Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat didaerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan negara. 606.

(2).

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.

607.

(3).

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundangundangan.

608.

(4).

Dalam hal panggilan dimaksud pada ayat (3) alasan yang sah, yang disandera sesuai peraturan

609.

(5).

Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis mesa jabatannya atau berhenti dan jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

KETERANGAN PEMERINTAH Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

paksa sebagaimana tidak dipenuhi tanpa bersangkutan dapat perundang-undangan.

Pasal 24 610.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH pentingnya materi pengaturan ini.

Pasal 79 611.

(1).

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.

612.

(2).

Rapat terutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambii keputusan, kecuali:

613.

a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

614.

b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;

615.

c. persetujuan rancangan Peraturan Daerah;

616.

d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

617.

e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;

618.

f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;

619.

g. Badan Usaha Milik Daerah;

620.

h. penghapusan seluruhnya;

621.

i. persetujuan penyelesaian secara damai;

622.

j. kebijakan tata ruang;

623.

k. kerjasama antar daerah;

624.

l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;

625.

m. penggantian antar waktu anggota DPRD;

tagihan

sebagian perkara


atau perdata

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

626.

n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah; dan

627.

o. meminta laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

628.

KETERANGAN PEMERINTAH

Paragraf 5 Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Pasal 25

629.

(1).

Anggota DPRD anggota karena:

berhenti

antarwaktu

sebagai

630.

a. meninggal dunia;

631.

b. mengundurkan diri sebagai anggota permintaan sendiri secara tertulis; dan

atas

632.

c. diusulkan oleh bersangkutan.

yang

633.

(2).

partai

politik

Anggota DPRD diberhentikan karena:

634.

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;

635.

b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A;

636.

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik,


Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan. untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI dan/atau tidak melaksanakan sebagai Anggota DPRD;

RUU PEMERINTAH kewajiban

637.

d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

638.

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.

639.

f. ditarik keanggotaannya sebagai DPRD oleh partai politiknya.

Anggota

640.

(3).

Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk diresmikan

641.

(4).

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

642.

(5).

Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD.

643.

(6).

Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD sebagaimana, dimaksud pada ayat (4) dan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 81 644.

(1).

Badan Kehormatan DPRD dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

645.

(2).

Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur anggota DPRD dan unsur luar DPRD.

646.

(3).

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

647.

(4).

Badan Kehor natan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara tungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

648.

(1).

Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti berdasarkan perundang-undangan.

649.

(2).

Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan, atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Pasal 27 650.

(1).

Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di daerah yang


Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan, atau tidak bertentangan dengan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

bersangkutan untuk diverifikasi.

651.

(2).

Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

652.

(3).

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

653.

(4).

Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri atas nama Presides.

654.

(5).

Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan denqan keputusan Gubernur atas nama Presiden.

655.

(6).

Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B.

656.

(7).

Penggantian Anggota DPRD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dan masa


KETERANGAN PEMERINTAH undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 657.

(8).

658.

Tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD ditetapkan oleh KPU. Paragraf 6 Alat Kelengkapan, Protokoler, Keuangan, dan Peraturan Tata Tertib Pasal 28

659.

(1).

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

660.

a. Pimpinan;

661.

b. Panita Musyawarah;

662.

c. Komisi;

663.

d. Badan Kehormat an;

664.

e. Panitia Anggaran; dan

665.

f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

666.

(2).

Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

667.

(3).

Anggota-anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Pasal 29



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

668.

(1).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil .

669.

(2).

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Pimpinan DPRD.

RUU PEMERINTAH


Pasal 30 670.

(1).

Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.

671.

(2).

Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

672.

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MP R, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan, atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Paragraf 7 Protokoler dan Keuangan Pasal 31

673.

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah.

674.

Paragraf 8 Peraturan Tata Tertib Pasal 32

675.

(1).

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh


Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.

676.

(2).

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga.

677.

(3).

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan pihak Iain/suatu lembaga diluar lembaga DPRD harus mendapat persetujuan dari pihak lain/lembaga yang terkait.

678.

(4).

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara :

679.

a. pengucapan sumpah/janji;

680.

b. pemilihan dan penetapan pimpinan;

681.

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;

682.

d. penyelenggaraan sidang/rapat;

683.

e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga;

684.

f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antarwaktu.

685.

g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat ke!engkapan;

686.

h. pembuatan keputusan;


KETERANGAN PEMERINTAH Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan, atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

687.

i. pelaksanaan Konsultasi antara legislatif dan eksekutif;

688.

j. penerimaan pengaduan aspirasi masyarakat;

689.

k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan

690.

l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.

691.

692.

(5).

dan


penyaluran

Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Paragraf 9 Kekebalan, Larangan, dan Penyidikan terhadap Anggota DPRD Pasal 33

693.

(1).

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pemyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat -rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD .

694.

(2).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pidana. 695.

(3).

696.

Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pemyataan, pertanyaan dan/utau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD. Paragraf 10 Larangan Pasal 34

697.

(1).

Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :

698.

a. pejabat negara lainnya;

699.

b. hakim di semua lingkungan peradilan;

700.

c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

701.

(2).

Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokatlpengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anagota DPRD.

702.

(3).

Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi,



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


kolusi, dan nepotisme. 703.

(4).

Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.

704.

(5).

Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD. Pasal 35

Pasal 80

705.

(1).

DPRD wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama menjaalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(1).

DPRD menetapkan kode etik anggota DPRD untuk pelaksanaan wewenang, tugas, dan kewajjbannya,.

706.

(2).

Kode etik DPRD juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh DPRD bersangkutan.

(2).

Kode etik anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

707.

(3).

Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRD dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD bersangkutan.

a. pengertian kode etik;

708.

b. tujuan kode etik;

709.

c. pengaturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain;



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

710.

d. hal-hal yang layak, baik, wajar dan sepantasnya dilakukan atau sebaliknya yang menggambarkan kepribadian dan tanggung jawab yang harus dipedomani setiap anggota DPRD;

711.

e. sopan santun penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban. sanggahan; dan

712.

f. etika lain yang wajib dipatuhi oleh anggota DPRD.

713.


Paragraf 11 Pendidikan Pasal 36

714.

(1).

Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri atas nama Presiden.

715.

(2).

Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri.

716.

(3).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

717.

(4).

Setelah tindakan pada ayat (3) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 (dua puluh empat) jam. 718.

(5).

Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 82

719.

(1).

Anggota DPRD yang diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD, tidak lagi memenuhi syarat -syarat sebagai angaota DPRD, dan dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD danlatau tidak meiaksanakan kewajiban anggota DPRD. diproses oleh Badan Kehormatan DP RD.

720.

(2).

Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelidikan, verifkasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, pemilih dan/atau masyarakat.

721.

(3).

Pengaduan Pimpinan DPRD, pemilih, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD melalui Sekretaris DPRD. PasaI 83

722.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan beroedoman



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


pada Peraturan Pemerintah. 723.

Bagian Kelima Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Pasal 84

724.

(1).

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daetah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

725.

(2).

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.

726.

(3).

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Kepala Daerah.

727.

(4).

Khusus Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah, retribusi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tata ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran


Berdasarkan hasil evaluasi penvylenggaraan otonomi daerah ditemukan banyak Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepenti ngan umum. Hal ini disebabkan karena tidak ada mekanisme pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah tertentu. Oleh karena itu menurut pandangan pemerintah, pengaturan ke depan perlu diberlakukan pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan tata ruang.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.

728.

(5).

Setiap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah didaftarkan kepada Pemerintah untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota. Pasal 85

729.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Pasal 86

730.

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 87

731.

(1).

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

732.

(2).

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kapentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 88

733.

(1).

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH menempatkan dalam Lembaran Daerah.

734.

(2).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 89

735.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 90

736.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 91

737.

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HAL-HAL STRATEGIS

738.

BAB II KEBIJAKAN DESENTRALISASI

739.

Bagian Kesatu Kebijakan Dasar Pasal 2



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


740.

Pemerintah menyelenggarakan kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pandangan Pemerintah adanya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kebjakan desentralisasi, oleh karena itu dalam RUU yang disusun Pemerintah dimuat pengaturan tentang kebjakan desentralisasi. Di dalam bab ini dimuat substansi pengaturan yang bersifat baru terutama terkait dengan penekanan pengembangan demokrasi dalam pembentukan Daerah, peningkatan daya saing Daerah, pemberdayaan masyarakat, dan penekanan adanya kewajiban Daerah. Secara lengkap dirumuskan sebagai berikut:

741.

Bagian Kedua Pembentukan Daerah Otonom Pasal 3

742.

(1).

Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan membentuk Provinsi, dan dalam wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota, serta dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dan/atau diakui keberadaan Desa.

743.

(2).

Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daratan kecuali ditetapkan lain dalam undangundang pembentukan daerah.

744.

(3).

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi. Pasal 4


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

745.

(1).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujuk an untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek peningkatan pelayanan, pemberdayaan, prakarsa, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, efisiensi, akuntabilitas dan pengembangan demokrasi, pertahanan dan keamanan serta daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

746.

(2).

Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk terjaminnya penyediaan pelayanan dasar yang efisien dan efektif.

747.

(3).

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan kesehatan dan kemampuan di bidang pendidikan dan keterampilan, komunikasi, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

748.

(4).

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk pengembangan kesadaran berbangsa, bemegara, dan bermasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

749.

(5).

Daya saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan keunggulan masing-masing Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

750.

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan ciri dan keragaman daerah serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

751.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasal 6

752.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktif, dan akuntabel melalui upaya-upaya koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah. Pasal 7

753.

(1).

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menimbulkan adanya hubungan antar tingkat pemerintahan, antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Desa, dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pengelola kawasan khusus.

754.

(2).

Hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

755.

a. hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan/atau Desa;

756.

b. hubungan antar Pemerintah Provinsi;

757.

c. hubungan antar Pemerintah Kabupaten/Kota



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dalam satu Provinsi;

758.

d. hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

759.

e. hubungan antar Pemerintah Desa dalam satu Kabupaten/Kota; dan

760.

f. hubungan antar Pemerintah Daerah lainnya.

761.

(3).

Jenis hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hubungan kewilayahan; wewenang; administrasi; pemanfaatan sumber daya; dan hubungan keuangan dengan memperhatikan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan yang tidak diserahkan kepada Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8

762.

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang tidak diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Gubernur dan/atau kepala instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau ditugaskan kepada Provinsi, Kabupaten, Kota, dan/atau Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

763.

Bagian Keempat Kawasan Khusus Pasal 9

764.

(1).

Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus, berskala nasional dan atau kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.



www.parlemen.net NO 765.

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH (2).


Fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan pertahanan negara, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tert entu, ekonomi dan perdagangan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pengembangan riset dan teknologi, lembaga pemasyarakatan, dan/atau kepentingan strategis nasional lainnya. Pasal 10

766.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kawasan khusus berskala regional dalam wilayah Provinsi atau berskala lokal dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 11

767.

Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

768.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAERAH, DAN PERUBAHAN BATAS DAERAH


Pembentukan daerah otonom sebagaimana diatur UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya belum mampu mewujudkan daerah otonom yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan kurang ketatnya persyaratan dalam pembentukan daerah. Untuk mewujudkan daerah otonom yang mampu menjawab berbagal persoalan sebagaimana tersebut

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH maka pengaturan tentang kriteria dan persyaratan pedu diperketat sehingga ke depan dapat meningkatkan selektifitas.

Pasal 12 769.

(1).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan potensi daerah, tingkat kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, sosial budaya, sosia) politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, dan keamanan.

770.

(2).

Faktor kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, potensi daerah, dan tingkat kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor utama.

771.

(3).

Faktor sosial budaya, sosia) politik, jumlah penduduk, sumber daya manusia, leas wilayah, pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan faktor penunjang.

772.

(4).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan pengkajian oleh pemerintah, pertimbangan DPOD, penyusunan Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah.

773.

(5).

Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Propinsi sekurang-kurangnya mencakup 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan untuk membentuk Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya mencakup 7 (tujuh) kecamatan.

774.

(6).

Kabupaten/Kota atau kecamatan sebagaimana


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya telah berusia 5 (lima) tahun.

775.

(7).

Propinsi atau KabupatenlKota induk yang telah menjadi lebih dari satu Provinsi atau Kabupaten/Kota bare diresmikan.

776.

(8).

Propinsi atau Kabupaten/Kota hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk daerah bare lagi sekurang-kurangnya setelah 10 (sepuluh) tahun sejak peresmiannya.

777.

(9).

Calon Daerah ditetapkan menjadi Daerah apabila hasil masing-masing skor pada calon Daerah maupun Daerah induk sekurana-kurangnya di atas nilai minimal kelulusan. Pasal 13

778.

(1).

Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain.

779.

(2).

Penghapusan dan penggabungan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

780.

(3).

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan cara pembinaan dari Pemerintah kepada daerah otonom.

781.

(4).

Pedoman evaluasi kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Pasa l 14

782.

(1).

Pembentukan serta penghapusan dan penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Undang-Undang.

783.

(2).

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tatacara pembentukan serta penghapusan dan penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, serta perubahan batas daerah dan pemindahan ibukota Daerah diatur

(3)

Pemindahan Ibukota Daerah, perubahan nama Daerah, perubahan nama Ibukota, pemberian nama bagian rupa bumi, dan perubahan batas Daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

784.

785.

Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah Pasal 26

786.

(1)

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibentuk dan disusun lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

787.

(2)

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

788.

(3)

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih melalui Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

789.


Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Daerah Pasal 27

790.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah mempunyai hak :

791.

a.

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya nasional yang berada di Daerah oleh Pemerintah atau yang dikuasakan/diberi ijin;

792.

b.

memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

793.

c.

mengelola kekayaan Daerah; dan

794.

d.

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pasal 28

795.

Dalam penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban :

796.

a.

menyediakan pelayanan umum;

797.

b.

mengembangkan daerahnya;

798.

c.

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

799.

d.

melindungi masyarakat;

800.

e.

melestarikan nilai-nilai sosio-kultural;

801.

f.

mengembangkan kehidupan demokrasi;

802.

g.

mengembangkan keadilan dan pemerataan;

803.

h.

melestarikan lingkungan hidup;

sumber

daya


produktif

di

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dan


804.

i.

mengelola perkembangan kependudukan;

administrasi

805.

j.

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya;

806.

k.

menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta tegak dan utuhny a Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

807.

l.

berperan serta dalam pembangunan nasional. Pasal 29

808.

(1)

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk belanja, pendapatan, dan pembiayaan Daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

809.

(2)

Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang -undangan.

810.

Secara akademis perangkat Daerah teridiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan. Namun secara pragmatis di Indonesia selain sebagaimana disebutkan pada Kabupaten Kota terdapat Camat dan Lurah. 1. Menurut pandangan pemerintah, pengaturan tentang perangkat daerah provinsi dibedakan dengan perangkat daerah kabupaten/kota. Hal ini


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH mengingat bahwa di kabupaten/kota ada Camat. 2. Sekretaris Daerah Provinsi karena sebagai eselon I, maka pengangkatannya disamakan dengan eselon I lainnya di pusat sehingga pengangkatannya oleh Presiden. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menurut pemerintah tetap diangkat oleh Bupati/Walikota, namun harus melalui persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 4. Dalam melaksanakan dekonsentrasi, Gubernur selaku wakil pemerintah dibantu oleh Deputi Gubernur dan bukan oleh instansi vertikal kecuali untuk urusan pemerintahan yang bersifat absolut, perangkat dekonsentrasi adalah instansi vertikal. 5. Untuk memperkuat peran Camat, Camat oleh UU diserahi kewenangan yang bersifat generik. Di samping itu, Camat juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. 0leh karena itu Pemerintah memisahkan pengaturan perangkat Daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam Pasal 65

811.

Bagian Keempat Perangkat Daerah

Paragraf keenam Perangkat Daerah

Pasal 60

Pasal 65



RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

(1)

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;

813.

(2)

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Camat, dan Lurah;

814.

(3)

Susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan;

815.

(4)

Pengendalian organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (3) oleh Pemerintah untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

816.

(5)

Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 61 Daerah

dipimpin


Pasal 66

817.

(1)

Sekretariat Daerah.

oleh

Sekretaris

(1)

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

818.

(2)

Sekretaris Daerah Provinsi diangkat oleh Menteri dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Gubernur.

(2)

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah,


Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menurut Pemerintah lebih baik diangkat oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Hal ini

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dan lembaga teknis daerah dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

819.

(3)

Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

(3)

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

820.

(4)

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati/Walikota.

821.

(5)

Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

(1)

Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

822.

(6)

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(2)

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

823.

(7)

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pasal 68 824.

(1)

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat(1) dan ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan


KETERANGAN PEMERINTAH dimaksudkan selain untuk keseimbangan peran antara peran Pemerintah dengan Bupati/Walikota juga mempertimbangkan tingkat resistensi dari Daerah apabila pengangkatan Sekda Kabupaten/Kota oleh Gubernur. Oleh karenanya Pemerintah merumuskan hal ini dalam Pasal 67 RUU usul Pemerintah.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Pimpinan DPRD dari PNS yang memenuhi persyaratan.

825.

a.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;

826.

b.

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

827.

c.

menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

828.

d.

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

829.

e.

mengkoordinasi dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

830.

(2)

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

831.

(3)

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

Pasal 69

832.

(1)

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(1)

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

833.

(2)

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

(2)

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

834.

(3)

RUU PEMERINTAH (1) bertangungjawab kepada melalui Sekretaris Daerah.

KETERANGAN PEMERINTAH Kepala

Daerah

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 63

835.

(1)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dilakukan oleh instansi vertikal.

836.

(2)

Instansi vertikal di Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pernerintah baik jumlah dan hirarkinya maupun luas wilayah yurisdiksinya disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dan organisasi Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen induknya.

837.

(3)

Gubernur dapat membentuk perangkat khusus dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi.

Menurut pandangan pemerintah, penyelenggaraan dekonsentrasi tidak harus oleh instansi vertikal tetapi dapat dilakukan oleh Gubemur selaku Wakil Pemerintah yang dibantu oleh perangkat dekonsentrasi.

Pasal 63A 838.

(1)

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Daerah.

839.

(2)

Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 64

Pasal 70



RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

Di Daerah dapat dibentuk Iembaga teknis sesuai dengan k ebutuhan Daerah.

841.

(1)

Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dapat berbentuk Badan atau Kantor.

(2)

Badan atau Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan atau Kepala Kantor yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65 842.

(1)

Kecamatan Kabupaten/Kota Kecamatan.

843.

(2)

844.

Pasal 71

merupakan yang dipimpin

perangkat oleh Kepala

(1)

Kecamatan dibentuk di wilayah kerja Bupati/walikota dengan peraturan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Kepala Kecamatan disebut Camat.

(2)

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3)

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3)

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Carnat juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum meliputi :

845.

(4)

Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.

a.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

846.

(5)

Camat bertanggung Bupati/Walikota.

kepada

b.

mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

847.

(6)

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran, nama, batas, dan perubahan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

c.

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan masyarakat;

jawab



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

848.

d.

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

849.

e.

membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

850.

f.

mengkoordinasikan instansi ataupun pejabat yang ruang lingkup tugasnya ada pada tingkat wilayah Kecamatan.

851.

(4)

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan lain.

852.

(5)

Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

853.

(6)

Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat.

854.

(7)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Pasal 72

855.

(1)

Kelurahan merupakan perangkat Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

(1)

Kelurahan dibentuk di wilayah kerja Camat dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

856.

(2)

Kepala Kelurahan disebut Lurah.

(2)

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah.




RUU DPR RI (3)

RUU PEMERINTAH

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh WaliKota/Bupati atas usul Camat.

(3)


Lurah mempunyai tugas : a. pelayanan masyarakat; b. pemeliharaan prasarana pelayanan umum;

dan

fasilitas

c. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. dan pemberdayaan masyarakat; 858.

(4)

Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

(4)

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pernerintahan dan memenuhi persyaratan lain

859.

(5)

Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(5)

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah betanggung jawab kepada BupatilWalikota melalui Camat.

860.

(6)

Pembentukan Kelurahan Peraturan Daerah.

(6)

Lurah dalarn melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.

861.

(7)

Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah.

862.

(8)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

863.

(9)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ditetapkan

dengan


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Bagian Kelima Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah ditemukan banyak Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena tidak ada mekanisme pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah tertentu. Oleh karena itu menurut pandangan pemerintah, pengaturan ke depan perlu diberlakukan pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan tata ruang.

Pasal 67 864.

(1)

Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

865.

(2)

Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

866.

Pasal 84 867.

(1)

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

868.

(2)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan Peraturan daerah lain.

869.

(3)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud , pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalamLembaran Daerah oleh Kepala Daerah.

870.

(4)

Khusus Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah, retribusi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tata ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.

871.

(5)

Setiap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah didaftarkan kepada Pemerintah untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota. Pasal 85

872.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Pasal 86

873.

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 87

874.

(1)

Untuk me!aksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

875.

(2)

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 88

876.

(1)

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

877.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 89

878.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasa! 86, Pasal 87, dan Pasal 88, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 90

879.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 91

880.

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


perundang-undangan. 881.

Bagian Keenam Kepegawaian Daerah Pasal 92

882.

(1)

Pelaksanaan manajemen PNS Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional.

883.

(2)

Pelaksanaan manajemen PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang kepegawaian.. Pasal 93

884.

(1)

Pemerintah melakukan pengawasan pengendalian pelaksanaan manajemen Daerah.

885.

(2)

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian


dan PNS

Di dalam UU No. 22/1999 maupun UU No. 43/1999 belum diatur tentang pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah secara khusus. Sesuai dengan sistem kepegawaian nasional, maka pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah yang dibebankan pada APBD bersumber dari alokasi dasar dalam DAU. Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi rumusan Pasal 75 dan Pasal 76 UU 22/1999 cenderung mengundang penafsiran yang subyektif sehingga menimbulkan dampak negatif dalam pengelolaan kepegawaian. Oleh karena itu rumusan dimaksud dihilangkan mengingat pengaturan tentang kepegawaian berlaku secara nasional.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 94 886.

(1)

Gaji dan tunjangan PNS Daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi Umum.

887.

(2)

Standar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah.

888.

(3)

Penghitungan dan penyesuaian besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan/atau antar Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap tahun sekali.

889.

(4)

Penghitungan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

890.

Bagian Ketujuh Perencanaan Daerah Paragraf Kesatu Lingkup Perencanaan Daerah

Pasal 95


UU 22/1999 belum rnengatur mengenai perencanaan daerah, padahal untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan dasar pengaturan tentang perencanaan. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan bahwa perencanaan daerah perlu diberikan dasar pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah.


RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH (1)

Lingkup perencanaan daerah meliputi :

892-

a. Perencanaan Daerah jangka panjang;

893.

b. Perencanaan Daerah jangka menengah; dan

894.

c. Perencanaan Daerah tahunan.

895.

(2)

Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dimensi waktu tertentu.

896.

(3)

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Rencana Stratejik Daerah, disusun pada awal periode jabatan Kepala Daerah.

897.

(4)

Rencana Stratejik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.

898.

(5)

Rencana Stratejik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dan indikator kinerja berdasarkan pada kondisi, potensi, dan keanekaragaman Daerah, dengan mempertimbangkan perencanaan nasional, perencanaan Daerah sekitamya, dan perencanaan Provinsi bagi Kabupaten/Kota.

899.

(6)

Rencana Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan arah kebijakan umum APBD yang terdiri dari sasaran, program, kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang merupakan hasilI penjabaran rencana



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH strategik disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

900.

(7)

KETERANGAN PEMERINTAH dinamika

Pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 96

901.

(1)

(1) Arah Kebijakan Umum dan prioritas anggaran menggambarkan kondisi ekonomi, sosial, politik, hasil penjaringan aspirasi masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya, serta prioritas dan plafon anggaran tahunan.

902.

(2)

(2) Rencana Tahunan Daerah yang merupakan arah kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Daerah dan diketahui oleh Pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

903.

(3)

Pedoman penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

904.

Bagian Kedelapan Keuangan Daerah

905.

Paragraf Kesatu Umum Pasal 97

906.

(1)

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

907.

(2)

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan termasuk penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

908.

(3)

Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

909.

(4)

Pedoman penyusunan perencanaan, pelaksanaan termasuk penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2); dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 98

910.

Hak Keuangan dan Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

911.

Paragraf Kedua Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pasal 99

912.

(1)

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

913.

a. Pendapatan asli Daerah;

914.

b. Dana perimbangan; dan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

915. 916.


c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (2)

Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

917.

a. Hasil pajak daerah;

918.

b. hasil retribusi daerah;

919.

c. hasil pengelolaan dipisahkan: dan

920.

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

kekayaan

daerah

yang

921.

(3)

Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a. dan b. ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

922.

(4)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

923.

(5)

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pasal 100

924.

(1)

Dana Perimbangan, sebagaimana dalam Pasal 99 terdiri dari:

925.

a Dana Bagi Hasil;

926.

b. Dana Alokasi Umum; dan


dimaksud

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di

Recommend Documents