GAPENSI H HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL. Tangerang-Banten, Mei 2016

AN

A K TI

M GA

GAPENSI AK

RID A B

H

HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI

Tangerang-Banten, 24 - 26 Mei 2016

AN

A K TI

M GA

GAPENSI AK

RID A B

H

HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI

Tangerang-Banten, 24 - 26 Mei 2016

HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI 2016

DAFTAR ISI Hal

1. PENGANTAR……………………………………………………………………………… 1

2. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 01/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PENGESAHAN JADWAL ACARA MUKERNAS GAPENSI…………….... 2 3. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 02/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PENGESAHAN TATA TERTIB MUKERNAS GAPENSI…..……………… 6 4. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 03/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG MUKERNAS GAPENSI………….. 18 5. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 04/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI UNTUK TAHUN 2014 – 2016……………………………………………….… 20 6. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 05/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PROGRAM ORGANISASI………………………………………………….. 22 7. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 06/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG PROGRAM KERJA…………………………………………………………... 26 8. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 07/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (APBO)…. 36 9. KETETAPAN MUKERNAS GAPENSI NOMOR : 08/MUKERNAS GAPENSI/2016 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN…………………………………………………. 45

--o0o--

PENGANTAR

Bersama ini kami sampaikan HIMPUNAN KETETAPAN-KETETEPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2016 sebagai laporan lengkap atas hasil MUKERNAS GAPENSI yang diselenggarakan pada tanggal 24 s/d 26 Mei 2016 di ICE BSD CITY - Tangerang Provinsi Banten. MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia

Bidang

Konstruksi

dan

Infrastruktur,

dilanjutkan

dengan

Sidang-sidang

MUKERNAS. Laporan Kerja BPP GAPENSI Tahun 2014 – 2016 tidak dilampirkan dalam Himpunan Ketetapan ini, mengingat telah disampaikan kepada seluruh BPD GAPENSI pada saat MUKERNAS.

Semoga HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2016 ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan seluruh warga GAPENSI maupun masyarakat luas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, dukungan serta bantuan dalam mensukseskan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2016 BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI

H. ISKANDAR Z. HARTAWI Ketua Umum

H. ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE Sekretaris Jenderal

1

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 01/MUKERNAS GAPENSI /2016 Tentang PENGESAHAN JADWAL ACARA MUKERNAS GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2016 DI TANGERANG - BANTEN

Menimbang

: Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Jadwal Acaranya.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI. 2. Ketetapan - Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 di Bali. 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 082/KEP/BPP/2016 tertanggal 08 Maret 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016. 4. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 088/KEP/BPP/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Penetapan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016. 5. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 089/KEP/BPP/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Rancangan Jadwal Acara Musyawarah Kerja Nasional yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016. 3. Keputusan Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016.

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016 sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhirnya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016.

Ditetapkan di Pada tanggal

sampai

: Tangerang - Banten : 25 Mei 2016

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,

H. ISKANDAR Z. HARTAWI Ketua

H. ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE Sekretaris

3

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 01/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang JADWAL ACARA MUKERNAS GAPENSI 2016 No I

Jam

Waktu

(Pukul/WIB)

(Menit)

Uraian Acara

Pelaksana / Penaggungjawab

24 Mei 2016 (HARI KE-1)

1

13.00 - 17.00

240

Pendaftaran Peserta/Peninjau MUKERNAS GAPENSI di ICE, BSD - Tangerang

OC

2

19.00 - 22.00

180

Acara Sambung Rasa yang diawali dengan ucapan "Selamat Datang"

OC

oleh Ketua Umum BPP GAPENSI bertempat di Royal Ballroom The Spring Club Summarecon - Serpong ACARA PEMBUKAAN II

25 Mei 2016 (HARI KE-2)

1

07.00 - 09.30

150

Lanjutan Pendaftaran Peserta/Peninjau MUKERNAS GAPENSI 2016

OC

di Lobby Indonesia Convention Exhibition (ICE) - BSD - Tangerang 2

09.30

-

Seluruh Peserta/Peninjau dan Undangan sudah berada di Tempat Acara

OC

3

09.30 - 09.33

3

Ucapan Selamat Datang dari MC

4

09.33 - 09.35

2

Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"

OC

5

09.35 - 09.40

5

Pembacaan Doa

OC

6

09.40 - 09.45

5

Laporan Indobuildtech Expo dari PT.DEBINDO

OC

7

09.45 - 09.50

5

Laporan Panitia Penyelenggara MUKERNAS

OC

8

09.50 - 10.00

10

Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI

9

10.00 - 10.20

20

Sambutan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan

Gina Sonia

BPP GAPENSI OC

Infrastruktur sekaligus membuka secara resmi MUKERNAS GAPENSI 2016 dan Pameran Indobuildtech Expo 2016 10

10.20 - 10.40

20

Tarian Selamat Datang "Rampak Bedug"

OC

11

10.40 - 13.00

140

Coffee Break/ISHOMA

OC

12

13.00

-

13

13.00 - 14.30

90

Pembukaan oleh MC

BPD GAPENSI Banten

Paparan Koordinator Jam Intel Kejagung RI dilanjutkan dialog tentang :

"Tinjauan Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi" 14

14.30 - 14.35

5

Hymne dan Mars GAPENSI

15

14.35 - 14.40

5

Pembacaan Kode Etik GAPENSI "DASA BRATA"

16

14.40 - 15.00

20

Pemberian Penghargaan kepada BPD GAPENSI terbaik

17

15.00 - 16.30

90

Pengarahan Menteri PU-PR dilanjutkan dialog (diselingi Coffee Break)

Ade E. Adhyaksa BPD GAPENSI Jabar Hj.Ratu Ella, SH.MKN Ketua Umum BPP GAPENSI - DR.Ir.Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M. Sc

18

16.30 - 16.45

15

- Penandatanganan Kerjasama BPP GAPENSI - Kemen PU-PR

BPP GAPENSI

- Penandatanganan Kerjasama BPP GAPENSI - PT.Jamkrindo 19

16.45 - 17.30

45

Pengarahan Pimpinan Komisi V DPR RI dilanjutkan dialog

20

17.30 - 18.15

45

Paparan Direktur Transportasi BAPPENAS, dilanjutkan dialog tentang :

H.Muhidin Moh.Said Ir.Bambang Prihartono

"Peran Jasa Konstruksi Dalam Percepatan Pembangunan Indonesia" 21

18.15 - 19.30

75

ISHOMA

OC

4

No

Jam

Waktu

(Pukul/WIB)

(Menit)

Pelaksana /

Uraian Acara

Penaggungjawab

SIDANG PARIPURNA I 22

19.30 - 19.40

10

Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib MUKERNAS

BPP selaku PSS

23

19.40 - 19.55

15

Pemilihan Pimpinan Sidang MUKERNAS

BPP selaku PSS

24

19.55 - 20.00

5

Serah terima Pimpinan Sidang MUKERNAS

BPP selaku PSS

SIDANG PARIPURNA II 25

20.00 - 20.30

30

Laporan Kegiatan BPP GAPENSI

PST

SIDANG PARIPURNA III 26

20.30 - 21.30

60

Pemandangan Umum dan Tanggapan BPD-BPD terhadap

PST

Laporan Kegiatan BPP GAPENSI (diselingi Coffee Break) 27

21.30 - 21.50

20

Tanggapan BPP terhadap Pemandangan Umum BPD

PST

28

21.50 - 22.00

10

Pembentukan Komisi-Komisi

PST SIDANG PARIPURNA IV

29

22.00 - 24.00

III

26 Mei 2016

120

Sidang Komisi-Komisi

Pimpinan Komisi

(HARI KE-3) LANJUTAN SIDANG PARIPURNA IV 1

09.30 - 09.35

5

Pengantar Pembukaan oleh MC

-

2

09.35 - 10.05

30

Presentasi dari PT.Garuda Indonesia dan PT.Citilink

PST

3

10.05 - 10.30

25

Presentasi dari PT.Jamkrindo

PST

4

10.30 - 11.00

30

Laporan Pengesahan hasil Sidang-Sidang Komisi

PST

5

11.00 - 11.10

10

Laporan hasil MUKERNAS GAPENSI 2016

PST

6

11.10 - 11.30

20

Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI, sekaligus Menutup MUKERNAS GAPENSI

H. Iskandar Z.Hartawi

7

11.30 - 11.45

15

Penyerahan Cinderamata kepada BPD-BPD se Indonesia oleh Ketua Umum BPP

Ketua Umum BPP GAPENSI

8

11.45 - 13.30

105

Ramah Tamah, Hiburan dan Makan Siang

9

13.30

-

-

Selesai

Ditetapkan di Tangerang - Banten Pada tanggal 25 Mei 2016 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,

H.ISKANDAR Z. HARTAWI Ketua


5

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 02/MUKERNAS GAPENSI /2016 Tentang PENGESAHAN TATA TERTIB MUKERNAS GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2016 DI TANGERANG - BANTEN Menimbang

: Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Jadwal Acaranya.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI. 2. Ketetapan - Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 di Bali. 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 082/KEP/BPP/2016 tertanggal 08 Maret 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016. 4. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 088/KEP/BPP/2016, tertanggal 04 April 2016 tentang Penetapan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016. 5. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 089/KEP/BPP/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016. 3. Keputusan Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016.

6

MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016 sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhirnya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. Ditetapkan di Pada tanggal

sampai





7

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWATAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 02/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang TATA TERTIB BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU Pasal I Nama Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Tahun 2016 yang selanjutnya disebut “MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016”. Pasal 2 Tempat dan waktu MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 diadakan di Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2016. BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 3 Dasar a. MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPENSI , khususnya :    

AD Bab IV Pasal 16 Ayat (1c) dan Pasal 17 Ayat (1c) AD Bab V Pasal 20 Ayat (1c) dan Pasal 24 Ayat (2) ART Bab V Pasal 20 Serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI Romawi IV.

b. Surat Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 082/KEP/BPP/2016 tertanggal 08 Maret 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, Nomor : 088/KEP/BPP/2016, tertanggal 04 April 2016 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, Nomor : 089/KEP/BPP/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016.

8

Pasal 4 Tujuan Sesuai ART BAB V Pasal 20 Ayat (1), tujuan MUKERNAS adalah : a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUNAS dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP. b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan MUNAS dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP. c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa bakti. d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/ penyelesaian masalahnya. e. Membantu BPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. BAB III TEMA MUKERNAS Pasal 5 Tema MUKERNAS Tema MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 :

“PENINGKATAN DAYA SAING ANGGOTA GAPENSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL SESUAI NAWACITA” BAB IV PESERTA MUKERNAS Pasal 6 Peserta Penuh Peserta Penuh yaitu utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masingmasing, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan mengikutsertakan unsur BPC dan unsur Dewan Pertimbangan BPD, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

9

Pasal 7 Peserta Biasa Peserta Biasa yaitu BPL, Dewan Pertimbangan dan Ketua Kehormatan di Tingkat BPP, yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. Pasal 8 Peserta Peninjau Peserta Peninjau yaitu utusan BPD di luar Peserta Penuh dan utusan BPC yang membawa mandat dari BPD yang bersangkutan yaitu masing-masing memiliki hak bicara. Pasal 9 Undangan Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJKN dan organisasiorganisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUKERNAS Pasal 10 Hak Menghadiri Persidangan 1. Seluruh Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 mempunyai hak untuk mengikuti/menghadiri sidang-sidang dan memperoleh seluruh bahan atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan selama persidangan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016, Undangan dapat mengikuti/menghadiri Sidang-Sidang Paripurna. Pasal 11 Hak Bicara 1. Hak Bicara adalah hak di dalam sidang-sidang Paripurna dan Komisi untuk : a. Mengajukan pertanyaan. b. Mengeluarkan pendapat dan usulan-usulan, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara. 3. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS, Undangan dapat diberi kesempatan berbicara.

10

Pasal 12 Hak Suara 1. Hak Suara adalah hak memilih dan hak dipilih pada saat Sidang Paripurna memilih Pimpinan MUKERNAS, dan hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan. 2. Peserta Penuh mempunyai hak suara. Pasal 13 Hak Dipilih 1. Hak dipilih adalah hak untuk dapat dipilih menjadi Pimpinan MUKERNAS. 2. Peserta Penuh dan Peserta Biasa mempunyai hak dipilih menjadi Pimpinan MUKERNAS. Pasal 14 Kewajiban Peserta Peserta Penuh, Peserta Biasa serta Peserta Peninjau MUKERNAS, wajib : a. Mentaati ketentuan-ketentuan Peraturan Tata Tertib MUKERNAS. b. Mentaati Petunjuk dan Peraturan sehubungan dengan penyelenggaraan MUKERNAS, yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana (OC). c. Mentaati dan menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Sidang-sidang MUKERNAS. d. Menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pelaksana (OC) pada setiap kali hadir di persidangan dan mengenakan tanda peserta selama berlangsungnya MUKERNAS serta membantu Pimpinan Sidang dalam hal diperlukan menunjukkan identifikasi keabsahan sebagai peserta. BAB VI ALAT KELENGKAPAN MUKERNAS Pasal 15 Alat Kelengkapan MUKERNAS MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 mempunyai berikut : a. Penanggungjawab MUKERNAS. b. Pimpinan MUKERNAS. c. Sidang Paripurna beserta Pimpinannya. d. Sidang Komisi beserta Pimpinannya. e. Team Perumus.

11

alat

kelengkapan

sebagai

BAB VII PENANGGUNGJAWAB MUKERNAS, PIMPINAN MUKERNAS DAN SIDANG-SIDANG Pasal 16 Penanggungjawab MUKERNAS Penanggungjawab MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 adalah : Badan Pimpinan Pusat GAPENSI. Penanggungjawab MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. b. Menjaga ketertiban dalam musyawarah dan rapat-rapat dengan melaksanakan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat. Pasal 17 Pimpinan Sementara MUKERNAS 1. Pimpinan sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 adalah Badan Pimpinan Pusat GAPENSI. 2. Pimpinan sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 mempunyai tugas dan wewenang memimpin Sidang Paripurna untuk : a. Mengesahkan Rancangan Jadwal Acara. b. Mengesahkan Rancangan Tata Tertib. c. Melaksanakan Pemilihan Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 3. Setelah terpilih Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016, maka Pimpinan sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 menyerahkan Pimpinan Sidang Paripurna kepada Pimpinan MUKERNAS yang baru terpilih. Pasal 18 Pimpinan MUKERNAS 1. Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Anggota Pimpinan, yang dipilih berdasarkan unsur BPP 2 (dua) orang dan 3 ( tiga) orang unsur BPD. 2. Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memimpin Sidang Paripurna selama MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 berlangsung dengan sebaik-baiknya. b. Menjaga, mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran persidangan. c. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan.

12

d. Meneliti keabsahan peserta persidangan baik dalam kehadiran sidang, dalam menggunakan hak bicara maupun hak suara. e. Mengetahui, memberi atau tidak memberi ijin kepada setiap peserta yang menghadiri atau meninggalkan persidangan. f. Mengatur, memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu berbicara bagi peserta. g. Menegur dan menghentikan pembicaraan peserta jika ternyata melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan atau menyimpang dari pokok acara sidang yang telah ditentukan. h. Mengesahkan risalah dan hasil keputusan sidang. BAB VIII SIDANG - SIDANG DAN PIMPINANNYA Pasal 19 Sidang Paripurna 1. Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 dihadiri oleh Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau. 2. Keputusan Sidang Paripurna adalah merupakan Keputusan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 3. Pimpinan Sidang Paripurna adalah Pimpinan MUKERNAS yang ditetapkan menurut Pasal 17 dan 18 Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 20 Sidang Komisi 1. Sidang-sidang Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini terdiri dari: a. Komisi A : Program Organisasi b. Komisi B : Program Kerja dan APBO c. Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran 2. Setiap Peserta Penuh dan Peserta Biasa wajib menjadi salah satu Anggota Komisi. Peserta Peninjau dianjurkan turut menjadi salah satu Anggota Komisi. 3. Jumlah anggota setiap Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUKERNAS dengan persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS. 4. Setiap Sidang Komisi didampingi sedikitnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pengarah (SC) yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pengarah (SC) sebagai nara sumber atas rancangan materi MUKERNAS dan bertugas membantu melancarkan jalannya Sidang Komisi dimaksud. 5. Komisi bertugas membantu pemecahan mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup acara sidang dengan memperhatikan saran-saran dan pendapatpendapat Peserta Sidang. 6. Pimpinan Sidang setiap Komisi dipilih dari antara Peserta Komisi yang bersangkutan dan komposisinya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

13

Pasal 21 Tim Perumus 1. Untuk merumuskan dan menyimpulkan hasil Sidang Komisi, dapat dibentuk Tim Perumus. Pembentukan Tim Perumus dimaksud ditetapkan secara musyawarah oleh Sidang Komisi. 2. Hasil rumusan Tim Perumus ditetapkan sebagai usulan Komisi yang dilaporkan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan menjadi Keputusan MUKERNAS. Pasal 22 Sifat Persidangan 1. Sidang Paripurna bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Sidang. 2. Sidang-sidang Komisi dan Tim Perumus bersifat tertutup. BAB IX KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 23 Kuorum Sesuai dengan AD BAB V Pasal 25, Kuorum diatur sebagai berikut : 1. Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. 2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dapat ditunda selamalamanya 24 jam. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat. Pasal 24 Pengambilan Keputusan Sesuai dengan AD BAB V Pasal 26, pengambilan keputusan diatur sebagai berikut : 1. Semua keputusan dalam Musyawarah, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara. 2. Apabila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak juga tercapai keputusan, maka keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak dari Peserta Penuh yang hadir.

14

3. Keputusan yang diambil, harus tidak bertentangan dengan AD - ART GAPENSI. 4. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, hasil pemungutan suaranya menunjukkan angka sama, maka pemungutan suara diulang sekali lagi. Apabila penunjukkan suara masih menghasilkan angka sama, maka keputusan yang terakhir diserahkan pada Pimpinan Sidang. 5. Keputusan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 adalah keputusan yang disahkan oleh Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. BAB X TATA CARA PERSIDANGAN, BICARA, GANGGUAN DAN RISALAH Pasal 25 Tata Cara Persidangan dan Bicara 1. Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok-pokok acara Sidang, Pimpinan Sidang wajib menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Pokok-Pokok Acara Sidang. 2. Setiap pembicara harus mendapat ijin bicara terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang, dan Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai peserta bicara. 3. Pembicara berbicara pada gilirannya, menurut waktu dan tempat yang telah disediakan dan diatur oleh Pimpinan Sidang. Selama berbicara, pembicara tidak boleh diganggu, kecuali kalau Pimpinan Sidang menganggap pembicaraan telah menyimpang dari pokok-pokok acara dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal seperti ini Pimpinan Sidang berhak meminta pembicara supaya mengakhiri pembicarannya. 4. Pimpinan Sidang berhak menegur dan memberi peringatan pembicara yang menyimpang dari pokok-pokok acara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak/mengganggu ketertiban, agar tertib kembali. Apabila pembicara itu tidak mentaati teguran dan peringatan Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat melarangnya meneruskan pembicaraan dan seterusnya mempersilahkan pembicara untuk duduk kembali ke tempatnya. Dan jika yang bersangkutan masih saja tidak mentaatinya, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan pembicara tersebut untuk meninggalkan Sidang. 5. Apabila diperlukan atas persetujuan sidang, Pimpinan Sidang dapat menunda sidang paling lama 1 (satu) jam. 6. Setiap pembicaraan yang menyangkut usulan daerah, hanya diutarakan oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) daerah dimaksud dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. Pasal 26 Gangguan Ketertiban Sidang 1. Apabila peserta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak/mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar peserta tersebut menghentikan perbuatannya.

15

2. Jika peringatan tersebut pada butir 1 Pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat mempersilahkan peserta itu untuk meninggalkan ruangan sidang untuk masa waktu yang ditentukan Pimpinan Sidang. 3. Apabila peserta tersebut masih saja tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada butir 2 Pasal ini, maka Pimpinan Sidang dapat memberhentikan peserta tersebut dari kepesertaannya pada MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. Pasal 27 Risalah Sidang Pimpinan Sidang harus membuat risalah tertulis mengenai jalannya persidangan yang berisi sebagai berikut : 1. Tempat acara sidang. 2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta penutupan sidang. 3. Nama-nama Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Persidangan. 4. Daftar nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir. 5. Pembicara dan pendapat masing-masing. 6. Keputusan-keputusan Sidang. 7. Dan ketetapan-ketetapan lain yang dianggap perlu untuk dicatat. BAB XI LAPORAN KEGIATAN DAN PANDANGAN UMUM Pasal 28 Laporan Kegiatan dan Pandangan Umum 1. Laporan Kegiatan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI disampaikan dalam Sidang Paripurna. 2. Setiap Badan Pimpinan Daerah GAPENSI dapat memberikan tanggapan dan pandangan umum atas laporan kegiatan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI melalui juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. 3. Laporan Kegiatan masing-masing Badan Pimpinan Daerah GAPENSI, disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. 4. Badan Pimpinan Pusat GAPENSI dapat memberikan penjelasan terhadap pandangan umum dan tanggapan atas laporan kegiatan daerah dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu.

16

BAB XII LAIN-LAIN Pasal 29 Penutup Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib, akan diputuskan oleh MUKERNAS, yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 30 Berlakunya Keputusan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal





17

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 03/MUKERNAS GAPENSI /2016 Tentang PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG MUKERNAS GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2016 DI TANGERANG - BANTEN Menimbang

: Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Pimpinan Sidangnya.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam menetapkan Pimpinan Sidang MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 pada Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016. 2. Keputusan Sidang Paripurna I tanggal 25 Mei 2016.

18


: 1. Mengesahkan Pimpinan Sidang Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut : 1.1. Ketua

: H. AS. BUDIANTO, SE. MM ( BPP GAPENSI )

1.2. Wakil Ketua : TIOPAN MANUASA PARDEDE, ST ( BPD GAPENSI Provinsi Sumatera Utara ) 1.3. Sekretaris

: Hj. ANDI NURHIDAYAH N. KARUMPA ( BPD GAPENSI Provinsi Sulawesi Selatan )

1.4. Anggota

: Drs. H. HERMANSYAH ( BPP GAPENSI )

1.5. Anggota

: BUCHARY AS ( BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Timur )

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhirnya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. Ditetapkan di Pada tanggal

sampai





19

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 04/MUKERNAS GAPENSI /2016 Tentang PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI UNTUK TAHUN 2014 - 2016


: 1. Bahwa masa kepengurusan BPP GAPENSI Masa Bakti Tahun 2014 – 2019 masih berjalan. 2. Bahwa MUKERNAS GAPENSI perlu memberikan penilaian terhadap laporan kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2014 - 2016.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Laporan kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2014 – 2016 yang disampaikan kepada MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 dalam Sidang Paripurna II tanggal 25 Mei 2016. 2. Pemandangan Umum dalam Sidang Paripurna III tanggal 25 Mei 2016. 3. Keputusan Sidang Paripurna III tanggal 25 Mei 2016.

20


: 1. Menerima baik Laporan Kegiatan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI untuk Tahun 2014 – 2016 sebagaimana terlampir pada Ketetapan ini. 2. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada BPP GAPENSI atas hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam menjalankan program kerja dan keputusankeputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 dan MUNASUS GAPENSI Tahun 2015. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhirnya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. Ditetapkan di Pada tanggal

sampai



H. AS. BUDIANTO, SE. MM Ketua

Hj. ANDI NURHIDAYAH N. KARUMPA Sekretaris

21

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 05/MUKERNAS GAPENSI /2016 Tentang PROGRAM ORGANISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2016 DI TANGERANG - BANTEN Menimbang : Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, perlu menetapkan hasil Komisi A – Program Organisasi menjadi ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahan dari : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Pimpinan Komisi V DPR RI Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Koordinator Jam Intel Kejaksaan Agung RI Direktur Transportasi BAPPENAS Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 1.6. Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.7. Ketua Umum BPP GAPENSI 22

2. Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2016.

2014

–

3. Rancangan Komisi A – Program Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Paripurna III tanggal 25 Mei 2016. 5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang-sidang Komisi pada tanggal 25 Mei 2016. 6. Keputusan Sidang Paripurna IV MUKERNAS GAPENSI pada tanggal 26 Mei 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Hasil Komisi A – Program Organisasi yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Menugaskan kepada Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Tangerang-Banten : 26 Mei 2016




23

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA NOMOR : 05/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang PROGRAM ORGANISASI GAPENSI sebagai organisasi yang memiliki struktur dari cabang, daerah sampai pusat dengan klasifikasi anggota yang beragam (kecil, menengah dan besar), di dalam perjalanannya tidak pernah lepas dari tantangan dan juga permasalahan. Setiap permasalahan yang berkembang yang dihadapi oleh organisasi dan anggota harus disikapi secara arif dan bijaksana dengan mengutamakan musyawarah mufakat, persatuan dan kesatuan, dengan tidak melanggar ketentuan organisasi dan merugikan pihak lain. 1. BADAN HUKUM GAPENSI Akte pendirian organisasi GAPENSI yang berlaku bagi seluruh jajaran organisasi baik pusat, daerah maupun cabang hanya ada satu yaitu Akte Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia” yang disahkan oleh Kemenkum-HAM No.AHU-0019774.AH.01.07 Tahun 2016. Dengan demikian BPD maupun BPC tidak perlu lagi membuat akte pendirian organisasi. 2. TERTIB ORGANISASI Dalam rangka menegakkan aturan serta wibawa organisasi dimata anggota dan masyarakat, diperlukan komitmen bersama bagi seluruh jajaran organisasi. Bagi Jajaran organisasi dan anggota yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan AD ART dan Pedoman ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI, maka setiap Badan Pimpinan harus dan segera menindak tegas sebagaimana mestinya. 3. PELAYANAN KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota, terutama dalam proses Keanggotaan dan Sertifikasi Badan Usaha diperlukan batas waktu pelayanan yang lebih cepat dan mudah yang pelaksanaannya harus diatur dan ditetapkan oleh BPP berdasarkan masukan dan saran dari BPD, disamping perlu dibangun dan dipeliharanya website organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota. 4. SINERGITAS PROGRAM PEMBINAAN STAF BPP/BPD/BPC Dengan semakin berat dan banyaknya tugas-tugas organisasi yang harus ditangani oleh Badan Pimpinan, diperlukan dukungan SDM kesekretariatan organisasi yang memadai melalui Sistim Administrasi yang tertib dan teratur serta Pelatihan SDM sesuai kebutuhan dan perkembangan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan wilayah masing-masing yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. 24

MUKERNAS merekomendasikan agar tugas Direktur Eksekutif / Sekretaris Eksekutif diatur dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, sehingga keberadaanya diharapkan dapat mewakili organisasi secara internal maupun eksternal. 5. PENDIRIAN ASOSIASI PROFESI Dalam rangka menunjang dan meningkatkan peran Unit Setifikasi Tenaga Kerja Mandiri “Gamana Krida Tenaga Teknik Indonesia” (USTKM GAKTINDO) yang dibentuk oleh BPP GAPENSI untuk pelayanan sertifikasi keterampilan bagi anggota GAPENSI, maka dipandang perlu segera didirikan Asosiasi Profesi guna mendukung USTKM dalam pelayanan sertifikasi keahlian. 6. PELAKSANAAN MUNASUS DAN MUNAS XIV GAPENSI Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi terkait dengan regulasi organisasi dan jasa konstruksi, diperlukan flexibilitas disamping efesiensi dan efektifitas didalam pelaksanaannya. Oleh karena itu MUNASUS dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan MUNAS. Adapun waktu dan tempat penyelenggaraan MUNAS XIV GAPENSI sepenuhnya menjadi kewenangan BPP untuk menetapkannya dengan mempertimbangkan masukan dan saran dalam MUKERNAS GAPENSI 2016 yaitu Kalimantan Timur atau Papua. Ditetapkan di : Tangerang-Banten Pada tanggal : 26 Mei 2016 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



25

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 06/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang PROGRAM KERJA


: Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, perlu menetapkan hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO menjadi ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016.

Mengingat



Pimpinan Komisi V DPR RI Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Koordinator Jam Intel Kejaksaan Agung RI Direktur Transportasi BAPPENAS Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 1.6. Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.7. Ketua Umum BPP GAPENSI

26

2. Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2014 – 2016. 3. Rancangan Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah Paripurna III tanggal 25 Mei 2016.

pada Sidang

5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang – Sidang Komisi tanggal 25 Mei 2016. 6. Keputusan Sidang Paripurna IV MUKERNAS GAPENSI tanggal 26 Mei 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Menugaskan kepada Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal





27

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA NOMOR : 06/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang PROGRAM KERJA Masa kerja Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Periode Tahun 2014 -2019 untuk Tahun Kerja 2014-2016 merupakan periode yang penuh harapan dan tantangan, seiring dengan pergantian Pimpinan Nasional dalam Kabinet Kerja yang dinahkodai oleh Bapak Ir.H.Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 dengan program Nawacita serta Tri Sakti. Program Pemerintah yang telah mencanangkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sesuai Nawacita merupakan sebuah peluang yang harus disambut dengan baik, terutama dalam turut sertanya pelaku usaha jasa konstruksi nasional untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional disamping memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, menciptakan pendapatan dan berperan mengurangi angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu di dalam pelaksanannya diperlukan regulasi yang selaras yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan agar pelaku usaha jasa konstruksi nasional siap dan mampu bersaing secara regional, nasional maupun global. Anggaran pembangunan infrastruktur yang terus meningkat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para penyedia jasa konstruksi nasional, khususnya anggota GAPENSI untuk dapat berperan aktif, terutama kesiapan dan kesanggupannya dalam mengerjakan pembangunannya, termasuk kesiapan material, tenaga kerja dan ketersediaan peralatan. Jangan sampai ketersediaan anggaran infrastruktur tersebut tidak dapat dinikmati oleh penyedia jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu perlu dan harus disikapi oleh seluruh jajaran organisasi GAPENSI dengan melakukan berbagai upaya dan langkah serta kebijakan nyata dengan memfocuskan diri pada penjabaran program kerja organisasi yang ditetapkan oleh MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 secara sistimatis dan terukur. GAPENSI sebagai asosiasi jasa pelaksana konstruksi nasional terbesar anggotanya harus dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan organisasi dan anggotanya. Setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan anggota perlu diidentifikasi untuk mendapatkan perhatian bersama sekaligus untuk dapat dicarikan solusinya. Adapun permasalahan organisasi dan anggota yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut :

28

1. Sebagian personalia Badan Pimpinan Organisasi kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memanfaatkan organisasi dan pamrih dalam menjalankan tugasnya sehingga terkesan Badan Pimpinan Organisasi dikelola kurang professional dan bukan atas dasar kesadaran dan pengabdian kepada organisasi. 2. Sebagian besar anggota GAPENSI masih lemah dalam menghayati aspek-aspek usaha jasa konstruksi yang terkandung dalam hukum bisnis, manajemen dan teknologi serta pelatihan SDM dan masih lemah dalam mencari informasi serta rendahnya dalam penyediaan dan pemanfaatan informasi teknologi. 3. Anggota GAPENSI kualifikasi besar belum maksimal dalam memberdayakan atau memberi kesempatan kepada para anggota GAPENSI kualifikasi kecil. Kapasitas, kompetensi dan daya saing kontraktor skala kecil masih terbatas karena keterbatasan kompetensi SDM, akses permodalan, kemampuan peralatan dan belum terciptanya kesetaraan dalam kontrak. 4. Anggota GAPENSI masih lemah dalam menghayati Kode Etik GAPENSI “Dasa Brata”. 5. Pelaku usaha jasa konstruksi belum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan (win win partnership). 6. Rantai suplai konstruksi nasional belum terintegrasi secara konstruktif. Pelaku usaha jasa konstruksi dengan berbagai skala usaha belum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan yang saling menguntungkan (win-win partnership). Kontraktor skala kecil belum mendapatkan posisi yang kuat dalam sistem subkontrak dengan perusahaan besar. 7. Masih adanya ketimpangan struktur pasar dan industry konstruksi. Secara hipotetik, 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor non kecil, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil. Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi. 8. Belum ditegakannya etika dalam industri konstruksi yang merupakan kunci penting dalam memperkuat struktur industri konstruksi dalam membangun kemitraan berdasarkan kepercayaan, pertukaran, dan sinergi yang diharapkan dapat terciptanya kerjasama saling menguntungkan antar rantai suplai konstruksi dengan menjunjung tinggi etika pribadi, etika profesional dan etika usaha.

29

Peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan anggota hendaknya menjadi perhatian bagi seluruh jajaran GAPENSI yang perlu disikapi dengan melakukan berbagai kebijakan dan langkah pembenahan dan perbaikan secara terus menerus, baik internal maupun eksternal organisasi sehingga GAPENSI akan mampu memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mampu menghadapi setiap permasalahan dan tantangan yang muncul, terutama dalam upaya pembinaan dan mendukung anggota dapat bersaing secara regional, nasional maupun global. Ditetapkan di : Tangerang-Banten Pada tanggal : 26 Mei 2016 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



30

TABEL PROGRAM KERJA BPP GAPENSI SISA MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2019 NO I

BIDANG/SUB BIDANG

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

ASUMSI ANGGARAN

- Terus mengupayakan MOU dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Penjaminan dengan lembaga pembiayaan.

2,5 Tahun

Rp. 35.000.000,-

- Terus Mendorong lahirnya Bank Konstruksi di Indonesia.

2,5 Tahun

Rp. 10.000.000,-

- Secara terus menerus mengupayakan keberpihakan dari instansi terkait untuk meningkatan usaha anggota..

2,5 Tahun

Rp. 35.000.000,-

- Terus mengupayakan jalinan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh anggota.

2,5 Tahun

Rp. 10.000.000,-

- Terus mengupayakan kerjasama pelatihan bersama BLK2 Kementerian PUPR/Kemenakertrans.

2,5 Tahun

Rp. 50.000.000,-

- Terus mengupayakan Pelatihan SMK3 kerjsama dengan Kemen PU-PR dan Institusi lainnya

2,5 Tahun

Rp. 60.000.000,-

- Terus mengupayakan penyediaan perangkat lunak sampai tingkat BPC.

2,5 Tahun

-

PEMBINAAN ANGGOTA 1.1. Permodalan

31 1

BENTUK PELAKSANAAN

1.2. Pengembangan Usaha

1.3. Sertifikasi dan Registrasi Keanggotaan

- Meningkatkan akses modal kerja bagi Anggota

- Meningkatkan akses pasar Konstruksi di dalam dan luar negeri.

- Mengusahakan sertifikasi bagi tenaga terampil dan ahli yang harus dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi anggota GAPENSI. - Merevitalisasi database anggota. - Meningkatkan kualifikasi usaha anggota serta memperbaiki validitas sertifikasi badan usaha

KETERANGAN

1.4. Pendidikan dan Pelatihan

32

1.5. Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik

- Mengupayakan dibentuknya asosiasi profesi untuk mempermudah pelayanan sertifikasi tenaga terampil atau tenaga ahli dalam rangka memenuhi persyaratan SBU.

- Terus mengupayakan penyelenggaraan pelatihan quality control dan tenaga VV yang tangguh disetiap jajaran organisasi (BPC,BPD dan BPP) (pelatihan) 2 kali.

2,5 Tahun

Rp. 85.000.000,-

- Mendorong BPD untuk meningkatkan kegiatan Pelatihan SDM bagi anggota GAPENSI di wilayah masing-masing secara berkelanjutan seperti : manajemen proyek, pelatihan ISO, E-proc, dalam rangka membangun kompetensi Anggota. - Memfasilitasi advokasi di bidang hukum, perpajakan, Audit Keuangan, regulasi jakon.

- Terus mengupayakan untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi.

2,5 Tahun

Rp. 200.000.000,-

- Terus mengupayakan dibentuknya GAPENSI Training Center.

2,5 Tahun

Rp. 100.000.000,-

- Terus mengupayakan menyiapkan perangkat Pengaduan yang melayani seluruh jajaran organisasi GAPENSI.

2,5 Tahun

Rp. 30.000.000,-

2,5 Tahun

Rp. 15.000.000,-

2,5 Tahun

Rp. 15.000.000,-

2,5 Tahun

Rp. 30.000.000,-

- Terus mengupayakan penyelenggaraan SeminarSeminar dalam rangka mendukung Program Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik.

1.6. Sistem Informasi

- Mengembangkan sistem informasi melalui website secara berkelanjutan data yang update dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk Reinventarisasi dan verifikasi keanggotaan terintegrasi online.

- Mendorong tenaga kerja anggota yang telah memiliki SKA menjadi saksi ahli hukum bidang konstruksi. - Terus mengupayakan dan mengadakan KSO dengan pihak lain dan tenaga administrasi secara khusus yang bertugas mengupdate konten dari web Gapensi dan Reinventarisasi serta verifikasi keanggotaan terintregasi online.

1.7. Kemampuan Usaha

II

- Meningkatkan pemahaman dan pengalaman anggota mengenai prinsip prinsip SCM (Supply Chain Management) / Manajemen Rantai Pasok.

- Terus berupaya meningkatkan kerjasama pelatihan bersama lembaga terkait (Kemen PU-PR dan lembaga Diklat lainnya).

2,5 Tahun

- Terus mengupayakan untuk sosialisasi regulasi jasa konstruksi dan regulasi organisasi di acara-acara resmi GAPENSI seperti RAPIMDA, MUKERDA dan MUSDA serta kegiatan internal organisasi lainnya.

2,5 Tahun

- Mengupayakan menyewa konsultan untuk mengembangkan sistim administrasi mutu kesekretariatan.

2,5 Tahun

Rp. 40.000.000,-

PEMBERDAYAAN DAERAH 2.1. Regulasi Organisasi

2.2. Sistem Administrasi Sekretariat

- Mendorong kegiatan sosialisasi pemahaman dan pengamalan Dasa Brata, AD/ART,Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Regulasi Lainnya. - Merumuskan pola SOP Registrasi Keanggotaan GAPENSI. - Membuat SOP, form keseragaman dan sistem pelaporan.

33 - Menata dan menyempurnakan organisasi di Sekretariat BPP agar dapat mengantisipasi beban tugas yang makin meningkat serta Mengembangkan sistem informasi melalui website secara berkelanjutan dengan data yang update dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

2.3. Peningkatan sarana & prasarana kantor sekretariat

- Melengkapi dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah dimiliki,guna mendukung aktifitas organisasi.

- Terus mengupayakan penerapkan Key Performance Indicators (KPI) bagi seluruh anggota Badan Pimpinan dan staf di lingkungan organisasi setiap tahun. - Diupayakan mengupayakan memberikan Reward untuk BPD terbaik dalam forum MUNAS XIV dan mendorong BPD untuk dapat melakukan penilaian dan penghargaan kepada BPC. - Secara terus menerus berupaya melengkapi dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi.. - Terus diupayakan untuk pengadaan Operation Room di BPP GAPENSI.

2,5 Tahun

-

Rp. 90.000.000,-

-

2,5 Tahun

Rp. 250.000.000,-

2,5 Tahun

Rp. 100.000.000,-

Include dalam anggaran MUNAS XIV

III

PENGEMBANGAN ORGANISASI 3.1. Peningkatan Pendapatan organisasi

- Menggali dana-dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan organisasi.

3.2. Peningkatan Citra Organisasi

- Memanfaatkan forum-forum pertemuan regional, nasional, wilayah, daerah dan cabang secara terkoordinasi, efektif, konsepsional dan berkesinambungan untuk menuntaskan hambatanhambatan baik untuk kepentingan organisasi maupun kemajuan usaha anggota.

34

- Menghidupkan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah.

- Terus diupayakan menggali dana-dana untuk organisasi melalui berbagai kegiatan seperti pameran infrastruktur, seminar, turnamen golf, penerbitan buku direktori GAPENSI, dll. - Secara terus menerus berupaya memanfaatkan forum organisasi bak RAPIMNAS, MUSDA, MUKERDA, RAPIMDA, RAKOR untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan anggota untuk disikapi secara bersama-sama, sekaligus mencari solusinya.

2,5 Tahun

Rp. (1.500.000.000,-)

2,5 Tahun

Rp. 100.000.000,-

- Terus diupayakan untuk menghidupkan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah

2,5 Tahun

Rp.

50.000.000,-

2,5 Tahun

Rp.

35.000.000,-

- Terus diupayakan membangun komunikasi dan koordinasi dengan media-media yang strategis.

3.3. Penelitian dan Pengembangan

- Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang Usaha Jasa Konstruksi yang bermanfaat bagi para anggota. - Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya dengan menyelenggarakan workshop, riset tematik, dll.

- Terus mendorong dibentuknya masyarakat konstruksi Indonesia. - Bekerjasama dengan perguruan Tinggi dan Institusi lainnya dengan menyelenggarakan : workshop, riset tematik, dll - Terus diupayakan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya dengan menyelenggarakan workshop, riset tematik, dll.

IV

KELEMBAGAAN / KEMITRAAN 4.1. Peningkatan kerjasama strategis & saling menguntungkan dgn asosiasi/ lembaga/ institusi/ akademisi baik didalam maupun luar negeri.

- Mengadakan hubungan yang intensif dengan instansi dan atau lembaga pembuat kebijakan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi.

- Terus mendorong untuk diadakannya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi, al : Kemen PU-PR, Kemen Perhubungan,dll. - Terus berupaya membina kerjasama dengan LPJK dengan terus meningkatkan peran GAPENSI di LPJK dalam memperjuangkan aspirasi anggota. - Terus ditingkatkan kerjasama dengan institusi di bidang pendidikan & pelatihan SDM baik di dalam & di luar negeri.

35

- Terus diupayakan mengadakan kerjasama dengan asosiasi jasa konstruksi regional dan international untuk ekspor jasa konstruksi. - Secara terus menerus mendorong untuk dapat dipertegasnya kebijakan Pemerintah untuk membatasi ruang gerak kontraktor besar dalam hal proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor kecil dan menengah. - Terus berupaya menjalin kerjasama dengan sektor lain di luar jasa konstruksi guna membentuk jaringan dengan investor.

2,5 Tahun

Rp.

100.000.000,-

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 07/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (APBO)


: Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, perlu menetapkan hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO menjadi ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016.

Mengingat



Pimpinan Komisi V DPR RI Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Koordinator Jam Intel Kejaksaan Agung RI Direktur Transportasi BAPPENAS Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 1.6. Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.7. Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2014 – 2016.

36

3. Rancangan Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah Paripurna III tanggal 25 Mei 2016.

pada Sidang

5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang – Sidang Komisi tanggal 25 Mei 2016. 6. Keputusan Sidang Paripurna IV MUKERNAS tanggal 26 Mei 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Menugaskan kepada Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal





37

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA NOMOR : 07/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI Untuk menunjang kegiatan organisasi dan melaksanakan program kerja Badan Pimpinan Pusat GAPENSI sisa masa bakti Tahun 2016 – 2019, maka disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Badan Pimpinan Pusat GAPENSI (RAPBO BPP GAPENSI ) yang diberlakukan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 (terlampir). Dalam penyusunan RAPBO BPP GAPENSI sisa masa bakti Tahun 2016 – 2019 tetap berdasarkan pada sistem anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pendapatan organisasi, khususnya penerimaan dari uang pangkal dan uang iuran serta uang sertifikasi anggota dibuat dengan asumsi berdasarkan ratarata jumlah keanggotaan Gapensi secara nasional 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu sebanyak : 35.000 perusahaan/anggota. b. Pada Belanja organisasi disusun berdasarkan pendekatan realisasi dua tahun terakhir (Tahun2014 dan Tahun 2015) yakni rata-rata dinaikkan antara 1% s/d 5% . Rekapitulasi RAPBO BPP GAPENSI sisa masa bakti Tahun 2016 – 2019 berikut tabel dan penjelasannya tercantum dalam lampiran ini.

38

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI SISA MASA BAKTI TAHUN 2016 – 2019 SALDO AWAL ( Januari 2016) -

Pada Tabungan Deposito Pada Kas/ Bank Total Saldo Awal

= Rp. = Rp. = Rp.

500.000.000,324.788.975,824.788.975,-

RENCANA PENDAPATAN Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan

Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018 2019

(Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari) Total Penerimaan (A) Total Saldo Awal + A

= Rp. 6.402.252.000,= Rp. 3.885.252.000,= Rp. 4.360.955.000,= Rp. 317.000.000,= Rp. 14.965.459.000,= Rp. 15.790.247.975,-

RENCANA BELANJA Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran

Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018 2019

(Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari) Total Pengeluaran (B)

= Rp. 5.252.500.000,= Rp. 3.745.000.000,= Rp. 6.203.000.000,= Rp. 222.000.000,= Rp. 15.422.500.000,-

SALDO AKHIR Per-31 Januari 2019 (Total Saldo Awal+A) –B = Rp. 367.747.975,-

Keterangan Pada Saldo Akhir Per-31 Januari 2019 - Pada Tabungan Deposito - Pada Kas/ Bank

= Rp. = Rp.

300.000.000,67.747.975,-

Untuk lebih memperjelas rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi tersebut diatas, dapat dilihat pada table sebagaimana terlampir.

39

TABEL ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI PERIODE 2016 - JANUARI 2019 NO

MATA ANGGARAN

1

2

URAIAN 3 SALDO AWAL Pada Tabungan Deposito Pada Kas/ Bank

1 2 3 4

400 401 405 406 406.01 406.02

2016 Jan-Des 4

2017 Jan-Des 5

TAHUN 2016 - 2019 2018 Jan-Des 7

2019 Jan 9

500,000,000 324,788,975

1,900,000,000 74,540,975

2,000,000,000 114,792,975

200,000,000 72,747,975

3,195,225,000 375,027,000 2,522,000,000

3,195,225,000 375,027,000 -

3,195,225,000 840,730,000 -

250,000,000 35,000,000 -

100,000,000

85,000,000

75,000,000

17,000,000

210,000,000

230,000,000

250,000,000

TOTAL PENERIMAAN

6,402,252,000

3,885,252,000

SALDO AWAL (Kas) + TOTAL PENERIMAAN (A)

7,227,040,975

5,859,792,975

1,050,000,000 80,000,000 130,000,000 25,000,000 33,000,000 120,000,000 70,000,000 45,000,000 90,000,000 125,000,000 10,000,000 50,000,000 36,000,000

PENDAPATAN (PENERIMAAN) Uang Pangkal & Iuran Anggota Uang Sertifikasi Anggota Piutang Lain-lain Bunga Deposito & Jasa Giro Sponsorship Sewa ruangan Lain-lain

TOTAL APBO 2016 - 2019

KETERANGAN

APBO (rata-rata) PER-BULAN

10

11

12

500,000,000 324,788,975

13,513,514 8,778,080

9,835,675,000 Lampiran 1 1,625,784,000 Lampiran 2 2,522,000,000

265,829,054 43,940,108 68,162,162

15,000,000

277,000,000 705,000,000

7,486,486 19,054,054

4,360,955,000

317,000,000

14,965,459,000

404,471,865

6,475,747,975

589,747,975

15,790,247,975

426,763,459

1,100,000,000 84,000,000 135,000,000 26,000,000 35,000,000 126,000,000 73,000,000 47,000,000 94,000,000 130,000,000 11,000,000 53,000,000 38,000,000

1,155,000,000 88,000,000 140,000,000 27,000,000 37,000,000 132,000,000 77,000,000 49,000,000 99,000,000 136,000,000 12,000,000 56,000,000 40,000,000

88,000,000 12,000,000 11,000,000 7,000,000 5,000,000 9,000,000 12,000,000 1,000,000 5,000,000 4,000,000

1,864,000,000

1,952,000,000

2,048,000,000

154,000,000

25,000,000 25,000,000 65,000,000 100,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000

10,000,000 10,000,000 65,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000,000 65,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

280,000,000

215,000,000

215,000,000

-

BELANJA (PENGELUARAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500 500.01 500.02 500.03 500.04 500.05 500.06 500.07 500.08 500.09 500.10 500.11 500.12 500.13

SEKRETARIAT Gaji Sekretariat dan PPh Tunjangan Hari Raya Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan Staff Pendidikan & Pelatihan Staff Pakaian Seragam Pengadaan Alat Tulis Kantor & Cetakan Benda-benda Pos dan Jasa Pengiriman/Ekspedisi Biaya Operasional/Transportasi Telepon/ Internet/ Fax/ E-mail Rekening Listrik Langganan Majalah & Koran Jamuan Tamu Keperluan Rumah Tangga Sekretariat Jumlah

14 15 16 17 18 19 20

502 502.01 502.02 502.03 502.04 502.05 502.06 502.07

21 22 23

503 503.01 503.02 503.03

PEMBINAAN ANGGOTA Pengusahaan Permodalan Anggota Pengembangan Usaha Anggota Sertifikasi dan Registrasi Keanggotaan Pendidikan dan Pelatihan Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik Sistem Informasi Keanggotaan Peningkatan Kemampuan Usaha Anggota Jumlah PEMBERDAYAAN DAERAH Regulasi Organisasi Sistem Administrasi Kesekretariatan Organisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah

24 25

504 504.02 504.04

PENGEMBANGAN ORGANISASI Peningkatan Citra Organisasi Penelitian dan Pengembangan Jumlah

26

505 505.01

KELEMBAGAAN (KEMITRAAN) Peningkatan Kerjasama Strategis Jumlah

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

506 506.01 506.02 506.03 506.04 506.05 506.06 506.07 506.08 506.09 506.10. 506.11 506.12

MUSYAWARAH dan RAPAT Musyawarah Nasional (MUNAS) Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Musyawarah Daerah (MUSDA) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Rapat-rapat Internal dan Eksternal (Jamuan, dll) Konsolidasi Organisasi Musyawarah Lembaga Musyawarah KADIN Jumlah

3,393,000,000 Lampiran 3 252,000,000 417,000,000 78,000,000 105,000,000 389,000,000 227,000,000 146,000,000 292,000,000 403,000,000 34,000,000 164,000,000 118,000,000 6,018,000,000

91,702,703 6,810,811 11,270,270 2,108,108 2,837,838 10,513,514 6,135,135 3,945,946 7,891,892 10,891,892 918,919 4,432,432 3,189,189 162,648,649

45,000,000 Lampiran 4 45,000,000 195,000,000 300,000,000 45,000,000 40,000,000 40,000,000 710,000,000

1,216,216 1,216,216 5,270,270 8,108,108 1,216,216 1,081,081 1,081,081 19,189,189

Lampiran 4 50,000,000 50,000,000

20,000,000 25,000,000

20,000,000 25,000,000

-

90,000,000 100,000,000

2,432,432 2,702,703

100,000,000

45,000,000

45,000,000

-

190,000,000

5,135,135

50,000,000 25,000,000

50,000,000 10,000,000

50,000,000 10,000,000

-

75,000,000

60,000,000

60,000,000

-

50,000,000

25,000,000

25,000,000

-

50,000,000

25,000,000

25,000,000

-

100,000,000

1,250,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000 30,000,000 10,000,000 160,000,000 130,000,000 11,000,000 11,000,000

250,000,000 125,000,000 75,000,000 30,000,000 10,000,000 160,000,000 100,000,000 11,000,000 11,000,000

2,300,000,000 250,000,000 125,000,000 75,000,000 30,000,000 10,000,000 160,000,000 100,000,000 11,000,000 11,000,000

-

2,300,000,000 1,250,000,000 750,000,000 400,000,000 250,000,000 90,000,000 30,000,000 480,000,000 330,000,000 33,000,000 33,000,000

2,102,000,000

772,000,000

3,072,000,000

-

5,946,000,000

40

150,000,000 Lampiran 4 45,000,000 195,000,000

4,054,054 1,216,216 5,270,270

100,000,000 Lampiran 4

2,702,703 2,702,703

Lampiran 5

62,162,162

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

33,783,784 20,270,270 10,810,811 6,756,757 2,432,432 810,811 12,972,973 8,918,919 891,892 891,892

6 7 8 8

160,702,703

NO

MATA ANGGARAN

URAIAN

1

2

3

MATA NO ANGGARAN 1

2

39 40

507 507.01 507.02

41 42 43 44 45

46 47 48

508 508.01 508.02 508.03 508.04 508.05

509 509.01 509.02 509.03

URAIAN 3 KONTRIBUSI ANGGOTA Iuran Tahunan Kadin Indonesia Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJKN

510 510.01 510.02 510.03 510.04

56 57 58 59 60

511 511.01 511.02 511.03

512 512.01 512.02 512.03 512.04 512.05

2017 Jan-Des 5

TAHUN 2016 - 2019 2018 Jan-Des 7 TAHUN 2016 - 2019 2018 Jan-Des 7

2019 Jan 9 2019 Jan 9



KETERANGAN

10

11

12


KETERANGAN


10

11

12

9,000,000

9,000,000

-

27,000,000

729,730

Jumlah

9,000,000

9,000,000

9,000,000

-

27,000,000

729,730

PENGADAAN Cetak Buku Ketetapan MUNAS Cetak Buku Ketetapan MUKERNAS Cetak AD & ART GAPENSI Cetak Buku Sejarah GAPENSI Cetak Agenda & Kalender GAPENSI

15,000,000 12,500,000 60,000,000

60,000,000

50,000,000 60,000,000

15,000,000 -

15,000,000 15,000,000 12,500,000 50,000,000 180,000,000

405,405 405,405 337,838 1,351,351 4,864,865

Jumlah

87,500,000

60,000,000

110,000,000

15,000,000

272,500,000

7,364,865

INVESTASI Tabungan Pengembangan BPP Pengembangan Graha GAPENSI Pengadaan Inventaris Kantor

100,000,000

50,000,000

50,000,000

-

200,000,000

5,405,405

100,000,000

50,000,000

50,000,000

-

200,000,000

5,405,405

120,000,000 40,000,000 10,000,000 40,000,000

100,000,000 40,000,000 12,000,000 45,000,000

100,000,000 40,000,000 14,000,000 50,000,000

-

320,000,000 120,000,000 36,000,000 135,000,000

8,648,649 3,243,243 972,973 3,648,649

210,000,000

197,000,000

204,000,000

-

611,000,000

16,513,514

5,000,000 30,000,000 18,000,000

5,000,000 15,000,000 18,000,000

5,000,000 20,000,000 18,000,000

1,000,000 -

Jumlah

53,000,000

38,000,000

43,000,000

1,000,000

135,000,000

2,189,189

LAIN-LAIN Peringatan Ulang Tahun GAPENSI Halal Bihalal dan Gema Ramadhan Iklan Kemitraan Bhakti Sosial Lain-lain

42,000,000 100,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000

42,000,000 100,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000

42,000,000 100,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000

42,000,000 10,000,000

168,000,000 300,000,000 210,000,000 30,000,000 310,000,000

4,540,541 8,108,108 5,675,676 810,811 8,378,378

322,000,000

322,000,000

322,000,000

52,000,000

1,018,000,000

27,513,514

TOTAL PENGELUARAN (B)

5,252,500,000

3,745,000,000

6,203,000,000

222,000,000

15,422,500,000

415,364,865

SALDO AKHIR (A-B)

1,974,540,975

2,114,792,975

272,747,975

367,747,975

367,747,975

11,398,594

PEMELIHARAAN (MAINTENANCE) Pemeliharaan Gedung/Graha GAPENSI Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Operasional PBB Graha GAPENSI, Pajak Reklame dan Gangguan Jumlah

53 54 55

2016 Jan-Des 4

2017 Jan-Des 5

9,000,000

Jumlah

49 50 51 52

2016 Jan-Des 4

PENGELOLAAN KEUANGAN Administrasi Bank Audit Fee Akuntan Audit ISO - Mutu

Jumlah

16,000,000 65,000,000 54,000,000 Lampiran 9

432,432 1,756,757

KETERANGAN PADA SALDO AKHIR: Pada Kas & Bank Pada Tabungan Deposito

74,540,975

114,792,975

72,747,975

67,747,975

67,747,975

1,831,026

1,900,000,000

2,000,000,000

200,000,000

300,000,000

300,000,000

8,108,108

41

KETERANGAN PADA TABEL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2016 – 2019

Lampiran - 1 (400) Uang Pangkal dan Iuran A. ANGGOTA BIASA 1.

Uang Pangkal (Anggota Baru / Registrasi ) 1.1. Gol. BesarDua (B2) 1.2. Gol. BesarSatu( B1) 1.3. Gol. MenengahDua (M2) 1.4. Gol. MenengahSatu (M1) 1.5. Gol. Kecil Tiga (K3) 1.6. Gol. Kecil Dua( K2) 1.7. Gol. KecilSatu (K1 )

2.

= 15 * Rp.10.000.000 * 10 % = 15 * Rp. 5.000.000 * 10 % = 50 * Rp. 2.500.000 * 10 % = 800 * Rp. 2.000.000 * 10 % = 250 * Rp. 1.000.000 * 10 % = 195 * Rp. 750.000 * 10 % = 5.670* Rp. 300.000 * 10 % 6.995

= = = = = = = =

Rp. 15.000.000,Rp. 7.500.000,Rp. 12.500.000,Rp. 160.000.000,Rp. 25.000.000,Rp. 14.625.000,Rp. 170.100.000,Rp. 404.725.000,-

Uang Iuran (Anggota Baru & Lama /R&H) 2.1. Gol. BesarDua (B2) 2.2. Gol. BesarSatu( B1) 2.3. Gol. MenengahDua (M2) 2.4. Gol. MenengahSatu (M1) 2.5. Gol. Kecil Tiga (K3) 2.6. Gol. Kecil Dua( K2) 2.7. Gol. KecilSatu (K1 )

= 67 * Rp. 1.500.000 * 12 * 10 % = 425 * Rp. 600.000 * 12 * 10 % = 1.140 * Rp. 300.000 * 12 * 10 % = 3.393 * Rp. 150.000 * 12 * 10 % = 6.330 * Rp. 100.000 * 12 * 10 % = 4.485 * Rp. 30.000 * 12 * 10 % = 19.100 * Rp. 10.000 * 12 * 10 % 34.940

Jumlah (A)

= Rp. 120.600.000,= Rp. 306.000.000,= Rp. 410.400.000,-. = Rp. 610.740.000,-. = Rp. 759.600.000,= Rp. 161.460.000,= Rp. 229.200.000,= Rp. 2.598.000.000,-

= Rp. 3.002.725.000,-

B. ANGGOTA LUAR BIASA 1.

2.

Uang Pangkal (Anggota Baru/Registrasi) Untuk semua Anggota Baru = 5 * Rp.25.000.000 * 10 % Uang Iuran (R/H per bulan) Untuk semua Anggota Baru dan Lama

= 60 * Rp.2.500.000* 12 *10 %

= Rp.

12.500.000,-

= Rp. 180.000.000,-

Jumlah (B)

= Rp. 192.500.000,-

Jumlah (A + B)

= Rp. 3.195.225.000,-

42

Lampiran - 2 (401) Uang Sertifikasi 1. Sertifikasi Tahun 2018 (Baru, Perpanjangan, Perubahan) 1.1.Gol. BesarDua (B2) 1.2.Gol. BesarSatu( B1) 1.3.Gol. MenengahDua (M2) 1.4.Gol. MenengahSatu( M1) 1.5.Gol. Kecil Tiga (K3) 1.6.Gol. Kecil Dua( K2) 1.7.Gol. KecilSatu (K1 )

= 127 * 7 Sub.bidang * Rp. 400.000 * 10 % = 425 * 10 Sub.bidang * Rp. 250.000 * 10 % = 1.140 * 8 Sub.bidang * Rp. 150.000 * 10 % = 3.393 * 6 Sub.bidang * Rp. 100.000 * 10 % = 6.330 * 6 Sub.bidang * Rp. 40.000 * 10 % = 4.485 * 4 Sub.bidang * Rp. 30.000 * 10 % = 19.100 * 4 Sub.bidang * Rp. 20.000 * 10 % 35.000 Jumlah (1)

= Rp. 35.560.000,= Rp. 106.250.000,= Rp. 136.800.000,= Rp. 203.580.000,= Rp. 151.920.000,= Rp. 53.820.000,= Rp. 152.800.000,= Rp. 840.730.000,-

2. Sertifikasi Tahun 2016, 2017, 2019 (Registrasi Tahun ke-2 dan Tahun ke-3) 2.1.Gol.BesarDua (B2) = 127 * 7Sub.bidang * Rp. 100.000 * 10 % = Rp. 8.890.000,2.2.Gol.BesarSatu( B1 ) 2.3.Gol.MenengahDua (M2) 2.4.Gol.MenengahSatu (M1) 2.5.Gol.Kecil Tiga (K3) 2.6.Gol. Kecil Dua( K2) 2.7.Gol. KecilSatu (K1)

= 425 * 10Sub.bidang * Rp. = 1.140 * 8Sub.bidang * Rp. = 3.393 * 6Sub.bidang * Rp. = 6.330 * 6Sub.bidang * Rp. = 4.485 * 4Sub.bidang * Rp. = 19.100 * 4Sub.bidang * Rp. 35.000 Jumlah (2)

75.000 * 10 % 50.000 * 10 % 40.000 * 10 % 25.000 * 10 % 20.000 * 10 % 10.000 * 10 %

= Rp. 31.875.000,= Rp. 45.600.000,= Rp. 81.432.000,= Rp. 94.950.000,= Rp. 35.880.000,= Rp. 76.400.000,= Rp. 375.027.000,-

Lampiran – 3 (500.01, 500.02, dan 500.03 ) Gaji, THR & Kesejahteraan Staf Mata Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan gaji staf dan karyawan sekretariat, Tunjangan Hari Raya, dan Asuransi Kesehatan Staf BPP Gapensi pada BPJS untuk 23 orang, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan gaji dalam setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi dan kondisi ekonomi yang terjadi. Lampiran – 4 (502, 503, 504, dan 505) Pembinaan Anggota, Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Organisasi, dan Kelembagaan Penjelasan rinci mata anggaran tersebut diatas dapat dilihat dan dipelajari secara rinci pada lampiran tabel program kerja BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2016 – 2019. Lampiran - 5 (506.01 s/d 506.08) Musyawarah dan Rapat Merupakan biaya untuk keperluan penyelenggaraan MUNAS XIV, MUKERNAS dan RAPIMNAS, serta biaya akomodasi dan transportasi BPP dalam menghadiri acara Musda, Mukerda, Rapimda, dan kunjungan organisasi lainnya yang dianggap perlu. Lampiran - 6 (506.09) Rapat-rapat Internal dan Eksternal Merupakan biaya yang dipergunakan untuk jamuan dalam penyelenggaraan rapat-rapat internal BPP, seperti: rapat BPH, BPL, Rapat Tim yang dibentuk BPP, rapat dengan Dewan Pertimbangan, dan rapat-rapat BPP lainnya dengan pihak eksternal organisasi yang dilaksanakan di Graha GAPENSI.

43

Lampiran - 7 (506.10) Konsolidasi Organisasi Merupakan biaya yang dipergunakan oleh BPP dalam menghadiri rapat-rapat internal dan eksternal organisasi (transportasi dan atau akomodasi sesuai kebutuhan), diantaranya seperti: menghadiri undangan rapat dengan instansi Pemerintah, LKPP, PU, LPJKN, Kadin, dan undangan lainnya, terutama menghadiri rapat di luar kota atau menghadiri seminar dan lain sebagainya. Lampiran - 8 (506.11 dan 506.12) Musyawarah Lembaga & Kadin Indonesia Merupakan biaya untuk kepesertaan dan akomodasi BPP dalam menghadiri acara Musyawarah LPJKN maupun Musyawarah dan rapat yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Lampiran - 9 (511.03) Audit ISO - Mutu Merupakan mata anggaran baru untuk biaya audit mutu ISO 9001:2008 BPP GAPENSI kepada PT. Sucofindo yang dilakukan setiap tahun. Ditetapkan di Pada tanggal





44

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI NOMOR : 08/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang POKOK POKOK PIKIRAN


: Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2016, perlu menetapkan hasil Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran menjadi ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016.

Mengingat



Pimpinan Komisi V DPR RI Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Koordinator Jam Intel Kejaksaan Agung RI Direktur Transportasi BAPPENAS Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 1.6. Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.7. Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2014 – 2016.

45

3. Rancangan Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah Paripurna III tanggal 25 Mei 2016.

pada Sidang

5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang – Sidang Komisi tanggal 25 Mei 2016. 6. Keputusan Sidang Paripurna IV MUKERNAS GAPENSI tanggal 26 Mei 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Hasil Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016. 2. Menugaskan kepada Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal





46

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA NOMOR : 08/MUKERNAS GAPENSI/2016 Tentang POKOK-POKOK PIKIRAN Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam memasuki era globalisasi, diperlukan dukungan regulasi Pemerintah yang dapat memperkuat keberadaan pelaku usaha jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing dan siap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional. GAPENSI sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran infrastruktur dalam belanja negara yang cukup signifikan. Anggaran infrastruktur yang terus meningkat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para penyedia jasa konstruksi nasional, khususnya anggota GAPENSI untuk dapat berperan aktif, terutama kesiapan dan kesanggupannya dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur, termasuk kesiapan material, tenaga kerja dan ketersediaan peralatan. Oleh karena itu keadaan ini perlu disikapi oleh seluruh jajaran organisasi GAPENSI dengan melakukan berbagai upaya dan langkah nyata yang dapat membawa pelaku usaha jasa konstruksi nasional siap dan mampu bersaing secara regional, lokal maupun global. Dalam rangka mewujudkan pelaku usaha jasa konstruksi nasional yang lebih mandiri, professional, berkualitas dan berdaya saing, maka melalui MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016, GAPENSI menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : I.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INFRASTRUKTUR NASIONAL

MENINGKATKAN

ANGGARAN

GAPENSI berpendapat Kebijakan Pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur dalam belanja negara yang cukup signifikan besarnya merupakan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha konstruksi. Pelaku usaha jasa konstruksi nasional dituntut untuk memiliki kapasitas, kompetensi dan daya saing dalam penyelenggaraan konstruksi. Oleh karena itu Gapensi mendesak kepada Pemerintah untuk mengembangkan keseimbangan ideal melalui pendekatan restrukturisasi pasar dan sistem / model kemitraan yang saling menguntungkan serta memberikan kebijakan memihak yang memicu perkuatan struktur industri konstruksi nasional dan menegakkan etika dalam industri konstruksi untuk memperkuat struktur industri konstruksi dan membangun kemitraan berdasarkan kepercayaan, pertukaran, dan sinergi sehingga tercipta kerjasama saling menguntungkan antar rantai suplai konstruksi dengan menjunjung tinggi etika pribadi, etika profesional dan etika usaha. 47

II.

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MUKERNAS GAPENSI berpendapat bahwa kualitas pekerjaan konstruksi sangat tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Dengan demikian Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi perlu mendapatkan prioritas dalam pembinaanya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perkembangan. Untuk itu MUKERNAS GAPENSI mengharapkan kepada Pemerintah agar dapat menyediakan sarana dan dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari dana APBN dan APBD serta sumber lain yang tidak menyalahi ketentuan perundangan yang berlaku.

III. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UNTUK PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI MUKERNAS GAPENSI berpendapat bahwa dalam menghadapi globalisasi, dibutuhkan bimbingan dan perkuatan usaha kepada pelaku usaha, khususnya untuk pelaku usaha jasa konstruksi nasional golongan Menengah dan Kecil agar dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang berdaya saing melalui dukungan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan. Oleh karena itu GAPENSI mengharapkan kepada Pemerintah perlunya dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui peningkatan akses pada sumber pembiayaan yang dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui KUR dengan syarat yang mudah dan bunga ringan yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Khusus untuk kredit konstruksi di bawah 5 milyar agar sesuai dengan bunga KUR. IV. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN IKLIM USAHA JASA KONSTRUKSI MUKERNAS GAPENSI mengharapkan agar Peraturan Menteri PU-PR No.51/PRT/M/2015, Tentang : Tata Cara Pemilihan Pengurus , Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat mempercepat penataan kelembagaan demi terciptanya iklim usaha jasa konstruksi yang lebih baik. V.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH REGULASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

TERKAIT

DENGAN

MUKERNAS GAPENSI merekomendasikan agar dilakukan sinkronisasi antara Perpres, Perrmen dan Perlem sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

48

VI. TERKONSOLIDASI Merujuk Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, MUKERNAS GAPENSI merekomendasikan agar tidak terjadi multitafsir mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara terkonsolidasi dengan kontrak terkonsolidasi. VII. STANDARISASI DOKUMEN LELANG DAN KONTRAK MUKERNAS GAPENSI merekomendasikan agar dilakukan standarisasi dokumen lelang dan kontrak di semua instansi pemerintah/BUMN/BUMD untuk menciptakan kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa. Disamping itu perlu diatur mengenai kesetaraan kontrak antara Kontraktor Utama dan Sub-Kontraktor. VIII. PENCEGAHAN KRIMINALISASI PENYEDIA BARANG/JASA MUKERNAS GAPENSI merekomendasikan agar diciptakan mekanisme untuk mencegah kriminalisasi penyedia barang/jasa. IX. Peran BPD dan BPC Dalam KSO MUKERNAS GAPENSI meminta kepada pengguna jasa agar melibatkan dan meningkatkan kemitraan dengan anggota GAPENSI di daerah dalam pelaksanaan alokasi anggaran. Ditetapkan di Pada tanggal





49

GAPENSI H HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL. Tangerang-Banten, Mei 2016

Recommend Documents