FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BIPARTIT TINGKAT NASIONAL LATAR BELAKANG Ø Dalam konsideran Kepmen No. 328/MEN/1986 tentang lembaga kerjasama Bipartit. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Ø Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikanperkembangan kemajuan dunia usaha. Apa yang tertuang di dalam konsideran tersebut adalah sejalan dengan misi dan visi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yaitu : Visi Misi
: Terciptanya iklim usaha yang baik bagi dunia usaha. : 1. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama di tingkat perusahaan. 2. Merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan. 3. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota.
Untuk mendukung misi tersebut perlu adanya hubungan industrial yang baik. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui Lembaga Kerjasama Bipartit. Mengingat arti pentingnya lembaga tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 328 Tahun 1986 tentang kerjasama Bipartit. Didalam kepmen tersebut yang dimaksud adalah lembaga kerjasama Bipartit ialah lembaga di dalam suatu perusahaan, merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah yang anggotanya terdiri dari unsure pengusaha dan pekerja. Di dalam perjalanannya, banyak manfaat lembaga kerjasama Bipartit di dalam membangun suasana hubungan industrial yang harmonis. Tetapi banyak pula yang kegiatannya tidak efektif. Bilamana terjadi hal yang demikian maka terjadi perselisihan tidak lagi dibicarakan di lembaga kerjasama Bipartit di tingkat Perusahaan melainkan mencari solusi di tempat lain dan tidak jarang dalam bentuk unjuk rasa ke Departemen Tenaga Kerja.
DPN APINDO
Berpijak pada kondisi tersebut maka para pimpinan SP/SB bersama para pengusaha yang tergabung di dalam APINDO sepakat membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit, disingkat FKKB. Prakarsa pembentukan FKKB diawali denganRapat Pertama pada tanggal 16 Juli 2003 yang dihadiri oleh pengurus SP/SB dan para pengusaha. Dengan acara Pembentukan Sekretariat Bersama Bipartit Nasianal. Untuk menciptakan situasi yang kondusif, maka diusulkan untuk membentuk sekretariat bersama sebagai wadah untuk memecahkan berbagai permasalahan perburuhan secara bipartit melalui pertemuan rutin yang ditangani oleh professional yang netral. Adapun beberapa masukan mengenai sekretariat Bipartit Nasional. a. Secara bersama-sama memecahkan semua masalah yang ada di perusahaan b. Dalam membuat pernyataan tidak harus selalu bersama-sama, tetapi masingmasing pihak dapat melakukannya sendiri-sendiri berdasarkan kesepaktan bersama yang telah dilakukan. c. Kegiatan diawali dengan hal-hal yang sederhana melalui pertemuan sebulan sekali, tetapi perlu ada agenda dan kriteria jelas. d. Keputusan yang diambil tidak mengikat walaupun dapat diambil kesepakatan bersama dan apabila ada hal-hal yang tidak sejalan diserahkan kepada organisasi masing-masing. e. Forum hendaknya lebih pada upaya prefentif dan dapat membuat pernyataanpernyataan bersama yang ditujukan kepada pemerintah. Hasil pertemuan Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit Nasinal : Ø Keberadaan dan Status Forum Forum yang dibicarakan dan dilaksanakan saat ini bukan merupakan lembaga Tripartit, tetapi lebih merupakan forum untuk komunikasi dan konsultasi Bipartit. Ø Fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dihadapai oleh para pelaku usaha di perusahaan, serta memberikan saran dan pedoman sebagai masukan bagi para pelaku dalam lembaga Bipartit di perusahaan baik yang bersifat Nasional, Daerah maupun Cabang. Ø Forum bukan merupakan lembaga permanen. Di beberapa daerah sudah ada forum semacam ini, tetapi sebagian tidak jalan dan perlu ditindak lanjuti. Ø Yang sangat diperlukan adalah forum bipartit yang bersifat sektoral dan bukan berdasarkan daerah karena permaslahan banyak yang berkaitan dengan sektorsektor. Ø Forum merupakan sarana mediasi. Ø Meskipun forum bukan merupakan organisasi formal tetapi diperlukan secretariat yang dikelola secara profesionaluntuk menyiapkan dan mengolah bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam setiapa pertemuan dan menangani kegiatan administrasi.
DPN APINDO
Keputusan, Forum Bipartit dinamakan : 1. FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BIPARTIT NASIONAL 2. Membentuk tim kecil penyusunan tata tertib dan tata kerja forum, terdiri dari a. Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh - Bp. Kristian Hadijaya - Bp. Azis Riambo - Bp. Harjono - Bp. John Oc Patty - Bp. Alexander Sinaga b. Unsur Pengusaha - Bp. H. Hariyadi B. Sukamdani - Bp. H. Anthony Hilman - Bp. Bambang Praptono - Bp. Eddyantoro Solatun - Bp. H. Sjamsul Rijal Pratiwi Pada tgl 1 September 2003 tim Kecil mengadakan pertemuan untuk merumuskan Tata Kerja FKKB. Pada tanggal 11 September 2003 tim Kecil mengadakan pertemuan untuk merumuskan tata kerja FKKB dari tim kecil dibahas pada sidang pleno. Keputusan lain pada rapat tersebut adalah : a. FKKB perlu segera dideklarasikan b. Pengisisan personil yang sudah dipleno Badan Pekerja dan Sektor segera dilaksanakan. c. Rencana Kegiatan : Ø Tim Kecil (Tim Sepuluh) perlu mengadakan pertemuan guna merumuskan deklarasi FKKB Ø Tgl. 25 September 2003 diselenggarakan rapat Bipartit Pleno Ø Deklarasi FKKB Dilaksanakn pada tanggal 1 Oktober 2003 Tanggal 23 September 2003 Tim perumus mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan DEKLARASI FKKB. Tanggal 26 September 2003 Rapat Pleno FKKB dengan Pembahasan : 1. Pembahasan tentang tata laksana FKKB 2. Penetapan nama-nama yang duduk di FKKB baik pleno, sektor serta penanda tangan deklarasi. Kesimpulan : Deklarasi FKKB direncanakan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2003 pukul 10.00 di Depnakertrans RI.
DPN APINDO
Tanggal 6 Oktober 2003
Deklarasi FKKB Sebagaimana ditetapkan pada rapat Pleno sebelumnya , penandatanganan Deklarasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartis Tingkat Nasional (FKKBN) diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2003 di Ruang Tri Dharma Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam sambutannya Ketua umum APINDO, Bp. Sofjan Wanandi antara lain mengatakan : 1 Terima kasih atas usaha yang telah dilakukan oleh Tim bersama yang telah berhasil membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit (FKKB). Terima kasih pula kepada Bp. Jacob Nuwa Wea, yang telah memberikan tempat sebagai kantor Sekretariat bagi FKKB. 2. Masalah lain yang kita hadapi adalah bagaimana kita dapat bersama-sama menyelesaikan masalah pengangguran di Negara kita, bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga para pengusaha mau untuk kembali ke Indonesia. Dengan kembalinya investor, berarti akan memberikan peluang pekerjaan untuk teman-teman yang menganggur. 3. Melalui Sekretariat FKKB ini kita harus dapat mencari jalan keluar yng baik untuk menyelasaikan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, diharapkan agar Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat mulai mempersiapkan diri guna mendirikan sekretarisat bersama seperti ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, dr. Muzni Tambusai, menyampaikan pokok-pokok sebagai berikut : 1. Dari 114.000 kasus ketenagakerjaan, baik yang berupa perselisihan, PHK dll, hampir 102.000 dapat diselesaikan secara Bipartit, baik secara murni maupun melalui perantaraan. 2. Banyak rumusan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang merupakan kesepakatan Bipartit. Oleh karena itu, perundingan bipartite ke depan akan didorong sedemikian rupa sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan secara bipartite dan tidak perlu diselesaikan ke tingkat lebih lanjut. 3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung sepenuhnya forum ini, tetapi tidak perlu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam rangka kelembagaan. 4. Forum Komunikasi dan Konsultasi ini diharapkan merupakan : a. Komitmen kita semua untuk menyelesaikan masalah secara mandiri; b. Wahana untuk mengembangkan komunikasi total, dan bukan bersifat personal, baik menyangkut kebijakan maupun masalah lain c. Sarana untuk menyamakan persepsi, karena kalau persepsi sudah sama, maka sebagian besar dari perbedaan akan dapat diatasi. 5. Yang paling penting tidak sekedar hari ini mendeklarasikan Forum ini, tetapi hasil apa yang akan dicapai dalam waktu-waktu yang akan datang.
DPN APINDO
Naskah Deklarasi dibacakan oleh Bp. Dr. Azis Riambo
DEKLARASI Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan krisis multidimensi berkepanjangan serta menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Menyadari bahwa yang dapat menyelesaikan permasalahan suatu bangsa adalah bangsa itu sendiri, maka unsur pengusaha dan unsusr pekerja bersepakat untuk bekerjasama, bahu membahu membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk menjabarkan dan melaksanakan maksud tersebut maka dibentuklah Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit tingkat Nasional Jakarta, 6 Oktober 2003 Pada tanggal 5 Februari 2004 diadakan pertemuan FKKB kembali yang merupakan inisiatif APINDO. Pertemuan FKKB tersebut dilaksanakan di Ruang Bipartit Lt 2 Gedung Depnakertrans dan diikuti pula oleh SP / SB yang ada. Pada pertemuan tersebut mengemuka topik tentang RUU SJSN. Bapak Timoer Soesanto mewakili APINDO memaparkan hal-hal yang perlu menjadi koreksi bersama atas RUU SJSN yang merupakan inisiatif pemerintah. Selain hal tersebut disinggung pula mengenai Undangundang Advokat yang bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003, keberadaan JAMSOSTEK, RUU Perpajakan dan mengenai FKKB itu sendiri. Pada pertemuan itu pula disimpulkan bahwa permasalahan yang mendesak untuk disikapi oleh FKKB adalah mengenai RUU SJSN. Untuk menanggapi hal tersebut FKKB memutuskan dibentuknya tim perumus untuk menyusun draft pernyataan bersama atas nama FKKB dalam menyikapi RUU SJSN. Pada forum tersebut disepakati Bp. Saepul DPN APINDO
Tafif (ASPEK), Bp. Drs. H. P. Tampubolon (SBSI), Bp. R. Abdullah (KEP SPSI), Bp. Timoer Soesanto (APINDO) dan Bp. H. Hasanuddin Rachman (APINDO) menjadi tim perumus draft Pernyataan Bersama FKKB. Maka pada tanggal 9 Februari 2004 diadakan pertemuan Tim Perumus di ruang rapat APINDO. Namun pada saat itu Bp. R. Abdullah berhalangan hadir sehingga pembahasan draft Pernyataan Bersama FKKB menyikapi RUU SJSN hanya dihadiri Bp. Saepul Tafif (ASPEK), Bp. Drs. H. P. Tampubolon (SBSI), Bp. Timoer Soesanto (APINDO) dan Bp. H. Hasanuddin Rachman (APINDO). Inti dari draft pernyataan bersama tersebut adalah meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU tersebut dan melibatkan pekerja dan pengusaha sebagai stake holder dalam pembahasan RUU SJSN tersebut. Pada tanggal 11 Februari 2004 diadakan pertemuan FKKB kembali di Depnakertrans untuk pembahasan draft pernyataan bersama FKKB menyikapi RUU SJSN. Pada pembahasan tersebut hanya mengalami perubahan redaksional saja sedangkan substansinya masih tetap sama. Dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk mengadakan Presss Conference untuk menyosialisasikan Pernyataan Bersama pada tanggal 12 Februari 2004. Lebih lengkapnya pernyataan bersama FKKB menyikapi RUU SJSN sebagai berikut :
Pernyataan Bersama Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (RUU SJSN) I.
Latar Belakang Bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih terpuruk sebagai akibat krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Keterpurukan ekonomi tersebut ditandai dengan tingginya angka pengangguran yang telah menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas, menurunnya daya beli, nilai tukar rupiah yang belum mantap, produktifitas yang rendah dan kondisi dunia usaha yang sangat lemah.
DPN APINDO
Bahwa kondisi dunia usaha yang sehat berkeadilan dan berkesejahteraan merupakan prasyarat utama kembali membangun ekonomi Indonesia. Upaya menciptakan suasana yang kondusif dunia usaha merupakan kewajiban semua pihak. Untuk membangun suasana kondusif tersebut setidaknya dibutuhkan 4 kondisi yang saling terkait : 1. Terciptanya kepastian hukum serta penegakan hukum 2. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan. 3. Kebijakan pemerintah yang konsisten sesuai dengan semangat reformasi dalam era globalisasi. 4. Terciptanya rasa aman di masyarakat. Salah satu persoalan saat ini yang dihadapi dunia usaha adalah Sistem Jaminan Sosial yang belum menjawab kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat pekerja pada umumnya. Hal ini ditandai oleh, antara lain : 1. Skandal keuangan yang sering terjadi pada lembaga pengelola dana jaminan sosial. 2. Manfaat yang belum optimal yang dirasakan oleh pekerja maupun dunia usaha secara tidak langsung. 3. Kebijakan investasi yang melibatkan dana-dana jaminan sosial yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 4. Tidak jarang dana-dana tersebut menjadi lahan perebutan kepentingan untuk keuntungan pihak–pihak tertentu sebagai akibat dari ketidak jelasan sistem kelembagaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 5. Disatu sisi lemahnya peraturan dan sistem pengawasan juga menjadi persoalan serius dalam pengelolaan dana tersebut. II.
Pokok Permasalahan Bahwa saat ini pemerintah bersama DPR tengah membahas RUU SJSN yang menurut pandangan kami memiliki beberapa kelemahan antara lain : 1. Penyususunan draft RUU tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak melalui mekanisme tripartit.
DPN APINDO
2. Setelah melalui kajian dan analisa yang mendalam terhadap draft tersebut ditemukan pasal-pasal yang teridentifikasi akan semakin memberatkan dunia usaha yaitu pemberi kerja / pengusaha dan pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh antara lain : A. Iuran a. Seluruh iuran pada SJSN adalah wajib, sedang program saat ini misalnya untuk asuransi kesehatan dan jaminan pensiun opsional. b. Iuran untuk jaminan pelayanan kesehatan dalam program yang sekarang ini dibayar 100% oleh pengusaha didalam RUU SJSN ini akan dibayar 50% oleh pekerja 50% oleh pengusaha. c. Nilai iuran jaminan pensiun yang diwajibkan besarnya 50% pekerja dan 50 %pengusaha. B. Good Corporate Governance Dalam SJSN ada perubahan signifikan tentang bentuk badan pengelola dari BUMN ke badan nirlaba yang membutuhkan persyaratan-persyaratan good corporate governance yang lebih tegas dalam RUU SJSN. C. Kerancuan Hukum. RUU ini masih memerlukan sejumlah peraturan pelaksanaan yaitu 2 RUU dan 19 RPP.yang akan menimbulkan kesulitan didalam menyesuaikan dengan peraturan yang ada sekarang mengingat UU yang ada sekarang belum di amandemen.
III.
Sikap Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut : 1. Bahwa pemberi kerja / pengusaha dan pekerja / buruh membutuhkan sebuah Sistem Jaminan Sosial yang dapat memberikan manfaat sepenuhnya kepada pekerja / buruh dan dikelola secara bersih, transparan dan profesional.
DPN APINDO
2. Mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU SJSN karena forum Bipartit sedang berkonsentrasi dalam menyusun revisi UU No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK. Dengan demikian bila RUU SJSN tetap dilanjutkan maka FKKB tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kemudian. 3. Untuk selanjutnya bila DPR RI dan atau Pemerintah menyusun RUU SJSN seharusnya melakukan konsultasi yang intensif dengan seluruh stake holder khususnya pemberi kerja / pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait. Jakarta, 12 Februari 2004 Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit
DPN APINDO
Adapun hasil kerjasama yang selama ini dapat dicatat antara lain: 1. Menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang terjadi di PT KPC beberapa waktu yang lalu. Dalam hal ini, DPN APINDO telah mengadakan pertemuan dengan lima SP/SB untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. 2. Mengadakan kesepakatan bersama terhadap RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
DPN APINDO
