MUSYAWARAH BESAR IKATAN ALUMNI BUMISERAM ( IKAB )MAKASSAR

MUSYAWARAH BESAR IKATAN ALUMNI BUMISERAM ( IKAB )MAKASSAR

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI BUMISERAM (IKAB) MAKASSAR

JAKARTA, 19 JULI 2009

D:\I K A B\DPP 15-17\Srt Masuk-Keluar\AD.ART IKAB REV 31 JULI 09_Jkt_151009_Final.docx

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR IKATAN ALUMNI BUMI SERAM MAKASSAR NOMOR : 060/ MB-II-IKAB / VII / 2009 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI BUMI SERAM MAKASSAR Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Umum Ikatan Alumni Bumi Seram Makassar,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengokohkan keutuhan solidaritas profesi, kemitraan dan kesejahteraan anggota sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengaruh perubahan global, maka perlu menghimpun potensi yang dimiliki alumni melalui suatu wadah yang berbentuk organisasi alumni; b. bahwa untuk tercapainya visi dan misi organisasi Alumni perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan dasar penyelenggaraan organisasi; c. bahwa untuk memperoleh legalitas, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah Besar alumni. d. bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan global khususnya yang berhubungan erat dengan perkembangan dunia maritim, agar anggota IKAB selalu dapat berperan aktif maka perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Mengingat : Perundang – undangan dan peraturan yang mengatur tentang organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia;

Memperhatikan : a.

Keputusan Pimpinan Musyawarah Besar Ke-II Ikatan Alumni Bumiseram Makassar Nomor : 057/MB-II-IKAB/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Agenda Musyawarah Besar Kedua Ikatan Alumni Bumi Seram Makassar;

b. Permufakatan dalam rapat Komisi I Musyawarah Besar Ke-II Ikatan Alumni Bumi Seram Makassar tanggal 18 Juli 2009; D:\I K A B\DPP 15-17\Srt Masuk-Keluar\AD.ART IKAB REV 31 JULI 09_Jkt_151009_Final.docx

c. Permufakatan dalam rapat Pleno Musyawarah Besar Ke-II Ikatan Alumni Bumi Seram Makassar tanggal 19 Juli 2009. d. Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-II Ikatan Alumni Bumiseram (IKAB) Makassar, Nomor : SK.063 / MB-2-IKAB / VII / 2009; tanggal 19 Juli 2009 tentang Penugasan Penyelesaian Agenda Musyawarah Besar Ke-II Ikatan Alumni Bumiseram Makassar Tahun 2009 Kepada Kepengurusan IKAB Periode 2009 / 2013.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR IKATAN ALUMNI BUMISERAM MAKASSAR TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI BUMISERAM MAKASSAR.

BAGIAN PERTAMA ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI BUMISERAM MAKASSAR

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Bumiseram Makassar yang selanjutnya disingkat IKAB Makassar dan dalam menuliskan naskah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ditulis IKAB

Pasal 2 Waktu Nama IKAB resmi digunakan mulai tanggal 23 April 2005 dalam suatu Musyawarah Besar, yang lahir dalam rangka menyamakan persepsi terhadap nama organisasi Alumni yang pernah ada sebelumnya.


Pasal 3 Kedudukan (1) Pusat organisasi IKAB berkedudukan di Lembaga Diklat Pelayaran Pemerintah yang berada di MAKASSAR, (2) Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat IKAB dapat berkedudukan di Makassar atau di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (3) IKAB mempunyai kepengurusan serta keanggotaan diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dan dimungkinkan di luar negeri. (4) Lembaga Diklat Pelayaran Pemerintah yang dimaksud pada ayat (a) di atas adalah lembaga yang sebelumnya beralamat di Jalan Seram 173 dan sekarang menjadi Jalan Tentara Pelajar No.173 Makassar, dan bilamana terdapat kebijakan pemerintah sehingga Institusi dimaksud berubah Nama serta alamat, maka organisasi IKAB akan melakukan penyesuaian.

BAB II AZAS Pasal 4 IKAB berazaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

BAB III KEDAULATAN Pasal 5 Kedudukan tertinggi organisasi berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar Ikatan Alumni Bumiseram Makassar.

BAB IV VISI DAN MISI Pasal 6 VISI Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota IKAB


Pasal 7 MISI (1) Mengkonsolidasikan seluruh anggota Ikatan Alumni Bumuseram Makassar; (2) Membina kemitraan dengan instansi pemerintah, asosiasi profesi, industri maritim, perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri serta instansi yang terkait; (3) Membangun badan hukum pengelola kemitraan dan kesejahteraan anggota; (4) Meningkatkan jaringan kemitraan dan usaha; (5) Menyumbangkan pemikiran kritis, strategis dan futuristik kepada almamater, instansi pemerintah dan industri maritim, demi kemajuan, keunggulan daya saing kompetensi, kemitraan dan kesejahteraan anggota dalam menghadapi perubahan kemajuan ilmu Pengetahuan, teknologi, ekonomi dan kehidupan sosial budaya bermasyarakat.

BAB V SIFAT DAN TUJUAN Pasal 8 Sifat Organisasi IKAB adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada keilmuan, kekaryaan, kekeluargaan dan sebagai wadah berhimpunnya para lulusan Lembaga Diklat Pelayaran Pemerintah yang berkedudukan di Makassar;

Pasal 9 Tujuan Organisasi IKAB bertujuan untuk : (1). Mengabdikan diri dan berperan aktif pada setiap usaha menuju tercapainya visi dan misi organisasi; (2). Turut aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang erat hubungannya dengan dunia maritim serta mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari - hari; (3). Membina para anggotanya sesuai bidang keahliannya; (4). Menghimpun dan mempererat rasa kekeluargaan antar sesama anggota.


BAB VI KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK ANGGOTA Pasal 10 Keanggotaan (1) Anggota IKAB terdiri dari : a. Anggota biasa yaitu Orang yang pernah mengikuti pendidikan program diklat pembentukan (diklat awal) dan atau reguler pada Lembaga Diklat Pelayaran Pemerintah di Makassar dan dinyatakan Lulus. b. Anggota luar biasa, yaitu anggota yang tidak termasuk pada ayat (1) a diatas, termasuk : 1) Orang yang pernah mengikuti pendidikan keahlian non reguler dan memperoleh Ijazah dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 2) Orang yang mengabdikan diri pada almamater termasuk instruktur dan tenaga pengajar. c. Anggota kehormatan yaitu Orang yang dipandang berjasa dalam pembinaan dan pengembangan almamater. (2) Tata cara penetapan anggota IKAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban : (1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi; (2) Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Disiplin organisasi; (3) Berperan aktif dalam pelaksanaan program-program organisasi; (4) Menjaga nama baik almamater dan Organisasi (5) Membayar iuran anggota Pasal 12 Hak Anggota (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak suara, hak memilih dan dipilih serta hak membela diri; (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan saran; (3) Setiap anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan hak memberikan nasehat; (4) Tentang penggunaan hak anggota seperti tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB VII TINGKATAN ORGANISASI DAN KEWENANGAN SERTA KEWAJIBAN ORGANISASI Pasal 13 Organisasi IKAB terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengkajian dan Keahlian, Dewan Pimpinan Pusat, dan Pimpinan Cabang;

Pasal 14 Dewan Pembina Untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan organisasi, serta untuk pengkajian Keilmuan yang berhubungan dengan dunia maritim, IKAB mempunyai Dewan Pembina untuk tingkat pusat, syarat untuk duduk sebagai Dewan Pembina akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15 Dewan Pengkajian dan Keahlian (1) Dalam rangka melakukan pengkajian terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi terutama yang erat hubungannya dengan Dunia Maritim maka dibentuklah Dewan Pengkajian dan Keahlian. (2) Persyaratan untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengkajian dan Keahlian diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 16 Dewan Pimpinan Pusat (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana organisasi tertinggi; (2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang : a. Menentukan kebijakan organisasi ditingkat pusat, sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya. b. Mengesahkan dan melantik Kepengurusan Cabang. (3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban : a. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Besar. b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi, sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya. c. Melaksanakan Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa jika diperlukan D:\I K A B\DPP 15-17\Srt Masuk-Keluar\AD.ART IKAB REV 31 JULI 09_Jkt_151009_Final.docx

(4)

Perihal pembentukan susunan Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Pimpinan Cabang (1) Pimpinan Cabang adalah pelaksana organisasi ditingkat cabang; (2) Pimpinan Cabang berwenang menentukan kebijakan organisasi ditingkat cabang, dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya; (3) Pimpinan Cabang berkewajiban : a. Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat; b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi ditingkat cabang, sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya. (4) Perihal pembentukan organisasi tingkat cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA LAIN Pasal 18 IKAB menjalin kerja sama dengan organisasi dan lembaga lain, baik organisasi pemerintah, asosiasi profesi, industri maritim maupun perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan upaya perwujudan visi, misi dan tujuan organisasi.

BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19 (1)

Musyawarah dan rapat terdiri atas Musyawarah Besar, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Tingkat Pusat dan Rapat Kerja Cabang;

(2)

Musyawarah Besar (MUBES) diadakan sekali dalam empat tahun, dan memiliki kewenangan : a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menetapkan Program kerja Organisasi; c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;


d. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat; e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. (3)

Keputusan Musyawarah Besar merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi;

(4)

a. Rapat Pimpinan diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat; b. Rapat Pimpinan berwenang mengambil keputusan kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Besar.

(5)

Rapat Pimpinan Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam dua tahun; dan berwenang : a. Menyusun Program kerja Cabang. b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang. c. Memilih Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Cabang. d. Menentukan keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

(6)

Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Besar dengan ketentuan : a. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap, atau mangkat maka akan digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk oleh hasil rapat Dewan Pembina hingga masa jabatannya berakhir atau diadakannya Musyawarah Luar Biasa. b. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang; c. Pelaksana Musyawarah Luar Biasa wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa tersebut;

(7)

Anggaran Musyawarah Besar, Musyawarah Luar Biasa dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB X KOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 20 (1)

Musyawarah Besar (MUBES) dan Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) perwakilan cabang IKAB sebagai peserta musyawarah atau rapat;

(2)

Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak;

(3)

Dalam hal pengambilan keputusan sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas;


BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 21 Keuangan (1)

Keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota yang sifatnya mengikat, sumbangan dan usaha-usaha lain yang sah.

(2)

Yang dimaksud dengan iuran anggota pada ayat 1 (satu) adalah : a. Iuran Wajib b. Iuran Musyawarah Besar c. Iuran Cabang

Pasal 22 Kekayaan dan Asset (1)

Kekayaan dan Asset organisasi terdiri dari kekayaan dan asset yang dimiliki oleh Pusat dan Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri.

(2)

Pengelolaan dan Mekanisme kepemilikan Kekayaan dan Asset diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII ATRIBUT Pasal 23 Atribut IKAB berupa lambang dan Mars, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 24 (1)

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu dengan ketentuan kourum sebagaimana dimaksud;


(2)

Kekayaan dan Asset organisasi akan dihibahkan kepada Lembaga Diklat Pelayaran Pemerintah yang berkedudukan di Makassar;

(3)

Kekayaan dan Asset yang dapat dihibahkan adalah semua kekayaan dan asset organisasi kecuali hutang organisasi.

BAB XIV PENUTUP Pasal 25 (1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

(2)

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BAGIAN KEDUA ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI BUMISERAM BAB I KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK ANGGOTA Pasal 1 (1). Penetapan keanggotaan IKAB diatur sebagai berikut : a. Anggota Biasa 1) Mengisi formulir anggota biasa 2) Melengkapi berkas yang dipersyaratkan oleh formulir 3) Menyerahkan formulir dan berkas yang dipersyaratkan 4) Membayar iuran wajib yang ditetapkan 5) Menerima kartu anggota b.

Anggota Luar Biasa 1) Mengisi formulir anggota luar biasa 2) Melengkapi berkas yang dipersyaratkan oleh formulir 3) Menyerahkan formulir dan berkas yang dipersyaratkan 4) Membayar iuran wajib yang ditetapkan 5) Menerima kartu anggota

c. Anggota Kehormatan 1) Mengisi formulir anggota 2) Melengkapi berkas yang dipersyaratkan oleh formulir 3) Menyerahkan formulir dan berkas yang dipersyaratkan 4) Menerima kartu anggota (2). Seseorang dapat dikategorikan sebagai anggota Kehormatan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Seorang pejabat atau tokoh dalam masyarakat yang dipandang berjasa dan atau menaruh perhatian dalam pembinaan dan pengembangan almamater. b. Ditetapkan dan disyahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2 Setiap anggota berkewajiban : (1) Menjunjung tinggi keputusan organisasi. (2) Menghadiri Musyawarah Besar. (3) Membayar iuran wajib yang besarnya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui peraturan organisasi. (4). Senantiasa menjaga nama baik organisasi dan almamater kapan dan dimana saja berada.


Pasal 3 (1) Setiap anggota biasa berhak : a. Memperoleh perlakuan yang sama oleh dan dari organisasi b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran. c. Memilih dan dipilih menjadi Aggota Dewan Pimpinan Pusat maupun Cabang. d. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pembinaan, dan bimbingan dari organisasi. (2) Setiap anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak : a. Memperoleh perlakuan yang sama oleh dan dari organisasi b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran. c. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pembinaan, dan bimbingan dari organisasi. Pasal 4 Apabila anggota IKAB tidak memenuhi kewajibannya, maka ketentuan pasal 3 Anggaran Rumah Tangga tidak berlaku.

Pasal 5 (1) Seorang anggota dapat diberhentikan / berhenti sebagai anggota apabila : a. anggota biasa : 1) jika yang bersangkutan meninggal dunia 2) terbukti secara hukum melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi dan atau almamater b. anggota luar biasa dan anggota kehormatan : 1) jika yang bersangkutan meninggal dunia 2) atas permintaan sendiri 3) terbukti secara hukum melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi dan atau almamater

BAB II SUSUNAN, WEWENANG, DAN SYARAT-SYARAT PIMPINAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari : a. Ketua Umum b. Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan SDM c. Wakil Ketua II Bidang Usaha dan Dana d. Wakil Ketua III Bidang Sosial, Humas dan Hukum e. Sekretaris Jenderal


f. Wakil Sekretaris Jenderal g. Bendahara Umum h. Ketua – ketua Bidang : Organisasi, Dana dan Usaha, Hukum, Kesejahteraan, Iptek, Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga. (2) Tugas dan kewajiban pengurus pusat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur dalam peraturan organisasi. (3) Syarat – syarat menjadi pengurus pusat diatur dalam peraturan organisasi

Pasal 7 (1) Organisasi tingkat cabang dapat dibentuk pada setiap daerah / kota dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri. (2) Persyaratan Pembentukan Organisasi tingkat cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (3) Struktur Pengurus Cabang terdiri dari : a. Pimpinan Cabang b. Wakil Pimpinan Cabang c. Sekretaris d. Bendahara e. Seksi-Seksi

BAB III HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA LAIN Pasal 8 (1) Hubungan kerjasama IKAB dengan organisasi dan lembaga lainnya dilakukan melalui program organisasi. (2) Untuk menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 9 (1) Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. (2) Peserta Musyawarah Besar adalah : a. Dewan Pembina b. Dewan Pimpinan Pusat D:\I K A B\DPP 15-17\Srt Masuk-Keluar\AD.ART IKAB REV 31 JULI 09_Jkt_151009_Final.docx

c. Unsur Dewan Pengkajian dan Keahlian d. Pimpinan Cabang e. Unsur Anggota IKAB

BAB V KEUANGAN Pasal 10 (1) Iuran anggota ditentukan dalam peraturan organisasi. (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisaasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan dalam peraturan organisaasi dan dapat diaudit oleh auditor independen. (3) Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Cabang, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan masing-masing kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang.

BAB VI BADAN USAHA Pasal 11

(1) Bentuk Badan Usaha Bentuk Badan Usaha organisasi IKAB dapat berbentuk : Koperasi, CV, Perseroan Terbatas (PT), Firma, Yayasan atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan dan perkembangan yang berlaku. (2) Jenis dan Kegiatan Usaha Jenis dan kegiatan usaha IKAB disesuaikan dengan kondisi dan peluang yang tersedia (3) Pengelolaan Badan Usaha Pengelolaan Badan Usaha IKAB dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan organisasi. (4) Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pengelolaan badan usaha milik IKAB mengikuti ketentuan Badan Usaha dalam memberikan pelayanan kepada publik.


ATRIBUT Pasal 12 Lambang Ikatan Alumni Bumiseram ditetapkan dalam Musyawarah Besar

BAB VII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 13 Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Rapat Pimpinan Paripurna yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Besar selanjutnya.

BAB VIII PENUTUP Pasal 14 (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Angggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat. (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal: 19 JULI 2009

Atas Nama, PEMIMPIN PELAKSANA SIDANG MUSYAWARAH BESAR KE-II IKATAN ALUMNI BUMISERAM (IKAB) MAKASSAR TAHUN 2009 DEWAN PIMPINAN PUSAT

JULKIFLI JURAID, M.Mar.E Ketua Umum

JUMARDIN, M.Pd, M.Mar.E Wakil Ketua 1

FADLI RAMLI Wakil Ketua 2


ADAM ERNAS Wakil Ketua 3

H. IRWAN KURNIAWAN HAMZAH Bendahara Umum

: ..............................................................

MARCELLO, M.Pd, M.Mar.E Sekretaris Jenderal

: ..............................................................

JAMALUDDIN AMIN NOOR Wakil Sekretaris Jenderal

: ..............................................................


MUSYAWARAH BESAR IKATAN ALUMNI BUMISERAM ( IKAB )MAKASSAR

Recommend Documents