www.parlemen.net
REFORMASI HUKUM YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT DAN KEADILAN1 (Beberapa Catatan) Dr. Arif Gosita, SH2 Mengusahakan dan mendukung reformasi hukum di Indonesia demi pengembangan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat, adalah tugas panggilan setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Jadi tidak hanya mereka yang pernah mengalami pendidikan tinggi hukum saja yang harus bersikap kritis dan reformatif terhadap hukum yang berlaku. Sebab, penerapan hukum yang tertulis dan tidak tertulis dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada orang. Maka lahirlah mereka yang disebut sebagai korban penerapan hukum dan menderita mental, fisik, sosial (korban viktimisasi struktural). Oleh karena itu perlu adanya pemenuhan persyaratan minimal bagi eksistensinya suatu peraturan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat (terutama anak) dan keadilan sebagai perwujudan reformasi hukum yang rasional positif, dapat dipertanggung- jawabkan dan bermanfaat. Pengertian Hukum Sebagai titik tolak pembahasan dan pemahaman lebih baik mengenai reformasi hukum nasional yang berpihak kepada rakyat dan keadilan yang rumit, maka saya merumuskan hukum sebagai berikut: 1 Hukum adalah: suatu perwujudan kebijakan penguasa tertentu, pada masa tertentu, di tempat tertentu demi kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan hukum disiniialah, hukum dalam arti luas: yaitu yang tertulis dan tidak tertulis; dan hukum dalam arti sempit: yaitu , peraturan perundang-undangan ( ius constitutum dan ius consti-tuendum). Yang dimaksud dengan penguasa dalam arti luas: adalah siapa saja yang berfungsi sebagai penguasa, karena situasi dan kondisi tertentu dan dalam arti sempit: ialah pemerintah. Jadi, dalam masalah ikut serta mengembangkan supremasi hukum dan penegakan hukum, maka kita harus waspada dan terlebih dahulu bertanya, hukum siapa, hukum yang mana dan demi kepentingan siapa. 2 Hukum adalah: suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi, hukum itu ada, akibat adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam adanya hukum tersebut sebagai komponen. hukum itu ada dan dibuat bersama oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk ikut serta dalam pembuatan hukum tertentu; 3 Hukum adalah: keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi pedoman dan dasar mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Yaitu, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan penghidupan (mencari nafkah); 4 Hukum adalah suatu saran yang dapat menguntungkan atau merugikan orang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dan pedoman orang mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan hukum, yang dapat berwujud penyalahgunaan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan berdasarkan hukum tertentu. Jadi hukum sebagai sarana tidak dapat melindungi orang. Hukum hanya dapat menjadi dasar dan pedoman orang bertindak melindungi sesuatu
1
Sumbangan pemikiran untuk "Expert Meeting tentang Perubahan Paket Undang-undang Politik", yang di selenggarakan oleh CETRO, IPC,PSHK, LSPP, di Jakarta, tanggal 22-23 Desember, 2006. 2 Dosen Hukum Perlindungan Anak, Viktimologi,Kriminologi FH Untar, UL, Unpan, Usakti, UKI , UNIA
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
5
Hukum yang berkaitan dengan perlindungan rakyat adalah, keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar dan pedoman orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat.
Tindakan Individu Pada hakikatnya pembuatan suatu PPU adalah suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur struktur sosial tertentu masyarakat tertentu. Seperti: kepentingan (yang dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, lembaga pendidikan, partai politik, DPR,pemerintah dsb.), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status (sebagai warga negara) , peran (sebagai warga negara) dsb. Jadi unsur-unsur ini juga harus dipahami dan dihayati, karena mempengaruhi orang mendukung atau menghambat adanya PPU yang dapat dipertanggung jawabkan, mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Reformasi Hukum Reformasi hukum nasional yang berpihak kepada rakyat dan keadilan meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1 Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau mengantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia; 2 Memenuhi persyaratan tertentu, yang menunjang pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD'45 sebagai pengamalan Pancasila; Pengembangan landasan filosofis, etis, yuridis tertentu; 3 Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai obyek dan subyek hukum, sehingga mendukung penerapannya; 4 Pengadaan dan partisipasi personalia pelaksanaan, yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejah-teraan bangsa (rakyat, anak); 5 Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesjahteraan manusia. Oleh karena, mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan hukum dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Langkah-langkah Penerapan Hukum Reformasi hukum nasional yang berpihak kepada rakyat dan keadilan berkaitan juga dengan langkah-langkah penerapan hukum. Adapun langkah-langkah yang berkaitan adalah sebagai berikut: 1 Pengumpulan dan penentuan partisipan pelaksanaan yang profesional yang dapat memahami dan menghayati pelayanan hukum sebagai pelayanan kesejahteraan manusia (rakyat, anak); 2 Pembinaan obyek dan subyek hukum yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan hukum dengan usaha-usaha meningkatkan melek hukum dan meningkatkan kesadaran berhukum pada ybs.; 3 Penelitian hukum yang berlaku untuk mendukung, pemahaman dan penentuan sikap dan tindakan dalam pelaksanaan usaha-usaha pembangunan hukum; 4 Penentuan prioritas pembuatan PPU sesuai dengan situasi dan kondisi dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan; 5 Berkomunikasi dengan dan memanfaatkan para ahli dan instansi yang bergerak dibidang pembangunan hukum; 6 Meningkatkan dengan berbagai cara kesediaan setiap warga negara untuk berpartisipasi menegakan hukum yang benar berdasarkan UUD'45 dan pengamalan Pancasila; 7 Penentuan persyaratan sebagai dasar dan pedoman dalam pembangunan hukum yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukuna dan kesejahteraan rakyat sesuai Firman Allah;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
8 9 10 11
Penyadaran dengan berbagai cara anggota masyarakat akan pentingnya pembangunan dan penerapan hukum yang benar berdasarkan ajaran dalam Kitab Suci; Penentuan mekanisme kerja pembangunan hukum yang efektif dan efisien; Pengadaan dana untuk pelaksanaan usaha-usaha pembangunan hukum; Menyempurnakan pendidikan hukum pada semua tingkat, sehingga tersedia sumber daya manusia yang dapat mendukung penegakan hukum dan upaya legislasi nasional yang rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.
Upaya reformasi hukum nasional yang berpihak kepada rakyat dan keadilan dan langkah-langkah penerapan yang telah disebutkan diatas memerlukan kearifan yang diperoleh melalui pendidikan hukum di keluarga dan di semua lapisan masyarakat sedini mungkin. Sehubungan dengan ini, maka akan dikemukakan untuk dibahas beberapa pemikiran mengenai alat pengukur baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan (PPU). Jadi, sebaiknya suatu PPU itu dikaji berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di catatan ini. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah antara lain sebagai berikut. 1
Rasional positif Substansi suatu PPU harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, profesional dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. 2 Dapat dipertanggungjawabkan Substansi suatu PPU harus dapat dipertanggung jawabkan. Horisontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan vertikal, terhadap Tuhan Allah (kebebasan beragama, beribadah). 3 Bermanfaat. PPU tsb harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab) 4 Mengembangkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi suatu PPU harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolistis, menguntungkan golongan tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan, pelayanan) 5 Mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Suatu PPU harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terutama, rakyat golongan lemah mental, fisik dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat dsb.). 6 Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani, dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu PPU terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani. 7 Sebagai pengamalan Pancasila Substansi suatu PPU harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila Pancasila. 8 Berlandaskan hukum secara integratif Substansi suatu PPU harus dapat dipahami dan dihayati oleh para obyek dan subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan PPU yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundangundangan sesuai sitiuasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk anak.. 9 Berlandaskan etika Suatu PPU harus merupakan perwujudan suatu etika profesi, dan dapat dipertanggung jawabkan menurut bidang profesi masing-masing.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
10
Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan Suatu PPU tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjoangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai kemampuan, situasi dan kondisi yang bersangkutan. Sebaiknya dikaitkan dengan Konvensi Hak-hak Anak PBB, yang telah diratifikasi dengan Kepres 36/1990. 11 Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok Suatu PPU yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. 12 Mengembangkan respons keadilan yang memulihkan Suatu PPU harus dapat menjadi dasar hukum para obyek dan subyek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha yang memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendam-pingan), ganti kerugian (restitusi oleh pelaku, kompensasi oleh pemerintah) dsb.. 13 Tidak merupakan faktor viktimogen Substansi suatu PPU tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbulan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik dan sosial. Baik memuat sanksi bagi para penimbul korban. 14 Tidak merupakan faktor kriminogen Substansi suatu PPU tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi dsb). Baik memuat sanksi bagi yang menimbulkan penderitaan. 15 Mendukung penerapan unsur-unsur menejemen kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan PPU diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur menejemen. Seperti: kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana , mudah dimengerti oleh hanyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur-unsur ini masih diahaikan. Akibatnya, PPU tidak dapat diterapkan dengan semestinya dan menimbulkan berhagai macam permasalahan yuridis sehingga menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial pada yang bersangkutan. 16 Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai: manusia sang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan sehagai manusia sesama kita yang ada dalam satu masyarakat . Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan mencegah merupikan rakyat dan mengembangkan respons yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fsik dan sosial penerapan hukiun yang negatif. 17 Mengembangkan 5 rasa : rasa memiliki sesuatu bersama, rasa bertanggungjawah (horisontal terhadap sesama mannusia dan vertikal: terhadap Tuhan Allah). rasa terikat pada sesuatu, rasa suka membagi terhadap sesama manusia, dan rasa melavanai terhadap sesama manusia. Dalam kenyataan persyaratan-persyaratan ini tidak mudah untuk dipenuhi dalam waktu dekat. karena situasi dan kondisi kehidupan berhukum pada saat ini, tetapi dapat dipercepat bersama. Demi kehidupan berhukum yang baik, maka pemenuhan persyaratan ini harus diperjuangkan bersama-sama sekuat tenaga. Hambatan Hambatan yang berkaitan dan perlu diatasi bersama adalah antara lain sebagai berikut: 1 Iklim berhukum dalam berbagai bidang kehidupan (berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa) dan penghidupan (mencari nafkah) yang tidak dapat dibertanggungjawabkan dan menyedihkan. 2 Kurang adanya kemauan potitik pihak pemerintah, anggota masyarakat dan keluarga untuk berhukum dengan konsisten dan konsekuen; secara bertanggung jawab dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
3 4
5
6
Masih kurang baiknya dan meratanya pendidikan hukum di Indonesia pada semua tingkat pendidikan (dimulai dari keluarga, sekolah dasar sampai perguruan tinggi). Tidak dianggap pentingya hukum sebagai pedoman dan dasar hukum orang bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masih kuat adanya kecenderungan anggota masyarakat untuk tidak menghiraukan hukum dalam mencapai suatu tujuan, tetapi dengan mengunakan kekerasan, kekuasaan. Tidak adanya citra yang tepat mengenai rakyat sebagai manusia sesama kita yang sama harkat dan martabat sebagai manusia; dan manusia sesama kita yang ada dalam satu masyarakat dengan kita. Citra yang tepat ini dapat mengembangkan rasa tanggungjawab kita terhadap rakyat. Tidak ada atau kurungnya pendidikan budi perkiti di keluarga , di sekolah, dimasyarakat. Akibatnya kolusi, korupsi dan nepotisme meningkat di Indonesia.
Kesimpulan Dari yang telah dikemukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pembuatan PPU bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Usaha pengumpulan data untuk menguatkan diperlukannya pembuatan PPU tersebut tidak dapat dihindari; Kedua, mengadakan studi banding mengenai undang-undang pelindungan anak negara-negara lain untuk penyempurnaan PPU yang telah dibuat merupakan suatu kemutlakan; Ketiga, mempelajari bersama PPU Indonesia yang berlaku yang berkaitan dengan bidang hukum perlindungan rakyat, untuk menguatkan perlu adanya undang-undang yang baru, sebagai pengganti yang lama yang bertentangan dengan hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia, termasuk program kerja reformasi PPU di Indonesia Keempat, mengikutsertakan para ahli dibidang perlindungan rakyat serta hukumnya untuk mengkaji ulang rancangan undang-undang (RUU) yang ada, merupakan suatu kemutlakan dalam rangka mencegah penimbulan korban penerapan PPU; Kelima, mengingat peliknya dan rumitnya pembuatan PPU yang baik, maka harus tersedia dana dan sarana, sumber daya manusia pengkajian RUU yang berkaitan; Keenam, mengembangkan pendidikan hukum perlindungan rakyat sebagai pendukung pelaksanaan pelindungan rakyat dibidang hukum privat dan hukum publik yang merupakan agenda kerja penting dalam upaya reformasi PPU di Indonesia. Saran-saran Saran-saran yang berkaitan dengan reformasi hukum yang berpihak pada rakyat (terutama anak) dan keadilan adalah sebagai berikut: 1 Pengumpulan data untuk menguatkan diperlukannya pembuatan undang-undang yang melindungi korban secepatnya. Para korban tidak boleh menderita lebih lama lagi; 2 Mengadakan studi banding mengenai undang-undang pelindungan rakyat negara-negara lain untuk penyempurnaan PPU yang telah dibuat; 3 Mempelajari PPU Indonesia yang berlaku yang berkaitan dengan bidang hukum perlindungan anak, untuk membenarkan perlu adanya atau tidaknya undang-undang yang baru, sebagai pengganti yang lama yang bertentangan dengan hak dan kewajihan asasi rakyat Indonesia; 4 Mengikutsertakan para ahli dibidang perlindungan rakyat serta hukumnya untuk mengkaji ulang PPU yang ada; 5 Pengadaan dana dan sarana pengkajian RUU dan PPU yang berkaitan; 6 Mengembangkan pendidikan hukum perlindungan rakyat sebagai pendukung pelaksanaan pelindungan rakyat dibidang hukum privat dan hukum publik. 7 Mengusahakan bersama citra yang tepat mengenai anak, sebagai sesama manusia kita yang sama harkat dan martabat dengan kita, dan ada dengan kita dalam satu masyarkat, dengan berbagai cara sedini mungkin.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sebagai dasar dan pedoman pemahaman, penghayatan dan penanggulangan permasalahan ini, maka baik kita hayati bersama hukum kasih Tuhan yang berbunyi sebagai berikut: Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah beberapa sumbangan pemikiran serta permasalahan yang berkaitan, yang perlu dipahami, dihayati dan diatasi bersama lebih lanjut. Semoga catatan sederhana ini bermanfaat bagi upaya legislasi nasional yang berpihak kepada rakyat (anak) demi kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia..
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
