MUSYAWARAH NASIONAL XVII FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK SE-INDONESIA TANAH LAUT, 01-06 MEI 2016 ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK SE-INDONESIA PEMBUKAAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan didorong atas keinginan luhur untuk hidup damai adalah hak bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang, sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menggali, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
Mahasiswa politeknik sebagai bagian dari generasi muda mempunyai hak dan kewajiban untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Dengan keyakinan yang penuh untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan yang dijiwai semangat kerukunan,persaudaraan, kerjasama, persatuan dan kesatuan antara mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga, maka kami mahasiswa politeknik se-Indonesia mengikat diri dalam suatu wadah organisasi yang berlandaskan Anggaran Dasar.
BAB I NAMA, WAKTU DAN SEKRETARIAT PUSAT Pasal 1 Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia disingkat FKMPI Pasal 2 FKMPI didirikan pada tanggal 12 September 1998 di Semarang sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan
Pasal 3 Sekretariat pusat FKMPI bertempatdi Politeknik Sekretaris Jenderal terpilih
BAB II SIFAT, ASAS, LANDASAN DAN BENTUK
Pasal 4 FKMPI bersifat independen dan profesional
Pasal 5 FKMPI berasaskan Pancasila
Pasal 6 FKMPI berlandaskan pada: a. b. c. d.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi PP No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi e. Kepmendikbud RI No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan f. Tridharma Perguruan Tinggi
Pasal 7 FKMPI berbentuk organisasi
BAB III FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 8 FKMPI berfungsi sebagai: a. Wadah komunikasi, koordinasi dan pusat informasi mahasiswa Politeknik seIndonesia b. Wadah pengembangan dan/atau kerjasama dalam bidang minat, bakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat. c. Wadah yang memperjuangkan aspirasi mahasiswa Politeknik dan masyarakat se-Indonesia
Pasal 9 FKMPI bertujuan untuk: a. Mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan antar mahasiswa Politeknik se-Indonesia b. Menggali, Meneliti, menganalisis, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kemajuan bersama bagi masyarakat, bangsa dan NegaraIndonesia
BAB IV KEGIATAN Pasal 10 Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan atas fungsi dan tujuan FKMPI BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 1. FKMPI beranggotakan mahasiswa Politeknik se-Indonesia 2. Keanggotaan FKMPI terdiri dari anggota aktif dan pasif BAB VI STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12 Struktur FKMPI meliputi: a. Sekretaris Jenderal b. Staf Ahli Keuangan c. Koordinator bidang d. Koordinator Wilayah e. Koordinator Daerah f. Koordinator Distrik (Lampiran 1)
BAB VII SUMBER DANA Pasal 13 FKMPI memperoleh dana dari: a. Iuran anggota b. Berbagai sumber dana lain yang legal (tidak diperbolehkan dari sponsor rokok, minuman keras, partai politik, alat konotasi seksual, dan obat-obatan terlarang) BAB VIII LAMBANG
Pasal 14 Arti dari lambang: a. Warna putih menggambarkan kesucian b. Warna biru menggambarkan organisasi muda sebagai generasi pembaru c. Warna merah menggambarkan keberanian d. Warna kuning menggambarkan pencerahan terhadap Indonesia e. Gerigi menggambarkan sinergisitas dalam pergerakan f. Lima buah gerigi melambangkan jumlah wilayah g. Peta Indonesia yang menandakan cakupan FKMPI h. Lingkaran luar berarti persatuan dari FKMPI
BAB IX ATRIBUT ORGANISASI Pasal 15 1. 2. 3. 4. 5.
Bendera Stempel Emblem logo FKMPI Perlengkapan sidang Atribut tambahan di atur oleh sekjend terpilih BAB X LAGU Pasal 16
Mars FKMPI (Lampiran 2)
1. 2. 3. 4. 5.
BAB XI MUSYAWARAH Pasal 17 MUNAS (Musyawarah Nasional) MUSLUB (Musyawarah Nasional Luar Biasa) SARNAS (Sarasehan nasional) RAKORWIL (Rapat Koordinasi Wilayah) MUSDA (Musyawarah daerah)
BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan anggaran dasar FKMPI dilakukan pada saat MUNAS yang dihadiri dan disetujui minimal ½n+1 peserta MUNAS.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 1. Aturan anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus yang mengaturpelaksanaan ketentuan ini tidak menyimpang dari anggaran dasar 2. Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan/atau berdasarkan keputusan MUNAS
BAB XIV PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
Disahkan di Tanah Laut, 4 Mei 2016 Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia
Bagas Saputro NIM. 4.31.14.0.03
LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi FKMPI
STAF AHLI KEUANGAN
2. Lagu Mars FKMPI
MARS FKMPI KAMI PEMUDA PEMUDI POLITEKNIK BERSATU BERKARYA UNTUK BANGSA KOBARKAN SMANGAT DAN SATUKAN TEKAD BANGUN BANGSA JAYA INDONESIA MENJUNJUNG TINGGI TOTALITAS PERJUANGAN MERENTAS ASA WUJUDKAN PERUBAHAN CERDASKAN BANGSA MEMBANGUN PERADABAN FKMPI JADI NAUNGAN SINGSINGKAN LENGANMU RAIHLAH KEJAYAAN LANTANGKAN SUARAMU BERKARYA UNTUK INDONESIA ERATKAN GENGGAMAN IKAT PERSAUDARAAN BERSAMA FKMPI BERKARYA TUK INDONESIA
MUSYAWARAH NASIONAL XVII FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK se-INDONESIA TANAH LAUT, 01-06 MEI 2016 ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK se-INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 SIFAT KEANGGOTAAN 1. Anggota aktif adalah mahasiswa aktif yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari institusi atau lembaga kemahasiswaan yang institusinya telah tergabung di dalam FKMPI, yang surat rekomendasinya dikirimkan kepada koordinator daerah. 2. Anggota pasif adalah semua mahasiswa Politeknik se-Indonesia
Pasal 2 HAK ANGGOTA 1. Anggota aktif a. Memiliki hak bicara dan hak suara b. Berhak memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus c. Berhak mengikuti segala kegiatan FKMPI 2. Anggota pasif a. Memiliki hak bicara b. Berhak mengikuti segala kegiatan FKMPI Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Anggota aktif a. Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKMPI c. Menjaga nama baik FKMPI d. Mensosialisasikan seluruh kegiatan FKMPI 2. Anggota Pasif a. Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain b. Berpartisipasi dalam kegiatan FKMPI c. Menjaga nama baik FKMPI
Pasal 4 IURAN ANGGOTA Iuran anggota yaitu dana yang diambil dari kontribusi agenda tahunan dengan nominalyang ditentukan oleh kepengurusan terpilih yang berasal dari anggota aktif FKMPIdan selanjutnya diatur dalam SOP keuangan Pasal 5 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotaan berakhir jika anggota tersebut tidak lagi menjadi mahasiswa di Politeknik Pasal 6 SANKSI ANGGOTA Sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART FKMPI dengan sanksi sebagai berikut : 1. Peringatan secara lisan oleh pengurus FKMPI 2. Jika peringatan (1) tidak diindahkan maka diberikan peringatan secara tertulis 3. Jika peringatan (2) tidak diindahkan maka anggota tidak diperbolehkan mengikuti seluruh Kegiatan FKMPI selama 1 periode. BAB II PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 7 MUSYAWARAH NASIONAL Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia selanjutnya disingkat MUNAS FKMPI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkatan Mahasiswa politeknik se-Indonesia. Pasal 8 PENYELENGGARAAN MUNAS 1. Tempat penyelenggaraan MUNAS selanjutnya berdasarkan hasil MUNAS sebelumnya, pengurus FKMPI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan MUNAS yang dilaksanakan dengan cara mendelegasikan wewenang kepada lembaga kemahasiswaan yang terpilih sebagai tuan rumah MUNASsesuai dengan tata tertib sidang 2. Penyelenggaraan MUNAS dilaksanakan di akhir periode kepengurusan Pasal 9 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 1. MUSLUB merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi diluar MUNAS dan memiliki keududukan yang setara dengan MUNAS 2. MUSLUB diadakan apabila ada keadaaan yang membutuhkan pengambilan keputusan penting yang sangat mendesak. 3. MUSLUB dapat diselenggarakan apabila dihadiri minimal ½n+1 dari jumlah institusi yanghadir dalam MUNAS sebelumnya.
Pasal 10 SARASEHAN NASIONAL 1. Sarasehan Nasional merupakan pertemuan antar anggota aktif FKMPI mahasiswa Politeknik se-Indonesia yang diadakan sekali dalam setahun yang merupakan evaluasi kinerja kepengurusan selama 6 bulan dan rekomendasi 6 bulan kedepan untuk FKMPI serta diadakannya RAKORWIL II. 2. Tempat penyelenggaraan Sarasehan Nasional selanjutnya berdasarkan hasilMUNASFKMPI sebelumnya. Pasal 11 RAPAT KOORDINASI WILAYAH RAKORWIL merupakan pertemuan yang dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah Pasal 12 MUSYAWARAH DAERAH Musyawarah Daerah merupakan pertemuan anggota aktif FKMPIdalam suatu daerah yang dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan merupakan forum pengambilan keputusan yang tertinggi ditingkat daerah BAB III KEPENGURUSAN Pasal 13 SEKRETARIS JENDERAL 1. Sekretaris Jenderal adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masingmasing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan pemangku jabatan tertinggi. 2. Sekretaris jenderal mempunyai wewenang untuk: a. Menyusun kepengurusan b. Menyikapi masalah-masalah organisasi c. Menampung dan/atau menindaklanjuti aspirasi anggota d. Menerbitkan dan mencabut surat keputusan pengangkatan staff ahli bidang keuangan, Koordinator Bidang dan koordinator wilayahdengan mempertimbangkan masukan dari anggota e. Memberikan sanksi pada anggota atas pelanggaran yang dilakukannyadengan pertimbangan melalui Koordinator Daerah f. Memberikan evaluasi Program kerja pada saat SARNAS dan laporan pertanggungjawaban pada saat MUNAS Pasal 14 STAF AHLI KEUANGAN 1. Staf ahli keuangan adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan 2. Staf ahli keuangan mempunyai wewenang dalam mengelola keuangan FKMPI 3. Staf ahli keuangan berkordinasi dan bertanggung jawab kepada sekretaris jendral dengan memberikan laporan keuangan secara tertulis dan
transparan kepada sekretaris jendral dan kemudian dilaporkan pada saat SARNAS dan MUNAS Pasal 15 KOORDINATOR BIDANG 1. Koordinator Bidang adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan. 2. Koordinator bidang berkoordinasi dengan KORWILdan bertanggungjawab kepada sekretaris jenderaldengan memberikan laporan secara tertulis kepada sekretaris jenderal 3. Koordinator bidang bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pasal 16 KOORDINATOR WILAYAH 1. Koordinator wilayah adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan. 2. Koordinator wilayahberkoordinasi dengan KORBID bidang terkait bertanggungjawab kepada sekjen dengan memberikan laporan secara tertulis kepada sekjen. Pasal 17 KOORDINATOR DAERAH 1. Koordiantor Daerah adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUSDAdan/atau diangkat langsung oleh Koordiantor Wilayah dan ditetapkan dengan surat keputusan 2. Koordinator daerah bertanggungjawab kepada koordinator wilayahdengan memberikan laporan secara tertulis kepada koordinator wilayah 3. Penambahan koordinator daerah bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi melalui surat usulan koordinator wilayah yang disetujui oleh sekretaris jenderal Pasal 18 KOORDINATOR DISTRIK 1. Koordiantor distrik adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUSDAdan/atau diangkat langsung oleh Koordiantor Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan 2. Koordinator distrik bertanggungjawab kepada koordinator Daerahdengan memberikan laporan secara tertulis kepada koordinator Daerah
3. Penambahan koordinator distrik bisa disesuaikan jika diperlukan dengan kebutuhan organisasi melalui surat usulan Koordinator Daerah yang disetujui oleh Koordinator Wilayah Pasal 19 MASA JABATAN Masa jabatan kepengurusan organisasi selama satu tahun periode kepengurusan.
BAB IV ATURAN TAMBAHAN Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam aturan lainnya
Disahkan di Tanah Laut, 4 Mei 2016 Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia
Bagas Saputro NIM. 4.31.14.0.03
