LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN DAN HASIL.HASIL KONSULTASI NASIONAL PEMBANGUNAN
TAHUN L997
Pendahuluan
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun tggT kembali diselenggarakan Konsultasi Nasional Pembangunan atau Konasbang, sebagai masukan bagi proses penyusunan MPBN Tahun Anggaran 1g9B/99.
Konasbang merupakan akhir dari satu rangkaian koordinasi perencanaan tahunan, antara perencanaan yang dilakukan oleh sektoral (pusat) dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan utama pencapaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan sehingga tercapainya sasaran pembangunan lima tahunan (Repelita maupun Repelita Daerah).
(a)
Rangkaian koordinasi perencanaan tersebut adalah: Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Dati II di ibukota Kabupaten/Kotamadya, (b) Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Dati di ibukota propinsi/dati r, (c)
I
Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) kelompok
wilayah pembangunan (IQVP) di salah satu ibukota propinsi secara bergantian, serta (d) Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) di Jakarta.
Laporan ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama merupakan uraian ringkas hasil-hasil yang dicapai dalam Konasbang Lgg7, bagian kedua merupakan laporan penyelenggaraan Konasbang besefta evaluasinya, dan bagian ketiga atau terakhir merupakan rekomendasi bagi penyelenggaraan forum-forum koordinasi perencanaan yang sama di masa-masa yang akan datang.
BAGIAN PERTAMA: RINGKASAN HASIL-HASIL KONASBANG 1997
A.
Persiapan Menuju Konasbang 1997 Mendahului penyelenggaraan Konasbang t997 telah dilakukan serangkaian kegiatan persiapan Ulrupa pertemuan antara pusat dan daerah di dalam mjmbahas dan mengkaji ulang DUP yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk
tahun anggaran $gllsg mendatang. Penyelenggaraan Konasbang L997 meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut: peftemuan Analisis DUP Pusat dan Daerah TA 1998/99. Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 7 dan OKober t997 antara biro-biro regional dan biro-biro se6oral Bappenas, untuk membahas dan mempertajam DUP se6oral yang diajukan setiap propinsi untuk TA 1998/99, serta DUP yang masih belum disepakati (inkonsistensi) antara usulan daerah dan usulan atau rencana yang diajukan instansi seKoral. peftemuan Pra-Konasbang, dilaksanakan tanggal 13 dan 14 OKober 1997 bertempat di Ditjen Bangda, Depdagri. Pertemuan ini diikuti oleh dari 27 propinsi, pemerintah daerah (khususnya Bappeda Tingkat Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen/LPND terkait. Maksud dan tujuan Peftemuan Pra-Konasbang ini adalah untuk membahas dan mengkajiulang konsistensi dan inkonsistensi yang masih terdapat antara DUp yang diajukan instansi seKoral (departemen/LPND) pusat dengan DUP Yang diajukan daerah.
1.
I
2.
I)
B. petaksanaan Konasbang L997 yang dilaksanakan tanggal 27 OKober hingga 1 Nopember 1997 di Bappenas, dihadiri oleh seluruh Gubernur KDH nn6lat I dan para pejabat Eselon I dari seluruh departemen dan lembaga pusit nondepartemen yang terkait. Penyelenggaraan Konasbang 1997 terbagi
dalam 2 bagian pokok sebagai berikut:
a)
Sidang Pleno paparan Gubernur KDH Tingkat I per kelompok wilayJtr pembangunan (KWP), yang meliputi: pemaparan hasilhasil pembangunan dalam Repelita VI dan analisis paruh waKu pencapaian salaran Repelita VI, tantangan dan permasalahan yang dihadapi; hasil kesepakatan Konregbang di setiap kelompok wilayah
pembangunan; dan upaya pencapaian sasaran dalam tahun terakhir Repelita VI di tiap daerah tingkat I. Pelaksanaan sidang pleno paparan Gubernur pada tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, -yang hanya diselenggarakan dalam satu hari untuk
c:/sha/konas97/hasilkon97.doc,
18A
2/92 I 5:30
Laporan Pelaksanaan Konasbang I 997
mendiskusikan paparan dari lima Gubernur KDH Tingkat wilayah pembangunan.
b)
I dari tiap
Penyelenggaraan sidang teknis, yang dibagi ke dalam tiga bidang teknis sektoral: ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana. Sidang teknis membahas secara lebih lanjut kesepakatan pusat dan daerah yang dihasilkan dari pembahasan forum Pra-KONASBANG sebelumnya.
Ringkasan Hasil-Hasil Konasbang 1997 Dari penyelenggaraan Konasbang t997, dapat dilaporkan hal-hal pokok sebagai berikut: 1.
Kesesuaian antara usulan daerah dengan
usulan
depaftemen/lembaga di tingkat pusat.
Berdasarkan tabel terlampir, dapat dilaporkan keluaran yang diperoleh dari penyelenggaraan sidang teknis MKORBANG Tahun 1997 sebagai berikut:
3.
s
Luaran yang diperoleh dari peftemuan Pra-KONASBANG
s
Walaupun demikian, masih terdapat beberapa DUP yang setelah dibahas bersama masih belum dapat disepakati (dispute) oleh Pusat dan daerah, yang selanjutnya dijadikan masukan dalam diskusi/pembahasan dalam sidang diskusi bidang teknis pada KONASBANG 1997.
adalah Tingkat I Pusat Bappeda dengan kesepakatan antara depaftemen/LPND dalam rangka meningkatkan konsistensi DUP yang diajukan kedua belah pihak, berdasarkan SARLITA sektor masing-masing.
Secara statistik, melalui
lampiran Tabel
f
dapat dilaporkan bahwa dari
sejumlah 4.4t2 DUP yang dibahas dalam
Pra-KONASBANG, dapat masih terdapat L,L44 DUP
disepakati 3.268 DUP (74,O7o/o) dan (25,93o/o) yang belum dapat disepakati atau masih perlu direvisi/disempurnakan substansinya (yang antara lain meliputi penyempurnaan dalam penetapan sasaran, lokasi, atau jumlah usulan biaya). 3.
Keluaran
dari
pelaksanaan sidang teknis KONASBANG 1997 adalah
kesepakatan yang diperoleh antara pusat dan daerah terhadap DUP sektoral APBN TA 1998/99 yang telah dibahas secara teknis dalam diskusi teknis forum Pra-KONASBANG sebelumnya.
yang dibahas dalam sidang diskusi bidang teknis Konasbang secara keseluruhan sebanyak B8B Usulan Proyek. Hasil pembahasan keseluruhan sidang teknis Konasbang dikelompokkan sebagai berikut (Lampiran Tabel 7):
4. Jumlah usulan kegiatan/proyek
a. 693 Usulan Kegiatan (72,8o/o) yang dapat disepakati bersama untuk diusulkan dalam DUP TA 1998/99; c : /esha/ko n as9 7/h a silko n 9 7.
doc, 1 8/ 1 2/9 7, 1 5 : 3 0
,',-"" r- l.-*" ".t .,""maiuk datam DUP TA 1998/99; untuk (ditotak/ditunda) " c.185Usu|anKegiatan(L9,4a/o)yangmasihharusdisesuaikan
5.
untuk diajukan pada TA 1998/99 mendatang' atas, setelah melalui Berdasarkan hasil pembahasan Konasbang Bappenas' diperoleh pengolahan dari Biro Pengolahan Data dan Informasi yang dapat disepakati antara sebaran secara keseluruhan tentang DUP dengan Bappeda Tingkat I yang instansi sektoral pusat (departemen/[pruo) Tabel 4: dapat dilaporkan'sebagai berikut (tampiran
di
disepakati (agreed)
dapat a. secara keseluruhan, jumlah DuP dari mencapai 97 sebagai hasil pembahasan t
sebeluninya
diajukan oleh Pusat dan daerah' yang cukup tinggi itu masih b. Namun demikian, kinerja -gghasil Konasbang DUP yang mCsih belum dapat disepakati menyisalan sebanyat< (dispute) oleh pusat dan daerah, setelah melalui proses Pra-Konasbang dan Konasbang. 1998/99 secara 6. Hasil Konasbang juga menunjukkan sebaran DUP TAdilaporkan secara departementif, Vung melatui lampiran Tabel 3 dapat yang dapat ringkas bahwa secira keseluruhan jumlah DUP TA 1998/99 dengan DUP, 3.916 disepakati untuk diusulkan departeme!/!1ry? berjumlah luar negeri bantuan dan miliar nilai usulan rupiah murni sebesar Rp26.976,2 usulan sebesar Rp9.450,9 miliar; dimana 363 DUP diantaranya merupakan proyek baru. 7. Selanjutnya dan hasil pembangunan daerah_selama tiga tahun Repelita VI'
umum melipuii isu dln permasalahan pokok yang dihadapi daerah dalam Repelita vI, yaitu: kesenjangan, kemiskinan, keterbatasan
secara
serta prasarana, kualitas sDM, pendayagunaan_sDA, pelestarian ling.kungan, kami laporkan keterbatasan pendanaan pembangunan. Secara umum, dapat berikut: berdasarkan tabel terinci pada lampiran tabel4 sebagai paruh a) Belum seluruh propinsi menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Repelita Vi dan rencana pencapaian sasaran tahun terakhir
waktu
Repetita VI.
b) Khususnya bagi propinsi yang telah melakukan kajian paruhwaktu Repelita vI Repelita vI, pada umumnya telah melampaui sasaran Yang telah ditetaPkan. c:/esha/konas97/hasitkon97.doc, 18/1 2/97, 1 5 :30
Laparan Pelaksanaan Konasbang 1997
c)
Begitu
juga
pelaporan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan rata-rata sudah berjalan dengan baik dan target sudah
terlampau, termasuk dana IDT yang sudah dapat digulirkan. d) Beberapa propinsi menyampaikan rendahnya pendapatan asli daerah, karena daerahnya sebagian besar terdiri dari kawasan lindung, sehingga perlu adanya kompensasi dari penetapan kawasan tersebut berupa dana ganjaran dalam bentuk Inpres. e) Disamping
itu, dengan berkembangnya kota-kota kabupaten sebagai
pusat aktivitas kegiatan ekonomi daerah, juga dituntut pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang lebih memadai, yang sebagai konsekuensinya membutuhkan tambahan dana khusus berupa Inpres perkotaan.
c:,/esha/konas97/hasilkon97.doc,
I
8ft 2/92 I 5:30
5
Laporan Pelaksnaan Konasbang 1997
BAGIAN KEDUA: LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KONASBANG L997
Organisasi Penyelenggaraan Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Konasbang tahun 1997 ini diselenggarakan oleh suatu Panitia Penyelenggara yang khusus dibentuk berdasarkan SK Deputi Bidang Regional dan Daerah No. BB3/D-V/071L997 tertanggal 25 luli t997, yang diketuai oleh Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat I dan Transmigrasi dan dibantu oleh Sekretariat dan Seksi-Seksi yang dibutuhkan.
Sementara itu di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri juga dibentuk Panitia Penyelenggara dengan juga memasukkan unsurunsur kepanitiaan Bappenas. Panitia penyelenggara gabungan ini bekerjasama melaksanakan seluruh kegiatan Konasbang t997. Kepanitiaan dari Depdagri difokuskan untuk penyelenggaraan koordinasi dengan daerah, pelaksanaan pembukaan sidang pleno, dan penyelenggaraan akomodasi bagi pesefta daerah. Sedangkan kepanitiaan Bappenas menitikberatkan pada penyiapan materi dan memfasilitasi seluruh peserta Konasbang dengan format-format konsultasi yang di butuhkan, sefta dalam pelaksa naan pembahasan sidang-sidang teknis.
Penyelenggaraan Sidang Pleno Sidang pleno diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, dan kemudian karena kesulitan teknis dipindahkan ke gedung LPU di Jl. Imam Bondjol.
Sidang pleno tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan sidang pleno pada tahun-tahun sebelumnya. Sidang pleno kali ini diselenggarakan pada hari pertama Konasbang sehabis acara pembukaan, dan hanya mendengarkan 5 (lima) paparan yaitu Gubernur dari propinsi yang merupakan tuan rumah penyelenggara Konregbang 1997 (Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan' Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku). Khusus untuk Maluku, digantikan oleh Gubernur NTT karena adanya hambatan keberangkatan dari Ambon.
Dalam kepanitiaan, Depdagri dan Bappenas telah melakukan koordinasi dengan cukup baik. Adanya masalah-masalah kecil yang muncul akibat kurangnya komunikasi antara personil panitia Depdagri dengan Bappenas, seperti misalnya
c :/esh
a/kon as 9 7/h asi Iko n 9 7. doc, I 8/ 1 2/9 7, I 5 : 3 0
6
Laporan Pelaksanaan Konasbang
1
997
masalah penyediaan materi Sidang Pleno, secara keseluruhan tidak mengganggu jalannya sidang-sidang yang dilaksanakan.
Penyelenggaraan Sidang-Sidang Teknis Sidang-sidang teknis yang terbagi atas Bidang-Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, dan Fisik Prasarana, diselenggarakan di Bappenas, di Ruang Rapat I, Ruang Rapat Asmen, dan Ruang Rapat Basement (yang kemudian dipindahkan ke Ruang Rapat Lobby Perpustakaan, sebuah ruang rapat baru). Kapasitas kesemuanya ruang rapat ini sangat terbatas, kecuali Ruang Rapat Lobby Perpustakaan, dan rata-rata hanya dapat menampung sekitar 40 peserta, bahkan Ruang Rapat Basement hanya mampu menampung sekitar 30 orang secara berdesakan. Berdasarkan pengamatan, kebutuhan untuk suatu Sidang Teknis sendiri adalah minimum 60 orang. Di masa mendatang, diharapkan ruang-ruang rapat di Bappenas setidaknya dapat menampung jumlah tersebut.
Tingkat Paftisipasi Dalam sidang-sidang teknis, tingkat partisipasi semua pihak (Pimpinan Sidang, Peserta Daerah, dan Wakil Sektoral (Biro sektoral Bappenas dan Departemen/LPND), dinilai cukup tinggi. Hal yang menjadi catatan untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang adalah tingkat (level) pesefta wakil sektoral, yang tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan. Sebagian besar utusan sektoral merupakan staf perencana yang tidak dapat memberikan solusi yang final bagi permasalahan yang dibahas. Akibatnya, beberapa masalah yang harus ditunda untuk dibicarakan lebih lanjut. Bahkan dalam suatu sidang teknis terdapat permasalahan yang muncul namun tidak dapat dibahas disebabkan oleh ketiadaan wakil dari sektor (pusat).
c:/esha/konas97/hasilkon97.doc, 18/12/92 I 5:30
7
Laporan Pelaksnaan Konasbng 1997
BAGIAN KETIGA: REKOM EN DASI BAGI PENYELENGGARAAN KONASBANG DI MASA YANG AKAN DATANG
.t
I.
Mekanisme koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah selama ini yang mengacu kepada Permendagri No. 9 Tahun 1982 tentang P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah), dirasakan sudah perlu untuk disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan secara nyata.
2. Untuk lebih memantapkan bekerjanya koordinasi perencanaan antara daerah
dan sektor (perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah) diperlukan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yanE lebih tinggi dari Permendagri tersebut sejak dari musyawarah LKMD di tingkat desa dan Temu Karya Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat kecamatan, rakor perencanaan pembangunan di daerah tingkat II, daerah tingkat I, koregbang, dan konasbang. Forum-forum koordinasi ini perlu diselaraskan dengan forum-forum perencanaan sektoral (Rakortek) di daerah dan pusat, maupun forum perencanaan penanaman modal masyarakat (RKPPMD). Pada saat ini, suatu konsep Keputusan Presiden mengenai Koordinasi Perencanaan Pembangunan telah siap untuk diajukan kepada Bapak Menteri.
yang baru saja dilaksanakan, dan yang berbeda dengan sidang-sidang pleno pada tahuntahun sebelumnya dipertimbangkan sebagai cukup efisien dan efektif. Dalam satu hari, rencana garis besar pembangunan setiap propinsi untuk tahun
3. Pelaksanaan sidang pleno Paparan'Gubernur dengan model
anggaran berikutnya dapat dipaparkan. Model ini kami rekomendasikan untuk diterapkan kembali pada tahun depan. 4. Sidang pleno tersebut dapat tetap dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri. Hal yang perlu diperhatikan untuk tahun mendatang adalah tidak adanya gangguan teknis yang dapat membawa pengaruh pada konsentrasi seluruh peserta rapat pleno Konasbang maupun gangguan pada kelangsungan seluruh jadwal yang telah disusun. 5. Sidang-sidang teknis perlu memperhatikan kapasitas ruang rapat dan jumlah
minimum peserta yang mengikuti sidang tersebut. Diharapkan untuk tahun 1998, sidang-sidang teknis Konasbang 1997 telah dapat menggunakan ruangruang rapat yang memiliki kapasitas lebih besar.
c :/esh a/kon a s 9 7/h asil kon 9 7. doc, I
8/ I 2/9 7, I 5 : 3 0
8
Laporan Pelaksanaan Konasbanq 1997
6.
Partisipasi wakil-wakil sektor (baik dari Bappenas maupun Departemen dan LPND) dan kehadirannya pada sidang-sidang teknis perlu menjadi perhatian utama di tahun-tahun yang akan datang. Demikian pula tingkat pejabat yang hadir diharapkan sedapat mungkin Eselon II, sehingga dapat mengambil keputusan atau setidaknya memiliki solusi atas permasalahan yang dibahas.
c:/esha/konas97/hasilkon97.doc, 18/1 2/97, 1 5:30
9
'.:
3fiS5b333336:?R
E lrri tr jtrl J,i
i-r' I
utl ) rl0i
r{
9
(,
90 .+ q? 9 \-c.td)cv)e
$
d) t- (o O) o, rf Q S (f) N NF N -
rr) C.) \o
=Or* *.bK N
O, O F N (o O, (f) (f) O N $ rO @ N \t rO rON c!rrlf(r, NNF9
@
J
FFF-CD-N^
-
rC.) trf $ N @ (f, * @ l- l- O N \f, (O t.r) \r ONO.t@OiF-QOONO)tfi\tcO |oN(')trf$-oO:fo)Orr)f$ @ (O tr) t+ N (f, F (O l\ (o t* @ (O (O (v) lOe F @oN F(OONTO-F(l)O-s.No:t.+N !O 6r to O F- O) cO O co tf) F* N O) lf, fNF NNFNNFNFNFI.()@ --NFN-ONNN(9F(r, r(o N lf)
oo
-.
z
,o or ct (' co N N to @ N o) ro o (o lo tr) sl N CD O F $ |r) f! O, O, @ lf) @ NFTNFNNFNNFNC.,FcO FFFN(v)e(r)N FFFNtl).+
o V
F
+
z -
F!-
e! $ (r) r t- F €| ro cD ro e |r) ro F @ {) \ \ (f) rO O) rO O N @ O, o) t- @ @ (O @ (f, F- l.- O O) O O O O N (o = N t- (o f* t\ o) f* s N co s r,t) oo o) e o) t_e rF F
rf O $ c', N $ N rf) N @ o, A C.l g, (o (o Q O) N lO @ F F (r) @ t\ Q rQ N t\ (O(o N€ l- OF$ cO o o c') to t- o t"- lr) o) o cr) o) o o ro (t o)- (f)(Y)N FFFNN o.'-
cO
-
-:=..-.
'':-
Jo 9rQrN(oO)(f)(frONsfro€Nv N
|r) o) t* ro lf) (o cr, s c. (o (o tf, rn N :Gt: co irii i: I rr, r+(to)$ rfr@(o @o(o e or @ (o l- (D (O (') O e $ c.)(O!+(f)(r)(r)NNFtr)!f F(v)frNN jNi NF
FE
C!F-cO(f)Olf)(oO$NO)eOOrNO (O FFF-FF N-f.!
UJ
lct
.+ (') $ (O N (O $ * c.) c\ (O FN
E
Cf)
O)
t
i-i l, i;l
';J:
(v)
N(O
N
rrr' (O tO (O
N
N FNN
cO rO
F-
r |o O (o @tr)> _,o:
F @ o|) ro t (f).+ F (o (o N v F s $ (o F-olN N: F $ (O $ N rf) lr) (t N V .+ (O N @ .+ F.(OOl-
lF{1
o.
J H
Ctr
OF+(Of-(OFStr)If)Ncf)N$to FrO)
(Y) F O O O O C{ O O lr) (f) (O (O
-Fll)
F N (O l.- (O r (O N \f tr) N F N rO O N r+ N @ O t e cO N Cr, cO (f) lrf (O O, N Fr F(oN -N:
6
::. :::'r_: N (.oO) OF* (f)Or@ON ! I (r)r$-N$N-@rr)$ti'O<.F
E
;-_i._ _Nj O)@tf)NFO)(o(')lf,O@lf)tO(OO I f- @ o, (o (o t- l- l- (o (Y) @ o) o o) lJ) @ cO f- @ F- (g
€.
-(O O)O)O
FFFFFFFF[\NFTC\FN
--g (') F- tr) 6 O) O).+ N € O .
r.-ocoF-
]-l
q J
3
(O cO @ t- N N O, @ O, (t (f) S N (O tNTFN(f)N(f)NFNNNNN(f) (Y)@
i :u)l
OtO(o@tOcO@OrF$tr)O)(OFF F
o.
:$
O (O t(f) N @ + l\ N O € d) tO (O (O.(', O t* F O r f- C) O, O) F O O) f- (f, ro @ s (o (e (f) (.) *- \f cD (o (' i+ (f) (f, c\t c") s rf N (V) N (e tf * N co @ l'' 9o)
Y
(Yl
F
H
UJ
d
N N cO O lJ) N (o O O @ t N $ (o O, O rO rO O o) tO O) cO o) (o (f) \t (o (o tO @ O € @ (o F- (o lf) 6 O) O) @ + N lf) @ tO c.) tf) t* r+ N .t l() F- (O f- $ cD O) FNF FrCO --lsNFFN-ryF-rrFeCV-e (o. NU)
.E$-EEig hP
zd
lo
rn
F
v-9',__
=(Ekot-koF oaJY 6'E=
9_ J9
65coF:
o (E (o (o (!====FF €;;#E;E$EEs=EE FY)IYYOAAAZZ>-' F (o ro (o F{i
t\ 0o o, o F-FFF(!NNNNNNN
N
x=
-o F'A trY oc -=-
i!.G =(!0 E:io
FF: i, to (o t-
e = o
f\€ C'lE o)3
o) N @ N o) (o ro
ls--
l---,
s
F
I :' il0
o) r o rt o)l(o1 0, o N @ o (o o) lo \i F- (o $ olo),.1o (o co o, t* o (o (oi(o rr, C\l (f) t (f) o (') F- (o $ (o tlo) @ FF F F N F F F F N N F Nt F Gl O) -tO) (')i I-IOO
F-
ro
(o F- (o (o lf)
.O t
i ihl
o @
C.r
e
O N r l\ O Fir ;0O F
N rf, e (v) I O O O O O N Oi@ rF
N N N N t'* N O N O tf) O (f) F F.
O) O)
O O O O O O Oi- S lF(O
O N tO O c) O - r O O O O r O Q,O r - r N O O O O O A O Oitf) rNC{
!O
id: r O Or
fl+
illl
rr{
r(Y) OO OOOr
- O@OOOOOO
ro
.
lr)
N ro
(o
lo (o
(f)
to
.q c)
s
.{rr)
cf)
E.*, tr
|! ll o t!
lr)
(Y)
-(o c,.t o)cf, $ ;(9 @N (oN @
o
a-@iF(f, lF-l !'r
\t
(f)
di
o
n-t@ - oio o o $ !\ o (^o FFF-FF
Y
tr) N O, O N (.o O, (f, (r) O N $ tr) @ N $ tr)(\lN(f)$(o NNr$(v)-61 Nr+ @ d)-F
l|\|i
tr
OO OOONONO
r
UI
ro co o N N
F N
.
F
oi N F
-N @,o,oi5 to to.lf). le
g Nlcl;.o o,o J,.1 s -
"o NrN- .NI
.o @ N
r(O.
t\
O)
s -is-* if-O,
r
-
N
o
J
.9
: iO,
o
c
F{
G
N
|!
r+ (r) N (0 s $ (r) N (o $ (o to (o r.t s ro FF rF FN N,r -
@
I N tr) lf) c) N s s (o N1o r
n€ ;(Il
rf,
l(oo')
o-o .9Y
R*5
(o t'\ (o @ t- (O - t q) a c! lot ro N e Nilr) oi N Q N$ (') - s. (O t\.+ (O - N - (o rr) (f) a (f) c.) (fj.t AjiOi.N: @ OOOON O N @ O.
to
oi
-o .ct G
-
F -ctrfo f or(,):o =oo.^ y (/)=-o
,J+ o
-
-i(O
(o o) @ Q E @ Or q.) O cr); F- to @ o, or.rt N @ o s N s f-Lo) N c! @ o) (Y) r $ o r fNI N O rF (') O O <.1 rt N CO I V $ Q.rf f'S N r r F r - 90 -ioi; (O.<| r r r N rr - N N - - N - l--F - - -
F
Ni
tf) F- l'* O) (o (f) lO O @ tO tf) f- @ O) (!, (O f- F f- CY) (O @ O, O
OF* O (o (o Fo) N N O lr)@ @ rN (o (o (o @ @ (o
! J
O) @
o
(O (f) @ tO tr) (O f\ (.o $ (O (f) tr) @ (.o Nt I t\ I N N C\I N (f) C\I N N O @ (v) N (O N rO I Cr) G,l
€,n UI
Bo
;*
lf)-
F
(v)
O,
rf)
o ro (o (() ro @ (o or r I coNNc!c!(o--:.+NNd)N
--
to o) (o - rl
-r rf),
.9rn lJil
rO
N
(f,
N N
(O @ @
F- N N N (Y) C\
r\
o I \r
C\t
N
CO
N
O)
N N
@ O)
N
o @
-
-
!q
rf ol{ t- lt O) lo, @ i-' ot
@
o) (o N
o o) o):' E EEX orororP oro)o)< @o@x o)o)o)x o)oo:
.t--- _.:
o to, NIN
@
<<<s
l(., @
tl.
t-
i(o
s o:f
o,
lF
(f)
o o=v -(I' (/)-o
Jd
FT-F'
aT-^o
znnnq
t-
=27 JJJ< \\\.
C\ c\I N N I(\I (f) i(f) @
l
o to
(o
\r (f)
s
N @ sf cf)
t(O
o
N
(f)
OF
o
$ \l
(f) CY)
rr) @ (ol (o (f) (t .+ I (f) (r) N cf)
ro
ss
rr) t- @ N N (f) @$ N @ @ @ f- @ lr) o) o) @ N N Nr N
q)o t- loi@ NF
tN
o
CO
rr) o, @ rf) (t) lr) F* !f N $ N rr) lJ)
o, o) (.)
N
O)
N t(f)
ls
---> FFFE
(f)c\l @@ O)r
ooog oG'ox o o ox
ooou nnnI
(f) s (ot(o lo F (o N $ (f) O) (f)^ (f)
ooou re-C ---J
tN lr)
o o (E* gEE " .-.-.-'E
oH it -gci
d j-[
-:
(tr= E o E$ ?g E
F-F*) *Ffi.8F s*BE= 'cccc5gSeEE i
i$$==EaBitiF€
sFaEHFfiFgg
ooou
nnnL
ooou
---J
.E
o.
LLLL
oooo
o)
o
(E(!(IIG HUUU
:tE
*:;5EEgEoESE=sFE :,lyc
:55gE5EE=ii:EEE;eeee;;gg;:EEsF i
cD
OF Fd o
Y
FNF)
ooo YVYY
Tabel 3 REKAPITULASI DUP DEPARTEMEN/ LPND HASIL KONASBANG L997 nto.
:
| I l
-iteFaftemen/
1997
LPND Pusat
T-r--------- _2- _--:* ITEMBAGA PEMERINTAN NON DEPARTEMEN
DUP
.
l
-1
lWanhankamnas 2 lPerpustakaan Nasional 3 llembaga Administrasi Negara 4ILAPAN 5llembaga Sandi Negara
Pertahanan Keamanan Luar Negeri Dalam Negeri Kehakiman n Penerangan partemen Pertanian n Perindustrian & Perdag. n Pertambangan & Energi en Pekerjaan Umum n Perhubungan en Pendidikan & Kebudayaarr n Kesehatan Agama n Tenaga Kerja
21 Departemen
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 3B
Sosial
Koperasi& PPK partemen Kehutanan Pariwisata, Pos & Tel. Transmigrasi& PPH Total Depa[eme4 Total DCpartemen/LPND
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAERAH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKASAN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT I DALAM KONASBANG TAHUN 1997) Propinsi
lsu dan permasalahan pokok
Kebijaksanaan Repetita Vl Daerah Tinokat I
Sasaran Program Daerah
Strategi petarS-inJin
Rencana Pencapaian VI
Hasil Pembangunan dalam 3 tahun ReDelita Vl
Upaya Pencapaian Sasaran
KELOMPOK WLAYAH PEMBANGUNAN SUMATERIT (A} 1
Daerah lstimewa Aceh
a. b.
c. d. e.
f. g. h.
Keseniangan antarkawasan Kelersediaan air bersih Kurangnya tenaga pendidildguru Rendahnya kulaitas SDM Penduduk miskin dan desa tertinggal Fasilitas/prasaranalingkunganpesantren Rumah sakit umum di kabupaten Kerusakan lahan dan lingkuogan
a. lrigasi desa, Waduk Keliling, Embung Raiui b. 16 ruas jalan tembus c. Fasililas pelabuhan laut. udara. kereta api Pembangunan SLTP dan SMU Pelalihan peningkatan SOM
t.
Pelaya an rujukan & rurnah sakit Pembefdayaan pesantren Permukrman dan lingkunqan transmigrasi Pembangunan kawasan industri&erikal Pertanian rakyat terpadu (PRT) Sarana & prasarana perikanan
g. h.
i. j.
Oaerah lerisolir Terbatasnya sarana perhubungan laut k. Tata ruang perbalasan anta@ropinsi l. Kesenianganproduklivitas m. Prasarana pendukung produksi pertanian n. Timpangnya struktur dunia usaha
2 Sumatera
d. e.
i. i. k.
l.
Pengernbaogan agribisnis hortikultura m. Pengembangan ekspor d. Pengembangan listrik perdesaan
Utara
Bidang Ekonomi Pertumbuhan 9.'15%, inves=Rp4,8
a.
c. Industrialisasi
gidang Ekonomi Pengembangan induslri, pertanian & pariwisata metalui ke4asama regional, kernitraan. peningkatan peranan sektor & penciplaan petuang investasi
tiliun
Sektor perdagangan oleh swasta Bidang Sosial Budaya a. Oitekannya pertlmb. penddk 1A4%nhn regional b. Mef,ingkafinya IPM Bidang Sosiat Budaya c. Meningkatnya angka harapan hidup Pengendaiian pertumbuhan penduduk. peningkatan kualitas pendidikan, peBidang Fisik Pfasarana a. Luas areal swash & intensitas tanam ngembangan niiai budaya, nilai agamis b. Transporlasi daerah terisolir Bidmg Fisik Prasarana c. Peduasan daerah tuiuan wisaia Peningkatan pffibangunan pengairan, d. Meningkatnya fungsi lindung transportasi (perkerelaapian), e. Sistem infomasi penataan ruang transportasi sungai, danau & I Peranan per*otaan dalam pemb. daerah penyeberangan. kepariwisataan
d.
Bidang Ekonomi a. Pengembangan pusat pertumbuhan industfi. kawasan industri besar & kecil b. Pengembangan listrik perdesaan c. Penerapan usahatani inte(croFprng Bidang Sosial Budaya Menuniang WAJAR 9 tahun Peningkalan Fak. Perikanan UNRI c. Peningkalan pelayanan kesehalan masy. d. Pelayanan rumah sakit ruiukan e. Penganggulangankemiskinan f. Perbaikan perumahan & permukiman
a. b.
g. h.
Penyehalan lingkungan pemukiman Peningkatab air bersih Bidang Fisik Prasarana a. Pengembangan perkeretaapian
b. 4 Sumatera Earat
a. b.
c.
Kesenjangan Sumber daya pembangunan Kineria perekonomian daerah
d.
Posisi geografis
a. b.
c.
Pendekatan Demb. sektoral Pendekatan pemb. wilayah Pendekatan oemb. SOM
a. b.
c.
Perlumb. ekonomi 7,1 1 % Kebut. investasi Rp9,58 tril. Pangsa invest. swasta 55% Derajat keseiahteraan sosial
d. e. EnrollmentratioSD,SMP,SMU
a.
b.
c.
d. e. Prasarana&saranaekonomi
I 9.
a. b.
c.
Pfoduktivitas lenaga ksia Pertumbuhan oroduktivitas Laiu pertumbuhan penduduk
a. b.
c. d.
Pengembangan SDM Keoendudukan Penanggulangan kemiskinan Pemerataan pembangunan
a. b.
c. d.
Pertumbuhan ekonomi 7.9% APK SLTP60,2% APK SLTA 35.6% AKB turun dari 57iadi 4Zl.00O
Penelapan sektor prioritas Pembefdayaan ekonomi desa Kemikaan usaha rakyafswagta Mendoroftg investasi swasta Pemb. sosial budaya Oulward looking (globalisasi)
Pengembangan bandara Kiiaog Tj Piflang
a. b.
Industri kecil & alih teknologi Penanisn rakyat terpadu c. Perdagangan dalam negeri d. Keiistrikan daerah e. lrigasi t. Perhubungan datat g. Perhubungan udara dan laut h. Kepariwisalaan Penataan ruang & konseru. SDA Sara3a air befsih Keterampilan & lapangan kerja Transmigrasi m. Peadidikan n. Peningk. derajat kesehalan o. Sarana kehidupan beragama p. Sistem informasi & penerangan q. Pemb. Kep. Mentawai
a.
b.
c.
Penyediaan inftastuktur Pembangunan pelab. ekspor Pengembangan tonaga listrik
Saran Penyempurnaan
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN OAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAEMH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKASAN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT I DALAM KONASBANG TAHUN 1997) lsu dan permasalahan pokok
Propinsi
Kebijaksanaan Repelita Vl Oaerah Tinokat I e.
f. g. h.
i. i. 6 Sumatera Selatan
a. b.
c.
Pengemb. sektor unggulan Pengemb. sarana & prasarana Pengemb. kawasan andalan Pengemb. usaha nasional
Strategi pelaksan-aan
Sasaran Program unan
e. g.
UHH meningkatiadi 65,4 tahun Turunnya pertumb. penduduk Laiu Ekspor nonmigas 7,30,6
a. b.
Pertumbuhan ekonomi 8.8% Kebut. investasi 29.5 triliun
f.
Rencana Pencapaian VI
Hasil Pembangunan dalam
Upaya Pencapaian Sasaran dalam tahun terakhir Reo Vl
VI
Saran Penyempurnaan
PendayagunaanSOA&LH Otonomi daerah
Prasarana peftubungan Oudetekspor belum memadai Swasembada pangan
Rel KAPalembang-Ti.Api Api Pengerukan alur S.Musi lrigasi Komering f. . Bandara Sultan M Badaruddin ll g. oindiog genahan bantar S.Musi
d. e.
7 Bengkulu
a. b.
c. d. e.
f. g.
E Lampung
a. b.
c. d. e.
t. 9. h.
Kondisi geografis SDA belum dioptimalkan P Enggano belum dioptimalkan Kualitas SOM rendah Kemiskinan & desa tertinggal Prasarana & satana ekonomi lndustrialisasi belum optimal
lsu Globalisasi Sektor manufaktur masih rendah Lingk. hidup & perambah hutan Rendahnya produktivitas lahan Aglomerasi perkotaan
d. e.
d.
d. e.
i g. h.
c.
f. g. h.
i.
Peningk. kemandirian daerah Peningk. peranserta masy. Pengemb. sektor unggulan Pengemb. kawasan andalan Pengemb. usaha nasional Pengembangan SDM Penagg. kemiskinan Mengurangi kesenjangan Peningk. fasilitas sosial ekonomi
a. b.
c.
Pertumb. ekonomi 10.506 Target investasi Rp2,2 triliun PendapatanAapitaUSE633
Pembangunan pabnk CPO Pengem. komoditas ungqulan Kelerisolasian P Enggano Bandara Padang Kemiling Pemb. jalan trans-Suma(era Bendung Air Alas dilaniutkan Pembangunan PLTA 1.500 MW Alih kelola tanah ex-HPH
a. b.
Pengemb. agroindustri pengemb. pariwisata
a. b.
c.
Pengemb. industti manufaktur
c. d.
Alokasi anggaran OP Pengairan Kesamaan persepsi pusal-daerah Peningk. forum konsultasi yg terarah Mendorong kemandirian daerah
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAERAH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKASAN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT I DALAM KONASBANG TAHUN I997) lsu dan permasalahan pokok
Propinsi
Kebijaksanaan Repelita Vl Tinqkat I
Daerah
Strategi peiaks-riaan
Sasaran Program Daerah
Hasil P€mbangunan dalam 3 tahun Reoelita Vl
Rencana Pencapaian Sasaran
Upaya Pencapaian Sasaran dalam tahun terakhir RsD Vl
Saran Penyempurnaan
KELOMPOK WILAYAH PEMBANGUNAN JAWA-BALI (B}
9
DKI Jakaria
a. b.
c.
Laju pertumbuhan penduduk tinggi Prasarana & sarana lransportasi Baniir
a. b.
Peningkatan kualitas penduduk Pengend. perlumbuhan penduduk
a.
c.
Persebaran & mobililas oenduduk Sistem informasi kependudukan Keseiahteraan penduduk lansia Penanggulangankemiskinan Pengembangan SOM Pemerataan pembangunan
c.
d. e.
f. g. h.
i. j. 10 Jawa Barat
k.
Pembinaan balila Peningk. kelancaran transportasi Pemb. sarana & prasar. transoort
l.
Koordinasi ousat-daerah-swasta
Kualitas & dayaguna SOM rendah Penanggulangan kemiskinan
a. b.
Penataan struktur industri Peningk. ketangguhan perlanian
c.
Peluang kerja & dlstrib. income kelembagaan & aparat Pelestarian SOA & lingk. hidup
Pemb. ialan layang & dnderpass Peflgaturan lalu lintias
g. h.
i. i.
Jafingan angkutanumum massal Terfiendalinyabaniir Meningkatnya kualilas lingkungan
i. i.
Pengembangan usaha daerah Pemupuk. & optimasi dana masy. Pemberdayaaa KSU/waserda Pengembangan Pantura Pemb. transport. massal subway Promosi potensi dae€h
k.
Pemb.situ,drain. & konser. SD air
c. d. e.
Pertumbuhan eko|lomi 8,230,6 Pemerataan (gini rasio 0.4) Pemberdayaan ekonomi daerah Penataan OKI sebagai service city Peningh. pasardomestik & LN
c. d. e.
a.
b. c. d, e.
f. g.
h.
i. j. k. 11 JawaTengah
a. b.
c. d. 6.
f. g. h.
i.
a. b. c. d. e.
Rendahnya kualitas SDM Pemanfaatan IPTEK - lingkungan Keseniangan antardaerah Inveslasi dibawah target Luas lahan Dertan,an oroduktif Pedumb. penduduk tinggi Pengelolaan SOA belum terpadu Kesempatan kerja & p€ndidakan Kualitas aparatur oemerintah
Menurunnya tkt. kematian bayi Tata ruang kota - kependudukan Mendorongtransmigrasi Penanggulangan kemiskinan Pengemb. sistem tfansportasi
b.
g.
Pengemb. industri kecil Pengemb. sektor perlanian Pengemb. sektor pengairan Pembang. sektor tenaga keria Pengemb. sektor pardagangan Peningkatan sektortransporalasi Pengemb. sektor pariwisata
h.
Peningkatran sektor transmigrasi
i. .i.
Pemb. sektor LH & tata ruang
f.
k.
l.
Perlumb. ekonomi 7.780/6 Pangsa sektorindustri 31,2% lndeks gini 0,29 P6rtumb. penduduk 2,430/6 Deraiat kesehatan membaik APK SO. SLTP. SLTAnaik Pertumb. kesemp. keria 4% Kawas. lindung ba.U 27,60/o lrigasi desa makin tersebar Prasarana jalan makin mantap Efis. pemanfaat. air tanah 50olo Pusat infomasi teknologi terapan o. Penangk. jalan Pantura Jawa
Pelabuhan Cilac€p - Jateng selatan PP juklak UUPR Perluasan into & bursa TK Forum komunikasi antarumat agama Peningk. listfik masuk desa h. Upaya pengendalian banjir i. IndustdalisaSi daerah lertinggal
Pedumbuhan ekonomi 8,11o4 Tgkt keseiahteraan membaik Penerapan IPTEK meningkat
c. d-
d. Sektor tenaga keda f.
I,
RTRWPulau Jawa diinfo ke daerah Perlunya gelanggang pemuda lnkubatorbisnis Pemugatan kompleks Tamansari
Sektor pendidikan Sektor pariwisata Sektor SO air & irigasi
h.
Aparaturpemerintah i. Ketenagakeriaan j. Ketersediaan sumber daya air k. Serlifikasi tanah l. Kepariwisataan m. Ufbanisasi & aglomerasi kota n. Budidaya lahan basah
13 Jawa Timur
a. b.
c.
Kualitas SOM belurfl merata Keseniangan desa-kota Gerakan k€mbali ke desa
a. b.
c. d. e.
f.
Otonomi daerah Keserasian pertumb.antardaerah Investasi pembangunan daerah
a. b.
c.
Perlahankan oeriumb. ekonomi Penanggulangan kemiskinan Kerukunan antarumat beragama
a. b.
c. d. e.
Penanggulangan kemiskinan Optimasi perangkattata ruang Pengelolaan LH & SDA
f.
Peningk. prasarana dasar Merangsang perlumb. ekonoml Pemb. daerah lerlinggal Penganggulangan kemiskinan Penataan kelembagaan Pemeraiaanantardaerah
Prevalensi kurang yodium Kualitas angkatan keria rendah Kerniskinan & dega lertinggal Prasac€na dasar masih kurang AbGsi pantai & lahan kritis
e.
t. g. h.
a. Pencapaian target pertumb. ek. b. Penguatan sttuktur ekonomi dfh c. Penyediaan lap.keria sekloral d. Pangsa investasi swasta 77%
a. b.
Pertumb. ekonomi 7,8% Raalisasi invest pemb.dicapai Slruktur ekonomi basis industri Pendap./kapila lebihi target GN OTA capai target (2'12 ribu) Keluarga seiahtera meningkat SOM meningkat kualitasnya
a. b.
c. d. e.
f. g. h.
Peningkatan kualitas SOM Peningk.mutu: daya saing global Optima3i pola kemitraan usaha
Jalan trans selatan Jawa Pengelolaan S Bengawan Solo Waduk Jabung,Umbulan,Semoro
a. Desentral. urusan tambang b. BanpresuntukPLTS
Jembatian Surabaya-Madura
d.
Jembatan Ketapang-Gilimanuk PPLI-B3 Gresik Penanggulangan kemiskinan Pembinaan umat beragama Pelsbuhan C. Bawang & Benoa Bandara Ng.Rai dan Ge(okgak Pembangunanjalan Pembangunan waduUembung Peningkatan RS tipe D k6 tipe C
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAERAH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKASAN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT I DALAM KONASBANG TAHUN 1997) lsu dan permasalahan
Propinsi
pokok
Sasaran Program
KebijaksaniCn Repelita Vl
Hasil Pembangunan
Rencana Pencapaian
dalam
Upaya Pencapaian Sasaran
Saran Penyempurna-n
KELOMPOK VI4LAYAH PEMB^ANG UNAN KAUMAI{TAN {C} 15 Kalimantan Earat
a.
Invegtasi pembangunan yang besar
b. c. d.
Keterbatasan infrastruktur Desa tertinggal & kemiskinan Kualitas SOM yang rendah
Realisasi APBN baru 71,906 target Oukungan APBN Rp758 M (97198)
a. b.
c. d. e.
meniogkatkan deraiat keseiahleran
f. g. h.
i. j. k. 16 Kalimantan Tengah
a. b.
c. d.
e.
Kurangnya infrastruktur dasar a. Konsentrasi perekonomian di wil. tengahb. Masih banyah desa tertinggal c. Kualitas SDM yang rendah d. Ounia usaha belum berkembang e.
f.
Otonomi daerah Pengernb. seklor unggulan Pemerataan pembangunan
Perlumb. ekonomi 9.06% Pertumb. ekspornonmigas 13,1% Jumlah masy. miskin turun meniadi 80/6 Pertumb. penduduk tertendali (3,87016) M€ningkat. deraiat kesehatan & gizi
t
Meningkat. APK SD. SLTP. SLTA & PT Meningkat. prasarana & sarana dasar Meningkat. keikulsertaan dunia usaha Meningkatkan kualitas & sebaran SOM Mengurangi kesen angan antardaerah
g. h.
i. l.
Peningkatan bandar udara Peningkatan der4at kesehatan Peningk & pengemb pendidikan Pembangunan desa Pengembangan energi Pengemb. daerah perbatasan
Meningkat. kualitas aparat & keuangan d a. Pengemb. wilayah terpadu & KAPET Meningk. prasarana & sarana daerah b. Pengemb. sektor unggulan c. Peningkatan kualilas SDM Pengemb. usaha nasional Produktivitas & kualitas TK d. Pertumbuhan & pemerataan e. Pengembangan pola kemilraan Penataan ruang daerah Pengemb. kaw.andalan & sekl.unggulan Peningk. kualitas lH Peningk. peranserta masyarakal Percepatan penanggulangan kemiskinan Peningk. pembangunan perlotaan
Pencagaian sasaran oerlumbuhan ek. a. Mendorong investasi swasta b Pembukaan lahan pasang surut Lahan pasang surut Intrasttuktur pembangunan wilayah c. Pembukaan & peningkatan aksesibilitas KeseiahteBan sosial d Pembangunan oullet pelabuhan regional Desa terlinggal & kemiskinan e Peningkatan pfasarana pendidikan t. Peningkatan prasarana kesehatan
Kualitas & kuantitas SDM rendah Ketertinggalan kawasan perbatasan Keterkaitan sektormodem - tradisional Penurunan kualitas LH & SOA Kurangnya pelayanan ifrastruktu. daerah Kelembagaan & keuangan daerah lemah
Peningkalan produksi perkebunan a. Mekanisme perencanaan Peningkatan prod. pertan. tanaman pgn b. Pembahasao usulan anggaran Peningkatan produksi perikanan c. Kebij. & prcgram khusus untuk KTI Peningk& pembialan&jembatan d. Kebii. & program daerah peroatasan Pembangunan pelabuhan laut
Oeraiat kesehatan Kalsel:rataz nasional
a. b. c. d. e.
Laniutan pembangunan iembatan Barito Pembangunan Pelabuhaf, Batulicin Fak. Kedokteran Unlam Ruas ialan lrans Kalimantan poros selatan Studi altematif oerkeretaaoiao Kalimantan f. Pengerukan ambang S. Barito g. Pembangunan pelab. MartapuG baru h. Peningkatan bandara Batulicin ;. laniutan pemb. lrigasi Riarn Kanan I j. Penguatan kemitraan usaha kecil - besar
a. Jalan lintas Kalimantan & oerbatasan
b.
c. d. e.
f. g. h.
i. j.
Penoemb. kansportasi darat, laut, udara Pengemb. fasilitas pendidikan Pertuasan lapangan keria Pembinaan masyarakat terasing Peningkatan pelayanan kesehatan masy. Peningk. Inpfes Oati t, ll. desa. & IDT Penataan unit pemukiman transmrgrasi Pemb. perlanian rakyat terpadu Pengelolaan pefiutanan & pengamanan
k.
Pelayanan ibadah haii Pengemb. ekspor nonmigas m. Pemantapan koperasi perdesaan n. Pengemb. kepariwisataan o. Pengelolaan & pelest. terumbu karang p. Pengel. kawasan hutan lindung q. Rehab lahan kritis & pengendal pencemar.
l.
r.
;-1: -:.;.t ;ra-..f .
Penyelesaian RTRWP. Kalimantan
,.,lj(.i;:
?.
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAERAH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKASAN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT I DALAM KONASBANG TAHUN 1997) No.Pop|..||'!d.(D.'m.!.|.h.npototK€bii.tgE.IR.P.|it.v|sjgdnPrognmsr.bgl'iEB;n--nR.nc.[P.tc.p.|..t|..i|Peib!ui.i&|.m O.onh Jllt|t.t | ,.mb.nc'r!.n d|.Eh P.ml,aEqn.n lrr.dh D..r.h fitrot.l I Proodm P.flb.nqunrr S...6n R.p.lG Vr KELqIPOTW|LAYAII PEIAAICUNAB SUT WEat
3
r.tu. R.p.th.
M
d.t.m
t
hsr r.r.knir R.p Vl
{D[ ':',:]i:i.
.. B.Jrt 6rffir*4i.krorFn i4
.. pr ncl(.rrriiilibrorr**ir.t r pdrhisllMRsciddrl c. p-baoln , t t- p,h Minah.s d pqt.n ne$ p. LdrD.rr .. p.{.rn. LriL sm R,r![asr. r PiE nr5.ig.n ekt .Fn ni.n
P'!!.e Fdnobutra 6i( mmd c. o.t .*|! t .ftjtui 6d.n d. RfRwb.rumod,,r .. Kmk&..iad.sBf"0er b.
a. Pm!. rr.Lb. r,toqd a
G.d{ro
pmb.,.dd o!ftryD-6d4 i. P.nr. jd.., ar.m.{rfi,$.d.€ih,r! h.
i. r0
suhr[irdeth
.. L.pdra.nr.d
xurir_sofi q pdfogrralr *mi*hs d. oMidrtl 4 Fu.0!it!ahJ.!&rrlduo t lN!&.i e. K€fla u.i:p.daH.nrrtr.n n_ K.4j.is-Fobzrc.r i. P.n&r{u.s SoA!.tumorh I. Prc&rdvibrK End* k. tnlhrhr&Fibrllssrcrm..Ed.i b.
.. p.rns!9unp.it !q
.cr!r'd@i c. P.rsriqme plet.t. d.*r d. phd.yaui.r&pmdih*ninba. .. psii*r- kuh.r sDM t rshsrr-SOAlLH b. Aldbrsr, .|"n
IsUl.g.|l.noe.r.'d'd.lsDAmdh€inf'.'pA*''!q.n{c.'.hl.r'!c|dEt.lg'.'rd$d b'n.!k.t|i.t6mi|JTKd.ihFd.l|b'P.nin'k9Jf'$!ho.kmrlb[i€nhat.t'4Eiid!db.|/d.rDln*{,.GEL c rd.tdr.iunti.h at! inlt.rr! h!i..*dlc. irshcr.r. pdd! p.n mb.no.i c. r6n r..rri oriq. b.rm mmd. d. P.ngsb..!'dndu* a h .''
P.nb. PllG
&
bn.hk.n
de
.. tid!.! -t uilr!.rt9,05*)
b. pd.,rdrmg.,rErdt2o*/o,) d. p.rdrd
.ndingr.raGdr . D.d6rr.r.ndrmmhar r p'Mt tdM*:i'ra6km c, J.r$ r6!r.n. sdmr irxtg( h. r.r,.nfi€, [ ffiiirrd Fd e* |nlol b.! b.b', c.pd r,!d i. p.ig.d.nsr kt.jqri B!.t i. p.iosb, d,n eea 7.€oo a. 'ff
r s.kbrdnj&9i'isDl ! s.kr!.p.dnlje r..$ro€ri h. s.xl!.p44r!p.d.a{o.n
a ftrli.t n dr e PEsn..xdd .ry.I
b. Eilfc rrflk
n.9dhf..isrPlEKr...9s a Pdi.tk.ilitu n1!. son t P.t.rd.- S0A
b.
T4.rhrd.rirnrin|.h
!.ru 50 b.
dmc.r.r.rxdEda diqurn
.. Pi'|nbdrrnr.r.rtsi.G. d.
Pi{tu.!!-n.r.n?.@r
t Ps$ord.ioikmudnt . Pdri.*r. k $i.r{!tu m.yf.ld
0.dli.r.trjekldPdd. q rr.mFer.rFd!..deidid.dh d. rrftlndo r.-pdcrn R.lbnc o b.
Tabel 4 REKAPITULASI KEBIJAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DAERAH TINGKAT I DALAM REPELITA VI (RINGKAS.AN BAHAN PAPARAN GUBERNUR KDH TINGKAT t DALAM KONASBANG TAHUN 1997) No.
Propinsi
lsu dan permasalahan pokok
Daerah
Kebijaksanaan Repelita Vl Daerah Tinokat I
daerah
Sasaran Program
Strategi pelaks-naaii
Rencana Pencapaian Sasaran Reoelita Vl
Hasil Pembangunan dalam
Upaya Pencapaian Sasa ran dalam tahun terakhir Reo Vl
KELOIUPOKw|LAYAH PEMBANGUNAN KEPULAUAN TTMUR {E} 23
Nusa Tenggara Barat
a. b.
c. d. e.
f. g. 24
Nusa lenggara Timur
a. b.
c. d. e.
Kependudukan Kualitas SOM Kemiskinan Tenaga keria Aksesibilitaswitayah
a. b.
c. d.
Mengacu kepada Trtlogi Pembangunan Mengembangkan KAPET Bima Pengamanan & kongeruasi SDA Optimalisasi dayaguna potensi SDA
c. d. e.
f.
Lingkungan hidup & tata ruang Rendahnya pendapatan masy. & pAD Kemiskinan struktural Kondisi fisik geografis witayah Pemanfaaian TPTEK betum optimal Rendahnya derajat kesejahteraan Rendahnya kuatitas SDM
a. b.
a. b.
c.
Peningkatao SOM Penanggulangan kemiskinan Peningkatan generapan IPTEK
d. e.
Peningkatan tata ruang Perluasan jaringan transpodasi
a. Pemerataan pembangunan membaik b. Strukturekonomi makin
Swasembada beras tercapai Kepariwisalaan lampaui larget Keseiahtefaan sosial makin baik
Kebutuhan investasi Rp4,5 tritiun Pangsa investasi swasta 48olo
a. c. d.
Peningk. pelabuhan Padang Bai (8ali) Perpaniangan landasan Lanud Salahudin
a. b. c, d.
Pengembangan SOM Penanggulaogan kemiskinan Pembangunan perekonomian daerah Pengemb. & pemanfaatan IPTEK
e. Penataan ruang wilayah
I g.
25 Timor Timul
a. b.
c. d. e.
f. g. h.
i. i. 26 Maluku
a. b. c. d. e.
Kesempatan keria & berusaha tedatas Pemanfaatan IPTEK terbatas terbatasnya prasarana irigasi Pemasaran p.oduksi belum terjamin Tapal batas NTT-Timtim Pelabuhan Oilti tidak memadai
f.
Pengembangan sistem transportasi Pengembangan kepariwisataan Peningkatan kualitas SDM Peningkatan sarana & prasarana sosek Pembinaan pengusaha kecil Pembangunan tapal balas NTT.Timtim Penghiiauan lereng gunung Dilli Penyelesaiaf, diplomasi Timtim di LN
Penyaiucn dana Takesra & Xukesra
a.
Kemiskinan Ekonomi daerah vs gtobalisasi
c.
Sumbe(dayamanusia
c.
d.
Peranseria masyarakat & dunia usaha Kemampuan aparat & keuangan daerah Desentralisasi dan otonomi Sumberdaya alam dan liogkungan hidup
d.
g.
27 lrian Jaya
Kemiskinaft Kuaiilas dan.iumlah SOM Kondisi sosial potitik
b.
e t.
Peningkatan status lAlN Mataram
berimbang b. Jembatan Lawamori di Eima
a. b. e.
f.
Meningk. pendapatan masyafakat Pembangunan sektor unggulan Peningk. pqsatana & sarana dasar eko peng€mbangan produktivitas SDM pendayagunaan SDA & pelestarian LH peningkatan kemampuan otonoml
a. Pefibangunan prasarana dasar b. Peningkatan kualitas SoM
c. d.
ekonomi
Peningk. efektivitas layanan pemerintahan Pemanfaatan potensi SOA se€(a optimal
a.
b.
c.
Konsepsi Gugus Pulau Pengemb. ekonomi wilayah Peningkalan kualitas SOM
a. Pertlmb.
g. h.
ekonomi 9,5% Kebut. investasi Rp6,3 triliuo Meningkatkan tlansportasi antarmoda Meningk. parlisipasi masyarakat Meningk. produktivitas TK Meningk. PAOS & peodapatan masy. Meningk. derajat kesehatan & gizi masy. Menurunkan la.iu pertumb. penduduk
i.
Meningk. kualitas diksar & keiuruan
b.
c. d. e.
t.
a. b.
c. d.
Penerobosan isolasi wilayah Peningkatan kualitas SOM Peningkatan hemampuan kelembagaan Perflanfaatan Sumberdaya aiam
a. b.
c. d. e.
Invest. pemerintah baru capai 34,8% a. taniutan jalan lintas P Serarn Target sektor induslri baru 450/0 b. Laniutan ialan lintag P Halmahera Target sektor pertanian baru 43olo c. Bandara di Ambon,Temate. Bandaneira Tartget sektor perdagangan baru 51 d. lrigasi Pasahari dukung lransmigrasi Target sektor transporl. baru 52% e. Ai( bersih di Tual dukung industrj perikanan f. Pelabuhan laut Tual. Elat, llwaki. Leksula g- Penelitan SO kelautan h. Pengemb. pertanian rakyat terpadu
i.
PTTMH
a. b.
Peningkatan pelayanan pemerintahan Pembangunan keagamaan Pembangunan SOM Pemb. Drasarana dasar kaw.andalan Pengernb. ekonomi perdesaan & koperasi
c. d. e.
Saran Penyempurnaan
:r!
E II=
|Il
o
:t
go
F
(t,
E
o
v
g
SoE
E L
o
I
lro
.U
I
I €6 CD
c.
o
E CL .o
F g o
lt
-E(!
G)
o
v
.D
g .U
E
6 ?
o
E .U -v d
].L
o
.E
l
-E
-= I=
CD
6'a o-c
ee 5o-
CL
CL
E
o c o .Y ul (r)
o
Y E
o
filc
6
ao
l!
I
E
o t6
E J
._a ll E
GI
o
-o
Y
6
5
E
E
tL
.q E
t!
d!
E
o |U
Eo
6g:) e o
f
E f
-a o o 6
dnc qetunr
o
I
= E
tr o .E F
r!
ao c .6
J f 6
.Y
=5E
i= E
o
ED
EI
r5 1!'
coE
tuf GZ CD TD c
fe a|5
qB
25F 6
e s>!q:
Ed'a a.c
gF
E= d
=o 6?o F .ii o
]
eg go
l ot o
;
OL !f
CrE
i=
co
c -g d.E (!0 EY (t) C
o
-c
|U-c gr!
EP g.o crU c
-E IUE 6E sJv c.U
co El!
Y
dno qelurnr
.E
E
tr f
:-6
.Y
eo = FF
z
c)
F
z
g f
Eo
U)
A = 6c
g = -u) J
U' = .E
t!
\z
Eo
Y6 co o
FY lt E YtD
._c |!cL @g
E(L
-
ao
o CD
c
o
f
-L
ltl!
r!
f
Y
O5 f -g ED
e5 5trt o E
qE E
.54f E o -a
t
.E
_(r o
-o E
f OE E
E
o o
dno qelunl
at
.E .E
to
t .v, -fo
I
F F
z ao
F
z E f
(t)
o
r!f
oa
E
0,
J
_o =
U) =
E
=(E Y
Eo E )<(' c o
.Y ltto
|U
6
:<
EE o.a
E9 fr& o co
o =
o
a-
o o
lt
o, 5 :
:z
CD
e5 =o E CL
qt' .tt
E J
u)
E tu 1 J .g
rE lU
-o
E
f a3
E
g
o o
dno qeluinr
al
E E
tr o .F f
v f
(v)
o
16
F F
z to
o
c o
!t
E
c
a=
.9,
f a@ C
o J
_u, l
5 U)
.E
=.U Eo
v
Y
F
z
o oo
\<
|E
Yo co =rU -Y o ll
6 \z
6
=oo
t
-E 9 b6x .=.
OE (r) (f)
oo
vv EC
oo YY 5€ .t2 .9 EE
o0t oo
nl
E.P o.a
E9 ft(L
of
o
(7)
II
.?
o co Itr ?-
r!
E of
oto ott
CD
e6
5co e E
qE -ct E f
._ u, -o E
-o J
.q
_lr o
lt E
f o3
E
(t, =
c
VY EE
:4 :8 EE at
J !
o
o
v .c! o l
-c o
u, o u,
ln
u,
riiriii:r
:
Y E
o
],.
E
-c' 'F o ci
0
o
ol
;s
a '= tr
-a F9
F;
g o
F€o
OF F=
D
at
o
'to
E!. oo
:>
€3 ;r
F
o
F-
(')
o o
zo r
T' o
v
E
m
o o
@
o
c
=o I'J o
YO
'6
o X o J
o F(''
ts
OF az ](r o<
o E a o o
o
=z =< d< !0i o< zl-
o o
@
-Ot
AH
H3
o
z E
ffi
o o o
c o
65
f,
L-
3
fir
o o
z
k7 <=
E
o-z o'e
c .9 o l
o-o
tr
Bg
zo
5:
E o o
s
@
@
N
N
;S f) N
g
o
c
o q o o
c
o o E
n N
o o o
o o o q
o
-5 ,- tr, <:) oz
o
s6 -g
c g
z;
3H o
3 i! 6E:
3 6
F.F; e;=
€
Bf tF xi vz
;€E U'9
ju >l
sF6 3,8
N
2
lo lo ta lo
=! cc c(! t\t
6
lo
{-"rFgf
'o
igr $i
tr:go.-Es
s xsE'n ooL oo FF;
P6lQi o-
ocidq;
zo
'; IF t!
o o
xFo
*31 (4 q,
?sl
.-o 6g oq :o
;89
.-l
lc IF t6 lf
6
ir
e6l gJ fal ;gS -Jl -
l a
qDx' Ooiii
F-E
o o E If
E
\Fv
d,
cD
3T
oa 3.c c9
o= EX
o.+o !!6 ao E ilo o d AE :! o oc) >o
.g
.o E f U'
9o oc
s9
I^
JU c :i
o c
Io
o Y
e
o
o o
o
ra .o
NOo 'S o,i iiF -o
OE
s'6
EE
trp ,!6 ) Efi -e
t,o
N
F9
GO 6e IE
c^ GF o=
'Ee EE ^o3 :> oo tr6 i(L 6! Q'
o o o
= F
o
F
(tt
z
r
€
Y e o
@
@
a
o
s
o a
o
Y
Y
o Jo
o Fo)
o c
AH
o o
5E
G
o
o
X o
o
o
OF
7z 2u a4 H8 2z f,< d= di
o
.L
o
Y
o o
@
z
(r< zl-
o E
fil
6
3,6
f,
f;r
coo o U
o o
z
Eq <= LZ
xz
lLo
?ru
su)
@
@
N
i
tr
o
m
cq)
f
E o
N
a
F E
o N
o o
o ()
o n .E
E
zc
q
o
(s
o o l) E o
o3
oz
od
jiu sE -r: ? i = E i BieFF$n iiexi: * qi -E;;: =E :i* Fg giEs i6r EH ri 1? i 5e 3*: j6 s*:Ftfi Fi* tf
3H o
sa
83 ie Ei lsXv
4E 6e
-x
;3
-j
*;l
o
'6
ao
t,oo
H o
B
oq ho o 'fi o, o =E cg a GO o
-;"q"J";"e"f"e
G
c .E "g
NN *i,NF
ru
=ola4
o9gqaqoq lao.FFr:o-i{r:-i q;a.i
291 z
;.;;;
F
I.e .D
CI
u3
ttc t=
oo oo >o E 9o oc f
6:
rFv!
.1,
3E
.o 6' oq €=
o o,o vo E
K P
6g
E9
E
.g o
;#9. 8s E
.. €c,
F
@@@
; 3ie ; #gs ;3gP eeS €E'r E * *egfr vrtrcLdt,oD-|/)(/,aii(/){1,i.v
4586.09' 34.026 PEI-AYANAN KELUARGA s EJAHTERA BENGKUiU
12.1.02.301807.0b.34.026 PENGEMBANGAN JARINGAN INFOR,MASI. KE?-=NA GAA\' DAN SA,RANA KB DAt\'KS BENGKULU 1
2.1.02.1 1 4 592.09.34.027 PEIIYANAN KELUAR GA
1
2. 1.02. 1 14555.09.34.023
12.1.02.1
1
4530.09.34.02
.I8 18.1 18.1.01 1
6. 1.O1.OOOO1
S
EJAHTE RA
TI
MOR TI.\IUR
2.941.189 .519.734
1.540.402
0
2.259.499
0
3.533.180
n
r rQi rr2
0
2.350.417
0
1.308.552
PEI-AYANAN KELUARGA SEJAHTERA NUSA TE:,IGGARA BARAT
1 PEI-AYANAN KELUARGA
6.498.923
1
TIMUR
1
BLN
Rupiah Murni
1.09.34.023 PENGEM BANGAN JARTNGAN NFoRMAst. KEI:^{A GF'iN' DAN SARANA KB DAT{ KS NUSA TENGGARA tsIAAT 12.1.02.3017 87 .09.34.024 PENGEMBANGAN JAR.INGAN INFORMAS I, KET=NA GAAN TT
Ruiah)
1.249.736
SE JAHTE RA MAL UKU
1.336.284
0
APARATUR NEGARA 3AN PENGAWASAN
4.1 33.943
Aoaratur Neoara
4.1 33.943
I I
Peninghatan prasarana dan Sarana Aparatur Ne_.ara
1.133.913
0
4.1 33.943
0
6.09.34.001 PEIJYANAN KELUARGA SEJAHTEM PROPINSI
S
ULAW=
SI
TENGGARA
Ket b) Angka usulan Bappeda Dati l(karena usulan Degarremen tidak tersedia)
Halaman 3 dari '17 Nopernber
3
1997 10:00
-"ii
,.tt
DAFTAR USUI-AN PROYEK TA 1998/99 HASTL KONASBANG 1997 PER DEPARTEM EN/LEMBAGA Departemcry'Lembaga: B A P E D A L No. Kode
(dalam ribu Ruoiah)
Sektor/Sub S€ktor/Program/proyek
RupiahMumi
BLN
0935
BAPEDAL
137.026.601
75.200-000
't0
L;NGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
1
37.026.601
75.200.000
't0.1
Linokunaen hiduo
137.026.601
73.200.000
10.1.01
Pcmbinnn Dacnh Pantzi
1 O.
1.01. i 1 3992.09.35.001 PENGELO:-iAN LINGKUNGAN I(AWASAN PESISIR DAN
PROYEK PENINGKATAN AOMINISTRASI PERTANAHAN PROPINSI SUI-AWESI TENGAH
5500.09.4 3.001 PEMETAAN FOTOGRAMETRI
n
1.569.756 10.969.349
i6
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1.944.225
9
i5.2
llmu Penoetahuan Terapan dan Dasar
1.944,225
v
15.2.01
Pengkajian dan Penelitian llmu Pengetahuan Terapan
1.941.225
0
1.941.225
n
't
5.2.01 .14'.i4 24.09.4 3.001 PROYEK PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANAHAN
HUKUM
.
Pembinaan Aoaralur Hukum
1
.,7.2.03
Penyuluhan Hukum
1.952.163
',
7.2.03.
1
1
5330.09.4 3.001 PROYEK PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN
',
7.2.03.
1
1
10€5.09.4 3.001 PROYEK PENGEN,IEANGAN HUKUM PERTANAHAN
i(et b) Angka usulan Bappeda
v
1.952.163
.,7.2
1
.9 52.1
63
xa
.281 .163
!
671 000
:l
r-rlaman 2 can
Dati | (karena usulan Deparlemen tidak tersedia) 17
3
Nope-oer 1997 13:00
)partemery'Lembaga: B P
(dabm rib.J RuFiah)
N
Sektor/Sub Sektor/Program/Proyek
No. Kode
ApARATUR NEGARA DAN
.1 .1.01 .1.01.145361.09.43.001
Aoaratur
pENGAwASAN
Neoara
Negan PENINGI(ATAN FASILITAS DAN PRASARANA FISIK Peningkatan Prasarzna dan sarana Aparatur
Rul.:hMurni
BLN
6.367.886 6.367.886 5.367.886 606.899
I I
473'259
0
0 O
PERTANAHAN PUSAT' .1.01.145370.09.43.002 PENINGIGTAN FASILITAS Dru.* PMSARANA PERTANAHA}.I JAWA BARAT
FISIK TENGA1 FISIK
.1.01.115008.09.43.014 PMSARANA FISIK PERTANA}{AN KALIMANTAN .1,01.145562.09.43.019 PENINGKATAN FASILITAS DAN'?RASAMNA PERTANAHAN SUIAWESI SEL{TAN .1.01.145392.09.43.005 PENINGIGTAN FASILITAS DAN PRASARANA PERTANAHAN JAWA TIMUR
FISIK
.1.01.145540.09.43.013 PENINGIGTAN PRASARANA F:SIK KANWIL SADAN PERTANAHAN NAS IONAL PROPI NS I I(AL IMANTAN BARA'
b) 751.188
2.225.210
NA.OY 567.062
b)
O O
O
O
.1.01.145571.09.43.021 PENINGI(ATAN FASITITAS DAN PRASARANA PERTANAHAN MALUKU
FISIK
53A.t41
O
.1.01.145406.09,43.006 PENINGI(ATAN FASILITAS DAN PRASARANA PERTANAHAN D.I. ACEH
FISIK
449.645
O
.1.01.145519.09.43.007 PENINGIGTAN FASTLITAS DAN PRASAMNA PERTANAHAN SUMATERA L''iARA
PENINGIGTAN PEI\4EANGUNAN DEVE LOF).4ENT FUND(KDF)
KECAMATANiKECAMATAN i2.0CC
09.2 Trans;':icrasi dan Pemukirnan Perambah Hutan 09.2.01 Permuiinan dan Lingkungan fransmigresi c9.2.01. .'r0.07.00i PEREr(CiNMN DAN PENGENDALTAN pStvl3ANGUNANOt
0
4OO.O00 4C0.000 400.000
I 0 0
DAEP.iH:X.UPT 3AN PERSIAPAN PENYERAH AN UPT
10 10.1 10.1.01 10.1.01.
L|NGKUI'GAN HtDUp OAN TATA
Linqkurcan Fembinaan
RUANG
155.603 21 005.603 7.763.00C SOO.OOC :'
23
hiduc Daerah Pantei
..O.Oz.OOE INVEN:i-i:SASI DAN PERENCANAAN WILAYAH
PESISIR
7-a33_a.075
79.339.C75 0 O
PAN;A; (r,1REP)
i0.1.01.
1O.O1.OOE REHA3II;ASI DAN PENGELOLAAN TERUMSU
(COR::'1ir)
10.1.01.
10
07.007
PROYE.I R=HABlLltASl DAN PENGELOLAAN
5OO.OOO
::
C
6.763.000
t,
C
KARANG
TERUh4BU
KARtTNG
10.1.02
Hidup PENGELOLAAN LINcKUNGAN
Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan
i0.1 02.145r79 r0.07.!':' PENr:'r.3ii;AN DAYAGUNA
465.038 6 950 00C 7
10.967.395 10.967.395
HIDUP
i0.1.02. iO.O7.OO7 PSNING{iTAN KUALITAS
PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP SUMATERA UTARA
Ket: b.) Angka usulan B;::eca Dair :(karena usulan Depanemen tidak
7.3.0i.:23 i i 0. i 3.03.00: p=t,,,3tNA:-\ FASILI;;.S p:LAYANAN HUKUM DAN
i
F=RUNDA:.3. UNDA\GAN.
.i: : 3 35 i 3.05. 003 P3tr,t3tNAi.i P: MAS Y;.iAKATAN JAVJA T: NGAH. i7.3.01.22i:i.1 .i3.0{.003 PEI\43INAI.', P=RAD:!iN UIdUM DAN PTUN JAIVA TENGAH ':
i
7.3.0 f
0t. "?
7 . 3. 0 1 . 2?
1
3. 05. 0C
3
i7.3.0:. .:3.Ci.OO1
P E tt'l B l N
:,:.'.
P E tvtAS
-\'^iAKATAN JAWA
DKI JAKAR:i i 7.3.01.22: 923. i
7 3.0 i. 22
:
-c-c i
.i
3. 1 1.001
3.0 1 .00
1
TS N GAH
NON FISIK.'-iN!VIL D:'.X=H DKI JAKARTA P:NDIDIKAN DAN P:l-i;.:rAN AP;:;TUR NEGARA
17.3.01. .i3.O1.OOi P:}ISIN;G\ ?:RADIIAN
'r
BLr.-
297.000
17
',
rir.i,uoiah)
UMUM DAN TATA USAHA NEGARA
pE[,tg|NAA:. FASil_t;AS ?EI_AYANAN HUKUhI SPHN
?:l.Dl?,j<;..'; IA
3AN p: :i-iIHAN T: NAGA KE FiAK| MAN
1
1.325.671 b) 1.808.000 n
1.500.000
267-069 b)
0
3.593.4 97 b) 1.073.000 i 3,181.000
JAMN 1
7.-1.0 1.22C5{ 8. i
J
;.3.0i.2?:
: 59.
1
3.06.001 pa MStNAA:r ii:tMrGF;stAN DKt JAKARTA 3.O5,OO
i
PEMBINAA:. ?=MAS\,;F.AKATAN PUSAT
.
;7.3 0i.223392.i3.0.1.0Ci PEtr,lEtNAA|. P:RADI-ar,l UttUM DAN pTUtr DKt JAKARTA
i7.3.Oi
i
3,05.001
P:MBII,JAA.. P:MASYiS.AKATAN DKI JAKAR;A
i7.3.0i.22c'.c2.i3.0.i.00? p:NlEtNAr.:. saRADI._i\ ur,4ur"t DAN pTuN JAWA BARAT i 7.3.0 1 .22 : 535. i 3.0 1 0c i p: RE t.JCAr;:.iN DAr\' r: NG:NDA:tAN pRO).: K Da PART
Kel: b) Angka usulan Ba;:e:a Dati | (karena usulan Deganemen LJak tersedra)
404.701
3 963.884 ? ?n? nn?
619e .759
0
', 201 .77 5 1138.297
n
))finnq
n
i 805.900
c
i
n
400.000
Halallan 17 Nopemb€t
1
dari
3
1997 10:00
Doprrtcmcnltrmbagn: DEP. PEIIERAfl cAll
(d.InrbrRrpil{
Ruplrhlluml
ScltorAub ScktorlProgramrProyok
No. Kodc
19.3.01240233.14.03.0.12 OPERASI PENERANGAN LAMPUNG 14.03.020 OPERASI PENERANGAN SUIAWESI TENGGARA
1
9.3.01.2403
,I
9.3.0 1 .240321
.I
9.3.0 1 .2401 82. 1 4.03.007
1
5.
0 0
20.736.489
0
1.306.773
0
6.061.387 b)
0
3.848.106
0
PUSAT'
800.181 b)
1
.240289.1 4.03.017 oPERAS I PENEMNGAN SUI_AWES I
19.3.0 1.24427
O.
1
4.03.0
1
6
9.3.01.2401 91. 1 4,03.008 OPERASI PENERANGAN SUMATEM
1
9.3.01 .240242. 1 4,03.0
1
3
UTAM
OPERASI PENERANGAN I(ALIMANTAN TIMUR
1
BAMT
OPERAS I PE NERANGAN KALI MANTAN BARAT
19.3.01.240176.14.03.006 opERASt PENEMNGAN D.t. ACEH 19.3.01 .241 61
0
1.532.y2
UMATEM UTAM
1
1
1.734.3e1
2.810.487
S
9.3.01.240330.1 4.03.O22 oPERAST PENERANGAN BALr
9.3.0
0
OPEMSI PENERANGAN
19.3.01. .14.03.019 OPERASIPENERANGANSUIAWESISELATAN 1 9.3.01.240309. 4.03.01 9 OPERAS I PENEMNGAN S ULAWESI SEI.ATAN 19.3.01. .14.03.019 PENYEDIAANFASILITASKERJA/RUMAHDINAS 1 9.3.01.240295. 4.03.01 8 OPEM.S I PENEMNGAN SUISWES| TENGAH 1
1.56E.5E0
.1 4.03.02'I OPEMS I PENEMNGAN MALUKU
19.3,01.240120. 14.03.001 OPERASI PENERANGAN 1
BLN
3.097.042
0
1.863.278
0
1.407.560
0
4.073.801
0
2.541.586
0
10.430
0
2.1
.14.03.027 OPERASI PENERANGAN TIMOR TIMUR
0
2.294.906
0
19.3.01.240377.14.03.026 OPERASI PENERANGAN BENGKULU
1.193.58r
0
19.3.01.240361.14.03.025 OPERASI PENEMNGAN IRIAN JAYA
1.962.227
0
19.3.01.241332.14.03.001 OPERASI PENERANGAN DKI JAKARTA
1
5
.240352.1 4.03.024 OPERASI PENERANGAN NUSA TENGGAM TIMUR
1
9.3.0
1
9.3.01.240258.
1
1
4.03.01
4
19.3.02 19.3.42.21
11
OPERASI PENERANGAN I(ALIMANTAN TENGAH Pembinaan dan Pengembangan Radio, Tetevisi dan Film
00.
4.04.01
0
MASS MEDTA TVR| JAMBI
.717 .528
0
2.693.412
0
2.941.M0
0
257.225.250
2.626.001
1.659.000
0
199.233
0
6.349.195
0
19.3.02.240717.14.04.007 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI SUMATERA UTARA
7.673.147
0
19.3.02.240732.14.04.009 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI RIAU
6.389.026
0
1
19,3.02.24A74814.04.010 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI JAMBI
2.
19.3.02.240697,14.04.005 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI JAWA TIMUR
1
9.3.02.240930,
1
4.04.007 PENINGKATAN MASS MEDIA TVRI SUMATERA UTARA
19,3.02.240650.14.04.001 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO, TELEVISI DAN FILM JAKARTA 19.3.02.240723.14.04.008 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI SUMATERA BARAT 19.3.02.240898.14.04.025 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO OAN TELEVISI IRIAN JAYA
19.3.02. .14.04.019 1
9.3.02.240820.
1.4. 04.
O 1
8
2.642.000
0
89.060.514
0
9.530.392
n
14.367.373
2.626.000
PROYEK PENGEMBANGAN SARANA MASS MEDIA TVRI
2.833.411 b)
0
PENINGKATAN MASS ME DIA RADIO DAN TELEVI
5.875.070
0
S
SUI.AWESITENGAH 19.3.02.24081 1.14.O4.017 PENINGI(ATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI
SUI-AWESIUTARA 19.3.02.240836.14.04.019 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI SULAWESI SELATAN
I
6.066.631 4.657.881
19.3-02.241564.14.O4.020 MASS MEDIA TVRI SULAWESI TENGGAM
2.565.000
0
19.3.02.240791.14.04,015 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI KALIMANTAN SELATAN
4.124.901
0
19.3.02.240785.14.04.014 PENINGKATAN MASS MEDIA RADIO DAN TELEVISI KALIMANTAN TENGAH
5.784.689
Ket: b) Angka usulan Bappeda Dati I (karena usulan Departemen tidak rersedia)