir periode tahun 2016, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran capaian PK dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dituangkan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Pengukuran kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dilakukan dengan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan Sekretariat Badan PPSDM yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Analisis laporan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang diuraikan pada bab ini untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
A. CAPAIAN KINERJA Tahun 2016 capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan secara keseluruhan telah tercapai. Pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdapat 3 indikator yang tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan, dimana dalam capaian tersebut mengindikasikan bahwa dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program PPSDM Kesehatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditargetkan, uraian capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
16
Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan Tahun 2016 No.
Indikator Kinerja
1
Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
2
3
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (kumulatif)
Target
Realisasi
Capaian
20 Dokumen
21 Dokumen
105%
34 Dokumen
34 Dokumen
100%
17 Satuan Kerja
66 Satuan Kerja
388,23%
Pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdapat kegiatan dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Proses pelaksanaan kegiatan ini beserta penganggarannya dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sesuai tupoksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan berfungsi memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam hal pembinaan pengelolaan pendidikan tinggi pada unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Badan PPSDM Kesehatan dalam hal ini Poltekkes Kemenkes. Pada Tahun 2016 capaian indikator untuk kegiatan meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :
17
Tabel. 3.2 Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 No. 1
Indikator Kinerja Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Target
Realisasi
Capaian
20.000 orang
20.315 orang
101,58%
Grafik. 3.1 Pemantauan Anggaran dan Kinerja Sekretariat BPPSDM Kesehatan Tahun 2016 Berdasarakan Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan
18
Tabel. 3.3 Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2016 Dalam Aplikasi e-Monev Bappenas
Tabel. 3.4 Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDMK Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas
B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA
Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
19
1.
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan dengan indikator capaian :
a. Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
PPSDM
Kesehatan Definisi Operasional: Jumlah
dokumen
kebijakan
teknis/rancangan
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Cara Perhitungan: Menghitung jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan telah dilakukan pembahasan di internal Badan PPSDM Kesehatan paling sedikit 2 kali. Dihitung selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahunnya. Target dan capaian indikator tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.2. berikut:
Grafik 3.2 Target dan Capaian Indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015-2019
20
Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan pada tahun 2016 telah tercapai sebanyak 21 dokumen atau tercapai 105%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 20 NSPK maka capaian tahun 2016 ini dihasilkan 21 NSPK dari 20 NSPK yang ditargetkan, terdapat kenaikan capaian sebesar 5%. Kenaikan capaian ini berkaitan dengan banyaknya produk hukum yang perlu diterbitkan untuk mengakomodir semua peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pelaksanaan program di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Target tahun 2015-2019 untuk indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan yang disusun secara kumulatif adalah 100 dokumen. Jika dibandingkan dengan target kumulatif NSPK yang disusun sampai dengan tahun 2019, maka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ini sudah tercapai 41% atau 41 dokumen NSPK yang disusun dari target 100 dokumen NSPK yang disusun. Berdasarkan kenaikan capaian NSPK pada tahun 2016 ini maka dapat diprediksi capaian dokumen NSPK yang disusun sampai akhir tahun 2019 nanti sebanyak 104 dokumen NSPK atau akan tercapai 104%. Pencapaian
target
indikator
ini
diperoleh
melalui
kegiatan
yang
diselenggarakan baik di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan untuk mengakomodir Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka menghasilkan dokumen rancangan peraturan yang disusun dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK. Dokumen NSPK ini sangat diperlukan untuk menunjang output dari unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang memerlukan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Adapun produk jenis NSPK yang dihasilkan dapat dilihat pada lampiran. Salah satu regulasi yang dihasilkan pada tahun 2016 untuk memayungi program pengembangan SDM Kesehatan adalah penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Kualifikasi Pendidikan Pendidikan Tenaga Kesehatan. Regulasi ini diterbitkan sebagai payung
21
hukum dalam pengembangan program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari UU nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur dan memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analisis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dan lain-lain yang berpendidikan di bawah Diploma III untuk menlanjutkan pendidikannya tanpa perlu meninggalkan tugas. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 ini mendorong tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma III; meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan. Pencapaian target indikator ini dalam menghasilkan dokumen rancangan peraturan yang disusun dalam bentuk NSPK tahun 2016 telah tercapai melebihi target, namun upaya optimalisasi diperlukan dalam mendukung kinerja Badan PPSDM Kesehatan dari segi NSPK. Optimalisasi yang perlu dilakukan dalam penyusunan peraturan adalah koordinasi dalam melakukan pengkajian setiap muatan NSPK yang terkait bidang atau program teknis baik di lingkungan internal dan eksternal Badan PPSDM Keseatan. Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pusat atau unit teknis terutama yang berkaitan materi teknis dari NSPK yang dibahas tersebut. Beberapa NSPK yang telah disusun dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut:
22
Gambar 3.1 Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016
b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan
Definisi Operasional: Dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Cara Perhitungan: Menghitung jumlah provinsi yang mengirimkan dokumen data dan informasi (profil) pengembangan dan pemberdayaan SDMK wilayahnya.
Pada tahun 2016, capaian indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan telah tercapai 34 dokumen tersusun dari target 34 dokumen,
23
artinya telah tercapai 100%. Target dan capaian indikator tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.3. berikut: Grafik 3.3 Target dan Capaian Indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan pada tahun 2016 telah tercapai sebanyak 34 dokumen atau tercapai 100% sesuai dengan target yakni sebanyak 34 Dinas Kesehatan Provinsi menyusun profil data dan informasi program PPSDM kesehatan tahun 2016. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan antara capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 karena kegiatan penyusunan profil tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2016. Target indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 34 dokumen setiap tahunnya. Berdasarkan capaian indikator pada tahun 2016 maka indikator ini dapat diprediksi akan tercapai 100% setiap tahunnya hingga tahun 2019 nanti. Hal ini berpedoman pada jumlah provinsi yang ada di Indonesia dimana setiap provinsi diharapkan dapat menyusun dan mempunyai profil data dan informasi program PPSDM Kesehatan
24
yang ada di provinsi masing-masing. Melalui penyusunan profil SDM kesehatan provinsi ini akan memudahkan penyusunan profil data dan informasi program PPSDM Kesehatan secara nasional, di samping itu indikator ini menjadi sangat penting untuk perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan agar tersebar secara merata di seluruh nusantara. Proses pencapaian target indikator ini dicapai melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 mulai dari pertemuan-pertemuan sosialisasi ke provinsi, pendampingan pada petugas data dan informasi dinas kesehatan provinsi hingga pertemuan pemutakhiran data untuk menyusun profil masing-masing provinsi tersebut, sehingga setiap provinsi mempunyai satu dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan di provinsinya. Secara kuantitatif target sudah tercapai 100%, namun optimalisasi perlu dilakukan dalam mendukung kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Indikator ini mengindikasikan penyelenggaraan Sistem Informasi SDM Kesehatan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun secara nasional dalam mendukung program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan di berbagai tingkatan wilayah tersebut selama periode tahun 2016. Kendala tersebut antara lain belum seluruh Dinas Kesehatan baik kabupaten/kota maupun provinsi memandang penting data dan informasi SDM Kesehatan sehingga belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya tercakup dalam pelaksanaan pemetaan SDM Kesehatan; belum seluruh dinas kesehatan memiliki alokasi anggaran yang mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi SDM Kesehatan, sebagian besar masih mengandalkan sumber Dana Dekonsentrasi. Namun demikian dalam dua tahun terakhir telah mengalami peningkatan perhatian terhadap pentingnya data dan informasi SDM Kesehatan dalam mendukung program PPSDM Kesehatan yang meliputi unsur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator tersebut masih diperlukan upaya advokasi ke seluruh dinas kesehatan mengenai pentingnya data
25
dan informasi SDM Kesehatan guna mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan berbasis bukti. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang berkesinambungan dalam hal pengelolaan data dan informasi SDM Kesehatan. Selain itu secara teknis juga masih diperlukan pendampingan ke dinas kesehatan terutama dalam hal pengelolaan data dan informasi SDM Kesehatan yang ditunjang dengan Sistem Informasi SDM Kesehatan. Di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga masih diperlukan penguatan kapasitas pengelolaan data dan informasi serta sarana pendukungnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan data dan informasi.
c. Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (kumulatif).
Definisi Operasional: Satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung dan pengadaan operasional.
Cara Perhitungan: Berdasarkan definisi operasional di atas ditargetkan sebanyak 17 satuan kerja ditingkatkan sarana dan prasaranya (kumulatif), yakni melalui menyelenggarakan pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan pengadaan operasional, serta telah menyampaian BAST. Capaian indikator dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut:
26
Grafik 3.4 Target dan Capaian (Kumulatif) Indikator Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019
Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa indikator ini dihitung secara kumulatif, maka capaian pada tahun 2016 untuk indikator jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sudah tercapai sebanyak 66 satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarannya. Jumlah capaian 66 satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya ini merupakan capaian yang diperoleh pada tahun 2015 yakni sebanyak 17 satuan kerja dan capaian tahun 2016 sebanyak 49 satuan kerja. Artinya secara kumulatif untuk satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sudah tercapai 388,24% di tahun 2016. Sedangkan capaian pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.5. berikut.
27
Grafik 3.5 Target dan Capaian per Tahun Indikator Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
Apabila dianalisa capaian pertahunnya untuk tahun 2016 saja telah tercapai sebanyak 49 satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya dari target pertahun tahun 2016 yakni sebanyak 11 satuan kerja atau telah tercapai 445,45%. Pada tahun 2015 capaian indikator ini telah tercapai sebesar 283,33%, angka ini diperoleh dari jumlah capaian sebanyak 17 satuan kerja dibagi dengan target 6 satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya. Peningkatan capaian indikator ini terjadi karena adanya penambahan belanja modal sebanyak Rp.150 milyar yang direalisasikan untuk pembangunan gedung mangkrak di 11 satuan kerja sesuai surat nomor PR.02.03/I.1/003181/2015 tentang Penyesuaian Usulan Revisi Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA dan Perpindahan Anggaran Satker Pusat dan Daerah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terdapat kenaikan persentase capaian, karena pada tahun 2016 anggaran belanja modal Badan PPSDM Kesehatan 4 kali lebih besar dari tahun 2015 yang diperuntukkan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang jumlahnya 49 satuan kerja, lebih banyak dibandingkan tahun 2015 yang tambahan alokasi anggarannya hanya untuk 11 satuan kerja.
28
Apabila diproyeksikan ke target tahun 2019 (kumulatif) sebanyak 44 satuan kerja telah ditingkatkan sarana dan prasaranya, maka persentase capaian indikator ini sejak tahun 2015 - 2016 telah tercapai 150% yakni sebanyak 66 satuan kerja telah ditingkatkan sarana dan prasarananya. Angka capaian pada indikator Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya pada tahun 2016 ini diperoleh melalui : 1) Laporan Poltekkes Kemenkes terkait realisasi anggaran per belanja, khususnya belanja modal dan BAST. 2) Pemantauan melalui aplikasi Sistem Informasi Barang dan Jasa (Sibaja) dan juga pemantauan langsung yang dilakukan baik melalui via e-mail, surat resmi, maupun kunjungan atau supervisi ke Poltekkes Kemenkes. 3) Pengolahan data e-Monev Kinerja Terpadu SMART – DJA Kementerian Keuangan, yang mana melalui Busines Intelegence (BI) aplikasi ini dapat membantu dalam menganalisa realisasi pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan pengadaan operasional. Badan PPSDM Kesehatan memiliki 49 satuan kerja yang terdiri dari 5 satuan kerja pusat, 3 Bepelkes, 3 Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan 38 Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan merupakan satuan kerja yang tersebar di 34 provinsi dimana tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan tingkat Diploma III, Diploma IV dan Magister Terapan. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI sebagai salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan milik pemerintah diwajibkan untuk memenuhi standar sarana/prasarana pendidikan kesehatan. Yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua keperluan yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah keperluan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman, jalan menuju institusi
29
pendidikan, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Pada tahun anggaran 2016 ini seluruh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan mendapatkan dana belanja modal untuk memenuhi standar sarana prasarana pendidikan tersebut. Indikator jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya ini merupakan salah satu sasaran strategis dalam melaksanakan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Target capaian indikator satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya pada tahun 2016 ini telah tercapai 445,45%, namun masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2016 dengan adanya kebijakan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, mengakibatkan dilakukannya revisi anggaran, APBNP dan buka blokir yang cukup memakan waktu sehingga berdampak terhadap proses pelaksanaan kegiatan untuk Pengadaan Barang dan Jasa (proses lelang) yang baru dapat direalisasikan pada akhir tahun. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator ini adalah perlu adanya peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang khusus menangani terkait belanja modal termasuk sistem monitoring dan pelaporannya. Selain itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang memudahkan pengendalian dan monitoring. Upaya yang dilaksanakan diantaranya melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan proses pengadaan melalui sistem monitoring online Sibaja dan monitoring realisasi anggaran secara berkala melalui Aplikasi SMART, termasuk didalamnya monitoring melalui surat, email dan pemantauan langsung ke Poltekkes Kemenkes, pembentukan tim monitoring dan evaluasi serta tata cara pengelolaan keuangan terkait pengelolaan barang dan jasa pada seluruh satuan kerja. Disamping itu perlu mempercepat proses penerbitan
30
pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui. Salah satu hasil satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut:
Gambar 3.2 Satuan Kerja (Poltekkes Mamuju) Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
Sumber: Poltekkes Mamuju
2.
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap Satuan kerja Poltekkes Kemenkes RI dengan indikator capaian:
d. Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Definisi Operasional: Peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Poltekkes Kemenkes dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
31
Cara Perhitungan: Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
Tujuan indikator ini adalah menggambarkan banyaknya jumlah peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan profesional baik dalam program diploma III, program diploma IV, program profesi, dan program magister di Poltekkes Kemenkes. Adapun target dan capaian indikator ini untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut:
Grafik 3.6 Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Poltekkes Tahun 2015-2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2016 adalah 20.000 orang dan capaian indikator tersebut pada tahun 2016 sebanyak 20.315 orang atau tercapai 101,58%, melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan
32
capaian indikator tahun 2015, maka capaian indikator pada tahun 2016 secara persentase terjadi penurunan, namun hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penurunan kinerja karena penambahan lulusan yang melebihi target tersebut disebabkan adanya peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan selama 3 tahun sehingga perlu penambahan masa pendidikan dimana peserta didik ini baru bisa dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun berikutnya. Apabila diproyeksikan kepada target tahun 2019, maka target yang telah ditetapkan setiap tahun ini diperkirakan dapat tercapai sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pembukaan prodi baru pada Poltekkes Kemenkes RI. Pada tahun 2016 capaian indikator ini telah tercapai lebih dari 100%. Angka capaian indikator ini diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh Poltekkes Kemenkes terkait jumlah mahasiswa yang diwisuda selama tahun 2016, dimana data jumlah lulusan ini tercatat di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Indikator ini menggambarkan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan setiap tahun sebagai bentuk meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi dalam rangka melaksanakan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Selain itu indikator ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dari Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) ke Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) pada tingkat Akademi atau Diploma III. Salah satu prestasi dari capaian indikator yakni pada Poteknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang telah berperan dalam meningkatkan kualitas lulusan Poltekkes Kemenkes adalah kerjasamanya dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dalam mendidik putri-putri daerah Bengkayang menjadi tenaga bidan untuk diangkat menjadi Bidan Desa di Kabupaten Bengkayang dalam rangka pembentukan 120 Desa Siaga. Kerjasama juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, untuk mendidik putra-putri Kabupaten Sorong Selatan pada 6 (enam) jurusan yaitu Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Gigi, dan Kesehatan
33
Lingkungan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan Malinau, Kalimantan Timur untuk mendidik mahasiswa Prodi D-III Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan. Program lainnya di Poltekkes Kemenkes yang mendukung peningkatan jumlah lulusan Poltekkes adalah pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Program PJJ ini sebagai solusi untuk menjawab tantangan besarnya kebutuhan atau demand tenaga kesehatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan karir, dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan tempat tugas dan tanpa terkendala waktu, biaya atau jarak. Untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini perlu peningkatan sosialisasi lulusan Poltekkes Kemenkes agar dapat didayagunakan di dunia kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan lulusan Poltekkes Kemenkes yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan adalah melalui perekrutan tim base program nusantara sehat di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan program pengiriman tenaga perawat ke luar negeri.
Gambar 3.3 Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
34
3.
Kegiatan Dekonsentrasi Pada tahun 2016, terdapat kegiatan di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang
mendukung
provinsi
dalam
bentuk
dana
dekonsentrasi
Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan untuk sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di 34 Dinas Kesehatan Provinsi. Pada awal tahun 2016 telah di lakukan penandatanganan kinerja yang telah ditetapkan indikator kinerja dan target dari setiap dinas kesehatan provinsi yang menerima dana dekonsentrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Untuk menghitung capaian kinerja dari target kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di provinsi yang menerima dekonsentrasi diperoleh dengan menghitung realisasi dari capaian target indikator yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya singkronisasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber APBN dan APBD, dimana pada tahun 2016 dekonsentrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah tahun pertama pelaksanaan setelah 2 (dua) tahun yakni periode tahun 2014-2015 tidak terdapat kegiatan ini. Selain kurangnya persiapan, kendala juga disebabkan karena daerah lebih mengutamakan kegiatan APBD karena kegiatan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah (gubernur), di samping itu juga kurangnya koordinasi antar bagian pelaksana program di dinas kesehatan provinsi.
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
35
a. Berdasarkan jenis kelamin Sampai dengan Desember 2016, jumlah SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 137 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 71 orang atau 51,82% berjenis kelamin laki-laki dan 66 orang atau 48,18% berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah pegawai non PNS berjumlah 32 orang yang terdiri dari 8 orang pengemudi dan 24 orang pramubakti. Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 3.7. berikut:
Grafik 3.7 Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPPSDMK Desember 2016
b. Berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan dari 137 pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 27 orang (19,71%) adalah golongan IV, 87 orang (63,50%)
36
adalah golongan III, 21 orang (15,33%) adalah golongan II dan 2 orang (1,46%) adalah golongan I. Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 3.8. berikut:
Grafik 3.8 Persentase Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Golongan Tahun 2016
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Set. BPPSDMK, Desember 2016
c. Berdasarkan latar belakang pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 137 orang PNS di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 40 orang (29,20%) memiliki latar belakang pendidikan S2, 53 orang (38,69%) memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV, 21 orang (15,33%) memiliki latar belakang pendidikan DIII, 20 orang (14,60%) memiliki latar belakang pendidikan SLTA, 1 orang (1,46%) memiliki latar belakang pendidikan SLTP dan 1 orang (0,73%) memiliki latar belakang
37
pendidikan SD. Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 3.9. berikut:
Grafik 3.9 Distribusi Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2016
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, Set.BPPSDMK, Desember 2016
2.
Sumber Daya Anggaran
Anggaran belanja Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 359.225.985.000,- (dengan sumber dana Rupiah Murni) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 302.841.242.609,- atau sebesar 84,30%. Pada tahun 2016 terdapat kebijakan Inpres No 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya kebijakan tersebut anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan di self blocking sebesar Rp.32.464.322.000,- sehingga pagu setelah self blocking menjadi Rp.326.761.663.000,- dan realisasi anggaran menjadi sebesar Rp.
38
302.841.242.609,- atau sebesar 92,68%, lebih jelas terlihat dalam terlihat pada tabel 3.5. berikut. Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 Uraian
Set. BPPSDMK
Pagu Awal
Pagu (SB)
Realisasi (Rp)
% Realisasi (Pagu Awal)
% Realisasi (Pagu SB)
359.225.985.000
326.761.663.000
302.841.242.609
84,30
92,68
Dekonsentrasi
18.908.426.000
14.638.923.000
12.366.662.154
65,40
84,48
Total
378.134.411.000
341.400.586.000
315.207.904.763
83,36
92,33
Sumber: SMART, 23 Januari 2017
Pada tahun 2016 ini Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat merealisasikan anggarannya
ditambah
dekonsentrasi
sebesar
83,36%
atau
sebesar
Rp.315.207.904.763,- dari pagu awal Rp.378.134.411.000,-. Sedangkan dari pagu self blocking sebesar Rp. 341.400.586.000,- realisasinya adalah 92,33%. Dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,21% dan capaian output sebesar 86,06% serta nilai kinerja sebesar 84,59% (Sumber e-monev DJA Kemenkeu, 23 Januari 2017). Secara persentase jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 95,85%, dengan realisasi anggaran tahun 2016 baik dari pagu awal maupun dengan pagu self blocking terdapat penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 adanya penambahan belanja modal 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dari tahun 2015, yakni pada tahun 2016 untuk anggaran belanja modal sebesar Rp.15.677.157.000,sedangkan tahun 2015 anggaran belanja modal sebesar Rp.3.686.267.000,-. Selain itu juga dapat dipengaruhi dari adanya anggaran dekonsentrasi untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.18.908.426.000,-
39
Realisasi anggaran kegiatan sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana tabel 3.6. berikut.
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 Output kegiatan
Pagu Awal
Pagu (SB)
Realisasi (Rp)
% Realisasi (Pagu Awal)
Sistem informasi yg dikembangakan
% Realisasi (Pagu SB)
236.525.000
191.725.000
124.243.750
52,53
64,80
NSPK program PPSDM Kesehatan
1.472.610.000
1.127.215.000
1.066.689.469
72,44
94,63
Data dan informasi PPSDM Kesehatan
2.379.385.000
1.840.877.000
1.495.927.719
62,87
81,26
33.765.442.000
25.875.472.000
21.597.662.471
63,96
83,47
305.871.366.000
283.907.407.000
266.219.124.160
87,04
93,77
1.405.094.000
799.404.000
717.050.000
51,03
89,70
7.152.126.000
6.826.126.000
90,02
94,32
6.548.005.000
5.798.005.000
4.792.649.940
73,19
82,66
395.432.000
395.432.000
389.522.100
98,51
98,51
359.225.985.000
326.761.663.000
302.841.242.609
84,30
92,68
Dukungan layanan manajemen Layanan perkantoran Kendaraan bermotor Perangkat pengolah data dan komunikasi Peralatan dan fasilitas perkantoran Gedung/bangunan
Jumlah
6.438.373.000
Sumber: SMART, 23 Januari 2017
40
Sedangkan anggaran kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan jika dilihat berdasarkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Poltekkes Kemenkes serta dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada table 3.7 berikut.
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan pada Kantor UPT dan Dekonsentrasi Tahun 2016 No 1.
2.
Indikator NSPK program PPSDM Kesehatan Jumlah dokumen data dan informasi Program PPSDMK (Sekretariat) Data dan Informasi (Dekonsentrasi)
Total 3.
4.
Jumlah satuan kerja yang ditngkatkan sarana dan prasarananya
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI Total
Pagu Awal
Pagu (SB)
Realisasi (Rp)
% Realisasi (Pagu Awal)
% Realisasi (Pagu SB)
1.472.610.000
1.127.215.000
1.066.689.469
72,44
94,63
2.379.386.000
1.840.877.000
1.495.927.719
62,87
81,26
10.698.739.000
7.407.501.000
6.254.656.221
58,46
84,44
13.078.125.000
9.248.378.000
7.750.583.940
59,26
83,80
1.405.936.000.000
1.029.165.917.000
986.478.047.626
70,17
95,85
1.211.941.006.000
1.041.064.751.000
909.526.514.890
75,05
87,37
2.632.427.741.000
2.080.606.261.000
1.904.821.835.925
72,36
91,55
Sumber: SMART, 23 Januari 2017
41
BAB IV PENUTUP
L
aporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 menyajikan keberhasilan maupun hambatan dari capaian indikator yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Secara umum,
sasaran strategis yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Hal ini terlihat dari 4 indikator kinerja yang diperjanjikan, 2 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target dan 2 indikator lainnya tercapai melebihi target. Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Diluar beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian target ini, koordinasi antar unit kerja semakin terbangun dengan baik. Sekretariat merupakan unsur pendukung (supporting) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen unit kerja dalam lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan manajemen keseluruh unit saja. Melainkan, dapat juga dilihat sebagai perekat, penopang dan penunjang dalam organisasi Badan PPSDM Kesehatan, dimana unsur-unsur perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta pelayanan terhadap stakeholder internal, berawal dari bagian-bagian dalam kesekretariatan. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Sekretariat dapat dengan optimal berjalan, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja di lingkungan Seklretariat Badan PPSDM Kesehatan. Berdasarkan realisasi dan capaian Tahun Anggaran 2016, maka rekomendasi yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan PPSDM kesehatan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:
42
1. Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi anggaran secara berkala melalui sistem monitoring online yang telah berjalan, sekaligus deteksi dini atas rendahnya capaian target. 2. Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk segera dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui DPR. 3. Mempercepat proses penerbitan pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 4. Optimalisasi koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan/program terhadap bagian-bagian terkait. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan menjadi salah satu bahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
43
LAMPIRAN
44
