RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan secara langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu RPJMD Kabupaten Pekalongan yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011. Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik di jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun masyarakat umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten
Pekalongan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2011 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011, sesuai Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2010 yang kegiatannya dilaksanakan oleh 47 SKPD. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2011 untuk mencapai 110 (seratus sepuluh) Sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2011, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 110 sasaran adalah 98,71%, keberhasilan ini diberikan oleh 110 sasaran, 7 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja diatas 100%, 74 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 100% , dan 27 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja 80% - 100% serta 2 sasaran cukup mencapai tingkat capaian kinerja 50% - 79%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :
ii
No. 1.
Nilai Capaian
Sasaran
Kinerja
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
100%
sebagaipedoman pelaksanaan pembangunan 2.
Meningkatnya rasio pelaksanaan pembangunan dengan
100%
dokumentasi perencanaan 3.
Meningkatnya SDM Aparatur Perencanaan
100%
4.
Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat
100%
dalam pembangunan 5.
Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja
100%
pemerintah Kab. Pekalongan 6.
Meningkatkan efektivitas, efesiensi dan tertib administrasi
100%
Pemerintah Daerah 7.
Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan
penyebarluasan
informasi
dalam
100%
rangka
penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 8.
Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah
100%
9.
Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset
100%
10.
Terwujudnya peningkatan PAD rata-rata pertahun sebesar
107,69%
15% 11.
Meningkatnya kerja sama dengan 10 kabupaten/ Kota
100%
12.
Terwujudnya
100%
pelayanan
publik
yang
prima
kepada
masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 13.
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui
100%
derikulasi dan debirokratisasi pelayanan 14.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
15.
Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk
100% 99,32%
hukum 16.
Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tetib dan teratur
iii
100%
17.
Meningkatnya efektivitas tertib administrasi
100%
penyelenggaraan Pemerintah 18.
Tersedianya akses data / informasi secara cepat, mudah
97,50%
dan akurat 19.
Meningkatnya sistem pengawasan internal pengendalian
100%
pelaksanaan kebijakan Bupati 20.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta
103,67%
meningkatkan SDM yang handal dan profesional 21.
Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai baik PNS,
92,52%
PTT dan pensiunan dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja 22.
Terwujudnya
tertib
administrasi
dan
pelayanan
100%
kepegawaian yang prima 23.
Tersedianya sistem manajemen kepagawian (SIMPEG) yang
didukung
program
aplikasi
yang
95,40%
mampu
memberikan/ menyajikan data kepegawaian yang akurat yang mendukung tertib administrasi kepegawaian serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 24.
Terpeliharanya surat - surat berharga dan dokumen arsip
100%
daerah 100% 25.
Tersedianya sarana prasarana pengelolaan dan perawatan
100%
arsip secara memadai 26.
Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan
100%
Pemerintah Kabupaten 27.
Meningkatnya
pelayanan
kehumasan
dan
jalinan
99%
kemitraan dgn media 28.
Meningkatnya penyebaran informasi penyaluran aspirasi, dialog interaktif dan jaringan komunikasi
iv
99,33%
29.
Pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi tepat
99,50%
guna secara optimal 30.
Meningkatnya kualitas jalan menjadi 80.82 Km
100%
31.
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari
100%
jalan batu menjadi jalan aspal 32.
Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan
100%
kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM 33.
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air
100%
34.
Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi
100%
35.
Menurunnya jumlah pemukiman kumuh dan meningkatnya
100%
kualitas lingkungan pemukiman 36.
Terpeliharanya penerangan jalan
37.
Terwujudnya pendidikan
100%
penyeragaman pra
sekolah
model
sebagai
pembelajaran
persiapan
100%
siswa
memasuki pendidikan dasar 38.
Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksa
100%
naan Wajar Diknas serta meningkatkan kemandirian institusi
pendidikan, meningkatkan
sarana
prasarana
sekolah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 39.
Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi keluarga miskin mengutamakan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, mewujudkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan tingkat kebutuhan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
v
100%
40.
Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternativ
100%
bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan pengetahuan dasar ketrampilan berusaha secara profesional, serta meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan pengguna 41.
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat
87,50%
42.
Mencukupi sumber daya kesehatan dgn tercukupinya
91,40%
kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan secara merata 43.
Meningkatkan peran serta masy. Melalui revitalisasi
98,74%
posyandu dgn mengaktifkan dan meningkatkan strata posyandu purnama dan mandiri dari 19% menjadi 45% 44.
Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
83,94%
45.
Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular
81,78%
46.
Meningkatnya cakupan imunisasi
102,28%
47.
Meningkatnya status RS kajen menjadi RSU Type C dengan
mencukupi
sarana
prasarana
dan
100%
tenaga
kesehatan yang memenuhi syarat 48.
Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman,
105,56%
bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif 49.
Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat
110,52%
dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani 50.
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum
69,43%
terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas
dan
disediakan
dana
pendampingan
ASKESKIN dari APBD Kabupaten 51.
Peningkatan pelayanan perlindungan HAK Reproduksi
100%
individu. 52.
Penyediaan pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin
vi
100%
53.
Pembinaan KB bagi keluarga 283 desa/ kel
100%
54.
Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan
100%
reproduksi remaja (KRR) 55.
Bina lingkungan keluarga
100%
56.
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang
94,56%
mudah, murah, cepat dan terpadu 57.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
akan
tertib
100%
administrasi kependudukan dengan sosialisasi akan arti pentingnya dokumen kependudukan 58.
Pengembangan penerapan SIAK (sistem administrasi
100%
kependudukan) di 7 kecamatan 59.
Meningkatkan potensi organisasi dan lembaga masyarakat
99,76%
yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 60.
meningkatkan
upaya
perlindungan
terhadap
tindak
100%
kekerasan melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 61.
Peningkatan
cakupan
memperhatikan
penanganan
jenis
PMKS
PMKS
yang
dengan
100%
membutuhkan
penanganan segera dengan ketersediaan
dana dan
kemampuan SDM yang ada 62.
Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga
73,33%
sosial masyarakat dan pemerintah 63.
Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial masy. yang
93,49%
meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta
dunia
usaha
dalam
rangka
mencegah
dan
menanggulangi masalah sosial 64.
Meningkatnya
pemahaman,
pengahayatan
dan
93,20%
dalam
92,90%
pengamalan ajaran agama di masyarakat 65.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
penegakan ketentraman dan ketertiban
vii
SDM
66.
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
95,76%
perundang-undangan 67.
Meningkatkan
pemahaman
dan
wawasan
politik
98,06%
Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam
97,85%
masyarakat 68.
penanganan bencana 69.
Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi
100%
70.
Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas
100%
71.
Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan
100%
jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%. 72.
Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial
100%
sampai dengan 90% 73.
Meningkatkan promosi dan soaialisasi potensi daerah
100%
74.
Meningkatnya usaha kecil mikro menengah sebesar 1.000
100%
orang pertahun 75.
Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi sebanyak 1000
orang
pertahun
dan
pengembangan
100%
UMKM
sebanyak 200 unit / tahun 76.
Meningkatkan nilai investasi fasilitas non fasilitas sebesar
100%
3% 77.
Terwujudnya
koordinasi
yang
lebih
baik
untuk
100%
meningkatkan pangsa pasar, investasi dan daya beli masyarakat 78.
Meningkatkan
fungsi
kelembagaan
masyarakat
dan
93,60%
aparatur Pemerintah desa melalui perencanaan kegiatan 79.
Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat
100%
dalam pembangunan wilayah desa 80.
Meningkatkan usaha mikro produktif masyarakat desa
100%
81.
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masy. dalam
100%
pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masy
viii
82.
Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak
100%
83.
Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan
107,86%
peternakan 84.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi
97,59%
teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan 85.
Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan tangguh dimana
99,61%
produk yang dihasilkan baik kualitas
maupun kuantitasnya mampu bersaing di tengah arus globalisasi 86.
Meningkatnya populasi ternak
100%
87
Meningkatkan jumlah kelompok agribisnis
88.
Meningkatkan luas pengembangan tanaman
100%
89.
Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan
100%
97,93%
masyarakat 90.
Meningkatkan daya dukung lahan
100%
91.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
100%
hutan dgn melibatkan LMDH yang ada 92.
Menumbuhkan sikap gemar menanam dari masyarakat
93.
Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan
98,53% 100%
pengolah ikan 94.
Meningkatkan
produksi
perikanan
tangkap
sebesar
86,88%
2.290,60 ton/ thn dan perikanan budidaya sebesar 1.669,30 ton/ thn 95.
Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di
100%
pasar 10%/ tahun 96.
Meningkatkan omzet penjualan produk daerah sebesar
100%
10%/ tahun 97.
Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 2 buah/ thn
ix
100%
98.
Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang
100%
dengan peningkatkan sebesar 2% pertahun 99.
Meningkatkan kualitas produk berstandar sebesar 6%
100%
pertahun 100.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas program transmigrasi
100%
101.
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5%
112,82%
pertahun 102.
Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata secara
100%
terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan 103.
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai
100%
budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah 104.
Pembinaan terhadap 10 organisasi kebudayaan
105.
Meningkatnya
ketersediaan
dan
kualitas
100% dokumen
100%
perencanaan penataan ruang dan kawasan 106.
Terselenggaranya memperhatikan
kegiatan daya
pembangunan
dukung
lahan
yang
yang
99,84%
serasi
keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup 107.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah
100%
108.
Tersusunnya produk hukum ( Perda ) tentang pengelolaan
100%
lingkungan hidup daerah 109.
Meningkatkan sarana dan prasarana system informasi
100%
lingkungan (SIL) dan sistem informasi geografis (SIG) 110.
Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Jumlah
100% 98,71%
x
Dari 110 sasaran nilai pencapaian terendah pada sasaran: adalah “Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas dan disediakan dana pendampingan ASKESKIN dari APBD Kabupaten, sedangkan tingkat pencapaian sasaran tertinggi atau yang mencapai nilai diatas 100% terdapat 7 sasaran yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan PAD rata-rata pertahun sebesar 15%. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional 3. Meningkatnya cakupan imunisasi. 4. Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif. 5. Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. 6. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan 7. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5% pertahun.
Nilai tingkat pencapaian kinerja sasaran rata-rata Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebesar 98,71 % masuk dalam kategori berhasil.
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran yang kurang dari 100% dapat dijumpai beberapa permasalahan yang menonjol diantaranya : 1. Kondisi geografis serta keadaan iklim dan cuaca menjadi kendala dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. 2. Kurangnya kepedulian dan kemandirian pengusaha kecil tekstil dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan limbah rumah tangga dan industri. 3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai – nilai luhur budaya bangsa dan rasa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Terdapat beberapa Perda Pendapatan yang perlu disempurnakan karena dalam substansi dan struktur tarip sudah sesuai dengan kondisi sekarang.
xi
Untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang, perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain : 1. Melaksanakan perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan dan standar teknis. 2. Pemda didukung oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI serta Departemen Perindustrian RI membanguan sebuah IPAL Terpadu. 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan peransertanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 4. Perlu dilakukannya pengkajian evaluasi dan perubahan perda – perda pendapatan baik substansi, tarip maupun penerapan dilapangan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 951.001.102.747,00,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 895.761.268.996,00,- atau 94,19% dan tugas pembantuan yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD I sebesar Rp. 531.827.295.007,yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 110 sasaran strategis. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.
xii
