Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH

oleh Pemerintah. 1256.

(4)

Untuk pelaksanaan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1257.

(5)

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi, karakter dan potensi unggulan Daerah. Pasal 17

1258.

(1)

Kabupaten dan Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5) serta Pasal 16, dengan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

1259.

(2)

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kondisi dan karakter Daerah.

1260.

(3)

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan dasar yang berkaitan dengan:

1261.

a. perlindungan negara;

hak-hak

konstitusional

1262.

b. perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

warga

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum; dan

1263. 1264.

c. pemenuhan komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi internasional. (4)

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ay at (3) meliputi:

1265.

a. pendidikan dan olah raga;

1266.

b. kesehatan;

1267.

c. prasarana dan sarana dasar;

1268.

d. ketenteraman dan ketertiban umum seperti: penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan sosial, kerukunan antar warga;

1269.

e. penanganan masalah sosial ekonomi rakyat setempat;

1270.

f. penanganan penyandang masalah sosial;

1271.

g. pelayanan untuk masyarakat pencari kerja;

1272.

h. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

1273.

i. jaminan keselamatan umum;

1274.

j. memfasilitasi adanya pelayanan dasar yang disediakan oleh pihak di luar Pemerintah Daerah; dan

1275.

k. urusan wajib iainnya yang diamanatkan oleh undang-undang,

1276.

(5)

Untuk pelaksanaan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH pelayanan minimal Pemerintah.

yang

KETERANGAN PEMERINTAH ditetapkan

oleh

1277.

(6)

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi, karakter dan potensi unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan daya saing daerah.

1278.

(7)

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Daerah setelah mendapat pengakuan Pemerintah. Pasal 18

1279.

(1)

Hubungan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diwujudkan dalam bentuk koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama dengan memperhatikan hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

1280.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

1281.

Bagian Kedua Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya Pasal 19

1282.

(1)

Hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya mencakup pengelolaan jenis sumber daya dan faktor produksi; bagi hasil, dan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


peraturan perundang-undangan. 1283.

(2)

Pengelolaan jenis sumber daya dan faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan, pelimpahan, dan penugasan serta pemberian kuasa kepada pihak ketiga, dari Pemerintah kepada Daerah, atau kerjasama antara Pemerintah dan Daerah dan/atau antar Daerah.

1284.

(3)

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 20

1285.

(1)

Daerah dapat diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut dalam bidang dan batas tertentu.

1286.

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

1287.

Bagian Ketiga Hubungan Keuangan Paragraf Kesatu Umum Pasal 21

1288. 1289.

(1)

Hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan dapat meliputi: a. pendanaan urusan didesentralisasikan;

pemerintah


yang

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

1290.

b. pendanaan urusan didekonsentrasikan; dan

1291.

c. pendanaan urusan pemerintah yang ditugas pembantuankan.

1292.

(2)

Hubungan keuangan mempertimbangkan adanya:

pemerintah


antar

yang

Daerah

1293.

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama;

1294.

b. penyelenggaraan urus an pemerintahan yang mempunyai eksternalitas melampaui batas wilayah suatu Daerah;

1295.

c. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya Iainnya oleh beberapa Daerah secara bersamaan; dan

1296.

d. kerjasama antar Daerah.

1297.

(3)

Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk hubungan:

1298.

a. pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab bersama;

1299.

b. pembiayaan bersama.

1300.

(4)

Masing-masing Daerah yang terikat dengan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berkoordinasi dan menyediakan pendanaan atau pembagian hasil yang dirangkum dalam APBD.

1301.

(5)

Pedoman hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

1302.

Paragraf Keudua Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Diserahkan Pasal 22

1303.

(1)

Pendanaan urusan pemerintah yang diserahkan berupa pendanaan secara langsung dan tidak langsung dan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

1304.

(2)

Pendanaan secara langsung untuk urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dana perimbangan, bantuan dan hibah.

1305.

(3)

Pendanaan secara tidak langsung terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diperoleh dari pelaksanaan hak:

1306.

a. memungut pajak dan retribusi daerah;

1307.

b. mengelola kekayaan Daerah;

1308.

c. mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

1309.

d. dari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

1310.

1311.

(4)

Ketentuan mengenai dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Paragraf Ketiga Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Tidak Diserahkan Pasal 23

1312.

(1)

Pendanaan pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari APBN yang merupakan bagian anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

1313.

(2)

Pendanaan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari APBN yang merupakan bagian anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

1314

Bagian Keempat Hubungan Kewilayahan Pasal 24

1315

(1)

Hubungan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan antara wilayah administrasi dengan daerah otonom, dan kawasan khusus sebagai satu kesatuan wilayah negara.

1316.

(2)

Pengaturan hubungan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Daerah mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh kawasan khusus, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah, dan hubungan kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1317.

Bagian Kelima Hubungan Administrasi



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasal 25 1318.

(1)

Hubungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan manajemen pemerintahan antar tingkat pemerintahan yang serasi, pengelolaan dokumen negara dan dokumen publik yang baku.

1319.

(2)

Hubungan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek koordinasi, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan di bidang personil, pendanaan serta sarana dan prasarana.

1320.

(3)

Pedoman tentang hubungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1321.

Bagian Ketigabelas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 158

1322.

(1)

Gubemur dan atau kepala instansi vertikal menyelenggarakan urusan dekonsentrasi.

1323.

(2)

Pendanaan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan Dekosentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Gubernur dan atau instansi vertikal, dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan atau kepala instansi vertikal kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

1324.

(3)

Administrasi

keuangan

dalam


pendanaan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi. 1325.

(4)

Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan menurut ketentuan pengelolaan APBN.

1326.

(5)

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Negara.

1327.

(6)

Pemeriksaan pendanaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

1328.

(7)

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 159

1329.

(1)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa menyelenggarakan urusan tugas pembantuan.

1330.

(2)

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen disalurkan kepada dan dipertanggungjawabkan oleh Daerah dan/atau Desa melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.

1331.

(3)

Administrasi

keuangan

dalam


pendanaan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi.

1332.

(4)

Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan menurut ketentuan pengelolaan APBN.

1333.

(5)

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

1334.

(6)

Pemeriksaan pendanaan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

1335.

(7)

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 160

1336.

(1)

Pemerintah Provinsi dapat menugaskan pemerintah kabupaten/kota dan desa untuk menangani urusan pemerintah provinsi menurut asas tugas pembantuan.

1337.

(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kabupaten, Kota, atau Desa wajib disertai dengan pendanaan melalui APBD Provinsi.

1338.

(3)

Dalam hal-hal tertentu, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Kabupaten/Kota atau Desa dapat menyediakan peralatan dan bantuan sumber daya manusia. 1339.

(4)

Kabupaten/Kota atau Desa yang melaksanakan tugas pembantuan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya.

1340.

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan. Pasal 161

1341.

(1)

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menugaskan pemerintah desa untuk menangani urusan pemerintah desa menurut asas tugas pembantuan.

1342.

(2)

Pendanaan Tugas Pembantuan dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disalurkan kepada, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

1343.

(3)

Administrasi keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pengelolaan APPKD

1344.

(4)

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah Kabupaten atau Kota yang menugaskan.

1345.

(5)

Pemeriksaan

pendanaan

pelaksanaan


Tugas

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Kabupaten atau Kota yang menugaskan. 1346.

(6)

1347

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang bersanakutan. Bagian Keempatbelas Pelaporan dan Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 162

1348.

(1)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1349.

(2)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1350.

Bagian Kelimabelas Pembinaan dan Pengawasan


Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan maka diatur adanya penghargaan dan sanksi. Disamping itu mengingat pengembangan kapasitas daerah memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah aspek pendidikan dan pelatihan dimasukan dalam bagian pembinaan k epada daerah. Hal lain yang bersifat baru terkait dengan pelaksanaan pengawasan yakni penyelesaian terhadap perbedaan kepentingan terkait dengan pembatalan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH peraturan daerah keputusan finalnya berada pada Presiden, tidak sampai Mahkamah Agung.

Pasal 163 1351.

(1)

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1352.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian fasilitasi dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan.

1353.

(3)

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1354.

(4)

Ruang lingkup pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang pemerintahan dalam negeri, pembangunan daerah, kepemimpinan daerah, dan bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1355.

(5)

Pemerintah dalam rangka pembinaan memberikan penghargaan kepada Daerah.

1356.

(6)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara preventif dan represif.

1357.

(7)

Dalam rangka pengawasan, apabila Pemerintah Daerah melakukan pelanggaran administrasi maka Pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi.


dapat

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Pasal 164

1358.

(1)

Dalam rangka pengawasan represif, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota selambat -lambatnva 15 (lima belas) hari setelah diundangkan.

1359.

(2)

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dibatalkan oleh pemerintah.

1360.

(3)

Pemerintah dapat melimpahkan kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah.

1361.

(4)

Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan meny ebutkan alasan-alasanny a.

1362.

(5)

Selambat-lambatnya satu bulan setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD bersama Kepala Daerah membatalkan pe!aksanaan Peraturan Daerah, Kepala Daerah membatalkan pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.

1363.

(6)

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dan telah dibatalkan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari Lembaran Daerah dan diumumkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

1364.

(7)

Kabupaten/Kota yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan keputusan final oleh Menteri Dalam Negeri.

1365.

(8)

Provinsi yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya ditetapkan keputusan final oleh Presiden.

1366.

(9)

Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final. Pasal 165

1367.

(1)

Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan tata ruang sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah disampaikan terlebih dahulu untuk dievaluasi kepada Pemerintah bagi Provinsi dan kepada Gubemur bagi Kabupaten/Kota.

1368.

(2)

Rancangan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah disampaikan terlebih dahulu kepada Pemerintah untuk dievaluasi.

1369.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH (1) dan ayat (2) disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Rancangan Peraturan Daerah.

1370.

(4)

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Pemerintah/Gubemur menyampaikan pemberitahuan bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disahkan.

1371.

(5)

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2), Pemerintah/Gubemur menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan-alasannya.

1372.

(6)

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah bersama DPRD menyempurnakannya.

1373.

(7)

Kepala Daerah berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

1374.

(8)

Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah/Gubernur belum menyampaikan hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasal 166 1375.

Pemerintah melakukan klarifikasi, penyelidikan, pemeriksaan, dan pengusutan, terhadap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 167

1376.

Pelaksanaan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 166 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1377.

BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH Pasal 168

1378.

(1)

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disebut DPOD mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan kebijakan desentralisasi.

1379.

(2)

Saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kebijakan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1380

a. penataan daerah dalam Pasal 15;

sebagaimana

1381.

b. pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah;

1382.

c. rancangan nembentukan kawasan khusus;

1383.

d. rancangan perimbangan keuangan yang terdiri dari:


dimaksud dan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


1384.

1)

Perhitungan bagian masing-masing Daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1385.

2)

Formula dan Perhitungan dana alokasi umum masing-masing Daerah berdasarkan besaran pagu dana alokasi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1386.

3)

Dana alokasi khusus masing-masing Daerah untuk tahun anggaran yang akan datang berdasarkan besaran pagu dana alokasi khusus dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan;

1387.

e. kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan atau menjadi kewajibannya.

1388.

f. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah;

1389.

g. pengelolaan sumber daya manusia; dan

1390.

h. keserasian pembangunan antar daerah.

1391.

(3)

Pemerintah

dan

DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal 169

1392.

1393.

(1)

DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari: a. Menteri

yang

membidangi


urusan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


pemerintahan dalam negeri, keuangan, kehakiman, pertahanan, aparatur negara, sekretariat negara, permukiman dan prasarana wilayah, perencanaan pembangunan nasional; dan 1394.

b. 3 (tiga) wakil Pemerintah Provinsi, 3 (tiga) wakil Pemerintah Kota, dan 5 (lima) wakil Pemerintah Kabupaten.

1395.

(2)

Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

1396.

(3)

Keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 170

1397.

(1)

DPOD mengadakan sidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun.

1398.

(2)

Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua DPOD dapat mengundang Menteri tertentu dan/atau wakil Daerah tertentu selain Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) sebagai narasumber. Pasal 171

1399.

(1) DPOD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPOD.

1400.

(2) Sekretariat Jenderal DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

1401.

(3) Sekretariat

Jenderal

DPOD

mempunyai


tugas

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH memberikan dukungan staf dan administrasi kepada DPOD di bidang otonomi daerah dan bidang perimbangan keuangan, serta tugas lain yang diberikan DPOD.

1402.

(4) Sekretaris Jenderal kepada Ketua DPOD.

DPOD

bertanggungjawab

Pasal 172 1403.

Dalam melaksanakan tugas, DPOD dapat mengangkat sejumlah tenaga ahli dan/atau membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. Pasal 173

1404.

1405.

1406.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, persidangan, anggaran DPOD dan Sekretariat Jenderal DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 4.

Antara Bab XIV dan Bab XV ditambah bab baru yaitu Bab XIV A tentang Ketentuan Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Bab XIV A Ketentuan Pidana Pasal 123 B

1407.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 1408.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

1409.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undangundang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolaholah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)

1410.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

1411.

(4) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 1412.

(5) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 123 C

1413.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1414.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 1415.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksaraan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1416.

(4) Setiap pejabat negara, peiabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1417.

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

1418.

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44E ayat (3) Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

dan ayat (5) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1419.

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dan atau kepada pihakpihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44G ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200 000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1420.

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 123D

1421.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

rupiah). 1422.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

1423.

(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1424.

(4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling Iama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

1425.

(5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000. 000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

1426.

(6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

1427.

(7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

1428.

(8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D ayat (1) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

RUU PEMERINTAH

Pasal 123E 1429.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 1430.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1431.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1432.

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 123F

1433.

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


dalam pasal yang bersangkutan. Pasal 123G 1434.

Pada saat berlakunya undang-undang ini:

1435.

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pemilu DPRD 2004 diadakan sampai dengan pelantikan anggota DPRD hasil pemilihan umum .tahun 2004, ditangguhkan pemilihannya dan Pemerintah menunjuk seorang pejabat sementara, selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Daerah selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.

1436.

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjabat selama 30 (tiga puluh) bulan masa jabatannya atau lebih, dinyatakan berakhir masa jabatan dan segera dilakukan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan UndangUndang ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Daerah tersebut dinyatakan berakhir masa jabatannya.

1437.

3.

1438.

Menambah pasal baru pada Ketentuan Lain-lain sehingga berbunyi :

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123 A

Pasal 174

Masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebelum berlakunya undang-undang ini dihitung sebagai masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini .

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undangundang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.


Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diakui keberadaan daerah-daerah yang bersifat istimewa maupun daerah khusus dan daerah yang diberi otonomi khusus. Oleh karena itu dalam UU ini perlu dimuat pengaturan terhadap keberadaan daerahdaerah tersebut.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasal 175 1439.

(1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi di Papua

1440.

(2) Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berkaitan dengan proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal 176

1441.

(1) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.

1442.

(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom Provinsi dan wilayah administrasi.

1443.

(3) Dalam wiiayah ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibentuk daerahdaerah yang berstatus otonom.

1444.

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:

1445.

a. Kekhususan tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai ibukota Negara.

1446.

b. Tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat.

1447.

c. Keterpaduan Rencana Umum Tata Ruang Jakarta dengan Rencana Urnum Tata Ruang Daerah sekitar.


dan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

1448.

d. Kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintah tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

1449.

e. Perangkat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan Pemerintah dimungkinkan berbeda dengan Daerah lain.

1450.

f. Jenis-jenis kegiatan pelaksanaan fungsi Pemerintah tertentu di Jakarta dengan ketetapan Pemerintah ditangani dan/atau bersama Pemerintah DKI Jakarta.

1451.

g. Keterpaduan pengelolaan pelayanan umum tertentu Jakarta dengan pelayanan umum Daerah sekitar. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 177

1453.

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota Provinsi, Daerah Khusus, Daerah Istimewa, Daerah Otonomi Khusus, Kabupaten, dan Kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan Pasal 178

1454.

(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini tetap berlaku sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

1455.

(2) Desa-desa yang ada di Kota pada saat dimulai



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH berlakunya undang-undang ini secara bertahap disesuaikan menjadi Kelurahan. Pasal 179

1456.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum diberlakukannya undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir. Pasal 180

1457.

Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta perangkat daerah tetap menjalankan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini. Pasal 181

1458.

Evaluasi terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah menurut kriteria sebagaimapa dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) akan diberlakukan bagi seluruh daerah otonom baru termasuk yang dibentuk sebelum undang-undang ini diberlakukan. Pasal 182

1459.

(1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, semua peraturan perundangan atau ketentuan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

1460.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.

1461.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Pasal 183

1462.

Pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) dinyatakan tidak berlaku; Pasal 184

1463.

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undangundang ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Pasal II

Pasal 185



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

1464.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ......... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta pada tanggal ......... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ............... SEKRETARIS NEGARA

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ............... SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA Ttd BAMBANG KESOW0

REPUBLIK INDONESIA ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..........NOMOR ..........

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .........NOMOR ..........



www.parlemen.net

INVENTARISASI SUBSTANSI PILKADA DAN IMPLIKASINYA SERTA HAL-HAL STRATEGIS NO

RUU DPR

RUU PEMERINTAH SUBSTANSI PILKADA

1. Paragraf 2

Bagian Ketiga, Paragraf Kedua

Calon, Persyaratan Calon, Pemilih, dan Pelaksana Pemilihan. Pasal 38 s/d 40 D

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 34 s/d 51

Paragraf 3 Tahapan Pemilihan

Bagian Ketiga Paragraf Pertama Kepala dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan Pasal 30

Pasal 41 Paragraf 4 Pendaftaran Pemilih Pasal 42 Paragraf 5 Pendaftaran dan Penetapan Calon Pasal 42 A s/d 43

Bagian Keempat Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjaring dan menetapkan Pasangan Calon Pasal 74

Paragraf 6 Kampanye Pasal 44 A s/d 44 J Paragraf 7


KETERANGAN

www.parlemen.net Pemilihan Pasal 45 s/d 45 J Paragraf 8 Penghitungan Suara Pasal 46 s/d 46 E Paragraf 9 Penetapa Calon Terpilih Dan Pelantikan Pasal 47 sld 47 C IMPLIKASI PILKADA 2.

Pasal 30 – 33 Kepala Daerah Pasal 52 - 56 Wewenang, tugas Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah Kepala Daerah bekerjasama dengan DPRD.

dan

kewajiban

Kepala

Pasal 57 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 58 - 64 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 73 - 83


Relokasi substansi (Hasil Inventarisasi 12 Juni 2004)

www.parlemen.net DPRD Pasal 84 - 91 Peraturan Daerah Daerah

dan

Keputusan

Kepala

HAL – HAL STRATEGIS 3. • Struktur Pemerintahan/Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 Pasal 3 – 5

Kebijakan Dasar Pembentukan Daerah Otonomi

Pasal 6 – 7

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kawasan Khusus

Pasal 8 - 11 Pasal 12 – 14

Pasal 26

Pasal 27 – 29 Pasal 65 – 73 Pasal 92 - 94

Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Batas Daerah Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah Hak dan Kewajiban Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Daerah

• Keuanan Daerah : Pasal 97 - 98 Pasal 99 – 106

Umum Pendapat an

Belanja


Hak dan kewajiban daeraH merupakan issu yang tak terpisahkan setelah Kepala Daerah terpilih Relokasi substansi (Hasil Inventarisasi 12 Juni 2004)

www.parlemen.net dan Pembiayaan Pasal 107 - 114 Pasal 115 - 116

Pasal 117 Pasal 118 - 120 Pasal 121 - 122 Pasal 123 - 124 Pasal 125 Pasal 126

APBD Belanja DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan APBD Penatausahaan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban APBD Pengolahan Barang Milik Daerah Dana Cadangan Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pemerintahan Desa (137 – 157) Pasal 137 - 138

Pasal 139 - 149 Pasal 150

Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa Pemerintah Desa dan BPD Pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 151 – 152 Pasal 153

Keuangan Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 154 - 155

Kerjasama dan Perselisihan Desa Kawasan Pedesaan

Pasal 156 - 157


www.parlemen.net • Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan dan Antar Pemerintah Daerah Pasal 15 - 18 Pasal 19 - 20

Pasal 21 - 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 127 – 128 Pasal 129 - 130 Pasal 131 – 136 Pasal 158 - 161 Pasal 162

Pasal 163 - 167

Hubungan Wewenang Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hubungan Keuangan Hubungan Kewilayaan Hubungan Administrasi Kerjasama Daerah Penyelesaian Perselisihan Kawasan Perkotaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaporan dan Informasi Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengawasan

• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Pasal 168 - 173


www.parlemen.net

POINTERS MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN UU 22 TAHUN 1999 NO

1

2

SUMBER MASUKAN

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Tim Advokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUBSTANSI MASUKAN 1

Kawasan khusus.

2

Pembedaan antara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

3

Pembentukan Polisi daerah dan tugasnya.

4

Kewenangan Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lain di wilayah laut.

5

Lembaga Pemerintah Daerah.

6

Bagi hasil pengelolaan sumber daya nasional di daerah.

7

Panitia Pemilihan Kepala Daerah.

8

Dana Kampanye.

9

Pemberhentian Kepala Daerah.

10

APBD.

11

Lembaga Pembantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi.

12

Keberadaan Asosiasi Pemerintah Daerah.

1

Peranan Gubernur dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi.

2

Kewenangan Wilayah Laut.

3

Hubungan Wewenang.

4

Panitia Pemilihan Kepala Daerah.

5

Calon Kepala Daerah dari Parpol dan calon bukan partai politik (Independen).

6

Netralitas pejabat Negara, pejabat Struktural dan pejabat Fungsional dalam kegiatan kampanye.


www.parlemen.net NO

3

4

5

6

SUMBER MASUKAN

Provinsi Bali

Prvinsi Banten

Provinsi Bengkulu

Provinsi DKI Jakarta

SUBSTANSI MASUKAN 7

Kekosongan jabatan Kepala Daerah karena berhalangan tetap atau meninggal dunia.

8

Syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1

Pengelolaan kawasan khusus.

2

Pemilihan kepala daerah.

1

Pengelolaan sumber daya alam dan batas wilayah laut.

2


3

Syarat kepala daerah.

1

Hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

2


3

Syarat pemilihan kepala daerah.

4

Pemberhentian kepala daerah.

5

Pemberhentian Sekretaris.

6

Perangkat daerah Provinsi.

1

Prinsip penyelenggaraan otonomi.

2

Hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

3

Penetapan kawasan khusus.

4

Kewenangan daerah.

5

Kedudukan deputi Gubernur.


www.parlemen.net NO

7

8

9

SUMBER MASUKAN

Provinsi Gorontalo

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah

SUBSTANSI MASUKAN 6


7

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.

8

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara RI.

1

Pemindahan Ibukota daerah, perubahan nama daerah, perubahan nama Ibukota diatur UndangUndang.

2


3

Dewan pertimbangan otonomi daerah.

1

Definisi dan cakupan wilayah kota dan desa.

2

Penyelenggaraan otonomi daerah.

3

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah dan perubahan batas daerah.

4


5

Hubungan pemanfaatan sumber daya alam.

6

Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7


8

Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

9

Sumber pendapatan desa.

1

Pengelolaan kawasan khusus.

2

Pemilihan Kepala Daerah.

3

Syarat Pemilihan Kepala Daerah.


www.parlemen.net NO

10

11

SUMBER MASUKAN

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Kalimantan Barat

SUBSTANSI MASUKAN 4

Peraturan Daerah.

1

APBD.

2

Cakupan wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

3


4


5

Kebijakan desentralisasi.

6

Kawasan khusus.

7

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah dan perubahan batas daerah.

8


9


10

Badan Perwakilan Desa.

1


2

Penguatan peran Gubernur selaku wakil pemerintahan.

3

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4


5

Hubungan eksekutif daerah dan legislatif daerah.

6

Peraturan daerah.

7

Kriteria pembentukan daerah.

8

Keterpaduan perencanaan dan tata ruang antar tingkat pemerintahan.


www.parlemen.net NO

12

13

SUMBER MASUKAN

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Maluku

SUBSTANSI MASUKAN 1

Batas wilayah.

2

Hubungan hierarki antara Gubernur, Bupati dan walikota.

3

Musyawarah Pimpinan Daerah.

4

Kewenangan daerah.

5


6


7

Peraturan Daerah.

8

Kepegawaian Daerah.

9

Syarat Pemilihan Kepala Daerah.

10

Dana perimbangan.

11

Kewenangan terhadap kawasan-kawasan tertentu.

12

Kewenangan provinsi.

13

Konsepsi penataan kelembagaan perangkat daerah.

14

Pembentukan daerah otonomi.

15

Sekretaris Daerah.

16

APBD.

1

Batas wilayah laut.

2

Pembentukan daerah.

3

Pemanfaatan sumber daya alam.

4

Hak-hak daerah.

5

Pemberhentian kepala daerah.


www.parlemen.net NO

14

15

16

SUMBER MASUKAN

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Papua

SUBSTANSI MASUKAN

1


2

Dekonsentrasi.

3

Sumber daya alam.

1

Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2

Hubungan administrasi.

3

Hak dan kewajiban daerah.

4

Pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah.

5

Asas dekonsentrasi.

1

Perangkat daerah, kabupaten dan kota.

2

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa.

3

Pemberhentian Kepala Desa.

1

Pemilihan Kepala Daerah.

17

Provinsi Lampung

2

Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada pemerintah.

18

Provinsi Riau

1


2

Pengelola kawasan khusus.

3

Hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

4

Pengelolaan jenis dan sumber daya alam.


Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di

Recommend Documents