GAPENSI G A M A K A B A HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII G A P E N S I TAHUN 2014 GAPENSI. Tahun. Bali, Januari 2014

GAPENSI AK

RID A B

H

M GA

HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI TAHUN 2014

GAPENSI

AN

Bali,

I

AN

A KT

M GA

A K TI

Tahun GAPENSI

AK

19

‐

RID A

22

H B

Januari

2014

M GA

A K TI

Tahun GAPENSI

GAPENSI

AN

AK

RID A B

H

HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI TAHUN 2014

Bali,

19

‐

22

Januari

2014

DAFTAR ISI Halaman 1.

KATAHalaman PENGANTAR

1

2.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 01/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN JADWAL ACARA MUNAS XIII GAPENSI

2

3.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 02/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN TATA TERTIB MUNAS XIII GAPENSI

6

4.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 03/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN MUNAS XIII GAPENSI

18

5.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 04/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPP GAPENSI MASA13BHAKTI TAHUN 2008 - 2013

20

6.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 05/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN PROGRAM ORGANISASI

22

7.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 06/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN GAPENSI

26

8.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 07/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PROGRAM KERJA

33

9.

KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 08/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI

41

10. KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 09/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN

53

11. KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 10/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON KETUA UMUM BPP GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

59

12. KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 11/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENETAPAN TEAM FORMATUR GUNA MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERSONALIA PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019

61

13. KETETAPAN MUNAS XIII GAPENSI NOMOR : 12/MUNAS XIII GAPENSI/2014 TENTANG PENGESAHAN BENTUK DAN SUSUNAN PERSONALIA PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSIMASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

63

14. BERITA ACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERSONALIA PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 1019

65

15. BERITA ACARA PELANTIKAN BADAN PIMPINAN PUSATGABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019

70

KATA PENGANTAR

Bersama ini kami sampaikan Himpunan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, sebagai Laporan Lengkap atas hasil MUNAS XIII GAPENSI, yang telah diselenggarakan sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2014 di Inna Grand Bali Beach Hotel Bali.

Semoga hasil-hasil MUNAS XIII GAPENSI tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh anggota GAPENSI, masyarakat jasa konstruksi maupun masyarakat luas.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan didalam mensukseskan MUNAS XIII GAPENSI, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Januari 2014

BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI

H. ISKANDAR Z. HARTAWI KetuaUmum

H.ANDI RUKMAN N.KARUMPA, SE SekretarisJenderal

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 01/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENGESAHAN JADWAL ACARA MUNAS XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI Menimbang

: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Jadwal Acaranya.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI. 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 184/SK/BPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksana Musyawarah Nasional XIII GAPENSI. 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 185/SK/BPP/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional XIII GAPENSI.

Memperhatikan

: 1. Rancangan Jadwal Acara Musyawarah Nasional XIII GAPENSI yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 20 Januari 2014. 3. Keputusan Sidang Paripurna I pada tanggal 20 Januari 2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional XIII GAPENSI sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Sanur - Bali : 20 Januari 2014

MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,

(Ir. H. SOEHARSOJO) Ketua

(A. HANAFIAH ) Sekretaris

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 01/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang JADWAL ACARA MUNAS XIII GAPENSI No

Hari - Tanggal - Jam (WITA)

Waktu

Uraian Acara

(Menit)

Pelaksana / Penanggungjawab

MINGGU, 19 JANUARI 2014 HARI KE - I (satu) 1

06.00 - selesai

-

2

12.00 - 19.00

420

3

19.00 - 22.00

Turnamen Golf

OC

Pendaftaran Peserta/Peninjau MUNAS XIII GAPENSI di Inna Grand Bali Beach Hotel

OC

180

Syukuran HUT GAPENSI Ke-55

OC

60

Lanjutan Pendaftaran Peserta/Peninjau MUNAS XIII GAPENSI di

SENIN, 20 JANUARI 2014 HARI KE - II (dua) 1

07.30 - 08.30

Inna Grand Bali Beach Hotel

OC

ACARA PEMBUKAAN MUNAS XIII GAPENSI 1

08.30

-

Seluruh Peserta/Peninjau dan Undangan berada di tempat acara

OC

2

09.00 - 09.02

2

Menyanyikan lagu Kebangsaan "INDONESIA RAYA"

OC

3

09.02 - 09.05

3

Tarian Selamat Datang (Tari Puja Prasamya)

4

09.05 - 09.10

5

Laporan Ketua Umum BPP GAPENSI

OC

5

09.10 - 09.15

5

Sambutan dan Ucapan Selamat Datang oleh Gubernur Provinsi Bali

OC

6

09.15 - 09.25

10

Penyerahan Penghargaan kepada Presiden R.I oleh Ketua LPJK-N

Protokol Presiden/OC

7

09.25 - 09.50

25

Amanah Bapak Presiden R.I dilanjutkan dengan pemukulan Kulkul,


sebagai tanda peresmian Pembukaan MUNAS XIII GAPENSI, Seminar dan Pameran Konstruksi Nasional serta Rakornas LPJK 8

09.50 - 09.55

5

Pembacaan Doa

9

09.55 - 10.00

5

Bapak Presiden R.I beserta rombongan meninggalkan tempat Upacara

8 Protokol Presiden/OC

menuju ke tempat Pameran Konstruksi Nasional, dilanjutkan foto bersama dengan Ketua Umum BPD GAPENSI dan Ketua LPJK Provinsi 10

10.00 - 10.05

5

Bapak Presiden R.I beserta rombongan meninggalkan tempat acara


11

10.05 - 10.30

25

Coffee Break

OC

12

10.30 - 10.35

5

Hymne GAPENSI

OC

13

10.35 - 10.40

5

Pembacaan Kode Etik GAPENSI "DASA BRATA"

OC

14

10.40 - 10.45

5

Mars GAPENSI

OC

15

10.45 - 11.10

25

Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI

BPP GAPENSI

16

11.10 - 11.30

20

Pemberian Penghargaan kepada BPD GAPENSI Provinsi terbaik

BPP GAPENSI

17

11.30 - 11.45

15

Sambutan Ketua Umum KADIN Indonesia

BPP GAPENSI

No


Waktu

Uraian Acara

(Menit)

Pelaksana / Penanggungjawab

SEMINAR NASIONAL 18

11.45 - 12.00

15

Pengarahan Menteri Pekerjaan Umum (DR.Ir.Djoko Kirmanto, Dipl.HE)

OC

sekaligus sebagai Keynote Speaker Seminar Nasional 19

12.00 - 14.00

120

Dialog dan Tanya Jawab ( 1 ) :

OC

Fasilitator : DR. Aviliani, SE.Msi (KEN) Reporter : DR.Akhmad Suraji (UNAND) 1.

Menteri Perindustrian (M.S.Hidayat) "Peningkatan Kapasitas Industri Material & Peralatan Konstruksi"

2.

Menteri ESDM (Jero Wacik) "Sistem Pengelolaan Pertambangan Umum untuk Industri Konstruksi"

20

14.00 - 15.30

90

Istirahat/Sholat/Makan Siang

OC

21

15.30 - 17.30

120

Dialog dan Tanya Jawab ( 2 ) :

OC

Fasilitator : Prof.Dr.Danang Parikesit (UGM) Raporteur : Dr.Akhmad Suraji (UNAND) 1. Bank Mandiri "Pendayagunaan Modal Financial Nasional untuk Pembangunan Infrastruktur dan Properti" 2. LPJK Nasional (DR.Krisna S.Pribadi) "Membangun Kemandirian dan Keunggulan Industri Konstruksi Nasional Dalam Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Pasar Global" 3. Prof.Dr.Rizal Z.Tamin (Pemerhati Kebijakan Industri Konstruksi) "Kebijakan Progresif untuk Pengembangan Kemandirian dan Keunggulan Industri Konstruksi Nasional" 22

17.30 - 20.00

150

Istirahat/Sholat/Makan Malam

OC

SIDANG PARIPURNA I 23

20.00 - 20.15

15

Pengesahan Jadwal Acara MUNAS XIII GAPENSI

PSS

24

20.15 - 21.00

45

Pengesahan Tata Tertib MUNAS XIII GAPENSI

PSS

25

21.00 - 21.30

30

Pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS XIII GAPENSI

PSS

26

21.30 - 21.35

5

Serah Terima Pimpinan Sidang MUNAS XIII GAPENSI

PSS

SIDANG PARIPURNA II 27

21.35 - 22.00

25

Laporan Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat

PST

28

22.00 - 23.00

60

Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI

PST

(diselingi Coffee Break)

No


Waktu

Pelaksana /

Uraian Acara

(Menit)

Penanggungjawab

SELASA, 21 JANUARI 2014 HARI KE - III (tiga) 1

09.00 - 12.00

180

2

12.00 - 12.30

30

Pandangan Umum BPD GAPENSI terhadap Laporan Pertanggungjawaban

PST

BPP GAPENSI Jawaban BPP GAPENSI atas Pandangan Umum BPD GAPENSI terhadap Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI 3

12.30 - 12.35

5

PST

Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 - 2013

PST

SIDANG PARIPURNA III 4

12.35 - 13.00

25

Pembentukan Komisi - Komisi

PST

5

13.00 - 14.30

90

Istirahat/Sholat/Makan Siang

OC

6

14.30 - 17.30

180

Sidang - Sidang Komisi

17.30 - 19.30

120

Istirahat/Sholat/Makan Malam

19.30 - 20.00

30

Laporan dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi-Komisi

7

Pimp Sidang Komisi

PST

SIDANG PARIPURNA IV 8

20.00 - 20.10

10

Penyerahan nama-nama Calon Ketua Umum/Ketua Formatur

PST

9

20.10 - 20.40

30

Pengesahan Calon Ketua Umum/Ketua Formatur

PST

10

20.40 - 21.40

60

Penyampaian VISI dan MISI

PST

11

21.40 - 24.00

140

Pemilihan Formatur (diselingi Coffee Break)

12

24.00 - 01.30

90

Rapat Formatur

PST/OC Pimpinan Formatur

ACARA PENUTUPAN RABU, 22 JANUARI 2014 HARI KE - IV (empat) 13

09.00 - 09.10

10

Laporan Hasil Sidang Formatur

PST

14

09.10 - 09.20

10

Laporan Penyelenggaraan MUNAS XIII GAPENSI

15

09.20 - 09.30

10

Pembacaan Pokok-Pokok Pikiran MUNAS XIII GAPENSI

16

09.30 - 09.45

15

Pelantikan BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 - 1019

Ketua OC Sekretaris PST

oleh Pimpinan Sidang MUNAS XIII GAPENSI

PST OC

17

09.45 - 10.00

15

Penyerahan cindera mata kepada BPD GAPENSI Provinsi Se Indonesia

18

10.00 - 10.15

15

Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 - 2013

19

10.15 - 10.30

15

Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 - 2019

20

10.30 - 10.55

25

Sambutan Menteri Pekerjaan Umum R.I sekaligus menutup secara resmi MUNAS XIII GAPENSI

21

10.55 - 11.00

5

Doa Penutup

OC

22

11.00 selesai

-

Makan Siang/Ramah Tamah

OC

Ditetapkan di Pada Tanggal



( Ir. H. SOEHARSOJO ) Ketua

( A. HANAFIAH ) Sekretaris

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 02/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENGESAHAN TATA TERTIB MUNAS XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI Menimbang

: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Tata Tertibnya.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Nasional XIII GAPENSI yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 20 Januari 2014. 3. Keputusan Sidang Paripurna I pada tanggal 20 Januari 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Nasional XIII GAPENSI sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI. Ditetapkan di Pada Tanggal





LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 02/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU Pasal 1 Nama Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut MUNAS XIII GAPENSI. Pasal 2 Tempat dan Waktu MUNAS XIII GAPENSI diadakan di Hotel Inna Grand Bali Beach – Sanur – Provinsi Bali, pada tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014. BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 3 Dasar 1. MUNAS XIII GAPENSI diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPENSI, khususnya : a. AD BAB IV Pasal 17 ayat 1 huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf a b. AD BAB V Pasal 21 ayat 1 huruf a dan Pasal 25 ayat 1 c. ART BAB V Pasal 14 ayat 1 d. ART BAB V Pasal 19 e. Ketetapan MUNASUS GAPENSI Tahun 2010, khususnya Nomor : 04/MUNASUS GAPENSI/2010 f. MUKERNAS GAPENSI Tahun 2011, khususnya Nomor : 05/MUKERNAS GAPENSI/2011. 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 184/SK/BPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksana Musyawarah Nasional XIII GAPENSI dan Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 185/SK/BPP/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional XIII GAPENSI.

Pasal 4 Tujuan Sesuai dengan AD GAPENSI BAB V Pasal 21 dan ART BAB V Pasal 19 dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Musyawarah Nasional untuk : 1. Menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi 2. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi untuk Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019. 3. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya. 4. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 5. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Pusat Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019. 6. Memilih Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019.

BAB III TEMA MUNAS Pasal 5 Tema MUNAS Tema MUNAS XIII GAPENSI :

GAPENSI SIAP BERPERAN SERTA MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAB IV PESERTA MUNAS Pasal 6 Peserta Penuh Terdiri dari : Utusan Badan Pimpinan Daerah (BPD), masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang, berdasarkan ketentuan ART GAPENSI Pasal 19 ayat 3 huruf a dan ditetapkan dengan surat mandat dari BPD bersangkutan, yang nama-namanya sudah harus dilaporkan kepada Panitia Penyelenggara (OC) MUNAS selambat-lambatnya sebelum dibukanya acara MUNAS (sebelum Sidang Paripurna I). Pasal 7 Peserta Biasa Terdiri dari : Badan Pimpinan Lengkap dan Dewan Pertimbangan di Tingkat Badan Pimpinan Pusat.

Pasal 8 Peserta Peninjau Terdiri dari : Utusan Badan Pimpinan Daerah (BPD) di luar Peserta Penuh dan utusan Badan Pimpinan Cabang (BPC) yang membawa surat mandat dari BPD yang bersangkutan, masingmasing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Pasal 9 Undangan Terdiri dari : Pejabat Pemerintah, utusan Kamar Dagang dan Industri, LPJK, organisasiorganisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan Masyarakat serta Undangan lainnya yang dianggap perlu.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUNAS Pasal 10 Hak Menghadiri Persidangan 1. Seluruh Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau MUNAS XIII GAPENSI mempunyai hak untuk mengikuti/menghadiri sidang-sidang dan memperoleh seluruh bahan atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan selama persidangan MUNAS XIII GAPENSI. 2. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUNAS, Undangan dapat mengikuti/menghadiri Sidang Paripurna. Pasal 11 Hak Bicara 1. Hak Bicara adalah hak di dalam Sidang-sidang Paripurna dan Komisi, untuk : a. Mengajukan Pertanyaan. b. Mengeluarkan pendapat dan usulan-usulan, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara. 3. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUNAS, Undangan dapat diberi kesempatan bicara. Pasal 12 Hak Suara 1. Hak Suara adalah hak memilih dan hak dipilih pada saat Sidang Paripurna memilih Pimpinan MUNAS maupun Formatur, dan hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan. 2. Peserta Penuh mempunyai hak suara. Pasal 13 Hak Dipilih 1. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi Pimpinan MUNAS maupun Formatur. 2. Peserta Penuh dan Peserta Biasa mempunyai hak dipilih menjadi Pimpinan MUNAS maupun Formatur. 3. Yang berhak untuk dipilih duduk dalam Badan Pimpinan Pusat GAPENSI adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sesuai dengan AD/ART.

Pasal 14 Kewajiban Peserta Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau MUNAS XIII GAPENSI, wajib : 1. Menaati petunjuk/ketentuan-ketentuan Peraturan Tata Tertib MUNAS. 2. Menaati petunjuk dan peraturan sehubungan dengan penyelenggaraan MUNAS, yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara (OC). 3. Menaati dan menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya sidang-sidang MUNAS. 4. Menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Penyelenggara (OC) pada setiap kali hadir di persidangan dan mengenakan tanda peserta selama berlangsungnya MUNAS serta membantu Pimpinan Sidang dalam hal diperlukan menunjukkan identitas keabsahan sebagai peserta. BAB VI ALAT KELENGKAPAN MUNAS Pasal 15 Alat Kelengkapan MUNAS MUNAS XIII GAPENSI mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut : 1. Penanggungjawab MUNAS 2. Pimpinan MUNAS. 3. Sidang Paripurna. 4. Sidang Komisi beserta Pimpinannya. 5. Tim Perumus. 6. Formatur dan Sidang Formatur. BAB VII PENANGGUNGJAWAB MUNAS, PIMPINAN MUNAS DAN SIDANG-SIDANG Pasal 16 Penanggungjawab MUNAS 1. Penanggungjawab MUNAS XIII GAPENSI adalah Badan Pimpinan Pusat GAPENSI. 2. Penanggungjawab MUNAS XIII GAPENSI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan MUNAS XIII GAPENSI agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. b. Menjaga ketertiban dalam musyawarah dan rapat-rapat dengan melaksanakan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk mencapai mufakat. Pasal 17 Pimpinan Sementara MUNAS 1. Pimpinan Sementara MUNAS XIII GAPENSI adalah Badan Pimpinan Pusat GAPENSI. 2. Pimpinan Sementara MUNAS XIII GAPENSI mempunyai tugas dan wewenang memimpin Sidang Paripurna, untuk : a. Mengesahkan Rancangan Jadwal Acara. b. Mengesahkan Rancangan Tata Tertib. c. Melaksanakan Pemilihan Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI.

3. Setelah terpilih Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI, maka Pimpinan Sementara MUNAS XIII GAPENSI menyerahkan Pimpinan Sidang Paripurna kepada Pimpinan MUNAS yang baru terpilih. Pasal 18 Pimpinan MUNAS 1. Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Anggota Pimpinan, yang dipilih berdasarkan unsur BPP 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang unsur Daerah Provinsi. 2. Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memimpin Sidang Paripurna selama MUNAS XIII GAPENSI berlangsung dengan sebaik-baiknya. b. Menjaga, mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran persidangan. c. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan. d. Meneliti keabsahan peserta persidangan baik dalam kehadiran sidang, dalam menggunakan hak bicara maupun hak suara. e. Mengetahui, memberi atau tidak memberi ijin kepada setiap peserta yang menghadiri atau meninggalkan persidangan. f. Mengatur, memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu berbicara bagi peserta. g. Menegur dan menghentikan pembicara peserta jika ternyata melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan atau menyimpang dari pokok acara sidang yang telah ditentukan. h. Mengesahkan risalah dan hasil keputusan Sidang. BAB VIII SIDANG-SIDANG DAN PIMPINANNYA Pasal 19 Sidang Paripurna 1. Sidang Paripurna MUNAS XIII GAPENSI dihadiri oleh Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau. 2. Seluruh keputusan Sidang Paripurna adalah merupakan Keputusan MUNAS XIII GAPENSI. 3. Pimpinan Sidang Paripurna adalah Pimpinan MUNAS yang ditetapkan menurut Pasal 17 dan 18 Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 20 Sidang Komisi 1. Sidang-sidang Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini terdiri dari : a. Komisi A : Organisasi. b. Komisi B : Program Kerja dan APBO. c. Komisi C : Pokok - Pokok Pikiran.

2. Setiap Peserta Penuh, Peserta Biasa wajib menjadi salah satu Anggota Komisi. Peserta Peninjau dianjurkan turut menjadi salah satu Anggota Komisi. 3. Jumlah anggota setiap Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS dengan persetujuan Sidang Paripurna MUNAS.

4. Setiap Sidang Komisi didampingi oleh satu orang atau lebih Anggota Panitia Pengarah (SC) yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pengarah (SC) dan bertugas melancarkan jalannya Sidang Komisi dimaksud. 5. Komisi bertugas memusyawarahkan dan menyarankan pemecahan menangani soal-soal yang menjadi ruang lingkup acara sidang dengan memperhatikan saran-saran, pendapat-pendapat dan laporan-laporan Peserta Sidang. 6. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang dipilih dan diangkat oleh dan dari Peserta Komisi yang bersangkutan dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pasal 21 Tim Perumus 1. Untuk merumuskan dan menyimpulkan hasil Sidang Komisi, dapat dibentuk Tim Perumus. Tim Perumus dimaksud ditetapkan secara musyawarah oleh Sidang Komisi. 2. Hasil rumusan Tim Perumus ditetapkan sebagai usulan Komisi yang dilaporkan pada Sidang Paripurna untuk dijadikan keputusan MUNAS. Pasal 22 Sifat Persidangan 1. Sidang Paripurna bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Sidang. 2. Sidang-sidang Komisi, Tim Perumus dan Sidang-sidang Pimpinan MUNAS bersifat tertutup. BAB IX KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 23 Kuorum Sesuai dengan Pasal 26 AD GAPENSI, kuorum diatur sebagai berikut : 1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. 2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selamalamanya 24 jam. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat. Pasal 24 Pengambilan Keputusan Sesuai dengan BAB V Pasal 27 AD GAPENSI pengambilan keputusan atas hal-hal yang bukan menyangkut pemilihan orang diatur sebagai berikut : 1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah sedapat mungkin diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak juga tercapai keputusan, maka keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak dari Peserta Penuh yang hadir. 3. Keputusan yang diambil, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.

4. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, hasil pemungutan suaranya menunjukkan angka sama, maka pemungutan suara diulang sekali lagi. Apabila penunjukkan suara masih menghasilkan angka sama, maka keputusan yang terakhir diserahkan kepada Pimpinan Sidang. 5. Keputusan MUNAS XIII GAPENSI adalah keputusan yang disahkan oleh Sidang Paripurna MUNAS XIII GAPENSI kecuali keputusan Rapat Formatur.

BAB X TATA CARA PERSIDANGAN DAN BERBICARA, GANGGUAN DAN RISALAH Pasal 25 Tata Cara Persidangan dan Bicara 1. Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok-pokok acara Sidang, Pimpinan Sidang wajib menjaga agar Sidang berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib dan pokok-pokok acara Sidang. 2. Setiap pembicara harus mendapat ijin bicara terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang, dan Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai peserta bicara. 3. Pembicara bicara pada gilirannya, menurut waktu dan tempat yang telah disediakan dan diatur oleh Pimpinan Sidang. Selama berbicara, pembicara tidak boleh diganggu, kecuali kalau Pimpinan Sidang menganggap pembicara telah menyimpang dari pokok-pokok acara dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal seperti ini Pimpinan Sidang berhak meminta pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya. 4. Pimpinan Sidang berhak menegur dan memberi peringatan kepada pembicara yang menyimpang dari pokok-pokok acara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak/mengganggu ketertiban, agar tertib kembali. Apabila pembicara itu tidak mentaati teguran dan peringatan Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat melarangnya meneruskan pembicaraan dan seterusnya mempersilahkan pembicara untuk duduk kembali ke tempatnya. Dan jika yang bersangkutan masih saja tidak mentaatinya, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan pembicara tersebut untuk meninggalkan Sidang. 5. Apabila diperlukan atas persetujuan Sidang, Pimpinan Sidang dapat menunda Sidang paling lama satu jam. 6. Setiap pembicara dalam Sidang Paripurna yang menyangkut usulan atau masalah daerah, hanya diutarakan oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) daerah dimaksud. Pasal 26 Gangguan Ketertiban Sidang 1. Apabila peserta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak/mengganggu ketertiban Sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar peserta tersebut menghentikan perbuatan itu. 2. Jika peringatan tersebut pada butir 1 Pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat mempersilahkan peserta itu untuk meninggalkan ruangan sidang untuk masa waktu yang ditentukan Pimpinan Sidang. 3. Apabila peserta tersebut masih saja tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada butir 2 Pasal ini, maka Pimpinan Sidang dapat memberhentikan peserta tersebut dari keikutsertaannya pada MUNAS XIII GAPENSI.

Pasal 27 Risalah Persidangan Pimpinan Sidang harus membuat risalah tertulis mengenai jalannya persidangan yang berisi sebagai berikut: 1. Tempat acara sidang. 2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta penutupan sidang. 3. Nama-nama Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Persidangan. 4. Nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir. 5. Pembicara dan pendapat masing-masing. 6. Keputusan-keputusan sidang. 7. Dan ketetapan-ketetapan lain yang dianggap perlu untuk dicatat. BAB XI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PANDANGAN UMUM Pasal 28 Laporan Pertanggungjawaban dan Pandangan Umum 1. Laporan pertanggungjawaban Badan Pimpinan Pusat GAPENSI disampaikan dalam Sidang Paripurna. 2. Setiap Daerah GAPENSI Provinsi dapat memberikan tanggapan dan pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban Badan Pimpinan Pusat GAPENSI melalui juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. 3. Badan Pimpinan Pusat GAPENSI memberikan penjelasan dan pandangan atas Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna. 4. Laporan kegiatan yang merupakan bagian dari tanggapan dan pandangan umum masingmasing Daerah GAPENSI Provinsi, disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. BAB XII TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PIMPINAN PUSAT Pasal 29 Tata Cara Pembentukan Badan Pimpinan Pusat Badan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan melalui Formatur oleh MUNAS XIII GAPENSI sesuai dengan ketentuan Pasal 29 BAB VI ART GAPENSI sebagai berikut : 1. Tata cara pemilihan Badan Pimpinan Pusat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dengan cara memilih Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur guna membentuk Badan Pimpinan. 2. Pemilihan Formatur diupayakan dilaksanakan atas dasar musyawarah atau dengan pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui azas langsung, bebas dan rahasia oleh Peserta Penuh yang memiliki hak suara. 3. Setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum harus mendaftarkan pencalonan dirinya selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara Munas kepada Panitia Pengarah Munas yang selanjutnya menyerahkannya ke MUNAS untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum.

4. Apabila pemilihan Formatur dilakukan dengan cara pemilihan tertulis, maka setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis satu nama untuk calon Ketua Umum sekaligus Ketua Formatur dan dua nama lainnya yang berbeda untuk calon Anggota Formatur. 5. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum sekaligus merangkap Ketua Formatur, dan dua nama calon Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi Anggota Formatur. 6. Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) Anggota Formatur terpilih kemudian membentuk BPH atau sekaligus membentuk BPL dan Dewan Pertimbangan. 7. Dalam hal Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) Anggota Formatur terpilih hanya membentuk BPH, maka BPH terpilih kemudian membentuk BPL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI. Pasal 30 Tata Cara Pemilihan Formatur Dalam hal Formatur dilakukan dengan pemilihan tertulis, tata cara pemilihan Formatur diatur sebagai berikut : 1. Pimpinan Sidang meneliti dan memeriksa Peserta Penuh yang mempunyai hak memilih yang hadir dalam sidang, untuk diteliti identifikasi dan keabsahan haknya. 2. Setiap Peserta Penuh yang mempunyai hak memilih, menuliskan 3 (tiga) nama yang berbeda, di atas kertas yang disediakan untuk itu pada saat melakukan pemilihan, yakni 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) nama untuk calon Anggota Formatur. 3. Penulisan nama di atas kertas lain dari kertas yang disediakan maupun pencantuman nama yang kurang jelas dan atau sama, akan mengakibatkan batalnya nama dimaksud. 4. Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada dua atau lebih calon Ketua Umum merangkap Ketua Formatur mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang terhadap mereka yang memperoleh jumlah angka yang sama tersebut untuk menentukan urutan pemenang. Apabila pemilihan ulang masih menghasilkan angka sama, maka penentuan pemenang dilakukan dengan cara undian, dan untuk nama calon Ketua Umum merangkap Ketua Foramtur yang tidak terpilih baik dalam pemilihan ulang atau dalam undian dengan sendirinya gugur dan tidak menjadi Anggota Formatur. 5. Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada dua calon Anggota Formatur yang mendapat suara tertinggi, maka secara otomatis 2 (dua) nama tersebut ditetapkan sebagai Anggota Formatur. Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada lebih dari 2 (dua) calon Anggota Formatur mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang terhadap mereka yang memperoleh jumlah angka yang sama tersebut untuk menentukan 2 (dua) nama sebagai pemenang sebagai Anggota Formatur. Apabila pemilihan ulang masih menghasilkan angka sama, maka penentuan pemenang dilakukan dengan cara undian untuk menentukan hanya 2 (dua) Anggota Formatur. 6. Sebelum dilakukan penutupan Sidang Pemilihan Formatur, maka Sidang Paripurna Pemilihan Formatur, terlebih dahulu menetapkan jangka waktu bekerjanya Formatur untuk menyusun Badan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan. 7. Apabila Formatur terpilih sampai dengan batas waktu kerja yang ditetapkan MUNAS XIII GAPENSI, ternyata tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat menyusun Badan Pimpinan baru, sedangkan waktu kerjanya tidak mungkin diperpanjang lagi mengingat batas waktu berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI, maka dianggap Formatur tidak dapat mengemban tugas yang dipercayakan MUNAS XIII GAPENSI kepadanya dan dengan demikian tugasnya dinyatakan berakhir tanpa hasil.

Dalam hal seperti ini, MUNAS XIII GAPENSI dapat dianggap tidak dapat menyusun Badan Pimpinan untuk masa bhakti berikutnya. Sedangkan keputusan-keputusan lainnya dari MUNAS XIII GAPENSI tetap dinyatakan berlaku. 8. Apabila hal seperti tersebut butir 7 terjadi, maka untuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yang bersangkutan, maka Badan Pimpinan Daerah (BPD) GAPENSI seluruh Indonesia secara bersama-sama diberi wewenang untuk mengambil alih fungsi Badan Pimpinan Pusat yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentuk Badan Pimpinan Pusat Sementara, dengan tugas seperti diatur dalam Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Nomor : 04/MUNASUS GAPENSI/2010 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI, angka romawi XV butir 5 s/d 8. 9. Calon Ketua Umum merangkap Ketua Formatur sebelum acara pemilihan dilakukan, diwajibkan memberikan pemaparan visi dan misi-nya dan Pimpinan Sidang bertindak sebagai moderator dalam memandu acara dimaksud dengan memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada para calon Ketua Umum merangkap Ketua Formatur sesuai dengan waktu yang disediakan untuk itu. Pasal 31 Tata Cara Pencalonan Calon Ketua Umum 1. Jabatan Ketua Umum, adalah PENGUSAHA yang perusahannya minimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI dengan bukti memiliki KTA Tahun 2011, 2012 dan 2013 dan pernah duduk dalam Badan Pimpinan GAPENSI baik di Tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bhakti. 2. Yang berminat untuk menjadi calon Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 harus mengajukan surat pencalonan dirinya menjadi calon Ketua Umum kepada Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara MUNAS, yaitu pada tanggal 20 Januari 2014 yang kemudian nama-nama yang memenuhi syarat disampaikan kepada Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI sebelum berlangsungnya acara Pemilihan Formatur. Pasal 32 Pemilihan Badan Pimpinan Pada dasarnya yang berhak dipilih untuk duduk dalam BPP GAPENSI adalah meraka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat Pasal 6 BAB II dan Pasal 30 BAB VI ART GAPENSI : 1. Pengusaha yang perusahannya minimal 1 (satu) tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan GAPENSI yang dapat dibuktikan identitasnya terdapat dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) GAPENSI yang sah dan masih berlaku atau seorang Pengurus Perusahaan (Anggota GAPENSI) tersebut lainnya yang mendapat mandat kuasa penuh dari perusahaan dimaksud untuk mewakilinya dalam organisasi GAPENSI sesuai dengan ketentuan Pasal 6 butir (3) hurub (b) ART GAPENSI yang dibuktikan dengan namanya tercantum dalam akte perusahaan sebagai pengurus perusahaan yaitu Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. 2. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan pailit dan/atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak sedang menjalani hukuman. 3. Bagi yang terpilih duduk dalam Badan Pimpinan Pusat GAPENSI harus menyatakan diri secara tertulis bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktu dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang dipusatkan di Ibu Kota Republik Indonesia tanpa adanya imbalan apapun.

4. Bagi yang terpilih duduk pada Badan Pimpinan Pusat GAPENSI tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Pimpinan GAPENSI atau Dewan Pertimbangan GAPENSI di tingkat yang lebih rendah. 5. Bagi mereka yang terpilih menjadi Badan Pimpinan Pusat GAPENSI masih memangku jabatan pada Badan Pimpinan GAPENSI atau pada Dewan Pertimbangan GAPENSI di tingkat yang lebih rendah harus menyatakan secara tertulis pilihan jabatannya yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI. BAB XIII DEMISIONER DAN HAL-HAL LAIN Pasal 33 Demisioner Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013, meletakkan jabatan dan dinyatakan demisioner setelah pertanggungjawaban BPP diterima.

Pasal 34 Penutup Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diputuskan oleh MUNAS XIII GAPENSI, yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 35 Berlakunya Keputusan Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan sampai berakhirnya MUNAS.






KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 03/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENGESAHAN PIMPINAN MUNAS XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI Menimbang

: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, perlu mengesahkan Pimpinan Musyawarah Nasional XIII GAPENSI.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI. 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 184/SK/BPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksana Musyawarah Nasional XIII GAPENSI. 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 185/SK/BPP/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional XIII GAPENSI. 4. Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Nomor : 01/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang Pengesahan Jadwal Acara MUNAS XIII GAPENSI. 5. Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Nomor : 02/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang Pengesahan Tata Tertib MUNAS XIII GAPENSI.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Pemilihan Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 20 Januari 2014. 2. Keputusan Sidang Paripurna I Tentang Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 20 Januari 2014


: 1. Mengesahkan PIMPINAN MUNAS XIII GAPENSI dengan susunan sebagai berikut : 1.1 KETUA 1.2 1.3 1.4 1.5

: MAX R. F. KREY, ST ( BPD GAPENSI Provinsi Papua ) WAKIL KETUA : ABDURACHMAN USMAN, SH ( BPP GAPENSI ) SEKRETARIS : M. H. RIZAL ( BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Tengah ) ANGGOTA : HARIZON, SE. ME ( BPD GAPENSI Provinsi Jambi ) ANGGOTA : I WAYAN ADNYANA, SH ( BPD GAPENSI Provinsi Bali )

2. Pimpinan MUNAS XIII GAPENSI tersebut pada butir 1 keputusan ini merupakan Pimpinan Sidang Paripurna selama MUNAS XIII GAPENSI dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 18 butir 2 Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Nomor : 02/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang Tata Tertib MUNAS XIII GAPENSI. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya MUNAS XIII GAPENSI.






KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 05/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PROGRAM ORGANISASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: bahwa MUNAS XIII GAPENSI perlu menetapkan Hasil Komisi A : Program Organisasi menjadi Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan dari : 1.1 Presiden Republik Indonesia 1.2 Menteri Pekerjaan Umum R.I 1.3 Menteri Perindustrian R.I 1.4 Menteri ESDM 1.5 Ketua Umum KADIN Indonesia 1.6 Ketua LPJK Nasional 1.7 Gubernur Provinsi Bali 1.8 Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.9 Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 3. Pandangan Umum pada Sidang Paripurna II tanggal 21 Januari 2014. 4. Rancangan Komisi A : Program Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 5. Pembahasan dan Rumusan dalam Sidang Komisi A : Program Organisasi pada tanggal 21 Januari 2014. 6. Keputusan Sidang Paripurna III MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014.


: 1. Mengesahkan Hasil Komisi A : tentang Program Organisasi yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi Keputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014. 2. Menugaskan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut diatas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Sanur - Bali Pada Tanggal : 21 Januari 2014


(MAX R.F KREY, ST) Ketua

(M. H. RIZAL) Sekretaris

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 05/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PROGRAM ORGANISASI I. Struktur Organisasi Badan Pimpinan Pusat (BPP) GAPENSI untukMasa Bhakti Tahun2014 – 2019 menjadi sebagaiberikut : SUSUNAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI 1. Penasehat Sesuai dengan AD Bab VIpasal 28, terdiri dari : - Ketua Umum Kadin Indonesia - Ketua LPJK Nasional - Tokoh masyarakat yang di nilai dapat memajukan GAPENSI di tingkat Nasional 2. Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat Sesuai dengan AD Bab VI pasal 29, terdiridari : Ketua, WakilKetua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 17 (tujuhbelas) orang. 3. Badan Pimpinan Pusat Sesuai dengan ART Bab III pasal 11, dengan jumlah personalia BPP sebanyakbanyaknya 29 (dua puluh sembilan) orang, terdiridari : 3.1. Badan Pimpinan Harian 3.1.1. Ketua Umum 3.1.2. Wakil Ketua Umum I 3.1.3. Wakil Ketua Umum II 3.1.4. Wakil Ketua Umum III 3.1.5. Wakil Ketua Umum IV 3.1.6. Sekretaris Jenderal 3.1.7. Wakil Sekretaris Jenderal I 3.1.8. Wakil Sekretaris Jenderal II 3.1.9. Bendahara Umum 3.1.10. Wakil Bendahara Umum I 3.1.11. Wakil Bendahara Umum II 3.2. Badan Pimpinan Lengkap Terdiri dari Badan Pimpinan Harian ditambah dengan Ketua-Ketua Kompartemen. Ketua Kompartemen antara lain : 3.2.1. KetuaKomp. Organisasi dan Keanggotaan 3.2.2. KetuaKomp. Pemberdayaan Daerah 3.2.3. KetuaKomp. Advokasi Kebijakan Publik dan Advokas iAnggota 3.2.4. KetuaKomp. Publikasi dan Informasi 3.2.5. KetuaKomp. Pendidikan, Pelatihan (SDM) dan Hubungan Perguruan Tinggi 3.2.6. KetuaKomp. Kemitraan Usaha 3.2.7. KetuaKomp. Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama Internasional 3.2.8. KetuaKomp. Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi

II.

Anggota GAPENSI tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota asosiasi perusahaan yang sejenis, kecuali asosiasi yang secara historis mempunyai hubungan dengan GAPENSI dan telah membuat kesepakatan secara Nasional mengenai keanggotaan, yaitu Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).

III.

Sistim dan Prosedur Administrasi Organisasi GAPENSI termasuk bentuk surat resmi dan alur surat menyurat harus mengikuti ketentuan Pedoman Sistim dan Prosedur Administrasi Organisasi GAPENSI yang diterbitkan oleh BPP GAPENSI yang mengacu pada standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

IV. Masa Keanggotaan GAPENSI tidak dihitung berdasarkan waktu pendaftaran, tetapi berdasarkan masa berlaku yang tercantum dalam KTA GAPENSI, kapanpun anggota mendaftar, maka masa keanggotaannya dianggap 1 (satu) tahun sesuai tahun yang tercantum dalam KTA. V.

Menetapkan dalam Ketetapan tersendiri JasadanTandaPenghargaan GAPENSI.

mengenai

Peraturan

PemberianTanda

VI. Mengamanatkan Kepada BPP GAPENSI terpilih Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk segera menyelenggarakan MUNASUS paling lambat bulan Agustus 2014 untuk penyempurnaan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, menyikapi berbagai perubahan regulasi di bidang Jasa Konstruksi. VII. Memberikan wewenang penuh kepada BPP GAPENSI untuk menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016 dan MUNAS XIV GAPENSI Tahun 2019. VIII. Tanda Anggota (KTA) GAPENSI Tahun 2013 adalah sah dan masih berlaku untuk dipergunakan sebagai syarat kepesertaan dalam mengikuti MUNAS XIII, termasuk untuk digunakan sebagai syarat menjadi Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019. IX. Direkomendasikan agar persoalan koordinator wilayah, jumlah perwakilan MUNAS/MUNASUS, komposisi kepengurusan (BPP, BPD dan BPC) dibahas tuntas dalam MUNASUS. Ditetapkan di : Sanur - Bali PadaTanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA PimpinanSidang,

( MAX R.F KREY, ST ) Ketua

( M. H. RIZAL) Sekretaris

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 06/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PERATURAN PEMBERIAN TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN GAPENSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: bahwa MUNAS XIII GAPENSI perlu menetapkan Hasil Komisi A : Program Organisasi yang menyangkut Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI, menjadi Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan dari : 1.1 Presiden Republik Indonesia 1.2 Menteri Pekerjaan Umum R.I 1.3 Menteri Perindustrian R.I 1.4 Menteri ESDM 1.5 Ketua Umum KADIN Indonesia 1.6 Ketua LPJK Nasional 1.7 Gubernur Provinsi Bali 1.8 Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.9 Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 3. Pandangan Umum pada Sidang Paripurna II tanggal 21 Januari 2014. 4. Rancangan Komisi A : Program Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 5. Pembahasan dan Rumusan dalam Sidang Komisi A : Program Organisasi pada tanggal 21 Januari 2014. 6. Keputusan Sidang Paripurna III MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014.


: 1. Mengesahkan Hasil Komisi A : Program Organisasi tentang Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi Keputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014. 2. Menugaskan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut diatas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Sanur - Bali Pada Tanggal : 21 Januari 2014




LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 06/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PERATURAN PEMBERIAN TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN GAPENSI

BAB I PENDAHULUAN 1. Pemberian tanda jasa dan tanda penghargaan GAPENSI adalah merupakan ungkapan terima kasih organisasi kepada setiap orang secara perorangan maupun kelompok, organisasi atau Badan/Lembaga terbukti dengan nyata dan mengesankan telah berbuat jasa/bantuannya terhadap pembinaan dan pengembangan usaha pelaksanaan konstruksi dan GAPENSI dalam bentuk moril atau materiil secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pemberian tanda jasa dan tanda penghargaan GAPENSI dimaksud untuk memberikan kebanggan bagi yang menerimanya sekaligus dorongan untuk lebih meningkatkan jasa/ bantuan dan pengabdiannya dalam mewujudkan kemajuan GAPENSI. 3. Agar pemberian tanda jasa dan tanda penghargaan GAPENSI tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan peraturan yang menjadi ketentuan dan pedoman pelaksanaannya. BAB II PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 PENGERTIAN JASA, PENGORBANAN DAN KESETIAAN 1. Yang dimaksud dengan "Jasa" adalah nilai pengabdian yang diberikan secara bersungguhsungguh, jujur dan mengesankan dan sah menurut peraturan yang berlaku terhadap pembinaan dan pengembangan usaha pelaksanaan konstruksi dan GAPENSI. 2. Yang dimaksud dengan"Pengorbanan"adalah bakti tanpa pamrih yang diberikan secara iklas akibat suatu pengabdian untuk kepentingan GAPENSI. 3. Yang dimaksud dengan "Kesetiaan"adalah secara terus menerus tanpa berhenti bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab demi kemajuan dan perkembangan GAPENSI. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN Tanda jasa dan tanda penghargaan GAPENSI diberikan dengan maksud :

(1) Sebagai pernyataan penghargaan, pengakuan, pengesahan dan penghormatan atas jasa luar biasa yang telah dilaksanakan oleh setiap orang secara perorangan maupun berkelompok,organisasi atau Badan/Lembaga dalam pembinaan dan pengembangan usaha pelaksanaan konstruksi dan kemajuan GAPENSI. (2) Meningkatkan citra GAPENSI.

BAB III BENTUK DAN TINGKATAN TANDA JASA DAN PENGHARGAAN Pasal 3 BENTUK TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN Tanda jasa dan tanda penghargaan GAPENSI berbentuk : (1) a. Bintang penghargaan dibuat dari logam berlapis emas untuk Anugraha Bhakti Pratama GAPENSI, dibuat dari perak untuk Anugraha Bhakti Madya GAPENSI, dibuat dari perunggu untuk Anugraha Bhakti Muda GAPENSI. b. Piagam Penghargaan yang isinya memuat pernyataan penghargaan, pengakuan, dan pengesahan atas jasa pengorbanan, kesetiaan, pengabdian dan dharma bhakti yang telah ditunjukkan secara ikhlas terhadap pembinaan dan pengembangan usaha pelaksanaan konstruks dan GAPENSI. Piagam Penghargaan dapat diberikan secara tersendiri atau sebagai pelengkap yang menyertai pemberian Bintang Penghargaan. (2) Bentuk Bintang dan Piagam Penghargaan akan ditetapkan kemudian dalam bentuk Surat Keputusan Badan Pimpinan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 4 PENERIMAAN BINTANG DAN PIAGAM PENGHARGAAN (1) Bintang beserta Piagam Penghargaan diberikan kepada : Perorangan yang dinilai telah banyak jasanya dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa pikiran atau lainnya yang besar artinya dan tidak dapat dilupakan oleh GAPENSI. (2) Piagam Penghargaan diberikan kepada : Kelompok Perorangan, Organisasi, Badan/Lembaga baik tingkat Pusat maupun Daerah yang dinilai telah banyak jasanya dalam memberikan sumbangan baik berupa pikiran atau lainnya yang besar artinya dan tidak dilupakan oleh GAPENSI. Pasal 5 PENERIMAAN BINTANG DAN PIAGAM PENGHARGAAN (1) Bintang Penghargaan GAPENSI hanya dapat diberikan oleh Badan Pimpinan Pusat. (2) Piagam Penghargaan terdiri dari : a. Piagam Penghargaan Organisasi Tingkat Pusat, yang dikeluarkan oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP) GAPENSI.

b. Piagam Penghargaan Organisasi Tingkat Daerah, yang dikeluarkan oleh Badan Pimpinan Daerah (BPD ) GAPENSI. BAB IV SYARAT-SYARAT PENERIMA TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN Pasal 6 SYARAT-SYARAT (1) Untuk mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan harus dipenuhi syarat umum dan khusus. (2) Syarat-syarat umum adalah : a. Warga Negara Indonesia. b. Pancasialis. c. Tidak melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Syarat Khusus adalah : a. Perorangan yang telah banyak jasanya dalam memberikan pembinaan, bimbingan maupun sumbangan baik berupa pikiran atau lainnya yang besar artinya dan tidak dapat dilupakan GAPENSI. b. Kelompok Perorangan, Organisasi, Badan/Lembaga baik Tingkat Pusat maupun Daerah yang terbukti banyak jasanya dalam memberikan pembinaan, bimbingan maupun sumbangan baik berupa pikiran atau lainnya yang besar artinya. (4) Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha pelaksana konstruksi dan GAPENSI yang merupakan pengecualian dari syarat. BAB V DEWAN PENILAI PEMBERI TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN Pasal 7 SUSUNAN DEWAN

(1) Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI Tingkat Nasional dibentuk oleh BPP GAPENSI untuk masa jabatan sesuai masa bhakti Badan Pimpinan. (2) Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI Tingkat Nasional terdiri dari : a. Seluruh Anggota Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat. b. Ketua Umum BPP GAPENSI. (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat merupakan Ketua dan Sekretaris Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI. (4) Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI Tingkat Daerah dibentuk dan diangkat oleh BPD GAPENSI yang bersangkutan untuk masa jabatan sesuai masa bhakti Badan Pimpinan. Susunan Dewan Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI Tingkat Daerah mengikuti penetapan yang sama dengan Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI Tingkat Nasional.

Pasal 8 TUGAS DEWAN PENILAI Memberikan penilaian serta pertimbangan kepada Badan Pimpinan GAPENSI yang bersangkutan mengenai siapa yang berhak dipertimbangkan untuk menerima Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI. Pasal 9 KEUANGAN DAN TATA KERJA DEWAN PENILAI (1) Segala pembiayaan kegiatan Dewan Penilai dibebankan kepada Badan Pimpinan GAPENSI yang bersangkutan. (2) Tata kerja Dewan Penilai diatur sendiri oleh Dewan Penilai dan mendapat bantuan penuh dari Badan Pimpinan GAPENSI yang bersangkutan.

BAB VI TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TANDA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN Pasal 10 PENGUSULAN (1) Usulan untuk mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI dapat diajukan kepada Badan Pimpinan yang bersangkutan dan selanjutnya oleh Badan Pimpinan diteruskan kepada Dewan Penilai. (2) Tiap usulan harus dilengkapi dengan persyaratan mengenai data pribadi yang diusulkan serta tindak perbuatan, jasa, dharma bhakti yang menonjol dan luar biasa. (3) Pengusulan adalah : a. Badan Pimpinan Daerah/Cabang harus disetujui oleh organisasi yang tingkatnya lebih tinggi. b. Perseorangan anggota GAPENSI yang mengetahui dan mempunyai bukti-bukti syah mengenai jasa seseorang di waktu sekarang maupun lalu melalui Badan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. (4) Badan Pimpinan Pusat GAPENSI dapat memberikan Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan atas kebijaksanaan dan pendapatnya sendiri tentang jasa seseorang, kelompok perorangan, organisasi, badan/lembaga yang patut diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan pendapat dan penilaian Dewan Penilai. Pasal 11 PENGANUGRAHAN Penetapan penganugrahan Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Penilai Pemberi Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI dan pemberiannya diatur sebagai berikut : (1) Semua Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan diberikan dengan Surat Keputusan Badan Pimpinan GAPENSI berdasarkan usulan Dewan Penilai Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan GAPENSI.

(2) Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan dapat diberikan secara anumerta. (3) PemberianTanda Jasa dan Tanda penghargaan dilaksanakan dengan tata upacara hikmat dan resmi. (4) Badan Pimpinan berhak mencabut Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan yang telah diberikan atas usulan Dewan Penilai.

BAB VII PENUTUP Pasal 12 (1) Peraturan ini diumumkan melalui BPD dan BPC di seluruh Indonesia untuk disebarluaskan. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh Badan Pimpinan Pusat.

Ditetapkan di : Sanur - Bali Pada Tanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 07/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PROGRAM KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: bahwa MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 perlu menetapkan Hasil Komisi B : Program Kerja dan APBO, menjadi Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan dari : 1.1 Presiden Republik Indonesia 1.2 Menteri Pekerjaan Umum R.I 1.3 Menteri Perindustrian R.I 1.4 Menteri ESDM 1.5 Ketua Umum KADIN Indonesia 1.6 Ketua LPJK Nasional 1.7 Gubernur Provinsi Bali 1.8 Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.9 Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 3. Pandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Komisi Program Kerja dan APBO. 4. Rancangan Komisi B : Program Kerja dan APBO yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang Komisi B : Program Kerja dan APBO. 6. Keputusan Sidang Paripurna III MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014.


: 1. Mengesahkan Hasil Komisi B : Program Kerja dan APBO yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi Keputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014. 2. Menugaskan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut diatas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



( M. H. RIZAL ) Sekretaris

LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 06/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PROGRAM KERJA

VISI Mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional sebagai wadah pemersatu pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan menjunjung tinggi kode etik, tertib hokum dalam menjalankan pengabdian usahanya menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. MISI Menghimpun dan mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional di bidang usaha jasa pelaksana konstruksi dalam suatu iklim usaha yang sehat, yang menjunjung tinggi kode etik, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, demi terwujudnya usaha jasa pelaksana konstruksi nasional yang kokoh dan handal. 1. PENDAHULUAN Jasa Konstruksi memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi. Sektor konstruksi di Indonesia juga telah dan akan terus memberikan peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, menjamin tersedianya lapangan pekerjaan; menciptakan pendapatan dan penguasaan teknologi masyarakat serta sekaligus berperan mengurangi angka pengangguran, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Keberadaan jasa konstruksi, khususnya jasa pelaksana konstruksi, baik yang memiliki kualifikasi kecil, menengah, ataupun besar, mempunyai nilai strategis bagi pembangunan di Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu GAPENSI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah yang telah memberi kesempatan dan peluang bagi pelaku usaha jasa pelaksana konstruksi untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam turut sertanya mengisi pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. PELUANG, TANTANGAN,PERMASALAHAN DAN HARAPAN Pertumbuhan usaha jasa konstruksi kedepan akan semakin cerah, karena secara langsung berkorelasi positip dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Kecenderungan peningkatan permintaan jasa konstruksi sebagai akibat dari percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air, sebagaimana diprioritaskan dalam program MP3EI 2011 – 2025, apalagi jika dikaitkan dengan akan terbukanya pasar ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di akhirTahun 2015. Gambaran makro prospek jasa konstruksi tersebut di atas merupakan peluang dan tantangan yang sangat besar bagi GAPENSI sebagai asosiasi jasa pelaksana konstruksi terbesar yang memiliki anggota terbanyak untuk bias lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan organisasi dan anggotanya. Disamping adanya peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini, masih terdapat permasalahan lainnya yang dihadapi oleh organisasi dan anggota yang perlu mendapatkan perhatian bersama, diantaranya sebagai berikut : 1. Pelakuusahajasakonstruksibelum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan (win win partnership). 2. Masih adanya ketimpangan struktur pasar dan industry konstruksi. Secara hipotetik, 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor non kecil, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil. Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi. 3. Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa masih sering ditemui kontraktor melakukan banting harga dalam melakukan penawaran di tengah fluktuasi gejolak ekonomi nasional dan regional yang menggambarkan kurang diperhatikannya mutu dan kebanggaan karya konstruksi. Kondisi ini membawa kontraktor cenderung belum berhasil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme penyedia jasa konstruksi. 4. Anggota GAPENSI kualifikasi besar belum maksimal dalam memberdayakan atau memberi kesempatan kepada para anggota GAPENSI kualifikasi kecil. Kapasitas, kompetensi dan daya saing kontraktor skala kecil masih terbatas karena keterbatasan kompetensi SDM, akses permodalan, kemampuan peralatan dan belum terciptanya kesetaraan subkontrak. 5. Masih lemahnya anggota GAPENSI dalam menghayati aspek-aspek usaha jasa konstruksi, yang terkandung dalam hukum bisnis, manajemen dan teknologi serta pelatihan dan masih lemah dalam mencari informasi serta rendahnya dalam penyediaan dan pemanfaatan informasi teknologi. 6. Anggota GAPENSI masih lemah dalam menghayati Kode Etik GAPENSI Dasa Brata. 7. Sebagiananggota Badan Pimpinan Organisasi GAPENSI kurang serius dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, memanfaatkan organisasi dan pamrih dalam menjalankan tugasnya, sehingga terkesan Badan Pimpinan dikelola kurang professional dan bukan atas dasar pengabdian.

Adanya peluangdanberbagai tantangan serta permasalahan tersebut diatas hendaknya menjadi perhatian bagi jajaran GAPENSI yang perludisikapi dengan melakukan berbagai kebijakan dan langkah nyata dengan memfokuskan diri pada penjabaran program kerja yang telah ditetapkan dalam MUNAS XIII. GAPENSI diharapkansiapdanmampu melakukan pembenahan dan perbaikan secara terus menerus, baik internal maupun eksternal sehingga GAPENSI akan mampu memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mampu menghadapi setiap permasalahandantantangan yang muncul, terutama dalam upaya pembinaan dan mendukung anggotanya untuk dapat bersaing secara lokal maupun global. Bahwa tugas utama GAPENSI sesungguhnya adalah melakukan pembinaan kepada anggota di semua aspek dalam kerangka peningkatan kompetensi usaha anggotanya, disamping untuk dapat memberikan fasilitas pasar konstruksi baik nasional maupun international. Oleh karena itu program kerja yang dilakukan organisasi harus sesuai dengan tugas utamanyasehingga amanah yang telah ditetapkan dalam MUNAS XIII dapatdicapai.

3. PENUTUP Keberhasilan GAPENSI dalam menjalankan visi, misi dan melaksanakan program kerja organisasi tergantung pada sikap keteladanan dan pengabdian tanpa pamrih dari para anggota Badan Pimpinan Organisasi. Disamping itu diperlukan ketaatan, disiplin dan partisipasi seluruh anggota dalam mengambil peranan sesuai potensi dan kemampuan masing-masing dalam suasana kerja sama yang berkualitas dan demokratis, dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi permasalahan, tantangan dan juga peluang bagi masa depan bangsa dan negera. GAPENSI harus memiliki kesiapan dalam menyikapi, melaksanakan dan mengawal terhadap setiapkebijakan organisasi yang akan ditempuh sebagai perwujudan peran serta organisasi sebagai bagian utama dari masyarakat Jasa Konstruksi dalam pembangunan nasional. Ditetapkan di : Sanur - Bali PadaTanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



TABEL RENCANA PROGRAM KERJA BPP GAPENSI No I

Bidang / Sub Bidang

Kegiatan

Rencana Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

Asumsi Anggaran

Pembinaan Anggota 1.1. Permodalan

Meningkatkan akses modal kerja bagi Anggota.

- Menyepakati MOU dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Penjaminan dengan lembaga pembiayaan

1.2. Pengembangan Usaha

- Mendorong lahirnya Bank Konstruksi di Indonesia Meningkatkan akses pasar Konstruksi di dalam dan luar - Secara terus menerus mengupayakan keberpihakan dari negeri. instansi terkait untuk meningkatan usaha anggota - Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh anggota

1.3. Sertifikasi dan Registrasi Keanggotaan

1.4. Pendidikan dan Pelatihan

1.5. Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik

- Mengusahakan sertifikasi bagi tenaga terampil dan ahli - Kerjasama pelatihan bersama BLK2 oleh kementerian yang harus dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi PU/Kemenaker anggota GAPENSI. - Pelatihan SMK3 kerjsama dengan Jamsostek dan KemenPU - Merevitalisasi database anggota. - Meningkatkan kualifikasi usaha anggota serta - Menyelenggarakan pelatihan quality control dan tenaga memperbaiki validitas sertifikasi badan usaha. VV yang tangguh disetiap jajaran organisasi (BPC,BPD dan BPP)(pelatihan) 2 kali Mendorong BPD untuk meningkatkan kegiatan Pelatihan - Mengadakan kerjasama dengan lembaga pelatihan dan SDM bagi anggota GAPENSI di wilayah masingperguruan tinggi masing secara berkelanjutan seperti : manajemen - Membentuk GAPENSI Training Center proyek, pelatihan ISO, E-proc, dalam rangka membangun kompetensi Anggota. Memfasilitasi advokasi di bidang hukum, perpajakan, Audit Keuangan, regulasi jakon.

- Menyiapkan Perangkat Pengaduan yang melayani seluruh jajaran organisasi GAPENSI -Menyiapkan Seminar Seminar dalam rangka mendukung Program Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik

1.6. Sistem Informasi

1.7. Kemampuan Usaha

- Mengembangkan sistem informasi melalui website secara berkelanjutan data yang update dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk Reinventarisasi dan verifikasi keanggotaan terintegrasi online. - Memberikan informasi secara rutin tentang harga bahan bangunan dan upah standar di setiap Kabupaten/ Kota dan Provinsi Meningkatkan pemahaman dan pengalaman anggota mengenai prinsip prinsip SCM (Supply Chain Management) / Manajemen Rantai Pasok

Menyiapkan KSO dengan Pihak Lain dan tenaga administrasi secara khusus yang bertugas mengupdate konten dari web Gapensi dan Reinventarisasi serta verifikasi keanggotaan terintegrasi online. Membuat Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan secara periodik

5 Tahun

Rp

50,000,000.00

5 Tahun

Rp

400,000,000.00

Rp

100,000,000.00

5 Tahun

Rp

25,000,000.00

5 tahun

Rp

125,000,000.00

5 tahun

Rp

125,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

100,000,000.00

5 tahun

Rp

100,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

300,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

25,000,000.00

Kerjasama pelatihan bersama lembaga terkait

II

Pemberdayaan Daerah 2.1. Regulasi Organisasi

2.2. Sistem Administrasi Sekretariat

Mendorong kegiatan sosialisasi pemahaman dan Sosialisasi di acara2 resmi GAPENSI pengamalan Dasa Brata, AD/ART,Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Regulasi Lainnya

5 tahun

Rp

10,000,000.00

- Membuat SOP, form keseragaman dan sistem pelaporan.

Menyewa konsultan untuk mengembangkan sistim administrasi mutu kesekretariatan

5 tahun

Rp

250,000,000.00

- Menata dan menyempurnakan organisasi di Sekretariat BPP agar dapat mengantisipasi beban tugas yang makin meningkat serta Mengembangkan sistem informasi melalui website secara berkelanjutan dengan data yang update dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

Menerapkan Key Performance Indicators (KPI) bagi seluruh anggota Badan Pimpinan dan staf di lingkungan organisasi setiap tahun

5 tahun

Rp

untuk 2 X dalam 5 tahun

Rp

500,000,000.00

5 tahun

Rp

100,000,000.00

5 tahun

Rp

5 tahun

Rp

100,000,000.00

5 tahun

Rp

50,000,000.00

5 tahun

Rp

250,000,000.00

Reward untuk BPD terbaik dalam forum Munas dan Mukernas dan mendorong BPD untuk dapat melakukan penilaian dan penghargaan ke BPC 2.3. Peningkatan sarana & prasarana kantor sekretariat

III

Melengkapi dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah dimiliki,guna mendukung aktifitas organisasi.

-

Menyiapkan Operation Room di BPP Gapensi

Pengembangan Organisasi 3.1. Peningkatan Pendapatan Menggali dana-dana yang dibutuhkan untuk organisasi melaksanakan kegiatan organisasi. 3.2. Peningkatan Citra Organisasi - Memanfaatkan forum-forum pertemuan regional, nasional, wilayah, daerah dan cabang secara terkoordinasi, efektif, konsepsional dan berkesinambungan untuk menuntaskan hambatanhambatan baik untuk kepentingan organisasi maupun kemajuan usaha anggota. - Menghidupkan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah 3.3. Penelitian dan Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi yang bermanfaat bagi para anggota

Pameran infrastuktur, seminar, turnamen golf, penerbitan buku direktori GAPENSI, dll. Koordinasi dengan media - media yang strategis

Membentuk masyarakat Konstruksi Indonesia Bekerjasama dengan perguruan Tinggi dan Institusi lainnya dengan menyelenggarakan : workshop, riset tematik, dll

(1,500,000,000.00)

IV Kelembagaan / Kemitraan 4.1. Peningkatan kerjasama Mengadakan hubungan yang intensif dengan instansi strategis & saling menguntungkan dan atau lembaga pembuat kebijakan yang terkait dgn asosiasi/ lembaga/ institusi/ dengan Usaha Jasa Konstruksi. akademisi baik didalam maupun luar negeri

- Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi, al : KemenPU, Perhubungan, Kemenpera dll - Membina kerjasama dengan LPJK dengan terus meningkatkan peran GAPENSI di LPJK dalam memperjuangkan aspirasi anggota - Meningkatkan kerjasama dengan institusi di bidang pendidikan & pelatihan SDM baik di dalam & di luar negeri - Mengadakan kerjasama dengan asosiasi jasa konstruksi regional dan international untuk untuk ekspor jasa konstruksi - Mempertegas kebijakan Pemerintah untuk membatasi ruang gerak kontraktor besar dalam hal proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor kecil dan menengah. - Menjalin kerjasama dengan sektor lain di luar jasa konstruksi guna membentuk jaringan dengan investor. - Mengadakan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam upaya turut serta menciptakan usaha yang kondusif, bebas kolusi dan medorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

5 tahun

Rp

500,000,000.00

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 08/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: bahwa MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 perlu menetapkan Hasil Komisi B : Program Kerja dan APBO, menjadi Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan dari : 1.1 Presiden Republik Indonesia 1.2 Menteri Pekerjaan Umum R.I 1.3 Menteri Perindustrian R.I 1.4 Menteri ESDM 1.5 Ketua Umum KADIN Indonesia 1.6 Ketua LPJK Nasional 1.7 Gubernur Provinsi Bali 1.8 Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.9 Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 3. Pandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Komisi Program Kerja dan APBO. 4. Rancangan Komisi B : Program Kerja dan APBO yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang Komisi B : Program Kerja dan APBO. 6. Keputusan Sidang Paripurna III MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014.


: 1. Mengesahkan Hasil Komisi B : Program Kerja dan APBO yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi Keputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014. 2. Menugaskan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut di atas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 08/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

I. PENDAHULUAN Untuk menunjang kegiatan organisasi dan melaksanakan program kerja Badan Pimpinan Pusat GAPENSI masa bhakti 2014 – 2019 yang telah ditetapkan dalam MUNAS XIII GAPENSI, maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Badan Pimpinan Pusat GAPENSI (RAPBO BPP GAPENSI) untuk jangka waktu 5 tahun yang diberlakukan mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2019 (terlampir). Penyusunan RAPBO BPP GAPENSI masa bhakti 2014 – 2019 didasarkan pada sistem anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja dan disusun untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan. Pendapatan utama organisasi pada hakekatnya diperoleh dari program Registrasi dan HerRegistrasi Keanggotaan yang meliputi Uang Pangkal, Uang Iuran dan Pendapatan dari aspek kontribusi pelayanan jasa penerbitan Sertifikasi Badan Usaha anggota GAPENSI, disamping dari sumber-sumber lain yang bersifat tidak mengikat dan dibenarkan organisasi. Khusus untuk pendapatan utama yang diperoleh dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota, disusun dengan asumsi berdasarkan jumlah rata-rata anggota terakhir yang tercatat di BPP yaitu sebanyak 40.000 badan usaha. Sedangkan besarnya pengeluaran diasumsikan berdasarkan realisasi biaya rata-rata dua tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata sebesar 5 (lima) prosen per-tahun. Penetapan besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa disesuaikan berdasarkan kondisi terkini dan akan datang. Sementara itu sumber pendapatan organisasi yang diperoleh dari jasa pelayanan Sertifikasi Badan Usaha anggota GAPENSI ditetapkan berdasarkan ketentuan LPJK Nasional. Penetapan besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran Anggota Biasa ditetapkan berbeda antara Badan Usaha Besar, Menengah dan Kecil. Demikian juga untuk anggota Luar Biasa ditetapkan berbeda dengan Anggota Biasa sebagai berikut : 1. UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA BIASA 1.1. Uang Pangkal (Anggota Baru/ Registrasi) Golongan Besar Dua (B2) = Golongan Besar Satu (B1) = Golongan Menengah Dua (M2) = Golongan Menengah Satu (M1) = Golongan Kecil Tiga (K3) = Golongan Kecil Dua (K2) = Golongan Kecil Satu (K1) =

Rp.10.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 2.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 750.000,Rp. 300.000,-

1.2. Uang Iuran (Anggota Baru dan Lama / R & H per-bulan) Golongan Besar Dua (B2) = Rp.1.500.000,- s/d Rp.2.000.000,Golongan Besar Satu (B1) = Rp. 600.000,- s/d Rp.1.500.000,Golongan Menengah Dua (M2) = Rp. 300.000,- s/d Rp. 600.000,Golongan Menengah Satu (M1) = Rp. 150.000,- s/d Rp. 300.000,Golongan Kecil Tiga (K3) = Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,Golongan Kecil Dua (K2) = Rp. 30.000,- s/d Rp. 100.000,Golongan Kecil Satu (K1) = Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,-

2. UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA LUAR BIASA 2.1. Uang Pangkal (Anggota Baru/ Registrasi) Untuk semua Anggota Baru

= Rp.25.000.000,-

2.2. Uang Iuran (R/H per-bulan) Untuk semua Anggota Baru dan Lama

= Rp. 2.500.000,-

3. UANG SERTIFIKASI BADAN USAHA 3.1. Sertifikasi (Baru,Perpanjangan,Perubahan) 3.1.1. Gol. Besar Dua (B2) = Rp. 400.000 s/d Rp. 800.000 3.1.2. Gol. Besar Satu ( B1) 3.1.3. Gol. Menengah Dua (M2) 3.1.4. Gol. Menengah Satu (M1) 3.1.5. Gol. Kecil Tiga (K3) 3.1.6. Gol. Kecil Dua( K2) 3.1.7. Gol. Kecil Satu (K1 )

= = = = = =

Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000 Rp. 20.000

s/d Rp. 500.000 s/d Rp. 300.000 s/d Rp. 200.000 s/d Rp. 80.000 s/d Rp. 60.000 s/d Rp. 40.000

3.2. Sertifikasi ( Registrasi Tahun ke-2 dan Tahun ke-3) 3.2.1.Gol. Besar Dua (B2) = Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000 3.2.2.Gol. Besar Satu ( B1 ) = Rp. 75.000 s/d Rp. 150.000 3.2.3.Gol. Menengah Dua (M2) = Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000 3.2.4.Gol. Menengah Satu (M1) = Rp. 40.000 s/d Rp. 80.000 3.2.5.Gol. Kecil Tiga (K3) = Rp. 25.000 s/d Rp. 50.000 3.2.6.Gol. Kecil Dua( K2) = Rp. 20.000 s/d Rp. 40.000 3.2.7.Gol. Kecil Satu (K1) = Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000

II. PEMBAGIAN KEUANGAN Pembagian keuangan antara BPP, BPD dan BPC GAPENSI mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPENSI pasal 35. Perimbangan pembagian keuangan yang diperoleh dari uang pangkal, uang iuran dan jasa pelayanan penerbitan Sertifikat Badan Usaha ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk BPC sebesar 60% b. Untuk BPD sebesar 30% c. Untuk BPP sebesar 10%

Khusus untuk cabang-cabang di Ibukota Provinsi, pembagian uang pangkal, uang iuran dan uang jasa pelayanan sertifikasi penerbitan Sertifikat Badan Usaha diatur sebagai berikut : a. Untuk BPC sebesar 45% b. Untuk BPD sebesar 45% c. Untuk BPP sebesar 10% III. REKAPITULASI Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014-2019 berikut tabelnya tercantum dalam lampiran ini.

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

SALDO AWAL ( Per-01 November 2013)  Pada Tabungan Deposito  Pada Kas/ Bank Total Saldo Awal

= Rp. 2.200.000.000,= Rp. 527.644.310,__________________ Rp. 2.727.644.310,-

RENCANA PENDAPATAN Penerimaan tahun 2013 Penerimaan tahun 2014 Penerimaan tahun 2015 Penerimaan tahun 2016 Penerimaan tahun 2017 Penerimaan tahun 2018 Penerimaan tahun 2019

(November – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari)

= Rp. 1.664.400.000,= Rp. 6.571.500.000,= Rp. 5.995.700.000,= Rp. 6.095.700.000,= Rp. 6.865.500.000,= Rp. 6.320.700.000,= Rp. 317.000.000,--------------------------Total Penerimaan (A) = Rp.33.830.500.000,Total Saldo awal + A = Rp.36.558.144.310,-

RENCANA BELANJA Pengeluaran tahun 2013 Pengeluaran tahun 2014 Pengeluaran tahun 2015 Pengeluaran tahun 2016 Pengeluaran tahun 2017 Pengeluaran tahun 2018 Pengeluaran tahun 2019

(November – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari – Desember) (Januari)

= Rp. 4.303.570.000,= Rp. 4.764.000.000,= Rp. 5.990.300.000,= Rp. 5.785.300.000,= Rp. 4.646.600.000,= Rp. 8.928.300.000,= Rp. 191.900.000,---------------------------Total Pengeluaran (B) = Rp.34.609.970.000,SALDO AKHIR Per-31 Januari 2019 (Total Saldo Awal +A) - B) Rp. 1.948.174.310,-

Keterangan Pada Saldo Akhir Per-31 Januari 2019 :  Pada Kas/ Bank = Rp. 98.174.310, Pada Tabungan Deposito = Rp. 1.850.000.000,-

Untuk lebih memperjelas rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Badan Pimpinan Pusat GAPENSI periode November 2013 sampai dengan Januari 2019 sebagaimana terlampir.

TABEL ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI PERIODE NOVEMBER 2013 - JANUARI 2019

NO 1

MATA ANGGARAN 2

URAIAN 3 SALDO AWAL Pada Tabungan Deposito Pada Kas/ Bank

1 2 3 4

400 401 405 406 406.01 406.02 406.03

2013 Nov-Des 4

2014 Jan-Des 5

2015 Jan-Des 6

TAHUN 2013 - 2019 2016 2017 Jan-Des Jan-Des 7 8

2018 Jan-Des 9

2019 Jan 10

TOTAL APBO 2013-2019 11

KETERANGAN 12

2,200,000,000 527,644,310

0 88,474,310

1,800,000,000 95,974,310

1,800,000,000 101,374,310

2,100,000,000 111,774,310

4,300,000,000 130,674,310

1,700,000,000 123,074,310

1,100,000,000 250,000,000 10,700,000

4,836,500,000 1,208,000,000 27,000,000

4,836,500,000 541,200,000 0

4,836,500,000 541,200,000 0

4,836,500,000 1,208,000,000 0

4,836,500,000 541,200,000 0

150,000,000 50,000,000 0

25,432,500,000 Lihat Lamp.1 4,339,600,000 Lihat Lamp.2 37,700,000

403,690,476 68,882,540 598,413

3,700,000 250,000,000 50,000,000

0 100,000,000 400,000,000

18,000,000 200,000,000 400,000,000

18,000,000 300,000,000 400,000,000

21,000,000 400,000,000 400,000,000

43,000,000 500,000,000 400,000,000

17,000,000 50,000,000 50,000,000

120,700,000 1,800,000,000 Lihat Lamp.3 2,100,000,000 Lihat Lamp.4

1,915,873 28,571,429 33,333,333

TOTAL PENERIMAAN

1,664,400,000

6,571,500,000

5,995,700,000

6,095,700,000 6,865,500,000

6,320,700,000

317,000,000

33,830,500,000

536,992,063

SALDO AWAL + TOTAL PENERIMAAN (A)

4,392,044,310

6,659,974,310

7,891,674,310

7,997,074,310 9,077,274,310

10,751,374,310 2,140,074,310

36,558,144,310

580,288,005

123,500,000 0 15,000,000 0 1,000,000 13,000,000 5,000,000 6,000,000 16,000,000 15,000,000 3,000,000 10,000,000 4,200,000

778,000,000 65,000,000 94,500,000 23,000,000 30,000,000 82,000,000 31,500,000 38,000,000 101,000,000 94,500,000 18,000,000 60,000,000 26,000,000

817,000,000 68,000,000 99,000,000 24,000,000 31,500,000 86,000,000 33,000,000 40,000,000 106,000,000 99,000,000 19,000,000 63,000,000 27,000,000

211,700,000

1,441,500,000

1,512,500,000

0 0 0 0 0 0

50,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 20,000,000

100,000,000 25,000,000 100,000,000 25,000,000 100,000,000 20,000,000

PENDAPATAN (PENERIMAAN) Uang Pangkal & Iuran Anggota Uang Sertifikasi Anggota Piutang Lain-lain Bunga Deposito & Jasa Giro Sponsorship Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJK-N

2,200,000,000 527,644,310

APBO (rata-rata) PER-BULAN 13 34,920,635 8,375,307

BELANJA (PENGELUARAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500 500.01 500.02 500.03 500.04 500.05 500.06 500.07 500.08 500.09 500.10 500.11 500.12 500.13

SEKRETARIAT Gaji Sekretariat dan PPh Tunjangan Hari Raya Tunjangan Kesehatan/ Kesejahteraan Staff Pendidikan & Pelatihan Staff Pakaian Seragam Pengadaan Alat Tulis Kantor & Cetakan Benda-benda Pos dan Jasa Pengiriman/ Ekspedisi Biaya Operasional/ Transportasi Telepon/ Internet/ Fax/ E-mail Rekening Listrik Langganan Majalah & Koran Jamuan Tamu Keperluan Rumah Tangga Sekretariat Jumlah

14 15 16 17 18 19

502 502.01 502.02 502.03 502.04 502.05 502.06

PEMBINAAN ANGGOTA Pengusahaan Permodalan Anggota Pengembangan Usaha Anggota Sertifikasi dan Registrasi Keanggotaan Pendidikan dan Pelatihan Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik Sistem Informasi Keanggotaan

857,500,000 71,500,000 104,000,000 25,000,000 33,000,000 90,000,000 34,500,000 42,000,000 111,000,000 104,000,000 20,000,000 66,000,000 28,000,000

900,000,000 75,000,000 109,000,000 26,000,000 34,500,000 94,500,000 36,000,000 44,000,000 116,500,000 109,000,000 21,000,000 69,000,000 29,500,000

945,000,000 78,500,000 114,500,000 27,000,000 36,000,000 99,000,000 37,500,000 46,000,000 122,000,000 114,500,000 22,000,000 72,500,000 31,000,000

78,500,000 0 8,000,000 0 0 8,000,000 3,000,000 4,000,000 10,000,000 9,500,000 2,000,000 6,000,000 2,500,000

1,586,500,000 1,664,000,000

1,745,500,000

131,500,000

100,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 20,000,000

0 0 0 0 0 0

100,000,000 25,000,000 100,000,000 25,000,000 50,000,000 20,000,000

100,000,000 25,000,000 100,000,000 25,000,000 50,000,000 20,000,000

4,499,500,000 Lihat Lamp.5 358,000,000 " 544,000,000 " 125,000,000 166,000,000 472,500,000 180,500,000 220,000,000 582,500,000 545,500,000 105,000,000 346,500,000 148,200,000 8,293,200,000

450,000,000 Lihat Lamp.6 125,000,000 " 400,000,000 " 150,000,000 " 350,000,000 " 100,000,000 "

71,420,635 5,682,540 8,634,921 1,984,127 2,634,921 7,500,000 2,865,079 3,492,063 9,246,032 8,658,730 1,666,667 5,500,000 2,352,381 131,638,095

7,142,857 1,984,127 6,349,206 2,380,952 5,555,556 1,587,302

NO 20

21 22 23

MATA URAIAN ANGGARAN 502.07 Peningkatan Kemampuan Usaha Anggota

503 503.01 503.02 503.03

TAHUN 2013 - 2019 2016 2017 Jan-Des Jan-Des 20,000,000 20,000,000

2018 Jan-Des 20,000,000

390,000,000

340,000,000

340,000,000

2,000,000 250,000,000 50,000,000

2,000,000 250,000,000 50,000,000

2,000,000 0 0

302,000,000

302,000,000

10,000,000 0

30,000,000 50,000,000

10,000,000

2013 Nov-Des 0

2014 Jan-Des 20,000,000

2015 Jan-Des 20,000,000

Jumlah

0

315,000,000

PEMBERDAYAAN DAERAH Regulasi Organisasi Sistem Administrasi Kesekretariatan Organisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

0 0

Jumlah

24 25

504 504.02 504.04

PENGEMBANGAN ORGANISASI Peningkatan Citra Organisasi Penelitian dan Pengembangan Jumlah

26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

290,000,000

0

1,675,000,000

2,000,000 250,000,000 0

2,000,000 0 0

0 0

10,000,000 750,000,000 100,000,000

2,000,000

252,000,000

2,000,000

0

860,000,000

30,000,000 50,000,000

30,000,000 50,000,000

30,000,000 50,000,000

20,000,000 50,000,000

0 0

150,000,000 250,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

70,000,000

0

400,000,000

KETERANGAN "

APBO (rata-rata) PER-BULAN 1,587,302 26,587,302

" "

158,730 11,904,762 1,587,302 13,650,794

" "

2,380,952 3,968,254 6,349,206

KELEMBAGAAN (KEMITRAAN)

505.01

Peningkatan Kerjasama Strategis

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

500,000,000

Jumlah

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

500,000,000

3,800,000,000 0 0 0 0 0 0 0 6,500,000 13,500,000 2,500,000 2,500,000

0 0 0 184,000,000 220,000,000 135,000,000 37,000,000 26,000,000 40,000,000 83,000,000 10,000,000 10,000,000

0 1,500,000,000 0 193,000,000 230,000,000 140,000,000 39,000,000 27,000,000 42,000,000 87,000,000 10,500,000 10,500,000

0 0 1,500,000,000 202,500,000 245,000,000 145,000,000 41,000,000 28,000,000 44,000,000 91,000,000 11,000,000 11,000,000

0 0 0 212,500,000 255,000,000 155,000,000 43,000,000 29,000,000 46,000,000 95,500,000 11,500,000 11,500,000

4,500,000,000 0 0 223,000,000 265,000,000 165,000,000 45,000,000 31,000,000 48,500,000 100,000,000 12,000,000 12,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,300,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,015,000,000 1,215,000,000 740,000,000 205,000,000 141,000,000 227,000,000 470,000,000 57,500,000 57,500,000

3,825,000,000

745,000,000

2,279,000,000

2,318,500,000

859,000,000

5,401,500,000

0

15,428,000,000

0 50,000,000

8,000,000 400,000,000

8,500,000 400,000,000

9,000,000 400,000,000

9,500,000 400,000,000

10,000,000 400,000,000

0 50,000,000

50,000,000

408,000,000

408,500,000

409,000,000

409,500,000

410,000,000

50,000,000

2,145,000,000

34,047,619

0 0

15,000,000 0

0 0

0 0

0 15,000,000

0 0

0 0

15,000,000 15,000,000

238,095 238,095

506

MUSYAWARAH dan RAPAT

506.01 506.02 506.03 506.04 506.05 506.06 506.07 506.08 506.09 506.10 506.11 506.12

Musyawarah Nasional (MUNAS) Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Musyawarah Daerah (MUSDA) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Rapat-rapat Internal dan Eksternal (jamuan,dll) Konsolidasi Organisasi Musyawarah Lembaga Musyawarah KADIN

507

KONTRIBUSI ANGGOTA

507.01 507.02

Iuran Tahunan Kadin Indonesia Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJKN Jumlah

41 42

0

TOTAL APBO 2013-2019 100,000,000

505

Jumlah

39 40

2019 Jan

508

PENGADAAN

508.01 508.02

Cetak Buku Ketetapan MUNAS Cetak Buku Ketetapan MUKERNAS

"

7,936,508 7,936,508

Lihat Lamp.7 " " " " " " " Lihat Lamp.8 Lihat Lamp.9 Lihat Lamp.10 "

45,000,000 2,100,000,000 Lihat Lamp.11

131,746,032 23,809,524 23,809,524 16,111,111 19,285,714 11,746,032 3,253,968 2,238,095 3,603,175 7,460,317 912,698 912,698 244,888,889

714,286 33,333,333

NO 43 44 45

MATA URAIAN ANGGARAN 508.03 Cetak AD & ART GAPENSI 508.04 Cetak Buku Sejarah GAPENSI 508.05 Cetak Agenda & Kalender GAPENSI Jumlah

46 47 48

509

INVESTASI

509.01 509.02 509.03

Tabungan Pengembangan BPP Pengembangan Graha GAPENSI Pengadaan Inventaris Kantor Jumlah

49 50 51 52

510

PEMELIHARAAN (MAINTENANCE)

510.01 510.02 510.03 510.04

Pemeliharaan Gedung/ Graha GAPENSI Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Operasional PBB Graha GAPENSI, Pajak Reklame dan Gangguan Jumlah

52 53

511

PENGELOLAAN KEUANGAN

511.01 511.02

Administrasi Bank Audit Fee Akuntan Jumlah

54 55 56 57 58

512

LAIN-LAIN

512.01 512.02 512.03 512.04 512.05

Peringatan Ulang Tahun GAPENSI Halal Bihalal dan Gema Ramadhan Iklan Kemitraan Bhakti Sosial Lain-lain Jumlah TOTAL PENGELUARAN (B) SALDO AKHIR (A-B)

2013 Nov-Des

2015 Jan-Des

TAHUN 2013 - 2019 2016 2017 Jan-Des Jan-Des 0 0 0 0 57,500,000 60,000,000

0 45,000,000 50,000,000

2014 Jan-Des 12,500,000 0 52,500,000

0 50,000,000 63,000,000

0 0 0

TOTAL APBO 2013-2019 12,500,000 95,000,000 338,000,000

95,000,000

80,000,000

55,000,000

57,500,000

75,000,000

113,000,000

0

475,500,000

7,547,619

0 0 5,000,000

700,000,000 200,000,000

0 150,000,000 200,000,000

0 150,000,000 200,000,000

150,000,000 150,000,000

100,000,000 100,000,000

0 0

0 1,250,000,000 Lihat Lamp.12 855,000,000

0 19,841,270 13,571,429

5,000,000

900,000,000

350,000,000

350,000,000

300,000,000

200,000,000

0

2,105,000,000

33,412,698

50,000,000 8,000,000 1,500,000 0

105,000,000 52,500,000 9,500,000 22,000,000

110,000,000 55,000,000 10,000,000 23,000,000

115,500,000 57,500,000 10,500,000 24,000,000

121,000,000 60,000,000 11,000,000 25,000,000

127,000,000 63,000,000 11,500,000 26,000,000

0 0 0 0

628,500,000 296,000,000 54,000,000 120,000,000

9,976,190 4,698,413 857,143 1,904,762

59,500,000

189,000,000

198,000,000

207,500,000

217,000,000

227,500,000

0

1,098,500,000

17,436,508

370,000 20,000,000

0 16,000,000

1,800,000 16,500,000

1,800,000 16,000,000

2,100,000 16,000,000

4,300,000 17,000,000

400,000 0

10,770,000 101,500,000

170,952 1,611,111

20,370,000

16,000,000

18,300,000

17,800,000

18,100,000

21,300,000

400,000

112,270,000

1,782,063

0 0 15,000,000 2,000,000 10,000,000

0 80,000,000 50,000,000 7,500,000 50,000,000

100,000,000 84,000,000 52,500,000 8,000,000 52,500,000

110,000,000 88,000,000 55,000,000 8,500,000 55,000,000

115,500,000 92,500,000 57,500,000 9,000,000 57,500,000

121,000,000 97,000,000 60,000,000 9,500,000 60,000,000

0 0 0 0 10,000,000

446,500,000 441,500,000 290,000,000 44,500,000 295,000,000

7,087,302 7,007,937 4,603,175 706,349 4,682,540

27,000,000

187,500,000

297,000,000

316,500,000

332,000,000

347,500,000

10,000,000

1,517,500,000

24,087,302

4,303,570,000

4,764,000,000

5,990,300,000

5,785,300,000 4,646,600,000

8,928,300,000

191,900,000

34,609,970,000

549,364,603

88,474,310

1,895,974,310

1,901,374,310

2,211,774,310 4,430,674,310

1,823,074,310 1,948,174,310

1,948,174,310

30,923,402

0 0 55,000,000

2018 Jan-Des

2019 Jan

KETERANGAN

APBO (rata-rata) PER-BULAN 198,413 1,507,937 5,365,079

KETERANGAN PADA SALDO AKHIR : Pada Kas & Bank Pada Tabungan Deposito

88,474,310

95,974,310

101,374,310

0

1,800,000,000

1,800,000,000

111,774,310

130,674,310

2,100,000,000 4,300,000,000

98,174,310

98,174,310

1,558,322

1,700,000,000 1,850,000,000

123,074,310

1,850,000,000

29,365,079

KETERANGAN PADA TABEL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

Lampiran - 1 (400) UangPangkaldanIuran A. ANGGOTA BIASA 1.

UangPangkal (AnggotaBaru / Registrasi ) 1.1. Gol. Besar Dua (B2) 1.2. Gol. Besar Satu ( B1) 1.3. Gol. Menengah Dua (M2) 1.4. Gol. Menengah Satu (M1) 1.5. Gol. Kecil Tiga (K3) 1.6. Gol. Kecil Dua ( K2) 1.7. Gol. KecilSatu (K1 )

2.

= 20 * Rp.10.000.000 * 10 % = 60 * Rp. 5.000.000 * 10 % = 70 * Rp. 2.500.000 * 10 % = 70 * Rp. 2.000.000 * 10 % = 680 * Rp. 1.000.000 * 10 % = 520 * Rp. 750.000 * 10 % = 580 * Rp. 300.000 * 10 %

= = = = = = =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp.

20.000.000,30.000.000,17.500.000,14.000.000,68.000.000,39.000.000,17.400.000,-

2.000

= Rp. 205.900.000,-

UangIuran (Anggota Baru & Lama / R&H) 2.1. Gol. Besar Dua (B2) 2.2. Gol. Besar Satu ( B1) 2.3. Gol. Menengah Dua (M2) 2.4. Gol. Menengah Satu (M1) 2.5. Gol. Kecil Tiga (K3) 2.6. Gol. Kecil Dua( K2) 2.7. Gol. Kecil Satu (K1 )

= 400 * Rp. 1.500.000 * 12 * 10 % = 1.200 * Rp. 600.000 * 12 * 10 % = 1.400 * Rp. 300.000 * 12 * 10 % = 1.400 * Rp. 150.000 * 12 * 10 % = 13.600 * Rp. 100.000 * 12 * 10 % = 10.400 * Rp. 30.000 * 12 * 10 % = 11.600 * Rp. 10.000 * 12 * 10 % 40.000

Jumlah (A)

= Rp. 720.000.000,= Rp. 864. 000.000,= Rp. 504.000.000,-. = Rp. 252.000.000,-. = Rp. 1.632.000.000,= Rp. 374.400.000,= Rp. 139.200.000,= Rp. 4.485.600.000,-

= Rp.4.691.500.000,-

B. ANGGOTA LUAR BIASA 1.

2.

Uang Pangkal (Anggota Baru/Registrasi) Untuk semua Anggota Baru = 10 * Rp.25.000.000 * 10 % Uang Iuran(R/H per bulan) Untuk semua Anggota Baru dan Lama

= 40 * Rp.2.500.000* 12 *10 %

= Rp. 25.000.000,-

= Rp. 120.000.000 ,-

Jumlah(B)

= Rp. 145.000.000,-

Jumlah(A + B)

= Rp. 4.836.500.000,-

Lampiran- 2 (401) UangSertifikasi 1. Sertifikasi Tahun 2014,2017 (Baru, Perpanjangan,Perubahan) 1.1.Gol. Besar Dua (B2) 1.2.Gol. Besar Satu ( B1) 1.3.Gol. Menengah Dua (M2) 1.4.Gol. Menengah Satu( M1) 1.5.Gol. Kecil Tiga (K3) 1.6.Gol. Kecil Dua( K2) 1.7.Gol. KecilSatu (K1 )

= = = = = = =

400 * 7Sub.bidang * Rp. 400.000 * 10 % 1.200 * 10Sub.bidang * Rp. 250.000 * 10 % 1.400 * 8Sub.bidang * Rp. 150.000 * 10 % 1.400 * 6Sub.bidang * Rp. 100.000 * 10 % 13.600 * 6Sub.bidang * Rp. 40.000 * 10 % 10.400 * 4Sub.bidang * Rp. 30.000 * 10 % 11.600 * 4Sub.bidang * Rp. 20.000 * 10 % 40.000

Jumlah (1)

= Rp. 112.000.000,= Rp. 300.000.000,= Rp. 168.000.000,= Rp. 84.000.000,= Rp 326.400.000,= Rp 124.800.000,= Rp. 92.800.000,-

= Rp.1.208.000.000,-

2. SertifikasiTahun 2015,2016,2018,2019 ( RegistrasiTahun ke-2 danTahun ke-3 ) 2.1.Gol.BesarDua (B2) = 400 * 7Sub.bidang * Rp. 100.000 * 10 % = Rp. 28.000.000,2.2.Gol.BesarSatu ( B1 ) 2.3.Gol.Menengah Dua (M2) 2.4.Gol.Menengah Satu (M1) 2.5.Gol.Kecil Tiga (K3) 2.6.Gol. Kecil Dua( K2) 2.7.Gol. Kecil Satu (K1)

= 1.200 * 10Sub.bidang * Rp.75.000 * 10 % = 1.400 * 8Sub.bidang *Rp. 50.000 * 10 % = 1.400 * 6Sub.bidang *Rp. 40.000 * 10 % = 13.600 * 6Sub.bidang * Rp. 25.000 * 10 % = 10.400 * 4Sub.bidang * Rp. 20.000 * 10 % = 11.600 * 4Sub.bidang * Rp. 10.000 * 10 % 40.000

Jumlah (2)

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp = Rp = Rp.

90.000.000,56.000.000,33.600.000,204.000.000,83.200.000,46.400.000,-

= Rp.541.200.000,-

Lampiran - 3 ( 406.02) Sponsorship Merupakan Pendapatan yang diterima dari para sponshosip dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti : Seminar, Turnamen Golf, Pameran, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel Program Kerja Romawi III butir 3.1 Lampiran - 4 (406.03) Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJKN Merupakan dana titipan atas pembayaran Sertifikasi/Registrasi Badan Usaha dari BPD melalui rekening bank BPP untuk diteruskan kepada LPJKN sebagaimana tercantum dalam pengeluaran pada mata anggaran (507.02). Lampiran – 5 (500.01, 500.02, dan 500.03 ) Gaji,THR &Kesejahteraan Staf Mata Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan gaji staf dan karyawan sekretariat, Tunjangan Hari Raya, dan Asuransi Kesehatan Staf BPP Gapensi pada PT.Jamsostek (Persero) untuk 25 orang, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan gaji dalam setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi dan kondisi ekonomi yang terjadi. Lampiran – 6 (502, 503, 504, dan 505) Pembinaan Anggota, Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Organisasi, dan Kelembagaan Penjelasan rinci mata anggaran tersebut diatas dapat dilihat dan dipelajari secara rinci pada lampiran tabel program kerja BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019. Lampiran - 7 (506.01 s/d 506.08) Musyawarah dan Rapat Merupakan biaya untuk keperluan penyelenggaraan MUNAS XIV, MUKERNAS, RAPIMNAS dan rencana MUNASUS, serta biaya akomodasi dan transportasi BPP dalam menghadiri acara Musda, Mukerda, Rapimda, dan kunjungan organisasi lainnya yang dianggap perlu.

Lampiran - 8 (506.9) Rapat-rapat Internal dan Eksternal Merupakan biaya yang dipergunakan untuk jamuan dalam penyelenggaraan rapat-rapat internal BPP, seperti : rapat BPH, BPL, Rapat Tim yang dibentuk BPP, rapat dengan Dewan Pertimbangan, dan rapat-rapat BPP lainnya dengan pihak eksternal organisasi yang dilaksanakan di Graha GAPENSI. Lampiran - 9 (506.10) Konsolidasi Organisasi Merupakan biaya yang dipergunakan oleh BPP dalam menghadiri rapat-rapat internal dan eksternal organisasi (transportasi dan atau akomodasi sesuai kebutuhan), diantaranya seperti : menghadiri undangan rapat dengan instansi Pemerintah, LKPP, PU, LPJKN, Kadin, dan undangan lainnya , terutama menghadiri rapat di luar kota atau menghadiri seminar dan lain sebagainya. Lampiran - 10 (506.11 dan 506.12) Musyawarah Lembaga &Kadin Indonesia Merupakan biaya untuk kepesertaan dan akomodasi BPP dalam menghadiri acara Musyawarah LPJKN maupun Musyawarah dan rapat yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Lampiran - 11( 507.02 ) Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJKN Merupakan pengeluaran dana titipan atas pembayaran sertifikasi dan registrasi badan usaha yang diterima dari BPD-BPD yang ditampung sementara dalam Rek.Bank BPP Gapensi (dalam mata anggaran No.4) untuk diteruskan kepada LPJKN sesuai keterangan dalam lampiran 4 di atas. Lampiran - 12 ( 509.02 ) Pengembangan GRAHA GAPENSI Mata anggaran tersebut diperuntukkan oleh BPP diantaranya untuk rencana pengadaan Lift Graha GAPENSI, Perbaikan sarana perparkiran Graha GAPENSI, Pengadaan Operation Room Organisasi, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan organisasi. Ditetapkan di : Sanur - Bali PadaTanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 09/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang POKOK - POKOK PIKIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: bahwa MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014 perlu menetapkan Hasil Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran, menjadi Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan dari : 1.1 Presiden Republik Indonesia 1.2 Menteri Pekerjaan Umum R.I 1.3 Menteri Perindustrian R.I 1.4 Menteri ESDM 1.5 Ketua Umum KADIN Indonesia 1.6 Ketua LPJK Nasional 1.7 Gubernur Provinsi Bali 1.8 Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Pusat 1.9 Ketua Umum BPP GAPENSI 2. Laporan Pertanggungjawaban BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013. 3. Pandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Paripurna II MUNAS XIII GAPENSI tanggal 21 Januari 2014. 4. Rancangan Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) MUNAS XIII GAPENSI. 5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014. 6. Keputusan Sidang Paripurna III MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014.


: 1. Mengesahkan Hasil Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi Keputusan MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014. 2. Menugaskan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut di atas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




LAMPIRAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 09/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang POKOK-POKOK PIKIRAN PENDAHULUAN Seperti dimaklumi selama ini, industri konstruksi mencakup Jasa Konstruksi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan ketersediaan lapangan kerja,menduduki posisi yang sangat strategis di dalam struktur perekonomian nasional. Terkait dengan isu globalisasi, semestinya sektor ini dapat diandalkan sebagai motor penggerak ekonomi Negara, dalam menghadapi tantangan besar di masa depan, khususnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan,terkait pencapaian visi Indonesia 2025, 2050 dan 2100. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk “Mengangkat Indonesia menjadi Negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di Tahun 2025” melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Untuk dapat mendukung program pemerintah tersebut tentu saja diperlukan adanya para pelaku bisnis konstruksi yang tangguh, mandiri dan professional, yang terbentuk dari kondisi persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan transparan. Namun sejauh ini pada kenyataannya masih banyak dijumpai hal-hal yang kurang mendukung pembinaan industri kontruksi di Indonesia, diantaranya: masih belum jelasnya kebijakan infrastruktur, lemahnya implementasi dan kepastian hukum, belum adanya kesetaraan antara penyedia dan pengguna jasa yang tertuang secara eksplisit dalam kontrak konstruksi, kurang pemberdayaan badan usaha jasa konstruksi, kurangnya dukungan financial kepada pelaku bisnis, belum lancarnya rantai pasok dalam industri konstruksi dan masih perlu digalakkannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sementara itu untuk meningkatkan daya saing dalam percaturan ekonomi global, pembangunan ekonomi nasional harus didukung dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah yang bersih, tegas dan berwibawa yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Governance. Disamping itu mampu menekan ekonomi biaya tinggi serta mampu memberantas perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan didukung secara konkrit dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, serta tidak pandang bulu. Dalam rangka mewujudkan masa depan sektor Jasa Konstruksi yang mandiri, terintegrasi dan berkualitas, maka melalui Munas XIII yang berlangsung di Bali,Gapensi menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR Walaupun Bank Dunia masih menempatkan Indonesia pada peringkat ke-120 dalam hal kemudahan berbisnis, atau terendah diantara Negara-negara Asean, namun MUNAS GAPENSI mengapresiasi dan tetap mendukung sepenuhnya tekad dan konsistensi Pemerintah untuk memperbaiki iklim pengusahaan dan investasi di bidang infrastruktur, sehingga memiliki kepastian hukum yang lebih tegas dan lebih transparan dalam rangka mewujudkan kondisi Investment Friendly, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan jasa konstruksi di tanah air.

Sudah waktunya arah pembangunan infrastruktur di tanah air harus ditata kembali secara menyeluruh sehingga lebih terintegrasi secara regional tanpa mengorbankan internal connectivity. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi : a. Kemudahan berinvestasi : 1. Proses pengurusan perijinan yang cepat dan tidak berbelit-belit 2. Biaya murah 3. Memiliki kepastian hukum b. Hubungan terpadu : 1. Fasilitas transportasi domestik yang memadai 2. Biaya yang murah 2. KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak anggota Gapensi mengeluhkan adanya kriminalisasi terhadap pengusaha, dimana banyak terjadi masalah penyelewengan hukum yang menimpa para kontraktor. Beberapa perselisihan hukum yang seharusnya dapat diselesaikan secara perdata berdasarkan kontrak konstruksi yang ada, tetapi oleh sebagian oknum penegak hukum sengaja dibawa ke ranah pidana agar menimbulkan “pressure” tersendiri bagi para pihak yang terlibat. MUNAS XIII GAPENSI berharap kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang hukum, agar segala perselisihan yang terjadi dalam kaitan kontrak konstruksi hendaknya dapat dikembalikan kepada landasan hukum yang semestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, agar dapat diperoleh penyelesaian yang adil, transparan dan bermartabat. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi : 1. Penyelesaian Perselisihan Kontrak Kerja diselesaikan secara hukum Perdata 2. Pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi yang diduga terjadi penyimpangan dalam ranah hukum pidana, harus diperiksan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi 3. KESETARAAN DALAM KONTRAK Saat ini ada sekitar 168.000 perusahaan kontraktor di Indonesia yang dapat dikelompokkan ke dalam grade kecil, menengah dan besar. Apabila ditinjau dari tingkat persaingan masing-masing kelompok dalam mendapatkan proyek pemerintah, maka akan terlihat bahwa tingkat persaingan di masing-masing kelompok akan sangat jauh berbeda. 90% dari jumlah tersebut merupakan kelompok grade kecil yang memperebutkan 20% dari total anggaran pemerintah. Grade menengah kurang lebih 9% akan memperebutkan 5% anggaran pemerintah, sedangkan grade besar hanya 1% dari jumlah tersebut memperebutkan kurang lebih 75% anggaran pemerintah. Dari angka-angka tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat persaingan di grade kecil akan jauh lebih ketat dibandingkan grade besar maupun menengah. Kondisi tersebut akan membuka peluang bagi pengguna jasa yang beriktikad kurang baik untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kontrak konstruksi yang tidak seimbang.

Sehubungan dengan hal tersebut, MUNAS XIII GAPENSI berharap agar pemerintah dan lembaga terkait dapat menerbitkan standar kontrak kontruksi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara adil dan seimbang, yang diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi. Sehingga tidak ada lagi kontrak kontruksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi : 1. Pemerintah menyiapkan paket pekerjaan sesuai dengan jumlah kontraktor yang proporsional. 4. PEMBERDAYAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi mengamanatkan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha jasa konstruksi melalui pengembangan usaha kemitraan fungsional yang sinergis antara usaha besar dengan usaha menengah dankecil,sejalan dengan peningkatan daya saing kontraktor nasional melalui kebijakan rantai pasok penyedia jasa konstruksi yang bersifat spesialis. MUNAS XIII GAPENSI berpendapat sudah saatnya pemerintah menerbitkan regulasi pemberdayaan usaha jasa konstruksi yang bersifat integratif, yaitu mendorong usaha menengah dan kecil menjadi spesialis, dan mewajibkan usaha besar menjadi kontraktor generalis. Selanjutnya para pengusaha besar wajib memberi peluang seluas-luasnya kepada para pengusaha menengah dan kecil untuk bersinergi dalam pelaksanaan proyek dengan bertindak sebagai sub kontraktor spesialis, berdasarkan kaidah-kaidah bisnis yang saling menguntungkan. 5. RESPON TERHADAP EKONOMI GLOBAL Mencermati dampak gejolak ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan peluang usaha para kontraktor nasional pada khususnya, maka MUNAS XIII GAPENSI berpendapat : 5.1. Pemerintah dan masyarakat pengusaha khususnya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, perlu bersama-sama mengantisipasi dampak negatif atau resiko yang mungkin terjadi akibat globalisasi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali regulasi yang menyangkut sistem pelelangan yang berlaku saat ini sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional dalam memperhitungkan segala resiko-resiko yang mungkin timbul dari dampak gejolak ekonomi global. b. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dan keberpihakan kepada kontraktor nasional dalam menghadapi persaingan maupun ancaman dari pengusaha asing, baik dalam bentuk regulasi yang mengatur tata cara pelelangan dan pembatasan kepemilikan modal asing. 5.2. Pemerintah bersama-sama masyarakat jasa konstruksi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri konstruksi yang efisien dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam lokal dan pemanfaatan teknologi maju. Pertumbuhan industri konstruksi yang kuat akan menjamin kelancaran rantai pasok bagi jasa konstruksi nasional, sehingga mampu bersaing, baik dalam hal kualitas, harga maupun delivery.Untuk itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan profesionalisme kontraktor nasional dalam menghadapi serbuan kontraktor asing yang semakin gencar sehubungan dengan globalisasi dan pasar bebas Asean 2015, khususnya melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kesempatan berusaha secara berjenjang. 2. Pemerintah diharapkan memiliki tolok ukur kebijakan berupa eskalasi, optimasi dan pembebasan denda bagi penyedia jasa Konstruksi bilamana terjadi gejolak moneter yang mengakibatkan gangguan industri. 6. AKSES PERMODALAN Dalam rangka membantu permodalan para pelaku jasa konstruksi nasional perlu dipikirkan sumber-sumber permodalan,untuk itu MUNAS XIII GAPENSIberharap Pemerintah segera membentuk BANK KONSTRUKSI yang memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Sehingga para kontraktor pengusaha ekonomi lemah dapat memperoleh akses permodalan secara cepat, mudah, dan murah. Hal tersebut tentu saja akan dapat membantu kelancaran pembangunan infrastruktur secara nasional. 7. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Kebijakan pemerintah menyangkut klasifikasi bidang usaha yang tertuang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2010 tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi yang kemudian LPJK Nasional mengatur lebih lanjut dalam Peraturan LPJK tentang registrasi Sertifikat Badan Usaha belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan masih digunakannyaklasifikasi ASMET sebagai dasar penerbitan IUJK dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah MUNAS XIII GAPENSI berpendapat bahwa pemerintah diharapkan segera menerbitkan kebijakan yang mengatur pemberlakuan klasifikasi bidang usaha terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2010 untuk dapat digunakan dalam penerbitan IUJK yang kemudian digunakan sebagai persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 8. MENGHADAPI PEMILU 2014 Tahun 2014 merupakan tahun Pesta Demokrasi, dimana akan berlangsung Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden untuk periode 2014 – 2019. Sebagai konsekuensi tentu saja eskalasi politik sepanjang Tahun 2014 akan meningkat. MUNAS XIII GAPENSI berharap pesta demokrasi tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan yang dapat mengganggu kondisi perekonomian nasional. Karena apabila terjadi, gangguan tersebut akan berdampak kepada kesempatan meraih peluang pasar bagi para anggota. Untuk itu MUNAS XIII GAPENSI menghimbau kepada seluruh anggota untuk ikut berkontribusi menjaga terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, tertib dan lancar. Ditetapkan di : Sanur - Bali Pada Tanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor :10/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENETAPAN NAMA – NAMA CALON KETUA UMUM BPP GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019 PADA MUNAS XIII GAPENSI TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: 1. Bahwa masa jabatan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013 telah berakhir. 2. bahwa MUNAS XIII GAPENSI perlu menetapkan Team Formatur guna menyusun dan menetapkan Personalia jajaran Organisasi di Tingkat Pusat untuk Masa Bhakti Tahun2014 – 2019.

Mengingat


Memperhatikan : 1. Surat SC MUNAS XIII GAPENSI No.1284/UM/BPP/XI/2013 tanggal 01 November 2013 dan No.1357/UM/BPP/XII/2013 tanggal16 Desember 2013. 2. Hasil seleksi pendaftaran calon Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 oleh Panitia Pengarah MUNAS XIII GAPENSI Tahun 2014.


:

NAMA – NAMA CALON KETUA UMUM BPP GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019 PADA MUNAS XIII GAPENSI TAHUN 2014

Pertama

:

Nama-nama yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Kedua

:

Nama-nama yang menyatakan mengundurkan diri dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut : 1. 2.

Ketiga

:

DANIEL HUTAPEA H. ISKANDAR Z. HARTAWI Ir.H.SOEHARSOJO Ir. H.M. ZULKARNAIN ARIEF, MSc H. LEONARDY HARMAINY, MBA.MM

Ir. H.M. ZULKARNAIN ARIEF, MSc H. LEONARDY HARMAINY, MBA.MM

Nama-nama yang menyatakan kesiapannya menjadi calon Ketua Umum BPP GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 pada saat menyampaikan Visi dan Misi, sebagai berikut : 1. 2. 3.

DANIEL HUTAPEA H. ISKANDAR Z. HARTAWI Ir. H. SOEHARSOJO

Ditetapkan di : Sanur - Bali PadaTanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor : 11/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENETAPAN TEAM FORMATUR GUNA MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERSONALIA PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI DENPASAR

Menimbang

: 1. bahwa masa jabatan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2008 – 2013 telah berakhir. 2. bahwa MUNAS XIII GAPENSI perlu menetapkan Team Formatur guna menyusun dan menetapkan Personalia jajaran Organisasi di Tingkat Pusat untuk Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019.

Mengingat


Memperhatikan : Terpilihnya Team Formatur pada Sidang Paripurna IV MUNAS XIII GAPENSI pada tanggal 21 Januari 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Mengangkat 3 (tiga) orang Formatur MUNAS XIII GAPENSI dan memberikan mandat penuh : 1.1 Ketua Formatur : H. ISKANDAR Z. HARTAWI 1.2 Anggota : A. HANAFIAH 1.3 Anggota : ANDI RUKMAN NURDIN KARUMPA, SE Untuk menyusun dan menetapkan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang akan dicapai serta berpedoman pada struktur kepengurusan berdasarkan Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Nomor : 05/MUNAS XIII GAPENSI/2014 tentang Program Organisasi. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanur - Baqli Pada Tanggal : 21 Januari 2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI Nomor :12/MUNAS XIII GAPENSI/2014 Tentang PENGESAHAN BENTUK DAN SUSUNAN PERSONALIA PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL XIII GAPENSI DI BALI

Menimbang

: a. bahwa Team Formatur selaku Mandataris MUNAS XIII GAPENSI telah menyusun Personalia, Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun2014- 2019. b. bahwa MUNAS XIII GAPENSI perlu mengesahkan Bentuk dan Susunan Personalia jajaran Organisasi di Tingkat Pusat.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI. 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 184/SK/BPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksana Musyawarah Nasional XIII GAPENSI. 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 185/SK/BPP/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional XIII GAPENSI. 4. Ketetapan MUNAS XIII GAPENSI Nomor : 11/MUNAS XIII GAPENSI/2014 tentang Penetapan Team Formatur Guna Menyusun dan Menetapkan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pmpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2014 – 1019.

. MEMUTUSKAN Menetapkan

: 1. Mengesahkan Bentuk dan Susunan Personalia : 1.1 Penasehat GAPENSI Tingkat Pusat Masa Bhakti Tahun2014- 2019. 1.2 Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Pusat Masa Bhakti Tahun 2014- 2019. 1.3 Badan Pimpinan Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun2014- 2019. Yang disusun oleh Formatur MUNAS XIII GAPENSI. 2. Dengan dikeluarkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan MUNAS XII GAPENSI Tahun 2008 Nomor : 10/MUNAS XII GAPENSI/2008 tanggal 19 November 2008 dinyatakan tidak berlaku. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanur - Bali PadaTanggal : 21 Januari2014 MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA Pimpinan Sidang,



BERITA ACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERSONALIA PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. H. ISKANDAR Z. HARTAWI 2. A. HANAFIAH 3. ANDI RUKMAN NURDIN KARUMPA, SE Berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional XIII GAPENSI No.10/MUNAS XIII GAPENSI/2014 tanggal 21 Januari 2014, selaku Team Formatur telah mengadakan Sidang Formatur pada tanggal 21 Januari 2014 dari jam 24.00 WIB sampai dengan jam 01.30 WITA bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel dan telah menyepakati Susunan Formatur sebagai berikut : Ketua Formatur Anggota Anggota

: : :

H. ISKANDAR Z. HARTAWI A. HANAFIAH ANDI RUKMAN NURDIN KARUMPA, SE

Dan telah menyusun dan menetapkan Susunan Personalia : 1. Penasehat GAPENSI Tingkat Pusat. 2. Dewan Pertimbangan GAPENSI Tingkat Pusat Untuk Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Berita Acara ini. 3. Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia untuk Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Berita Acara ini.

LAMPIRAN I BERITA ACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERSONALIA PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019 I. Penasehat GAPENSI Tingkat Pusat : -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Ir. H. Agus G.Kartasasmita, MSc.MT Ir. H. Soeharsojo

II. Dewan Pertimbangan GAPENSI Tingkat Pusat : Ketua

:

H. ERWIN AKSA

Wakil Ketua I

:

H. MUHIDIN MOHAMAD SAID

Wakil Ketua II

:

ACHMAD YANI, SH. MH

Wakil Ketua III

:

H. ANWAR FATTA

Sekretaris

:

ABDURACHMAN USMAN, SH

Anggota

:

1.

Ir. RUSLAN RIVAI, MM

2.

H. AANG HAMID SUGANDA, S.Sos

3.

Ir. EFFENDI SIANIPAR

4.

Ir. EKO PRASTOWO, MM

5.

GERDA SUMAMPOUW PAAT

6.

Ir. H. HILMAN MUCHSIN, MT

7.

FAREL PANJAITAN

8.

Ir. ANDI UNTUNG SIRAJU

9.

EFFENDI HATTA, SE

10. Ir. H. RUMINTARTO, MS 11. Ir. JHON D. NAINGGOLAN, MBA 12. SOETOMO SUPAR

Ditetapkan di Pada tanggal


MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

Team Formatur

1. Ketua Formatur

:

(H. ISKANDAR Z. HARTAWI)

…..……………………

2. Anggota

:

(A. HANAFIAH)

………..………………

3. Anggota

:

(ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE)

……………..…………

LAMPIRAN II BERITA ACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERSONALIA BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019

BADAN PIMPINAN HARIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ketua Umum Wakil Ketua Umum I Wakil Ketua Umum II Wakil Ketua Umum III Wakil Ketua Umum IV Wakil Ketua Umum V Wakil Ketua Umum VI Wakil Ketua Umum VII Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal I Wakil Sekretaris Jenderal II Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum I Wakil Bendahara Umum II

: : : : : : : : : : : : : :

H. ISKANDAR Z. HARTAWI A. HANAFIAH JOHN PITER NAINGGOLAN Ir. BAMBANG RAHMADI DR. Ir. BAMBANG ESTI MARSONO, MM ERIK IRAWAN SUGANDA, MA MELKY SUEBU H. AS. BUDIANTO, SE. MM ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE Ir. H.M. SUAIB DIDU, MM ERRIKA FERDINATA, ST DANNY KOESTANTO, SE. MM ROMZI ABDAT H. SUWANDA SOMAWINATA, SE. MM

KETUA-KETUA KOMPARTEMEN 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ketua Komp. Organisasi Ketua Komp. Keanggotaan Ketua Komp. Pemberdayaan Daerah Ketua Komp. Hubungan Kelembagaan Ketua Komp. Advokasi Kebijakan Publik Ketua Komp. Pendidikan & Pelatihan (SDM) Ketua Komp. Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ketua Komp. Kemitraan Usaha Ketua Komp. Hubungan International Ketua Komp. Permodalan Ketua Komp. Publikasi dan Humas Ketua Komp. Advokasi Anggota Ketua Komp. Informasi dan Komunikasi Ketua Komp. Perpajakan Ketua Komp. Usaha Kecil, Menengah & Koperasi

: : : : : :

H. ANDI IWAN DERMAWAN ARAS, SE Hj. RATU ELLA, SH. MKN Ir. H. FAKHRUDDIN NOOR Ir. LUKMAN HIDAYAT Ir. SARWI NOTOATMODJO ADE SJAM TJACHJADI, SE

: : : : : : : : :

Ir. SENTOT SETIABUDI MUHAMMAD AUFAR HUTAPEA, SH DR. Ir. HARDY BENRY S. MMA Ir. SIGIT WINARTO, MT Hj. MEISY LELIANASARI, SE Drs. H. HERMANSYAH AGUS HAFIED GURNITA Ir. HERDIAN KOOSNADI ROBBY ADRIAN PONDIU, SE. MM

Ditetapkan di Pada tanggal


MUSYAWARAH NASIONAL XIII GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

Team Formatur

1. Ketua Formatur

:

(H. ISKANDAR Z. HARTAWI)

…..……………………

2. Anggota

:

(A. HANAFIAH)

………..………………

3. Anggota

:

(ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE)

……………..…………

BERITA ACARA PELANTIKAN

PADA HARI INI RABU, TANGGAL 22 JANUARI 2014 KAMI ATAS NAMA PIMPINAN MUNAS XIII GAPENSI DENGAN INI MELANTIK, BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019 HASIL MUNAS XIII GAPENSI PADA TANGGAL 19 - 22 JANUARI 2014

KERJA KERAS DARI SAUDARA-SAUDARA DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT ANGGOTA DAN SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KEKUATAN KEPADA KITA UNTUK MENJALANKAN RODA ORGANISASI. Sanur – Bali, 22 Januari 2014

Ketua Umum

Pimpinan

BPP GAPENSI

MUNAS XIII GAPENSI

( H. ISKANDAR Z. HARTAWI )

( MAX R.F. KREY, ST )

GAPENSI G A M A K A B A HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII G A P E N S I TAHUN 2014 GAPENSI. Tahun. Bali, Januari 2014

Recommend Documents